MAGELANG, KOMPAS.com - Dugaan percobaan penipuan dengan modus program makan bergizi gratis (MBG) dilaporkan terjadi di Magelang, Jawa Tengah.

Kantor perwakilan penyedia MBG di wilayah Magelang membantah bahwa mereka melibatkan individu atau kelompok manapun secara sepihak tanpa instruksi Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Magelang, M Rauuf Oktavian Nur, mengungkapkan telah menerima sekitar lima laporan dugaan percobaan penipuan terkait MBG yang terjadi di Kota dan Kabupaten Magelang selama Oktober hingga Desember 2024.

Aduan tersebut datang dari kalangan warga dan katering melalui direct message di Instagram, WhatsApp, atau datang langsung ke kantornya.

"Mereka didatangi oleh seseorang yang mengatasnamakan BGN dengan membawa identitas atau surat keputusan palsu," kata Rauuf saat dihubungi Kompas.com, Minggu (29/12/2024).

Beragam modus penipuan dilakukan tergantung pada target korban. Pihak katering, misalnya, dijanjikan dapat menjadi mitra BGN dalam produksi makanan dengan syarat memberikan uang puluhan juta rupiah sebagai biaya kerja sama.

Selain itu, penipu juga menawarkan kepada masyarakat untuk menyewakan tempat atau tanahnya sebagai dapur produksi dengan iming-iming memberikan sertifikat tanah.

Modus lainnya adalah dengan membuka lowongan pekerjaan sebagai petugas masak dengan meminta uang ratusan ribu rupiah sebagai biaya pembuatan seragam kerja dan identitas.

"Untungnya mereka tidak keluar dana," ucap Rauuf.

Dia menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tidak bekerja sama dengan individu atau kelompok manapun untuk MBG tanpa instruksi Badan Gizi Nasional.

Masyarakat, lanjutnya, hanya bisa mengajukan kerja sama melalui satu pintu dengan mengakses situs web resmi BGN.

Rauuf juga mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan untuk melapor ke polisi.

"Nanti, kami bisa bantu sebagai bukti tambahan," ujarnya.

Namun, dia menambahkan bahwa pihaknya masih fokus pada program MBG dan belum mempertimbangkan untuk melapor ke polisi.

Bandarlampung (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa dapur umum untuk program makan bergizi gratis dapat dikelola oleh desa.

"Kami sedang berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan akan membuat Memorandum of Understanding (MoU) terkait program makan bergizi gratis yang juga akan melibatkan desa," ujar Yandri Susanto di Bandarlampung, Sabtu.

Ia mengatakan pengelolaan dapur umum dalam mempersiapkan program makan bergizi gratis tersebut juga dapat dikelola oleh desa melalui BUMDes.

"Badan Gizi Nasional dapat menyewa dapur umum yang dibangun oleh BUMDes dan ini bisa menjadi salah satu pendapatan untuk desa agar perputaran ekonomi desa semakin berkembang," katanya.

Selain menyiapkan pengelolaan dapur umum yang dapat dikelola desa, kata Yandri, dalam program makan bergizi gratis tersebut juga akan dibuat desa tematik untuk membantu penyediaan bahan pangan.

"Dalam swasembada pangan dan makan bergizi kita tidak hanya fokus pada pemenuhan karbohidrat, tetapi juga protein dan vitamin sehingga kami akan petakan 75 ribu desa sesuai potensi yang ada menjadi desa tematik," ucap dia.

Menurut dia, pengembangan desa tematik tersebut juga dapat dilakukan dengan menggunakan dana desa.

"Jadi, dengan desa tematik yang mendukung program makan bergizi gratis itu bahan baku akan terpenuhi dari desa-desa melalui BUMDes dan dana selalu berputar, tahun depan tentu akan bertambah lagi dananya dan bisa mengurangi kemiskinan di desa," ujarnya.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Pemprov Jabar telah mengalokasikan anggaran untuk program program nasional Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis. Fraksi PPP DPRD Jabar meminta pelaksanaan program tersebut harus diawasi agar tepat sasaran.

