Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskanPolri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Kapolri usai melaksanakan audiensi dalam rangka silaturahmi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait beserta jajaran di Mabes Polri.

Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah terkait program pemerintah untuk membangun 3 juta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Program ini merupakan perwujudan dari salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu "Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan".

Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tahun 2025 ditargetkan dapat dibangun sebanyak 500.000 rumah.

Pemerintah telah menyiapkan lahan yang bersumber dari penyitaan hasil tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah atau CSR dari korporasi.

JAKARTA, investor.id - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mempertanyakan program membangun tiga juta rumah rakyat yang digagas pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia bingung cara pemerintah membangun tiga juta hunian rakyat.

"Pertanyaan saya sangat logic, objektif. Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah, saya ingin tahu cara bangunnya gimana? Tanahnya tanah sopo, cicilannya piro dengan korelasinya apa? Perekonomian kita gimana," ujar Megawati dalam pidato politiknya di HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2024). 

Megawati lalu menyinggung pernah menjadi presiden dan telah menuntaskan semua urusannya.  Megawati bahkan mengaku pernah mendapatkan penghargaan karena mampu melunasi utang Indonesia dari International Monetary Fund (IMF) semasa menjabat sebagai Presiden RI.

"Jangan lupa, saya pernah Presiden, semua urusan saya itu selesai. Saya dapat award lho, karena bisa selesaikan utang IMF. Haduh," tandas dia.

Megawati juga mengaku pernah menyelesaikan lima konflik di Indonesia. Namun, Mega tak memerinci konflik apa saja yang sudah diselesaikannya. Karena hal itulah, sebagai bentuk kerendahan hati, Megawati menyebut dirinya sebagai Presiden sampah. 

"Waktu saya jadi Presiden, saya bilang, saya ini adalah Presiden sampah. Saya memberhentikan 5 konflik. Yang paling buat saya secara pribadi waktu Kalbar, haduh, hmmm, mana sekarang ada kayak begituan, jangan dah, aduh cape juga ya," pungkas Megawati.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Colliers Indonesia memprediksi prospek properti 2025 akan tumbuh. Terutama didukung dengan hadirnya program 3 Juta Rumah dari pemerintah.

Head of Research Ferry Salanto mengatakan hal paling utama dalam properti adalah rumah tapak (landed houses).

“Paling utama itu memang masih landed house karena memang kebutuhannya real. Makanya ada program 3 Juta Rumah dari pemerintahan sekarang,” kata Ferry dalam paparan dikutip Jumat, 10 Januari 2025.

Rumah tapak menjadi salah satu kebutuhan primer yang berkelanjutan. Namun, salah satu yang menjadi masalah adalah daya beli rumah.


“Sebenarnya suplai itu bisa diupayakan gitu ya, baik dari developer maupun mungkin dari pemerintah sendiri,” jelas dia.

Ferry menyebut bahwa memungkinkan terjalin kerja sama antara pengembang dan pemerintah. Kerja sama dapat terjadi untuk lahan-lahan yang belum produktif dengan pihak lain.

Selain itu, adanya peranan investor lokal ataupun mancanegara dalam proyek pembangunan tersebut. Walaupun prospeknya telah sedikit, ia menjelaskan permintaan dalam sektor data center masih tetap ada. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Balikpapan (ANTARA) - Aparat kepolisian dari Polres Balikpapan dalami kasus dugaan penipuan salah satu pengembang perumahan subsidi yang terjadi di kawasan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Laporan sudah masuk dan sudah kami tindak lanjuti," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polresta Balikpapan, Komisaris Polisi Beny Ariyanto setelah menerima laporan dan menggelar diskusi dengan kuasa hukum serta para korban di Polresta Balikpapan, Jumat (10/1).

Dalam laporan tersebut, warga yang merasa menjadi korban dugaan penipuan perumahan juga membawa sejumlah barang bukti, salah satunya adalah kuitansi pembayaran.

"Barang bukti tersebut akan kami dalami dan lakukan penyelidikan, ketika telah memenuhi syarat akan kita naikkan statusnya," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Beny juga meminta para korban agar koperatif memberikan data-data pendukung ke pihak kepolisian.

"Sehingga kami bisa segera memberikan kepastian hukum terhadap laporan yang masuk," ujar Beny.

