Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memaparkan peta jalan Program 3 Juta Rumah kepada Komisi V DPR RI. Ia menjabarkan masalah dalam sektor perumahan beserta inovasi yang dilakukan Kementerian PKP untuk mencapai target program.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Saya sangat menunggu acara hari ini. Terus terang saya menunggu, kita sudah ajukan itu dari bulan Januari peta jalan. Betul ya Pak ya? Baru kita bahas sekarang, empat bulan kemudian. Jadi saya ingin sekali ada waktu yang cukup," ujar Ara di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Ia mengatakan target program sebanyak 3 juta rumah dibagi tugasnya. Sebanyak 2 juta dari angka tersebut merupakan tanggung jawabnya sebagai menteri. Sementara itu, sisa 1 juta berasal dari investasi luar negeri dan ditugaskan kepada Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah.

Kemudian, ia menyebutkan masalah yang dihadapi antara lain keterbatasan dana, lahan, kualitas bangunan, dan penyaluran rumah tidak tepat sasaran. Pihaknya pun sudah melakukan beberapa upaya untuk memudahkan masyarakat mempunyai rumah.

"Ada soal SKB tiga menteri, kita sudah bulan Januari itu kalau tidak salah, sudah bikin supaya PPN (pajak pertambahan nilai), BPHTB, PBG gratis. Sampai sekarang masih ada 70 bupati (dan) wali kota yang belum jalanin, padahal masuk dalam NKRI. Padahal itu untuk membantu rakyat kecil," ucapnya.

Ia menyebut pekerjaan rumah (PR) Kementerian PKP sangat berat. Pihaknya pun berupaya untuk melakukan beberapa terobosan.

Soal dana yang terbatas dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pihaknya memanfaat dukungan dari berbagai pihak untuk membantu menyediakan dan merenovasi rumah melalui program corporate social responsibility (CSR).

Ia juga sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk membantu pembiayaan program rumah subsidi, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kuota 220 ribu rumah subsidi akan bertambah menjadi 350 ribu. Ke depannya ada potensi kuota tersebut bertambah kembali.

Kemudian, untuk penyediaan lahan, pihaknya akan memanfaatkan lahan BUMN, salah satunya PT Kereta Api Indonesia. Terbaru, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, ia mengupayakan agar lahan penjara di kota bisa digunakan untuk membangun perumahan.

Sebelumnya diberitakan, Komisi V DPR akan rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah. Ara sempat menyatakan peta jalan Program 3 Juta Rumah telah diserahkan kepada DPR sejak awal tahun ini.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengonfirmasi sudah menerima peta jalan tersebut dan akan segera mempelajarinya.

"Ya saya lihat berkasnya ada sih. Saya tadi dikirimnya dari sekretariat, sudah nyampe, tapi kami masih pelajari dulu," kata Lasarus saat dihubungi detikcom, Sabtu (19/4/2025).

Ia mengatakan akan ada pertemuan dengan Kementerian PKP untuk membahas Program 3 Juta Rumah. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pada bulan Mei mendatang.

"Pasti ada dong, kita ada rapat. Masa persidangnya ada, mungkin lebih jelasnya di situ aja nanti. Saya lupa tanggalnya, kayaknya minggu kedua Mei sih," sebutnya.

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Hotel Ketapang Indah di Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi sorotan karena temuan limbah ribuan sandal sekali pakai di Desa Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi mengatakan bahwa sebelum temuan tersebut, pihaknya telah melakukan sosialisasi pengelolaan sampah, namun justru ditolak.

"Kami sudah melakukan sosialisasi saat TPST Balak memulai operasional. Bulan Oktober 2023 kami mendatangi Hotel Ketapang Indah dan usaha-usaha yang ada di Kecamatan Kalipuro untuk bisa berlangganan layanan ke TPST Balak," kata Kepala DLH Banyuwangi, Dwi Handayani, Senin (19/5/2025).

Namun, tawaran DLH Banyuwangi dijawab oleh pihak hotel yang mengatakan bahwa mereka telah menjalin kerja sama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan sampah.

Bahkan, Hotel Ketapang Indah juga mengatakan bahwa sudah ada pasukan kuning yang mengambil limbah sampah mereka secara rutin untuk dibuang ke TPA Bulusan.

"Lho, TPA Bulusan tahun 2018 sudah tutup. Tidak bisa (membuang sampah), sudah ada penjaganya, tidak ada yang membuang sampah ke sana," ucap Dwi mengulangi kalimat yang ia katakan kepada pihak hotel.

