Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menyiapkan simulasi perhitungan perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

"BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp28,2 triliun," kata Maruarar di Jakarta, Kamis.

Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Maruarar ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50. Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," katanya..

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan saat ini BP Tapera tengah melakukan kolaborasi intens dengan dunia perbankan terkait rencana perubahan proporsi KPR FLPP dengan tujuan agar dana APBN yang dikelola bisa lebih efisien dengan output yang memanfaatkan FLPP lebih banyak.

"Efektif implementasinya tergantung pada kesiapan regulasi, perubahan sistem perbankan, dan proyeksi rencana penyaluran FLPP tahun 2025. Sebagai jaminan tata kelola yang baik juga perlu adanya pendapat/review BPKP atas perubahan skema FLPP tersebut," kata Heru.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri rapat penyiapan legalitas perubahan proporsi KPR FLPP di 2025 bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut sangat bagus karena dapat menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

Menurut Ateh, perubahan proporsi KPR FLPP tersebut harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan (sustainability) dan manfaat maksimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Tinjauan dan Audit oleh BPKP akan melakukan review terhadap usulan perubahan skema pembiayaan FLPP untuk menjamin akuntabilitas dan tata kelola yang baik," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menyiapkan simulasi perhitungan perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

"BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp28,2 triliun," kata Maruarar di Jakarta, Kamis.

Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Maruarar ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50. Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," katanya..

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan saat ini BP Tapera tengah melakukan kolaborasi intens dengan dunia perbankan terkait rencana perubahan proporsi KPR FLPP dengan tujuan agar dana APBN yang dikelola bisa lebih efisien dengan output yang memanfaatkan FLPP lebih banyak.

"Efektif implementasinya tergantung pada kesiapan regulasi, perubahan sistem perbankan, dan proyeksi rencana penyaluran FLPP tahun 2025. Sebagai jaminan tata kelola yang baik juga perlu adanya pendapat/review BPKP atas perubahan skema FLPP tersebut," kata Heru.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri rapat penyiapan legalitas perubahan proporsi KPR FLPP di 2025 bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut sangat bagus karena dapat menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

Menurut Ateh, perubahan proporsi KPR FLPP tersebut harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan (sustainability) dan manfaat maksimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Tinjauan dan Audit oleh BPKP akan melakukan review terhadap usulan perubahan skema pembiayaan FLPP untuk menjamin akuntabilitas dan tata kelola yang baik," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, pihaknya memiliki tugas untuk menyelesaikan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta bersama Abipraya-Wika, KSO selalu kontraktor yang ditargetkan rampung pada April 2025.

"Sedangkan merupakan kewenangan Mensesneg dalam menentukan kejelasan peruntukan penggunaannya serta harus melakukan apa dalam pemanfaatan rusun tersebut," kata Ara dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Usai melakukan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ara menjelaskan hasil kesepakatan sementara pada rapat tersebut, akan dilakukan tinjauan (review) ulang terhadap harga sewa rusun guna mendapatkan harga yang terjangkau bagi masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Agar tepat sasaran, Direktur Rumah Susun akan membantu memikirkan kriteria terhadap calon penghuni Rusun. Sebagai tindak lanjut, pada Senin, 13 Januari 2025 nanti rencananya akan melakukan kunjungan kerja ke Wisma Atlet bersama Kepala BPKP dan Mensesneg," ujar Menteri PKP.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama mengatakan, dalam rancangan Inpres diatur kesepakatan penggunaan Wisma Atlet sebanyak 50 perswn digunakan untuk MBR dan 50 persen untuk ASN.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak tiga tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1, 2, 3, 4, 6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp367 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP targetkan revitalisasi Wisma Atlet selesai April 2025

Bogor -

Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di tengah jalanan perumahan kawasan Parung, Bogor, Jawa Barat. Seorang pengendara sepeda motor mengalami luka berat setelah menabrak rambu lalu lintas.

"Korban kecelakaan luka berat satu orang, pengendara sepeda motor Honda Vario berinisial M," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan Mulya, Kamis (9/1/2025).

Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu (8/1) malam. Kecelakaan berawal ketika korban melintas menuju gerbang utama perumahan.

"Setibanya di TKP (tempat kejadian perkara) di jalan yang lurus dan menurun, hilang kendali," tuturnya.

