IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 854.662 hektare yang siap dialokasikan untuk menopang Program Ketahanan Pangan, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat.

Nusron menjelaskan, hal ini dalam rangka mendukung program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan, menjamin pembangunan hunian berkualitas, dan pemerataan ekonomi.

"Kami memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare tanah hasil konversi dari Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/1/2025).

Menurutnya, dari total cadangan tersebut, sebanyak 209.780 hektare dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan.

Selain itu, 567.585 hektare tanah telah dialokasikan untuk program transmigrasi. Nusron menyatakan lahan ini akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat.

Untuk mendukung program perumahan rakyat, kata Nusron, 77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman. Hal ini memastikan kelancaran program pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan pemerintah.

"Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Kemarin juga sudah kami laporkan kepada menteri terkait, dan semua berjalan dengan lancar," kata dia.

Nusron menegaskan, langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan tanah yang tidak produktif untuk mendukung agenda prioritas nasional.

"Sinergi antara kementerian terkait menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan alokasi lahan ini," ujarnya.

(Dhera Arizona)

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar anak sekolah, melainkan juga ke ibu hamil. Per hari ini pemberian MBG untuk ibu hamil sudah dimulai di beberapa tempat, salah satunya di Ciracas, Jakarta Timur.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Prita Laura mengungkapkan kebutuhan gizi dibutuhkan sejak periode golden age, yakni saat anak ada di 1.000 hari pertama kehidupan yang terhitung sejak masih berada dalam kandungan. Maka dari itu Makan Bergizi Gratis juga diberikan untuk ibu hamil.

Prita hari ini meninjau pemberian Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil di Kawasan Ciracas, Jakarta Timur, tepatnya yang disalurkan oleh SPPG Khusus Yayasan Rumah Aksi Inspirasi ke beberapa posyandu. Dia mengatakan untuk saat ini Makan Bergizi akan diberikan kepada ibu hamil seminggu sekali, meski ke depannya ditargetkan diberikan setiap hari ke ibu hamil.

"Untuk saat ini, sekali dalam sepekan MBG diberikan. Ke depannya, MBG akan diberikan tiap hari kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Lewat posyandu ini, kita ingin memastikan MBG diterima anak sejak mereka berada di masa goldenage, agar terhindar dari ancaman stunting, obesitas, dan dampak malnutrisi lainnya," ujar Prita dalam keterangannya, Jumat (10/1/2025).

SPPG Yayasan Rumah Aksi Inspirasi Ciracas sejauh ini melayani sejumlah posyandu, di antaranya Posyandu Anyelir dan Dahlia. Di Posyandu Anyelir tercatat sebagai penerima MBG 4 ibu hamil, 3 ibu menyusui dan 23 balita, total 30 paket. Sedangkan di Posyandu Dahlia, tercatat 10 ibu hamil, 9 ibu menyusui, dan 26 balita, total 45 paket. Secara keseluruhan, SPPG Ciracas ini menyiapkan 300 paket MBG khusus yang disebar ke tujuh posyandu.

Adapun menu makanan yang dibagikan hari ini mulai dari nasi putih, telur mentega, tumis labu siam bakso, dan buah jeruk. Guna memenuhi angka kecukupan gizi bagi kelompok khusus di posyandu ini, juga disediakan susu UHT kemasan.

Ahli Gizi SPPG juga sudah memastikan angka kecukupan gizi dari menu yang disajikan hari ini sudah sesuai petunjuk teknis, antara lain ketentuan yang harus dipenuhi adalah kandungan karbohidrat untuk ibu hamil dan ibu menyusui sedikitnya 200 gram per porsi makanan. Sedangkan untuk balita, kandungan karbohidratnya cukup 100-120 gram.

(hal/ara)

Jakarta: Kota Metro terletak di Provinsi Lampung dan termasuk Kabupaten Lampung Tengah. Kota ini berjarak 52 kilometer dari ibu kota Bandar Lampung dan menjadi kota terbesar kedua di provinsi Lampung.

Dijuluki juga sebagai kota pendidikan karena masyarakatnya berbudaya untuk belajar. Hal tersebut menunjukkan bahwa terwujud prestasi warga yang unggul dan memiliki daya saing.