Ia pun meminta Hotel Ketapang Indah untuk melakukan pengecekan ulang guna memastikan ke mana limbah hotel dibuang.

Dwi juga mengingatkan pihak hotel bahwa akan ada punishment atau hukuman dari pemerintah setempat untuk pengusaha yang tidak menaati aturan.

"Tapi iya bu, iya bu saja, ternyata sampai sekarang belum dilaksanakan," bebernya.

Peringatan berikutnya disampaikan kembali pada awal tahun 2024, namun lagi-lagi Hotel Ketapang Indah mengatakan bahwa mereka merasa kasihan apabila tidak menggunakan jasa pasukan kuning lagi.

DLH juga sudah mengingatkan kembali untuk mengecek ulang alur pembuangan sampah dan memastikan limbah hotel dikelola dengan baik.

"Kami juga ingatkan bahwa ada sanksi juga bagi pihak yang menyuruh, sudah saya sosialisasikan. Ternyata sekarang (ketahuan) dibuang di lahan pribadi orang dan tidak dikelola dengan baik," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, limbah sampah ribuan sandal hotel sekali pakai ditemukan tim Sungai Watch di area tanah seluas 20 x 25 meter di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur.

Lokasinya berada sangat dekat dengan permukiman karena berada di belakang rumah warga.

Pihak Hotel Ketapang Indah Banyuwangi tidak menampik temuan limbah sandal itu dan sedang melakukan penyelidikan internal.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi bergulir secara simbolis di SD Negeri 1 Dencarik, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali, Senin (19/5/2025). Program ini dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) Buleleng Banjar Dencarik dan dijadwalkan berlangsung hingga 30 Mei 2025.

Pada tahap pertama ini, sebanyak 1.844 siswa di Kecamatan Banjar menjadi penerima manfaat. Program ini diterapkan di 15 sekolah yang terdiri atas 5 taman kanak-kanak (TK), 6 sekolah dasar (SD), dan 1 sekolah menengah atas (SMA).

Kepala SPPG Kecamatan Banjar, Rusdianto, mengatakan bahwa penyediaan makanan dilakukan sesuai standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

"Menu yang disiapkan sudah diperhitungkan oleh ahli gizi, mulai dari karbohidrat, protein hingga serat. Kami juga menyediakan menu khusus bagi siswa yang tidak menyukai nasi, misalnya diganti dengan kentang," jelas Rusdianto, Senin.

Ia menjelaskan proses memasak dilakukan sejak dini hari. Bahan makanan yang tahan lama dimasak mulai pukul 01.00 Wita, sementara sayuran dimasak pukul 05.00 Wita agar tetap segar saat dikonsumsi.

Dapur pusat berada di Desa Dencarik dengan jangkauan distribusi maksimal 3 kilometer (km) atau sekitar 30 menit pengantaran ke sekolah. Sebanyak 37 relawan dari masyarakat lokal dilibatkan sebagai tenaga masak. Jumlah ini akan ditambah seiring bertambahnya penerima program.

Pagu anggaran disesuaikan dengan jenjang pendidikan, yaitu Rp 8.000 per porsi untuk jenjang PAUD hingga kelas 3 SD dan Rp 10.000 untuk kelas 4 SD hingga SMA. Meski harga bahan pokok mengalami fluktuatif, tim SPPG tetap menyusun menu bergizi berbahan lokal yang terjangkau.

Sementara itu, Asisten III Setda Buleleng Gede Sugiartha Widiada menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tahap awal ini. Pemerintah daerah, kata dia, siap mendukung kelancaran program, termasuk penyediaan aset lahan untuk pembangunan dapur tambahan jika diperlukan.

"Kami siap memfasilitasi dan mendukung penuh, baik dari sisi penyediaan lahan maupun koordinasi lintas OPD untuk menjamin kelancaran program," ujar Gede Sugiartha.

Program ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, jajaran Forkopimda, serta perwakilan dari berbagai OPD terkait di lingkungan Pemkab Buleleng. Mereka meninjau langsung proses penyiapan makanan dan fasilitas dapur yang digunakan.

Program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Buleleng. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk penyempurnaan program, termasuk kemungkinan penambahan jumlah sekolah penerima manfaat di masa mendatang.

