REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Farisa Bakti Persada menargetkan dapat menyalurkan makanan bergizi gratis kepada 4.025 siswa di Kabupaten Bandung Barat. Para siswa tersebut berasal dari sembilan sekolah tingkat PAUD , Madrasah Ibtidaiyah, SD hingga dengan siswa SMP termasuk ibu menyusui dan ibu hamil.

Ketua Yayasan Farisa Bakti Persada Miftah Farid mengatakan telah mempersiapkan pendirian dapur SPPG di Komplek Permata Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Mereka akan memulai menyalurkan makanan bergizi gratis kepada siswa pada bulan Maret.

"Dapur SPPG nanti akan memenuhi kebutuhan makanan bergizi gratis siswa di wilayah Ngamprah, Bandung Barat, 4.025 siswa," ucap dia bersama pembina Yayasan Yahya Abdul Azis, Sabtu (22/2/2025).

Ia menyebut pelaksanaan penyaluran makanan bergizi gratis akan mulai dilakukan pada Maret atau saat bulan puasa Ramadhan. Pihaknya pun telah menunjuk tim pelaksana percepatan pelaksanaan program makanan bergizi gratis.

Sementara itu, Yoga Budi Permana tim pelaksana makan bergizi gratis mengatakan pihaknya telah memenuhi syarat pendirian SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Selain itu, telah dilakukan survei dua kali pada Januari lalu dan telah terverifikasi.

"Kesiapan kita saat ini sudah mencapai 90 persen terkait proses persyaratan administrasi yang ditetapkan Badan Gizi Nasional," ungkap dia bersama tim Akbar Ginanjar.

Pihaknya saat ini fokus mempersiapkan peralatan penunjang pelaksanaan penyiapan makanan bergizi gratis. Ia berharap kehadiran SPPG di wilayah Bandung Barat tersebut dapat membantu pemerintah dalam program makan bergizi gratis.

"Kami memohon dukungannya oleh semua pihak dan insyaallah pelaksanaan ini dapat berjalan sesuai target yang kami harapkan," ungkap dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menerbitkan surat utang untuk pembiayaan program 3 juta rumah. Ekonom menilai SBN Perumahan tersebut akan menarik minat para investor.

Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menjelaskan saat ini pasar global sedang kekurangan penawaran surat berharga. Alasannya, banyak surat berharga yang akan jatuh tempo pada tahun ini.

Apalagi, sambungnya, bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve alias The Fed masih cenderung akan menahan suku bunga. Akibatnya, pemerintah di berbagai dunia harus lebih selektif menerbitkan surat berharga di tengah suku bunga yang tinggi.

"Kesempatan dan momentum untuk dollar denominated bond [obligasi berdenominasi dolar AS] atau samurai bond jadi make sense [masuk akal]," ujar Banjaran kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).

Dia pun menyambut positif apabila memang pemerintah ingin menerbitkan SBN Perumahan. Hanya saja, dia menilai pemerintah tidak punya ruang yang besar.

Bagaimanapun, lanjutnya, ruang fiskal pemerintah sempit. UU No. 17/2003 mengatur defisit anggaran sebesar maksimal sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam satu tahun anggaran dan total utang pemerintah tidak boleh lebih dari 60% dari PDB.

Sebagai perbandingan, defisit anggaran mencapai 2,29% pada 2024. Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 39,36% pada 2024.

Oleh sebab itu, Banjaran menilai pemerintah bisa mengembangkan skema pembiayaan lain. Menurutnya, penerbitan SBN Perumahan saja tidak akan cukup.

"Mungkin perlu dikembangkan pola lain. Selain KPBU [Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha], ada DIRE [Dana Investasi Real Estat] misalnya," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

Saat ini, pemerintah sudah memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk FLPP. Hanya saja, Kementerian PKP mempunyai target hingga tiga juta rumah per tahun—bukan cuma 220.000.

"Kami akan terus mengembangkan berbagai kreativitas financing [pembiayaan] bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif," jelas Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA — Belakangan pemerintah memutar otak untuk mencari pembiayaan program 3 juta rumah. Salah satu jalan yang ingin ditempuh pemerintah yaitu penerbitan surat berharga negara atau SBN Perumahan.

Kendati demikian, jalan tersebut berpotensi memperlebar defisit APBN, apabila SBN Perumahan merupakan penambahan di luar rencana penerbitan senilai Rp642,56 triliun.

Padahal, Pasal 12 ayat (3) UU No. 17/2003 mengatur defisit anggaran maksimal sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara dalam APBN 2025, defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53% atau senilai Rp616,2 triliun.

