Jakarta -

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diminta untuk ikut berperan dalam program prioritas pemerintah, termasuk program tiga juta rumah. Sejalan dengan itu, Wakil Menteri UMKM (Wamen) Helvi Yuni Moraza menyampaikan Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Helvi mengatakan Menteri UMKM Maman Abdurrahman telah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara). Helvi menjelaskan di manapun proyek tersebut dibangun harus melibatkan UMKM setempat, termasuk untuk pasok bahan bangunan dan kontraktor.

"Pak Menteri sudah berapa kali pertemuan teknis sama Pak Ara. Skemanya yang jelas kita diminta, bahwa di manapun itu dibangun harus melibatkan UMKM lokal. Ya, kontraktornya UMKM lokal, kemudian pemasok bahannya UMKM lokal," kata Helvi saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Helvi mengakui memang masih ada kendala dalam akses pembiayaan UMKM untuk merealisasikan hal tersebut. Untuk mengatasinya, Helvi menggandeng himpunan bank milik negara (Himbara) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Itu kan kita kerjasama sama Himbara, kan ada KUR-nya ada. Iya, nanti juga akan dibantu oleh BTN dan penyiapan ini," jelas Helvi.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan UMKM akan terlibat dalam program prioritas pemerintahan, termasuk program tiga juta rumah. Maman menyebut pihaknya tengah mengkurasi dan mendata pengusaha-pengusaha UMKM kelas menengah untuk terlibat dalam program tersebut.

"Pembangunan rumah dan sekarang kami sedang kurasi di bawah Kedeputian Menengah melakukan pendataan usaha-usaha menengah yang bisa ikut terlibat di pembangunan 3 juta rumah di Kementerian Perumahan dan Rakyat," kata Maman saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Maman menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait. Sebab, Maman menerangkan keterlibatan UMKM dalam program prioritas pemerintah ini merupakan arahan dan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sudah koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Insya Allah ini akan terus berjalan. Karena ini arahan dan perintah presiden, untuk MBG dan pembangunan 3 juta rumah diharapkan ada keterlibatan UMKM di situ, koperasi dan juga BUMDES," tambah Maman.

(rrd/rrd)

BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil berjanji menindaklanjuti permasalahan fasos-fasum di Perumahan Taman Cibalagung. Hal ini disampaikan usai menerima audiensi dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Nur Hidayah Taman Cibalagung di kantor DPRD Kota Bogor, Kamis (13/2/2025).

Dalam pertemuan yang berlangsung pukul 09.30-10.30 WIB, warga Perumahan Taman Cibalagung menyampaikan aspirasi dan keresahan mereka terkait status tanah fasos dan fasum yang hingga kini belum mendapatkan kepastian hukum. Warga menuntut transparansi dan langkah konkret agar tanah tersebut dapat menjadi aset resmi Pemkot Bogor dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Adityawarman Adil mengataka, Komisi I DPRD Kota Bogor akan segera melakukan tindak lanjut untuk memastikan penyelesaian permasalahan ini. ?Kami akan mendorong penyelesaian sengketa tanah ini dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Pemerintah Kota Bogor, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta pihak pengembang,? katanya.

Diketahui, Sekda Kota Bogor telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait tanah fasos dan fasum di lokasi tersebut. Namun, implementasi dan kejelasan mengenai kepemilikan serta status hukum tanah masih menjadi kendala yang perlu segera dituntaskan.

?DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk memastikan hak masyarakat atas fasilitas umum terpenuhi. Oleh karena itu, kami akan terus mengawal permasalahan ini hingga ada kejelasan hukum yang mengikat dan menguntungkan masyarakat,? tambah politikus PKS ini.

Dalam waktu dekat, Komisi I DPRD Kota Bogor akan mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas penyelesaian sengketa ini secara menyeluruh. Dengan langkah ini, diharapkan ada solusi konkret yang dapat memberikan kepastian hukum bagi warga Perumahan Taman Cibalagung serta memastikan tanah Fasos dan Fasum dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat secara transparan dan berkeadilan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Y Moraza menyebut UMKM lokal wajib dilibatkan dalam proyek pembangunan 3 juta rumah rakyat.