Kota ini dikenal dengan tingkat kemacetan terendah. Di sana juga banyak rumah subsidi yang ditawarkan.

Perumahan yang masih tersedia di Metro mulai dari Rp150 juta. Berikut rekomendasi rumah subsidi di Metro dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Metro

Perumahan subsidi di Metro. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Griya Pratiwi

Perumahan subsidi terletak di Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro, Lampung dibangun oleh Siklus Jaya Abadi. Perumahan ini memiliki 34 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 72 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap genteng, plafon triplek, rangka atap kayu. Dinding yang digunakan adalah bata diaci, dinding acian dicat, dan kusen kayu kelas II.

Lantai keramik 40x40 dan kamar mandi keramik untuk closet jongkok, serta pondasi batu belah.

2. Villa Kencana Karawang

Perumahan ini terletak di Ganjar Asia, Metro Barat, Kota Metro, Lampung dibangun oleh Golden Properti Sejahtera. Perumahan ini memiliki 12 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap kayu, serta genteng plentong dicat. Dinding menggunakan bata yang diplester, diaci, hingga dicat. Selain itu, lantai keramik dan pondasi batu celah.

3. Rindang Lestari Regency

Perumahan ini terletak di Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro, Lampung dibangun oleh Tigasatu Mandiri Prima. Perumahan ini memiliki 23 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 33 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi rangka atap dan dinding plester aci cat. Lantai yang digunakan berukuran keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

4. Sidodari Metro Regency

Perumahan ini terletak di Karangrejo, Metro Utara, Kota Metro, Lampung dibangun oleh Adjie Bangun Properti. Perumahan ini memiliki 30 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 77 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja genteng metal polos, serta dinding plester aci cat. Lantai keramik 40x40 dan pondasi batu belah slup.

5. Perumahan Negeri Canda

Perumahan subsidi ini terletak di Margodadi, Metro Selatan, Kota Metro, Lampung dibangun oleh Depati Singa Liu. Perumahan ini memiliki 12 unit tipe subsidi dengan harga Rp162 juta.

Tipe rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka atap kayu kelas 1 dan dinding batu bata bolong. Lantai keramik 40x40 dan pondasi batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bondowoso -

Banjir bandang dari lereng Gunung Argopuro menerjang permukiman warga desa di Bondowoso. Banjir bandang membawa air bercampur lumpur dan material.

Belum ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta. Itu setelah sedikitnya 12 rumah warga terseret banjir hingga rusak total.

Banjir bandang tersebut terjadi di Dusun Peh, Desa Gunungsari, Maesan Bondowoso. Hingga berita ini ditulis, asesmen masih dilakukan oleh BPBD setempat.

Air bah bercampur lumpur dan kayu itu diperkirakan berasal dari lereng Pegunungan Argopuro sisi timur dan tenggara.

Sungai meluap tak mampu menampung limpahan air (Foto: Istimewa)

Banjir bandang itu disebabkan tingginya intensitas hujan yang turun sejak siang hari dan tak tertampung badan sungai. Akibatnya air meluap hingga menerjang sejumlah permukiman warga yang dilintasi.

Data dihimpun, peristiwa banjir bandang itu terjadi Kamis (9/1/2025) sekitar pukul 17.00 WIB. Hingga malam hari air tampak tetap besar. Sebab, kondisi hujan masih terjadi di bagian hulu.

"Kami bersama unsur lainnya langsung meluncur ke lokasi kejadian untuk melakukan asesmen," kata Kalaksa BPBD Bondowoso Sigit Purnomo kepada detikJatim, Jumat (10/1/2025).

Menurut Sigit, Tim Reaksi Cepat (TRC) Gabungan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Mereka berjibaku melakukan pembersihan sisa material, asesmen, hingga menangani rumah warga terdampak.

"Untuk sementara warga terdampak mengungsi di rumah warga lain yang terdampak, serta sejumlah fasilitas umum desa," terang Sigit.

Pantauan di lokasi, sulitnya medan karena tak dapat dilalui kendaraan roda 4 menjadi kendala penanganan di lapangan. Tim akhirnya menggunakan kendaraan roda 2, meski kondisinya sulit.

