Menteri dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah, menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (5/11). Mereka mendiskusikan mengenai tanah sitaan atau rampasan dari koruptor untuk digunakan sebagai perumahan rakyat.

"Supaya tanah-tanah dari koruptor bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah, dan kami merasa mendapatkan dukungan yang luar biasa," ujar Maruarar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (5/11).

Maruarar menyatakan sistem dan sumber daya manusia (SDM) mengenai itu sedang dibuat. Ia memandang penting ketersediaan lahan untuk memenuhi kebutuhan warga.

"Sistemnya juga akan dibuat, orangnya juga dibuat, dan kemudian akan ada tindak lanjut lagi dan saya rasa ini adalah pertemuan yang sangat produktif," ucap dia.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan lembaganya mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto yang akan dijalankan oleh Kementerian PKP. KPK akan menginventarisasi aset kasus korupsi yang dapat dimanfaatkan.

"Jadi, aset tanah dan bangunan kami akan inventarisisasi dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan rumah rakyat," kata dia.

Sebelumnya, permintaan serupa juga sudah dilayangkan Maruarar kepada Kejaksaan Agung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait meminta agar tanah yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari kasus korupsi dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Maruarar usai bertemu dengan Pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (5/11/2024).

"Kami juga memohon kiranya aset-aset, terutama tanah yang ideal. Supaya tanah-tanah dari koruptor itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah," kata Maruarar.

Maruarar mengatakan, permohonan serupa juga ia sampaikan kepada Kejaksaan Agung.

Ia mengatakan, dirinya akan menemui Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk menyampaikan hal yang sama

"Karena kalau tidak ada kepastian hukum tentu kami dan jajaran kami ragu-ragu ini benar atau salah, saya pikir itu yang kami lakukan, Minggu depan ketemu Dirjen Kekayaan Negara," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, KPK mendukung penuh program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, KPK akan melakukan inventarisasi aset berupa tanah dan bangunan hasil sitaa kasus korupsi untuk dapat dimanfaatkan Kementerian PKP.

"Kami dari jajaran KPK dan mendukung sepenuhnya program presiden yang akan dilaksanakan oleh pak menteri pembangunan perumahan rakyat, jadi aset-aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan rumah rakyat," kata Tanak.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah meresmikan pembangunan rumah gratis di Tangerang, Banten. Gimana cara mendapatkan rumah gratis itu?

Pria yang akrab disapa Ara ini mengaku masih merumuskan skemanya. Meski demikian, ia menegaskan akan membuat skema yang jelas dan adil.

"Kita pikirkan mempelajari semua skema. Yang penting jelas, adil, tidak berbelit, dan yang pasti tidak boleh melanggar hukum," kata Ara usai rapat bersama Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Ia menegaskan, skema yang dibuat akan memiliki dasar yang kuat. Hal itu untuk mencegah adanya masalah di kemudian hari.

"Kita baru 2 minggu bekerja, tentu..tentu terobosan-terobosan ini juga harus dengan dasar-dasar hukum yang kuat. Supaya tidak jadi masalah belakang," ujar Ara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah melakukan groundbreaking pembangunan rumah gratis di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Hal itu menjadi tanda dimulainya program 3 juta rumah.

Perumahan tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektare milik PT Bumi Samboro Sukses yang sebagiannya juga milik Ara. Nantinya rumah akan dibangun oleh Agung Sedayu Group.

Rumah yang akan dibangun ada 250 unit dan sudah lengkap dengan perabotan alias full furnished. Targetnya, perumahan itu akan rampung pada Oktober 2025 mendatang. Adapun, perumahan tersebut dibangun dengan dana CSR Agung Sedayu Group senilai Rp 60 miliar.

Prioritas utama masyarakat yang bisa memiliki rumah gratis adalah mereka yang belum punya rumah. Tak hanya itu, Ara mengatakan masyarakat yang berpenghasilan rendah juga bisa mendapatkan rumah gratis.