Menurutnya, Menteri Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah memastikan kontraktor dan bahan bangunan yang digunakan harus berasal dari UMKM lokal.

"Sudah ngobrol dengan Pak Ara (Menteri PKP Maruarar), skemanya jelas. Di mana pun proyek ini dibangun, UMKM lokal harus terlibat, baik sebagai kontraktor maupun penyedia bahan bangunan," ujarnya usai menghadiri acara Shopee di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dukungan Pendanaan dari Bank Himbara dan BTN

Helvi mengatakan, UMKM yang mengalami kendala pendanaan akan mendapat dukungan dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Nanti juga akan dibantu oleh Bank BTN dalam menyiapkan ini," katanya.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurahman juga menegaskan pentingnya keterlibatan sektor UMKM dalam proyek ini. Saat ini, pihaknya sedang menyeleksi pelaku usaha yang layak bergabung.

"Kami sedang kurasi di bawah Kedeputian Usaha Menengah dengan melakukan pendataan usaha yang bisa ikut program ini," ujar Maman usai rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Pontianak (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi secara ketat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi dan layanan kesehatan gratis," kata Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, di Pontianak, Kamis.

Dia menyampaikan bahwa setelah para kepala daerah dilantik dan mengikuti retret, mereka akan mendapatkan pendampingan dari BPKP dalam merealisasikan program nasional tersebut.

"Hari ini ada 18 titik di 12 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat yang melaksanakan launching MBG, dan kami melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaannya," tuturnya.

Rudy menjelaskan, di Kabupaten Kubu Raya terdapat empat titik dapur mitra MBG yang berlokasi di dua kecamatan, yaitu Keato Kitchen, Mayari Catering, SPPG Sungai Rengas, dan Calista Catering.

"Sejauh ini, pelaksanaan MBG yang kami awasi sudah berjalan sesuai rencana. Kami telah melakukan pengawasan di beberapa daerah lain, seperti Sekadau dan Sanggau, untuk memastikan kesiapan mitra dalam menjalankan program ini," katanya.

Ia menjelaskan bahwa mitra MBG yang terpilih telah melalui proses seleksi dan persiapan yang ketat, termasuk pemenuhan standar kebersihan dan infrastruktur. BPKP juga memastikan adanya mitigasi risiko, seperti pengawasan terhadap kualitas air dan kondisi gedung yang digunakan oleh mitra MBG.

Lebih lanjut, Rudy menyoroti pentingnya keberlanjutan program MBG dari aspek pendanaan. Untuk mengantisipasi potensi kendala keuangan, pihaknya telah meminta Direktur Utama Bank Kalbar untuk mendukung mitra MBG yang mengalami keterlambatan pencairan dana.

"Jika ada keterlambatan pencairan, Bank Kalbar harus siap memberikan dukungan sebagai bank daerah agar keberlangsungan MBG tetap terjaga," katanya.

Selain itu, BPKP juga menelaah aspek ketersediaan bahan pangan guna menghindari lonjakan inflasi. Ia menuturkan bahwa TNI dan Polri telah melakukan langkah mitigasi dengan menanam padi dan jagung sebagai upaya menjaga pasokan pangan, termasuk penanaman cabai di Lapangan Polda Kalbar.

Selain MBG, BPKP juga meninjau pelaksanaan program CKG yang berlangsung di Puskesmas Korpri, Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya. Program ini dibagi dalam tiga klaster penerima manfaat, yaitu kategori usia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas, siswa sekolah usia 7-17 tahun, serta ibu hamil dan balita.

"Program CKG ini harus terus mendapat dukungan dari pemerintah daerah agar berjalan optimal," tuturnya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Kubu Raya, Syarif Kamaruzzaman, menyebutkan bahwa layanan CKG mencakup pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, serta berbagai parameter kesehatan lainnya.

"Program ini bermula saat kunjungan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan kami berkomitmen untuk menyukseskannya demi menjaga kesehatan serta kebugaran masyarakat Kubu Raya," kata Syarif.

