Muhammadiyah mengingatkan agar program makan bergizi gratis yang akan dijalankan Presiden Prabowo Subianto jangan sampai seperti pemberian bantuan sosial (bansos).

Menurut Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Busyro Muqoddas, seharusnya anggaran makan gratis diberikan langsung ke sekolah-sekolah di daerah.

"Kekuatan-kekuatan masyarakat sipil, agar penyaluran ini (makan bergizi gratis) tidak mengalami nasib yang sama dengan penyaluran bansos," kata Busyro dalam Diskusi Publik dan Peluncuran Laporan 'Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis' secara daring, Senin (30/12).

Busyro sepakat dengan usul yang disampaikan Center of Economic and Law Studies (Celios). Ia pun mencontohkan penyaluran bansos selama periode Pemilu 2024.

Ia berpendapat pembagian bansos itu sembrono dan dilakukan dengan cara yang tak senonoh. Selain itu, banyak data yang dipalsukan.

"Bukan saja sembrono, tapi merupakan penistaan riil terhadap rakyat. Dibagikan dengan cara-cara yang tidak senonoh dan menghinakan rakyat, ada juga data yang dipalsukan," tuturnya.

Pria yang juga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2010-2011 itu menilai sekolah, baik negeri maupun swasta, sebetulnya sudah punya jaringan nasional. Karena itu, Busyro yakin pihak sekolah mampu mengurus langsung makan bergizi gratis.

Bertalian dengan itu, Busyro mengkritisi kehadiran Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penanggung jawab program ini. Ia sangsi pejabat-pejabat yang mengisi posisi di badan baru itu sudah teruji kemampuannya untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis yang masif.

"Apakah orang-orang (pejabat Badan Gizi Nasional) yang direkrut itu punya pengalaman? Track record yang terbuka (dan) teruji (dapat) dibaca oleh siapa saja, untuk menyalurkan kebijakan yang mencapai dana Rp71 triliun dibagi untuk 19,47 juta rakyat Indonesia?" tanya Busyro.

"Apakah akan diandalkan aparat pemerintah saja, percaya kita?" imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menegaskan Presiden Prabowo memang tidak seharusnya menjalankan program makan gratis secara terpusat.

Ia mengusulkan anggaran Rp71 triliun ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan ke sekolah-sekolah di daerah.

Wahyudi melihat skema yang akan dijalankan pemerintah mulai 2025 itu melibatkan banyak pihak. Ia menilai ini justru berpotensi membuat anggaran negara bocor lebih besar.

"Justru menjadi bancakan baru, potensi korupsi. Bahkan, bisa menjadi skandal korupsi yang sangat besar, seperti yang terjadi di Tiongkok berkaitan dengan makan siang untuk anak sekolah," kata Wahyudi.

"Kami simulasikan beberapa aspek potensi inefisiensi dan kita melihat ada potensi korupsi sebesar Rp8,52 triliun pada tahun depan (2025) dari total anggaran Rp71 triliun, apabila skema sentralistis itu dilaksanakan oleh pemerintah," tambahnya.

Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) mendukung susu sebagai salah satu bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Hal itu dikarenakan pentingnya peran susu dalam mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Direktur Eksekutif AIPS Sonny Effendy mengatakan susu mengandung kalsium dan protein yang tinggi, di mana kandungan tersebut bagus untuk pertumbuhan tulang anak, ibu hamil dan ibu menyusui.

"Karena susu mengandung kalsium dan protein yang tinggi serta bagus untuk pertumbuhan tulang anak, ibu hamil dan ibu menyusui. Kenapa harus susu, karena kalsium susu paling mudah diserap oleh tubuh," kata Sonny kepada detikcom, dikutip, Senin (30/12/2024).

Dokter Spesialis Anak, dr. Ria Yoanita, Sp.A mengungkapkan bahwa susu merupakan sumber kalsium dan protein yang sangat baik dan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi. Berdasarkan data DIAAS (Digestible Indispensable Amino Acid Score), penyerapan kalsium dan protein dari susu lebih efisien dibandingkan dengan sumber makanan lainnya, menjadikan susu dapat menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian.

"Pada anak yang lebih besar, penting memperhatikan komponen pemilihan susu sebagai sumber kalsium dari protein hewani yang umumnya paling mudah diserap oleh pencernaan anak sehat dibanding pangan lain." Jelasnya.