Oleh sebab itu, Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menilai pemerintah tidak punya ruang yang lebar, jika ingin menerbitkan SBN Perumahan.

Banjaran mendorong pemerintah mengembangkan skema pembiayaan lain. Menurutnya, penerbitan SBN Perumahan saja tidak akan cukup.

"Mungkin perlu dikembangkan pola lain. Selain KPBU [Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha], ada DIRE [Dana Investasi Real Estat] misalnya," jelasnya kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).

KPBU sendiri merujuk skema pembiayaan di mana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta, biasanya untuk membangun dan mengelola infrastruktur atau layanan publik.

Sementara itu, DIRE merupakan bentuk investasi kolektif yang memungkinkan investor memiliki kepemilikan tidak langsung atas aset properti melalui pasar modal. Investasi DIRE bisa berbasis ekuitas maupun berbasis utang.

Sebaliknya, Banjaran tidak heran apabila pemerintah berencana menerbitkan SBN Perumahan. Menurutnya, SBN Perumahan akan menarik minat para investor.

Banjaran menjelaskan saat ini pasar global sedang kekurangan penawaran surat berharga. Alasannya, banyak surat berharga yang akan jatuh tempo pada tahun ini.

Apalagi, sambungnya, bank sentral Amerika Serikat/Federal Reserve alias The Fed masih cenderung akan menahan suku bunga. Akibatnya, pemerintah di berbagai dunia harus lebih selektif menerbitkan surat berharga di tengah suku bunga yang tinggi.

"Kesempatan dan momentum untuk dollar denominated bond [obligasi berdenominasi dolar AS] atau samurai bond jadi make sense [masuk akal]," ujar Banjaran.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

Saat ini, pemerintah sudah memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk FLPP. Hanya saja, Kementerian PKP mempunyai target hingga tiga juta rumah per tahun—bukan cuma 220.000.

"Kami akan terus mengembangkan berbagai kreativitas financing [pembiayaan] bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif," jelas Sri Mulyani.

Pontianak (ANTARA) - Permintaan rumah layak huni setiap tahunnya di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat, terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk.

Jumlah penduduk di Provinsi Kalbar pada 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 6,55 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,28 persen per tahun. Sementara berdasarkan data Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, hingga saat ini backlog rumah atau rumah yang harusnya dibangun untuk memenuhi kebutuhan sudah mencapai 13.000 unit untuk 14 kabupaten atau kota di Provinsi Kalbar.

Kebutuhan rumah layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di Kalbar didominasi di kawasan perkotaan karena ada perpindahan penduduk untuk bekerja, belajar, berusaha serta lainnya.

Terjadinya backlog 13.000 perumahan di Provinsi Kalbar tersebut bukan hanya terjadi karena ketidakmampuan pengembang dalam membangun rumah, namun karena kuota program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi yang masih terbatas. Pada sisi lainn, permintaan rumah tertinggi masih didominasi rumah subsidi.

Dengan persoalan yang ada, program tiga juta rumah yang tengah digalakkan pemerintah sebagai wujud dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, diharapkan dapat menjadi jawaban adanya rumah murah dan layak huni bagi masyarakat.

Hadirnya program tersebut juga bisa menjadi langkah signifikan dalam mengurangi defisit perumahan atau menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat ekonomi bawah serta memperbaiki kesejahteraan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Program tiga juta rumah menyasar individu yang sudah berkeluarga namun berpenghasilan di bawah Rp8 juta atau Rp7 juta per bulan untuk yang belum berkeluarga. Selain itu, calon penerima KPR subsidi merupakan orang yang belum pernah menerima subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah.

Dengan kuota rumah subsidi yang semakin besar, tenor kredit mencapai 20 tahun dan kemudahan dalam banyak hal, program KPR subsidi tiga juta rumah dapat menjadi angin segar bagi MBR untuk memiliki rumah layak huni.

Mimpi pasangan muda

Memiliki rumah sendiri adalah impian dari setiap pasangan muda untuk membangun bahtera rumah tangga yang mandiri dan berdikari.

Impian tersebut bagi sebagian atau bahkan mayoritas pasangan muda tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mereka baru merintis kerja atau usaha.

Pasangan Rara - Ridwan contohnya. Sebelum memiliki rumah impian harus menguatkan tekad dan mimpi.

Dengan hadirnya program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi yang digelontorkan pemerintah dan lebih progresif dari sejuta rumah kini menjadi program tiga juta rumah, membuat pasangan muda bisa mengakses kepemilikan rumah subsidi tersebut.