Rudy berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam sektor kesehatan dan ketahanan pangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah mahasiswa menggelar demonstrasi bertajuk "Indonesia Gelap" di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2/2025) pukul 16.03 WIB.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pukul 16.03 WIB, sejumlah mahasiswa mengekspresikan keresahan melalui berbagai poster bernada kritik.

"Mau APBN sehat, kurangi korupsi, bukan efisiensi, apalagi makan bergizi," tulis salah satu poster.

"Yang berkuasa, buka mata, mati rasa, gila harta. Rakyatnya nelangsa," tulis poster lainnya.

Selain itu, demonstran juga memegang poster bergambar sosok yang mirip dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Indonesia terang, karena kami dibuat kenyang dari pajak mereka," pesan poster yang bergambar sosok mirip Luhut itu.

Dalam aksi ini, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyampaikan sembilan tuntutan yang telah diperbarui, yaitu:

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025.
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.
3. Evaluasi besar-besaran untuk program makan bergizi gratis.
4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah.
5. Tolak dwifungsi TNI.
6. Sahkan Undang-Undang perampasan aset.
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional.
8. Tolak impunitas dan tuntaskan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
9. Tolak campur tangan Jokowi dalam pemerintahan saat ini.

Pontianak (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi secara ketat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi dan layanan kesehatan gratis," kata Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, di Pontianak, Kamis.

Dia menyampaikan bahwa setelah para kepala daerah dilantik dan mengikuti retret, mereka akan mendapatkan pendampingan dari BPKP dalam merealisasikan program nasional tersebut.

"Hari ini ada 18 titik di 12 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat yang melaksanakan launching MBG, dan kami melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaannya," tuturnya.

Rudy menjelaskan, di Kabupaten Kubu Raya terdapat empat titik dapur mitra MBG yang berlokasi di dua kecamatan, yaitu Keato Kitchen, Mayari Catering, SPPG Sungai Rengas, dan Calista Catering.

"Sejauh ini, pelaksanaan MBG yang kami awasi sudah berjalan sesuai rencana. Kami telah melakukan pengawasan di beberapa daerah lain, seperti Sekadau dan Sanggau, untuk memastikan kesiapan mitra dalam menjalankan program ini," katanya.

Ia menjelaskan bahwa mitra MBG yang terpilih telah melalui proses seleksi dan persiapan yang ketat, termasuk pemenuhan standar kebersihan dan infrastruktur. BPKP juga memastikan adanya mitigasi risiko, seperti pengawasan terhadap kualitas air dan kondisi gedung yang digunakan oleh mitra MBG.

Lebih lanjut, Rudy menyoroti pentingnya keberlanjutan program MBG dari aspek pendanaan. Untuk mengantisipasi potensi kendala keuangan, pihaknya telah meminta Direktur Utama Bank Kalbar untuk mendukung mitra MBG yang mengalami keterlambatan pencairan dana.

"Jika ada keterlambatan pencairan, Bank Kalbar harus siap memberikan dukungan sebagai bank daerah agar keberlangsungan MBG tetap terjaga," katanya.

Selain itu, BPKP juga menelaah aspek ketersediaan bahan pangan guna menghindari lonjakan inflasi. Ia menuturkan bahwa TNI dan Polri telah melakukan langkah mitigasi dengan menanam padi dan jagung sebagai upaya menjaga pasokan pangan, termasuk penanaman cabai di Lapangan Polda Kalbar.

Selain MBG, BPKP juga meninjau pelaksanaan program CKG yang berlangsung di Puskesmas Korpri, Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya. Program ini dibagi dalam tiga klaster penerima manfaat, yaitu kategori usia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas, siswa sekolah usia 7-17 tahun, serta ibu hamil dan balita.

"Program CKG ini harus terus mendapat dukungan dari pemerintah daerah agar berjalan optimal," tuturnya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Kubu Raya, Syarif Kamaruzzaman, menyebutkan bahwa layanan CKG mencakup pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, serta berbagai parameter kesehatan lainnya.

