Jakarta -

Pemerintah Indonesia tengah memperketat pengeluaran, dan menerapkan efisiensi di setiap lembaga pemerintahan. Rupanya langkah ini ikut berpengaruh pada bisnis Suzuki Indonesia, terutama untuk segmen fleet atau kendaraan perusahaan.

"Memang ada beberapa sektor yang tertunda, dan itu berdampak pada kita. Bahkan kita sudah merasakannya per Januari 2025 kemarin, dan ini ada lembaga pemerintahan yang menahan pembeliannya sampai 100 unit," ucap Head of Fleet Sales 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Aliftia Rizki Annisa

Meski demikian, perempuan yang kerap disapa Ica ini bersyukur pemerintah masih memiliki program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena Suzuki Indonesia ikut mendapat berkah dari program tersebut.

"Kita ada makan gratis (terpilih untuk pengadaan unit dari Suzuki-Red), seperti yang tadi saya sampaikan base 3 kami sudah kontribusi 600 unit, dan ini akan berlanjut. Karena pemerintah menargetkan menciptakan 5.000 dapur, itu membutuhkan 2 kendaraan, kalau dikali dua kendaraan menjadi 10.000 unit butuhnya," ujar Ica.

"Selanjutnya fokus pemerintah juga ada cek kesehatan gratis, kita ada mobil pelayanan kesehatan seperti APV, dan dinas kesehatan itu selalu beli. Selain itu pemerintah akan membangun rumah sakit tipe D, dan kalau RS tipe D sudah terbayang akan seperti apa, kan itu ambulance-nya sekelas APV, jadi kita fokus ke situ," Ica menambahkan.

Suzuki Mulai Serius Garap Pasar Fleet. Foto: Dok. M Luthfi Andika

Dalam kesempatan yang sama Ica juga menyampaikan rasa bersyukurnya, karena setidaknya Suzuki dipercaya untuk menyediakan kendaraan operasional untuk pemerintah.

"Perbandingan antara Goverment dan Corporate, dalam setahun kita bisa menjual 3.600 unit kendaraan untuk Goverment. Ini paling banyak permintaan untuk New Carry dan Suzuki APV. Namun kendaraan paling banyak yang terjual untuk segmen Fleet itu New Carry, persentase-nya 50 persen New Carry, baru APV, XL7 dan Ertiga," kata Ica.

Sepanjang tahun 2024, penjualan Fleet Suzuki hampir mencapai 15.000 unit, dimana angka tersebut berkontribusi 21% terhadap total Retail Sales Suzuki sepanjang tahun 2024.

Secara lebih mendetil, New Carry mendominasi dengan porsi terbesar mencapai 46%, diikuti oleh APV sebesar 19%. Sementara itu, di segmen mobil penumpang, New XL7 memimpin dengan dominasi 15%, disusul oleh All New Ertiga yang berkontribusi sebesar 13%.

Penjualan Fleet ini sangat diminati oleh pelaku usaha dan pengusaha di Indonesia, terutama di wilayah Jabodetabek yang menjadi kontributor utama dengan porsi 41%. Selain itu, permintaan juga tinggi di berbagai daerah lain seperti Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, serta Jawa Tengah.

(lth/dry)

JAKARTA -Ahmad Dhani akhirnya buka suara terkait Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mengundang band Dewa 19 menggelar konser di acara perkenalan logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia.

Pentolan band Dewa 19 ini pun menjelaskan di media sosialnya bahwa Dewa 19 memang diundang dan akan mengisi acara tersebut yang akan digelar Auditorium Kementerian PU pada malam hari ini.

?Halo teman-teman semua, khsusnya teman-teman wartawan, besok (Jumat) Dewa 19 manggung di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menterinya sahabat saya Maruarar Sirait. Kita mainnya gratis,? kata Ahmad Dhani di Instagram miliknya, @ahmaddhaniofficial, dikutip Jumat (22/2/2025).

Dalam video tersebut, Ahmad Dhani memerlihatkan momen saat para personel band Dewa 19 berkumpul bersama dengan penuh tawa dan canda riang. Dia mengatakan grup musiknya akan tampil tanpa dibayar sepeser pun di acara Pemerintahan Prabowo ini.

?Dewa 19 gratis untuk pemerintahan Prabowo,? kata Ahmad Dhani.



?Kita mainnya gratis gak dibayar karena untuk sahabat-sahabat kita,? ucap dia lagi.