(abq/iwd)

Lebak (ANTARA) - Investasi perumahan di Kabupaten Lebak, Banten, sejak lima tahun terakhir tumbuh dan berkembang, sehingga menyumbangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penyerapan lapangan pekerjaan.

Analis Kebijakan Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak Robertus Erwin H, di Rangkasbitung, Lebak, Kamis, mengatakan pemerintah daerah mengapresiasi perumahan tumbuh dan berkembang sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat juga penyerapan lapangan pekerjaan.

Saat ini, di berbagai wilayah Kabupaten Lebak tumbuh dan berkembang investasi perumahan, terlebih dampak beroperasi Kereta Rel Listrik (KRL) atau Commuterline dan Jalan Tol Serang-Panimbang.

Bahkan, waktu jarak tempuh Jakarta-Maja-Rangkasbitung melalui transportasi KRL hanya satu jam.

Selain itu, juga proses perizinan begitu mudah dan cepat dengan sistem digitalisasi, sehingga tidak memerlukan biaya.

Pemerintah daerah hingga kini terus mengoptimalkan promosi agar para investor baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) mau menanamkan modalnya di Kabupaten Lebak.

Kehadiran investasi itu sangat positif membuka kawasan ekonomi baru, sehingga dapat mendongkrak pendapatan ekonomi masyarakat setempat.

Kabupaten Lebak tertinggal jauh dengan daerah lain di Banten, sehingga investasi menjadi harapan dan dambaan untuk mempercepat pembangunan di daerah ini.

Selama ini, investor properti di Kabupaten Lebak tumbuh dan berkembang, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian target investasi 2024 mencapai Rp1,4 triliun.

"Kami meyakini kehadiran investasi perumahan dapat mempercepat pembangunan di Lebak dan mengejar ketertinggalannya itu," kata Robertus menjelaskan.

Menurut dia, pertumbuhan investasi properti di Kabupaten Lebak tumbuh dan berkembang di Kecamatan Maja, Rangkasbitung, Cibadak, Warunggunung, dan Bayah.

Kebanyakan investasi perumahan itu adalah investor PMDN, seperti PT Citra Maja Raya, juga PT Royal Garden, dan lainnya.

Mereka mengembangkan bisnis hunian perumahan di daerah itu, karena lahannya luas juga harga tanah masih murah dibandingkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Sebagian besar pengembang investor perumahan itu rumah MBR bersubsidi, sehingga terjangkau kalangan masyarakat ekonomi bawah.

"Kami optimistis permukiman perumahan itu dapat menampung warga DKI Jakarta 2,5 juta tinggal di Lebak," katanya pula.

Agung (45), warga Jakarta mengaku dirinya kini bersama keluarga tinggal di Perumahan Maja yang dibangun pengembang PT Citra Maja Raya, yaitu rumah MBR dengan angsuran kredit Rp1,2 juta per bulan selama 15 tahun.

"Kami setiap hari bekerja ke Jakarta dan sore hari pulang ke Maja menggunakan transportasi KRL," kata Agung lagi.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum percaya diri untuk mengungkapan target piutang pembiayaan multifinance pada tahun 2025. Namun demikian, salah satu program Prabowo Subianto yakni pembangunan 3 juta rumah dipercaya bisa mengangkat kinerja pembiayaan multifinance.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman mengatakan, piutang pembiayaan multifinance sampai dengan November 2024 tumbuh sebesar 7,27% year on year (yoy) menjadi Rp 501,37 triliun.

Jika dirinci, porsi pembiayaan masih didominasi oleh jenis pembiayaan multiguna sebesar 50,42%. Diikuti pembiayaan investasi dan modal kerja yang masing-masing sebesar 34,11% dan 9,79%.

Namun jika menengok ke belakang, kinerja piutang pembiayaan multifinance itu cenderung bergerak melambat selama 5 bulan berturut-turut, sehingga level pertumbuhan 7,27% menjadi yang terendah sepanjang tahun 2024. Realisasi kinerja pembiayaan semakin jauh dari target yang sempat dicanangkan OJK dalam kisaran pertumbuhan 10-12%.

