Presiden Prabowo Subianto menambah kuota rumah subsidi melalui program kredit perumahan rakyat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) menjadi 350 ribu unit.

Awalnya, pemerintah menetapkan kuota rumah subsidi 220 ribu unit. Namun, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara selalu berkata ada kemungkinan penambahan kuota.

"Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220 ribu unit rumah menjadi 350 ribu unit rumah pada tahun ini," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Rabu (14/5).

Ara berkata penambahan kuota rumah subsidi menunjukkan kehadiran pemerintah. Menurutnya, pemerintah hendak membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.

Pada kesempatan itu, Ara menandatangani kesepakatan alokasi 3.000 rumah subsidi untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan P3K Penyuluh. Kesepakatan itu juga ditandatangani Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.

"Selanjutnya doakan semoga semua lapisan masyarakat, termasuk TPK dan Tenaga Penyuluh BKKBN, semakin mudah untuk memperoleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi MBR," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah. Salah satu skema yang dipakai pemerintah adalah KPR FLPP.

Melalui skema FLPP, pemerintah menyubsidi pembelian rumah 75 persen. Adapun 25 persen sisanya didanai bank. Harga rumah subsidi berada pada rentang Rp166 juta hingga Rp240 juta, tergantung daerah.

Pada APBN 2025, anggaran untuk KPR FLPP Rp18,7 triliun dan ditargetkan membiayai pembangunan 220 ribu rumah. Namun, Ara sempat bertemu Bank Indonesia untuk menambah dukungan terhadap program ini.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji sepakat mengalokasikan 3.000 rumah subsidi bagi tim pendamping keluarga (TPK) dan P3K penyuluh di lapangan.

"Malam ini, saya bertemu dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji dan Wakil Menteri guna membahas alokasi 3.000 rumah untuk penyuluh dan tim pendamping keluarga BKKBN, didampingi Komisioner BP Tapera dan Dirjen Kementerian PKP," ujar Ara dikutip dari Antara, Kamis, 15 Mei 2025.

Kementerian PKP terus mendorong penyediaan rumah layak huni berkualitas bagi masyarakat.
Ara siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat semua lapisan semakin mudah mengakses rumah subsidi termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN.

"Ini bukti nyata negara hadir untuk semua. Sebelumnya para guru, buruh, tenaga migran Indonesia, wartawan dan tenaga kesehatan masyarakat yang sudah mulai serah terima kunci rumah. Selanjutnya, doakan semoga semua lapisan masyarakat termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN semakin mudah untuk memperoleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," katanya.

Dalam pertemuan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) terkait penyediaan rumah subsidi.

Ara berharap melalui alokasi rumah subsidi ini para TPK dan penyuluh bisa memiliki rumah yang layak dengan memanfaatkan KPR FLPP yang angsurannya tetap dan terjangkau selama masa tenor KPR.

"Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit rumah pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Ini saatnya rakyat punya rumah," jelas dia.

Sementara itu, Wihaji mengaku mendukung program 3 juta rumah Kementerian PKP. Menurutnya, dengan memiliki rumah layak huni, para TPK dan penyuluh bisa lebih semangat bekerja untuk melayani masyarakat.

"Kami siap menyukseskan program 3 juta rumah dan rumah subsidi dari Kementerian PKP, akan kami alokasikan untuk TPK dan penyuluh di lapangan," kata Wihaji.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji sepakat mengalokasikan 3.000 rumah subsidi bagi tim pendamping keluarga (TPK) dan P3K penyuluh di lapangan.

"Malam ini, saya bertemu dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji dan Wakil Menteri guna membahas alokasi 3.000 rumah untuk penyuluh dan tim pendamping keluarga BKKBN, didampingi Komisioner BP Tapera dan Dirjen Kementerian PKP," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Kementerian PKP terus mendorong penyediaan rumah layak huni berkualitas bagi masyarakat.

Ara siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat semua lapisan semakin mudah mengakses rumah subsidi termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN.