Tim Pakar Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Susu, Prof. Dr. Epi Taufik menyatakan susu menjadi komponen penting dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini sendiri akan dijalankan secara bertahap mulai 6 Januari 2025.

Prof. Epi mengatakan susu merupakan sumber kalsium dan protein yang baik untuk melengkapi menu gizi seimbang anak. "Jangan lupa di umur 9 tahun sampai ke 13 tahun adalah puncaknya kecepatan manusia tumbuh. Dengan adanya susu dalam program Makan Bergizi Gratis, diharapkan dapat memenuhi gizi seimbang anak," kata Prof. Epi.

Sejumlah Negara Masukkan Susu Dalam Program Makan Bergizi Gratis

Sejumlah negara sudah memasukkan susu sebagai komponen dalam Makan Bergizi Gratis. Terdapat cerita sukses dalam upaya pemenuhan gizi untuk mendukung perkembangan fisik dan kognitif anak.

Co-founder & Direktur Eksekutif Indonesia Food Security Review (IFSR) I Dewa Made Agung Kertha Nugraha mengatakan program ini dapat meningkatkan kualitas hidup anak-anak dengan harapan setiap anak memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi pada tahun 2030.

"Jadi yang mau kita selesaikan dulu syaratnya, perutnya kenyang makan bergizi, baru nanti pendidikan bisa masuk, infrastruktur masuk dan seterusnya," kata Dewa.

Misalnya di Amerika Serikat (AS), program ini menyediakan makanan gratis atau dengan biaya rendah bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah.

Di Finlandia, menu makanan sekolah dirancang untuk memenuhi standar gizi yang ketat dan menggunakan bahan lokal. Di India, program Mid-Day Meal menyediakan makanan bergizi kepada siswa untuk meningkatkan konsentrasi dan mengurangi angka putus sekolah.

Puluhan pengusaha katering di Kota Kediri menjadi korban penipuan bermodus program makanan bergizi gratis. Mereka tergiur janji menjadi penyedia program tersebut, namun justru kehilangan uang hingga puluhan juta rupiah.

Berikut lima fakta terkait kasus ini:

1. 72 Pengusaha Katering Jadi Korban

Sebanyak 72 pengusaha katering menjadi korban dalam kasus ini. Mereka awalnya tergiur tawaran dari kelompok masyarakat (pokmas) yang mencatut nama petinggi TNI untuk meyakinkan para calon korban.

"Kami tertarik karena ada kontrak 5 tahun kerja. Setelah ditawarkan ke ibu-ibu pemilik katering, yang di mana tahun-tahun lalu terdampak COVID tidak mendapat pendapatan dan pemasukan. Begitu saya tawari ibu-ibu mau gabung tanpa ada paksaan apa pun," kata salah satu korban, NM (45), Minggu (29/12/2024).

2. Korban Diminta Bayar Uang Muka Rp 1 Juta

Modus penipuan ini meminta para pengusaha katering membayar uang muka sebesar Rp 1 juta. Uang itu disebut sebagai jaminan keikutsertaan dalam program unggulan pemerintah pusat. Jumlah total uang yang terkumpul dari 72 korban mencapai Rp 72 juta.

"Kemudian hari berikutnya disuruh nambah Rp 250 ribu. Jadi per seribu kotak setiap pemilik katering yang gabung harus membayar Rp 1 juta," jelas NM.

3. Dijanjikan Kontrak 5 Tahun

Para korban tergiur ikut program ini karena dijanjikan kontrak kerja selama 5 tahun sebagai penyedia seribu kotak makanan per hari. Janji tersebut menjadi daya tarik, terutama bagi mereka yang ekonominya terpuruk pasca-pandemi COVID-19.

"Sudah ditengok ke rumahnya tidak ada, posisi kosong. Namun untuk Ibu MG yang menjadi perwakilan Pokmas menjanjikan jaminan untuk mengembalikan uang para ibu-ibu katering," tambah NM.

4. Program Tak Kunjung Jelas

Setelah uang disetor, program makan bergizi yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi. Ketika para korban mencari kejelasan, mereka mendapati bahwa rumah oknum Pokmas kosong, memperkuat dugaan penipuan.

