Bagaimana penjara itu rata-rata ada di tengah kota, artinya strategis. Yang kedua, penjara rata-rata sudah sangat penuh, sehingga tidak manusiawi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan alasan terkait rencana pemanfaatan lahan penjara untuk pembangunan perumahan rakyat.

"Bagaimana penjara itu rata-rata ada di tengah kota, artinya strategis. Yang kedua, penjara rata-rata sudah sangat penuh, sehingga tidak manusiawi," ujar Ara, di Jakarta, Senin.

Dengan demikian terdapat gagasan bagaimana penjara yang tanah dan asetnya dimiliki negara serta berada di wilayah perkotaan, bisa dipindahkan apakah ke pulau atau ke lokasi lainnya.

Ara menyampaikan, saat ini pihaknya menunggu arahan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk langkah-langkah berikutnya.

"Kita akan menunggu dari Mensesneg, mudah-mudahan bisa segera mengundang kita terkait apa arahannya untuk langkah-langkah berikutnya," katanya lagi.

Rencana pemanfaatan lahan penjara untuk pembangunan perumahan rakyat merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian PKP siap menjalankan perintah Presiden untuk bagaimana penjara-penjara di daerah strategis yang sudah penuh bisa dipindahkan dan digunakan untuk perumahan.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan siap memanfaatkan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan rumah bagi rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis.

Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan, maka diupayakan negara diuntungkan, dan bisa digunakan untuk rumah rakyat.

Rencana tersebut merupakan gagasan Presiden, yakni bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruilslag dengan tata kelola dan aturan yang benar.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara heran masih ada 70 kepala daerah yang tak mematuhi aturan pemerintah untuk memangkas biaya rumah.

Ini terkait penggratisan tiga pungutan dalam pembangunan rumah yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Ketiganya adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangun Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Ada soal SKB 3 Menteri, kita Januari (2025) sudah bikin supaya PPN, BPHTB, PBG gratis. Sampai sekarang masih ada 70 bupati/wali kota yang belum jalanin (menjalankan aturan pemangkasan biaya rumah)," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Padahal, masuk dalam NKRI. Padahal, itu untuk membantu rakyat kecil. Supaya jangan dibolak-balik di media, karena itu bukan kewenangan kami (menggratiskan PPN, BPHTB, dan PBG)," tegas Ara.

Ara menegaskan penggratisan tiga komponen biaya itu merupakan bentuk karpet merah yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diklaim agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki rumah.

Akan tetapi, Ara heran mengapa kepala daerah tersebut tetap tak patuh. Ia bahkan menyoroti salah satu wakil wali kota Balikpapan yang juga ketua pengembang Real Estate Indonesia (REI) setempat.

"Saya juga harus laporkan supaya tidak dipelintir di lapangan. Ini (penggratisan PPN, BPHTB, PBG) bukan kewenangan saya (Kementerian PKP), kewenangan kepala daerah karena harus ada peraturan kepala daerah (perkada)," tutur Ara.

"Hari ini sekitar 60 yang belum membuat perkada. Padahal, kita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apakah itu kewenangan saya? Tidak, tapi kita sudah bikin payungnya di atas," imbuhnya.

Ara menegaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah rutin memimpin rapat koordinasi dengan kepala daerah setiap Senin. Ia menyebut Kementerian PKP juga telah meminta waktu untuk menyosialisasikan aturan ini.

"Jadi, kami menghadapi tantangan-tantangan (dalam merealisasikan program 3 juta rumah) seperti ini, tapi kami tidak cengeng," beber sang menteri.

"Ini kan bagus, arahan Presiden Prabowo. Karpet merah bagi rakyat kecil. Jadi, memang memprihatinkan. Kita masih tetap semangat, tapi inilah kondisi-kondisi di lapangan yang kami temui," tandasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait 'menodong' perusahaan terbuka (Tbk) untuk membantu program 3 juta rumah.

Ia mencontohkan komitmen PT Triputra Agro Persada yang menganggarkan program corporate social responsibility (CSR) untuk pembangunan rumah. Menurutnya, langkah serupa juga harus dilakukan perusahaan besar lain dan ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

"TAPG punya Pak TP Rachmat itu resmi dalam RUPS mengalokasikan anggaran CSR-nya untuk perumahan," ucap Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Jadi, kami juga bergerilya kepada perusahaan-perusahaan besar dan beberapa terbuka (Tbk) yang sudah ada di pasar modal, walaupun tidak semuanya. Supaya mereka bisa memutuskan dalam RUPS-nya untuk (CSR) di bidang perumahan," tegasnya.