Sebelumnya, heboh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengundang band Dewa 19 menggelar konser dalam acara launching dan pentas seni di tengah
efisiensi ketat. Dalam surat edaran itu, Kementerian PKP mengajak pihak jajarannya untuk ikut serta memeriahkan acara.

"Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bersama ini dengan hormat mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada Lounching Logo Kementeriab Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pentas Seni".

Tertulis, acara akan berlangsung di Auditorium Kementerian PU, Jl Pattimuta No20, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat, 21 Februrasi 2025, pukul 19.00 WIB.

Namun, acara launching dan pentas seni ini hadir di tengah efisiensi ketat, di mana Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga (K/L) , serta Pemerintah Daerah (Pemda) diberlakukan dua putaran dengan target dana yang bisa dihemat mencapai ratusan triliun rupiah. Angka efisiensi disampaikan Kepala Negara HUT ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2/2025).

Adapun dasar hukumnya berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Fase pertama efisiensi anggaran tengah dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan target Rp300 triliun.

Sementara, untuk mendatangkan band Dewa 19, diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp500 juta sekali pentas. Angka ini pernah disebutkan Ahmad Dhani dalam YouTube Gofar Hilman pada 26 Maret 2021.

"Kalau tanpa vokalis, tarif manggung Dewa 19 itu Rp250 juta hingga Rp300 juta. Itu tanpa vokalis loh ya," ujar Ahmad Dhani.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menanggapi soal permintaan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk mengusut dugaan korupsi keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Hasto sebelum menuju rumah tahanan (rutan) cabang KPK untuk ditahan selama 20 hari ke depan, Kamis (20/2/2025). Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Hasto yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Menanggapi permintaan Hasto, Maruarar mempersilahkan apabila penegak hukum akan memeriksa keluarga Jokowi.

"Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir juga teman-teman di Kepolisian, di Kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Maruarar lalu memastikan pihak pemerintah maupun DPR sudah membagi hak kewajibn dan menerapkan check and balance. Dia menyebut tidak boleh ada intervensi ke pihak manapun.

"Jadi jangan ada intervensi dari manapun ke mana masing-masing, punya kewenangan masing-masing," kata pria yang dulu merupakan politisi PDIP itu.

Adapun mengenai penahanan Hasto, pria yang akrab disapa Ara itu berpesan agar semua pihak wajib mengikuti proses hukum yang ada.

Adapun Hasto ditahan untuk 20 hari ke depan oleh KPK. Pada saat resmi ditahan kemarin, Kamis (20/2/2025), dia sempat menyampaikan bahwa penahanannya menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Salah satunya yakni untuk mengusut dugaan korupsi keluarga Presiden ke-7 Jokowi.

"Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, beberapa anggota keluarga Presiden Jokowi pernah terseret dalam sejumlah pengusutan kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK. Misalnya, menantu Jokowi, Bobby Nasution yang kini menjabat Gubernur Sumatera Utara pernah disebut dalam persidangan kasus Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

Pada persidangan tersebut, Bobby dan istrinya yakni Kahiyang, putri Jokowi, diduga memiliki blok tambang di Maluku Utara yang diberikan kode 'Blok Medan'. Abdul Ghani bahkan diakui pernah bertemu Bobby dan Kahiyang sebelum terjerat kasus di KPK.

Sementara itu, putra bungsu Jokowi yakni Kaesang Pangarep pernah terseret dugaan gratifikasi soal fasilitas jet pribadi yang digunakannya pergi ke Amerika Serikat (AS) pada 2024 lalu. Kaesang bahkan pernah mendatangi KPK untuk membuat laporan dugaan gratifikasi ke KPK usai tekanan publik menguat.

Keduanya pun telah dilaporkan ke KPK melalui Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada siang hari ini Jumat (21/2/2025).

Maruarar mengaku dalam pertemuan tersebut turut membahas mengenai Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Ya, ada. Tapi saya no comment. Nanti tunggu tanggal 24," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Selain Maruarar, tampak hadir pula Pandu Patria Sjahrir. Saat dikonfirmasi, Pandu mengaku ikut makan siang dengan beberapa anggota kabinet Merah Putih.

"Makan aja," kata Pandu.

"Beberapa anggota kabinet," kata dia.

Saat ditanyai posisi yang akan dijabatnya pada Badan Pengelola Investasi Danantara, Pandu tidak menjelaskan secara rinci.