Dia menyampaikan saat ini sudah ada lima laporan yang sudah diproses oleh pihak kepolisian, namun demikian korban terus bertambah.

"Untuk jumlahnya masih menunggu, namun pastinya lebih dari 10 orang," sebut Beny.

Sementara itu, penasihat hukum dari korban dugaan penipuan perumahan Sultan Akbar Fahlevi menyampaikan telah terdapat 72 orang yang meminta pendampingan terhadap dugaan tersebut.

"Untuk kerugian yang dialami korban berbeda-beda, begitu pun dengan pola modus kejahatan yang dijalankan terkait pembelian rumah yang bermasalah ini," ungkapnya.

Dia mengemukakan, dalam dugaan kasus ini, korban telah membayar rata-rata Rp 8 hingga 9 juta bahkan ada yang sudah lunas 100 persen yakni Rp 260 juta untuk membeli

Akbar menyampaikan warga itu telah melakukan pembelian sejak 2022 hingga 2023, namun hingga saat ini rumah yang diharapkan warga tersebut belum jua terealisasi.

"Inikan rumah subsidi, artinya mereka yang membeli bukan kalangan atas, maka kami harap segera ditindaklanjuti," pintanya.

Bahkan, lanjut Akbar ia juga menerima permintaan untuk pendampingan hukum dengan modus serupa dengan terduga yang sama namun di tempat berbeda.

"Mereka turut hadir dalam pelaporan ini, untuk yang pertama itu di Balikpapan Utara, namun mencuat di kawasan lain seperti di Balikpapan Timur, Selatan hingga Tengah," ungkap dia.

Akbar menerangkan untuk korban tempat berbeda ini, mereka yang membeli tanah kavling di luar dari pada kasus perumahan subsidi ini.

"Disini kita bisa melihat, dari terduga pelaku memang modus operasinya seperti itu, mereka melakukan pengumpulan dana dari masyarakat yang tertarik untuk membeli properti dengan harga murah," ujar dia

“Apalagi dengan iming-iming subsidi hingga kavling murah di Balikpapan. sedangkan harganya tidak masuk akal. Contohnya ada yang membeli kavling Rp30 juta dan sudah membayar Rp29 juta,” sambungnya.

Dia berujar untuk kasus lainnya sedang didalami Lebih lanjut apakah ini menguatkan tindak Pidana secara berulang yang dilakukan terduga pelaku atau hanya dikatakan perkara perdata.

"Namun pada intinya di sini ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, karena tidak mungkin terduga pelaku bisa melakukan suatu tindakan seperti ini apabila mereka tidak memiliki suatu skema," tuturnya.

Akbar juga menjelaskan dalam pendampingan laporan ke Polresta Balikpapan pihaknya melampirkan bukti-bukti yang kesesuaian dengan fakta hukum yang terjadi, seperti kwitansi, resi pembayaran, dan lainnya.

"Yang pasti alat bukti yang kami siapkan ada berhubungan dan sesuai dengan hukum yang terjadi," kata Akbar

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini meluas tak hanya untuk anak sekolah, tetapi juga mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi bawah lima tahun (balita).

Pemenuhan kebutuhan gizi dimulai sejak masa golden age, yaitu 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) anak yang dimulai sejak masa kehamilan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia (RI) Prita Laura saat mengunjungi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Khusus Yayasan Rumah Aksi Inspirasi, Ciracas, Jakarta Timur (Jaktim), Jumat (10/1/2025).

Pada kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa MBG kini diberikan satu kali per pekan.

"Kami akan meningkatkan frekuensi MBG menjadi harian bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui pos pelayanan terpadu (posyandu). Lewat posyandu ini, kami ingin memastikan anak-anak dalam masa golden age mendapatkan gizi yang cukup sehingga terhindar dari stunting, obesitas, dan malnutrisi lainnya," ucap Prita.

SPPG Ciracas melayani sejumlah posyandu, di antaranya Posyandu Anyelir dan Dahlia. Di Posyandu Anyelir, empat ibu hamil, tiga ibu menyusui, dan 23 balita menerima total 30 paket MBG.

Sementara di Posyandu Dahlia, 10 ibu hamil, sembilan ibu menyusui, dan 26 balita menerima total 45 paket. Secara keseluruhan, SPPG Ciracas mendistribusikan 300 paket MBG ke tujuh posyandu.