"Saya berharap dari 250 rumah itu ada unsur TNI, pangkat Tamtama, Bintara, yang mungkin belum pernah bermimpi bisa punya rumah. Ada polisi yang berpangkat rendah, ada ASN yang golongan bawah, ada guru-guru. Supaya juga eksklusif ada beberapa komponen masyarakat yang heterogen yang mewakili berbagai macam latar belakang," kata Ara di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

Politikus Gerindra ini menambahkan, sebaiknya juga ada pasangan keluarga muda yang tinggal di rumah gratis. Hal itu supaya bisa tercipta ekosistem yang beragam di perumahan tersebut.

"Ada anak-anak muda juga yang mungkin baru menikah, baru punya anak satu, umur-umur 30-35 yang bergerak di dunia usaha. Jadi kita membangun ekosistemnya, tadi ada hijau di sini supaya sehat, supaya anak-anaknya juga berkembang baik," paparnya.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Saya berpikir ini (penurunan tarif sewa rusun) adalah kebijakan yang pro rakyat sesuai dengan arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto bahwa kebijakan - kebijakan harus mengutamakan pada wong cilik. Dan Pj Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya sudah mela

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, kebijakan tarif sewa rumah susun (rusun) murah untuk rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar Sirait, biasa disapa Ara, mendukung dan memberikan apresiasi kepada Pj Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya yang mampu menurunkan tarif sewa rusun Pasar Rumput agar lebih murah dari sebelumnya.

"Saya berpikir ini (penurunan tarif sewa rusun) adalah kebijakan yang pro rakyat sesuai dengan arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto bahwa kebijakan - kebijakan harus mengutamakan pada wong cilik. Dan Pj Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya sudah melaksanakan hal tersebut dengan sangat baik," ujarnya di Jakarta, Senin.

Adanya penurunan tarif sewa Rusun Pasar Rumput dari sebelumnya Rp3,5 juta per unit menjadi Rp1,1 juta hingga Rp2,2 juta diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal yang berada di kawasan Manggarai tersebut

Dia juga berharap dengan meningkatkan minat masyarakat menghuni Rusun Pasar Rumput di DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya, terutama dengan lokasi rusun yang sangat strategis dan berada di tengah kota serta dekat dengan moda transportasi dan pasar.

"Mudah -mudahan ini bisa menjadi contoh baik. Tarif sewa yang sebelumnya Rp3,5 juta tapi atas kemudahan Pj Gubernur DKI Jakarta akhirnya dapat diturunkan menjadi Rp1,1 juta dan yang paling mahal Rp2,25 juta," kata Ara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dan leaflet dari Perumda Pasar Jaya di lapangan, unit hunian yang ada di Rusun Pasar Rumput terdiri dari dua tipe yakni tipe hook dan tipe standar.

Sejumlah fasilitas juga tersedia yakni Pasar Tradisional, Klinik Kesehatan, Balai Warga, Taman Warga, PAUD, ATM Center, Mini Market dan Kantor Kas Bank serta tempat ibadah. Untuk pelayanan informasi dan pemasaran dapat diakses melalui barcode dan Whatsapp ke Nomor HP 0812-8888-7807.

Ara juga mengingatkan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk tetap mengawal proses penghunian sampai selesai.

"Kami ingatkan agar teman-teman Pemprov dan DPRD DKI Jakarta untuk bekerja jangan setengah hati dan kawal proses penghunian sampai selesai dan jadikan Rusun Pasar Rumput sebagai percontohan," katanya.

Ara juga menargetkan penghuni Rusun Pasar Rumput bisa dari masyarakat sekitar yang bekerja dan berusaha di kawasan tersebut mulai dari ASN, TNI Polri, guru, buruh dan milenial yang bekerja di kota, sehingga mampu mengurangi kemacetan lalu lintas.

"Tujuan lainnya adalah untuk membangun ekosistem yang bagus dan saya juga minta ini bisa heterogen dan mewujudkan ekosistem Indonesia mini ada di sini dengan berbagai macam latar belakang dan kerjasama yang produktif," ujar Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Adanya dukungan dari pengusaha dan konglomerat menunjukkan semangat bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak pengusaha besar bergotong royong menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun.

"Adanya dukungan dari pengusaha dan konglomerat menunjukkan semangat bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong ekonomi melalui pembangunan rumah layak huni," ujar Maruarar atau akrab disapa Ara di Jakarta, Senin.

Kementerian PKP membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi aktif dalam program Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.