"Program ini bermula saat kunjungan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan kami berkomitmen untuk menyukseskannya demi menjaga kesehatan serta kebugaran masyarakat Kubu Raya," kata Syarif.

Rudy berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam sektor kesehatan dan ketahanan pangan.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Oleh Wahyu Tri Rahmanto *)

Dalam 100 hari pemerintahan Prabowo–Gibran, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia beserta kementerian terkait masih disibukkan dengan upaya merealisasikan program Tiga Juta Rumah. Pemerintah memberikan berbagai insentif: pembebasan pajak pertambahan nilai, bea balik nama, pengusahaan kuota FLPP, hingga penyediaan rusunawa (rumah susun sederhana sewa) murah.

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bersama Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono meninjau lokasi rencana penataan kawasan pesisir di Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat.

Wamen Fahri mengatakan Presiden Prabowo menginginkan pesisir menjadi wajah yang paling indah dari Indonesia, karena itu pemerintah ingin memperbaiki rumah maupun ekonomi masyarakat-masyarakat pesisir.

"Nelayan yang tinggal di kawasan pesisir sebagai pemasok protein di Indonesia masih tinggal di tempat yang kumuh dan tidak layak. Dengan penataan permukiman yang yang kumuh nantinya masyarakat mulai dibiasakan tinggal di rumah susun setinggi 3 lantai," kata Fahri dalam keterangan tertulis, Kamis, 20 Februari 2025.

Sebagai pulau terpadat di dunia, Wamen Fahri mengatakan, penataan kawasan pesisir Pulau Bungin akan mampu menarik wisatawan dan menaikan ekonomi masyarakat. Desa Pulau Bungin terletak di Kecamatan Alas.

Desa ini memiliki luas wilayah kurang lebih 16 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 3458 jiwa dan memiliki jumlah kepala keluarga 1032 kepala keluarga menjadikannya pulau terpadat di dunia.

"Saya bersama Dirjen Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap KKP akan membuat program percontohan untuk bagaimana membangun kampung lobster yang lebih produktif dan pembangunan kampung nelayan tematik," ujar dia.

Turut hadir dalam tinjauan tersebut Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Edward, Wakil 1 DPRD Sumbawa M Berlian Rayes, Dirjen Budidaya KKP Haeru Rahayu, Dirjen Perikanan Tangkap Lotharia Latif, dan Kepala Badan Pelatihan dan Penyuluhan SDM KKP I Nyoman Radiatha.

(KIE)

Bengkayang (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Singkawang, Kalimantan Barat Harry Sarasati Widha Sugeng siap mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) khususnya di kota setempat.

"Hari ini kita turun ke lapangan guna memastikan Program MBG di Singkawang ini berjalan dengan baik," kata Harry, di Bengkayang, Kamis.

Dirinya langsung mengecek kesiapan dapur umum di ruko warna warni yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah sekaligus penyaluran MBG ke SMPN 3 Singkawang.

"Berdasarkan pantauan saya sangat bagus dan sudah berjalan dengan baik," ujarnya.

Dirinya selaku kader sekaligus legislator dari Partai Gerindra Singkawang akan terus mengawal program Presiden Prabowo agar bisa berjalan dengan baik.

Menurutnya, dampak MBG ini, pertama SDM anak-anak akan menjadi unggul. Kedua para UMKM bisa berkembang khususnya di Kota Singkawang. Ketiga melalui program ini akan mencegah terjadinya stunting.

"Saya selaku kader Gerindra mengucapkan terima kasih kepada bapak Prabowo yang telah meluncurkan program ini sampai di Kota Singkawang dengan baik," ujarnya.

Kepala Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)-MBG Kecamatan Singkawang Tengah, Devi Rizkia mengatakan, sekolah yang ditanganinya dalam program MBG ini ada sebanyak 10 sekolah yang tersebar di dua kelurahan yaitu Condong dan Roban.

"10 sekolah itu terdapat 2877 siswa," katanya.

Sejak hari pertama yaitu Senin (17/2) hingga Kamis (20/2) program MBG berjalan dengan lancar dan antusias siswa juga sangat luar biasa.