"Memang masih belum detail untuk teknisnya. Tapi yang jelas kota kabupaten juga bakal terlibat. Program ini perlu dikawal bersama," kata Ketua Fraksi PPP, Zaini Shofari, Sabtu (28/12/2024).

Menurutnya, pengawasan diperlukan agar tidak terjadi monopoli dalam pelaksanaan program tersebut. Misalnya Zaini menyebut, penyediaan bahan baku haruss dilakukan dengan melibatkan petani lokal.

"Penggunaan komoditas lokal itu juga dalam upaya memutar roda ekonomi masyarakat. Sehingga program pemenuhan gizi tercapai tapi juga ikut menyejahterakan masyarakat," ujarnya.

Sementara anggota Fraksi PPP Arief Maoshul Affandy menambahkan, program makan bergizi gratis harus dirasakan manfaatnya tidak hanya untuk siswa-siswi sekolah, namun juga masyarakat secara umum.

Dia menyebut, program itu membutuhkan banyak sekali bahan baku. Bahan baku itulah yang harus dijadikan manfaat untuk masyarakat. Arief menekankan agar pelaksanaan program ini jangan hanya menguntungkan satu pihak yang ingin mencari keuntungan.

"Bahan bakunya kita garis bawahi, ini akan diambil dari petani, koperasi melalui BUMDes. Pemprov Jabar harus hadir untuk mengawasi, jangan sampai itu dikuasai oleh korporasi tertentu yang mencari untung tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

"Kalau menunya daging ayam langsung ke peternak ayam, jadi masyarakat ikut disamping anaknya yang sekolah jadi cerdas dengan makan gizi gratis, orang tua dilibatkan langsung," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) meminta masyarakat yang menjadi korban penipuan program fiktif makan bergizi gratis untuk segera melapor ke polisi.

Hal ini setelah terungkapnya kasus puluhan pelaku usaha katering di wilayah Jawa Timur, yang tertipu oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Kombes (Pol) Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan, modus penipuan tersebut mencatut nama institusi Komando Distrik Militer (Kodim) 0809/Kediri.

Dok. Kantor Komunikasi Kepresidenan Kantor Komunikasi Kepresidenan mengecek proses memasak makan bergizi gratis yang disiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal, Kota Bogor. Sebanyak 51 pekerja dilibatkan untuk menyiapkan Program Makan Bergizi Gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tersebut.

"Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Program makan bergizi merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan untuk dimanfaatkan oleh oknum jahat. Kami imbau para korban segera melapor ke polisi agar kasus ini segera diusut," kata Lalu Iwan dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/12/2024).

Iwan menyebutkan, BGN akan mendukung penuh aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap modus serupa pada masa mendatang.

"Program pemerintah selalu melalui prosedur resmi. Jika ada penawaran yang mencurigakan, silakan konfirmasi langsung ke instansi terkait. Jangan pernah menyerahkan uang tanpa kejelasan," tutur Iwan.

BGN juga menggarisbawahi komitmen untuk segera meluncurkan program baru tahap uji coba makan bergizi gratis tersebut, guna membantu masyarakat dan mencegah penyalahgunaan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

"Kami percaya, program ini akan memberikan manfaat nyata jika dilaksanakan dengan benar dan tepat sasaran," kata Iwan.

Adapun BGN telah melakukan uji coba makan bergizi gratis di 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Kamis (26/12/2024) hingga Sabtu (28/12/2024).

“Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bisa berjalan sendirian. Penyusunan proses bisnis menjadi salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Badan Gizi Nasional dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional bersifat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menekankan pentingnya dukungan dari instansi pemerintah terkait untuk menjamin kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan Januari 2025.

Adapun program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas.

“Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bisa berjalan sendirian. Penyusunan proses bisnis menjadi salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Badan Gizi Nasional dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional bersifat lintas sektor,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Rini juga menjelaskan dalam penyusunan proses bisnis perlu memperhatikan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari identifikasi proses dalam mencapai visi dan misi serta pemetaan peran masing-masing aktor dalam setiap tahapan proses.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan efektifitas dan penguatan sinergi, kolaborasi, dan koordinasi antara Badan Gizi Nasional dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait, diperlukan pula penyusunan proses bisnis tematik pemenuhan gizi nasional yang menekankan pada kolaborasi para pemangku kepentingan baik dalam maupun di luar pemerintahan dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional.

“Melalui penyusunan proses bisnis tematik, diharapkan masing-masing instansi mampu memahami peran dan tanggung jawabnya serta mampu memfokuskan alokasi sumber daya secara efektif ke dalam proses inti,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengingatkan urgensi Program Makan Bergizi Gratis pada semua pihak yang terlibat dalam program tersebut.

Ia mengungkapkan Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai solusi konkret untuk memastikan setiap individu, terutama anak-anak sekolah, memperoleh akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi.

Dengan gizi yang terpenuhi sejak dini, anak-anak Indonesia diharapkan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan siap bersaing di tingkat global.

“Kita tentunya berharap program yang akan mulai berjalan pada Januari 2025 ini mendapat dukungan yang optimal dari beragam pemangku kepentingan sehingga program tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan membawa kemanfaatan dalam menciptakan SDM Unggul di Indonesia,” jelas Prasetyo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kesiapan anggaran yang diperlukan untuk menyukseskan program tersebut.

“Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah ditampung di belanja kementerian/lembaga. Belanja tersebut mencakup program makan bergizi gratis sebesar Rp71,0 triliun yang akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional,” pungkas Sri Mulyani.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Ini dilakukan dengan memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi dengan baik dan berkualitas.

Menjelang pelaksanaan program tersebut pada Januari 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menekankan pentingnya dukungan dari instansi pemerintah terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya.

“Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bisa bekerja sendiri. Penyusunan proses bisnis merupakan langkah strategis yang harus dilakukan oleh BGN untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional yang bersifat lintas sektor,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (28/12/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Rini dalam pertemuan di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jumat (27/12/2024).

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M Yusuf Ateh

Rini menjelaskan bahwa dalam penyusunan proses bisnis, penting untuk memperhatikan rangkaian alur kerja yang saling terhubung guna mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Penyusunan peta proses bisnis dimulai dengan mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai visi dan misi, serta memetakan peran setiap aktor dalam setiap tahapan proses.

Selain itu, untuk memastikan efektivitas serta memperkuat sinergi, kolaborasi, dan koordinasi antara Badan Gizi Nasional dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah (pemda) terkait, diperlukan penyusunan proses bisnis tematik yang menekankan pada kolaborasi semua pemangku kepentingan, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan.

“Dengan penyusunan proses bisnis tematik, diharapkan setiap instansi akan memahami peran dan tanggung jawabnya, serta dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif ke dalam proses inti,” imbuh Rini.

Solusi konkret untuk akses makanan sehat

Pada kesempatan yang sama, Mensesneg Prasetyo Hadi mengingatkan urgensi program Makan Bergizi Gratis bagi semua pihak yang terlibat.

Ia menjelaskan bahwa program tersebut hadir sebagai solusi konkret untuk memastikan setiap individu, khususnya anak-anak sekolah, mendapatkan akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi.

Dengan pemenuhan gizi yang tepat sejak dini, anak-anak Indonesia diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan siap bersaing di tingkat global.

“Kami berharap, program yang akan dimulai pada Januari 2025 ini mendapat dukungan optimal dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat dalam menciptakan SDM unggul di Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani memastikan kesiapan anggaran untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

“Program unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sudah masuk dalam belanja kementerian atau lembaga. Dana untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71,0 triliun akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional,” jelasnya.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Ini dilakukan dengan memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi dengan baik dan berkualitas.

Menjelang pelaksanaan program tersebut pada Januari 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menekankan pentingnya dukungan dari instansi pemerintah terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya.

“Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bisa bekerja sendiri. Penyusunan proses bisnis merupakan langkah strategis yang harus dilakukan oleh BGN untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional yang bersifat lintas sektor,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (28/12/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Rini dalam pertemuan di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jumat (27/12/2024).

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M Yusuf Ateh

Rini menjelaskan bahwa dalam penyusunan proses bisnis, penting untuk memperhatikan rangkaian alur kerja yang saling terhubung guna mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Penyusunan peta proses bisnis dimulai dengan mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai visi dan misi, serta memetakan peran setiap aktor dalam setiap tahapan proses.

Selain itu, untuk memastikan efektivitas serta memperkuat sinergi, kolaborasi, dan koordinasi antara Badan Gizi Nasional dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah (pemda) terkait, diperlukan penyusunan proses bisnis tematik yang menekankan pada kolaborasi semua pemangku kepentingan, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan.

“Dengan penyusunan proses bisnis tematik, diharapkan setiap instansi akan memahami peran dan tanggung jawabnya, serta dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif ke dalam proses inti,” imbuh Rini.

Solusi konkret untuk akses makanan sehat

Pada kesempatan yang sama, Mensesneg Prasetyo Hadi mengingatkan urgensi program Makan Bergizi Gratis bagi semua pihak yang terlibat.

Ia menjelaskan bahwa program tersebut hadir sebagai solusi konkret untuk memastikan setiap individu, khususnya anak-anak sekolah, mendapatkan akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi.

Dengan pemenuhan gizi yang tepat sejak dini, anak-anak Indonesia diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan siap bersaing di tingkat global.

“Kami berharap, program yang akan dimulai pada Januari 2025 ini mendapat dukungan optimal dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat dalam menciptakan SDM unggul di Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani memastikan kesiapan anggaran untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

“Program unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sudah masuk dalam belanja kementerian atau lembaga. Dana untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71,0 triliun akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional,” jelasnya.

program ini terlihat sebagai bentuk ganti rugi atas kenaikan pajak tersebut

Jakarta (ANTARA) - Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio atau akrab disapa Hensa menilai program makan gratis merupakan ganti rugi atas kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

"Pemerintah berupaya menahan gejolak PPN dengan program makan bergizi gratis," kata Hensa di Jakarta, Sabtu.

Menurut Hensa, program ini terlihat sebagai bentuk ganti rugi atas kenaikan pajak tersebut.

Dia menilai program makan gratis ini merupakan cara Prabowo Subianto meniru kebijakan Suharto yaitu membuat perut rakyatnya kenyang.

"Jadi di satu sisi 12 persen itu akan berlaku di 2025, prediksinya demikian dan kemudian juga dibarengi dengan makan bergizi gratis, ujarnya.

Namun, Hensa berpendapat, misteriusnya pembiayaan program makan bergizi gratis ini juga menimbulkan pertanyaan tersendiri di kalangan masyarakat.

Terlebih, jika benar memang dibiayai oleh Tiongkok, China seperti yang sudah dikabarkan, Hensa melihat masyarakat pun memiliki pertanyaan tentang dampak dari pembiayaan tersebut.

“Bila Tiongkok memberikan atau membiayai program makan siang bergizi gratis, nah masyarakat pasti bertanya apa yang didapat Tiongkok dari kita atau apa yang didapat China dari kita nah itu masih kita tunggu jawabannya,” ujarnya.

Maka itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk bisa merincikan anggaran terkait program makan bergizi gratis.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa uji coba program makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran senilai Rp10 ribu per porsi sudah dilakukan hampir setahun ini di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu," kata Hasan.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengimbau masyarakat yang menjadi korban penipuan program fiktif makan bergizi gratis untuk melapor ke polisi.

Imbauan ini muncul seiring terungkapnya kasus puluhan pelaku usaha katering di wilayah Jawa Timur yang tertipu oleh pihak tak bertanggung jawab. Total kerugian mencapai puluhan juta rupiah.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan menyampaikan, pihaknya sangat menyesalkan kejadian tersebut. Menurutnya, modus yang mencatut nama institusi Komando Distrik Militer (Kodim) 0809/Kediri itu, murni penipuan.