"Ini bukti nyata negara hadir untuk semua. Sebelumnya para guru, buruh, tenaga migran Indonesia, wartawan dan tenaga kesehatan masyarakat yang sudah mulai serah terima kunci rumah. Selanjutnya, doakan semoga semua lapisan masyarakat termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN semakin mudah untuk memperoleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," katanya.

Dalam pertemuan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) terkait penyediaan rumah subsidi.

Ara berharap melalui alokasi rumah subsidi ini para TPK dan penyuluh bisa memiliki rumah yang layak dengan memanfaatkan KPR FLPP yang angsurannya tetap dan terjangkau selama masa tenor KPR.

"Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit rumah pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Ini saatnya rakyat punya rumah," katanya.

Sementara itu, Wihaji mengaku mendukung program 3 juta rumah Kementerian PKP.

Menurutnya, dengan memiliki rumah layak huni, para TPK dan penyuluh bisa lebih semangat bekerja untuk melayani masyarakat.

"Kami siap menyukseskan program 3 juta rumah dan rumah subsidi dari Kementerian PKP, akan kami alokasikan untuk TPK dan penyuluh di lapangan," kata Wihaji.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji sepakat mengalokasikan 3.000 rumah subsidi bagi tim pendamping keluarga (TPK) dan P3K penyuluh di lapangan.

"Malam ini, saya bertemu dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji dan Wakil Menteri guna membahas alokasi 3.000 rumah untuk penyuluh dan tim pendamping keluarga BKKBN, didampingi Komisioner BP Tapera dan Dirjen Kementerian PKP," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Kementerian PKP terus mendorong penyediaan rumah layak huni berkualitas bagi masyarakat.

Ara siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat semua lapisan semakin mudah mengakses rumah subsidi termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN.

"Ini bukti nyata negara hadir untuk semua. Sebelumnya, para guru, buruh, tenaga migran Indonesia, wartawan dan tenaga kesehatan masyarakat yang sudah mulai serah terima kunci rumah. Selanjutnya, doakan semoga semua lapisan masyarakat termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN semakin mudah untuk memperoleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," katanya.

Dalam pertemuan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) terkait penyediaan rumah subsidi.

Ara berharap melalui alokasi rumah subsidi ini para TPK dan penyuluh bisa memiliki rumah yang layak dengan memanfaatkan KPR FLPP yang angsurannya tetap dan terjangkau selama masa tenor KPR.

"Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit rumah pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Ini saatnya rakyat punya rumah," katanya.

Sementara itu, Wihaji mengaku mendukung program 3 juta rumah Kementerian PKP.

Menurutnya, dengan memiliki rumah layak huni, para TPK dan penyuluh bisa lebih semangat bekerja untuk melayani masyarakat.

"Kami siap menyukseskan program 3 juta rumah dan rumah subsidi dari Kementerian PKP, akan kami alokasikan untuk TPK dan penyuluh di lapangan," kata Wihaji.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Malang: Ratusan rumah bersubsidi bakal dibangun di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Rumah tersebut bakal diperuntukkan untuk bagi para buruh dan wartawan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pembangunan rumah bersubsidi telah memasuki tahap peletakan batu pertama.

"Ini sudah mulai di- ground breaking di Gresik. Nanti sambil kami tunggu penyelesaian, 100 unit untuk wartawan dan 100 unit untuk buruh," kata Khofifah dikutip dari Antara, Rabu, 14 Mei 2025.

Skema penyaluran rumah bersubsidi dilakukan melalui Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh BP Tapera.

Beberapa kemudahan untuk kepemilikan hunian ditawarkan, mulai dari uang muka satu persen, bunga tetap lima persen, sampai dengan tenor maksimal 20 tahun.

Rencananya, penyaluran rumah bersubsidi diserahkan kepada para buruh dan wartawan, pada Juni 2025.

Khofifah bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak telah berkoordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruara Sirait, di Jakarta, pada Selasa (6/5).

