Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji sepakat mengalokasikan 3.000 rumah subsidi bagi tim pendamping keluarga (TPK) dan P3K penyuluh di lapangan.

"Malam ini, saya bertemu dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji dan Wakil Menteri guna membahas alokasi 3.000 rumah untuk penyuluh dan tim pendamping keluarga BKKBN, didampingi Komisioner BP Tapera dan Dirjen Kementerian PKP," ujar Ara dikutip dari Antara, Kamis, 15 Mei 2025.

Kementerian PKP terus mendorong penyediaan rumah layak huni berkualitas bagi masyarakat.
Ara siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat semua lapisan semakin mudah mengakses rumah subsidi termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN.

"Ini bukti nyata negara hadir untuk semua. Sebelumnya para guru, buruh, tenaga migran Indonesia, wartawan dan tenaga kesehatan masyarakat yang sudah mulai serah terima kunci rumah. Selanjutnya, doakan semoga semua lapisan masyarakat termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN semakin mudah untuk memperoleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," katanya.

Dalam pertemuan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) terkait penyediaan rumah subsidi.

Ara berharap melalui alokasi rumah subsidi ini para TPK dan penyuluh bisa memiliki rumah yang layak dengan memanfaatkan KPR FLPP yang angsurannya tetap dan terjangkau selama masa tenor KPR.

"Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit rumah pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Ini saatnya rakyat punya rumah," jelas dia.

Sementara itu, Wihaji mengaku mendukung program 3 juta rumah Kementerian PKP. Menurutnya, dengan memiliki rumah layak huni, para TPK dan penyuluh bisa lebih semangat bekerja untuk melayani masyarakat.

"Kami siap menyukseskan program 3 juta rumah dan rumah subsidi dari Kementerian PKP, akan kami alokasikan untuk TPK dan penyuluh di lapangan," kata Wihaji.

(KIE)

Jakarta -

Kabar baik buat anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan P3K Penyuluh KB karena mendapat alokasi 3.000 rumah subsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)Maruarar Sirait (Ara) menggandeng Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN (Menduk Bangga/BKKBN) Wihaji untuk menyediakan rumah layak huni buat masyarakat.

Ara bertemu dengan Wihaji dan juga Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti pada Rabu (14/5) malam guna membahas alokasi rumah subsidi untuk TPK dan P3K Penyuluh KB BKKBN. Pertemuan tersebut dilakukan di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut juga ditandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait alokasi rumah subsidi.

"Malam ini (14/5) saya bertemu dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Dr. H. Wihaji dan Wakil Menteri guna membahas alokasi 3.000 rumah untuk penyuluh dan tim pendamping keluarga BKKBN, didampingi Komisioner BP Tapera dan Dirjen Kementerian PKP," ujar Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (15/5/2025).

Ia berharap melalui alokasi rumah subsidi, para TPK dan penyuluh bisa memiliki rumah yang layak. Hal ini dengan memanfaatkan kredit pemilikan rumah fasilitias likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) yang angsurannya tetap dan terjangkau selama masa tenor KPR.

"Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220 ribu unit rumah menjadi 350 ribu unit rumah pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Ini saatnya rakyat punya rumah," katanya.

Sementara itu, Wihaji mengaku mendukung Program 3 Juta Rumah Kementerian PKP. Menurutnya, TPK dan penyuluh dengan memiliki rumah layak huni bisa lebih semangat bekerja untuk melayani masyarakat.

"Kami siap menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan rumah subsidi dari Kementerian PKP akan kami alokasikan untuk TPK dan penyuluh di lapangan," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

Jakarta: Sukabumi menjadi salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki daerah yang sejuk dan nyaman untuk dikunjungi. Kota ini telah memiliki infrastruktur yang terus berkembang dengan peningkatan akses jalan dan transportasi umum.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan berbagai peluang kerja di sektor pertanian, industri hingga pariwisata. Bahkan, biaya hidup di kota ini juga termasuk terjangkau dibanding dengan kota besar lainnya.

Jika kamu ingin tinggal di Sukabumi, berikut ini limarekomendasi rumah murahunit subsidi harga mulai dari Rp140 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Sukabumi

Perumahan subsidi di Sukabumi. Foto: SiKumbang PUPR

1. Primavera Village

Hunian berlokasi di Kertaraharja, Cikembar, Kab Sukabumi, Jawa Barat. Dikelola oleh Vista Bangun Cemerlang dengan unit tersedia sebanyak 32 unit.