"Enggak jadi apa-apa," ujarnya.

Pandu juga membantah dirinya masuk ke dalam struktur Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Enggak," katanya.

(Dhera Arizona)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari proses hukum yang wajib diikuti. Adapun, terkait permintaan Hasto agar KPK memeriksa Jokowi, Marurar mempersilakan.

"Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir juga teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," kata Ara sapaan akrab Maruarar, ditemui usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Ara juga menegaskan bahwa, Indonesia adalah negara hukum. Sehingga, semua pihak wajib mengikuti proses hukum yang ada. Ara juga meminta tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak mana pun, baik lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, dalam melakukan checks and balances dengan baik.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan KPK pada Kamis (20/2/2025). Penahanan Hasto dilatari atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Hasto tampak meninggalkan ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan rompi jingga bertuliskan "Tahanan KPK" dan tangan terborgol serta dikawal beberapa petugas KPK, Kamis sore. Politisi asal Yogyakarta itu sebelumnya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam statusnya sebagai tersangka atas perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan penyidikan terhadap Hasto Kristiyanto adalah murni penegakan hukum tanpa ada muatan politik.

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka bersama Wakil Bupati (Wabup) Tangerang Intan Nurul Hikmah mengecek penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil dan menyusui di Kabupaten Tangerang.

Pada kesempatan itu, Wamen juga melaksanakan kegiatan sosial dengan penyaluran donasi untuk Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat.

"Beberapa waktu yang lalu Kementerian BKKBN telah bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional untuk berkolaborasi dalam program makan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Kami akan memberikan data-data di lapangan di seluruh wilayah kepada badan gizi nasional agar pemberian program makan bergizi ini tepat sasaran," ungkapnya.

Ia mengatakan, program Astacita Presiden Prabowo ini ditujukan untuk memberikan kesejahteraan kepada ibu hamil, balita dan anak-anak agar masa depan Indonesia bisa tercukupi. Sehingga, ke depan target untuk Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.

"Program pemberian makanan bergizi gratis dari Presiden dan Wakil Presiden ini bertujuan agar masa depan anak-anak Indonesia bisa tercukupi dan menjadi generasi yang sehat, cerdas dan unggul untuk Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Dia mengajak seluruh elemen, baik itu unsur pemerintah daerah, swasta dan masyarakat untuk bersama-sama bergotong royong menyukseskan program MBG agar nantinya generasi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.

"Mari bersama-sama kita sukseskan program ini dengan baik para program ini memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu untuk mencerdaskan anak-anak di Indonesia," kata dia.

Sementara itu, Wabup Tangerang Intan Nurul Hikmah mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendukung penuh program MBG yang merupakan program prioritas dari Presiden RI Prabowo Subianto. Pemkab Tangerang, dalam hal ini akan melakukan inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan program MBG tersebut.

"Ke depan kami akan terus berupaya melakukan inovasi dan juga kolaborasi dengan stakeholder terkait bahkan kami akan menggandeng pihak swasta yang ada untuk membantu program MBG baik melalui CSR maupun mekanisme lainnya, untuk ikut mensukseskan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah," jelasnya.

Menurut dia, dukungan sinergisitas dan kolaborasi dari berbagai stakeholder sangat diperlukan demi suksesnya program MBG ini yang bertujuan untuk mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Selain itu, dengan program MBG ini diharapkan juga Kabupaten Tangerang bisa terbebas dari stunting dan mampu menciptakan generasi yang sehat dan unggul.

"Dengan adanya program ini kami berharap Indonesia bisa menjadi generasi emas pada 2045 dan yang paling utama adalah Kabupaten Tangerang bisa terbebas dari stunting dan ibu hamil dan balitanya semua sehat dan kita memiliki generasi penerus yang unggul," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari proses hukum yang wajib diikuti.

"Kita semua negara hukum, wajib mengikuti proses hukum yang ada," kata Maruarar yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditemui usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Maruarar yang juga mantan kader PDIP tersebut turut merespons soal permintaan Hasto agar KPK juga memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang juga mantan kader partai berlambang banteng itu.

Ara, sapaan akrabnya, mempersilakan KPK untuk menindaklanjuti permintaan Hasto tersebut. Sebagai negara hukum yang memiliki aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan hingga KPK memiliki tugasnya masing-masing.

"Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir juga teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," kata Ara.