Bank Tabungan Negara (BTN) menjadi di antara penyalur KPR subsidi dengan kemudahan layanan dan jaringan yang luas. Melalui KPR BTN akhirnya Rara - Ridwan bisa memiliki rumah impian.

Ridwan menceritakan dengan uang muka Rp5 juta dan tenor kredit bisa mencapai 20 tahun dari KPR BTN membuatnya mampu dan berani untuk membeli rumah tipe 36 di Parit Gaduh, Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Menurutnya, tanpa ada KPR subsidi dari pemerintah sulit baginya memiliki rumah bagi pasangan muda seperti dia. Tanpa KPR subsidi bisa jadi dia harus mengontrak rumah, sewa rumah, atau bahkan menumpang di rumah orang tua atau mertua, karena pendapatan yang pas - pasan.

"Tanpa KPR BTN, mungkin mimpi memiliki rumah hanya sekadar impian. Namun, alhamdulillah ada program subsidi rumah dari pemerintah, kami dan mungkin pasangan muda lainnya bisa memiliki rumah yang layak huni untuk merintis rumah tangga," ujarnya saat ditemui Kubu Raya

Mengambil rumah melalui skema KPR subsidi BTN oleh Rara dan Ridwan menjadi langkah awal pasangan muda tersebut untuk mengarungi hidup lebih baik karena kebutuhan dasar yakni papan sudah terpenuhi.

Semangat membangun

Pengembang perumahan Kota Raya, Mansur mengaku dengan adanya program tiga juta rumah menjadi lebih semangat untuk membangun rumah subsidi, karena banyak dukungan dan kemudahan perizinan, restribusi serta lainnya. Bahkan ada yang gratis untuk percepatan realisasi program tersebut.

Menurut dia, program yang dicanangkan menjadi langkah baik untuk mengatasi backlog perumahan yang saat ini mencapai 12 juta di Indonesia dan 13.000 di Kalbar. Pada 2024 kuota rumah subsidi di Kalbar hanya 166.000 unit. Kuota tersebut ludes hingga Juni 2024. Sedangkan pada 2025 kuota rumah subsidi di Kalbar 220.000 unit dan diprediksikan habis hingga Oktober 2025.

Selaku pengembang dia menilai perlu komitmen bersama dan kolaborasi agar sejumlah tantangan program tiga juta rumah di Kalbar bisa diselesaikan. Tantangan itu di antaranya pasokan listrik, perizinan dan kemudahan dalam layanan perbankan.

"Tapi kami yakin dengan ambisi pemerintah untuk memulai program tiga juta rumah suatu langkah yang perlu diapresiasi demi keberlangsungan layak hidup masyarakat banyak yang lebih baik. Pengembang mendukung ini dan siap berkolaborasi," ucapnya

REI Kalbar mendukung

Pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Kalbar siap menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah subsidi untuk MBR.

Dukungan yang ada sejalan dengan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang program tiga juta rumah. Adanya SKB tiga menteri tersebut sebagai upaya pemerintah yang melibatkan pengembang properti untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui skema rumah subsidi.

"DPD REI Kalbar siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam merealisasikan target tersebut, khususnya di wilayah Kalbar," ujar Ketua REI Kalbar, Baharudin.

Dalam SKB tiga menteri yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri menjelaskan tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.

Kemudian, ada pembebasan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk MBR dan percepatan penerbitan PBG untuk perumahan subsidi khusus untuk MBR .

Program tiga juta rumah kali ini benar- benar memberikan kemudahan MBR dalam memiliki rumah yang layak huni.

Dengan SK tiga menteri tersebut diharapkan kuota rumah subsidi untuk Kalbar bertambah. Pada 2023 , untuk REI Kalbar ada 6.000-an unit dan 2024 turun menjadi 5.000-an unit.

Saat ini ada 2.000 calon pembeli dari MBR yang tidak bisa akad karena kuota subsidi sudah habis. Untuk program tiga juta rumah ini, harapannya kuota bertambah.

Tidak kalah penting, perlu perubahan aturan syarat MBR yang bisa membeli rumah subsidi di mana sebelumnya gaji di bawah Rp8 juta.

"Kita harap bisa dinaikkan batas gaji maksimal MBR yakni antara Rp12 juta hingga Rp15 juta. Kalau batas maksimal Rp8 juta suami istri itu terlalu kecil," ucapnya.

KPR BTN

BTN selaku bank penyalur kredit perumahan bersubsidi berkomitmen untuk menyukseskan program yang sangat membantu MBR tersebut.

