Bisnis.com, JAKARTA – PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PTPP) menyampaikan komitmennya untuk turut serta merealisasikan pembangunan 1 juta rumah yang merupakan kerja sama investasi pemerintah Indonesia dengan Qatar.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo menuturkan bahwa pihaknya siap menyukseskan gelombang investasi perdana pada program 3 juta rumah yang merupakan bagian strategis dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia (PTPP) berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah di RI,” jelasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (11/1/2025).

Lebih lanjut, Joko menjelaskan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah lahan yang siap digunakan seluas 26 hektare. Beberapa lahan itu berlokasi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta, hingga Pekanbaru.

Upaya Kerja sama Investasi Pemerintah Indonesia dan Qatar ini bertujuan untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kerja sama ini juga bertujuan meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar, serta membuka peluang investasi di sektor lainnya.

Dengan demikian, Joko berharap proyek ini diharapkan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian kedua negara.

“Sebagai perusahaan terbuka melalui berbagai proyek yang telah diluncurkan, PTPP optimis dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program 1 juta rumah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebut pihaknya segera menyiapkan proses legalitas dan lahan untuk pembangunan sebanyak 1 juta rumah.

Ara menjelaskan, hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen investasi dari Qilaa International Group yang merupakan perusahaan konstruksi asal Qatar.

“Sesuai arahan Presiden [Prabowo Subianto] untuk segera menyiapkan tim yang siap secara lengkap untuk menyiapkan legalitas dan lahan untuk pembangunannya,” jelasnya.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan mengubah proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Dia sudah menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk segera menyiapkan simulasi perhitungan untuk perubahan tersebut.

"BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi untuk 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp28,2 triliun," kata Menteri Ara dikutip Sabtu (11/1/2025).

Ara melanjutkan, jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Menteri Ara ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP. Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," kata Ara.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebut pihaknya segera menyiapkan proses legalitas dan lahan untuk pembangunan sebanyak 1 juta rumah.

Ara menjelaskan, hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen investasi dari Qilaa International Group yang merupakan perusahaan konstruksi asal Qatar.

“Sesuai arahan Presiden [Prabowo Subianto] untuk segera menyiapkan tim yang siap secara lengkap untuk menyiapkan legalitas dan lahan untuk pembangunannya,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (11/1/2025).

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa hal tu bakal melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Khusus terkait dengan pengadaan lahan, dia menyebut bahwa telah menggandeng sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat melakukan pemanfaatan pembangunan ruang pada aset yang dimilikinya.

Beberapa BUMN yang telah diajak berkoordinasi oleh Ara di antaranya PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI hingga Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas).

“Kemudian saya juga menyampaikan kepada Setneg dan Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN," kata Ara.

Dalam aspek legalitas, Menteri Ara menyatakan juga melibatkan Kementerian Hukum untuk menyiapkan semua dasar aturan pelaksanaan di sektor perumahan.

"Dari segi aturan hukum, yaitu hukum yang ada di Indonesia, harapan saya juga kementerian hukum juga bisa dilibatkan," pungkasnya.

Dalam perkembangan sebelumnya, Qatar resmi melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau momerandum of understanding (MoU) pembangunan 1 juta rumah pada Rabu (8/1/2025). Ara menyatakan bahwa pembangunan 1 juta unit rumah akan dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Jakarta.

“Tadi rencananya diutamakan di sekitar Jakarta, daerah padat, di Banten, Jawa Barat di daerah padat penduduk. Kan kita juga ada membangun di desa dan kota. Kalau grup ini untuk membangun kota kelihatannya,” kata Maruarar atau Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait membahas pembangunan 3 juta rumah yang memanfaatkan lahan milik negara hasil penyitaan kasus korupsi.

Pembahasan program yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto itu dilakukan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada Jumat (10/1/2025).

"Lahan yang akan digunakan untuk program ini berasal dari berbagai sumber, termasuk aset negara hasil penyitaan tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah dari korporasi melalui program CSR," kata Listyo dalam keterangan resmi, Jumat (10/1/2025).

Program ini menyasar pada masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 500.000 unit rumah sebagai bagian dari upaya menciptakan akses hunian yang layak.

"Polri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Sigit.

Sementara itu, Menteri Maruarar Sirait mengatakan, akan memperkuat pelaksanaan program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi rakyat.

"Ini bukan hanya soal membangun rumah, tetapi juga membangun harapan dan memperkuat keadilan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Maruarar.

