Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan kementerian dan lembaga terkait memang saling bersinergi untuk mendukung berbagai program Presiden Prabowo Subianto, termasuk penyediaan tiga juta rumah bagi MBR.

“Sehingga posisi kami, Pak Menteri Dalam Negeri sangat-sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai dengan program Bapak Presiden dalam Asta Cita,” kata Ribka setelah menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan sejumlah upaya untuk menyukseskan program tersebut. Hal ini termasuk dengan menggelar Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah (pemda).

Dia menjelaskan sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan, Kemendagri mendorong pemda agar turut mendukung program tersebut. Terlebih, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sedangkan bupati/wali kota bertindak sebagai pelaksana program.

“Sehingga memang posisi kami hari ini adalah bagaimana kita mengoordinasikan para pimpinan di daerah, dalam hal ini gubernur, termasuk acara pada hari ini kita menghadirkan [kepala daerah],” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam arahannya menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menyediakan rumah bagi masyarakat kecil. Komitmen ini ditunjukkan dengan membentuk Satgas Perumahan dan Kementerian PKP.

Adapun program tiga juta rumah bagi masyarakat kecil akan tersebar di daerah perkotaan, perdesaan, dan wilayah pesisir.

Fahri mengimbau pemda agar mendata kebutuhan rumah bagi masyarakat kecil di daerahnya masing-masing. Sebab, kata dia, keakuratan data berperan penting dalam menyukseskan penyediaan rumah tersebut.

“Mohon didata secara detail kebutuhan rumah ada berapa? Rumah tidak layak huni ada berapa?” ujar Fahri.

Di sisi lain, ia mengatakan selain persoalan rumah, pihaknya juga memperhatikan kualitas kawasan permukiman. Hal ini karena keduanya saling berkaitan untuk mewujudkan lingkungan yang baik.

“Karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik. Tapi kalau rumahnya diperbaiki, kawasannya buruk, biasanya rumahnya memburuk,” tambahnya.

Sebagai informasi, rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Hadir pula kepala dinas serta pejabat maupun pihak terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai telah mendukung program tiga juta rumah. Mereka di antaranya Pemerintah Provinsi Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut program perumahan yang dilaksanakan Presiden Prabowo Subianto akan mengutamakan rumah vertikal dibandingkan tapak, khususnya di perkotaan.

Alasan utamanya, persoalan harga tanah tinggi di perkotaan. Selain itu, lahan di perkotaan semakin sedikit.

"Di perkotaan itu orientasinya adalah sekalipun juga kita menata kota, memperbaiki kota, menyelesaikan kawasan polusi dan kumuh, mengatur kembali kehidupan masyarakat di dalam tradisi rumah vertikal karena di perkotaan itu tanahnya mahal sekali," kata Fahri pada Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4).

Fahri memahami masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan konsep hunian vertikal. Namun, dia berpendapat pembiasaan harus dimulai saat ini.

Fahri membandingkan Indonesia dengan China. Dia berkata China sudah melarang pembangunan rumah tapak di perkotaan.

"Karena dianggap rumah, tanah, adalah alat produksi. Kalau tanah itu dibikin rumah atau bangunan, maka alat produksi kita berkurang. Kalau alat produksi kita berkurang, produktivitas nasional terancam, terutama untuk pangan," ujar Fahri.

Fahri berkata pemerintah sedang mengkaji pembangunan perumahan vertikal di tanah-tanah milik negara di perkotaan. Dia mencontohkan rencana pembangunan perumahan vertikal di atas gedung sekolah di Jakarta.

Selain itu, Fahri juga sudah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membangun hunian vertikal di atas pasar tradisional. Ada pula rencana membangun perumahan di atas 80 stasiun kereta api di Jakarta.

"Kita prioritaskan tanah pemerintah, tanah pemda, tanah BUMN, BUMD, dan space yang sudah ada," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat program 3 juta rumah per tahun. Pemerintah ingin membangun rumah baru dan merenovasi rumah tak layak huni.

Prabowo menargetkan 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di pedesaan, dan 1 juta rumah di pesisir.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyebut sekitar 15 juta orang di Indonesia tidak punya rumah.

Fahri menyampaikan data antrean perumahan atau backlog di Badan Pusat Statistik (BPS) memang menyebut 9,9 juta orang tak punya rumah. Namun, Fahri berkata ada pembaruan data.