“OJK akan terus melakukan monitoring terhadap pertumbuhan piutang pembiayaan multifinance di tahun 2025. Diharapkan industri multifinance akan tetap tumbuh di tahun 2025,” ungkap Agusman kepada wartawan, pada Kamis (1/9/2025).

Meski belum mengungkapkan proyeksi pembiayaan tahun 2025, Agusman mengatakan ada sejumlah peluang bagi multifinance memacu pertumbuhan pembiayaan. Salah satunya berasal dari program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto.

“Pembiayaan sektor perumahan juga menjadi salah satu segmen pembiayaan yang potensial dengan adanya program 3 juta rumah oleh pemerintah,” kata Agusman.

Dua Bisnis Potensial Lain

Selain pembiayaan ke sektor perumahan, lini pembiayaan lain yang dipercaya OJK dapat terus mendorong pertumbuhan multifinance adalah buy now pay later (BNPL). Seperti yang diketahui, produk BNPL memang tengah digemari dalam beberapa waktu belakangan ini.

Per November 2024, pembiayaan BNPL melesat 61,90 (yoy) menjadi Rp 8,59 triliun. Dari sisi kualitas, rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) secara gross sebesar masih relatif terjaga sebesar 2,92%, kendati dalam tren naik.

Di samping itu, OJK memandang pembiayaan syariah sebagai ceruk potensial untuk digarap lebih masif. Piutang pembiayaan syariah pada November 2024 mengalami peningkatan sebesar 11,97% (yoy) menjadi sebesar Rp 26,52 triliun, didukung dengan peningkatan pembiayaan investasi dan pembiayaan jasa.

“Pembiayaan syariah diperkirakan masih akan terus tumbuh positif pada tahun 2025, antara lain didorong oleh diversifikasi dan penambahan produk pembiayaan syariah baru yang saat ini diajukan oleh beberapa perusahaan pembiayaan,” pungkas Agusman.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, iNEWSSURABAYA.ID - Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan perumahan rakyat. Pada hari rabu (08/01/2025), Indonesia resmi menjalin kerja sama MOU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar. 

Selain disaksikan langung oleh Presiden Prabowo Subianto, penandatanganan tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh penting, diantaranya Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, dan Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Reni Astuti, S.Si., M.PSDM., menyambut positif penandatanganan MoU tersebut. Reni yang merupakan legislator asal Surabaya-Sidoarjo menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kementerian terkait atas langkah strategis ini.

“Program pembangunan 3 juta rumah merupakan agenda besar yang membutuhkan strategi matang dan pembiayaan besar. Saya mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo dan Kementerian PKP dalam merealisasikan program ini, terutama melalui kerja sama dengan Qatar,” ujar Reni.

Sebagai anggota komisi V yang bermitra kerja dengan kementrian PKP, Reni menyatakan akan selalu mendukung dan turut mengawasi agar program yang dibutuhkan rakyat ini benar-benar tepat sasaran.

“sebagai Anggota Komisi V DPR RI yang merupakan mitra Kementerian PKP, saya sangat siap untuk mendukung langkah pemerintah dalam mensukseskan program tersebut,” tambah Reni.

Reni berharap MoU ini dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh Kementerian PKP dan kementerian terkait. Ia menekankan pentingnya kesiapan teknis agar pembangunan 1 juta rumah ini dapat segera terealisasi sesuai target.

"saya mendorong agar pemerintah segera melakukan Langkah teknis untuk dapat merealisasi MOU tersebut. Sehingga rakyat akan segera menikmati pembangunan tersebut," ungkap Reni

Di sisi lain, Reni meminta kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera merilis peta biru program pembangunan 3 juta rumah. Sehingga proses pengawalan dapat berjalan lebih optimal. 

“Kementerian PKP perlu segera merilis blueprint perencanaan untuk program 3 juta rumah sebagai panduan utama. Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan terarah dan tepat sasaran,” tegasnya.

Reni juga mengingatkan bahwa program ini harus dirancang dengan strategi khusus agar benar-benar bisa menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. 

“Rumah yang layak huni adalah kebutuhan mendasar, dan program ini dapat memberikan dampak besar jika eksekusinya dirancang dengan baik,” tambahnya.