"Kami bersama Ketua PWI Jatim dan ketua buruh sudah berkunjung ke Kantor Menteri Perumahan (dan Kawasan Permukiman)," ujar dia.

Khofifah menyatakan bahwa dibangunnya ratusan rumah bagi buruh dan wartawan menjadi titik awal pembangunan 20 ribu hunian bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kami berharap itu (rumah subsidi bagi wartawan dan buruh) akan menjadi starting point untuk membangun 20.000 rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ungkap dia.

Namun, kata dia, rumah bersubsidi ini diperuntukkan bagi kalangan masyarakat yang sama sekali belum memiliki tempat tinggal.

"Catatan, ini adalah rumah pertamanya," kata dia.

Ditanya apakah rumah bersubsidi tersebut juga akan dibangun di Kabupaten Malang, Khofifah menyebut hal itu bisa saja dilakukan, asalkan masih terdapat lahan yang mencukupi di wilayah tersebut.

"Tidak apa-apa (dibangun) nanti lahannya kalau ada," kata Khofifah.

(KIE)

Samarinda (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji mengupayakan langkah mitigasi tanah longsor di permukiman warga, setelah meninjau lokasi bencana di kawasan Belimau, Kelurahan Lempake, Kota Samarinda, Rabu.

"Kami tinjau ke sini memang keberadaannya kalau kita lihat dari aspek morfologi tanah memang tidak layak huni. Nah, ini juga perlu kita mitigasi bencana oleh ahli geologi," ujarnya di lokasi longsor yang menewaskan satu keluarga berjumlah empat jiwa di Samarinda.

Sebagai langkah mitigasi, ia telah berkoordinasi dengan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Kaltim untuk melakukan kajian bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) sehingga memberikan rekomendasi penanganan kawasan rawan longsor.

Hasil kajian tersebut, disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim.

"Hasil kajian tersebut kami perintahkan untuk ditindaklanjuti oleh BPBD Kaltim supaya tidak ada lagi penduduk yang bermukim atau berdomisili di daerah rawan longsor," ujarnya.

Bencana tanah bergerak pada Senin (12/5) dini hari tersebut, menyebabkan lima kepala keluarga terdampak, dengan satu keluarga kehilangan nyawa berjumlah empat orang dan dua lainnya luka-luka.

Setelah meninjau lokasi, Wagub Seno Aji menyatakan keprihatinan atas kejadian tersebut.

Terkait dengan bantuan bagi korban, Pemprov Kaltim telah menyalurkan bantuan logistik, berupa beras, sembako, dan uang tunai. Santunan Rp5.000.000 diberikan kepada masing-masing keluarga korban meninggal dunia. Selain itu, BPJS juga menyalurkan santunan sekitar Rp40.000.000 per korban.

Ia juga menawarkan bantuan pembangunan rumah layak huni bagi korban yang memiliki lahan.

Salah satu korban selamat, Nuraini (27), menceritakan detik-detik terjadinya longsor saat hujan deras mengguyur pada Senin (12/5) subuh.

Ia mengaku terbangun saat mendengar suara gemuruh dan melihat rumah di depannya ambruk akibat longsor.

Ia menyatakan beruntung karena bersama anggota keluarga lainnya berhasil menyelamatkan diri.

Saat ini, Nuraini dan keluarga mengungsi di rumah kerabat di kawasan Bendungan, Kelurahan Lempake.

Ia mengaku trauma dan tidak ingin lagi tinggal di kawasan rawan longsor.

Jakarta (ANTARA) - Sebuah unggahan di Facebook menarasikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempunyai program penyerahan 25.000 unit rumah bagi masyarakat tanpa penghasilan tetap.

Dalam narasi yang juga menampilkan foto Menteri PKP Maruarar Sirait itu disebutkan masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut, dapat mendaftar melalui tautan yang terdapat dalam unggahan itu.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Program penyerahan 25.000 unit rumah untuk masyarakat Indonesia yang tidak memiliki gaji tetap seperti pedagang atau pelaku usaha kecil yang memiliki penghasilan yang tidak menentu.