"Ini sedang kami koordinasi dengan BPS karena data backlog terbaru, keperluan rumah sekarang ini antrean untuk rumah baru itu lebih kurang 15 juta," kata Fahri pada Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4).

Fahri juga menyampaikan ada 26 juta rumah tidak layak huni di Indonesia. Menurutnya, dua hal itu menunjukkan masih banyak orang Indonesia yang tidak punya rumah.

Meski begitu, Fahri berkata tak terlihat banyak tuna wisma di Indonesia seperti di Amerika Serikat (AS). Hal itu disebabkan banyak orang yang tak punya rumah masih tinggal bersama orang tua.

"Karena ada sistem extended family di kita di mana keluarga mengabsorbsi kegagalan anak-anaknya, termasuk yang sudah menikah. Itu ditaruh di dalam keluarganya," ujar Fahri.

"Sehingga memang backlog yang begitu besar tidak nampak dia keleleran," ucapnya.

Fahri mengatakan persoalan ini menjadi perhatian pemerintah. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mempunyai program 3 juta rumah setahun.

Program itu meliputi pembangunan rumah baru dan renovasi rumah tidak layak huni. Program ini disebar di perkotaan, pedesaan, dan pesisir.

Pemerintah akan fokus membangun hunian vertikal di perkotaan. Perumahan itu dibangun di atas tanah-tanah pemerintah. Sementara itu, program perumahan di desa akan berfokus pada renovasi rumah tak layak huni.

Fahri menyampaikan program ini telah berjalan. Namun, program itu baru akan maksimal tahun depan.

"Karena ini memakai APBN tahun 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi. Maka itu, belum sepenuhnya merefleksikan kebijakan Pak Prabowo terkait 3 juta rumah," kata Fahri.

Groundbreaking 1 juta rumah yang rencananya akan dilakukan dari investasi Qatar, batal digelar pada April ini. Pembangunan tersebut dapat dilaksanakan apabila Qatar telah memenuhi 3 syarat yakni membangun kantor di RI, menyerahkan sekian persen dana dari investasi yang dijanjikan, dan menggandeng kontraktor lokal dalam program ini.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan investasi tersebut akan tetap berjalan. Kabar terbaru yang ia dapat, Qatar telah menunjuk manajemen planning untuk membuka kantor di Jakarta. Selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan lahan untuk dinilai oleh pihak Qatar.

"Semalam mereka ngontak saya. Sudah menunjuk perusahaan manajemen planning yang buka kantor di Jakarta. Kami juga sudah berkoordinasi untuk menyiapkan lahan-lahan yang akan mereka studi karena setiap lahan itu tentu akan menghasilkan efek biaya yang berbeda," kata Fahri kepada awak media seusai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Nantinya setiap lahan tersebut akan dinilai yang paling efektif terutama soal biaya untuk dibangun rumah subsidi. Ketika Qatar telah menemukan lahan yang tepat, selanjutnya pemerintah akan membantu untuk melegalkan. Setelah itu, pembangunan baru dapat dilakukan.

"Karena tentunya kan harus dihitung dari awal. Nggak boleh orang sudah bangun baru harga ditetapkan. Nanti konsumennya kecewa kan. Misalnya harganya ternyata nggak murah. Itu juga nggak boleh. Ya itu tentu urusannya mereka ya," jelasnya.

Fahri menekankan selain investasi dari Qatar pemerintah juga sudah menjaring banyak investor yang tertarik untuk terlibat dalam Program 3 Juta Rumah.

"Kita tunggu aja. Tapi yang ngantri banyak, jadi nggak usah khawatir ya," ujarnya.

Ketika ditanya kapan kantor tersebut siap beroperasi di Jakarta, Fahri enggan membeberkan tanggal tepatnya. Namun, ia mengatakan paling cepat di bulan depan.

"(Kapan Qatar mulai berkantor di Jakarta?) Yah itu tunggu urusan mereka. (Kalau Mei bisa nggak Pak?) rencananya demikian," ungkap Fahri.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan 1 Juta Rumah masih menunggu kepastian dari Qatar. Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menjelaskan MoU yang berlangsung pada Januari lalu belum menjadi kontrak kerjasama. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah tengah mengusahakan agar kontrak tersebut dapat terealisasi.