BTN memiliki peran sentral dalam mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. BTN berkomitmen penuh untuk menyediakan akses KPR subsidi bagi MBR termasuk kelompok pekerja informal.

Sebagai bank yang memiliki fokus utama pada pembiayaan perumahan, BTN terus berupaya memastikan bahwa program ini dapat diakses secara merata dan tepat sasaran sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait langkah atau kemudahan bagi MBR untuk KPR, BTN telah menyiapkan berbagai strategis seperti proses pengajuan kredit yang lebih cepat dan sederhana dengan persyaratan yang mudah dipenuhi. Kemudian ada layanan khusus melalui Web BTN Properti dan BTN Mobile atau yang saat ini disebut Bale by btn untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan mengajukan KPR.

Selanjutnya, ada inovasi layanan digital seperti BTN Property Online dan BTN Mobile Apps yang memungkinkan nasabah melakukan pengajuan KPR secara mandiri. Tidak kalah penting program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan manfaat KPR subsidi digalakkan.

"BTN juga terus berinovasi dengan menyediakan produk-produk KPR yang disesuaikan dengan kebutuhan MBR, termasuk fleksibilitas dalam pembayaran dan suku bunga yang terjangkau," kata Deputi Bisnis BTN Area Kalbar, Dafit Prabowo.

Terkait target penyaluran KPR subsidi di Kalbar pada 2025, BTN menargetkan penyaluran KPR sebesar 5.500 unit. Target itu sejalan dengan komitmen BTN untuk mendukung program pemerintah dalam menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kalbar.

Pada tahun sebelumnya yakni 2024, BTN telah berhasil merealisasikan penyaluran KPR subsidi di Kalbar sebesar 3.550 unit. Kembali, capaian tersebut menjadi bukti nyata dari komitmen BTN dalam mendukung program tiga juta rumah serta meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut.

Kolaborasi BTN dengan mitra untuk untuk percepatan realisasi program tiga juta rumah di Kalbar menjadi kunci. Untuk itu lah

BTN terus menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai mitra, termasuk pengembang perumahan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, untuk mempercepat realisasi program tersebut. Beberapa bentuk kolaborasi yang dilakukan antara lain kerjasama dengan pengembang perumahan untuk menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria KPR subsidi.

Selanjutnya sinergi dengan pemerintah daerah dalam hal sosialisasi dan pendataan calon penerima KPR subsidi dan pelibatan lembaga keuangan non-bank dan asosiasi properti maupun asosiasi lainnya untuk memperluas jangkauan program.

BTN berupaya memastikan bahwa program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Kalbar. BTN berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya bagi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan program perumahan yang inklusif dan berkelanjutan,.

Hapus BPHTB

Untuk mendukung program perumahan ini, Pemerintah Kota Pontianak menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rumah bersubsidi.

Pemkot Kalbar siap mengikuti aturan dari pemerintah pusat untuk menghapus BPHTB dan PBG bagi MBR. Langkah itu diambil untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan memastikan kebijakan pusat berjalan dengan baik di tingkat daerah.

Penghapusan atas kebijakan diberlakukan yang ada khusus untuk rumah bersubsidi. Sementara itu untuk rumah mewah dan menengah ke atas tetap harus membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya kebijakan penghapusan BPHTB dan PBG bagi rumah bersubsidi ini, Pemkot Pontianak berharap dapat mendukung program perumahan subsidi yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat.

Semoga ribuan atau bahkan jutaan pasangan muda, MBR atau masyarakat lainnya di seluruh pelosok negeri, dapat menikmati program pengadaan tiga juta rumah ini.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Badan usaha milik negara di bawah Kementerian Keuangan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) alias SMF membukukan laba bersih Rp539,83 miliar sepanjang 2024, naik double digit dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Melansir laporan keuangan yang dirilis di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Minggu (23/2/2025), perseroan mencatatkan total pendapatan sebesar Rp2,86 triliun atau meningkat 37,52% secara tahunan (year on year/YoY).

Capaian itu dikontribusikan oleh pendapatan bunga dan pendapatan syariah senilai Rp2,85 triliun, tumbuh dari tahun sebelumnya yakni Rp2,07 triliun.

Sejalan dengan kenaikan pendapatan, beban perusahaan meningkat 46,03% YoY menjadi Rp2,2 triliun. Penyumbang beban terbesar SMF berasal dari beban bunga yang melonjak dari Rp1,29 triliun menjadi Rp1,99 triliun.

Dengan perolehan itu, SMF menorehkan laba sebelum beban pajak final dan dan beban pajak penghasilan sebesar Rp667,31 miliar atau masih naik 15,35% YoY.