Ara menyebut APBN cuma bisa menopang 9 persen dari total biaya pembangunan 3 juta rumah. Dengan kata lain, Kementerian PKP masih harus putar otak mencari dana pembangunan sekitar 2,7 juta rumah lainnya.

Ia menyebut upaya PKP mencari 91 persen sumber dana lain membuat kementeriannya sudah bukan lagi di level teknis. Ara menilai PKP sekarang berada di tataran kementerian strategis karena harus cari dana tambahan.

Meski begitu, Menteri Ara menegaskan dirinya masih optimistis program 3 juta rumah bisa terwujud di era Presiden Prabowo Subianto. Ia mengklaim terus bekerja keras, jujur, dan transparan bersama jajaran Kementerian PKP demi mewujudkan mimpi ini.

"Pada waktunya kalau kami tidak yakin, kami siap, pembantu presiden kapanpun kami di-reshuffle siap. Bagi kami kehormatan diberikan kesempatan menjadi menteri satu tahun ini. (Tapi) kami gak ragu-ragu kok, kami bekerja keras untuk mencapai ini," tegasnya.

Di lain sisi, ia menjelaskan pembagian tugas dengan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah. Ara menegaskan sang wamen telah 8 kali bolak-balik ke luar negeri dalam 7 bulan terakhir demi mencari investor.

Bandung (ANTARA) - Pemerataan gizi bagi masyarakat menjadi fokus utama yang dibenahi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG dibentuk untuk menekan tingginya kasus stunting dan malnutrisi di Indonesia dan hadirnya program MBG diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerataan kualitas gizi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan IQ generasi mendatang, mengingat rata-rata IQ di Indonesia saat ini hanya sekitar 92,64,” terang Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari di Depok, Selasa (13/5).

IQ rata-rata anak Indonesia di bawah 79 Indonesia masih tertinggal di negara Asean yaitu berada di urutan kesepuluh dari 11 negara sedangkan Timor Leste di urutan kesebelas. “Indonesia menempati urutan 130 dari 199 negara di dunia karenanya program MBG akan dapat terlaksana dari sabang sampai Merauke untuk menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Lucy juga berharap melalui program MBG ini, angka stunting di Indonesia yang saat ini sebesar 21% dapat turun menjadi 14% dan terus menurun. Ia juga menjelaskan bahwa stunting pada anak dapat disebabkan oleh kehamilan yang terlalu muda dan terlalu cepat. Pada tahun 2045, Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang menuntut daya saing di kancah Internasional.

“Kami juga berharap program MBG ini dapat melibatkan lebih banyak masyarakat, khususnya para pelaku UMKM setempat,’ harap Lucy.

Warga lokal akan dilibatkan dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Masyarakat akan bertugas mengisi dapur sehat baik sebagai petugas ataupun sebagai pemasok bahan baku ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bagi masyarakat Depok yang ingin membangun dapur SPPG harus membentuk Yayasan terlebih dahulu kemudian didaftarkan melalui portal resmi mitra.bgn.go.id

SPPG akan bekerjasama dengan Kodim dan Koramil dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Ke depannya akan ada buka lamaran yang diseleksi oleh mereka untuk bertugas di dapur sehat.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Kota Depok Aditya Wiradi Putra, mengucapkan terima kasih kepada Badan Gizi Nasional yang telah berkenan menyelenggarakan acara sosialisasi untuk meningkatkan kualitas gizi nasional.

“Kami, selaku Anggota DPRD, berkomitmen untuk fokus dalam mengembangkan kualitas gizi di Kota Depok, khususnya di Kecamatan Cinangka,” ujar Aditya.

Analis Madya Kedeputian Promosi dan Kerjasama BGN Mochamad Halim menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sangat memperhatikan gizi nasional bagi anak-anak bangsa, mulai dari PAUD hingga usia dewasa, melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bahkan, program MBG juga disalurkan kepada non-peserta didik seperti balita, ibu menyusui, dan ibu melahirkan. Dalam Asta Cita, BGN berfokus pada enam sektor, yaitu swasembada pangan, koperasi, SDM, serta peningkatan sektor ekonomi.

“Pada tahun 2045, Indonesia akan genap 100 tahun merdeka dan diharapkan sudah terbebas dari stunting serta mampu bersaing secara global,” harap Halim.