Ara juga meminta tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak mana pun, baik lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, dalam melakukan check and balance dengan baik.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan KPK pada Kamis (20/2). Penahanan Hasto dilatari atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Hasto tampak meninggalkan ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan rompi jingga bertuliskan "Tahanan KPK" dan tangan terborgol serta dikawal beberapa petugas KPK, Kamis sore.

Politisi asal Yogyakarta itu sebelumnya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam statusnya sebagai tersangka atas perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan penyidikan terhadap Hasto Kristiyanto adalah murni penegakan hukum tanpa ada muatan politik.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia yang memberikan dukungan fiskal dan moneter dalam Program 3 Juta Rumah.

"Sesuai janji kemarin kami langsung rapat untuk membahas tindak lanjut pertemuan kemarin. Hari ini saya sebagai bagian dari pemerintah khususnya dibidang perumahan dan kawasan permukiman kami mendapat dukungan yang luar biasa besar dan cepat dari BI dalam mencapai Asta Cita khususnya di bidang perumahan," ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Jumat, 21 Februari 2025.

Menteri Ara juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia sangat membantu dalam 2 minggu terakhir untuk berkoordinasi dengan Kementerian PKP yang menjadi bukti nyata bahwa otoritas fiskal dan moneter adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menteri PKP menyatakan juga akan mengoptimalkan peran bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam mendukung pendanaan program 3 juta rumah. Untuk itu Menteri PKP mengucapkan terima kasih kepada Gubernur BI, Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan, Menteri BUMN atas sinergi yang telah dilakukan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo turut menegaskan dukungan penuh terhadap program perumahan, baik dari sisi kebijakan maupun pendanaan.

"Pertama, sebagai bagian dari NKRI Bank Indonesia mendukung penuh program-program yang menjadi asta cita dari segi kebijakan dan pendanaannya karena dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua, dukungan pendanaan yang dilakukan oleh BI adalah tentu saja berupa insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas di aantaranya sektor perumahan itu hingga Rp80 triliun," katanya.

Selain insentif likuiditas, Gubernur BI menambahkan bank sentral juga akan membantu pendanaan program tersebut melalui pembelian SBN di pasar sekunder. "Terakhir, dukungan pendanaan bank desa melalui pembelian SBN dari pasar sekunder yang dananya dapat digunakan untuk pendanaan di antaranya program perumahan," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) khusus perumahan, untuk mendukung program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau rumah subsidi.

Dikatakan Menkeu Sri Mulyani, penerbitan SBN Perumahan ini bagian dari sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna mengatasi backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit.

"Dalam mencapai program di bidang perumahan hari ini fokusnya karena target 3 juta rumah maka kita berdiskusi dan memutuskan kerjasama antara instrumen fiskal dan moneter dimana instrumen fiskal salah satunya berupa FLPP yang sumber dananya dari APBN dengan suku bunga yang sangat rendah yang disalurkan oleh Tapera kemudian melalui perbankan," ujar Menkeu.

Sinergi yang dibangun antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam program ini merupakan contoh kerja sama yang baik antara otoritas fiskal dan sektor perbankan yang diharapkan dapat membantu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

(KIE)

Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial, Muazzim Akbar menekankan perlunya sinergi yang kuat kepada semua pihak untuk menjalankan program makan bergizi gratis di Indonesia.

"Mewujudkan gizi nasional yang merata dan berkualitas membutuhkan peran semua pihak, baik formal, informal maupun masyarakat secara langsung," ujarnya di Mataram, Jumat.

Anggota Muazzim menuturkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Program itu bertujuan untuk menyediakan akses makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.

Meskipun masih berada tahap awal, Muazzim berkomitmen mengawal implementasi kebijakan tersebut di tingkat nasional lantaran membutuhkan dana besar untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis.

"Anggarannya juga sangat besar, sehingga ini membutuhkan keseriusan dan kerja keras bersama," kata legislator asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat tersebut.

Dia menyampaikan selain berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, program makan bergizi gratis juga diharapkan mampu memberikan manfaat dalam aspek ekonomi dan sosial.

Sesuai dengan nilai Pancasila, kata Muazzim, program makan bergizi gratis memberikan akses makanan sehat bagi semua kalangan tanpa membedakan status ekonomi.

"Ini bukan hanya tentang memberi makanan gratis, tapi juga soal membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Kami ingin memastikan bahwa generasi mendatang tumbuh sehat, kuat, dan siap menghadapi tantangan global," pungkasnya.