Setelah diakumulasikan dengan beban lainnya, entitas special mission vehicle di sektor pembiayaan perumahan ini meraih laba bersih Rp539,83 miliar pada 2024. Perolehan tersebut meningkat 15,94% YoY dari sebelumnya Rp465,61 miliar.

Di sisi lain, SMF mencatatkan total aset sebesar Rp58,13 triliun pada 2024. Nilai ini terdiri atas liabilitas yang sebesar Rp36,40 triliun, meningkat 34,31% YoY. Adapun ekuitas perseroan mencapai Rp20,55 triliun atau tumbuh 12,77% YoY.

Saldo kas dan setara kas perusahaan sampai dengan akhir 2024 berada di angka Rp5,01 triliun, melonjak hingga 73,61% YoY dari sebelumnya Rp2,88 triliun.

Dalam catatan Bisnis sebelumnya, SMF baru saja menerbitkan Obligasi dan Sukuk Musyarakah Berkelanjutan dengan total nilai Rp1,06 triliun pada awal Februari 2025.

SMF menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VII Tahap VIII 2025 senilai Rp704,92 miliar, yang dijamin secara kesanggupan penuh dan diterbitkan tanpa warkat.

Obligasi tersebut ditawarkan dalam dua seri. Seri A bernilai Rp453,67 miliar dengan bunga 6,55% per tahun dan berjangka waktu 370 hari, dengan pembayaran penuh pada 24 Februari 2026. Seri B bernilai Rp251,25 miliar dengan bunga 6,80% per tahun dan berjangka waktu tiga tahun, dengan pembayaran penuh pada 14 Februari 2028.

Selain itu, SMF juga menerbitkan Sukuk Musyarakah Berkelanjutan I Tahap IV 2025 senilai Rp362,8 miliar, yang dijamin full commitment dan diterbitkan tanpa warkat.

Pendapatan bagi hasil Sukuk Musyarakah dihitung berdasarkan nisbah pemegang sukuk sebesar 90,93% dari pendapatan yang dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 6,55% per tahun dan jangka waktu 370 hari.

dengan area yang sangat bagus ini, mungkin ide saya gabungan ada komersialnya, ada MBR-nya

Banten (ANTARA) -

“Kalau saya sepintas ya, dengan area yang sangat bagus ini, mungkin ide saya gabungan ada komersialnya, ada MBR-nya,” katanya saat meninjau lahan eks BLBI di Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten, dikutip Minggu.

Lahan eks BLBI di Karawaci memiliki total luas 3,7 hektare (ha) yang terdiri dari 3,5 ha pada satu hamparan dan sisanya di beberapa lokasi.

Menurut dia, kawasan di sini ideal karena sangat strategis dan tidak diduduki oleh masyarakat, yang berarti clear and clean.

Dalam rangka menindaklanjuti persoalan ini, dirinya bersama Direktorat Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rio Silaban dan Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja akan bertemu pada hari Senin (24/2) jam 14.00 WIB. Pembahasan mencakup konsep pembangunan perumahan di area-area eks BLBI dan tanah negara lainnya agar semua yang dilakukan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Di sini kan banyak juga milenial. Ada kampus, ada juga rumah sakit. Mungkin bisa juga buat perawat-perawatnya. Kalau ada guru juga bisa guru masuk ke sini juga. Jadi, kita pikirkan konsepnya yang bagus,” ucapnya yang akrab dipanggil Ara.

Pihaknya disebut akan meneliti dan melakukan survei lebih lanjut untuk memanfaatkan lahan eks-BLBI Karawaci sebagian bagian dari program 3 juta rumah.

“Menurut saya jalannya bagus, area-nya juga menurut saya sudah matang, dan bagus sekali tempat ini,” ucap Menteri PKP.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons berbagai persoalan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu yang disoroti adalah kasus keracunan yang menimpa sejumlah anak suai mengonsumsi MBG.

Dadan menjelaskan, terjadinya keracunan disebabkan oleh masalah teknis yang disebutnya perlu dimaklumi. Menurutnya beberapa orang yang terlibat dalam pengolahan makanan belum terbiasa menyediakan makanan dalam jumlah besar, ditambah kurangnya pelatihan yang memadai.

"Itu memang hal-hal yang teknis, yang ini harus dimaklumi. Kenapa? Karena waktu kami melakukan uji coba, ibu-ibu yang biasa masak di rumah untuk 5 orang, begitu masak untuk 1.000 orang dan 3.000 orang, butuh waktu tiga bulan sampai dia betul-betul bisa dengan kematangan yang benar, dengan rasa yang pas, karena itu tidak mudah," katanya dalam Agrinnovation Conference dan Rakernas Pemuda Tani di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2025).