Mochamad Halim juga menjelaskan, bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai mitra BGN diimbau untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya jika ada pihak yang menawarkan percepatan proses mitra SPPG dengan syarat mengirimkan sejumlah uang.

“Pendaftaran mitra BGN sepenuhnya gratis, sesuai arahan Presiden, untuk mendistribusikan MBG kepada 82,9 juta penerima manfaat. Secara ekonomi, program MBG diharapkan dapat menggerakkan perekonomian desa melalui penyaluran bahan baku ke koperasi atau BUMDes,” papar Halim.

“Menyongsong Indonesia emas 2045 ada tiga poin penting yang harus digarisbawahi yakni mengenai kualitas SDM, peran gizi dan Indonesia emas 2045. Kenapa Indonesia emas 2045 karena tepat 100 tahun Indonesia merdeka biar tidak ketinggalan dengan negara lain,” lanjutnya.

Sebagai informasi, anggaran program MBG dari yang awalnya 71 Triliun akan ditambah menjadi 100 Triliun. Dengan begitu, program Makan Bergizi Gratis bisa menyasar kepada 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025 nanti.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengungkap dugaan korupsi Rp109 miliar dalam proyek 'bedah rumah' yang merupakan usulan DPR RI sampai kepala daerah.

Program 'bedah rumah' itu bernama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Ara menyinggung kasus korupsi itu terjadi di daerah pemilihan (dapil) Sumenep, Madura.

"Saya tahu itu (BSPS) program yang diaspirasi oleh teman-teman (DPR RI), banyak kepala daerah, dan teman-teman DPD juga. Tapi saya harus sampaikan dugaan korupsi yang luar biasa di Sumenep sejumlah Rp109 miliar," ungkap Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Saya mau buka-bukaan, supaya rakyat Indonesia semua tahu. Ada uang yang sangat dibutuhkan rakyat, tetapi dikorupsi, dugaan korupsi. Saya anak buah Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) dan Prabowo sudah perintahkan kita hadapi korupsi apapun risikonya," tegasnya.

Menteri Maruarar Sirait mengatakan sebenarnya BSPS atau 'bedah rumah' merupakan program yang bagus. Akan tetapi, ia menyayangkan penyalahgunaan proyek tersebut.

"Saya tidak mau fitnah siapa pun, semua ada data (dan) buktinya," jelas Ara.

Kementerian PKP sudah menindaklanjuti dugaan korupsi itu dengan mengundang Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo. Ia menyebut pertemuan terbuka di kantornya itu berlangsung selama 2 jam lamanya.

Ara memaparkan temuan-temuan tersebut kepada Said dan Achmad Fauzi. Pertemuan itu juga menyepakati bahwa kasus dugaan korupsi di Sumenep bakal dibawa ke dalam proses penegakan hukum.

"Soal (dugaan korupsi) di Sumenep karena tidak ada satu kabupaten di Indonesia yang (anggaran) BSPS-nya (tembus) Rp109 miliar," beber Ara.

"Temuannya sudah saya presentasikan di depan Pak Said (Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah). Kenapa Pak Said? Karena Pak Said 4 kali-5 kali mewakili Madura dan beliau mewakili Banggar," tandasnya.

Berdasarkan temuan Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, ada sejumlah modus dugaan korupsi di Sumenep.

Misalnya, suami dan istri dalam satu Kartu Keluarga (KK) mendapatkan dana bantuan BSPS alias double. Beberapa penerima bantuan juga ternyata punya rumah bagus dan termasuk keluarga mampu, tapi malah menerima BSPS dengan pembuatan bangunan di belakang rumahnya.

Ada juga modus terkait permainan dalam nota bahan bangunan. Bahkan, PKP menyoroti transfer khusus dari rekening penerima bantuan kepada Toko Bangunan UD Akbar Jaya sebesar Rp2 juta.

"Kami juga menemukan ada beberapa rumah yang harusnya pakai tembok dan kolom, namun tidak ada. Mungkin besinya dikurangi dan bangunan tidak sesuai verifikasi awal dan di lapangan berbeda. Selain itu, dari pemantauan beberapa toko ada yang proses pembayaran dilakukan kepala desa. Karena pada dasarnya bantuan dikirimkan lewat rekening penerima bantuan," jelas Irjen Kementerian PKP Heri Jerman dalam rilis resmi, Kamis (15/5).