Segera daftarkan diri anda melalui link di bio.”

Namun, benarkah tautan pendaftaran rumah gratis dari Kementerian PKP tersebut?

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran ANTARA, tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi Kementerian PKP ataupun situs resmi pemerintah lainnya. Dalam tautan tersebut, pengunjung diminta mengisi data diri seperti nama lengkap dan nomor telepon yang terhubung dengan Telegram.

Unggahan tersebut berpotensi sebagai phising, yang merupakan jenis kejahatan siber yang bertujuan untuk mencuri informasi sensitif, seperti data pribadi, akun, atau informasi keuangan, dengan cara menipu dan memanipulasi korban.

Sebelumnya, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2025 telah ditingkatkan oleh Kementerian Keuangan menjadi 350.000 unit, dari sebelumnya sebanyak 220.000 unit.

Selain itu, Maruarar menjelaskan bahwa aturan saat ini menetapkan syarat pembeli rumah subsidi sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan batas gaji maksimal Rp7 juta per bulan untuk individu lajang dan Rp8 juta per bulan bagi yang sudah berkeluarga. Dengan demikian unggahan di media sosial tersebut merupakan hoaks.

Klaim: Masyarakat tanpa gaji tetap, bisa dapat rumah gratis dari Kementerian PKP

Rating: Hoaks

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menarasikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempunyai program penyerahan 25.000 unit rumah bagi masyarakat tanpa penghasilan tetap.

Dalam narasi yang juga menampilkan foto Menteri PKP Maruarar Sirait itu disebutkan masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut, dapat mendaftar melalui tautan yang terdapat dalam unggahan itu.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Program penyerahan 25.000 unit rumah untuk masyarakat Indonesia yang tidak memiliki gaji tetap seperti pedagang atau pelaku usaha kecil yang memiliki penghasilan yang tidak menentu.

Segera daftarkan diri anda melalui link di bio.”

Namun, benarkah tautan pendaftaran rumah gratis dari Kementerian PKP tersebut?

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran ANTARA, tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi Kementerian PKP ataupun situs resmi pemerintah lainnya. Dalam tautan tersebut, pengunjung diminta mengisi data diri seperti nama lengkap dan nomor telepon yang terhubung dengan Telegram.

Unggahan tersebut berpotensi sebagai phising, yang merupakan jenis kejahatan siber yang bertujuan untuk mencuri informasi sensitif, seperti data pribadi, akun, atau informasi keuangan, dengan cara menipu dan memanipulasi korban.

Sebelumnya, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2025 telah ditingkatkan oleh Kementerian Keuangan menjadi 350.000 unit, dari sebelumnya sebanyak 220.000 unit.

Selain itu, Maruarar menjelaskan bahwa aturan saat ini menetapkan syarat pembeli rumah subsidi sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan batas gaji maksimal Rp7 juta per bulan untuk individu lajang dan Rp8 juta per bulan bagi yang sudah berkeluarga. Dengan demikian unggahan di media sosial tersebut merupakan hoaks.

Klaim: Masyarakat tanpa gaji tetap, bisa dapat rumah gratis dari Kementerian PKP

Rating: Hoaks

Cek fakta: Hoaks! Tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis seumur hidup

Cek fakta: Hoaks! Pendaftaran naik haji gratis Kementerian Agama

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pemerintah akan menambah kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 350 ribu unit. Hal itu dianggap sebagai angin segar bagi para pengembang.

Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menilai adanya tambahan kuota tersebut merupakan kabar baik bagi para pengembang. Sebab, kuota FLPP akan terus tersedia sampai akhir tahun.

"Secara prinsip, tambahan kuota tentu bagus sekali buat dunia perumahan kita dan itu suntikan angin segar buat Program 3 Juta Rumah untuk rakyat," katanya saat dihubungi detikcom, Jumat (9/5/2025).