"Awalnya kami merasa sangat lelah, namun ketika siswa bilang makanannya enak dan tidak ada kendala apapun, menjadikan motivasi kami untuk semakin bersemangat," ujarnya.

KOMPAS.com - Pulau Bungin di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu lokasi rencana penataan kawasan pesisir.

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bersama Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono telah meninjau lokasi pada Rabu (19/2/2025).

Fahri mengatakan Presiden Prabowo Subiantor menginginkan kawasan pesisir menjadi wajah yang paling indah dari Indonesia, karena itu pemerintah ingin memperbaiki rumah maupun ekonomi masyarakat-masyarakat pesisir.

"Nelayan yang tinggal di kawasan pesisir sebagai pemasok protein di Indonesia masih tinggal di tempat yang kumuh dan tidak layak. Dengan penataan permukiman yang yang kumuh nantinya masyarakat mulai dibiasakan tinggal di rumah susun setinggi 3 lantai," ujar Fahri dalam keterangannya dikutip pada Kamis (20/2/2025).

Lanjut Wamen PKP itu, sebagai pulau terpadat di dunia, penataan kawasan pesisir Pulau Bungin diharapkan akan mampu menarik wisatawan dan menaikan ekonomi masyarakat.

Desa Pulau Bungin terletak di Kecamatan Alas dengan luas wilayah kurang lebih 16 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.458 jiwa dan memiliki 1.032 kepala keluarga menjadikannya pulau terpadat di dunia.

"Saya bersama Dirjen Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap KKP akan membuat program percontohan untuk bagaimana membangun kampung lobster yang lebih produktif dan pembangunan kampung nelayan tematik," pungkas Fahri.

...Bukan hanya memberikan penambahan asupan gizi saja, tapi juga membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam akses makanan bergizi, dan juga dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kuat menuju Indonesia Emas 2045

Karawang (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat meningkatkan gizi dan mengurangi angka stunting di masyarakat.

"Pemerintah Indonesia yang saat ini dipimpin Bapak Presiden Prabowo Subianto cukup konsen dan serius memperhatikan rakyatnya, mulai dari persoalan kesehatan, kesejahteraan, bahkan asupan gizi juga masuk dalam program besar pemerintah," kata Cellica di Karawang, Kamis, (20/2).

Program Makan Bergizi Gratis diluncurkan pemerintah pada 6 Januari 2025 dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.

"Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan ketenagakerjaan, saya sangat mendukung program makan bergizi gratis ini bagi anak sekolah, ibu hamil dan bayi," katanya.

Dukungan itu disampaikan karena di antara program Makan Bergizi Gratis ini di antaranya bisa meningkatkan gizi dan mengurangi angka stunting di masyarakat.

"Bukan hanya memberikan penambahan asupan gizi saja, tapi juga membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam akses makanan bergizi, dan juga dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kuat menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Menurut dia, kehadiran Badan Gizi Nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi program-program gizi di tingkat nasional maupun daerah, tentu dengan melibatkan masyarakat sebagai control agar program ini tetap berjalan baik, berkesinambungan dan berhasil bagi masa depan bangsa Indonesia.

"Sosialisasi program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pada hari ini sangat penting untuk dilakukan, guna memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat umum, memahami peran dan fungsi Badan Gizi Nasional serta dapat berkontribusi aktif dalam mendukung program-programnya," kata Cellica.

Seiring dengan diperlukannya program Makan Bergizi Gratis, maka program tersebut terus disosialisasikan oleh DPR RI dan Badan Gizi Nasional.

Pada Minggu (16/2), Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana dan Badan Gizi Nasional menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis ini di Gedung Serba Guna Tirta Winaya, Desa Walahar, Karawang

Kegiatan sosialisasi itu diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana, Kepala desa setempat, dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Cellica berharap agar sosialisasi ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh para peserta yang hadir. Sebab, ini adalah salah satu langkah penting dalam mewujudkan perbaikan gizi di masyarakat.