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengintensifkan kolaborasi dengan para pengembang perumahan guna menekan angka kekurangan atau backlog perumahan yang saat ini mencapai 324.000 unit.

Dalam satu tahun ke depan, ditargetkan sebanyak 18.000 rumah baru akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat, dengan wilayah penyangga Kota Semarang menjadi kawasan unggulan dalam pengembangan tersebut.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam pembukaan pameran perumahan bertajuk Jateng Omah Expo 2025 di Semarang, Senin (19/5/2025). Dalam sambutannya, Luthfi menyatakan optimisme terhadap potensi pengembangan perumahan di Jawa Tengah. "Saya yakin dan percaya, potensi wilayah kita besar, harga tanah terjangkau," ucap Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi ketika memb (19/5/2025).

Acara pameran yang digelar Forum Komunikasi Developer Jawa Tengah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu menjadi salah satu strategi untuk mempertemukan masyarakat selaku konsumen dengan produsen perumahan. Luthfi menilai bahwa forum semacam ini sangat efektif dalam mendorong percepatan transaksi perumahan, baik di segmen subsidi maupun non-subsidi.

"Di Jawa Tengah, kebutuhan perumahan ini sangat besar sekali. Terbukti saat kami melakukan pengecekan di beberapa stan, baik rumah subsidi maupun tidak, rata-rata per hari ini laku 15-16 rumah. Artinya, pameran ini sangat mendukung sekali terjadinya transaksi," ujar Luthfi.

Pameran itu diikuti oleh 24 pengembang perumahan di Jawa Tengah, baik perumahan subsidi maupun komersil. Luthfi mengungkapkan bahwa pihaknya bakal memperbanyak kegiatan semacam itu sebagai bentuk dukungan pemasaran sekaligus upaya memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.

Koordinator Forum Komunikasi Developer Jawa Tengah, Eko Purwanto, menyampaikan bahwa pada tahun 2024 silam para pengembang di Jawa Tengah berhasil memenuhi 14.000 kebutuhan rumah baru. Melalui kegiatan Jateng Omah Expo 2025, diharapkan target 18.000 rumah baru dapat dipenuhi pada tahun ini.

Eko menambahkan bahwa prospek capaian target tahun ini didukung oleh kebijakan terbaru pemerintah terkait rumah subsidi. Penyesuaian batas penghasilan maksimal penerima rumah subsidi dari Rp8 juta menjadi Rp10 juta dinilai akan memperluas segmen pasar yang dapat mengakses program tersebut.

"Kendalanya saat ini memang saat ini perekonomian kita lagi lesu. Itu sebagai tantangan bagi kami untuk tetap bergerak sehingga kebutuhan rumah sendiri kami genjot untuk terserap secara maksimal," jelas Eko saat ditemui wartawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mencecar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkait dengan peta jalan pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah anggota Komisi V DPR RI berpandangan bahwa peta jalan yang disampaikan Kementerian PKP masih belum komprehensif, lantaran tidak mencantumkan kebutuhan investasi yang dibutuhkan. Di samping itu, anggota dewan juga skeptis dengan pencapaian program 3 juta rumah.

Menanggapi hal itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengaku tetap optimistis dapat mencapai target pembangunan 3 juta rumah sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, Menteri yang akrab Ara ini juga menyanggupi jika dicopot dari jabatannya dan hengkang dari Kabinet Merah Putih besutan Prabowo apabila tugas-tugas tersebut tidak mampu dicapai.

“Kami yakin kami bisa mencapai itu dengan kerja keras dan kalau pada waktunya kami tidak yakin, kami siap [di reshuffle]. Kami pembantu Presiden, tidak usah ragu-ragu pak, kapan pun kami di-reshuffle kami siap,” kata Ara dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Senin (19/5/2025).

Dalam rapat tersebut, kritik mengenai kinerja Kementerian PKP pertama kali dilontarkan oleh Anggota DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo.

Yanuar menyebut program 3 juta rumah memiliki banyak tantangan besar yang belum mampu diatasi oleh Kementerian PKP.

“Tentang angka 3 juta tadi yang disampaikan, ini menarik sekali. Dari yang disebut upaya lain [investasi], ini saya melihat kok ini Pak Menteri kalau kita mengambil bahasa Pak Presiden, ini rencana 3 juta ini kok jadi omon-omon,” tegasnya dalam RDP Komisi V bersama Menteri PKP, Senin (19/5/2025).