Menu yang disiapkan para juru masak di dapur MBG Ciracas meliputi nasi putih, telur mentega, tumis labu siam dengan bakso, dan buah jeruk. Untuk memenuhi kebutuhan gizi yang optimal, juga disediakan susu UHT.

Ahli gizi di SPPG memastikan bahwa menu tersebut mengandung karbohidrat minimal 200 gram per porsi untuk ibu hamil dan menyusui, serta 100 sampai 120 gram untuk balita.

Program MBG berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan pemberdayaan ekonomi.

"Program MBG adalah langkah strategis Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan SDM unggul. Pemenuhan gizi yang baik merupakan kunci utama untuk menciptakan SDM yang unggul," tutur Prita.

Pemberian MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita memiliki peran krusial, terutama karena periode golden age anak terjadi dalam 1.000 HPK, sejak masih dalam kandungan hingga usia sekitar dua tahun.

Masa golden age merupakan tahapan pertumbuhan dan perkembangan paling signifikan, di mana otak dan fisik anak berkembang secara optimal. Kepribadian, sikap, serta emosi anak juga mulai terbentuk di fase ini. Jika kebutuhan gizi tidak terpenuhi, dikhawatirkan perkembangan anak akan kurang maksimal.

“Kalau kita mengutip School Meals Coalition, melalui Program MBG ini, pemerintah memastikan akses cepat dan langsung terhadap makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Prita.

Program MBG sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang bertujuan menciptakan generasi emas yang siap membawa Indonesia menjadi negara maju.

Mengingat Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada 2045, MBG menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan kompetitif pada masa depan.

Sebagai informasi, dalam acara pembagian MBG kali ini, juga hadir Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka.

Hadir pula anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Putri Komarudin, serta Deputi Diseminasi Komunikasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno.

Jakarta -

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan kritik keras pada kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun 3 juta rumah untuk masyarakat di Indonesia. Menurutnya, program ini kurang realistis.

Dia menilai kritik bukan berarti bertentangan dengan pemerintah. Megawati menyebutkan sejauh ini kritik yang disampaikannya juga logis dan objektif.

Nah, soal target 3 juta rumah, Megawati mempertanyakan tanah siapa yang mau digunakan untuk membangun jutaan rumah. Cicilan rumahnya juga jadi pertanyaan bagi Megawati, apakah cicilannya bisa sesuai dengan kantong masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini.

"Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah saya ingin tahu cara bangunnya gimana? Tanahe, tanahe sopo? Cicilane piro? Dengan korelasinya apa, perekonomian kita bagaimana sekarang? Kan gitu," sebut Megawati dalam pidatonya di acara HUT ke-52 PDI Perjuangan yang disiarkan virtual, Jumat (10/1/2025).

Dia juga mengungkit perannya sebagai Presiden ke-5, saat itu dia berhasil menyelesaikan banyak masalah juga di Indonesia. Artinya, bila dia mengrkitik kebijakan bukan tanpa alasan.

"Jangan lupa saya kan pernah Presiden, semua urusannya selesai kok. Saya dapat award lho, karena bisa selesaikan utang IMF," sebut Megawati.

Dalam catatan detikcom, Prabowo Subianto memiliki rencana membangun 3 juta rumah apabila berhasil terpilih dalam Pemilu 2024. Sebaran pembangunan 3 juta tersebut meliputi di daerah desa 1 juta rumah, perkotaan 1 juta rumah, dan pesisir 1 juta rumah. Program ini dilakukan untuk menekan backlog perumahan di Indonesia.

Pemerintah juga telah menggandeng pemerintah Qatar untuk membantu realisasi target tersebut. Beberapa hari lalu, komitmen investasi Qatar untuk membiayai dan membangun 1 juta rumah di Indonesia baru saja diteken di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

(hal/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri sempat mempertanyakan sejumlah program pemerintah. Di antaranya adalah program pembangunan tiga juta rumah dan membangun sekolah untuk rakyat miskin.

Dalam pidatonya di acara hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDI-P pada Jumat (10/1/2025), Megawati mempertanyakan masalah sejumlah program tersebut karena menimbulkan pertanyaan terkait dengan pelaksanannya.