"Kepada seluruh peserta, mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menggali wawasan, berdiskusi, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam mendukung upaya perbaikan gizi nasional," kata dia. (KR-MAK)

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pramono Anung dan Rano Karno resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pelantikan tersebut dilakukan serentak bersama kepala daerah dan wakilnya dari seluruh Indonesia di halaman tengah antara Istana Kepresidenen, Jakarta Pusat, Kamis (20/1/2025).

Pelantikan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo kemudian memimpin pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah. Berikut bunyi sumpah jabatan yang diucapkan para kepala daerah:

"Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai walikota, sebagai wakil walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," demikian bunyi sumpah tersebut.

Sebelum dilantik, Pramono dan Rano sempat berkampanye mengenai apa yang akan dilakukan pemerintah DKI Jakarta saat dirinya menjadi gubernur dan wakil gubernur kelak, termasuk di bidang permukiman. Berikut ini informasinya.

Bangun Hunian Layak di Tanah BUMD

Di Jakarta, masih ditemukan banyak permukiman kumuh. Maka dari itu, pihaknya akan menata kawasan kumuh yang ada di Jakarta.

Pada debat ketiga Pilkada Jakarta, Minggu (17/11/2024), Pramono dan Rano menyatakan akan membangun hunian layak huni di atas tanah BUMD. Hunian tersebut juga akan dibuat terjangkau agar bisa dipakai oleh warga Jakarta.

"Bagi saya dan Bang Doel menata kampung bukan hanya sekadar menata itu kampungnya, kumuhnya dihilangkan, kampungnya dipertahankan. Saya dan Bang Doel berkomitmen selain menata kampung kami juga akan menyediakan hunian yang terjangkau bagi warga yang akan ditempatkan di tanah milik BUMD atau Pemprov Jakarta," katanya saat itu.

Buat Bangunan Mixed-Use

Selain itu, pihaknya juga akan mengembangkan kantor pemerintahan dan sekolah menjadi hunian vertikal atau dibuat menjadi bangunan mixed-use.

"Kami akan mengembangkan kantor-kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor desa, sekolah-sekolah yang ada untuk dibuat hunian ke atas menjadi mixed use. Sehingga dengan demikian apa yang akan kami lakukan? Misalnya sebagai contoh konkret di Jakarta Selatan di Blok S ada sekolah dengan luas 1,1 hektare. Muridnya hanya 120 (orang), rata-rata mereka jam 3 (atau) jam 4 sudah nggak ada kegiatan," ujarnya.

Pramono menjelaskan, konsepnya sejumlah lantai akan memiliki fungsinya sendiri. Sebagai contoh bangunan terdiri dari lima lantai, tiga lantai pertama digunakan sebagai sekolah. Sekolah tersebut akan diberikan fasilitas lebih lengkap, seperti ada lapangan olahraga.

Sementara itu, pada dua lantai di atasnya akan digunakan sebagai ruang kerja atau co-working space. Lalu, akan ditambahkan sejumlah lantai di atasnya sebagai hunian.

"Karena daerah sana adalah daerah premium, tentunya yang menghuni adalah middle class up. Bagaimana dengan yang lainnya? Hampir semua tempat yang dimiliki oleh BUMD maupun pemerintah kita bisa gunakan untuk itu," tuturnya.

Mau Batasi Penggunaan Air Tanah di Mal Besar

Pramono mengungkapkan bahwa baru 44% wilayah Jakarta yang mendapatkan akses air bersih, menurut data International Water Institute. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya akan melakukan pipanisasi atau penyediaan air bersih dari pipa yang tersambung dari 2 sistem penyediaan air minum (SPAM) utama Jakarta, yaitu SPAM Jatiluhur dan SPAM Krayan. Tak hanya itu, pihaknya juga akan membatasi penggunaan air tanah pada mal-mal besar di Jakarta.

"Pengurangan konsumsi air tanah terutama oleh mal-mal besar, perusahaan-perusahaan besar yang mengambil air tanah secara langsung harus dilakukan pembatasan sehingga dengan demikian warga Jakarta tahun 2029 akan menerima air bersih," ungkapnya.

Kelola Sampah Jadi Bahan Bakar

Rano Karno menilai, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan sampah adalah dengan memilah sampah di level rumah tangga. Dengan memilah sampah, keluarga dapat menurunkan beban biaya retribusi sampah rumah tangga.