Maruarar berharap sinergi ini dapat menjadi langkah konkret dalam mengatasi backlog atau kesenjangan akses rumah di Indonesia.

"Program ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mengatasi kesenjangan akses perumahan di Indonesia sekaligus mendukung pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat di berbagai wilayah," tegas dia.

Jakarta (ANTARA) - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP, kode emiten PTPP) mengalokasikan 26 hektare lahan yang siap digunakan untuk mendukung program kerja sama pembangunan 1 juta rumah antara Indonesia dan Qatar.

“PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia, berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah,” ujar Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Melalui dukungan tersebut, ia mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk berperan aktif dalam melaksanakan konstruksi untuk pembangunan 1 juta rumah tersebut.

Ia menuturkan bahwa lahan-lahan yang telah siap digunakan tersebut berlokasi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta dan Pekanbaru.

Joko menyatakan bahwa pihaknya optimistis dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program 1 juta rumah hasil kerja sama Indonesia dan Qatar tersebut.

“Dengan selalu mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PT PP akan selalu berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek environment, social, and governance (ESG) yang akan berdampak positif tidak hanya sebagai competitive advantage perseroan, namun juga pembangunan yang berkelanjutan untuk negara,” imbuhnya.

Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama melalui skema goverment-to-goverment (G2G) melalui penandatanganan nota kesepahaman terkait pendanaan pembangunan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penandatanganan tersebut dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor asal Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani dengan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/1).

Kesepakatan tersebut menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang berpartisipasi dalam program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah setiap tahunnya yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa program tersebut akan memakai lahan-lahan yang dimiliki oleh berbagai lembaga dan kementerian, salah satunya aset perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg (Kementerian Sekretariat Negara) ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar.

berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah

Jakarta (ANTARA) - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP, kode emiten PTPP) mengalokasikan 26 hektare lahan yang siap digunakan untuk mendukung program kerja sama pembangunan 1 juta rumah antara Indonesia dan Qatar.

“PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia, berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah,” ujar Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Melalui dukungan tersebut, ia mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk berperan aktif dalam melaksanakan konstruksi untuk pembangunan 1 juta rumah tersebut.

Ia menuturkan bahwa lahan-lahan yang telah siap digunakan tersebut berlokasi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta dan Pekanbaru.

Joko menyatakan bahwa pihaknya optimistis dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program 1 juta rumah hasil kerja sama Indonesia dan Qatar tersebut.

“Dengan selalu mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PT PP akan selalu berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek environment, social, and governance (ESG) yang akan berdampak positif tidak hanya sebagai competitive advantage perseroan, namun juga pembangunan yang berkelanjutan untuk negara,” imbuhnya.

Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama melalui skema goverment-to-goverment (G2G) melalui penandatanganan nota kesepahaman terkait pendanaan pembangunan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penandatanganan tersebut dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor asal Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani dengan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/1).

Kesepakatan tersebut menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang berpartisipasi dalam program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah setiap tahunnya yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa program tersebut akan memakai lahan-lahan yang dimiliki oleh berbagai lembaga dan kementerian, salah satunya aset perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg (Kementerian Sekretariat Negara) ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) supaya bersifat sukarela bukan wajib. Demikian usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada Presiden Prabowo Subianto.

Usulan ini disampaikan oleh Maruarar, yang akrab disapa Ara, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/1/2025).

Selain menyampaikan usulan tersebut, Ara juga mengungkapkan bahwa ia telah mengundang Badan Pengelola (BP) Tapera untuk membahas berbagai hal berkaitan dengan program ini.

Menteri PKP Ara Bersurat ke Prabowo, Minta jadi Komite Tapera “Ya, saya sudah mengundang BP Tapera dan melaporkan bahwa tabungan seharusnya bersifat sukarela,” ujar Ara dalam keterangannya yang dikutip pada Rabu (8/1/2025).

“Jadi, saya dorong agar Tapera dapat dipercaya dan bermanfaat, karena itulah yang paling penting. Kita harus menunjukkan bahwa program ini kredibel, bebas dari korupsi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Sebelumnya, Ara mengungkapkan bahwa belum ada pembahasan mengenai perluasan kepesertaan Tapera. Dia menambahkan bahwa pihaknya akan membahas lebih lanjut tentang skema pembiayaan rumah bagi masyarakat.