Kemudian, korban menabrak rambu-rambu yang berada di tengah jalan. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit setelah menabrak rambu tersebut.

"Pengendara mengalami luka pada kepala, lalu dibawa ke Rumah Sakit PMI," ucapnya.

Video pascakecelakaan tersebut beredar di media sosial. Korban terlihat tergeletak tak sadarkan diri di pinggir jalan. Sejumlah sekuriti perumahan tampak berada di lokasi kejadian.

(sol/azh)

TERNATE, KOMPAS.com - Sejumlah pedagang di kantin sekolah mengeluhkan omzetnya menurun drastis. Turunnya hasil penjualan ini diduga dampak dari realisasi program makan bergizi gratis (MBG).

Seperti pedagang di kantin SMP Negeri Kota Ternate. Untuk menghindari kerugian akibat sepi pembeli, sejumlah pedagang kantin memilih untuk tidak berjualan.

Dari total 16 pedagang kantin di sekolah tersebut, hanya sekitar empat lapak pedagang kantin yang tampak masih tetap berjualan pada Kamis (9/1/2025).

"Di sini, semua ada 16 pedagang. Hari pertama makan gratis itu, mereka masih berjualan. Di hari Selasa dorang (mereka) bilang mau istirahat jualan dulu, karena sepi pembeli sejak ada makan gratis ini," kata Ci Sus, salah satu pedagang nasi kuning ini saat di temui di lokasi kantin SMP Negeri 1 Kota Ternate, Kamis (9/1/2025).

Ci Sus mengaku memilih tetap berjualan meskipun omzetnya menurun demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurutnya, sebelum direalisasikan makan bergizi gratis ini, omzetnya dari hasil berjualan nasi kuning bisa mencapai Rp 900.000 per hari.

"Di rumah juga tidak ada kegiatan. Mending saya berjualan, bisa tambah-tambah kebutuhan sehari-hari. Walaupun sejak ada makan gratis ini pendapatan tidak menentu. Kadang masih bisa dapat Rp 600.000, dan kalau sepi sekali paling laku Rp 300.000. Kalau untuk lapak kita bayar, ada yang Rp 30.000, ada yang Rp 50.000," jelasnya.

Hal senada dikatakan Judin. Pedagang bakso ini membenarkan banyak yang tidak berjualan akibat sepinya pembeli.

"Biasanya dari ujung sana sampai di sini, semuanya ramai sebelum ada makan gratis. Tapi sekarang mereka memilih untuk istirahat berjualan. Anak-anak kalau sudah makan, sudah kurang jajan," kata Judin.

Judin memilih tetap berjualan dan menerima keadaan yang terjadi saat ini. Ia mengaku tetap mendukung program pemerintah.

"Kalau saya prinsip sebagai warga negara, kita ikuti saja pemerintah saja, memang ini program pemerintah. Jualan tetap ikhtiar, usaha. Selama masih ada anak-anak yang makan, ya tetap berjualan," ujarnya.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ditugaskan untuk menyelesaikan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran yang ditargetkan rampung pada April 2025 mendatang. Bangunan tersebut bakal menjadi hunian untuk aparat sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sedangkan merupakan kewenangan Mensesneg dalam menentukan kejelasan peruntukkan penggunaannya serta harus melakukan apa dalam pemanfaatan rusun tersebut," kata Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (9/1/2025).

Hal itu diungkapkan usai Ara bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta, Rabu (8/1). Ara mengatakan Kementerian PKP ditugaskan melakukan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran bersama Abipraya-Wika, KSO selalu kontraktor.

Ia mengatakan dari hasil kesepakatan sementara pada rapat tersebut, akan dilakukan tinjauan ulang terhadap harga sewa rusun guna mendapatkan harga yang terjangkau bagi masyarakat dan ASN.

"Agar tepat sasaran, Direktur Rumah Susun akan membantu memikirkan kriteria terhadap calon penghuni rusun. Sebagai tindak lanjut pada Senin, 13 Januari 2025 nanti rencananya akan melakukan kunjungan kerja ke Wisma Atlet bersama Kepala BPKP dan Mensesneg," ujarnya.