Menurut Ara, dengan anggaran yang terbatas dan target pembangunan yang cukup tinggi yakni tiga juta rumah per tahun membuat dirinya dan jajaran Kementerian PKP terus berinovasi dalam melaksanakan pembangunan rumah bagi rakyat Indonesia itu.

Sebelumnya, Ara mengatakan penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurutnya, perlu kerja tim guna mewujudkan pembangunan tiga juta unit rumah tersebut.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan tiga juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan (back log) rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan dua juta unit rumah di perdesaan dan satu juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, dia pun berharap pengembang-pengembang swasta mendukung program tiga juta rumah.

Dirinya optimistis Indonesia mampu membangun negeri bersama-sama.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Sebelum 6 Desember 2024, kami bisa menyampaikan blueprint atau peta jalan yang diminta terkait apa yang akan kami lakukan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa pihaknya segera menyiapkan peta jalan, yang jelas, untuk mencapai target pembangunan tiga juta rumah per tahun.

“Saya dan Pak Fahri (Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah) akan berusaha sebelum masa reses, sebelum 6 Desember 2024, kami bisa menyampaikan blueprint atau peta jalan yang diminta terkait apa yang akan kami lakukan (untuk mencapai target tiga juta rumah),” kata Maruarar atau akrab disapa Ara dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin.

Pernyataan itu disampaikan Ara merespons permintaan Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda yang meminta agar Kementerian PKP segera membuat peta jalan program tiga juta rumah.

Dalam rapat tersebut, Syaiful menyoroti bahwa target tersebut merupakan lompatan yang signifikan dibandingkan capaian pembangunan rumah selama ini yang rata-rata hanya sekitar 150 ribu unit per tahun.

Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif untuk memastikan keberhasilan program tersebut.

“Itu penting, supaya program tiga juta rumah ini tidak menjadi narasi yang menciptakan ruang pesimisme di publik, tetapi harus menjadi narasi optimisme,” ujar Syaiful.

Ia menyebut peta jalan itu harus merinci segala aspek, mulai dari perencanaan jangka pendek, strategi pencapaian, solusi atas kendala pertanahan, hingga keterlibatan swasta.

Selain itu, peta jalan juga harus mencantumkan target pembangunan rumah yang akan ditanggung oleh pihak swasta, serta porsi anggaran yang akan dialokasikan pemerintah melalui APBN.

“Saya berharap sampai pada akhir tahun atau bahkan kalau perlu dua pekan ke depan, kementerian sudah bisa memberikan dokumen blueprint atau peta jalan dari capaian tiga juta rumah ini,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 mencatat kesenjangan angka kebutuhan rumah (backlog) pada 2023 sudah mencapai 9,9 juta.

Sementara itu, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada 2025 untuk pembangunan perumahan hanya Rp5,078 triliun, turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp14,3 triliun.

Menteri PKP sebelumnya menyatakan bahwa untuk mewujudkan target tiga juta rumah dapat dilakukan salah satunya dengan pemanfaatan rumah-rumah susun yang masih kosong dan belum banyak dihuni.

Ia mencontohkan rumah susun sewa atau Rusun Pasar Rumput memiliki 1.984 unit, tetapi baru terisi sekitar 400 unit untuk relokasi korban kebakaran Manggarai.

Upaya lain adalah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk dialihfungsikan bagi perumahan rakyat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) serta anggota TNI-Polri.

Salah satu lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu program tersebut adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari koruptor.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Tugas berat bakal menanti bagi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Pasalnya, kedua bank ini diisyaratkan bakal mendapat tugas untuk melancarkan program tiga juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto, terkhusus dari sisi pembiayaan.

Hal tersebut terungkap dalam Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama pelaku industri, Selasa (29/10) malam.

Dalam kesempatan itu, anggota Satgas Satgas Perumahan Prabowo, Bonny Minang mengisyaratkan bahwa dua bank ini bakal mengepalai pembiayaan sindikasi untuk program ini.

Bonny bilang awalnya satgas mengusulkan agar BTN memimpin pembiayaan sindikasi untuk program tiga juta rumah. Mengingat, BTN dinilai sudah cukup familier dalam hal pembiayaan di sektor properti.

“Nah tapi BTN kemarin setelah kita menghadap ke Presiden, Pak dirut BTN mengatakan lebih baik sharing dulu untuk pertama kali dengan BRI,” ujar Bonny Selasa (29/10) malam.