Hunian dengan harga Rp150,5 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap baja ringan dan penutup metal pasir, dinding batako, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu belah.

2. Gunung Walat Green Hill

Perumahansubsidi ini terletak di Batununggal, Cibadak, Kab Sukabumi, Jawa Barat dibangun oleh Wandri Jaya. Perumahan ini memiliki 36 unit tipe subsidi mulai dari Rp150,5 juta.

Salah satunya tipe memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan genteng metal pasir, dinding bata ringan plester dan aci, lantai keramik 40x40, dan pondasi batu kali.

3. Pesona Gisti Asri

Berlokasi di Sukamulya, Cikembar, Kab Sukabumi, Jawa Barat, dibangun oleh Sakti Wiratama saat ini masih tersedia sebanyak 23 unit dengan harga Rp140 juta.

Mempunyai luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis rumah diantaranya atap baja ringan dan genteng metal, dinding plester, lantai keramik, dan pondasinya menggunakan batu belah.

4. Cluster Pajajaran

Perumahan ini terletak di Babakan, Cisaat, Kab Sukabumi, Jawa Barat dibangun oleh Putra Ranadiwangsa. Perumahan ini memiliki 22 unit tipe dengan harga Rp150,5 juta.

Luas bangunan 34 persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali bertulang.

5. Griya Cipanengah Indah

Perumahan ini dibangun oleh Citra Yusida Nusantara berlokasi di Cibodas, Bojonggenteng, Kab Sukabumi, Jawa Barat. Perumahan ini memiliki 23 unit subsidi.

Luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi ini dijual dengan harga Rp150 juta.

Adapun spesifikasi rumah ini adalah atap rangka baja ringan, dinding double dinding (batako press), lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali beton bertulang.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji sepakat mengalokasikan 3.000 rumah subsidi bagi tim pendamping keluarga (TPK) dan P3K penyuluh di lapangan.

"Malam ini, saya bertemu dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji dan Wakil Menteri guna membahas alokasi 3.000 rumah untuk penyuluh dan tim pendamping keluarga BKKBN, didampingi Komisioner BP Tapera dan Dirjen Kementerian PKP," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Kementerian PKP terus mendorong penyediaan rumah layak huni berkualitas bagi masyarakat.

Ara siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat semua lapisan semakin mudah mengakses rumah subsidi termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN.

"Ini bukti nyata negara hadir untuk semua. Sebelumnya para guru, buruh, tenaga migran Indonesia, wartawan dan tenaga kesehatan masyarakat yang sudah mulai serah terima kunci rumah. Selanjutnya, doakan semoga semua lapisan masyarakat termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN semakin mudah untuk memperoleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," katanya.

Dalam pertemuan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) terkait penyediaan rumah subsidi.

Ara berharap melalui alokasi rumah subsidi ini para TPK dan penyuluh bisa memiliki rumah yang layak dengan memanfaatkan KPR FLPP yang angsurannya tetap dan terjangkau selama masa tenor KPR.

"Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit rumah pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Ini saatnya rakyat punya rumah," katanya.

Sementara itu, Wihaji mengaku mendukung program 3 juta rumah Kementerian PKP.

Menurutnya, dengan memiliki rumah layak huni, para TPK dan penyuluh bisa lebih semangat bekerja untuk melayani masyarakat.

"Kami siap menyukseskan program 3 juta rumah dan rumah subsidi dari Kementerian PKP, akan kami alokasikan untuk TPK dan penyuluh di lapangan," kata Wihaji.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji sepakat mengalokasikan 3.000 rumah subsidi bagi tim pendamping keluarga (TPK) dan P3K penyuluh di lapangan.

"Malam ini, saya bertemu dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji dan Wakil Menteri guna membahas alokasi 3.000 rumah untuk penyuluh dan tim pendamping keluarga BKKBN, didampingi Komisioner BP Tapera dan Dirjen Kementerian PKP," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Kementerian PKP terus mendorong penyediaan rumah layak huni berkualitas bagi masyarakat.

Ara siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat semua lapisan semakin mudah mengakses rumah subsidi termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN.

"Ini bukti nyata negara hadir untuk semua. Sebelumnya, para guru, buruh, tenaga migran Indonesia, wartawan dan tenaga kesehatan masyarakat yang sudah mulai serah terima kunci rumah. Selanjutnya, doakan semoga semua lapisan masyarakat termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN semakin mudah untuk memperoleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," katanya.