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota DPR RI Fraksi Partai PDI Perjuangan (PDIP), Haryanto yang menilai target 3 juta rumah saat ini hanya bersifat klaim dan tidak didasarkan pada kemampuan pendanaan yang ada.

Pada saat yang sama, dirinya juga mengkritik peta jalan yang dibentuk Kementerian PKP lantaran dinilai tidak detail menjabarkan kebutuhan anggaran yang diperlukan.

“Angka ini sifatnya baru berupa klaim, belum detail yang dibiayi pemerintah berapa? kemudian tanggung jawab investor berapa? Kemudian langkah-langkah kalau tidak mencapai nanti bagaimana? itu belum ada,” ujarnya.

Dia lantas mencontohkan, apabila pembangunan 3 juta rumah didasarkan menggunakan kebutuhan pembiayaan untuk renovasi BSPS senilai Rp20 juta, Kementerian PKP perlu mencari tambahan anggaran mencapai Rp60 triliun.

Oleh karena itu, tambah Haryanto, pemerintah perlu merevisi target tersebut dan lebih fokus melakukan pengembangan perencanaan program 3 juta rumah secara lebih mendalam.

“Oleh karena itu, menurut kami seyogyanya kita tak perlu prencanaan yang begitu besar tapi realisasinya bisa terlaksana,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait buka-bukaan minimnya anggaran perumahan menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar yang akrab disapa Ara ini menjelaskan anggaran yang telah dikucurkan negara sebesar Rp3,4 triliun sebagai pagu Anggaran Kementerian PKP hanya cukup untuk membangun sebanyak 269.779 unit rumah.

Dalam paparan yang disampaikan, 269.779 unit yang bakal dibangun menggunakan APBN itu mencakup pembangunan rumah susun, rumah khusus, revitalisasi rusun, proyek Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penanganan kawasan kumuh serta program FLPP.

“Pembiayaan, kemampuan kita tak sampai 270.000 unit rumah itu dari APBN dan dari FLPP,” kata Ara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Sejalan dengan hal itu, Ara menyebut masih memiliki pekerjaan rumah besar mencari alternatif pendanaan untuk mendukung pembangunan 2,73 juta unit rumah.

Dalam laporannya, dia menegaskan bahwa 2 juta unit rumah ditargetkan bakal dibangun melalui dukungan penanam modal dalam negeri (PMDN).

Sementara sisanya kurang lebih sebanyak 1 juta unit rumah akan didorong pembangunannya melalui komitmen pendanaan penanaman modal asing (PMA).

“Kami ada 3 juta, saya terbuka semua sampaikan yang 2 juta tanggung jawab saya sebagai menteri. Kemudian 1 juta rumah dari investasi luar negeri, saya tugaskan Wamen konsentrasi di situ,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan Program 3 Juta Rumah belum akan bisa terealisasi optimal di tahun pertama Presiden Prabowo Subianto menjabat.

Fahri menjelaskan, anggaran menjadi faktor utama yang masih mengganjal. Pasalnya, pagu anggaran Kementerian PKP saat ini masih dibentuk oleh masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Fahri melanjutkan, karena keterbatasan anggaran yang ada pada tahun ini maka program perumahan yang dijalankan baru program-program yang telah ada sebelumnya seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memaparkan peta jalan Program 3 Juta Rumah kepada Komisi V DPR RI. Ia menjabarkan masalah dalam sektor perumahan beserta inovasi yang dilakukan Kementerian PKP untuk mencapai target program.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Saya sangat menunggu acara hari ini. Terus terang saya menunggu, kita sudah ajukan itu dari bulan Januari peta jalan. Betul ya Pak ya? Baru kita bahas sekarang, empat bulan kemudian. Jadi saya ingin sekali ada waktu yang cukup," ujar Ara di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Ia mengatakan target program sebanyak 3 juta rumah dibagi tugasnya. Sebanyak 2 juta dari angka tersebut merupakan tanggung jawabnya sebagai menteri. Sementara itu, sisa 1 juta berasal dari investasi luar negeri dan ditugaskan kepada Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah.

Kemudian, ia menyebutkan masalah yang dihadapi antara lain keterbatasan dana, lahan, kualitas bangunan, dan penyaluran rumah tidak tepat sasaran. Pihaknya pun sudah melakukan beberapa upaya untuk memudahkan masyarakat mempunyai rumah.