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Hotel Ketapang Indah di Banyuwangi, Jawa Timur, diduga membuang sampah secara sembarangan usai ditemukannya limbah sampah sandal hotel di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi.

Dari temuan Sungai Watch, ada ribuan limbah sandal yang ditemukan di lahan seluas 20 x 25 meter yang berada sangat dekat dengan permukiman warga, tepatnya di belakang rumah warga yang berlokasi di Kelurahan Bulusan.

Komunikasi pemasaran Hotel Ketapang Indah, Afdan, tak menampik temuan Sungai Watch tersebut dan mengatakan bahwa mereka masih melakukan proses penyelidikan masalah pembuangan sampah.

"Kami sampaikan bahwa masalah pembuangan sampah masih dalam proses penyelidikan oleh pihak hotel guna memastikan sumber dan penyebab temuan tersebut," kata Afdan, Senin (19/5/2025).

Afdan juga mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menangani hal tersebut dengan serius dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Namun, Afdan tak menanggapi ketika ditanya mengenai apakah pihak hotel sudah melakukan hal-hal dasar pengelolaan sampah dengan baik serta melibatkan pihak terkait untuk pengelolaannya.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi mengatakan bahwa sebelum temuan tersebut, pihaknya telah melakukan sosialisasi pengelolaan sampah, namun justru ditolak.

"Kami sudah melakukan sosialisasi saat TPST Balak memulai operasional. Bulan Oktober 2023 kami mendatangi Hotel Ketapang Indah dan usaha-usaha yang ada di Kecamatan Kalipuro untuk bisa berlangganan layanan ke TPST Balak," kata Kepala DLH Banyuwangi, Dwi Handayani.

Namun, tawaran DLH Banyuwangi dijawab oleh pihak hotel yang mengatakan bahwa mereka telah menjalin kerja sama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan sampah.

Bahkan, Hotel Ketapang Indah juga mengatakan bahwa sudah ada pasukan kuning yang mengambil limbah sampah mereka secara rutin untuk dibuang ke TPA Bulusan.

"Lho, TPA Bulusan tahun 2018 sudah tutup. Tidak bisa (membuang sampah), sudah ada penjaganya, tidak ada yang membuang sampah ke sana," ucap Dwi mengulangi kalimat yang ia katakan kepada pihak hotel.

Ia pun meminta Hotel Ketapang Indah untuk melakukan pengecekan ulang guna memastikan ke mana limbah hotel dibuang.

Dwi juga mengingatkan pihak hotel bahwa akan ada punishment atau hukuman dari pemerintah setempat untuk pengusaha yang tidak menaati aturan.

"Tapi iya bu, iya bu saja, ternyata sampai sekarang belum dilaksanakan," bebernya.

Jakarta: Boyolali ini salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Destinasi wisata terkenal yang khas adalah Gunung Merapi.

Kabupaten yang terletak di kaki sebelah timur Gunung Merapi dan Merbabu, merupakan penghasil susu sapi segar terbesar di Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki rumah bersubsidi yang beragam.

Jika kamu ingin tinggal di Boyolali, berikut ini limarekomendasi rumah murahunit subsidi harga serba Rp150 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Boyolali

1. Perum Fazzira Asri

Perumahan ini berlokasi di Blagung, Simo, Kab Boyolali, Jawa Tengah. Saat ini masih tersedia sebanyak 8 unit subsidi dengan harga dari Rp150,5 juta setiap unitnya.

Memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 62 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi teknisnya meliputi atap baja ringan dan genteng press lokal, dinding bata ringan plester aci cat vinilex, kemudian lantai keramik 40x40 dan pondasi batu kali.

2. Green Kemiri Boyolali

Perumahansubsidi ini terletak di Kemiri, Mojosongo, Kab Boyolali, Jawa Tengah dibangun oleh Loka Adya Kencana. Perumahan ini memiliki 11 unit tipe subsidi mulai dari Rp150 juta.

Salah satunya tipe memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 70 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan genteng beton, dinding bata pres, lantai keramik 40x40, dan pondasi batu belah.

3. Rumah Pesona Jagoan

Berlokasi di Jagoan, Sambi, Kab Boyolali, Jawa Tengah, dibangun oleh Karya Dua Matra Jaya saat ini masih tersedia sebanyak 38 unit dengan harga Rp150 juta.

Mempunyai luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis rumah diantaranya rangka atap kayu dan genteng tanah liat, dinding pasangan batu merah, lantai keramik 30x30, dan pondasi batu kali.