Walau demikian, Ari mengaku was-was jikalau tambahan kuota ini tidak terserap sepenuhnya. Ari mengaku saat ini ada permasalahan lain selain kuota FLPP, yaitu mayoritas konsumen kolektibilitas banknya sedang jatuh akibat banyak yang terjerat pinjaman online alias pinjol. Hal ini bisa saja membuat realisasi FLPP kurang maksimal.

"Saran saya, kalau (kuota) nggak habis langsung dipakai di tahun berikutnya. Karena gini, biasanya awal tahun nggak bisa langsung on. Kalau ini masih ada kan (sisa kuota) Januari bisa langsung akad, Februari bisa langsung akad," ujarnya.

Dihubungi terpisah, menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdilah, jika kenaikan kuota FLPP itu ditujukan untuk kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kepentingan industri properti, pihaknya akan mendukung penuh.

"Tinggal bagaimana kita meyakinkan pemerintah untuk bisa menghabiskan kuota yang diberikan. Jangan sampai 350 ribu kuota itu tidak bisa terealisasi. Dari sisi pengembang, kita berharap para pengembang untuk bisa menyesuaikan," katanya kepada detikcom.

Junaidi mengatakan, kuota yang diberikan setiap tahun sebisa mungkin harus habis. Sebab, jika tidak habis maka akan dijadikan evaluasi untuk tahun-tahun mendatang.

"Kemungkinan, ketika meminta tambahan kuota lagi, pemerintah harus hitung ulang (jika kuota FLPP tidak habis). Tapi saya punya keyakinan kalau 350 ribu unit ini akan terserap habis," tuturnya.

Sebagai informasi, kuota FLPP pada tahun ini sudah ditetapkan menjadi 220.000 unit. Namun, pemerintah berencana untuk menambah kuota FLPP menjadi 350.000 unit.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho sempat mengatakan setidaknya kuota tersebut akan cair pada akhir semester I 2025.

"Oh tunggu aja. Kita lagi akselerasi semester I ya, akhir semester I," katanya kepada wartawan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat usai acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media, Selasa (6/5/2025).

Ia mengaku pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penambahan kuota FLPP tersebut. Sebab, nantinya yang mengeluarkan aturan mengenai penambahan kuota FLPP akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Bisnis griya atau pembiayaan perumahan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) naik 8,63 persen secara tahunan menjadi Rp 58,03 triliun pada kuartal I-2025.

BSI terus menyasar pasar potensial di kalangan gen Z dan milenial di kota-kota besar di Tanah Air guna menjaga pertumbuhan berkelanjutan di sektor tersebut.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, pertumbuhan bisnis griya yang masuk segmen konsumer, didominasi pembiayaan rumah baru, indent maupun renovasi rumah.

“Pada kuartal I-2025, terlihat tren positif pembiayaan BSI Griya melalui berbagai skema. Mulai dari pilihan jangka waktu pembiayaan hingga angsuran menyesuaikan pendapatan nasabah,” kata Anton dalam keterangan resmi, Jumat (9/5/2025).

Menurut Anton, BSI akan memperkuat penetrasi pasar potensial gen Z dan milenial dengan kisaran pembiayaan Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar.

Adapun produk unggulan untuk menyasar segmen tersebut, saat ini BSI memiliki layanan Griya Simuda.

Layanan pembiayaan ini memiliki fitur khusus bagi kaum muda yang memberikan kemudahan angsuran, disesuaikan proyeksi pendapatan nasabah. Selain itu diberikan pula kemudahan dalam hal dokumen, proses serta angsuran tetap, hingga lunas.

Dengan demikian nasabah lebih memudahkan nasabah dalam mengatur keuangan. BSI Griya dirancang dengan berbagai pilihan jangka waktu pembiayaan mulai dari 1 tahun hingga 30 tahun.

Hal ini tentunya memberikan alternatif pilihan bagi nasabah untuk menyesuaikan pembiayaan yang diinginkan sesuai dengan kemampuan finansial.