“Kami sangat menyesalkan kejadian ini,” kata Lalu dalam keterangannya, dikutip Sabtu (28/12/2024).

Lalu menegaskan, program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu hingga saat ini masih dalam tahap uji coba.

Program ini, lanjut dia, merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan untuk dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab.

“Kami imbau para korban segera melapor ke polisi, agar kasus ini segera diusut,” ujarnya.

BGN, kata dia, memastikan untuk mendukung penuh aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Lalu juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap modus serupa di masa mendatang.

Dia menuturkan, program pemerintah selalu melalui prosedur resmi. Jika ada penawaran yang mencurigakan, Lalu meminta masyarakat untuk mengkonfirmasi langsung informasi yang ada ke instansi terkait.

“Jangan pernah menyerahkan uang tanpa kejelasan,” tegasnya.

BGN juga menggarisbawahi komitmennya untuk segera meluncurkan program baru tahap uji coba tersebut, untuk membantu masyarakat dan mencegah penyalahgunaan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Sebagai informasi, BGN melaksanakan uji coba program pemberian makan bergizi gratis di 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Uji coba yang dilakukan mulai 26-28 Desember 2024 itu digelar serentak di enam wilayah provinsi, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Dadang Hendrayuda mengatakan, pihaknya memastikan seluruh proses distribusi makanan bergizi ini berjalan lancar, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Hasil dari uji coba ini akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan di masa mendatang,” pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mengkritik pemberian susu Ultra High Temperature (UHT) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemberian susu UHT dinilai tidak selaras dengan semangat MBG untuk memberikan gizi optimal kepada anak-anak sekolah.

Menurut CEO dan Founder CISDI, Diah Satyani Saminarsih, susu UHT memiliki kandungan gula yang sangat tinggi sehingga tidak disarankan diberikan kepada anak-anak.

“Jadi susu UHT itu tinggi gula. Dan itu yang kita selalu hindari, karena (susu) itu akhirnya masuknya ke dalam kategori minuman berpemanis dalam kemasan,” ujar Diah.

Sebagai informasi, susu UHT merupakan jenis susu yang telah dipanaskan pada suhu lebih dari 135 derajat Celsius selama beberapa detik.

Berdasarkan artikel yang ditinjau oleh dr. Merry Dame Cristy Pane, kandungan susu UHT tidak begitu lengkap bila dibandingkan susu formula. Di samping itu, kandungan zat besi, misalnya, pada susu UHT cukup rendah. Padahal, zat besi memiliki peranan penting mencegah terjadinya anemia dan menjaga kesehatan sel-sel tubuhnya.

Diah juga turut menyoroti ketidakjelasan tujuan dan target yang ingin dicapai melalui program MBG. Menurut ia, pemerintah tidak pernah secara gamblang menjelaskan sasaran yang jelas dan selama hanya menerangkan peningkatan gizi semata kepada masyarakat.

Ditambahkan oleh Diah bahwa pemerintah harus jelas sasaran dari program MBG. Semisal, “Apa yang mau dikoreksi (dari MBG)? untuk usia berapa? dan mau mengurangi makanan yang tinggi gula garam lemaknya kah?

“Hal-hal semacam itu yang kita juga harus perjelas dengan lebih clear, program ini mau seperti apa?” katanya.

Hal yang tidak kalah penting. Lanjut Diah, adalah penerapan standar gizi dari program MBG. Jangan sampai, pemberian MBG kepada anak sekolah sekadar menyesuaikan dengan anggaran semata. 

“Yang tidak kalah penting adalah standar isinya itu apa dari makan bergizi gratis ini? Karena kita juga mengetahui dari yang disiapkan yang disiarkan Rp 10.000 itu standarnya apa? Apa kecukupan gizinya? Kan bukan hanya untuk kenyang, ya kan? Namanya juga makan bergizi gratis,” ungkap Diah.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas. Jelang pelaksanaanya pada Januari 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menekankan pentingnya dukungan dari instansi pemerintah terkait untuk menjamin kelancaran program.

"Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bisa berjalan sendirian. Penyusunan proses bisnis menjadi salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Badan Gizi Nasional dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional bersifat lintas sektor," ungkapnya dikutip dari siaran pers, Sabtu (28/12/2024).

Hal itu diungkap Rini dalam pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh di Kantor Kementerian PAN-RB, Jumat (27/12).

Rini menjelaskan dalam penyusunan proses bisnis perlu memperhatikan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari identifikasi proses dalam mencapai visi dan misi serta pemetaan peran masing-masing aktor dalam setiap tahapan proses.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan efektivitas dan penguatan sinergi, kolaborasi, dan koordinasi antara Badan Gizi Nasional dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait, diperlukan pula penyusunan proses bisnis tematik pemenuhan gizi nasional yang menekankan pada kolaborasi para pemangku kepentingan baik dalam maupun di luar pemerintahan dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional.

"Melalui penyusunan proses bisnis tematik, diharapkan masing-masing instansi mampu memahami peran dan tanggung jawabnya serta mampu memfokuskan alokasi sumber daya secara efektif ke dalam proses inti," ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengingatkan urgensi Program Makan Bergizi Gratis pada semua pihak yang terlibat dalam program tersebut. Ia mengungkapkan Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai solusi konkret untuk memastikan setiap individu, terutama anak-anak sekolah, memperoleh akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi. Dengan gizi yang terpenuhi sejak dini, anak-anak Indonesia diharapkan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan siap bersaing di tingkat global.

"Kita tentunya berharap program yang akan mulai berjalan pada Januari 2025 ini mendapat dukungan yang optimal dari beragam pemangku kepentingan sehingga program tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan membawa kemanfaatan dalam menciptakan SDM Unggul di Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kesiapan anggaran yang diperlukan untuk menyukseskan program tersebut.

"Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah ditampung di belanja kementerian/lembaga. Belanja tersebut mencakup program makan bergizi gratis sebesar Rp 71,0 triliun yang akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional," tandasnya.

Simak Video: Prabowo Bicara Pentingnya Makan Bergizi Gratis di KTT G20

[Gambas:Video 20detik]

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, tidak semua anak-anak mendapatkan susu dalam program makan bergizi gratis.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com pada Senin (23/12/2024), susu akan diberikan ke daerah-daerah yang termasuk sentra sapi perah.

Sementara daerah lain yang bukan sentra sapi perah, pengganti protein dapat diberikan lewat telur dan substitusi kalsium melalui daun kelor.

“Cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada (diganti) telur, bisa kelor,” ungkap Dadan.

Lantas, bagaimana perbandingan gizi antara susu, telur, dan daun kelor untuk makan bergizi gratis?

Penjelasan ahli

Peneliti pangan dari Chlorophyll Scientific, Daisy Irawan, menjelaskan penggunaan daun kelor secara umum kurang bisa memenuhi kebutuhan protein pada anak-anak.

Ia menerangkan, metoda analisa yang digunakan di sebagian besar laboratorium saat ini adalah metode Kjeldahl.

Metode ini mengukur total nitrogen dari bahan makanan yang kemudian hasilnya dikonversi menjadi protein.

Nilai konversi dari metode ini berbeda-beda untuk setiap produk. Contohnya, susu mengandung 6,38 gram protein dan kedelai di angka 5,71.

Nah, pada sayuran seperti daun kelor, tidak ada nilai konversinya karena senyawa pengganggunya banyak sekali.

“Misalnya, di dalam daun kelor ada Chlorophyll atau zat hijau daun. Di bagian tengah ada empat atom nitrogen. Senyawa ini bisa keliru dihitung sebagai protein, padahal bukan,” ungkap Daisy kepada Kompas.com, Kamis (26/12/2024).