Ara pun menyampaikan terima kasih kepada Mensesneg dan Kepala BPKP atas kesediaannya melaksanakan rapat koordinasi terkait rencana pemanfaatan Wisma Atlet.

"Terima kasih bisa rapat koordinasi dengan Mensesneg dan Kepala BPKP untuk tata kelola lebih baik dan semoga bermanfaat untuk bangsa Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama mengatakan dalam rancangan Inpres diatur kesepakatan penggunaan Wisma atlet sebanyak 50% digunakan untuk MBR dan 50% untuk ASN.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi, sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025. Nilai kontrak untuk revitalisasi sebesar Rp 367 miliar.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, pihaknya memiliki tugas untuk menyelesaikan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta bersama Abipraya-Wika, KSO selalu kontraktor yang ditargetkan rampung pada April 2025.

"Sedangkan merupakan kewenangan Mensesneg dalam menentukan kejelasan peruntukan penggunaannya serta harus melakukan apa dalam pemanfaatan rusun tersebut," kata Ara dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Usai melakukan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ara menjelaskan hasil kesepakatan sementara pada rapat tersebut, akan dilakukan tinjauan (review) ulang terhadap harga sewa rusun guna mendapatkan harga yang terjangkau bagi masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Agar tepat sasaran, Direktur Rumah Susun akan membantu memikirkan kriteria terhadap calon penghuni Rusun. Sebagai tindak lanjut, pada Senin, 13 Januari 2025 nanti rencananya akan melakukan kunjungan kerja ke Wisma Atlet bersama Kepala BPKP dan Mensesneg," ujar Menteri PKP.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama mengatakan, dalam rancangan Inpres diatur kesepakatan penggunaan Wisma Atlet sebanyak 50 perswn digunakan untuk MBR dan 50 persen untuk ASN.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak tiga tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1, 2, 3, 4, 6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp367 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, pihaknya memiliki tugas untuk menyelesaikan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta bersama Abipraya-Wika, KSO selalu kontraktor yang ditargetkan rampung pada April 2025.

"Sedangkan merupakan kewenangan Mensesneg dalam menentukan kejelasan peruntukan penggunaannya serta harus melakukan apa dalam pemanfaatan rusun tersebut," kata Ara dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Usai melakukan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ara menjelaskan hasil kesepakatan sementara pada rapat tersebut, akan dilakukan tinjauan (review) ulang terhadap harga sewa rusun guna mendapatkan harga yang terjangkau bagi masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Agar tepat sasaran, Direktur Rumah Susun akan membantu memikirkan kriteria terhadap calon penghuni Rusun. Sebagai tindak lanjut, pada Senin, 13 Januari 2025 nanti rencananya akan melakukan kunjungan kerja ke Wisma Atlet bersama Kepala BPKP dan Mensesneg," ujar Menteri PKP.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama mengatakan, dalam rancangan Inpres diatur kesepakatan penggunaan Wisma Atlet sebanyak 50 perswn digunakan untuk MBR dan 50 persen untuk ASN.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak tiga tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1, 2, 3, 4, 6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp367 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, pihaknya memiliki tugas untuk menyelesaikan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta bersama Abipraya-Wika, KSO selalu kontraktor yang ditargetkan rampung pada April 2025.

"Sedangkan merupakan kewenangan Mensesneg dalam menentukan kejelasan peruntukan penggunaannya serta harus melakukan apa dalam pemanfaatan rusun tersebut," kata Ara dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Usai melakukan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ara menjelaskan hasil kesepakatan sementara pada rapat tersebut, akan dilakukan tinjauan (review) ulang terhadap harga sewa rusun guna mendapatkan harga yang terjangkau bagi masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Agar tepat sasaran, Direktur Rumah Susun akan membantu memikirkan kriteria terhadap calon penghuni Rusun. Sebagai tindak lanjut, pada Senin, 13 Januari 2025 nanti rencananya akan melakukan kunjungan kerja ke Wisma Atlet bersama Kepala BPKP dan Mensesneg," ujar Menteri PKP.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama mengatakan, dalam rancangan Inpres diatur kesepakatan penggunaan Wisma Atlet sebanyak 50 perswn digunakan untuk MBR dan 50 persen untuk ASN.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak tiga tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1, 2, 3, 4, 6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp367 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

KOMPAS.com - Pemerintah mendapatkan investor perdananya untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah dari Qatar.