"Ada soal SKB tiga menteri, kita sudah bulan Januari itu kalau tidak salah, sudah bikin supaya PPN (pajak pertambahan nilai), BPHTB, PBG gratis. Sampai sekarang masih ada 70 bupati (dan) wali kota yang belum jalanin, padahal masuk dalam NKRI. Padahal itu untuk membantu rakyat kecil," ucapnya.

Ia menyebut pekerjaan rumah (PR) Kementerian PKP sangat berat. Pihaknya pun berupaya untuk melakukan beberapa terobosan.

Soal dana yang terbatas dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pihaknya memanfaat dukungan dari berbagai pihak untuk membantu menyediakan dan merenovasi rumah melalui program corporate social responsibility (CSR).

Ia juga sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk membantu pembiayaan program rumah subsidi, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kuota 220 ribu rumah subsidi akan bertambah menjadi 350 ribu. Ke depannya ada potensi kuota tersebut bertambah kembali.

Kemudian, untuk penyediaan lahan, pihaknya akan memanfaatkan lahan BUMN, salah satunya PT Kereta Api Indonesia. Terbaru, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, ia mengupayakan agar lahan penjara di kota bisa digunakan untuk membangun perumahan.

Sebelumnya diberitakan, Komisi V DPR akan rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah. Ara sempat menyatakan peta jalan Program 3 Juta Rumah telah diserahkan kepada DPR sejak awal tahun ini.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengonfirmasi sudah menerima peta jalan tersebut dan akan segera mempelajarinya.

"Ya saya lihat berkasnya ada sih. Saya tadi dikirimnya dari sekretariat, sudah nyampe, tapi kami masih pelajari dulu," kata Lasarus saat dihubungi detikcom, Sabtu (19/4/2025).

Ia mengatakan akan ada pertemuan dengan Kementerian PKP untuk membahas Program 3 Juta Rumah. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pada bulan Mei mendatang.

"Pasti ada dong, kita ada rapat. Masa persidangnya ada, mungkin lebih jelasnya di situ aja nanti. Saya lupa tanggalnya, kayaknya minggu kedua Mei sih," sebutnya.

(dhw/das)

Penajam Paser Utara: Pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat umum di Ibu Kota Nusantara (IKN). Lokasinya sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Pemerintah sediakan hunian bagi masyarakat umum di IKN," kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono saat ditanya mengenai konsep kota dunia untuk semua di Sepaku, Penajam Paser Utara dikutip dari Antara, Senin, 19 Mei 2025.

Komitmen pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat umum tersebut, lanjut dia, disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat melakukan peninjauan di wilayah IKN beberapa hari lalu.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan peninjauan sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN untuk melihat secara langsung kesiapan infrastruktur hunian yang telah dibangun di IKN.

"Kementerian PKP akan bangun rusun tidak hanya untuk ASN Hankam, tapi juga untuk masyarakat. Walau hanya satu tower akan bawa kemajuan, bahwa IKN juga sediakan hunian untuk masyarakat umum,” jelas dia.

Kementerian PKP menegaskan kebijakan pembangunan hunian mencerminkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Arahan kepala negara tersebut harus ada hunian masyarakat, terutama masyarakat kecil, sehingga rakyat mendapatkan kesempatan tinggal dengan layak di IKN yang sama pentingnya dengan TNI, Polri, dan ASN.

Basuki Hadimuljono mengatakan komitmen pemerintah mewujudkan IKN sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial memberikan akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

(KIE)

Buleleng -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi bergulir secara simbolis di SD Negeri 1 Dencarik, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali, Senin (19/5/2025). Program ini dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) Buleleng Banjar Dencarik dan dijadwalkan berlangsung hingga 30 Mei 2025.

Pada tahap pertama ini, sebanyak 1.844 siswa di Kecamatan Banjar menjadi penerima manfaat. Program ini diterapkan di 15 sekolah yang terdiri atas 5 taman kanak-kanak (TK), 6 sekolah dasar (SD), dan 1 sekolah menengah atas (SMA).

Kepala SPPG Kecamatan Banjar, Rusdianto, mengatakan bahwa penyediaan makanan dilakukan sesuai standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

"Menu yang disiapkan sudah diperhitungkan oleh ahli gizi, mulai dari karbohidrat, protein hingga serat. Kami juga menyediakan menu khusus bagi siswa yang tidak menyukai nasi, misalnya diganti dengan kentang," jelas Rusdianto, Senin.