Oleh karena itu, Dadan menyarankan pihak yang ingin terlibat dalam program MBG dan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mulai secara bertahap dari skala kecil terlebih. Hal ini demi memastikan penyediaan makanan untuk MBG terlaksana dengan baik.

Dadan juga menyebut banyaknya katering yang menemukan hal-hal tidak terbiasa usai bergabung sebagai mitra program MBG. Beberapa katering disebut kewalahan dalam menjalankan tugasnya.

"Karena mereka tidak pernah mencuci ompreng, jadi mereka akhirnya mencuci sampai 14 jam. Kami yang sudah pengalaman, tahu tips and triknya, sehingga mereka yang sudah biasa di katering pun, harus kita kasih tahu bahwa mencuci omprengnya seperti itu," tambahnya.

Dadan mengakui program MBG memang masih perlu dievaluasi oleh pemerintah. Ia lalu menyebut setiap kali ada kejadian berkaitan dengan MBG maka pihaknya langsung berupaya mencarikan solusi.

Isu lain yang direspons Dadan adalah penemuan ulat pada menu MBG di Sumatera Selatan. Menurut Dadan, hal itu tidak seharusnya terjadi karena ulat tersebut sampai keluar ke ompreng atau wadah tempat makanan.

"Ya, contoh kemarin ada misalnya kasus belatung di Palembang. Saya ahli entomologi, paham betul. Tidak mungkin belatung hidup di luar omprengnya," imbuh Dadan.

Atas kejadian ini, BGN memerintahkan untuk meningkatkan SOP demi memastikan pengawasan terhadap MGB. Saat ini setiap kali makanan akan dikirim maka harus ada dokumentasi berupa foto dan video.

"Nah, sekarang ditambah lagi SOP-nya. Setiap kali mau mengirim makanan, divideokan semuanya, foto semuanya. Karena kok tiba-tiba begitu sampai di sekolah, kenapa ada ompreng yang ada belatungnya," tambah dia.

"Itu hal yang tidak normal yang sudah mulai terjadi. Itu meningkatkan SOP kami setiap hari, dan kami selalu pagi hari melakukan pelayanan, sorenya langsung rapat bersama seluruh Indonesia. Jadi ini program yang sangat terkontrol," tegas Dadan.

Menurutnya, BGN telah memeriksa sampel makanan di SPPG dan memastikan tidak ada ulat. Kalau pun ada maka seharusnya ulat tersebut mati.

Sebelumnya, dikutip dari detikSumbagsel, menu MBG di SDN 7 Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, diduga basi dan berulat. Hal ini membuat 8 siswa mengalami pusing, sakit perut, mual serta muntah.

Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Sumsel sekaligus penanggung jawab dapur umum MBG Evie Hadenli mengatakan terkait adanya makanan yang diduga basi dan ada ulat masih menunggu hasil laboratorium.

"Sampel sudah dibawa ke BPOM untuk diperiksa dan kami masih menunggu hasil lab," ujar Evie, Rabu (19/2/2025).

Fuggerei adalah perumahan sosial yang dibangun oleh Jakob Fugger untuk masyarakat tidak mampu. Berdiri sejak 1521, harga sewa rumahnya tidak pernah berubah, hanya 88 sen Euro atau sekitar Rp 15 ribu (kurs Rp 17.085) per tahun.

Content creator Akasa Dinarga sempat mengunjungi perumahan yang lokasinya di Augsburg, Jerman itu. Ia menceritakan Jakob Fugger merupakan pedagang kaya yang juga penganut agama Katolik yang kuat.

"Dia mau memberikan kembali kepada komunitas sebagai pengusaha yang kaya, sebagai penganut agama Katolik yang kuat. Dia ingin memberikan kekayaannya pada yang membutuhkan di kota itu," kata Akasa kepada detikProperti belum lama ini.

Harga rumahnya memang tidak berubah selama lebih dari 500 tahun. Peraturan yang berlaku di perumahan ini juga tetap dipertahankan sejak pertama kali berdiri.

"Dia membuat aturan karena itu perumahannya dia kan. Dia bikin aturan ini tolong harga sewanya jangan dinaikin sampai akhir hayat," ujarnya.

Tentunya, harga sewa Rp 15 ribu per tahun tidak termasuk dengan biaya utilitas. Meski perumahan tua, rumahnya dilengkapi penghangat, internet, dan listrik layaknya zaman rumah zaman sekarang.