Dalam pertemuan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) terkait penyediaan rumah subsidi.

Ara berharap melalui alokasi rumah subsidi ini para TPK dan penyuluh bisa memiliki rumah yang layak dengan memanfaatkan KPR FLPP yang angsurannya tetap dan terjangkau selama masa tenor KPR.

"Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit rumah pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Ini saatnya rakyat punya rumah," katanya.

Sementara itu, Wihaji mengaku mendukung program 3 juta rumah Kementerian PKP.

Menurutnya, dengan memiliki rumah layak huni, para TPK dan penyuluh bisa lebih semangat bekerja untuk melayani masyarakat.

"Kami siap menyukseskan program 3 juta rumah dan rumah subsidi dari Kementerian PKP, akan kami alokasikan untuk TPK dan penyuluh di lapangan," kata Wihaji.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Hari ini kami sosialisasikan rumah subsidi dengan DP 1 persen yang cicilannya bisa 15-20 tahun.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP membantu rakyat kecil untuk memiliki rumah subsidi.

"Hari ini kami sosialisasikan rumah subsidi dengan DP 1 persen yang cicilannya bisa 15-20 tahun. Program KPR FLPP ini sangat membantu rakyat semoga juga ini bisa tersosialisasikan dengan baik supaya rakyat-rakyat kecil juga punya kesempatan miliki rumah subsidi layak dan berkualitas," ujar Ara, di Jakarta, Rabu.

Dia mengajak Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk menyampaikan serta menyosialisasikan manfaat KPR FLPP untuk para pegawai perusahaan mitra Yayasan Buddha Tzu Chi.

KPR FLPP merupakan salah satu program unggulan pemerintah untuk menyediakan rumah subsidi berkualitas yang bisa dimiliki masyarakat dengan harga murah dan angsuran KPR yang terjangkau.

Ara menyampaikan komitmen Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan yang sangat pro wong cilik dan juga mendukung iklim usaha terus tumbuh.

Beberapa kebijakan karpet merah untuk rakyat seperti SKB 3 Menteri, alokasi kuota FLPP paling besar sepanjang Indonesia ada, sebelumnya 220.000 alokasi menjadi 350.000 alokasi dan anggarannya sudah tersedia, serta dukungan dunia usaha yang begitu besar mengalokasikan CSR di sektor perumahan, termasuk yang telah dilakukan Yayasan Buddha Tzu Chi karena kepercayaan yang begitu besar terhadap pemerintah.

Ara juga memberikan apresiasi karena Program Bebenah Kampung yang diinisiasi oleh Yayasan Buddha Tzu Chi sudah berjalan cepat sekali di Jakarta Pusat, tepatnya di Johar Baru.

Selain itu kegiatan serupa juga dilaksanakan di Kota Bandung tepatnya 2 minggu lalu.

"Hal ini merupakan bentuk nyata semangat gotong royong untuk membantu masyarakat untuk memiliki hunian layak bagi masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih pada Yayasan Buddha Tzu Chi yang paling banyak membantu untuk renovasi bagi perumahan rakyat, terutama rakyat yang tidak mampu," katanya lagi.

Pada kesempatan itu, dirinya juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah menyediakan karpet merah untuk masyarakat harus bisa punya rumah.

Berbagai kebijakan pun telah dikeluarkan oleh pemerintah, seperti PPN gratis, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) gratis dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis.

"Adanya tiga kebijakan itu merupakan kesempatan bagus buat rakyat untuk segera memiliki rumah karena sebelumnya kebijakan itu belum ada," kata Ara pula.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Malang: Ratusan rumah bersubsidi bakal dibangun di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Rumah tersebut bakal diperuntukkan untuk bagi para buruh dan wartawan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pembangunan rumah bersubsidi telah memasuki tahap peletakan batu pertama.

"Ini sudah mulai di- ground breaking di Gresik. Nanti sambil kami tunggu penyelesaian, 100 unit untuk wartawan dan 100 unit untuk buruh," kata Khofifah dikutip dari Antara, Rabu, 14 Mei 2025.

Skema penyaluran rumah bersubsidi dilakukan melalui Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh BP Tapera.

Beberapa kemudahan untuk kepemilikan hunian ditawarkan, mulai dari uang muka satu persen, bunga tetap lima persen, sampai dengan tenor maksimal 20 tahun.

Rencananya, penyaluran rumah bersubsidi diserahkan kepada para buruh dan wartawan, pada Juni 2025.