"Sebetulnya retribusi sampah ini tidak dibutuhkan jika tata Kelola sampah sudah benar dan efisien karena itu lah keluarlah aturan ini. Kemudian, pemilihan sampah itu harus berangkat dari rumah tangga. Masalah bisa selesai sampai 30% jika bisa dipilah dari rumah tangga," katanya.

Sebagai solusi, ia ingin nantinya ada pengelolaan sampah yang modern yakni RDF (Refuse Derived Fuel) di mana sampah-sampah tersebut bisa menjadi sumber energi yang bernilai.

"Kemudian pengelolaan sampah modern RDF, Refuse Derived Fuel. Di-refuse, sampah diolah menjadi bahan bakar. Kemudian, sampah menjadi energi, menjadi PLTA sampah, kemudian menjadi sampah produk yang bernilai, contohnya sampah bisa di-convert menjadi briket dan batu bara sehingga rendah emisi dan manufaktur," jelasnya.

Siapkan Insentif buat Pengembang Kawasan TOD

Pada Kamis (7/11/2024) lalu dalam acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang bertajuk Jakarta menuju Kota Global Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang untuk Sektor Realestat di Jakarta, Pramono mengatakan ke depannya kawasan transit oriented development (TOD) baru di Jakarta akan terbentuk. Salah satunya di Ancol, Jakarta Utara.

"Kalau itu (pertambahan TOD) dengan sendirinya pasti akan bertambah karena di Jakarta itu dengan cepat bertambah. Termasuk kalau nanti, MRT-nya sudah sampai Ancol, pasti di sekitar Monas, Istana, akan ada TOD baru," ujarnya kala itu.

Untuk mendukung pengembangan kawasan TOD, Pramono akan memberikan insentif kepada pengembang.

"Harus ada privilege yang diberikan kepada para pengembang yang ingin membangun di tempat TOD tadi. Yang kedua adalah peningkatan kepadatan bangunan atau yang sering kita sebutkan FAR (floor area ratio) ini yang seringkali juga jadi problem kita," ungkapnya.

Siapkan DP-KPR Murah

Pramono juga sempat mengatakan akan memberikan subsidi uang muka, insentif pajak, hingga keringanan KPR. Hal itu untuk mengatasi masyarakat yang kesulitan membeli rumah.

Skema untuk DP rumah murah, salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan Bank DKI. Namun, subsidi ini tidak akan diberikan secara cuma-cuma.

"Ada hal yang memang harus dibantu down payment-nya oleh pemerintah. Harus ada skema yang dibuat untuk itu. Apakah untuk Gen Z dan milenial terutama yang mau married (menikah). Tapi apa pun nggak bisa kemudian diberikan secara gratis dan cuma-cuma nggak bisa. Tetap harus ada sistem perbankan yang mengatur itu," jelasnya.

KPR subsidi juga serupa, ia akan membuat skema lebih lanjut dan berkoordinasi dengan Bank DKI. Ia memastikan KPR ini tidak akan terlalu memberatkan masyarakat terutama Gen Z dan yang akan menikah atau pemilik rumah pertama.

"Mudah-mudahan Bank DKI bisa bantu. Dengan KPR yang lebih rendah pasti orang lebih tertarik. Saya tidak mau menjanjikan gratis," tuturnya.

Benahi Sanitasi di Permukiman Padat Jakarta

Dikutip dari detikNews, Rano Karno sempat mengatakan pihaknya akan mengatasi permasalahan sanitasi di permukiman padat. Ia mengungkapkan, masih ada kebiasaan warga yang buang air besar sembarangan atau modol di kebon alias dolbon.

"Maaf ya, di Jakarta itu masih ada yang 'dolbon' lho, jadi memang sanitasi Jakarta nih harus dibenahi, ada di beberapa tempat," ujar Rano di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Lebih lanjut, ia menyebut persoalan sanitasi menjadi perhatian penting pasangan Pramono Anung-Rano Karno. Untuk itu, ia berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut.

(abr/abr)