Adapun perumahan ini tidak bisa dihuni oleh sembarang orang. Ada kriteria khusus yang perlu dipenuhi untuk menjadi penyewa.

"Kriterianya adalah, satu, penganut agama Katolik. Kedua, asalnya harus dari kota Augsburg ini. Ketiga, memang membutuhkan rumah yang terjangkau, berarti mereka miskin. Yang keempat, mereka mau berdoa untuk keluarga Jakob Fugger ini, mereka harus ada ibadah sehari sampai tiga kali," ucapnya.

Selain itu, bangunan di perumahan ini juga tidak berubah selama berabad-abad. Akasa mengatakan desain rumah terlihat sederhana dan masih mempertahankan arsitektur zaman dulu.

Fuggerei terdiri dari 67 rumah yang dihuni oleh kurang lebih 142 orang. Lalu, ada juga bangunan gereja, bunker, dan museum.

Dilansir dari situs resmi Fuggerei, Jakob Fugger menjalankan tradisi umat Kristiani, yakni donasi sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat. Pada saat itu, yayasan amal merupakan menunjukkan kehormatan dan kedudukan sosial, khususnya bagi keluarga pedagang yang sukses.

Ia pun mendirikan perumahan sosial Fuggerei atas nama saudara laki-lakinya yang telah wafat saat itu, yakni Ulrich dan Georg. Hal itu menjadi bentuk untuk beramal bersama.

Umat Katolik percaya pada api penyucian sebagai pemurnian jiwa. Donasi, pengampunan dosa, dan penyesalan dosa dapat membantu proses api penyucian.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Berbagai cara dilakukan pengembang untuk menjual property di masyarakat. Salah satu cara terbaru adalah menggabungkan proses pilih unit dengan akad yang dilakukan saat itu juga.

Strategi itu dilakukan oleh Arrayan Group saat memasarkan perumahan Socia Garden di Karawang. Sebanyak 112 unit rumah di Kawasan perumahan itu laku terjual dalam hitungan jam melalui Pemilihan Nomor Urut Pemesanan (NUP) tahap Kedua.

Pada pemasaran itu calon pembeli tidak hanya berkesempatan memilih unit-unit tetapi juga dapat langsung melakukan akad. Menggabungkan launching sekaligus akad kredit massal dalam satu kegiatan merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh pengembang properti. Terobosan ini dilakukan dalam rangka ulang tahun pertama Kawasan Perumahan Socia Garden Karawang.

Commercial & Retail Marketing Director Arrayan Group, Stephanie Nany Ratnawati mengungkapkan bahwa kesuksesan akad instan saat penawaran perdana tahap dua tidak terlepas dari dukungan perbankan.

"Pengumpulan NUP dilakukan sejak awal Januari, hari ini (Sabtu, 22 Februari 2025) kami sukses sold out sebanyak 112 unit," tuturnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (23/2/2025).

Stephanie melanjutkan Socia Garden Karawang mengusung konsep hunian 'Green and Smart Living'. Selain penyediaan ruang terbuka hijau lebih banyak, Socia Garden Karawang juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang gaya hidup kekinian.

Kawasan perumahan seluas 17 hektar ini berada pada wilayah strategis di Karawang, Jawa Barat, tepatnya Jalan Raya Lingkar Tanjungpura, Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur. Selain berbatasan langsung dengan Cikampek dan Bekasi, Karawang Timur juga tidak jauh dari Purwakarta dan Bandung. "Lokasi kami berjarak hanya beberapa menit dari pusat kota Karawang," imbuhnya.

Diyakini wilayah ini menawarkan berbagai keuntungan menarik bagi penduduk sekitar maupun investor properti, lantaran didukung kawasan industri dengan Upah Minimun Regional (UMR) terbaik di Indonesia.

Selain itu, Karawang Timur juga didukung ketersediaan infrastruktur wilayah yang memadai dan terintegrasi. Aksesibilitas masyarakat menuju kawasan tergolong cukup mudah dengan kelengkapan infrastruktur transportasi umum seperti jalan tol, LRT, MRT, dan Kereta Cepat Whoosh yang melintasi Karawang.

Di dalam kawasan perumahan sendiri, kawasan hunian modern dua lantai dengan sentuhan gaya desain Scandinavian ini menawarkan layout ruangan terbaik. Dilengkapi smart door lock system dan utility kabel listrik dan telekomunikasi underground bagi peningkatan keamanan serta kenyamanan rumah.