“Ini dengar saya mau buat sekolah untuk rakyat miskin, bagus ya. Persoalannya yang sama mikirin duitnya ono opo ora yo. Nanti dibilang, 'oh Bu Mega tidak sejalan dengan pemerintahan'. Loh kok enak wae, orang gosok kok enak banget. Coba kamu rasain kalau dipecah belah,” kata Megawati di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Jumat.

“Makanya saya diam saja. Loh masa saya enggak boleh memberi sumbangsih. Pertanyaan saya sangat logis, objektif,” ujarnya lagi.

Presiden ke-5 RI ini pun secara khusus mempertanyakan mengenai program pembangunan tiga juta rumah, terkait dengan kesediaan tanah hingga cara membangunnya.

“Kalau seperti mau bikin tiga juta rumah, saya hanya ingin tahu cara bangunnya gimana, tanahnya tanah siapa, kan gitu. Cicilannya piro dengan korelasinya apa? Perekonmian kita bagaimana,” katanya.

Menurut Megawati, pernyataan itu muncul karena dirinya pernah menjabat sebagai Presiden RI, sehingga mengetahui kondisi perekonomian negara.

“Jangan lupa loh saya kan pernah Presiden,” ujarnya menegaskan.

Sebagaimana diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait memang memiliki program membangun tiga juta rumah untuk rakyat.

Namun, untuk mewujudkannya, Maruarar mengatakan butuh kerja sama dari berbagai pihak dari pusat sampai daerah. Sebab, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak akan cukup untuk mewujudukan program tersebut.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Maruarar membeberkan bahwa anggaran Kementerian Perumahan tahun 2024 sebesar Rp 14,6 triliun.

Menurut dia, dengan anggaran sebesar itu hanya cukup untuk membangun 145.000 unit rumah untuk rakyat. Namun, bukannya ditambah, anggaran Kementerian Perumahan tahun 2025 justru turun menjadi Rp 5,078 triliun.

Maruarar lantas berterima kasih kepada instansi Kejaksaan Agung karena berkomitmen menyiapkan 1.000 hektar tanah yang merupakan sitaan dari koruptor untuk mewujudkan program perumahan rakyat.

“Saya berterima kasih, ada jaksa enggak di sini? Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 hektar tanah dari koruptor di Banten saja, untuk perumahan-perumahan rakyat. Terima kasih jaksa,” ujarnya.

Selain itu, Maruarar berterima kasih kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid yang menyumbangkan tanahnya di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Saya juga sudah mendapatkan tanah dari Pak Nusron. Terima kasih Pak Nusron ya 151 hektar di Mojokerto dan 6,7 hektar di tangerang, Terima kasih Pak Nusron,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar lantas meminta kesediaan para kepala daerah untuk membuat tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi nol persen dari lima persen yang berlaku saat ini.

Dia juga meminta kerja sama dari para kepala daerah untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan perizinan terkait tanah sehingga proses pembangunan perumahan untuk rakyat cepat terlaksana.

Jakarta -

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berbicara soal program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Megawati mempertanyakan cara pembangunan proyek 3 juta rumah tersebut hingga cicilannya.

Hal itu diungkap Megawati dalam pidatonya di acara HUT PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). Megawati mempertanyakan dasar program tersebut mulai lahan hingga anggaran.

"Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah, saya hanya ingin tahu cara bangunnya gimana, tanahe tanahe sopo (tanahnya-tanah siapa) kan gitu, cicilane piro (cicilannya berapa) dengan korelasinya apa, perekonomian kita gimana," kata Megawati.

Megawati mengungkit dirinya yang pernah menjabat presiden sehingga ingin tahu dasar program tersebut. Ia lalu menyatakan pernah mendapat penghargaan semasa menjabat presiden karena bisa menyelesaikan utang Dana Moneter Internasional (IMF).

"Jangan lupa loh, saya kan pernah presiden, semua urusannya saya itu selesai, saya dapat award loh, kenapa, loh ga tau loh? Karena bisa menyelesaikan utang IMF," ujarnya.

Diketahui, program 3 juta rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebutkan bahwa program 3 juta rumah merupakan target dalam setahun. Dengan begitu, selama masa jabatan Prabowo selama 5 tahun bisa ada 15 juta rumah terbangun.

"Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun," katanya dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Hashim mengatakan banyak yang menganggap program tersebut sangat ambisius. Namun, menurut dia, penting untuk memasang target yang tinggi agar tidak cepat puas dan program bisa tercapai.