"Setelah MoU itu, kami beri waktu tiga bulan untuk menunjukkan keseriusannya. Satgas menilai saat ini adalah waktunya menunjukkan komitmen nyata. Maka kami kirimkan surat kepada pihak Qatar agar MoU itu segera ditingkatkan menjadi kontrak," kata Bonny seusai acara Halal Bihalal Keluarga Besar Real Estate Indonesia di Sheraton Grand Jakarta, Senin (21/4/2025) lalu.

Qatar juga harus memenuhi beberapa persyaratan kepada Indonesia sebagai bentuk keseriusan melakukan investasi. Pertama mereka harus memiliki kantor di Indonesia. Kedua, mereka perlu memberikan sejumlah anggaran sebagai bentuk komitmen awal. Terakhir adalah melibatkan pengembang lokal dalam pembangunan 1 juta rumah di Indonesia.

"Pertama, mereka harus punya perwakilan atau kantor di Indonesia. Nggak bisa lagi (pemerintah) bolak-balik ke Doha. Pak Wamen saja sudah bolak-balik ke sana. Kita butuh perwakilan tetap untuk efisiensi administrasi dan koordinasi. Kedua, karena likuiditas perbankan kita terbatas, idealnya mereka menempatkan sebagian dana di bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara) sebagai bentuk komitmen awal. Ketiga, mereka wajib melibatkan kontraktor lokal dalam proyek tersebut. Ini penting demi pemberdayaan industri konstruksi nasional," terangnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan Program 3 Juta Rumah belum akan bisa terealisasi optimal di tahun pertama Presiden Prabowo Subianto menjabat.

Fahri menjelaskan, anggaran menjadi faktor utama yang masih mengganjal. Pasalnya, pagu anggaran Kementerian PKP saat ini masih dibentuk oleh masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Fahri melanjutkan, karena keterbatasan anggaran yang ada pada tahun ini maka program perumahan yang dijalankan baru program-program yang telah ada sebelumnya seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Selain itu, Kementerian PKP bakal menggandeng badan usaha untuk menggunakan anggaran CSR miliknya mendukung pembangunan rumah rakyat seperti yang sudah dijalankan oleh Sugianto Kusuma hingga Garibaldi Thohir atau Boy Thohir.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, berapa usulan anggaran yang dibutuhkan Kementerian PKP pada tahun depan, Fahri masih enggan untuk menjawab. Dia hanya mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih terus melakukan penyusunan.

“Kalau regulasi teknisnya selesai. Baru masif betul itu tahun depan. [Anggarannya berapa] belum, tenang saja sabar,” pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, anggaran Kementerian PKP tahun ini ditetapkan sebesar Rp3,46 triliun.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait juga mengaku gencar mencetuskan konsep gotong royong guna memenuhi kebutuhan pembangunan di tengah minimnya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah.

“Ya, makanya masih berusaha. Karena kalau pakai APBN, kalian sudah tahu, dengan APBN Rp3 triliun mau bikin apa?” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rabu (19/2/2025).

Untuk itu, Ara menyebut, dirinya tengah melobi sejumlah kerja sama dengan kementerian dan lembaga (k/l) lainnya. Terbaru, menggandeng Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian BUMN terkait kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah menyebut Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) turut berkontribusi mendukung program 3 Juta Rumah di wilayah pedesaan.

Fahri menjelaskan, pemerintah bakal melakukan renovasi sebanyak 1 juta rumah di pedesaan. Di mana, dukungan pendanaannya salah satunya bakal berasal dari Kopdes Merah Putih.

“Presiden meminta kita membentuk 80.000 koperasi. Salah satunya nanti menjadi koperasi perumahan. Kenapa koperasi? Supaya jiwa individualismenya berkurang, kegotong royongannya bertambah,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kemendagri, Selasa (29/4/2025).

Sayangnya, Fahri tidak merinci secara pasti berapa anggaran yang dibutuhkan untuk merenovasi 1 rumah.

Akan tetapi, dia memproyeksi bahwa untuk merealisasikan program renovasi 1 juta rumah di desa itu diperlukan biaya setara dengan anggaran FLPP tahun ini yakni sebesar Rp28,2 triliun.

“Jadi di desa itu aktivitasnya adalah Koperasi, Bumdes, dan UKM. Sementara di perkotaan karena rumah vertikal, ongkosnya mahal, tanah juga mahal itu nanti silakan semua terlibat termasuk investasi luar negeri gitu,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah saat ini memang tengah mencanangkan pembentukan sebanyak 80.000 Kopdes Merah Putih.

Bahkan, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengklaim dirinya telah menghitung secara kasar terkait keuntungan yang bisa dikantongi 80.000 KopDes tersebut bakal mencapai Rp1 miliar per tahun.

Apabila berjalan mulus, menurut perhitungannya, nantinya setiap KopDes Merah Putih bisa meraup untung sekitar Rp1 miliar per tahun.

“Orang saya pernah hitung, sebenarnya hitungan kasar saya, satu KopDes itu bisa untung Rp1 miliar per tahun. Jadi setahun bisa Rp80 triliun seluruh KopDes. Orang bisnisnya monopoli dan captive market, masa enggak untung?” ujar Budi Arie di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Tak hanya itu, Budi Arie juga optimistis keberadaan 80.000 KopDes ini akan menjadi investasi sosial di desa.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk menegaskan pihaknya mendukung penuh program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia pun mendorong pemerintah daerah agar ikut menyukseskan program tersebut.

Menurutnya, kementerian dan lembaga terkait saling bersinergi untuk mendukung berbagai program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk penyediaan tiga juta rumah bagi MBR.

"Sehingga posisi kami, Pak Menteri Dalam Negeri sangat-sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai dengan program Bapak Presiden dalam Asta Cita," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Hal itu disampaikan Ribka setelah menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Ia menuturkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah melakukan sejumlah upaya untuk menyukseskan program tersebut. Salah satunya melalui pelaksanaan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah (pemda).

Dia menjelaskan, sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan, Kemendagri mendorong Pemda agar turut mendukung program tersebut. Terlebih gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sedangkan bupati/wali kota bertindak sebagai pelaksana program.

"Sehingga memang posisi kami hari ini adalah bagaimana kita mengoordinasikan para pimpinan di daerah, dalam hal ini gubernur, termasuk acara pada hari ini kita menghadirkan (kepala daerah)," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menegaskan Presiden Prabowo berkomitmen untuk menyediakan rumah bagi masyarakat kecil. Adapun sederet langkah yang telah dilakukan antara lain dengan membentuk Satgas Perumahan dan Kementerian PKP. Adapun program tiga juta rumah bagi masyarakat kecil akan tersebar di daerah perkotaan, perdesaan, dan wilayah pesisir.

Fahri mengimbau Pemda agar mendata kebutuhan rumah bagi masyarakat kecil di daerahnya masing-masing. Sebab, kata dia, keakuratan data berperan penting dalam menyukseskan penyediaan rumah tersebut.

"Mohon didata secara detail kebutuhan rumah ada berapa? Rumah tidak layak huni ada berapa?" ujarnya.

Selain persoalan rumah, pihaknya juga memperhatikan kualitas kawasan permukiman. Hal ini karena keduanya saling berkaitan untuk mewujudkan lingkungan yang baik.

"Karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik. Tapi kalau rumahnya diperbaiki, kawasannya buruk, biasanya rumahnya memburuk," jelasnya.

Sebagai informasi, Rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Hadir pula kepala dinas serta pejabat maupun pihak terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai telah mendukung program tiga juta rumah, di antaranya Pemerintah Provinsi Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pernyataan itu disampaikan Ribka usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Rakortek tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kemendagri.

Ribka menyampaikan bahwa kementerian dan lembaga terkait bersinergi dalam mendukung berbagai program Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satunya adalah penyediaan tiga juta rumah per tahun bagi MBR.

“Posisi kami, termasuk Bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, sangat mendukung pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah sesuai program Bapak Presiden Prabowo dalam Asta Cita,” jelasnya melalui siaran pers, Selasa.

Ribka juga mengungkapkan bahwa Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan berbagai langkah konkret demi menyukseskan program tersebut.

Salah satunya adalah menyelenggarakan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda).

Sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kemendagri terus mendorong pemda agar turut aktif mendukung program tiga juta rumah.

Gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sementara bupati dan wali kota bertugas sebagai pelaksana di lapangan.

“Hari ini kami mengoordinasikan para pimpinan daerah, terutama gubernur. Dalam kegiatan ini pun, kami turut menghadirkan kepala daerah,” ungkap Ribka.

Pembentukan Satgas Perumahan

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan rumah layak bagi masyarakat kecil.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pembentukan Satgas Perumahan dan pendirian Kementerian PKP.

Program tiga juta rumah ini akan dilaksanakan secara merata di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

Fahri mengimbau pemda agar mendata kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing secara rinci dan akurat.