Sebagai Informasi, di acara yang sama, mantan Menteri Perdagangan sekaligus pengusaha di bidang properti Enggartiasto Lukita mengusulkan bahwa di kondisi sekarang sebaiknya perbankan kembali pada khittahnya masing-masing. Misal BTN yang memang fokus di perumahan biarlah fokus pembiayaan di bidang properti.

“Jadi BTN tidak perlu ke korporasi, maka ke perbankan yang lain nanti dia jadi seperti channeling bank,” ujarnya.

Ia melihat untuk program perumahan ini, bagi perbankan adalah permasalahan likuiditas itu sendiri. Misal, untuk memberikan KPR selama 15 tahun hingga 20 tahun, maka perbankan hanya bisa mengandalkan dana jangka pendek.

Sebelumnya, Corporate Secretary BTN Ramon Armando menilai program 3 juta rumah dapat memberikan sentimen positif bagi sektor perumahan dan perekonomian secara umum, karena proyek pembangunan yang masif akan menggerakkan seluruh aspek di sektor perumahan dan subsektornya, mulai dari level produsen sampai konsumen.

Sebagai contoh, produsen bahan/material bangunan, supplier atau pemasoknya, penjual bahan-bahan bangunan, penyerapan tenaga kerja, dan lain-lain. Sebab itu, ia optimistis bahwa hal ini akan berdampak positif pula pada permintaan KPR secara umum.

“Ketua Satgas Perumahan, Bapak Hashim Djojohadikusumo telah menginformasikan beberapa hal terkait program tersebut kepada anggota Satgas Perumahan, termasuk mengenai rencana regulasinya dan siapa saja yang bisa berpartisipasi,” ujarnya kala itu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurutnya, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

“Anggaran kami 2024 itu Rp14 triliun untuk membangun maksimal 200 ribu rumah. Itu yang dibangun pemerintah. Anggaran 2025 Rp5 triliun, turun, bukan naik. Tapi sebagai Menteri saya tidak boleh putus asa. Di Indonesia nggak ada superman yang ada adalah super team,” kata Maruarar saat dijumpai di Jakarta Selatan, Jumat.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun ​​​​​​​untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Maruarar pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Ia memberikan contoh, pada Jumat pagi dirinya meresmikan pembangunan 250 unit rumah rakyat di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Proyek tersebut merupakan bagian dari program pembangunan 3 juta rumah.

Proyek ini digarap oleh Agung Sedayu Group (ASG) di atas lahan seluas 2,5 hektare dan merupakan hibah dari PT Bumi Samboro Sukses. Pembangunan perumahan itu ditargetkan selesai pada Oktober 2025 dan akan diberikan gratis untuk masyarakat.

“Jadi dari perusahaan tanahnya, yang mengisinya perusahaan juga. Di Tangerang juga ada pengusaha cat yang mau bantu. Jadi benar-benar memakai nama gotong royong,” jelasnya.

Maruarar menegaskan sebagai bangsa yang optimis, Indonesia tentunya mampu membangun negeri bersama-sama. Ia juga berpesan agar seluruh pihak tetap bersemangat walau harus menghadapi segala keterbatasan yang ada.

“Jadi semuanya, termasuk yang dibangun pemerintah, pemda, swasta, semuanya, itu mendukung terwujudnya program 3 juta rumah. Kalau hanya negara sendirian, nggak bisa. Bagaimana caranya dengan anggaran Rp5 triliun, bangun 3 juta rumah?” katanya.

Sebelumnya, Maruarar juga menegaskan dengan menerapkan konsep gotong royong, persoalan sedikitnya anggaran pembangunan rumah yang dialokasikan untuk pihaknya pada tahun 2025 yang sebesar Rp5,078 triliun bisa teratasi.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Penguatan kelembagaan pemerintah terus diupayakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.

Dukungan penguatan, termasuk pada aspek tata kelola, kelembagaan maupun SDM aparatur di lingkup perumahan dan kawasan permukiman.

Oleh karenanya, Rini menerima audiensi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

“Kami di Kementerian PANRB mendukung penguatan organisasi Kementerian PKP, tentu dengan prinsip efisiensi kelembagaan,” ungkap Menteri Rini dalam pertemuan tersebut.