5. Korban Tuntut Pengembalian Uang

Para korban kemudian mendatangi Pokmas untuk menuntut pengembalian uang mereka. Salah satu korban, DH, mengaku telah menyetor Rp 2 juta dan berharap uangnya bisa segera dikembalikan sesuai janji.

"Saya sudah menyetor uang sebesar Rp 2 juta, namun saya berharap bulan ini segera ada titik terang, karena disepakati pada akhir bulan ini uang akan dikembalikan oleh oknum MG," tandas DH.

Kasus ini menjadi pengingat agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap tawaran program yang mengatasnamakan pemerintah, terutama yang meminta pembayaran uang muka.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

JAKARTA, investor.id–Indonesia bisa merujuk tiga negara, yakni Jepang, Brasil, atau India, dalam mengimplementasikan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) mulai tahun depan. Brasil misalnya, memiliki Program Bolsa Familia yang cukup relevan bagi Indonesia karena program itu bertujuan memberikan bantuan langsung bersyarat dengan memastikan akses pangan sekaligus mendukung kesehatan ibu hamil dan anak-anak.

Menurut peneliti ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, Jepang memiliki program makan gratis yang terintegrasi dengan sistem pendidikan, yakni makanan yang disediakan tidak hanya bergizi tinggi tapi juga mendukung edukasi tentang kesehatan.

Sedangkan Brasil menawarkan model lain yang relevan bagi Indonesia, yaitu Program Bolsa Familia, yang memberikan bantuan langsung bersyarat dengan memastikan akses pangan sekaligus mendukung kesehatan ibu hamil dan anak-anak. Model Brasil ini cocok diterapkan di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses pangan terbatas.

Yusuf Rendy menjelaskan, Indonesia juga dapat belajar dari India yang sukses mengimplementasikan Mid-Day Meal Scheme sebagai bagian dari upaya menekan angka kelaparan dan meningkatkan angka partisipasi sekolah.

“Pelaksanaan PMBG di Indonesia sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan tantangan regional, namun tetap mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara lain, seperti di Jepang, Brasil, atau India,” tutur Yusuf Rendy saat dihubungi Investor Daily pada 20 Desember 2024 dan ditulis Senin (30/12/2024).

Terkait anggaran yang diusulkan pemerintah Rp 10 ribu per anak atau ibu hamil per hari pada PMBG, Yusuf Rendy berpendapat bahwa jumlah itu terbilang minim dan mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi yang optimal. Jika dibandingkan dengan negara lain, di India melalui program Mid-Day Meal, anggaran yang dialokasikan di negara itu di kisaran Rp 12 ribu hingga Rp 15 ribu per anak per hari.

“Angka-angka itu menunjukkan bahwa anggaran terendah yang efektif berada di kisaran tersebut untuk memastikan bahwa program tidak hanya menyediakan makanan tetapi juga nutrisi yang seimbang dan cukup bagi penerima manfaat,” jelas dia.

Yusuf Rendy juga memaparkan, mengingat inflasi harga pangan dan kebutuhan gizi yang meningkat maka anggaran PMBG yang hanya Rp 10 ribu per anak atau ibu hamil per hari mungkin perlu ditingkatkan secara bertahap untuk mencapai efektivitas maksimal. “Selain itu, penyesuaian anggaran perlu mempertimbangkan variabilitas harga lokal dan ketersediaan bahan makanan di berbagai daerah di Indonesia,” papar dia.

Implementasi PMBG di Indonesia juga harus dilengkapi sistem monitoring dan evaluasi yang robust demi memastikan uang yang dialokasikan digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Penggunaan teknologi digital untuk pendataan penerima manfaat serta pelacakan distribusi makanan bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program.

Selain itu, pelibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, sangat penting untuk membangun ekosistem yang mendukung keberlanjutan program tersebut.

Rasionalisasi Program

Dihubungi secara terpisah, pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, dalam beberapa kesempatan, Pemerintah Indonesia menyatakan mengacu ke Brasil dalam menerapkan PMBG, sampai mengatakan anggarannya hanya Rp 4.400 per porsi.

“Anggaran itu tentu sangat minimalis sekali jika diterapkan di Indonesia. Mungkin hanya mendapatkan nasi putih saja. Maka, kita tidak boleh saklek dalam melihat PMBG negara lain. Harus memperhitungkan secara purchasing power-nya juga. Jangan-jangan di sana (Brasil) Rp 4.400 per porsi tapi di sini (setara) Rp 20 ribu per porsi,” ujar dia.

Penganggaran PMBG idealnya berpatokan pada pengentasan masalah gizi buruk saja. “Saya justru melihatnya PMBG ini harus mengutamakan penyelesaian masalah, yaitu soal gizi buruk. Kita tahu gizi buruk ini bisa diselesaikan dengan makan bergizi gratis, kita berpatokannya ya untuk mengatasi gizi buruk butuh berapa rupiah per porsinya,” kata Nailul.

Nailul Huda menyatakan, hendaknya jangan sampai PMBG dengan anggaran Rp 10 ribu per porsi malah tidak tercapai tujuannya yakni makan bergizi. “Program itu yang penting tercapai tujuannya. Makanya, rasionalisasi program, jangan pukul rata. Itu yang penting,” tandas dia.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sebanyak 72 pengusaha katering di Kota Kediri jadi korban penipuan penawaran penyedia makanan bergizi gratis. Para korban mengaku diiming-imingi kontrak 5 tahun.

Para korban mengaku mendapat iming-iming dari kelompok masyarakat (Pokmas). Tawaran itu membuat para korban tergiur karena juga mencatut nama perwira TNI di Kota Kediri.

"Kami tertarik karena ada kontrak 5 tahun kerja. Setelah ditawarkan ke ibu-ibu pemilik katering," kata salah satu pemilik ketering NM (45), Minggu (29/12/2024).

Karena hal ini, lanjut NM, dirinya juga ikut menawarkan kerjasama ke pengusaha katering lainnya. "Begitu saya tawari ibu-ibu mau gabung tanpa ada paksaan apapun," imbuhnya.

Menurutnya, para pemilik katering awalnya tak ditarik uang, namun seiring berjalannya waktu, ia dan pemilik katering disuruh membayar uang jaminan Rp 750 rib untuk per seribu kotak makanan.

"Kemudian hari berikutnya disuruh nambah Rp 250 ribu. Jadi per seribu kotak setiap pemilik katering yang gabung harus membayar Rp 1 juta," tandas NM.

Sebelumnya, puluhan pengusaha katering di Kota Kediri mengaku jadi korban penipuan. Mereka tertipu setelah tergiur ditawari jadi penyedia program makanan bergizi gratis.

Dari informasi yang dihimpun, modus penipuan itu berawal saat para korban diiming-imingi menjadi penyedia dari kelompok masyarakat (Pokmas) setempat.

Iming-iming itu rupanya membuat para korban tergiur. Sebab pokmas yang menawarkan juga mencatut nama petinggi TNI setempat.

Sedangkan modusnya, para korban diharuskan membayar uang muka Rp 1 juta sebagai jaminan keikutsertaan program unggulan pemerintah pusat tersebut.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Puluhan pengusaha katering di Kota Kediri mengaku jadi korban penipuan. Mereka tertipu setelah tergiur ditawari jadi penyedia program makanan bergizi gratis.

Dari informasi yang dihimpun, modus penipuan itu berawal saat para korban diiming-imingi menjadi penyedia dari kelompok masyarakat (pokmas) setempat.

Iming-iming itu rupanya membuat para korban tergiur. Sebab pokmas yang menawarkan juga mencatut nama petinggi TNI setempat.

Sedangkan modusnya, para korban diharuskan membayar uang muka Rp 1 juta sebagai jaminan keikutsertaan program unggulan pemerintah pusat tersebut.

Tercatat sebanyak 72 pengusaha katering menjadi korbannya. Sedangkan uang muka yang terkumpul mencapai Rp 72 juta. Sedangkan program tak kunjung ada kejelasan.

Karena hal ini, para korban kemudian menggeruduk pokmas yang menawarkan penyedia program makan bergizi gratis. Video asu mulut antara korban dan oknum Pokmas tersebut bahkan sempat viral di media sosial.

Salah satu korban, NM (45) mengaku tertarik karena dijanjikan akan diberi kontrak selama 5 tahun sebagai penyedia makanan.

"Kami tertarik karena ada kontrak 5 tahun kerja. Setelah ditawarkan ke ibu-ibu pemilik katering, yang di mana tahun-tahun lalu terdampak COVID tidak mendapat pendapatan dan pemasukan. Begitu saya tawari ibu-ibu mau gabung tanpa ada paksaan apapun," kata NM, Minggu (29/12/2024).

Menurutnya, awalnya dalam saat ajakan bergabung ini ia dan korban lainnya tak ditarik uang jaminan. Namun kemudian disuruh membayar uang jaminan Rp 750 ribu per orang sesuai suplier seribu kotak makanan.

"Kemudian hari berikutnya disuruh nambah Rp 250 ribu Jadi per seribu kotak setiap pemilik katering yang gabung harus membayar Rp 1 juta," jelas NM.

Namun para korban mulai curiga karena tak ada tindaklanjut setelah pembayaran itu. Para korban kemudian berkumpul dan berupaya meminta kejelasan uang dan rencana kerjanya.

"Sudah ditengok ke rumahnya tidak ada, posisi kosong. Namun untuk Ibu MG yang menjadi perwakilan Pokmas menjanjikan jaminan untuk mengembalikan uang para ibu-ibu katering," jelas NM.

Senada, korban lainnya, DH juga mengalami hal sama. Ia bahkan mengaku telah setor uang sebesar Ro 2 juta. Karena merasa ditipu, ia lantas meminta uangnya dikembalikan.

"Saya sudah menyetor uang sebesar 2 Juta, namun saya berharap bulan ini segera ada titik terang, karena disepakati pada akhir bulan ini uang akan dikembalikan oleh oknum MG," tandas DH.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Puluhan pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur, tertipu oleh ulah oknum dengan iming-iming menjadi rekanan penyedia makan bergizi gratis, program yang digelontorkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Salah seorang korban, Diah mengaku awalnya ditawari oleh temannya terkait kemitraan program makan bergizi gratis tersebut untuk 1.000 kotak. Saat itu, masih belum ada urusan terkait dengan pembayaran.

"Sampai beberapa minggu kemudian ada bayar itu Rp1 juta, katanya untuk perjanjian begitu. Jaminan bahwa kami masuk ke kelompoknya," katanya, di Kediri, Minggu (29/12).

Ia mengambil untuk 2.000 kotak, sehingga menyerahkan uang Rp2 juta yang diterima oleh oknum berinisial M.

Dia tidak tahu bahwa M, diduga melakukan penipuan. Ia menjadi cukup resah, sebab bukan hanya dirinya yang diduga menjadi korban, tapi ada banyak lainnya. Bahkan, informasinya uang yang terkumpul lebih dari Rp70 juta dari aksi yang dilakukan M.

Diah dengan teman-temannya yang juga menjadi korban berpikir positif bahwa uang akan dikembalikan akhir bulan Desember 2024. Hal itu juga sudah disepakati bersama korban lainnya, sehingga belum ada rencana untuk melapor ke polisi.

"Uang sebesar Rp2 juta itu sangat berarti, sebab modal usaha katering," kata Diah.

Dalam melakukan aksinya, M tidak menjelaskan detail terkait dengan pemanfaatan uang itu. M hanya mengatakan bahwa uang itu sebagai jaminan, bahwa sudah masuk ke kelompoknya.

Ia juga tidak tahu M tidak terkait dengan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri Pokmas Manunggal Cipto Roso. Saat penyerahan kuintansi tanda pembayaran, M juga tidak mengatakan ia bagian dari pokmas tersebut.

Penasihat Pokmas Manunggal Cipto Roso Nuriko Pramega mengatakan M adalah awalnya adalah pengurus di pokmas, namun ulahnya yang memanfaatkan kesempatan untuk penipuan membuat pengurus lainnya keberatan, sehingga M kini sudah dikeluarkan dari pokmas.

Ia menyebutkan bahwa pokmas tidak pernah memungut biaya terutama kepada sub. Adanya pungutan itu dilakukan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi, mengumpulkan kemitraan untuk program makan bergizi gratis tersebut.

"Ada oknum yang mengambil kesempatan mencari keuntungan pribadi dengan mengumpulkan kemitraan menyambut program makan bergizi gratis tersebut dengan cara menarik iuran jaminan dari sub yang ingin bergabung, padahal di pokmas tidak menarik apa pun ke sub yang ingin bergabung," katanya.

Dia pun meminta kepada mereka para mitra yang hendak bergabung ke pokmas untuk hati-hati. Pokmas juga tidak pernah datang ke rumah-rumah termasuk mengaku memenangkan tender dari TNI.

"Kami tidak pernah mengatakan menang tender. Jadi, (isu) yang menang tender itu bagi oknum tadi dimanfaatkan untuk menggaet, mencari sub yang bisa dijadikan korban," kata dia.

Menurutnya, di pokmas ini banyak bergabung mulai dari UMKM hingga pengusaha katering. Pokmas memang pernah melakukan uji coba makan bergizi gratis ke sejumlah sekolah di Kabupaten Kediri, sehingga jika nanti program itu berjalan bisa lebih siap.

Ia juga mengaku bahwa pokmas belum ada rencana untuk melaporkan hal ini ke polisi. Dalam masalah ini, pokmas terkena imbas negatif, karena diklaim terlibat, padahal yang melakukan adalah oknum.

Namun, dari informasi yang didapatnya, sudah ada komunikasi antara korban dengan M, bahwa M bersedia untuk mengembalikan uang korban.

"Masih internal dulu diselesaikan, karena ada iktikat baik. Korban juga meminta maaf ke pokmas, karena salah paham ternyata itu ulah oknum. Di kuitansi itu tertulis nama oknum itu sendiri," kata dia lagi.

Ada oknum yang mengambil kesempatan mencari keuntungan pribadi....

Kediri (ANTARA) - Puluhan pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur, tertipu oleh ulah oknum dengan iming-iming untuk persiapan makan bergizi gratis, program yang digelontorkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Salah seorang korban, Diah mengaku awalnya ditawari oleh temannya terkait dengan program makan bergizi gratis tersebut untuk 1.000 kotak. Saat itu, masih belum ada urusan terkait dengan pembayaran.

"Sampai beberapa minggu kemudian ada bayar itu Rp1 juta, katanya untuk perjanjian begitu. Jaminan bahwa kami masuk ke kelompoknya," katanya, di Kediri, Minggu.

Ia mengambil untuk 2.000 kotak, sehingga menyerahkan uang Rp2 juta yang diterima oleh oknum berinisial M.

Dia tidak tahu bahwa M, diduga melakukan penipuan. Ia menjadi cukup resah, sebab bukan hanya dirinya yang diduga menjadi korban, tapi ada banyak lainnya. Bahkan, informasinya uang yang terkumpul lebih dari Rp70 juta dari aksi yang dilakukan M.

Dirinya dengan teman-temannya yang lain juga menjadi korban berpikir positif bahwa uang akan dikembalikan akhir bulan Desember 2024. Hal itu juga sudah disepakati bersama korban lainnya, sehingga belum ada rencana untuk melapor ke polisi. Uang sebesar Rp2 juta itu sangat berarti, sebab modal usaha katering.

Dirinya pun menambahkan, dalam melakukan aksinya, M tidak menjelaskan detail terkait dengan pemanfaatan uang itu. Ia hanya mengatakan bahwa uang itu sebagai jaminan, bahwa sudah masuk ke kelompoknya.

Ia juga tidak tahu M tidak terkait dengan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri Pokmas Manunggal Cipto Roso. Saat penyerahan kuintasi tanda pembayaran, M juga tidak mengatakan ia bagian dari pokmas tersebut.

Penasihat Pokmas Manunggal Cipto Roso Nuriko Pramega mengatakan M adalah awalnya adalah pengurus di pokmas, namun ulahnya yang memanfaatkan kesempatan untuk penipuan membuat pengurus lainnya keberatan, sehingga M kini sudah dikeluarkan dari pokmas.

Ia menyebutkan bahwa pokmas tidak pernah memungut biaya terutama kepada sub. Adanya pungutan itu dilakukan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi, mengumpulkan kemitraan untuk program makan bergizi gratis tersebut.

"Ada oknum yang mengambil kesempatan mencari keuntungan pribadi dengan mengumpulkan kemitraan menyambut program makan bergizi gratis tersebut dengan cara menarik iuran jaminan dari sub yang ingin bergabung, padahal di pokmas tidak menarik apa pun ke sub yang ingin bergabung," katanya.