Selain itu, Anton menjabarkan, ada pula layanan terbaru dari produk BSI Griya. Melalui produk ini, perseroan mengajak nasabah untuk memberikan kontribusi bagi umat melalui program qurban dan wakaf produktif kerja sama BSI dan BSI Maslahat.

Melalui berbagai keunggulan layanan tersebut, Anton optimistis pertumbuhan BSI Griya tak hanya terkatrol pasar potensial gen Z dan milenial, namun seluruh segmen.

“Kami optimistis tahun ini pembiayaan griya BSI akan tetap tumbuh seiring dengan kebutuhan rumah bagi masyarakat di semua segmen. Baik pembiayaan griya komersial maupun pembiayaan KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal ini sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah untuk pemenuhan rumah bagi masyarakat MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah),” ujarnya.

Selain mengincar pertumbuhan, perseroan pun ketat dalam menjaga pembiayaan yang solid. Di mana BSI juga tetap menjaga kualitas pembiayaan yang sehat.

Hal ini tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) BSI griya di bawah 2,2 persen.

Untuk memudahkan masyarakat dalam membeli rumah, saat ini BSI juga telah bekerja sama dengan lebih dari 2.900 proyek developer yang menyediakan KPR FLPP. Adapun informasi terkait hal tersebut dapat diakses masyarakat melalui aplikasi SIKASEP.

Di sisi lain, pertumbuhan bisnis griya BSI pada kuartal I-2025 turut berkontribusi pula pada penaikan pembiayaan perseroan secara keseluruhan. Pada posisi Maret 2025, total pembiayaan BSI sebesar Rp 287,20 triliun atau tumbuh 16,21 persen secara tahunan.

“Upaya BSI memberikan kemudahan masyarakat mengakses layanan ini tak terlepas pula dari komitmen perseroan untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pertumbuhan pembiayaan yang sehat dan sustain,” pungkas dia.

Kami optimistis tahun ini pembiayaan griya BSI akan tetap tumbuh seiring dengan kebutuhan rumah bagi masyarakat di semua segmen...,

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat, penyaluran pembiayaan sektor perumahan melalui produk BSI Griya tumbuh 8,63 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp58,03 triliun pada kuartal I 2025.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, pertumbuhan bisnis griya yang masuk segmen konsumer ini didominasi pembiayaan rumah baru, indent, maupun renovasi rumah.

“Pada kuartal I 2025, terlihat tren positif pembiayaan BSI Griya melalui berbagai skema. Mulai dari pilihan jangka waktu pembiayaan hingga angsuran menyesuaikan pendapatan nasabah,” kata Anton dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.

Perseroan mencatat, pertumbuhan bisnis griya BSI pada kuartal I 2025 turut berkontribusi pada kenaikan pembiayaan perseroan secara keseluruhan. Pada posisi Maret 2025, total pembiayaan BSI sebesar Rp287,20 triliun atau tumbuh 16,21 persen secara tahunan.

Anton menjelaskan, BSI Griya dirancang dengan berbagai pilihan jangka waktu pembiayaan mulai dari 1 tahun hingga 30 tahun. Hal ini memberikan alternatif pilihan bagi nasabah untuk menyesuaikan pembiayaan yang diinginkan sesuai dengan kemampuan finansial.

Produk BSI Griya juga menyediakan program qurban dan wakaf produktif yang merupakan kerja sama BSI dan BSI Maslahat. Melalui berbagai keunggulan layanan tersebut, Anton optimistis pertumbuhan BSI Griya tak hanya terkatrol pasar potensial gen Z dan milenial, namun seluruh segmen.

“Kami optimistis tahun ini pembiayaan griya BSI akan tetap tumbuh seiring dengan kebutuhan rumah bagi masyarakat di semua segmen. Baik pembiayaan griya komersial maupun pembiayaan KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal ini sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah untuk pemenuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata dia.