"Kita harus betul-betul ambisius. Kita harus pasang target tinggi. Yang kita tahu orang Indonesia, kalau targetnya 15 juta (rumah) sudah capai 11 juta sudah puas, kalau bisa harus 16 juta. Let's exceed expectation," tuturnya.

Simak juga video: RI-Qatar Jalin Kerja Sama Bangun 1 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

(eva/imk)

SEMARANG, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak positif bagi Iwan Mengwo, seorang pelajar SMK Bagimu Negeri Semarang, Jawa Tengah.

Pelajar asal Merauke, Papua ini merasa bersyukur karena melalui program tersebut, ia dapat menikmati makanan tiga kali sehari.

"Iya saya senang," ujar Iwan saat ditemui di SMK Bagimu Negeri Semarang, Jumat (10/1/2025).

Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya ia terbiasa makan hanya satu kali sehari di kampung halamannya.

Paling banyak, Iwan hanya bisa makan dua kali sehari, yaitu pada pagi dan malam.

"Itu makan pagi dan malam," ungkapnya.

Iwan juga merasakan perbedaan dalam variasi masakan.

Menurutnya, di kampung halamannya, makan nasi adalah sesuatu yang mewah.

"Kalau di Merauke kadang sagu, kadang pisang," tambahnya.

Senada dengan Iwan, Laurensius, siswa SMK Bagimu Negeri Semarang yang juga berasal dari Merauke, Papua, mengungkapkan pengalamannya.

Ia merasakan bahwa porsi makanan dalam Program MBG terasa kurang, sehingga ia merasa ingin menambah.

"Dibandingkan di kampung halaman, enak di sini. Saya suka. Iya pingin nambah," ucap Laurensius.

Ia juga bersyukur mendapatkan makanan bergizi dari pemerintah.

Laurensius memiliki cita-cita untuk membangun daerahnya setelah lulus sekolah.

"Makanya saya ambil jurusan arsitek. Di kampung saya, orang bangunan jarang. Pingin bangun daerah saya," pungkasnya.

Program MBG ini jelas memberikan manfaat besar bagi pelajar asal Papua, membantu mereka untuk mendapatkan asupan gizi yang lebih baik selama menuntut ilmu di Semarang.

Jakarta -

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menganggap apa yang disampaikan Megawati menjadi tanggapan berharga.

"Tanggapan seorang mantan presiden kepada program pemerintah pastilah merupakan sebuah tanggapan yang berharga," kata Fahri kepada wartawan, Jumat (10/1/2025).

Fahri pun memberikan apresiasi kepada Megawati. Menurutnya, apa yang disampaikan Megawati merupakan masukan untuk pemerintah.

"Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mega atas segala masukannya kepada program pemerintah yang sejatinya adalah cita-cita bersama," ujar dia.

Megawati sebelumnya sempat menyoroti program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat. Megawati mempertanyakan cara pembangunan proyek 3 juta rumah tersebut hingga cicilannya.

"Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah, saya hanya ingin tahu cara bangunnya gimana, tanahe tanahe sopo (tanahnya-tanah siapa) kan gitu, cicilane piro (cicilannya berapa) dengan korelasinya apa, perekonomian kita gimana," kata Megawati dalam pidatonya di acara HUT PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).

Lihat juga video: RI-Qatar Jalin Kerja Sama Bangun 1 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

(fca/eva)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri. Salah satu pembahasannya adalah terkait program tiga juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam audiensi itu, Jenderal Sigit berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap program tersebut. Ia memastikan akan memberikan pendampingan agar program itu berjalan lancar demi kesejahteraan rakyat.

"Polri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan tiga juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Sigit, Jumat (10/1/2026).

Program pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat ini merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.

Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada 2025, pembangunan ditargetkan sebanyak 500 ribu rumah.

Lahan tersebut tengah disiapkan pemerintah. Lahan yang disiapkan bersumber dari penyitaan hasil tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah atau CSR dari korporasi.

(eva/ygs)

KOMPAS.com - Lulusan D4, S1, dan S2 yang bercita-cita menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa mendaftar program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Tahun Anggaran 2025.

Program ini dibuka oleh Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mengajak para lulusan perguruan tinggi menjadi pelopor pendukung, dalam menghadapi tantangan yang kompleks bagi bangsa dengan cara inovatif serta berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Peserta yang terpilih, akan akan ditempatkan sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia di bawah Badan Gizi Nasional.