Dia pun meminta kepada mereka para mitra yang hendak bergabung ke pokmas untuk hati-hati. Pokmas juga tidak pernah datang ke rumah-rumah termasuk mengaku memenangkan tender dari TNI.

"Kami tidak pernah mengatakan menang tender. Jadi, (isu) yang menang tender itu bagi oknum tadi dimanfaatkan untuk menggaet, mencari sub yang bisa dijadikan korban," kata dia.

Dirinya menambahkan, di pokmas ini banyak bergabung mulai dari UMKM hingga pengusaha katering. Pokmas memang pernah melakukan uji coba makan bergizi gratis ke sejumlah sekolah di Kabupaten Kediri, sehingga jika nanti program itu berjalan bisa lebih siap.

Ia juga mengaku bahwa pokmas belum ada rencana untuk melaporkan hal ini ke polisi. Dalam masalah ini, pokmas terkena imbas negatif, karena diklaim terlibat, padahal yang melakukan adalah oknum.

Namun, dari informasi yang didapatnya, sudah ada komunikasi antara korban dengan M, bahwa M bersedia untuk mengembalikan uang korban.

"Masih internal dulu diselesaikan, karena ada iktikat baik. Korban juga meminta maaf ke pokmas, karena salah paham ternyata itu ulah oknum. Di kuitansi itu tertulis nama oknum itu sendiri," kata dia lagi.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Sebanyak 72 pengusaha katering di Kota Kediri jadi korban penipuan penawaran penyedia makanan bergizi gratis. Para korban kemudian menggeruduk kelopok masyarakat (pokmas) yang menawari.

Aksi penggerudukan ini sempat viral di media sosial. Dalam video beredar, para korban sempat adu mulut meminta uang muka yang telah dibayarkan dikembalikan.

Para korban diketahui telah ditarik uang muka rata-rata sebesar Rp 1 juta. Uang tersebut ditarik sebagai jaminan untuk bergabung sebagai penyedia makanan bergizi gratis.

DH, salah saru korban mengaku dirinya bahkan telah menyetor uang hingga Rp 2 juta. Namun demikian, tak ada kejelasan terkait kerjasama sebagai penyedia jasa makanan bergizi gratis.

Karena hal ini lah, ia dan para korban lainnya kemudian menggeruduk rumaj salah satu pokmas. Para korban hanya menuntut uang yang telah dibayarkan agar segera dikembalikan.

"Saya sudah menyetor uang sebesar 2 Juta, namun saya berharap bulan ini segera ada titik terang, karena disepakati pada akhir bulan ini uang akan dikembalikan oleh oknum MG," tandas DH.

Sebelumnya, puluhan pengusaha katering di Kota Kediri mengaku jadi korban penipuan. Mereka tertipu setelah tergiur ditawari jadi penyedia program makanan bergizi gratis.

Dari informasi yang dihimpun, modus penipuan itu berawal saat para korban diiming-imingi menjadi penyedia dari kelompok masyarakat (pokmas) setempat.

Iming-iming itu rupanya membuat para korban tergiur. Sebab pokmas yang menawarkan juga mencatut nama petinggi TNI setempat.

Sedangkan modusnya, para korban diharuskan membayar uang muka Rp 1 juta sebagai jaminan keikutsertaan program unggulan pemerintah pusat tersebut.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

KEDIRI, investor.id – Kelompok Masyarakat (Pokmas) Manunggal Cipta Rasa dituding terlibat dalam dugaan penipuan tender program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Kediri, Jawa Timur. Kejadian tersebut menjadi viral usai puluhan pemilik usaha katering menuntut pengembalian uang jaminan yang telah disetorkan.

Pembina Pokmas Manunggal Cipta Rasa Nuriko Pramega memberikan klarifikasi tudingan yang mengarah kepada kelompoknya tersebut. 

"Pokmas Manunggal Cipta Rasa itu tidak pernah memungut biaya apapun, terutama di sub. Sama sekali tidak ada. Kami juga sangat terkejut dengan kejadian seperti ini, tiba-tiba ada protes dari mitra-mitra kami ada pungutan sebesar Rp 1 juta-Rp 2 juta rupiah," katanya, Minggu (29/12/2024).

Nuri menegaskan, organisasinya tersebut tidak pernah memungut biaya kepada para sub koordinator pemilik katering yang ingin bergabung. Tindakan pemungutan uang tersebut diduga dilakukan oleh oknum pengurus sekretaris berinisial M.