Kerja sama dengan Qatar merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan program 3 juta rumah yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan kerja sama internasional ini, diharapkan pembiayaan dan realisasi pembangunan perumahan dapat lebih efektif dan cepat terlaksana.

Reni Astuti menutup dengan harapan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional dapat terus terjalin untuk mewujudkan hunian yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Editor : Arif Ardliyanto

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menyambut baik kerja sama Indonesia-Qatar membangun 1 juta rumah susun di Jakarta. Namun, dia mengingatkan dibutuhkan kesesuaian data kebutuhan perumahan di Jakarta untuk mengantisipasi suplai berlebih.

"Masuknya investor Qatar untuk terlibat dalam program 3 juta rumah tentu kita sambut baik. Hanya saja perlu dipastikan jumlah kebutuhan rumah di lokasi sasaran sehingga tidak terjadi over supply rumah yang mengganggu likuiditas dari pengembang perumahan," ujar Syaiful Huda, Kamis (9/1/2025).

Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) investasi kerja sama pembangunan rumah antara Qatar dan Indonesia diteken Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dengan perwakilan Qatar Syekh Abdul Aziz al-Thani di Istana Merdeka, Jakarta Pusat disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Rencananya, Qatar membangun 1 juta rumah murah dalam bentuk rumah susun di Kemayoran hingga Senayan.

Huda mengatakan, rencana pembangunan rumah susun jutaan unit di Jakarta harus mengkaji potensi supply dan permintaan. Ini penting agar pasokan rumah tidak melebihi kebutuhan pasar.

"Kalau nanti pasokan banyak tetapi tidak terserap pasar karena melebihi permintaan maka akan banyak terjadi rusun-rusun kosong yang tidak berpenghuni. Hal itu juga jadi masalah besar," ucapnya.

Masuknya investor Qatar sangat membantu realisasi program 3 juta/tahun. Apalagi investor Qatar akan membangun penuh 1 juta rumah tersebut termasuk dalam hal penyediaan dana hingga kontraktor. Sedangkan pemerintah Indonesia hanya menyediakan lahan.

"Tentu ini sangat membantu karena dukungan APBN untuk sektor perumahan hanya di kisaran Rp40,2 triliun saja, terdiri dari alokasi Kementerian PKP Rp5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp35 triliun. Hitungan ini di atas kertas tidak cukup untuk membiayai pembangunan 3 juta rumah/tahun," ujarnya.

Politikus PKB ini mewanti-wanti agar keikutsertaan investor benar-benar dioptimalkan dalam program 3 juta rumah. Optimalisasi tersebut hanya bisa dilakukan jika program ini didukung data solid.

"Termasuk data status lahan untuk lokasi perumahan, data masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program, hingga data regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program," katanya.

Kemarin dari pihak Qatar tertarik untuk membangun 1 juta rumah untuk rumah rakyat ya, jadi bukan rumah kelas atas ya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa 1 juta rumah yang akan dibangun oleh Qatar merupakan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Erick menjelaskan, pembangunan 1 juta rumah ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin dari pihak Qatar tertarik untuk membangun 1 juta rumah untuk rumah rakyat ya, jadi bukan rumah kelas atas ya," ujar Erick, di Jakarta, Kamis.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, kata Erick lagi, tentu dibutuhkan lahan yang memadai. Menurutnya lagi, Kementerian BUMN memiliki lahan yang berada di area kereta api.

Pembangunan perumahan di wilayah tersebut, memiliki konsep hunian transit oriented development (TOD), yang terintegrasi dengan stasiun.

"Kita terbuka apakah dengan konsep TOD di samping-samping kereta api yang kita punya, kita hampir menjadikan delapan TOD. Nah ini kan bisa, silakan digarap gitu, lalu juga beberapa mungkin tanah BUMN yang memang lokasinya sudah di tengah kota," katanya pula.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani, di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/1).

Pendanaan itu dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

Menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan soal rencana Qatar membangun 1 juta rumah di Indonesia. Proyek tersebut merupakan bagian dari Program Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah.