“Belum sampai di situ (bahas perluasan Tapera). Namun, kami sudah menyampaikan konsep pembiayaan kami, serta akan terus berdiskusi tentang bentuk konkret yang diinginkan,” katanya.

Dia menegaskan pentingnya menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan memberikan dampak positif, terutama dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

“Kita akan mendengarkan masukan dari semua pihak, termasuk akademisi, pengamat, pelaku industri, serta calon konsumen. Pendekatan yang sistematis sangat penting agar langkah kita ke depan dapat komprehensif dalam membangun perumahan,” ucapnya.

Tapera merupakan program simpanan yang disetorkan peserta secara berkala dalam jangka waktu tertentu, dan dana simpanan ini hanya dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembelian rumah.

Pekerja dengan gaji di atas upah minimum regional (UMR) wajib mengikuti program Tapera. (*)

Editor : Syahrir Rasyid

Dua pemuda berinisial AP dan AG warga Desa Tunas Baru, Muaro Jambi, diamankan polisi usai menjarah 16 paket daging beku untuk program makan bergizi gratis Presiden Prabowo. Mereka menjarah belasan paket daging beku senilai Rp 200 juta itu dari mobil kontainer yang terperosok got.

Aksi penjarahan itu dilakukan dengan mengancam sopir truk kontainer dengan menggunakan parang. Peristiwa itu tepatnya terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera KM 58, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, pada Senin (6/1/2025).

Kapolsek Sekernan AKP Taroni Zebua mengatakan penjarahan itu terungkap setelah pihaknya mendapat laporan dari PT Tritama Mandiri selaku perusahaan penyalur bahan baku program makan bergizi gratis. Mobil kontainer dari Jakarta menuju Pekanbaru itu mengalami kecelakaan dan penjarahan di Jalan Lintas Timur Sumatera.

"Awalnya, kita mendapat laporan dari PT Tritama Mandiri dari Jakarta bahwasanya mobil kontainer yang berisi ratusan paket daging beku sapi terperosok di KM 58 Desa Suko Awin Jaya, karena mengalami kerusakan di jalan pendakian dan ban terperosok. Pada saat bersamaan, pelaku ini mencongkel kontainer belakang mobil tersebut dan mengambil 16 paket daging beku," kata Zebua, Jumat (10/1/2025).

Ketika menjarah itu, kata Zebua, salah satu pelaku sempat mengancam sopir dan kernet dengan menggunakan parang. Sopir sempat merekam aksi penjarahan ketika menyelamatkan diri meninggalkan kendaraannya. Dalam video yang direkam sang sopir juga terlihat, pelaku memindahkan paket daging beku.

"Modus pelaku itu mencongkel pintu belakang dan menjarah dengan mengancam sopir menggunakan parang," ujarnya.

Pelaku berjumlah 5 orang saat memindahkan paket daging beku dari kontainer ke mobil pribadinya. Usai menjarah, pelaku meninggalkan lokasi dan pulang ke kampungnya di Desa Tunas Mudo, Muaro Jambi. Polisi kemudian menciduk pelaku di rumahnya masing-masing bersamaan dengan barang jarahan.

"Pelaku ada 5 orang, 2 orang sudah diamankan dan 3 masih buronan," jelasnya.

Zebua menambahkan 16 paket daging beku bernilai Rp 200 juta itu sudah berhasil diamankan polisi dan telah diserahkan ke perusahaan penyalur untuk dibawa ke Pekanbaru, Riau. Daging beku saat diamankan masih utuh dan belum sempat dijual oleh para pelaku.

"Barang bukti 16 paket daging beku sudah kita geser, sudah kita berikan ke perusahaan untuk diantar ke Pekanbaru. Karena ini daging tidak bisa dibiarkan lama," ungkapnya.

Kedua pelaku sudah ditahan di Polsek Sekernan yang disangkakan Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sedangkan, 3 pelaku lain masih DPO.

Video: Daging untuk Makan Bergizi Gratis Dijarah, Dua Pemuda Jambi Ditangkap

Video: Daging untuk Makan Bergizi Gratis Dijarah, Dua Pemuda Jambi Ditangkap

Sungai Bener yang melintasi sebelah permukiman warga di Perumahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, meluap. Akibatnya puluhan rumah di kawasan tersebut kebanjiran.

Hendra (39) warga setempat mengatakan air mulai masuk ke area jalan sekitar pukul 18.30 WIB tadi. Namun karena curah hujan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan volume air naik dengan cepat.