Pihaknya menyebut, oknum inisial M itu juga menjadi koordinator pendataan sub koordinator di wilayah Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

"Jadi ada oknum yang memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan dengan cara menarik iuran atau menarik jaminan dari para sub-sub yang ingin bergabung. Padahal  di Pokmas Manunggal Cipta Rasa tidak pernah menarik apapun kepada sub-sub yang ingin bergabung," jelasnya.

Menurut dia, program pemerintah Makan Bergizi Gratis ini menjadi momentum para oknum untuk mengambil keuntungan pribadi.

Oknum tersebut mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara mengumpulkan sub-sub atau kemitraan pemilik katering menyambut program makan gratis inisiasi Presiden Prabowo Subianto ini. 

Nuriko berpesan, kalau ada yang datang mengatasnamakan pokmas Manunggal Cipta Rasa mengambil keuntungan secara pribadi, agar untuk lebih berhati-hati lagi. Pihaknya juga menegaskan, Pokmas ini masih eksis berlokasi di Jalan Penanggungan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

"Pokmas juga tidak pernah menyatakan memenangkan tender dari Kodim, tidak ada. Pernyataan itu keluar dari oknum tersebut," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Puluhan pemilik katering makanan di Kota Kediri diduga tertipu ajakan sebagai suplier program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ajakan itu mencatut telah memenangkan penawaran tender nama Kodim 0809 Kediri. 

Para pemilik katering diharuskan membayar sejumlah uang jutaan rupiah sebagai bentuk jaminan keikutsertaan dalam suplier makanan dalam program pemerintah pusat tersebut. Setidaknya ada sebanyak 72 pemilik katering yang mengatasnamakan ajakan pokmas, dengan uang jaminan terkumpul sekitar Rp 72 juta.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Badan Gizi Nasional akan menjadikan daun kelor dan telur ayam sebagai bahan alternatif bahan makanan pengganti susu pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan dengan kebijakan ini tak semua peserta penerima Makan Bergizi Gratis akan mendapatkan susu sebagai bagian dari menu mereka.

Penyaluran susu akan diprioritaskan ke daerah-daerah sentra sapi perah.

"Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan, tidak usah dipaksakan," ujar Dadan usai Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin (23/12).

Dadan mengatakan telur dan daun kelor bisa menggantikan kebutuhan gizi yang terkandung dalam susu.

Menurut Dadan, telur ayam dapat memenuhi kebutuhan protein, sementara daun kelor menyediakan kalsium bagi anak-anak peserta program.

"(Menu susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan (daun) kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor," jelasnya.

Kendati, Dadan memastikan susu tetap akan menjadi bagian dari menu di daerah dengan peternakan sapi perah yang mencukupi.

"Di daerah-daerah dengan peternakan sapi perah yang cukup, itu akan menjadi bagian dari makanan mereka," tegas dia.

Dadan juga mengungkapkan program makan bergizi gratis ini direncanakan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap, mulai 6 Januari 2025.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," pungkasnya.

Badan Gizi Nasional akan menjadikan daun kelor dan telur ayam sebagai bahan alternatif bahan makanan pengganti susu pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan dengan kebijakan ini tak semua peserta penerima Makan Bergizi Gratis akan mendapatkan susu sebagai bagian dari menu mereka.

Penyaluran susu akan diprioritaskan ke daerah-daerah sentra sapi perah.

"Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan, tidak usah dipaksakan," ujar Dadan usai Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin (23/12).

Dadan mengatakan telur dan daun kelor bisa menggantikan kebutuhan gizi yang terkandung dalam susu.

Menurut Dadan, telur ayam dapat memenuhi kebutuhan protein, sementara daun kelor menyediakan kalsium bagi anak-anak peserta program.

"(Menu susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan (daun) kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor," jelasnya.

Kendati, Dadan memastikan susu tetap akan menjadi bagian dari menu di daerah dengan peternakan sapi perah yang mencukupi.

"Di daerah-daerah dengan peternakan sapi perah yang cukup, itu akan menjadi bagian dari makanan mereka," tegas dia.

Dadan juga mengungkapkan program makan bergizi gratis ini direncanakan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap, mulai 6 Januari 2025.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," pungkasnya.