Komitmen investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa investasi ini merupakan kerja sama antar pemerintah atau Government-to-Government (G2G).

"Ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan," ujarnya usai penandatanganan MoU dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Apa yang akan dibangun?

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Dan lebih diprioritaskan sementara ini untuk investor yang sekarang adalah di perkotaan," imbuh Ara.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menambahkan, karena targetnya di perkotaan, jenis rumah yang akan dibangun berupa rumah susun (rusun).

"Ini yang lebih rusun, lebih vertical housing," katanya.

Lokasinya di mana?

Lanjut Ara, pemerintah akan menyiapkan lahan-lahan idle yang dimiliki negara di beberapa lokasi perkotaan.

Seperti halnya lahan yang dikelola Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) di sekitar Kemayoran dan Senayan.

Kemudian lahan yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di sekitar Kalibata.

Serta, lahan yang dikelola PT PP (Persero) Tbk, PT KAI (Persero), dan Perumnas yang akan ditinjau kembali lokasi spesifiknya oleh Kementerian BUMN.

"Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh, dan kami sudah siap membawa beberapa lokasi yang saya katakan tadi," tandas Ara.

Bagaimana kerja sama investasinya?

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan, investasi yang masuk dari Qatar ini sudah termasuk skema pendanaan, kontraktor, serta isinya.

Sementara Pemerintah Indonesia bertugas menyediakan lahan-lahan yang akan digunakan membangun 1 juta unit rumah.

"Jadi itu diharapkan tidak perlu ada cari-cari pendanaan lagi, dan ini juga tadi dibicarakan juga untuk mortgage-nya sekaligus seperti apa," tambahnya.

Berapa nilai investasinya?

Ketika ditanya mengenai nilai investasi yang akan dikucurkan Qatar, Fahri Hamzah masih belum menyebutkan.

"Nanti tentu akan dibentuk perusahaan teknisnya untuk membahas detailnya, desain, biaya, dan sebagainya nanti akan dihitung," terangnya.

Menurut dia, segala aspek tersebut akan ditindaklanjuti dalam waktu sesingkat-singkatnya.

"Lebih cepat lebih baik, karena kami kerja setiap hari untuk memastikan investasinya lebih cepat," tukasnya.

Kapan mulai dilaksanakan?

Ara belum menyebutkan secara gamblang terkait waktu pelaksanaan dari pembangunan 1 juta rumah.

Prinsipnya, sesuai arahan Prabowo, komitmen investasi ini akan ditindaklanjuti secara cepat.

"Arahan dari Presiden Prabowo, kita bekerja dengan cepat, aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung dicek," pungkas Menteri PKP itu.

Pemerintah Indonesia resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Qatar terkait investasi dalam salah satu program kampanye Prabowo-Gibran, yaitu pembangunan 3 juta rumah di Indonesia. Penandatanganan tersebut berlangsung Rabu siang di Istana Merdeka.

JAKARTA - Lowongan menjadi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dibuka sampai 15 Maret 2025. Mereka yang lolos akan ditempatkan menjadi ASN di Bawah Badan Gizi Nasional (BGN).

SPPI menandai komitmen Kementerian Perhatanan dalam membentuk generasi penerus yang bukan hanya memiliki kecerdasan akademis namun juga semangat dan dedikasi tinggi dalam memajukan bangsa.

Baca juga: Pendidikan Pendiri Bukalapak Ahmad Zaky, Alumnus ITB yang Kini Buka Sekolah di Sragen

Dikutip dari laman resmi SPPI spp-indonesia.com, saat ini sedang dibuka seleksi SPPI batch 3 2025 untuk lulusan D4 dan S1 atau S2 untuk semua jurusan kuliah. Batas maksimal usia adalah 30 tahun.

Tahapan seleksi meliputi psikotes, Kesehatan umum, Kesehatan jiwa, wawancara dan mental ideologi pada 6 April hingga 3 Mei mendatang. Tes akan dilaksanakan dua gelombang. Selain itu juga ada pelatihan dasar kemiliteran dan manajerial.