Khofifah bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak telah berkoordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruara Sirait, di Jakarta, pada Selasa (6/5).

"Kami bersama Ketua PWI Jatim dan ketua buruh sudah berkunjung ke Kantor Menteri Perumahan (dan Kawasan Permukiman)," ujar dia.

Khofifah menyatakan bahwa dibangunnya ratusan rumah bagi buruh dan wartawan menjadi titik awal pembangunan 20 ribu hunian bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kami berharap itu (rumah subsidi bagi wartawan dan buruh) akan menjadi starting point untuk membangun 20.000 rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ungkap dia.

Namun, kata dia, rumah bersubsidi ini diperuntukkan bagi kalangan masyarakat yang sama sekali belum memiliki tempat tinggal.

"Catatan, ini adalah rumah pertamanya," kata dia.

Ditanya apakah rumah bersubsidi tersebut juga akan dibangun di Kabupaten Malang, Khofifah menyebut hal itu bisa saja dilakukan, asalkan masih terdapat lahan yang mencukupi di wilayah tersebut.

"Tidak apa-apa (dibangun) nanti lahannya kalau ada," kata Khofifah.

(KIE)

Jakarta: Ketapang merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Barat. Kabupaten ini dikenal dengan sumber daya alam, terutama sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Selain itu, kota ini menawarkan berbagai rumah subsidi dengan tipe serta harga yang bervariasi dan terjangkau.

Jika kamu ingin tinggal di Ketapang, berikut ini limarekomendasi rumah murahunit subsidi harga Mulai dari Rp142 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Ketapang

Perumahan subsidi di Ketapang. Foto: SiKumbang PUPR

1. Holvi Residence

Hunian berlokasi di Mekar Utama, Kendawangan, Kab Ketapang, Kalimantan Barat. Dikelola oleh Pesona Jaya Properti dengan unit tersedia sebanyak 63 unit.

Hunian dengan harga Rp142 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 130,5 meter persegi, terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap kayu dan atap seng metal, dinding batu bata plesteran semen, lantai cor keramik dan cor beton, serta pondasi cakar ayam.

2. Hartanta Residence

Perumahansubsidi ini terletak di Suka Baru, Benua Kayong, Kab Ketapang, Kalimantan Barat dibangun oleh Uti Mekar Hartanta. Perumahan ini memiliki 13 unit tipe subsidi mulai dari Rp142 juta.

Salah satunya tipe memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 197 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi rangka atap seng, dinding batako, lantai keramik, dan pondasi kayu ulin.

3. Sepahale 2 Residence

Berlokasi di Kali Nilam, Delta Pawan, Kab Ketapang, Kalimantan Barat, dibangun oleh Aliansi Sang Maestro saat ini masih tersedia sebanyak 5 unit dengan harga Rp142 juta.

Mempunyai luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 150 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis rumah diantaranya atap metal, dinding batako, lantai cor gantung/keramik, dan pondasinya menggunakan kayu belian.

4. Sgantang Sirih

Perumahan ini terletak di Mekar Utama, Kendawangan, Kab Ketapang, Kalimantan Barat dibangun oleh Putra Ranadiwangsa. Perumahan ini memiliki 82 unit tipe dengan harga Rp153 juta.

Luas bangunan 36 persegi dan luas lahan 148 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap seng gelombang alkan, dinding bata plesteran halus, lantai cor gantung dan keramik, serta pondasi kayu ulin atau kayu belian.

5. Ilham Hardika Residence

Perumahan ini dibangun oleh Medan Pertanian Asri berlokasi di Suka Bangun, Delta Pawan, Kab Ketapang, Kalimantan Barat. Perumahan ini memiliki 22 unit subsidi.

Luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 135 meter persegi, memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi ini dijual dengan harga Rp164 juta.

Adapun spesifikasi rumah ini adalah atap seng alkan gelombang, dinding bata plesteran halus, lantai cor gantung keramik 40x40, serta pondasi beton.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Majalengka merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Barat. Daerah ini semakin berkembang dengan hadirnya berbagai infrastruktur, mulai dari perbaikan jalan hingga proyek jalan tol.

Melalui fasilitas akses transportasi yang mudah, Majalengka layak dijadikan sebagai tempat tinggal. Selain itu, kabupaten ini juga memiliki perumahan dengan tipe bervariasi dengan harga terjangkau.