Ia menjelaskan proses memasak dilakukan sejak dini hari. Bahan makanan yang tahan lama dimasak mulai pukul 01.00 Wita, sementara sayuran dimasak pukul 05.00 Wita agar tetap segar saat dikonsumsi.

Dapur pusat berada di Desa Dencarik dengan jangkauan distribusi maksimal 3 kilometer (km) atau sekitar 30 menit pengantaran ke sekolah. Sebanyak 37 relawan dari masyarakat lokal dilibatkan sebagai tenaga masak. Jumlah ini akan ditambah seiring bertambahnya penerima program.

Pagu anggaran disesuaikan dengan jenjang pendidikan, yaitu Rp 8.000 per porsi untuk jenjang PAUD hingga kelas 3 SD dan Rp 10.000 untuk kelas 4 SD hingga SMA. Meski harga bahan pokok mengalami fluktuatif, tim SPPG tetap menyusun menu bergizi berbahan lokal yang terjangkau.

Sementara itu, Asisten III Setda Buleleng Gede Sugiartha Widiada menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tahap awal ini. Pemerintah daerah, kata dia, siap mendukung kelancaran program, termasuk penyediaan aset lahan untuk pembangunan dapur tambahan jika diperlukan.

"Kami siap memfasilitasi dan mendukung penuh, baik dari sisi penyediaan lahan maupun koordinasi lintas OPD untuk menjamin kelancaran program," ujar Gede Sugiartha.

Program ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, jajaran Forkopimda, serta perwakilan dari berbagai OPD terkait di lingkungan Pemkab Buleleng. Mereka meninjau langsung proses penyiapan makanan dan fasilitas dapur yang digunakan.

Program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Buleleng. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk penyempurnaan program, termasuk kemungkinan penambahan jumlah sekolah penerima manfaat di masa mendatang.

(nor/nor)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut dana jumbo senilai Rp750 triliun mengalir ke rakyat hingga desa. Dana jumbo itu diperuntukkan untuk pembangunan Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Zulhas yang juga didapuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Nasional Pembentukan KopDes Merah Putih itu mengatakan bahwa Rp250 triliun dari total dana tersebut akan masuk ke desa. Dana ini akan mengalir ke KopDes Merah Putih.

Pasalnya, Zulhas mengungkap berdasarkan laporan yang diterima dari BUMN, dana bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagian besar hanya dikucurkan kepada 20 grup usaha pelat merah.

“Dana dari Himbara, dari perbankan itu, diambil dulu tahun ini Rp250 triliun kira-kira akan masuk ke desa-desa. Kemudian Rp300 triliun [untuk] KUR, juga akan masuk ke UMKM juga desa-desa,” kata Zulhas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (19/5/2025).

Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan total anggaran MBG senilai Rp200 triliun. Namun demikian, Zulhas menuturkan bahwa pelaksanaan program MBG bukanlah suatu hal yang mudah.

“Tentu ada juga makanan bergizi. Makanan bergizi mudah-mudahan memang tidak mudah ini, mudah-mudahan akan lebih bagus hari-hari mendatang ya, kita sudah rapat satu kali,” ujarnya.

Alhasil, jika dihitung secara keseluruhan, Zulhas mengungkap pemerintah telah menggelontorkan dana senilai Rp750 triliun untuk masyarakat hingga ke pelosok desa.

“Belum yang lain-lain, itu sudah hampir Rp750 triliun uang akan masuk ke rakyat, ke desa-desa. Ini sejarah baru,” imbuhnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan Presiden Prabowo Subianto bertekad agar tidak ada lagi kemiskinan dan kekurangan gizi di desa. Kepala Negara RI juga menginginkan agar masyarakat di desa hidup sehat, sehingga dibangun 80.000 KopDes Merah Putih di tahun ini.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan membentuk 80.000 KopDes dan Koperasi Kelurahan Merah Putih pada 12 Juli mendatang. Nantinya, KopDes/Kelurahan Merah Putih ini akan mulai beroperasi pada 28 Oktober 2025.

Zulhas menambahkan Presiden Prabowo juga tidak ingin masyarakat desa menerima harga bahan pokok yang mahal lantaran rantai pasok yang panjang.

“Presiden juga tidak ingin ditemukan banyak tengkulak-tengkulak. Pedagang-pedagang perantara, makelar-makelar, pinjol, judi online, karena masalah-masalah ini, rentenir,” imbuhnya.