4. Pesona Randusari

Perumahan ini terletak di Randusari, Teras, Kab Boyolali, Jawa Tengah dibangun oleh Karya Dua Matra Jaya. Perumahan ini memiliki 27 unit tipe dengan harga Rp150,5 juta.

Luas bangunan 30 persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi rangka atap kayu dan genteng tanah liat, dinding pasangan batu merah, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

5. Mecca Permai

Perumahan ini dibangun oleh Adi Permana berlokasi di Trayu, Banyudono, Kab Boyolali, Jawa Tengah. Perumahan ini memiliki 3 unit subsidi.

Luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi ini dijual dengan harga Rp150,5 juta.

Adapun spesifikasi rumah ini adalah atap rangka kayu genteng mantili, dinding hebel plester aci finishing cat, lantai keramik lantao, serta pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

BEKASI, KOMPAS.com - Sejumlah rumah warga di Desa Mangun Jaya dan Tridaya Sakti, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sempat terendam banjir imbas hujan deras pada Minggu (18/5/2025) sekitar pukul 16.00 WIB.

Banjir di dua desa ini disebabkan karena meluapnya Sungai Kali Baru yang tengah dinormalisasi pemerintah setempat.

Mayoritas rumah warga yang terendam banjir berada di dekat Sungai Kali Baru dengan rata-rata ketinggian mencapai 70-100 sentimeter.

Banjir di lokasi ini perlahan mulai surut pada Minggu sekitar pukul 20.00 WIB. Kini, beberapa warga mulai membersihkan sisa lumpur bekas banjir.

Seorang warga Kampung Rukem, Desa Mangun Jaya, bernama Mariyani (58) mengaku heran lantaran Sungai Kali Baru justru meluap pasca-normalisasi.

Padahal, selama puluhan tahun tinggal di dekat Sungai Kali Baru, ia sama sekali belum pernah merasakan banjir.

"Sejak kecil di sini, baru kali ini ngerasain banjir, sampai masuk ke rumah, jet pump sampai mati karena terendam banjir," kata Mariyani, Senin (19/5/2025).

Mariyani mengungkapkan, penyebab Sungai Kali Baru meluap karena tumpukan sampah yang tersendat di sejumlah jembatan.

Akibatnya, air meluap dan langsung merendam rumah warga yang notabene lebih rendah dibanding posisi Sungai Kali Baru.

Maryani pun berharap pemerintah segera membersihkan sampah di Sungai Kali Baru agar aliran air kembali normal.

"Saya pengen sampahnya bersih, sudah gitu," tambah dia.

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Limbah sampah ribuan sandal hotel sekali pakai ditemukan tim Sungai Watch di area tanah seluas 20 x 25 meter di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur.

Lokasinya berada sangat dekat dengan permukiman karena berada di belakang rumah warga. Diduga, area itu telah menjadi tempat pembuangan limbah hotel yang telah berlangsung lama.

Dari lokasi tersebut, tim Sungai Watch mengangkut setidaknya 5 karung yang penuh terisi limbah sandal hotel, yang diambil dari area pembuangan yang juga berisi sampah jenis lain, mulai dari sisa makanan hingga styrofoam.

"Barang bukti yang kami bawa ada 5 karung, ini masih sebagian. Ada ribuan sandal bertuliskan nama hotel," kata Area Manager Sungai Watch Banyuwangi, Suhardiyanto, Minggu (18/5/2025).

Pria yang akrab disapa Hari itu menjelaskan, keberadaan sampah limbah sandal hotel itu ditemukan sekitar 2 minggu lalu saat timnya menelusuri lokasi pembersihan sampah.

Di lahan milik warga itu, sampah yang dibuang telah menjadi ancaman bagi warga sekitar. Sebab, sampah yang tertimbun tanah, apabila hancur pun, akan menjadi mikroplastik yang membahayakan bagi kelangsungan hidup masyarakat.

"Sepertinya sudah lama (menjadi area pembuangan sampah), tidak mungkin baru 1 atau 2 kali," tegasnya.

Karena banyaknya sampah, tim Sungai Watch belum berhasil melakukan pembersihan secara keseluruhan, meski telah membawa setidaknya 500 kilogram sampah dari area tersebut.

Hari juga memastikan bahwa area itu murni menjadi pembuangan sampah hotel, kecil kemungkinan menjadi tempat pembuangan sampah warga, melihat dari banyaknya jumlah sandal yang ditemukan.