Erick menjelaskan, rumah yang akan dibangun merupakan rumah kelas atas melainkan rumah rakyat. Adapun BUMN menjadi salah satu pihak yang bertugas menyiapkan lahannya.

"Kemarin kan sudah jelas, sesuai dengan program rumahan yang didorong oleh Bapak Presiden Pak Prabowo, yaitu 3 juta rumah. Nah kemarin dari pihak Qatar tertarik untuk membangun 1 juta rumah untuk rumah rakyat, jadi bukan rumah kelas atas, rumah rakyat," katanya di Soehanna Hall, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Menurut Erick, pemerintah terbuka dengan berbagai konsep, termasuk membangun hunian nempel stasiun alias pengembangan hunian dengan basis Transit Oriented Development (TOD). Terlebih BUMN sudah mengimplementasikan konsep tersebut.

"Tentu diperlukan lahan. Kita terbuka, apakah dengan konsep TOD di samping-samping kereta api yang kita sudah punya, kita hampir menjadikan 8 TOD, nah ini kan bisa, silahkan digarap gitu," jelas Erick.

Erick menyebut ada lahan-lahan BUMN yang lokasinya di tengah kota namun kurang bisa dimanfaatkan. Lahan itulah yang kemudian akan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian.

Adapun tiga BUMN yang akan menyiapkan lahan adalah PT PP (Persero) Tbk, Perum Perumnas, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Hal ini diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dalam unggahannya di Instagram @erickthohir.

"BUMN melalui PT PP, Perumnas, dan PT KAI siap berkolaborasi dengan investor dari Qatar dan seluruh stakeholder termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk mewujudkan visi Bapak Presiden," ungkap Erick dikutip Kamis (9/1/2025).

(acd/acd)

Menteri BUMN Erick Thohir buka-bukaan soal konsep 1 juta rumah buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dibangun atas kerja sama pemerintah dengan Qatar.

Erick mengatakan rencana Qatar itu sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah untuk kelompok MBR. Rumah yang akan dibangun menyasar kelas menengah bawah.

"Jadi bukan rumah kelas atas ya, rumah rakyat. Nah, tentu diperlukan lahan. Kita terbuka, apakah dengan konsep TOD (transit oriented development) di samping-samping kereta api," kata Erick di The Energy Building, Jakarta, Kamis (9/1).

Erick mengatakan ada beberapa opsi yang mungkin dipakai. Salah satunya, konsep TOD, yaitu membangun perumahan di dekat stasiun seperti yang sudah dilakukan BUMN selama ini.

Ia juga membuka peluang rumah-rumah itu dibangun di tanah milik BUMN. Menurut Erick, Kementerian BUMN memiliki sejumlah lahan yang siap dipakai untuk perumahan.

"Mungkin tanah BUMN yang memang lokasinya sudah di tengah kota, tetapi kurang feasible untuk industri sendiri atau bisnis sendiri, ya kita bisa manfaatkan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima perwakilan Kerajaan Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di istana. Pertemuan itu membahas rencana Qatar terlibat membangun 1 juta rumah untuk rakyat Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait ditugasi untuk menindaklanjuti kerja sama itu. Ia berkata akan segera mencari lahan untuk pembangunan perumahan.

"Seusai arahan presiden bahwa Ini kerja sama antarpemerintah. Kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick akan siapkan dari KAI, Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan sekitar Senayan. Kemudian dari Kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata," ungkap Maruarar di istana kemarin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, ada 864.662 tanah telantar yang bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan program strategis Kabinet Merah Putih.

"Kami memiliki 854.662 hektar cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektar tanah hasil konversi dari Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang," kata Nusron, dikutip dari keterangan resmi.

Rinciannya, seluas 77.297 hektar lahan ditambah 10.000 hektar hasil konversi bisa dialokasikan untuk pembangunan permukiman dan mendukung program 3 juta rumah.

"Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Kemarin juga sudah kami laporkan kepada menteri terkait, dan semua berjalan dengan lancar," jelasnya.

Kemudian sebanyak 209.780 hektar lahan bisa dimanfaatkan untuk mencetak sawah baru dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional.

Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan.

Selain itu, 567.585 hektar tanah telah dialokasikan untuk program transmigrasi.

Lahan itu akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat.