Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan sepakat dengan Komisi V DPR RI untuk memberikan prioritas pada peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni di tahun anggaran 2025.

"Saya mau highlight di sini, program kami yang paling signifikan adalah BSPS. Karena kami memang sudah melihat sendiri hasilnya dan aspirasi dari teman-teman Komisi V dan juga DPD RI dan juga banyak kepala daerah," kata Ara dikutip dari Antara, Kamis, 1 Mei 2025.

Dia mengatakan, Kementerian PKP memberikan prioritas kepada program BSPS dengan telah menaikkan porsi anggaran pada program tersebut bahkan setelah adanya kebijakan efisiensi.

Untuk BSPS Kawasan Pesisir, Perdesaan dan Perkotaan, dengan target semula 34.289 unit menjadi 38.504 unit, lebih besar dari alokasi pada DIPA Awal atau 31,4 persen dari alokasi program fisik.


"Kami sudah tunjukkan pada saat anggaran kami turun, BSPS-nya kami naikkan menjadi 31,4 persen dari alokasi program fisik. Jadi itu membuktikan bahwa kami melihat BSPS ini penting dan kami mendengarkan aspirasi dari teman-teman Komisi V DPR," kata Ara.

Dirinya menegaskan, Kementerian PKP siap memberikan porsi besar dalam program BSPS dengan catatan prosedur dan kualitasnya dijalankan dengan baik. "Jadi mungkin tantangan kita nanti prosedur dan kualitas. Karena kalau dilaksanakan dengan benar, BSPS ini sangat bermanfaat," ujar dia.

Selain program BSPS, Ara mengatakan juga menaruh prioritas alokasi anggaran pada bidang pengawasan yang dilaksanakan melalui Inspektorat Jenderal Kementerian PKP.

"Dalam 6 bulan ini kami membantu Presiden Prabowo membantu melakukan pengawasan hunian yang dibangun. Kami terus meningkatkan anggaran Itjen, dari pertama alokasi Rp9 miliar kemudian menjadi Rp14,61 miliar karena pengawasan sangat dibutuhkan. Kami juga sudah membuat layanan 911 di PKP, modusnya sama kebanyakan tidak komitmen dari pengembang," katanya.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyerahkan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis.

“Hari ini saya serahkan secara simbolis 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh,” kata Menteri PKP di sela-sela acara bertajuk “Merajut Kebersamaan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional May Day Is Kolaborasi Day” tersebut.

Adapun Menteri Ara mengatakan pihaknya menargetkan untuk memberikan 20 ribu rumah subsidi bagi buruh Indonesia.

“Tahun ini kami di Kementerian PKP mengalokasikan KPR FLPP untuk 20 ribu rumah subsidi untuk para buruh di seluruh Indonesia," ujar Ara.

Dengan memiliki rumah subsidi yang berkualitas dan harga serta cicilan KPR FLPP yang terjangkau, lanjut dia, para buruh diharapkan bisa lebih semangat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan para buruh.

Menteri PKP menyatakan, program penyediaan rumah untuk buruh ini merupakan kolaborasi serta sinergi Kementerian PKP dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI dan BP Tapera.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga optimistis bahwa Program 3 Juta Rumah bisa mendorong peningkatan perekonomian Indonesia.

Untuk itu, berbagai terobosan dan inovasi serta kolaborasi dari berbagai pihak dengan semangat gotong royong membangun serta merenovasi rumah rakyat harus dilakukan.

“Kami tahu tugas di sektor perumahan memang berat dan tentunya terobosan pembiayaan perumahan untuk berbagai segmentasi masyarakat termasuk untuk para buruh ini tentu bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Indonesia,” kata Ara.

“Adanya program rumah subsidi untuk buruh merupakan bukti konkrit bahwa pemerintah menyediakan hunian layak. Subsidi akan terus dilakukan. Kolaborasi antar-Kementerian dalam Program 3 Juta Rumah harus ditingkatkan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, tahun ini Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan sebanyak 20 ribu rumah subsidi bagi para buruh.

Lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan para buruh bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah subsidi tersebut.

“Lokasinya rumah subsidi bagi para buruh ini ada di Batang, Pasuruan, Makassar, Palembang serta tersebar di berbagai kota di Indonesia,” kata Heru.

“Para buruh yang berminat untuk memiliki rumah bersubsidi bisa memanfaatkan KPR FLPP sehingga mereka bisa mengangsur rumah dengan harga murah dan angsuran yang terjangkau,” ujarnya menambahkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyerahkan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis.

“Hari ini saya serahkan secara simbolis 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh,” kata Menteri PKP di sela-sela acara bertajuk “Merajut Kebersamaan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional May Day Is Kolaborasi Day” tersebut.

Adapun Menteri Ara mengatakan pihaknya menargetkan untuk memberikan 20 ribu rumah subsidi bagi buruh Indonesia.

“Tahun ini kami di Kementerian PKP mengalokasikan KPR FLPP untuk 20 ribu rumah subsidi untuk para buruh di seluruh Indonesia," ujar Ara.

Dengan memiliki rumah subsidi yang berkualitas dan harga serta cicilan KPR FLPP yang terjangkau, lanjut dia, para buruh diharapkan bisa lebih semangat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan para buruh.

Menteri PKP menyatakan, program penyediaan rumah untuk buruh ini merupakan kolaborasi serta sinergi Kementerian PKP dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI dan BP Tapera.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga optimistis bahwa Program 3 Juta Rumah bisa mendorong peningkatan perekonomian Indonesia.

Untuk itu, berbagai terobosan dan inovasi serta kolaborasi dari berbagai pihak dengan semangat gotong royong membangun serta merenovasi rumah rakyat harus dilakukan.

“Kami tahu tugas di sektor perumahan memang berat dan tentunya terobosan pembiayaan perumahan untuk berbagai segmentasi masyarakat termasuk untuk para buruh ini tentu bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Indonesia,” kata Ara.

“Adanya program rumah subsidi untuk buruh merupakan bukti konkrit bahwa pemerintah menyediakan hunian layak. Subsidi akan terus dilakukan. Kolaborasi antar-Kementerian dalam Program 3 Juta Rumah harus ditingkatkan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, tahun ini Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan sebanyak 20 ribu rumah subsidi bagi para buruh.

Lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan para buruh bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah subsidi tersebut.

“Lokasinya rumah subsidi bagi para buruh ini ada di Batang, Pasuruan, Makassar, Palembang serta tersebar di berbagai kota di Indonesia,” kata Heru.

“Para buruh yang berminat untuk memiliki rumah bersubsidi bisa memanfaatkan KPR FLPP sehingga mereka bisa mengangsur rumah dengan harga murah dan angsuran yang terjangkau,” ujarnya menambahkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyerahkan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis.

“Hari ini saya serahkan secara simbolis 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh,” kata Menteri PKP di sela-sela acara bertajuk “Merajut Kebersamaan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional May Day Is Kolaborasi Day” tersebut.

Adapun Menteri Ara mengatakan pihaknya menargetkan untuk memberikan 20 ribu rumah subsidi bagi buruh Indonesia.

“Tahun ini kami di Kementerian PKP mengalokasikan KPR FLPP untuk 20 ribu rumah subsidi untuk para buruh di seluruh Indonesia," ujar Ara.

Dengan memiliki rumah subsidi yang berkualitas dan harga serta cicilan KPR FLPP yang terjangkau, lanjut dia, para buruh diharapkan bisa lebih semangat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan para buruh.

Menteri PKP menyatakan, program penyediaan rumah untuk buruh ini merupakan kolaborasi serta sinergi Kementerian PKP dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI dan BP Tapera.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga optimistis bahwa Program 3 Juta Rumah bisa mendorong peningkatan perekonomian Indonesia.

Untuk itu, berbagai terobosan dan inovasi serta kolaborasi dari berbagai pihak dengan semangat gotong royong membangun serta merenovasi rumah rakyat harus dilakukan.

“Kami tahu tugas di sektor perumahan memang berat dan tentunya terobosan pembiayaan perumahan untuk berbagai segmentasi masyarakat termasuk untuk para buruh ini tentu bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Indonesia,” kata Ara.

“Adanya program rumah subsidi untuk buruh merupakan bukti konkrit bahwa pemerintah menyediakan hunian layak. Subsidi akan terus dilakukan. Kolaborasi antar-Kementerian dalam Program 3 Juta Rumah harus ditingkatkan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, tahun ini Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan sebanyak 20 ribu rumah subsidi bagi para buruh.

Lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan para buruh bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah subsidi tersebut.

“Lokasinya rumah subsidi bagi para buruh ini ada di Batang, Pasuruan, Makassar, Palembang serta tersebar di berbagai kota di Indonesia,” kata Heru.

“Para buruh yang berminat untuk memiliki rumah bersubsidi bisa memanfaatkan KPR FLPP sehingga mereka bisa mengangsur rumah dengan harga murah dan angsuran yang terjangkau,” ujarnya menambahkan.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 35 Bandung terpaksa dihentikan sementara.

Keputusan ini diambil pihak sekolah setelah ratusan siswa mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan dari program tersebut pada Selasa (29/4/2025).

Selain siswa, dua orang guru juga dilaporkan mengalami gejala serupa.

Kronologi Kejadian Keracunan MBG di SMP Negeri 35 Bandung

Peristiwa keracunan MBG ini terjadi di SMP Negeri 35 Bandung yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.

Kasus ini mencuat ketika pada Rabu pagi (30/4/2025), pihak sekolah menerima laporan dari orangtua siswa mengenai sejumlah anak yang mengalami gejala mual, muntah, dan diare.

Jumlah yang semula hanya beberapa orang, dengan cepat bertambah menjadi 342 siswa dan dua guru yang juga mengalami keluhan serupa.

Menurut Ganjar Sulandiana, Humas SMP Negeri 35 Bandung, makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan adalah menu MBG yang disajikan pada hari sebelumnya.

"Rabu Pagi ada laporan beberapa anak yang mengalami gejala diare, tapi setelah dikonfirmasi terus ternyata jumlah yang mengalami diare cukup banyak," kata Ganjar kepada awak media pada Kamis (1/5/2025).

Ganjar menambahkan, program MBG di sekolah tersebut telah berjalan selama sekitar tiga bulan dan selama ini tidak pernah mengalami masalah.

Namun, setelah kejadian ini, program MBG dihentikan sementara waktu, tanpa disebutkan berapa lama.

"Sejak kemarin untuk sementara dihentikan dulu. Nggak tahu lamanya berapa hari," jelas Ganjar.

Terkait kondisi korban, Ganjar menegaskan bahwa tidak ada siswa yang sampai harus dirawat inap, namun sejumlah siswa memang membutuhkan penanganan medis di fasilitas kesehatan.

"Tidak ada yang dirawat, tidak ada sampai yang dirawat, hanya beberapa orang yang harus berobat ke pusat kesehatan dan tidak dirawat," jelasnya.

Dugaan Penyebab: Menu Tidak Segar dan Kurang Layak Konsumsi

Berdasarkan keterangan pihak sekolah dan siswa, menu yang disajikan saat itu terdiri dari sayur, ikan kakap, tempe barbeque, makaroni, dan sepotong buah melon.

Salah satu siswi Kelas 8 B, Marsya Adeli Putri (14) mengungkapkan bahwa menu MBG disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Coblong sekitar pukul 11.00 WIB.

Ia mengaku mencium aroma tidak sedap dari makanan yang diterimanya.

"Makan makaroninya cuma dikit karena bau. Sayurnya juga bau. Bau asem," ujar Marsya.

Marsya juga mengeluhkan kondisi wadah makanan yang tampak tidak bersih dan lengket.

Setelah mengonsumsi makanan tersebut, sore harinya ia mengalami mual dan diare yang berlangsung hingga hari berikutnya.

"Sore berak enam kali di rumah, terus besoknya di sekolah berak tiga kali," ujarnya.

Hal serupa juga dialami oleh Muhammad Ramadhan (13), siswa Kelas 7 C yang mengalami mual dan diare pada malam hari setelah mengonsumsi makanan MBG.

"Malamnya mual, berak-berak," katanya.

Sekolah dan Pemerintah Setempat Lakukan Tindak Lanjut

Usai menerima laporan, pihak sekolah segera berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyelidiki penyebab keracunan.

Sekolah juga berjanji akan melakukan sosialisasi kepada siswa agar lebih waspada sebelum mengonsumsi makanan.

"Nanti sebelum dimakan siswa akan ngecek lagi apakah menunya masih segar atau tidak. Apakah berbau atau tidak," kata Ganjar.

Sementara itu, Camat Coblong, Krinda, menyebut telah melakukan koordinasi dengan Koramil, Polsek, dan Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Ia memastikan bahwa aparat dari Danramil dan Kapolsek telah turun langsung ke lokasi sekolah untuk memantau kondisi siswa.

"Kemarin ada Danramil, Kapolsek ke lokasi juga sudah pantau kondisi siswa," kata Krinda.

Harapan dari Siswa untuk Evaluasi Menu MBG

Meski kejadian ini adalah yang pertama kalinya di sekolah tersebut, menurut Marsya, sebelumnya memang sempat ada beberapa menu MBG yang dinilai tidak layak konsumsi.

"Kadang juga ada satu menu nggak bisa ke makan," ujarnya.

Sementara, terkait kejadian yang menimpanya, Ramadhan berharap agar penyedia makanan lebih berhati-hati ke depannya, mengingat sebelumnya program MBG sempat berjalan baik.

"Semoga bisa lebih baik, sebelumnya baik aja," pungkasnya.

Sumber:
bandung.kompas.com
regional.kompas.com
regional.kompas.com

KOMPAS.com - Tips memilih pengembang perumahan yang terpercaya perlu diketahui masyarakat yang berencana membeli rumah.

Pasalnya, sebelum memutuskan membeli rumah, masyarakat juga perlu memeriksa dengan cermat latar belakang atau profil pengembangnya.

Hal itu berguna untuk memastikan kualitas produk dan layanan pengembang agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Dikutip dari unggahan akun Instagram Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Selasa (29/4/2025), pengembang rumah bukan cuma harus ramah di brosur, tapi juga harus terpercaya.

Berikut empat tips memilih pengembang perumahan yang terpercaya:

1. Terdaftar di Asosiasi Pengembang yang Terakreditasi

Masyarakat bisa mengakses sistem informasi ini melalui laman sireng.pkp.go.id untuk mencari data asosiasi pengembang perumahan dan pengembang perumahan yang terdaftar serta diakui oleh pemerintah.

2. Lihat Kualifikasinya

Dalam hal ini, masyarakat perlu melihat apakah pengembang perumahan yang dipilih berkualifikasi kecil, menengah, atau besar. Klasifikasi itu berdasarkan aset dan sumber daya manusianya.

Semakin besar skala proyek perumahannya, seharusnya kualifikasi pengembang sudah termasuk menengah atau besar.

3. Cek Legalitas Proyek

Masyarakat harus memastikan bahwa proyek perumahan telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Hak Milik (SHM), dan sertifikat tanah yang sah.

Hal-hal tersebut menjadi penting karena legalitas merupakan tanggung jawab pengembang, bukan bonus.

Selain itu, pelaku pembangunan yang melakukan pemasaran juga harus memastikan peruntukan ruang, kepastian hak atas tanah, perizinan pembangunan perumahan, dan jaminan atas pembangunan rumahnya.

4. Cek Jejak dan Laporannya

Pengembang perumahan yang memiliki Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) wajib lapor kegiatan usahanya setiap tahun. Masyarakat bisa menanyakan atau memeriksa hal tersebut melalui asosiasi pengembang atau instansi daerah.

Jakarta -

Pada peringatan Hari Buruh ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) secara simbolis menyerahkan 13 kunci rumah subsidi untuk buruh. Sebanyak 100 unit rumah disalurkan hari ini.

Ara menyatakan penyerahan kunci ini merupakan kali ketiga bekerja sama dengan kementerian. Pihaknya sudah menyalurkan rumah subsidi untuk guru, tenaga kesehatan, dan kali ini untuk buruh.

"Hari ini buruh adalah komponen yang sangat penting yang ketiga mendapatkan rumah subsidi dari program Presiden Prabowo (Subianto)," ujar Ara di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).

Hal itu disampaikan dalam acara Mayday 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain 13 buruh yang menerima kunci, ada 87 unit rumah yang juga disalurkan kepada buruh hari ini.

"Hari ini buat tenaga kerja, buat buruh 100 rumah ya subsidi. Kemudian tanggal 6 (Mei 2025) buat teman-teman media wartawan ya tanggal 6, Tanggal 8 (Mei 2025) buat tenaga migran," kata Ara kepada awak media.

Ia menegaskan negara hadir dengan menyediakan rumah subsidi untuk masyarakat. Pihaknya akan terus menyediakan rumah untuk buruh sebanyak 20 ribu unit tahun ini.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho membenarkan rumah subsidi untuk buruh tersebar di sejumlah wilayah.

"Di sini ya (Jabodetabek). Kemudian ada juga yang di Batang, ada yang di Pasuruan. Kemudian ada yang di Makassar, Palembang," ucap Heru.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menyediakan 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh. Sebanyak 100 unit rumah akan diserahkan pada awal Mei 2025.

Penyediaan rumah subsidi tersebut ditandai oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruara Sirait (Ara) menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

"Jadi negara hadir untuk buruh dan tenaga kerja hari ini, pemerintah Presiden Prabowo bantu buruh minimal 20.000 rumah subsidi," katanya dalam acara penandatangan MoU rumah subsidi untuk buruh di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

Ara mengatakan akan ada penyerahan 100 unit rumah subsidi kepada buruh pada 1 Mei 2025. Hari tersebut dipilih karena bertepatan dengan Hari Buruh.

Adapun lokasinya masih akan ditetapkan lebih lanjut baik dari pihak Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Kementerian Ketenagakerjaan.

"1 Mei (serah terima) 100 rumah, titiknya di sekitar Jakarta, nanti bisa ada 3-4 titik," ungkap Ara.

(dhw/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Target ambisius pemerintah untuk merealisasikan pembangunan 3 juta rumah per tahun kembali menjadi sorotan.

Kritikan muncul seiring dengan angka realisasi yang disebut Kompas.com masih jauh dari harapan, bahkan di bawah 5 persen dari target yang ditetapkan.

Menanggapi hal ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan optimismenya bahwa target tersebut akan tercapai melalui sinergi yang kuat antar berbagai pihak dan terobosan-terobosan yang sedang diupayakan.

Pernyataan optimistis ini disampaikan Ara dalam acara penyerahan 100 unit rumah subsidi kepada pekerja atau buruh yang diselenggarakan pada Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2025, di Jakarta.

"Ini berkat dukungan dari BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kerja keras Pak Heru, dan teman-teman kami dari Komisi 5 DPR RI, termasuk Bapak Wakil Ketua Pak Iwan dari Fraksi Gerindra, yang banyak mendukung kami untuk benar-benar program ini sampai ke rakyat," ujar Ara.

Adapun 100 unit rumah untuk buruh ini tersebar di berbagai lokasi, termasuk di sekitar Jakarta, Batang, Pasuruan, Makassar, dan Palembang.

Pemilihan tanggal 1 Mei sebagai momen penyerahan kunci secara simbolis ini memiliki makna tersendiri.

Mengenakan kemeja merah putih, Ara menegaskan bahwa Kementerian PKP ingin menunjukkan kehadiran negara bagi para pekerja, sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk hadir bagi buruh, petani, nelayan, wartawan, tenaga migran, dan rakyat kecil.

"Kami menghargai Presiden Prabowo dengan memberikan bukti konkret bahwa negara hadir dengan memberikan rumah subsidi hari ini. Dan akan terus kita sampaikan, tahun ini target kami 20.000 unit untuk buruh," tegasnya.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa mekanisme pembelian rumah subsidi untuk buruh ini sama dengan mekanisme untuk guru, yang berarti sudah siap.

Realisasi 157.000 Unit

Terkait dengan target 3 juta rumah yang dicanangkan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengakui angka realisasi 157.000 unit, terhitung sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024 hingga hari ini memang masih kurang dari 5 persen dari total target.

"Oh, kami kan menjadi bagian dari itu ya, terus kami upayakanlah ya," kata Heru.

Ara menimpali, "Kami optimistis, mungkin kalau Kompas tidak optimistis tidak apa-apa. Kalau kami optimistus, Presiden Prabowo juga pertumbuhannya 8 persen. Tentu kami harus bekerja optimistis. Kami tahu ini berat, tapi kami bersemangat melakukan terobosan-terobosan".

Ara mengungkapkan Kementerian PKP melakukan berbagai terobosan dalam hal pembiayaan, termasuk dukungan dari BP Tapera, Bank Indonesia, dan koordinasi dengan Presiden serta Menteri Keuangan.

"Kami tahu targetnya berat, tapi kami mungkin beda dengan Kompas yang tidak optimistis," ujarnya sambil berlalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Target ambisius pemerintah untuk merealisasikan pembangunan 3 juta rumah per tahun kembali menjadi sorotan.

Kritikan muncul seiring dengan angka realisasi yang disebut Kompas.com masih jauh dari harapan, bahkan di bawah 5 persen dari target yang ditetapkan.

Menanggapi hal ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan optimismenya bahwa target tersebut akan tercapai melalui sinergi yang kuat antar berbagai pihak dan terobosan-terobosan yang sedang diupayakan.

Pernyataan optimistis ini disampaikan Ara dalam acara penyerahan 100 unit rumah subsidi kepada pekerja atau buruh yang diselenggarakan pada Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2025, di Jakarta.

"Ini berkat dukungan dari BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kerja keras Pak Heru, dan teman-teman kami dari Komisi 5 DPR RI, termasuk Bapak Wakil Ketua Pak Iwan dari Fraksi Gerindra, yang banyak mendukung kami untuk benar-benar program ini sampai ke rakyat," ujar Ara.

Adapun 100 unit rumah untuk buruh ini tersebar di berbagai lokasi, termasuk di sekitar Jakarta, Batang, Pasuruan, Makassar, dan Palembang.

Pemilihan tanggal 1 Mei sebagai momen penyerahan kunci secara simbolis ini memiliki makna tersendiri.

Mengenakan kemeja merah putih, Ara menegaskan bahwa Kementerian PKP ingin menunjukkan kehadiran negara bagi para pekerja, sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk hadir bagi buruh, petani, nelayan, wartawan, tenaga migran, dan rakyat kecil.

"Kami menghargai Presiden Prabowo dengan memberikan bukti konkret bahwa negara hadir dengan memberikan rumah subsidi hari ini. Dan akan terus kita sampaikan, tahun ini target kami 20.000 unit untuk buruh," tegasnya.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa mekanisme pembelian rumah subsidi untuk buruh ini sama dengan mekanisme untuk guru, yang berarti sudah siap.

Realisasi 157.000 Unit

Terkait dengan target 3 juta rumah yang dicanangkan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengakui angka realisasi 157.000 unit, terhitung sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024 hingga hari ini memang masih kurang dari 5 persen dari total target.

"Oh, kami kan menjadi bagian dari itu ya, terus kami upayakanlah ya," kata Heru.

Ara menimpali, "Kami optimistis, mungkin kalau Kompas tidak optimistis tidak apa-apa. Kalau kami optimistus, Presiden Prabowo juga pertumbuhannya 8 persen. Tentu kami harus bekerja optimistis. Kami tahu ini berat, tapi kami bersemangat melakukan terobosan-terobosan".

Ara mengungkapkan Kementerian PKP melakukan berbagai terobosan dalam hal pembiayaan, termasuk dukungan dari BP Tapera, Bank Indonesia, dan koordinasi dengan Presiden serta Menteri Keuangan.

"Kami tahu targetnya berat, tapi kami mungkin beda dengan Kompas yang tidak optimistis," ujarnya sambil berlalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam semangat memperingati Hari Buruh Internasional, pemerintah menyerahkan 100 rumah subsidi kepada para buruh sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Penyerahan kunci secara simbolis ini berlangsung di Jakarta, dengan lokasi rumah tersebar di Batang, Pasuruan, Makassar, dan Palembang.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa penyerahan rumah subsidi ini adalah wujud komitmen pemerintah untuk hadir bagi rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, wartawan, dan tenaga migran.

“Saya sengaja pakai baju merah putih. Supaya merah putih hadir buat buruh. Presiden Prabowo sampaikan kita harus hadir, negara harus hadir untuk rakyat kecil,” ujar Ara menjawab Kpmpas.com, Kamis (1/5/2025).

Penyerahan 100 unit rumah ini menjadi bagian dari target ambisius pemerintah untuk menyediakan 20.000 unit rumah subsidi khusus untuk buruh pada tahun 2025.

Hingga kini, sejak 20 Oktober 2024 (pelantikan Presiden Prabowo) sampai 1 Mei 2025, pemerintah telah merealisasikan 157.000 rumah subsidi atau sekitar 5 persen dari target tahunan 3 juta rumah.

“Kami optimistis, meski targetnya berat. Kami tahu tantangannya, tapi kami bersemangat melakukan terobosan,” tambah Ara menanggapi skeptisisme beberapa pihak.

Dukungan Tapera dan Sinergi Lintas Sektor

Menurut Ara, keberhasilan acara ini tidak lepas dari kerja keras Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), khususnya di bawah arahan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.

“Ini berkat dukungan dari TAPERA, Pak Heru yang kerja keras, dan teman-teman kami dari Komisi 5, terutama Wakil Ketua Pak Iwan dari Fraksi Gerindra,” ungkap Ara.

Ia juga menyoroti sinergi dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian, untuk memastikan rumah subsidi menjangkau berbagai kelompok masyarakat.

Demikian halnya dengan mekanisme pembiayaan rumah subsidi, melibatkan koordinasi antara BP Tapera, bank penyalur, dan pengembang perumahan.

“Semua mekanisme sudah siap. Ada banknya, ada pengembangnya, dan ini sudah kami kerjakan sejak awal,” jelas Ara.

Program ini juga mendapat dukungan pembiayaan dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui terobosan nyata.

JAKARTA - Menteri PKP Maruar Sirait (tengah) menyampaikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025). Rapat tersebut membahas APBN Program Tahun Anggaran 2025 (pagu sebelum dan setelah efisiensi) dan rencana kerja Kementerian PKP.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) buka-bukaan menyebut belum ada investasi pada Program 3 Juta Rumah yang terealisasi hingga saat ini.

Dia mengaku, meskipun telah mengantongi komitmen investasi dari sejumlah negara, belum ada satupun investasi yang konkret bakal mendukung pembangunan Program 3 Juta Rumah.

“Kami harus bekerja juga, mencari investasi. Kalau [ditanya] belum ada yang berhasil Pak? Saya akui, belum ada yang berhasil. Jadi belum ada yang berhasil, konkret belum, itu kalau mau jujur apa adanya,” tegasnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4/2025).

Namun demikian, Maruarar berkomitmen untuk mendorong realisasi investasi dalam waktu dekat.

Dia juga menegaskan bakal terus mencari peluang investasi dari sejumlah negara. Terakhir, dia mengaku bakal terus melobi Qatar untuk dapat merealisasikan komitmen investasinya dalam waktu dekat.

“Kita berusaha Pak. Tapi maaf, mungkin belum sesuai. Saya mau menyampaikan bahwa kami tetap optimistis sebagai anak buahnya presiden,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah juga sempat mengaku bahwa Program 3 Juta Rumah belum akan bisa terealisasi optimal pada tahun pertama Presiden Prabowo Subianto menjabat.

Fahri menjelaskan, anggaran menjadi faktor utama yang masih mengganjal. Pasalnya, pagu anggaran Kementerian PKP saat ini masih dibentuk oleh masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Karena keterbatasan anggaran itu, Fahri menyebut pada tahun ini pihaknya masih menjalankan program perumahan existing seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).