"Pengelolaan sampahnya tidak dibuang pada tempatnya. Seharusnya pihak hotel mengelola sampah dengan baik, misalnya menyetorkan ke pihak terkait seperti DLH," urai Hari.

Dia juga menyayangkan sikap hotel yang melakukan pembuangan sampah di area pemukiman warga, yang dapat menjadi contoh buruk bagi masyarakat untuk membuang sampah secara sembarangan.

Hari juga meminta pengusaha untuk lebih peka terhadap lingkungan dengan menaati aturan atau tata cara pembuangan limbah serta memikirkan efek jangka panjang lingkungan. Harapan yang sama juga ia sampaikan untuk masyarakat.

"Pada dasarnya kita ingin mengajari masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah dengan baik," tandasnya.

Palembang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) melatih sebanyak 3.300 pekerja dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait dengan penyediaan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Deputi Dialur Wilayah II Badan Gizi Nasional (BGN) Brigjen Pol Sony Sanjaya di Palembang, Minggu, mengatakan dalam kegiatan itu mereka mendapat arahan terkait kesehatan, keamanan, dan higienitas makanan ketika proses pengolahan menu MBG di SPPG.

"Bimtek ini sangat penting dilakukan untuk menyampaikan SOP yang harus dilakukan SPPG, baik dalam penyiapan bahan makanan, penyimpanan, pengolahan maupun diantar ke sekolah. Bimtek di Sumsel kita lakukan untuk 67 SPPG atau untuk 3.300 orang yang bertugas di dapur untuk tahap awal ini," katanya.

Ia menjelaskan dalam kegiatan itu para narasumber yang dihadirkan berasal dari Dinas Pendidikan, Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), akademisi, BPOM, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), dan Dinas Ketenagakerjaan. Kegiatan untuk 67 SPPG itu digelar di lima lokasi di Kota Palembang selama dua hari.

"Materi yang disampaikan para narasumber bertujuan agar para peserta dapat melaksanakan tugas sebagai pejuang pembangunan gizi anak-anak bangsa. Oleh karena itu, para pekerja SPPG perlu dibekali pengetahuan," ujarnya.

Menurut dia, kegiatan itu sekaligus menjadi upaya BGN mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kejadian lauk yang tidak terjaga dengan baik, berbau, dan hal-hal lainnya.

"Penanganan daging ayam, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan harus sesuai SOP. Mudah-mudahan dengan bimtek ini tidak ada lagi kasus-kasus jika bekerja sesuai SOP," katanya.

Sony mengatakan sebanyak 67 SPPG yang sudah berdiri di Sumsel pada Januari-Mei 2025 akan terus diawasi oleh pihak-pihak terkait, mulai dari ahli gizi yang memantau kandungan gizi pada makanan, asisten lapangan yang memonitor kegiatan harian di dapur dan lainnya.

"Termasuk inspektorat pemantauan dan pengawasan dari BGN untuk memastikan bahan makanan, pengolahan makanan, dan proses lainnya berjalan dengan baik dan sesuai SOP. Bahkan, sebelum SPPG didirikan, kita juga akan memastikan air yang dipakai apakah itu dari sumur atau PDAM sesuai ketentuan, ada uji laboratorium yang dilakukan," kata dia.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Sebanyak 3.300 pekerja dari 67 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Sumatera Selatan, mengikuti bimbingan teknis (bimtek) untuk penyediaan makan bergizi gratis (MBG). Mereka mendapat arahan terkait kesehatan, keamanan, dan higienitas makanan ketika proses pengolahan di SPPG.

Direktur Deputi Dialur Wilayah II Badan Gizi Nasional Brigjen Pol Sony Sanjaya mengatakan bimtek penjamah makanan program MBG untuk menyosialisasikan standar operasional prosedur (SOP) yang harus dilakukan para pekerja di dapur.

"Bimtek ini sangat penting dilakukan untuk menyampaikan SOP yang harus dilakukan SPPG. Baik dalam penyiapan bahan makanan, penyimpanan, pengolahan hingga di antar ke sekolah. Bimtek di Sumsel kita lakukan untuk 67 SPPG atau untuk 3.300 orang yang bertugas di dapur untuk tahap awal ini," ujar Sony, Sabtu (17/5/2025).