Jika kamu ingin tinggal di Majalengka, berikut ini limarekomendasi rumah murahunit komersil harga mulai dari Rp100 jutaan yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Majalengka

Perumahan subsidi di Majalengka. Foto: SiKumbang PUPR

1. Graha Alamanda

Hunian berlokasi di Andir, Jatiwangi, Kab Majalengka, Jawa Barat. Dikelola oleh Aldina Alamanda Selaras dengan unit tersedia sebanyak 20 unit.

Hunian dengan harga Rp123 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atapbaja ringan, dinding bata merah, lantai standar roman, serta pondasi cakar ayam.

2. Perumnas Bumi Cikal Asih

Perumahansubsidi ini terletak di Cikalong, Sukahaji, Kab Majalengka, Jawa Barat dibangun oleh Pembangunan Perumahan Nasional. Perumahan ini memiliki 26 unit tipe subsidi mulai dari Rp104 juta.

Salah satunya tipe 30/66 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 105 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan, dinding batako plester luar, lantai keramik 30x30 cm, dan pondasi batu kali.

3. Trusmiland Majalengka

Berlokasi di Cikoneng, Sukahaji, Kab Majalengka, Jawa Barat, dibangun oleh Raja Sukses Propertindo saat ini masih tersedia sebanyak 191 unit dengan harga Rp150,5 juta.

Mempunyai luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Setiap unitnya memiliki spesifikasi teknis diantaranya atap baja ringan, dinding hebel, lantai keramik, dan pondasinya menggunakan batu kali.

4. Perumahan Giri Jaya Asri

Perumahan ini terletak di Leuwikidang, Kasokandel, Kab Majalengka, Jawa Barat dibangun oleh Bumi Surya Sejahtera. Perumahan ini memiliki 80 unit tipe dengan harga Rp145 juta.

Luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap kayu dan genteng palentong, dinding batu merah, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali sloof beton bertulang.

5. Panorama Asri Majalengka

Perumahan ini dibangun oleh ASP Land Development berlokasi di Babakanmanjeti, Sukahaji, Kab Majalengka, Jawa Barat. Perumahan ini memiliki 158 unit subsidi.

Luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi ini dijual dengan harga Rp150,5 juta.

Adapun spesifikasi rumah ini adalah atap kayu lokal dan genteng plentong, dinding batu bata diplester aci dan dicat, lantai keramik putih polos 30x30, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan satuan tugas atau satgas. Tujuan pembentukan satgas untuk pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai lokasi perumahan.

"Tadi malam saya berbicara hampir 2 jam dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan beliau juga konkret yang bagaimana kita membentuk satgas pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai lokasi perumahan, itu arahan beliau," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dikutip dari Antara, Senin, 12 Mei 2025.

Menurut dia, banyak lapas yang berlokasi di area strategis perkotaan, seperti Salemba dan Cipinang di Jakarta.

"Aset-aset negara yang strategis seperti penjara ternyata itu ada di kota seperti di Salemba dan Cipinang, Jakarta itu, luasnya luar biasa. Nanti pada waktunya akan dinilai berapa, kemudian lapas-lapas tersebut akan dipindahkan ke pulau-pulau begitu," katanya.

Ara mengatakan bahwa pihaknya akan kembali melakukan rapat terkait rencana pembangunan rumah di atas lahan lapas tersebut.

"Kami akan rapat lagi pada hari Rabu di Lapas Cipinang, bagaimana kita juga ada terobosan penjara menjadi perumahan dan dipindahkan ke pulau atau ke tempat yang juga layak. Sekarang kan penjara kita sudah terlalu padat (overcrowded), jadi supaya juga lebih manusiawi," kata dia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sebelumnya melakukan diskusi terkait rencana potensi pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lapas di sejumlah lokasi di Jakarta.

Lokasi lahan lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis nantinya diharapkan bisa dipindahkan ke luar pulau dan lahan yang ada dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

Menurut Menteri PKP, konsep pembangunan lapas menjadi hunian ini adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Selain itu, juga ingin supaya lapas yang sekarang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh dari kawasan perkotaan.

Adanya pemanfaatan lapas menjadi lokasi pembangunan rumah masyarakat merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat bisa memiliki hunian layak di kawasan perkotaan.

Pembangunan hunian tersebut bisa menyelesaikan beberapa hal sekaligus. Pertama, penjara yang layak. Kedua, juga bisa buat perumahan. Nantinya perumahan tersebut dikombinasi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa ada subsidi silang dan semua pihak bisa bekerja dengan cepat.