Selain mengincar pertumbuhan, perseroan pun ketat dalam menjaga pembiayaan yang solid di mana BSI tetap menjaga kualitas pembiayaan yang sehat. Hal ini tecermin dari rasio non-performing financing (NPF) pembiayaan griya BSI yang berada di bawah 2,2 persen.

Untuk memudahkan masyarakat dalam membeli rumah, saat ini BSI telah bekerja sama dengan lebih dari 2.900 proyek developer yang menyediakan KPR FLPP. Adapun informasi terkait hal tersebut dapat diakses masyarakat melalui aplikasi SIKASEP.

BSI juga akan memperkuat penetrasi pasar potensial gen Z dan milenial dengan kisaran pembiayaan antara Rp500 juta hingga Rp5 miliar. Produk unggulan untuk menyasar segmen tersebut yakni Griya Simuda.

Sebagai informasi, layanan pembiayaan melalui Griya Simuda memiliki fitur khusus bagi kaum muda dengan kemudahan angsuran dan disesuaikan proyeksi pendapatan nasabah. Selain itu juga diberikan kemudahan dalam hal dokumen, proses serta angsuran tetap hingga lunas.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) berharap broker atau agen properti di Indonesia dapat dilibatkan dalam Program 3 Juta Rumah. Menurut Dewan Pembina Arebi Lukas Bong, broker dapat membantu calon konsumen saat akan membeli rumah impiannya.

Hal ini ia ungkapkan seusai acara Halal Bihalal & Talkshow AREBI 2025: "Peluang dan Ancaman Tariff Trump pada Sektor Properti" di Menara Sentraya, Jakarta.

"Kembali lagi ya kita lihat seharusnya dengan 3 juta rumah itu harusnya marketnya buat broker properti. Kenapa? Developer (pengembang) tuh kayak produser, untuk distribusinya pake Arebi (broker) lah. Sebagai jasa perantara penjualan properti," kata Lukas kepada awak media, Rabu (7/5/2025).

Ia merasa broker mampu menarik konsumen-konsumen baru yang mungkin masih bingung dan ragu-ragu untuk membeli rumah.

"Kalau memang itu sudah ada captive marketnya seperti ke tentara, kalau nggak ada yang approach juga (bingung) rumahnya gimana ya, lokasi yang mana ya. Nah kalau ada agen properti, taruh lah komisinya standarnya 3 persen itu, pasti banyak yang mau bergerak," ujarnya.

Pengamat Properti sekaligus mantan Ketua Umum Arebi periode 2009-2015 Darmadi Darmawangsa menambahkan peran broker atau agen properti lainnya adalah dapat menjelaskan produk dan meyakinkan konsumen. Sebab broker memiliki banyak pengalaman dalam memasarkan rumah dari berbagai pengembang.

"Orang-orang yang mau beli walaupun mereka MBR gitu ya mereka kan pengen tau, proyek ini unggulnya apa. Pemerintah apa bisa jelasin? Mungkin belum tentu lho. Mungkin agen properti lebih bisa menjelaskan produknya gitu. Pemerintah konsentrasi untuk produksi aja, rumahnya. Broker jadi saluran distribusinya," terangnya.

Darmadi menyampaikan pihaknya siap dilibatkan dalam Program 3 Juta Rumah. Arebi memiliki database, anggota yang terverifikasi dan tersebar di seluruh Indonesia.

"Kita siap nih, broker siap menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Kita punya database, kita punya cara untuk menjual, broker yang tersertifikasi ready," ungkapnya.

Sementara itu, Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Program ini akan menyasar pada pembangunan 1 juta di perkotaan, 1 juta di pedesaan, dan 1 juta di pesisir. Selain membangun rumah, Program 3 Juta Rumah juga akan membantu renovasi rumah yang tak layak huni.

Program 3 Juta Rumah ini diperuntukkan hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Batas gaji yang tergolong MBR adalah Rp 14 juta per bulan untuk pasangan dan Rp 12 juta per bulan untuk yang masih single.

(aqi/das)