Kawasan dikelilingi jogging track dan area terbuka hijau, bahkan tersedia club house dan kolam renang untuk menambah kebugaran setiap penghuninya. Seiring dengan dengan ketersediaan fasilitas komersial dan rumah sakit dalam kawasan, ke depan Perumahan Socia Garden dipastikan bakal makin bersinar di Kota Karawang.

Pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Penerbitan SBN ini merupakan bagian dari skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dengan adanya SBN ini diharapkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat bertambah sehingga semakin banyak yang dapat merasakan manfaatnya.

Ia mengungkapkan adanya SBN dapat membantu pertambahan kuota FLPP sampai dengan 100 persen.

"Mungkin ya bisa 100% mungkin ya. Ya sampai dengan ya. Tapi itu masih ancang-ancang karena menyesuaikan kemampuan MBR juga pastinya," kata Heru saat ditemui di Tangerang, Sabtu (22/2/2025).

Melihat dari catatan detikcom, jumlah kuota FLPP yang tersalurkan sepanjang 2024 tercatat sekitar 200 ribuan unit. Pasokan ini tengah diusahakan dapat bertambah pada 2025 mengingat target rumah yang harus terbangun lebih tinggi dari sebelumnya yakni 3 juta rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, kuota rumah subsidi di 2025 sebesar 220.000 unit. Menurutnya, angka tersebut sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Menurut data yang dihimpun BP Tapera, sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga Kamis (13/2/2025) lalu, penyaluran rumah subsidi telah mencapai 40.669 unit. Jumlah tersebut merupakan total penyaluran dari skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Tapera.

Dilihat dari Data Rumah Subsidi KPR FLPP dan Pembiayaan Tapera 20 Oktober 2024 hingga 13 Februari 2025, realisasi FLPP mencapai 39.285 unit. Lalu dari program Tapera sebanyak 1.384 unit yang dikhususkan untuk rumah aparatur sipil negara (ASN).

Dalam data tersebut juga disebutkan ada 13.915 unit rumah yang sudah melakukan akad dan terdapat 24.871 unit rumah yang masih dalam persetujuan akad kredit tetapi belum terjadi akad. Lalu, 12.242 unit rumah telah ready stock tetapi belum diakadkan dan ada 9.888 unit rumah yang masih dalam proses pembangunan.

Sementara itu, penerbitan SBN menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani berfungsi untuk meningkatkan kemampuan MBR untuk membeli rumah. SBN tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan MBR.

"Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di-scale up atau akan ditingkatkan volumenya. Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerja sama nanti dengan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM (giro wajib minimum) yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp 80 triliun," jelas Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jumat (20/2/2025).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan siap membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang bakal diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk pendanaan program asta cita, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Dukungan juga pendanaan dari Bank Indonesia adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari Covid tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," ujar Perry.

Banten (ANTARA) -

“Dengan area yang sangat bagus ini, mungkin ide saya gabungan ada komersialnya, ada MBR-nya,” katanya saat meninjau lahan eks BLBI di Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten, dikutip Minggu.

Lahan eks BLBI di Karawaci memiliki total luas 3,7 hektare yang terdiri atas 3,5 ha pada satu hamparan dan sisanya di beberapa lokasi.

Kawasan di sini ideal karena sangat strategis dan tidak diduduki oleh masyarakat, yang berarti clear and clean.

“Di sini banyak juga milenial. Ada kampus, ada juga rumah sakit. Mungkin bisa juga buat perawat-perawatnya. Kalau ada guru juga bisa guru masuk ke sini juga. Jadi, kita pikirkan konsepnya yang bagus,” ucapnya yang akrab dipanggil Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com -Pekerja bangunan berinisial TA tewas terjatuh di kluster perumahan di Cipondoh, Kota Tangerang, pada Sabtu (22/2/2025) siang.

Peristiwa ini terjadi saat TA sedang melakukan pengelasan di lokasi proyek kluster perumahan Australi Ebony 3, Cipondoh.

"Akibat dari korban terjatuh, TA mengalami luka di bagian kepala yang mengakibatkan korban meninggal dunia," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam, Minggu (23/2/2025).

Saksi menyebut saat kejadian sempat terdengar suara seperti benda jatuh.

Saat memeriksa sekitar lokasi, TA ditemukan tergeletak tidak sadarkan diri.

"Saksi melihat korban sudah tergeletak tak sadarkan diri dengan luka parah di kepala," tambah Ade.

Saksi yang melihat korban terjatuh langsung meminta pertolongan sekuriti perumahan.

"Kasusnya saat ini ditangani Polsek Cipondoh," katanya.