Ara mengatakan dirinya merasa tidak sendirian dalam menjalankan arahan Presiden untuk membangun dan merenovasi 3 juta rumah. Kementerian PKP mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk langsung menyiapkan tim satgas dari lintas Kementerian yang bekerja untuk pemanfaatan lahan lapas sebagai lokasi perumahan

Sedangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan lapas dari kawasan perkotaan ke daerah. Apalagi saat lapas ini melebihi kapasitas, sehingga dibutuhkan lapas baru.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Sebuah unggahan di Facebook menarasikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempunyai program penyerahan 25.000 unit rumah bagi masyarakat tanpa penghasilan tetap.

Dalam narasi yang juga menampilkan foto Menteri PKP Maruarar Sirait itu disebutkan masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut, dapat mendaftar melalui tautan yang terdapat dalam unggahan itu.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Program penyerahan 25.000 unit rumah untuk masyarakat Indonesia yang tidak memiliki gaji tetap seperti pedagang atau pelaku usaha kecil yang memiliki penghasilan yang tidak menentu.

Segera daftarkan diri anda melalui link di bio.”

Namun, benarkah tautan pendaftaran rumah gratis dari Kementerian PKP tersebut?

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran ANTARA, tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi Kementerian PKP ataupun situs resmi pemerintah lainnya. Dalam tautan tersebut, pengunjung diminta mengisi data diri seperti nama lengkap dan nomor telepon yang terhubung dengan Telegram.

Unggahan tersebut berpotensi sebagai phising, yang merupakan jenis kejahatan siber yang bertujuan untuk mencuri informasi sensitif, seperti data pribadi, akun, atau informasi keuangan, dengan cara menipu dan memanipulasi korban.

Sebelumnya, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2025 telah ditingkatkan oleh Kementerian Keuangan menjadi 350.000 unit, dari sebelumnya sebanyak 220.000 unit.

Selain itu, Maruarar menjelaskan bahwa aturan saat ini menetapkan syarat pembeli rumah subsidi sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan batas gaji maksimal Rp7 juta per bulan untuk individu lajang dan Rp8 juta per bulan bagi yang sudah berkeluarga. Dengan demikian unggahan di media sosial tersebut merupakan hoaks.

Klaim: Masyarakat tanpa gaji tetap, bisa dapat rumah gratis dari Kementerian PKP

Rating: Hoaks

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menarasikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempunyai program penyerahan 25.000 unit rumah bagi masyarakat tanpa penghasilan tetap.

Dalam narasi yang juga menampilkan foto Menteri PKP Maruarar Sirait itu disebutkan masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut, dapat mendaftar melalui tautan yang terdapat dalam unggahan itu.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Program penyerahan 25.000 unit rumah untuk masyarakat Indonesia yang tidak memiliki gaji tetap seperti pedagang atau pelaku usaha kecil yang memiliki penghasilan yang tidak menentu.

Segera daftarkan diri anda melalui link di bio.”

Namun, benarkah tautan pendaftaran rumah gratis dari Kementerian PKP tersebut?

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran ANTARA, tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi Kementerian PKP ataupun situs resmi pemerintah lainnya. Dalam tautan tersebut, pengunjung diminta mengisi data diri seperti nama lengkap dan nomor telepon yang terhubung dengan Telegram.

Unggahan tersebut berpotensi sebagai phising, yang merupakan jenis kejahatan siber yang bertujuan untuk mencuri informasi sensitif, seperti data pribadi, akun, atau informasi keuangan, dengan cara menipu dan memanipulasi korban.

Sebelumnya, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2025 telah ditingkatkan oleh Kementerian Keuangan menjadi 350.000 unit, dari sebelumnya sebanyak 220.000 unit.

Selain itu, Maruarar menjelaskan bahwa aturan saat ini menetapkan syarat pembeli rumah subsidi sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan batas gaji maksimal Rp7 juta per bulan untuk individu lajang dan Rp8 juta per bulan bagi yang sudah berkeluarga. Dengan demikian unggahan di media sosial tersebut merupakan hoaks.

Klaim: Masyarakat tanpa gaji tetap, bisa dapat rumah gratis dari Kementerian PKP

Rating: Hoaks

Cek fakta: Hoaks! Tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis seumur hidup

Cek fakta: Hoaks! Pendaftaran naik haji gratis Kementerian Agama

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025