Dalam kegiatan itu, para narasumber yang dihadirkan berasal dari Dinas Pendidikan, persatuan ahli gizi Indonesia (Persagi), akademisi, BPOM, himpunan ahli kesehatan lingkungan Indonesia (HAKLI), dan dinas ketenagakerjaan. Kegiatan untuk 67 SPPG itu digelar di 5 lokasi di Kota Palembang selama 2 hari.

"Materi yang disampaikan pata narasumber bertujuan agar mereka dapat melaksanakan tugas sebagai pejuang pembangunan gizi anak-anak bangsa. Sehingga mereka perlu dibekali pengetahuan," ungkapnya.

Bimtek itu sekaligus menjadi upaya BGN mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pihaknya tak ingin kecolongan kejadian keracunan makanan seperti yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

"Kita tak ingin lagi ada kejadian lauk yang tidak terjaga dengan baik, berbau dan hal-hal lainnya. Penanganan ayam, daging, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan harus sesuai SOP. Mudah-mudahan dengan bimtek ini kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tersebut bisa kita zero-kan. Insyaallah tidak ada lagi kasus-kasus jika bekerja sesuai SOP," katanya.

Katanya, 67 SPPG yang sudah berdiri di Sumsel sejak Januari-Mei akan terus diawasi oleh pihak-pihak terkait. Mulai dari ahli gizi yang memantau kandungan gizi pada makanan, asisten lapangan yang memonitor kegiatan harian di dapur dan lainnya.

"Termasuk inspektorat pemantauan dan pengawasan dari BGN untuk memastikan bahan makanan, pengolahan makanan, dan proses lain-lainnya berjalan dengan baik dan sesuai SOP. Bahkan, sebelum SPPG didirikan, kita juga akan memastikan air yang dipakai apakah itu dari sumur atau PDAM sesuai ketentuan, ada uji laboratorium yang dilakukan," terangnya.

Dia menambahkan, terhadap kasus siswa diduga keracunan yang terjadi beberapa waktu terakhir, tindakan terhadap SPPG dilakukan bertahap. Diawali dengan teguran hingga penindakan.

"Itu (kasus-kasus) terus kita evaluasi, sehingga ada perbaikan-perbaikan untuk ke depannya," ujarnya..

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Sumsel Awaludin mengatakan bimtek yang digelar untuk meningkatkan kualitas MBG di Sumsel. Terlebih MBG akan diterapkan kepada seluruh siswa di Sumsel secara bertahap.

"Kita terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi MBG. Tiap sekolah juga ikut membantu pendistribusian ke kelas, mengumpulkan ompreng dan lainnya. Kita juga mengevaluasi jika ada keterlambatan pengantaran. Komunikasi terus kita lalukan agar program berjalan sesuai harapan," terangnya.

Video: SMPN 41 Palembang Beri Bantahan soal Siswanya Disebut Duel

Video: SMPN 41 Palembang Beri Bantahan soal Siswanya Disebut Duel

Pemerintah tengah membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Nusantara, Kalimantan Timur. Selain rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN) serta pertahanan dan keamanan (Hankam), pemerintah akan menyediakan hunian bagi masyarakat di sana.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah meninjau sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan infrastruktur hunian yang telah dibangun di IKN.

Dalam kesempatan tersebut, Basuki menyampaikan bahwa Kementerian PKP akan mengambil langkah progresif untuk menyediakan hunian bagi masyarakat umum di IKN.

"Kunjungan Pak Menteri PKP membawa inovasi bahwa beliau akan membangun rusun tidak hanya untuk ASN Hankam, tapi juga untuk masyarakat. Walaupun satu tower, ini akan membawa kemajuan bahwa IKN juga menyediakan hunian untuk masyarakat," ujar Basuki dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (18/5/2025).

Sementara itu, Ara menegaskan bahwa kebijakan pembangunan hunian harus mencerminkan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

"Arahan Presiden harus juga ada hunian buat masyarakat, terutama masyarakat kecil. Memang penting TNI, Polri, dan ASN, tapi tentu rakyat kita juga penting untuk mendapatkan kesempatan," ucap Ara.

Kegiatan merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial. Hal itu dengan memberikan akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bisnis.com, MATARAM – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membutuhkan 450 dapur untuk menunjang kebutuhan Program Makan Siang Gratis (MBG).

Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, menjelaskan bahwa NTB saat ini memiliki 10.474 sekolah dengan jumlah murid mencapai Rp1,33 juta yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Dari kalkulasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, diperkirakan butuh 450 dapur MBG untuk menjangkau seluruh anak-anak di wilayah tersebut.

"Sehingga kebutuhan dapur diperkirakan sekitar 450 spot. Pembangunan dapur ini sepenuhnya menggunakan dana dari APBN," ucap Lalu Gita Ariadi dalam keterangan pers, Jumat (16/5/2025).

Gita menjelaskan, saat ini Pemprov NTB sedang melakukan pemetaan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kriteria dalam pemilihan spesifikasi lahan yang harus disiapkan pemerintah daerah yaitu memiliki luas lahan 800 m2 hingga 1.000 m2, lebar dengan minimal 25 meter.

Status lahan hak pakai, lokasi dekat dengan lingkungan sekolah dan terdapat kurang lebih 3.000 anak sekolah dengan waktu tempuh maksimal 20 menit dari lokasi.

Selanjutnya, kondisi lahan siap bangun, terdapat jaringan listrik PLN, terdapat sumber air tanah atau jaringan PDAM, terdapat akses jalan menuju lahan SPPG dengan lebar minimal 3 meter dan lingkungan harus higienis, tidak berdekatan dengan tempat pembuangan akhir.

BGN memberikan kewenangan untuk daerah memilih lahan yang tepat dan bukan milik instansi atau lembaga, melainkan tanah pribadi.

Dengan adanya program ini diharapkan dapat membangkitkan pengusaha bidang kuliner dan potensi lokal yang ada di daerah untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Staf Ahli Kepala Badan Gizi, Bobby Kusuma menjelaskan pembangunan SPPG dan Dapur Sehat ditargetkan tuntas pada September 2025 mendatang.

Bobby meminta kepada pemerintah daerah, sesegera mungkin memberikan data titik-titik lokasi lahan yang sudah bersertifikat, sehingga tim BGN dapat turun meninjau langsung lokasi tersebut.

"Kami berharap bisa mendapatkan feedback terkait lahan ini paling lambat pada tanggal 30 Mei 2025. Harapannya, pembahasan terkait izin pinjam pakai lahan di NTB sudah selesai semuanya," kata Bobby.

Ratusan siswa yang dirawat di rumah sakit dan puskesmas diduga keracunan saat menyantap makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten PALI, Sumatera Selatan (Sumsel), sudah kembali ke sekolah. Guru pun diminta untuk mengecek makanan siswa agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

Namun, Dinas Pendidikan Sumsel belum mengetahui penyebab ratusan siswa keracunan usai menyantap MBG tersebut.

"Ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kita bersama, baik dalam pengolahan makanan, distribusinya dan proses-proses lainnya di SPPG. Kalau soal hasil laboratorium pengujian sampel seperti apa, kita tidak masuk ke wilayah itu. Kami hanya mendapat laporan jika ada siswa yang diduga keracunan usai MBG," ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Sumsel Awalluddin, Sabtu (17/5/2025).

Namun, dia memastikan seluruh siswa yang terdampak keracunan dan sempat dirawat di puskesmas dan rumah sakit seluruhnya sudah sehat. Mereka kini sudah melakukan aktivitas belajar seperti biasa.

"Sudah sehat seluruhnya dan mereka sudah kembali beraktivitas seperti biasa," ungkapnya.

Menurutnya, kasus keracunan siswa menjadi perhatian semua pihak. Pihaknya berharap proses memasak atau pengolahan makanan dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan SOP.

"Kita harap SPPG masak tepat waktu, sehingga tidak mengganggu distribusi. Kalau telat masaknya akan mengganggu pengiriman ke sekolah, tapi kalau masak terlalu cepat bisa mengakibatkan basi," ungkapnya.

Menurutnya, antisipasi harus dilakukan di semua proses. Tak hanya menyangkut distribusi dan waktu memasak. Para guru diwanti-wanti untuk memeriksa makanan sebelum dikonsumsi siswa.

"Kita juga sampaikan kepada guru-guru untuk memeriksa kembali makanan yang diberikan kepada siswa. Jika ada yang tidak beres, seperti berbau, ada ulat, berubah warna dan sejenisnya supaya dihindari. Kita tak ingin ada kejadian berulang," katanya.

Video: SMPN 41 Palembang Beri Bantahan soal Siswanya Disebut Duel

Video: SMPN 41 Palembang Beri Bantahan soal Siswanya Disebut Duel