Baca juga: Riwayat Pendidikan Coach Justin, Pundit Bola Indonesia Lulusan Universitas di Amsterdam dan KNVB

Para pelamar yang lulus SPPI Batch 3 nantinya akan ditempatkan menjadi ASN di Badan Gizi Nasional . Gaji setelah menjadi ASN akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan ASN, ditambah dengan tunjangan lainnya.

Tugas SPPI nantinya menjadi Kepal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Kepala SPPG memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Makan Bergizi.

Baca juga: 2 Cara Daftar DTKS untuk KIP Kuliah 2025, Apa yang Perlu Disiapkan?

Rekrutmen ini adalah gratis. Selama proses seleksi offline sampai dengan selesai pelatihan, peserta tidak diperkenankan atau diberikan izin meninggalkan tempat pelatihan.

Dikutip dari laman resminya, berikut ini persyaratan rekrutmen SPPI Batch 3 2025.

Lowongan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 2025

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia.

2. Usia maksimal 30 tahun.

3. Lulus Pendidikan D-4/S-1 atau S-2 semua jurusan;

4. Ijazah pelamar yang diakui yaitu ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi terakreditasi oleh Kemendiktisaintek atau ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang telah mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia
Penilaian Ijazah Luar Negeri Kemendiktisaintek.

5. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.

6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau tidak pernah diberhentikan karena pelanggaran/hukuman bagi pegawai swasta.

7. Sehat jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani, bebas narkoba, dan obat terlarang wajib dibuktikan dengan surat dokter dari rumah sakit pemerintah minimal tipe C.

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

9. Bagi peserta wanita selama mengikuti seleksi offline sampai dengan 1 tahun penempatan pertama tidak dalam kondisi hamil.

10.Bagi yang sudah menikah wajib mendapat persetujuan suami/istri

11.Tidak sedang dalam ikatan dinas/perjanjian kerja dengan instansi pemerintah/swasta manapun

12.Bagi yang sedang bekerja melampirkan surat ijin dari instansi tempat bekerja dan wajib mengakhiri ikatan kerja dengan instansi asal bila dinyatakan lulus seleksi.

13.Wajib mendaftar online di laman https://spp-indonesia.com

Dokumen

1. Surat lamaran, ditujukan kepada Yth Kepala BGN RI, U.b Ketua Rekrutmen SPPIB3 di Jakarta.

2. Scan KTP dan kartu keluarga

3. Foto berlatar belakang putih

4. Scan ijazah dan daftar nilai/ IPK

5. Scan sertifikat kursus/ diklat yang pernah dilakukan (apabila ada)

6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

7. Surat kesehatan jasmani dan kesehatan Rohani (dari dokter jiwa) dari Rumahsakit.

8. Surat bebas narkoba

9. Kartu BPJS (masih aktif dan tanpa tunggakan)

10. Kartu NPWP

11. Menandatangani Form Surat Pernyataan terlampir, bermeterai Rp10.000,-

Jadwal Seleksi

1. Pendaftaran: 27 Desember 2024-15 Maret 2025

2. Pengumuman hasil seleksi administrasi dan pemanggilan tes: 20 Maret 2025

3. Peserta hadir di tempat tes: 5 April 2025

4. Pelaksanaan tes: s (Psikotest, Kesehatan Umum, Kesehatan Jiwa, Wawancara dan Mental Ideologi): 6 April ? 3 Mei 2025. Dua gelombang, sebagai berikut:

a. Gelombang 1 Hadir tanggal 5 April, test tanggal 6 ? 19 April, pulang namun belum diumumkan kelulusannya.
b. Gelombang 1 yang dinyatakan lulus akan dipanggil tanggal 28 April dan hadir tanggal 3 Mei bergabung dengan yang lulus dari Gelombang 2 untuk mengikuti pendidikan.
c. Gelombang 2 Hadir tanggal 19, test tanggal 20 April ? 2 Mei 2025. Tanggal 3 Mei diumumkan kelulusannya. Bagi yang tidak lulus akan dipulangkan. Bagi yang lulus bergabung dengan Gelombang 1 untuk mengikuti Pendidikan.

5. Pelatihan Dasar Kemiliteran : 5 Mei ? 3 Juli 2025.

6. Pelatihan Manajerial : 4 Juli ? 4 Agustus 2025.

Demikian informasi mengenai seleksi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 2025. Semoga informasi ini bermanfaat.