"Magrib itu hujan, aku pikir nggak naik. Tapi begitu sebelum isya air naik ke dalam langsung masuk ke rumah cepat banget," kata Hendra kepada detikJateng di lokasi, Jumat (10/1/2025).

Saat itu dirinya sedang santai di dalam rumah. Ia tidak mengira air naik begitu cepat hingga mencapai ketinggian 80 cm. Beruntungnya perabotan elektronik seperti kulkas sudah dievakuasi terlebih dahulu ke halaman rumah tetangganya yang kondisinya lebih tinggi.

"Di dalam rumah tingginya sepaha sekitar 80 cm. Kulkas di taruh rumah tetangga dahulu ke tempat yang lebih aman. Nggak ngungsi ini. Takutnya nanti kalau ditinggal airnya naik kita ga tahu, standby," terangnya.

Dirinya mengaku masih khawatir. Sebab saat ini kondisi cuaca masih gerimis.

"Sekarang masih khawatir juga sih. Ini karena sungai meluap. Padahal di situ sudah ada kolam retensi. Tapi ini debitnya lebih tinggi sungainya. Saya sudah 13 tahun di sini tapi ini paling parah yang pernah saya alami," jelasnya.

Banjir di Perumahan Karangpucung Permai, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas, Jumat (10/1/2025) malam. Foto: Anang Firmansyah/detikJateng

Sementara itu, Sekretaris RT 07 RW 07, Aye mengungkapkan di wilayah tersebut ada puluhan rumah yang terdampak. Jumlah tersebut berada di beberapa blok.

"Kebanjiran itu kira-kira 50 rumah, terbagi di beberapa blok. Paling parah itu 80 cm," ungkapnya.

Aye mengatakan sebenarnya warga sudah mengantisipasi dengan membuat kolam retensi. Hanya saja volume air di Sungai Bener tidak mampu menampung.

"Kondisi banjir ini yang terparah sejak tahun 2007 lalu. Di sini ada pengamanan embung mampunya 60 cm, lah ini berarti lebih dari itu. Warga sini tidak ada yang mengungsi," pungkasnya.

Video Alasan Jokowi Dukung Luthfi-Yasin: Semua Orang Tahulah

Video Alasan Jokowi Dukung Luthfi-Yasin: Semua Orang Tahulah

Sungai Bener yang melintasi sebelah permukiman warga di Perumahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, meluap. Akibatnya puluhan rumah di kawasan tersebut kebanjiran.

Hendra (39) warga setempat mengatakan air mulai masuk ke area jalan sekitar pukul 18.30 WIB tadi. Namun karena curah hujan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan volume air naik dengan cepat.

"Magrib itu hujan, aku pikir nggak naik. Tapi begitu sebelum isya air naik ke dalam langsung masuk ke rumah cepat banget," kata Hendra kepada detikJateng di lokasi, Jumat (10/1/2025).

Saat itu dirinya sedang santai di dalam rumah. Ia tidak mengira air naik begitu cepat hingga mencapai ketinggian 80 cm. Beruntungnya perabotan elektronik seperti kulkas sudah dievakuasi terlebih dahulu ke halaman rumah tetangganya yang kondisinya lebih tinggi.

"Di dalam rumah tingginya sepaha sekitar 80 cm. Kulkas di taruh rumah tetangga dahulu ke tempat yang lebih aman. Nggak ngungsi ini. Takutnya nanti kalau ditinggal airnya naik kita ga tahu, standby," terangnya.

Dirinya mengaku masih khawatir. Sebab saat ini kondisi cuaca masih gerimis.

"Sekarang masih khawatir juga sih. Ini karena sungai meluap. Padahal di situ sudah ada kolam retensi. Tapi ini debitnya lebih tinggi sungainya. Saya sudah 13 tahun di sini tapi ini paling parah yang pernah saya alami," jelasnya.

Banjir di Perumahan Karangpucung Permai, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas, Jumat (10/1/2025) malam. Foto: Anang Firmansyah/detikJateng

Sementara itu, Sekretaris RT 07 RW 07, Aye mengungkapkan di wilayah tersebut ada puluhan rumah yang terdampak. Jumlah tersebut berada di beberapa blok.

"Kebanjiran itu kira-kira 50 rumah, terbagi di beberapa blok. Paling parah itu 80 cm," ungkapnya.

Aye mengatakan sebenarnya warga sudah mengantisipasi dengan membuat kolam retensi. Hanya saja volume air di Sungai Bener tidak mampu menampung.