Selama bertugas, peserta akan mendapatkan gaji dan status kepegawaian akan diarahkan menjadi ASN pada Badan Gizi Nasional yang akan dibentuk dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga gajinya bisa lebih tinggi dan dipastikan mendapatkan tunjangan lainnya sesuai daerah penempatan, beban tugas dan lingkup pekerjaan.

Perlu diketahui, pendaftaran SPPI 2025 dibuka sampai bulan Maret 2025 mendatang.

Syarat pendaftar SPPI 2025

1. WNI

2. Usia maksimal 30 tahun.

3. Lulus Pendidikan D-4/S-1 atau S-2 semua jurusan

4. Ijazah pelamar yang diakui yaitu ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi terakreditasi oleh Kemendiktisaintek atau ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang telah mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia
Penilaian Ijazah Luar Negeri Kemendiktisaintek.

5. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.

6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau tidak pernah diberhentikan karena pelanggaran/hukuman bagi pegawai
swasta.

7. Sehat jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani, bebas narkoba, dan obat terlarang
wajib dibuktikan dengan surat dokter dari rumah sakit pemerintah minimal tipe C.

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

9. Bagi peserta wanita selama mengikuti seleksi offline sampai dengan 1 tahun
penempatan pertama tidak dalam kondisi hamil.

10. Bagi yang sudah menikah wajib mendapat persetujuan suami/istri

11. Tidak sedang dalam ikatan dinas/perjanjian kerja dengan instansi
pemerintah/swasta manapun

12. Bagi yang sedang bekerja melampirkan surat ijin dari instansi tempat bekerja dan
wajib mengakhiri ikatan kerja dengan instansi asal bila dinyatakan lulus seleksi.

13. Wajib mendaftar online di laman https://spp-indonesia.com

Syarat dokumen pendaftaran SPPI 2025

Dokumen wajib diunggah pada aplikasi rekrutmen):

1. Surat lamaran, ditujukan kepada Yth Kepala BGN RI, U.b Ketua Rekrutmen SPPI-
B3 di Jakarta.

2. Scan KTP dan kartu keluarga

3. Foto berlatar belakang putih

4. Scan ijazah dan daftar nilai/ IPK

5. Scan sertifikat kursus/ diklat yang pernah dilakukan (apabila ada)

6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

7. Surat kesehatan jasmani dan kesehatan Rohani (dari dokter jiwa) dari Rumahsakit.

8. Surat bebas narkoba

9. Kartu BPJS (masih aktif dan tanpa tunggakan)

10. Kartu NPWP

11. Menandatangani Form Surat Pernyataan terlampir, bermeterai Rp10.000,-

Jadwal pendaftaran SPPI 2025

• Pendaftaran online: pukul 00.00 WIB tanggal 27 Desember 2024 – 15 Maret 2025
• Pengumuman hasil seleksi administrasi dan pemanggilan untuk Test
• selanjutnya secara offline: 20 Maret 2025
• Peserta hadir di tempat tes: 5 April 2025
• Pelaksanaan Tes (Psikotest, Kesehatan Umum, Kesehatan Jiwa, Wawancara dan
• Mental Ideologi): 6 April – 3 Mei 2025. Dua gelombang, sebagai berikut:
  • Gelombang 1 Hadir tanggal 5 April, test tanggal 6 – 19 April, pulang namun belum diumumkan kelulusannya.
  • Gelombang 1 yang dinyatakan lulus akan dipanggil tanggal 28 April dan hadir tanggal 3 Mei bergabung dengan yang lulus dari Gelombang 2 untuk mengikuti pendidikan.
  • Gelombang 2 Hadir tanggal 19, test tanggal 20 April – 2 Mei 2025. Tanggal 3 Mei diumumkan kelulusannya. Bagi yang tidak lulus akan dipulangkan. Bagi yang lulus bergabung dengan Gelombang 1 untuk mengikuti Pendidikan.
• Pelatihan Dasar Kemiliteran : 5 Mei – 3 Juli 2025
• Pelatihan Manajerial : 4 Juli – 4 Agustus 2025.

Untuk mendaftar SPPI 2025, bisa langsung mendaftar di website ssp-indonesia.com