Kemenpan-RB dan Kementerian PKP memiliki visi yang sama dalam menjalankan Asta Cita sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poinnya, adalah membangun desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian PKP memiliki target menyediakan 3 juta rumah. Untuk itu, diperlukan tata kelola dan kelembagaan yang lincah dan cepat serta SDM aparatur yang kapabel dan responsif.

DOK. Kemenpan-RB Menpan-RB Rini Widyantini bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Salah satu fokus Menteri PKP Maruarar adalah efisiensi dan pengawasan yang ketat, termasuk pencegahan korupsi dalam melakukan tugas dan fungsi kementeriannya.

Sejumlah rekomendasi diberikan oleh Menteri Rini kepada jajaran Kementerian PKP terkait kelembagaan.

"Tata kelola dan struktur yang ada dalam Kementerian PKP harus dapat secara efektif dan efisien mengerjakan dan mengawal core business-nya, termasuk dukungan SDM aparatur yang kapabel,” pungkas Rini.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto; Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah; Plt. Sekretaris Kemenpan-RB Erwan Agus Purwanto; dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Nanik Murwati.

Kemudian, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto; serta jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian PKP.

Kami meminta dukungan BPKP dalam upaya pendampingan pengawasan pelaksanaan Program Prioritas Presiden Prabowo, Pembangunan 3 Juta Rumah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk mendampingi dan mengawasi Program 3 Juta Rumah Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami meminta dukungan BPKP dalam upaya pendampingan pengawasan pelaksanaan Program Prioritas Presiden Prabowo, Pembangunan 3 Juta Rumah," ujar Maruarar di Jakarta, Jumat.

Dirinya berharap BPKP dapat mendampingi Kementerian PKP dalam pengadaan land banking bagi pembangunan rumah untuk rakyat.

"Seperti instruksi Bapak Presiden Prabowo, kita harus siap menjadi super team untuk membantu rakyat," katanya.

Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPB) Muhammad Yusuf Ateh pada Kamis (31/10).

Maruarar menyampaikan terima kasih kepada Muhammad Yusuf Ateh yang telah menyambut hangat dirinya dan Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah beserta jajaran pimpinan dan pegawai Kementerian BPKP di Kantor BPKP, Jakarta.

"Terima kasih kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPB) Bapak Muhammad Yusuf Ateh yang telah menyambut hangat saya bersama Wamen PKP Fahri Hamzah, beserta jajaran pimpinan dan pegawai Kementerian BPKP di Kantor BPKP, Jakarta," katanya.

Maruarar Sirait menyatakan tengah mengupayakan untuk membuat tanah sitaan dari para koruptor bisa digunakan sebagai lahan pembangunan rumah bagi masyarakat, sehingga harga jual menjadi lebih murah.

Upaya tersebut dilakukan pihaknya guna mewujudkan hunian murah dan layak bagi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam salah satu Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Guna mewujudkan hal itu, disampaikan Menteri PKP, pihaknya bertemu dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPB) Muhammad Yusuf Ateh untuk membahas legalitas tanah sitaan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah susun (Rusun) yang menggunakan lahan sumbangan dari Menteri PKP Maruarar Sirait akan digelar pada hari ini (1/11/2024). Acara ini sebagai awal dimulainya Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat.

Pria yang kerap dipanggil Ara itu mengatakan acara groundbreaking rusun diharapkan bisa menjadi percontohan dan mendorong pengembang-pengembang swasta untuk turut memulai gotong royong pembangunan rumah untuk rakyat kecil. Rusun ini dibangun di atas lahan sumbangan Ara di Tangerang.

"Target kita ini sebaiknya diikuti oleh semua pengembang (developer) besar, untuk itu semua developer besar tolong diundang. Karena gerakan ini saya harap diikuti oleh developer besar," kata Ara pada Rapat Internal Kementerian PKP, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis (31/10/2024).

Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah mengatakan bahwa groundbreaking ini merupakan kegiatan pencanangan gerakan nasional gotong royong membangun rumah rakyat.

"Tanggal 1 November tinggal teknisnya saja. Jadi ini intinya cuma pencanangan, soal perizinan dan sebagainya nanti akan menyusul," ujar Wamen PKP Fahri Hamzah.

Ara juga berpesan kepada jajaran Kementerian PKP menyiapkan dan mengembangkan pola-pola pembiayaan untuk pembangunan rumah rakyat.

"Tolong disiapkan dan rekomendasikan yang paling efektif, tolak ukurnya pertama legalitasnya benar, kedua harus adil dan bermanfaat bagi negara, bagi rakyat atau konsumen, dan juga bagi kalangan dunia usaha," pesan Menteri Ara.

Selain itu, Ara meminta dalam pengkajiannya harus berdasarkan aturan yang ada sehingga pelaksanaannya lancar dan tidak ada yang dirugikan.

"Namun jika aturannya kurang memadai, kita usulkan perbaikan berdasarkan argumen yang usulnya lebih baik, lebih benar, dan lebih menguntungkan negara, rakyat, dan dunia usaha sesuai arahan dari Presiden Prabowo," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara menyumbangkan lahan milik perusahaannya seluas 2,5 hektare untuk dibangun rumah gratis. Pembangunannya akan melibatkan perusahaan swasta yaitu Agung Sedayu Group.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Rusun Tanah Abang, Hunian Vertikal 4 Dekade

Rusun Tanah Abang, Hunian Vertikal 4 Dekade

Tanahnya ini sebagian punya Pak Menteri, sebagian punya perusahaan. Sebagai Menteri harus memberi contoh gotong royong

Kabupaten Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan lokasi rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari sumbangan swasta di Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi percontohan dari gerakan gotong royong pembangunan rumah gratis.

Maruarar atau disapa Ara menyampaikan lokasi rumah gratis ini akan dijadikan percontohan dari gerakan gotong royong pembangunan rumah gratis bagi MBR, terutama juga karena lokasinya yang tidak jauh dari Bandara Soekarno-Hatta.

"Intinya kolaborasi dengan berbagai pihak. Saya sudah bertemu sejumlah pengembang mulai dari Pak Aguan dari Agung Sedayu, Boy Tohir dari Adaro, Prayogo Pangestu dari Barito Grup, Franki Wijaya dari Sinar Mas, Laurence dari Harum Energi, juga tadi sudah ada yang menawarkan tanah di Palangkaraya dan Kalimantan Barat untuk dibangun rumah," ujarnya dalam acara groundbreaking di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat.

Menteri PKP secara resmi mencanangkan Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat yang ditandai dengan rencana peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah gratis bagi MBR dari sumbangan swasta, Jumat (1/11/2024).

Peletakan batu pertama pembangunan rumah gratis bagi MBR tersebut dilaksanakan di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten di atas lahan seluas 2,5 hektare.

Menurut Ara, tanah tersebut merupakan hibah dari PT Bumi Samboro Sukses yang sebagian merupakan milik Menteri PKP.

"Jadi tanahnya ini sebagian punya Pak Menteri, sebagian punya perusahaan. Sebagai Menteri harus memberi contoh gotong royong," katanya.

Dalam kesempatan sama, Sugianto Kusuma (Aguan) selaku Direktur Utama PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) sekaligus CEO Agung Sedayu Grup yang akan terlibat membangun rumah gratis tersebut mengatakan, bahwa Agung Sedayu Grup selalu mendukung program pemerintah untuk membangun rumah bagi rakyat kecil.

"Kami grup Agung Sedayu sudah membantu bangun rumah untuk rakyat sekitar 6.800 rumah. Sehingga lewat pencanangan ini oleh Pak Menteri yang sesuai perintah Bapak Presiden, kami langsung menyatakan dukungan bantuannya. Kita harapkan pengusaha lain bisa ikut bangun rumah untuk rakyat yang kurang beruntung," kata Aguan.

Dia mengatakan pembangunan rumah gratis tersebut merupakan bagian dari program corporate social responsibility (CSR) atau bentuk tanggung jawab dan kewajiban perusahaan terhadap sosial dan lingkungan masyarakat.

Aguan menambahkan, pada 2025, PIK merencanakan membangun 10 ribu rumah sehingga pekerjaan Kementerian PKP bisa lebih ringan.

"Dana pembangunannya dari alokasi dana CSR yang memang sudah dialokasikan sekitar Rp60 miliar tiap tahunnya," katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024