Pewarta: Sugiharto Purnama/Awaludin
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Blitar -

Polres Blitar Kota berkomitmen untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) oleh pemerintah. Salah satunya dengan turut memberikan makan siang bergizi gratis kepada siswa SDN Sanankulon 1. Puluhan siswa tampak antusias dengan kehadiran anggota Polres Blitar Kota itu.

Kegiatan makan siang bergizi itu dihadiri oleh Kabag SDM Polres Blitar Kota Kompol Imron dan Kapolsek Sanankulon AKP Nur Budi. Selain itu, sejumlah anggota Polres Blitar Kota juga turut hadir membagikan makan siang bergizi gratis.

"Kami mewakili Bapak Kapolres Blitar Kota hadir bersama untuk bertemu dengan anak-anak di sini. Tujuannya, untuk menyampaikan sekaligus membagikan makan bergizi gratis untuk siswa SDN Sanankulon 1 ini," terang Kompol Imron, Jumat (21/2/2025).

Imron menyebut, kegiatan makan siang bergizi itu sebagai upaya mendukung program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sehingga, Polri berkomitmen untuk turut serta dalam mendukung dan merealisasikan program tersebut.

"Kegiatan makan bergizi gratis ini merupakan program pemerintah pusat. Meskipun belum direalisasikan secara keseluruhan, tetapi kami berupaya untuk mewujudkannya sebagai sinergitas. Termasuk berbagai makan bergizi gratis di sejumlah sekolah," katanya.

Menurut Imron, anggota juga turut bercengkerama dengan para siswa saat memberikan makanan tersebut. Itu dilakukan untuk menjalin rasa percaya diri pada siswa, dan mengenal lebih dengan dengan para polisi.

Melalui program makan bergizi itu, lanjut Imron, Polres Blitar Kota berharap para siswa dapat mengikuti kegiatan sekolah dengan baik. Sehingga, kegiatan makan siang bergizi gratis dapat memberikan dampak positif kepada siswa sekolah. Khususnya, dalam menunjang kebutuhan gizi para siswa.

"Harapannya kami para siswa dapat mengikuti kegiatan sekolah dengan baik, berprestasi mencetak generasi unggul. Untuk itu kami berpartisipasi dalam membantu pemenuhan asupan gizi tambahan bagi mereka," tandasnya.

(irb/hil)

JAKARTA, investor.id – Mantan kader PDI Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait turut membahas soal Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, siapa pun warga negara Indonesia yang berperkara wajib mengikuti proses hukum.

"Kita negara hukum, wajib mengikuti proses hukum yang ada," kata pria yang kerap dipanggil dengan nama Ara itu di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Soal kasus Hasto, Ara percaya KPK paham tugasnya untuk memberantas apa pun terkait korupsi. Politikus yang kini menjadi kader Gerindra ini pun meminta semua pihak menghormati tugas dan fungsi KPK.

Terkait instruksi Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengarahkan agar seluruh kepala daerah PDIP tak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Ara memilih bungkam.

"No comment," lanjut menteri perumahan dan kawasan permukiman (PKP) itu.

KPK telah menahan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto selaku tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR serta dugaan perintangan penyidikan dalam kasus yang menjerat Harun Masiku.

Hasto ditahan dalam 20 hari mendatang mulai 20 Februari 2025 sampai 11 Maret 2025 di rumah tahanan negara (rutan) kelas I Jakarta Timur. Penahanan dapat diperpanjang tergantung kebutuhan penyidikan.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari proses hukum yang wajib diikuti.

"Kita semua negara hukum, wajib mengikuti proses hukum yang ada," kata Maruarar yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditemui usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Maruarar yang juga mantan kader PDIP tersebut turut merespons soal permintaan Hasto agar KPK juga memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang juga mantan kader partai berlambang banteng itu.

Ara, sapaan akrabnya, mempersilakan KPK untuk menindaklanjuti permintaan Hasto tersebut. Sebagai negara hukum yang memiliki aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan hingga KPK memiliki tugasnya masing-masing.

"Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir juga teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," kata Ara.

Ara juga meminta tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak mana pun, baik lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, dalam melakukan check and balance dengan baik.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan KPK pada Kamis (20/2). Penahanan Hasto dilatari atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Maruarar nilai penahanan Hasto oleh KPK bagian dari proses hukum