Ia menekankan bahwa data yang valid menjadi kunci keberhasilan program ini.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemanfaatan tanah negara di dalam kota untuk pembangunan rumah rakyat dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi backlog perumahan.

"Salah satu kebijakan yang Presiden RI langsung instruksikan adalah pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota," kata Fahri dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Menurut Fahri, pemerintah bersama para pengembang perumahan dapat membangun rumah rakyat memanfaatkan tanah-tanah negara di perkotaan dengan menghitung harga tanahnya sehingga harga tanah tersebut menjadi elemen subsidi bagi negara setelah status tanah tersebut dipastikan clean and clear.

Kemudian nanti dihitung berapa biayanya dan nantinya biaya tersebut ditambah dengan keuntungan sehingga pemerintah dapat memutuskan berapa harga rumah tersebut.

"Itu sudah turun 50 persen, karena harga tanah di perkotaan itu sekitar 40 persen," kata Fahri.

Berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), angka backlog perumahan di Indonesia pada tahun 2023 adalah 9,9 juta unit. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah pribadi sangat besar.

Artinya orang yang sebenarnya tidak memiliki rumah itu semakin banyak di Indonesia, tetapi mereka tidak terlihat seperti tunawisma (homeless) misalnya seperti di Amerika Serikat dan Eropa di mana para tunawisma tinggal di pinggir jalan, dikarenakan di Indonesia secara tradisi masih menganut sistem extended family di mana keluarga mengabsorbsi kegagalan anak-anaknya termasuk yang sudah menikah dan berkeluarga.

"Tanggung jawab orang tua mengabsorbsi mereka, ada juga keluarga kita yang tidak mau pisah dengan anak-anaknya, sehingga memang angka backlog yang begitu besar ini tidak nampak dia keleleran," kata Fahri.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil agar lahannya bisa dialihfungsikan sebagai kawasan perumahan.

Menurut Ara, penjara-penjara, yang saat ini berdiri di lokasi strategis seperti Medan, Bandung, dan Jakarta, bisa dialihfungsikan lahannya menjadi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menghubunginya secara langsung untuk membahas langkah pemindahan penjara, sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyat yang membutuhkan akses terhadap hunian layak.

Menteri PKP menilai rencana Presiden tersebut menjawab kebutuhan perumahan, yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar, yang lahannya semakin terbatas.

Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk memetakan lokasi-lokasi penjara yang siap dialihfungsikan dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemanfaatan tanah negara di kota solusi atasi backlog perumahan

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah pusat menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada sekolah-sekolah di Kalimantan Timur.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyoroti dua pilar utama dalam pelaksanaan program MBG, yaitu aspek higienitas dan kandungan gizi makanan.

Selain itu Wamendagri Bima Arya menyinggung dampak ekonomi lokal dengan pelibatan pelaku usaha daerah sebagai vendor MBG.

"Yang paling utama adalah pastikan higienis dan nutrisi. Yang kedua itu harus membelikan dampak ekonomi bagi wilayah lingkungan di sini, jadi supplier-nya juga harus di sini semuanya pengusaha katering dan sebagainya," kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Balikpapan, Jumat (25/4/2025).

Bima menambahkan, penyajian makanan harus dilakukan secara higienis mulai dari proses pengolahan hingga waktu penyajian. Menurutnya, kandungan gizi dalam setiap porsi makanan harus menjadi perhatian utama.

Hal ini dinilai menjadi indikator keberhasilan program yang menargetkan peningkatan kualitas kesehatan dan daya pikir anak-anak Indonesia.

Bima menyebut pentingnya tata kelola yang transparan dan profesional. Menurut Bima seluruh kepala daerah wajib terlibat aktif dalam pengawasan pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing.

"Ada penyimpangan atau hal yang tidak sesuai, ya sampaikan kepada pemerintah daerah. Nah, kepala daerahnya harus menindaklanjuti, jadi harus dilakukan proses evaluasi terus-menerus," sebutnya.

Bima menuturkan pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah telah menunjukkan hasil yang menjanjikan, meski masih dalam tahap awal.

"Yang awal-awal ini saya kira cukup baik. Di setiap provinsi sudah mulai ada percontohan (yang bisa jadi rujukan)," katanya.

Balikpapan (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara transparan, profesional, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di daerah.

"Aspek higienis dan kandungan gizi dalam makanan yang disajikan melalui program MBG sangat penting," katanya Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat.