"Kondisi banjir ini yang terparah sejak tahun 2007 lalu. Di sini ada pengamanan embung mampunya 60 cm, lah ini berarti lebih dari itu. Warga sini tidak ada yang mengungsi," pungkasnya.

Video Alasan Jokowi Dukung Luthfi-Yasin: Semua Orang Tahulah

Video Alasan Jokowi Dukung Luthfi-Yasin: Semua Orang Tahulah

JAKARTA, iNews.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan audiensi dalam rangka silaturahmi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (Menteri PKP) beserta jajaran di Mabes Polri.

Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah terkait program pemerintah untuk membangun 3 juta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Program ini merupakan perwujudan dari salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan. 

Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tahun 2025 ditargetkan dapat dibangun sebanyak 500.000 rumah.

Pemerintah telah menyiapkan lahan yang bersumber dari penyitaan hasil tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah atau CSR dari korporasi. 

"Polri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, " ujar Kapolri. 

Editor : M Mahfud

BALIKPAPAN, KOMPAS.com -Polresta Balikpapan memastikan akan menindaklanjuti laporan konsumen yang menjadi korban dugaan penipuanperumahan subsidi Griya Rudina Asri.

Perumahan yang dikembangkan oleh PT PIE ini berlokasi di Km 10, Karang Joang, Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kasat Reskrim Polresta Balikpapan Komisaris Polisi Beny Ariyanto menuturkan tindak lanjut atas pelaporan ini ditempuh karena korban terus bertambah.

"Sesuai dengan informasi dari rekan-rekan tadi, korban terus bertambah. Kalau jumlah pastinya nanti masih menunggu. Yang jelas lebih dari 10 korban," ujar Beny, di Balikpapan, Jumat (10/1/2025).

Beny mengungkapkan, sebelumnya lima konsumen dengan kasus yang sama juga telah melapor ke Polresta Balikpapan pada akhir tahun 2023, dan sedang dalam proses penyelidikan.

"Sementara ini, kami masih melakukan penyelidikan. Nanti ketika minimal dua alat buktinya ada, pasti kami naikkan statusnya," imbuh Beny.

Oleh karena itu, dia mengimbau para korban untuk kooperatif memberikan data-data pendukung, sehingga bisa segera diberikan kepastian hukum terhadap laporan yang masuk.

Untuk diketahui, 72 konsumen korban Perumahan Griya Rudina Asri secara resmi melaporkan PT PIE atas dugaan penipuan dan penggelapan dengan kerugian mencapai Rp 1,5 miliar.

Alat bukti yang diserahkan berupa kuitansi pembelian dengan cap basah PIE yang ditandatangani PC.

Penasihat Hukum korban yang juga Ketua Bidang Hukum KNPI, Sultan Akbar Pahlevi, menuturkan jumlah korban yang menghubungi pos pengaduan terus bertambah.

"Hingga saat ini jumlah korban yang telah memberikan kuasanya kepada kami untuk melaporkan ke Polresta Balikpapan mencapai 72 orang dengan total kerugian Rp 1,5 miliar. Namun, yang hadir hari ini sekitar 35 orang," kata Sultan Akbar.

Akbar mengungkapkan, para korban ini sudah membayar uang tanda jadi (UTJ). Bahkan beberapa di antaranya sudah membayar uang muka atau down payment (DP), dan cicilan KPR ke bank yang ditunjuk.

Tak hanya itu, satu orang korban telah membayar lunas rumah yang dibeli dengan luas 14 x 14 meter persegi, namun hingga kini belum juga terbangun.

Dari data yang dihimpun Kompas.com, para korban membeli unit-unit rumah subsidi Griya Rudina Asri pada tahun 2022 dan 2023.

Sugiarti, misalnya, membeli rumah di Griya Rudina Asri Blok E-1 dengan pembayaran tunai pada 21 Oktober dan 23 Oktober 2023 senilai total Rp 260 juta.

"Pengembang menjanjikan rumah terbangun sebulan setelah pembelian. Namun, hingga kini rumah tersebut tak kunjung terbangun," cetus Sugiarti.

Dia pun mencoba berkomunikasi dengan pengembang beberapa kali yang memberikan alasan berupa kendala akses jalan.

Kompas.com mencoba menghubungi pengembang Griya Rudina Asri melalui gawai untuk mengonfirmasi kasus ini. Namun hingga artikel ini tayang, konfirmasi tak kunjung diberikan.