Dengan kata lain, kandungan protein daun kelor cukup jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan beberapa bahan makanan lain, seperti tahu, tempe, jamur, dan terlebih lagi telur atau susu.

“Jadi kalau daun kelor jika dibandingkan dengan tahu tempe, ya masih kalah. Dengan jamur, daun kelor juga cukup jauh kandungan proteinnya,” ungkap Daisy kepada Kompas.com, Kamis (26/12/2024).

Daun kelor sebagai pengganti kalsium

Terkait dengan nilai kalsium, menurut Daisy, daun kelor juga kurang tepat dipilih untuk menggantikan susu bagi anak.

Daun kelor memang memiliki kandungan kalsium yang cukup tinggi. Meski demikian, daun kelor termasuk sayuran dengan serat kasar.

Sayuran dengan serat kasar umumnya nutrisi yang diproses oleh tubuh akan lebih sedikit dibandingkan yang dikonsumsi.

Ketika dikonsumsi, kelor hanya akan memberikan kalsium tinggi. Hal tersebut kurang efektif apabila tidak dibarengi dengan makanan tinggi protein lainnya.

Oleh karena itu, Daisy menganggap, pemberian daun kelor sebagai sumber protein maupun kalsium kepada anak-anak, terlebih mereka yang kurang gizi, adalah pilihan yang kurang tepat.

“Apabila ingin memenuhi kebutuhan kalsium anak-anak dengan sayuran, sebaiknya jangan hanya diberikan daun kelor. Bisa diganti-ganti atau dikombinasi dengan sayuran atau bahan makanan lain. Selain itu, penting untuk menambahkan produk protein pada makanan," terang Daisy.

Telur lebih efektif untuk menggantikan susu

Apabila pemberian susu akan digantikan, Daisy menilai, telur yang lebih baik dipilih daripada daun kelor sebagai sumber protein.

Kandungan protein pada susu dan telur hampir serupa.

Perbandingannya, satu gelas susu sapi bisa mengandung 8,14 protein, sementara satu butir telur rebus punya 6,3 gram protein.

Telur merupakan salah satu produk protein hewani yang sama dengan susu, daging sapi, ayam, dan ikan.

Selain itu, telur adalah salah satu sumber protein yang murah dan mudah dikonsumsi oleh seluruh kalangan usia.

“Kalau telur itu memang sumber protein yang mudah sekali diserap oleh tubuh. Makanya bisa digunakan oleh bayi, anak-anak, hingga lansia,” jelasnya.

Satu butir telur dapat menunjang kebutuhan protein anak apabila rutin dikonsumsi setiap harinya.

Pemberian susu dapat memicu intoleransi laktosa

Daisy mengingatkan, pemberian susu sapi pada anak-anak juga harus dilakukan secara hati-hati karena rawan akan intoleransi laktosa.

Intoleransi laktosa adalah ketidakmampuan tubuh untuk mencerna gula alami yang terdapat dalam susu.

Terlebih, banyak anak Indonesia yang mengalami intoleransi laktosa karena tidak terbiasa mengonsumsi susu sejak kecil.

Intoleransi laktosa beresiko terjadi pada anak-anak kelompok marginal yang sejak disapih tidak lagi mengonsumsi susu.

“Kalau orang Indonesia yang dari kecil tidak dibiasakan minum susu, enzim untuk mencerna laktosa saja tidak punya, sehingga bisa mengalami diare,” terang Daisy.

Apabila langsung diberikan tanpa melihat kebutuhan, kemungkinan anak untuk mengalami diare cukup tinggi.

Oleh karena itu, Daisy menyarankan, pemberian susu untuk makan bergizi gratis juga harus disesuaikan dengan kebutuhan anak.

Di samping itu, dia memberi masukan, pemenuhan kebutuhan protein anak sebaiknya menggunakan sumber daya lokal. Misalnya, dengan pemberian kacang-kacangan dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), tempe, tahu, kecipir, susu kambing, dan aneka jenis jamur pangan yang mudah dibudidayakan di Indonesia.