Penegasan tersebut disampaikan Wamendagri pada saat melakukan tinjauan pelaksanaan program MBG di Sekolah Dasar (SD) Negeri 015 Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, didampingi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud.

Higienis, kata dia, menyangkut waktu penyajian, proses pengolahan dan sebagainya, kemudian kandungan gizi juga harus diperhatikan, semua itu jangan sampai diabaikan.

Program MBG harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal, sehingga pemasok bahan makanan dan penyedia jasa katering juga harus berasal dari daerah setempat.

"Prinsip utama yang harus dijaga adalah kualitas gizi untuk anak-anak dan dampak ekonomi bagi masyarakat,” katanya

Pengawasan pelaksanaan program MBG oleh pemerintah daerah juga penting. Kepala daerah aktif memantau pelaksanaan di lapangan serta terbuka menerima masukan dari masyarakat.

"Jika ada pelaksanaan yang tidak sesuai atau penyimpanan di sekolah, segera laporkan ke pemerintah daerah, dan kepala daerah harus menindaklanjuti," tambahnya.

Bima mengingatkan seluruh daerah menyangkut keamanan makanan mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) demi menjamin keamanan dan kelayakan makanan yang disajikan.

Program MBG berjalan sesuai arahan pemerintah pusat, timpal Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Irfan Taufik, dinas terkait juga terus melakukan pengawasan terhadap kualitas makanan yang disalurkan.

"Setiap sekolah penerima MBG sudah diberikan arahan teknis, dan kami rutin koordinasi dengan katering untuk pastikan semua berjalan sesuai standar,” ungkapnya.

Masyarakat juga harus turut mengawasi pelaksanaan program MBG demi menjaga kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah, dan SD Negeri 015 merupakan satu dari tujuh sekolah di Kecamatan Balikpapan Selatan yang sudah menggelar program MBG, demikian Irfan Taufik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa makan bergizi gratis (MBG) yang diberikan kepada siswa harus higienis dan sehat.

Hal itu disampaikan Bima saat meninjau pelaksanaan program MBG di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 015 Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, Jumat (25/4/2025).

"Yang paling utama adalah pastikan higienis dan nutrisi. Semua harus higienis. Nah, higienis ini kan berarti tepat waktu, dihidangkannya, dan cara memprosesnya," kata Bima Arya dalam keterangannya, dikutip dari Antaranews, Jumat.

Untuk mencegah kejadian, seperti keracunan makanan, Bima Arya mengingatkan pentingnya mematuhi standar dan pedoman yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Jadi, waktu penyajian, cara menyajikan, semuanya sudah ada panduannya dari Badan Gizi, ikuti saja,” ujarnya.

Tak hanya itu, mantan Wali Kota Bogor tersebut juga mengatakan, program MBG seharusnya mendorong perputaran ekonomi di daerah.

"Yang kedua itu, harus memberikan dampak ekonomi bagi wilayah lingkungan di sini. Jadi, supplier-nya juga harus di sini. Semuanya, pengusaha katering dan sebagainya,” katanya.

Kemudian, Bima Arya menyebut, pengelolaannya juga harus dilakukan secara transparan dan profesional agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

"Semua pengelolaan itu harus transparan. Harus dikelola secara profesional,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia meminta agar kepala daerah tetap terlibat aktif dan membuka ruang komunikasi dengan masyarakat terkait program MBG.

"Kepala daerah itu harus turun. Kepala daerah itu harus meminta masukan,” kata Bima Arya.

Selain itu, menurut dia, pelaksanaan MBG harus dievaluasi secara berkelanjutan termasuk oleh kepala daerah.

Kasus Keracunan

Sebagaimana diketahui, belakangan ini, program makan bergizi gratis kembali jadi perbincangan karena sejumlah kasus keracunan.

Sejauh ini, kasus keracunan terbanyak usai menyantap menu MBG terjadi di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat.

Sebanyak 78 siswa mengalami keracunan sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) karena kejadian tersebut.

Kemudian, sebanyak 60 siswa mengalami mual dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan program MBG di SDN Proyonanggan 5 Batang, Jawa Tengah.

Selanjutnya, sebanyak 40 siswa SDN Alaswangi 2, Pandeglang, Jawa Barat, juga dilaporkan mengalami keracunan massal usai mengkonsumsi menu MBG.

Demikian juga, 40 siswa SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah, diberitakan mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis.