JAKARTA, investor.id – PT Infiniti Triniti Jaya atau Infiniti Realty, pengembang Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang menyampaikan komitmen untuk memastikan legalitas kepemilikan tanah konsumen yang membeli unit rumah di MGK.

Direktur Utama Infiniti Realty, Samuel S. Huang mengatakan saat ini semua pembeli atau penghuni rumah subsidi di MGK, baik yang akad kredit beberapa bulan lalu maupun yang baru akad kredit pada Februari 2025, seluruh alas hak atas tanahnya telah dipecah sertifikat dan sedang proses balik nama di notaris.

“Pada kesempatan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap pembeli rumah di MGK bisa merasa tenang karena sertifikat tanah mereka sudah pecah, sudah aman dan dalam waktu 3-6 bulan ke depan sudah balik kepemilikan atas nama mereka (pembeli) masing-masing,” kata Samuel dalam keterangan rilisnya dikutip di Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Selain memastikan legalitas tanah, Samuel juga menyampaikan rasa syukur, karena di tengah curah hujan yang cukup tinggi di Jakarta dan sekitarnya beberapa waktu lalu, Perumahan MGK terbukti tidak mengalami banjir. Hal itu karena manajemen MGK dan para penghuni selalu kompak bekerjasama untuk membersihkan sampah dan tidak membuang sampah sembarang di selokan.

Sementara itu, untuk memotivasi para kontraktor di Perumahan MGK agar terus membangun dengan kualitas terbaik, pada kesempatan yang sama Infiniti Realty juga memberikan penghargaan kepada sejumlah kontraktor terbaik sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas bangunan.

“Kami berikan penghargaan ini karena merekalah (kontraktor) yang telah membangun rumah dan kawasan berkualitas ini sehingga MGK dinobatkan menjadi perumahan subsidi terbaik se- Indonesia,” kata Samuel.

Perumahan MGK memperoleh pengakuan sebagai perumahan subsidi terbaik di Indonesia untuk kategori Rumah Subsidi Platinum (predikat tertinggi) pada FIABCI Indonesia-REI Excellence Awards 2024. FIABCI adalah federasi realestat se- dunia dengan anggota lebih dari 72 negara. Selain kategori Platinum, 4 perumahan subsidi lain menerima predikat Gold, dan 3 perumahan meraih predikat Silver.

Sementara itu Infiniti Realty bersama dengan tim Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup-1 Banten kembali mengadakan pembagian ratusan bantuan sosial (bansos) sembako kepada warga sekitar perumahan tersebut, pada Sabtu (15/3).

Kegiatan ini dilanjutkan dengan buka puasa bersama dan dihadiri lebih dari 300 orang undangan, termasuk penghuni dan warga sekitar Perumahan MGK.

Pihak Kopassus sangat menghargai acara kebersamaan dengan masyarakat seperti ini. “Saya melihat acara pembagian sembako ini sebagai suatu kolaborasi yang sangat baik antara pengembang, perbankan dan TNI,” kata Lettu Inf Ari Sabdono, perwakilan dari Batalyon 11 Kopassus Grup-1 Banten.

Turut hadir pada kegiatan sosial itu dua pimpinan cabang Bank Tabungan Negara (BTN) yakni Khusnudin, Kepala KCP BTN Serang Kota dan Rizky Ramadhani, Kepala KCP UIN Serang.

“Perumahan MGK dibangun dengan cukup baik, berkualitas dan juga tidak banjir sesuai arahan Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Jadi semua penghuni mesti menjaga lingkungan yang baik ini dan tidak diperkenankan untuk mengalihkan kepemilikan atau merenovasi minimal 5 tahun ke depan,” ujar Khusnudin.

Samuel mengatakan pembagian bantuan sosial berupa sembako ini rutin dilakukan perusahaan terutama pada bulan suci Ramadan sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Seperti halnya di tahun-tahun sebelumnya, tahun ini pembagian sembako dan buka puasa bersama dilaksanakan bersama dengan Keluarga Besar Kopassus Grup-1 Banten yang bermarkas di Serang.

“Kami merasa bersyukur karena bersama Kopassus Grup-1 Banten, MGK bisa adakan acara pembagian sembako kepada warga MGK dan yang di sekitar perumahan MGK. Semoga ini dapat menjadi berkah dan kebersamaan di bulan Ramadhan,” ujar Samuel.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kabupaten Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan mengusulkan skema-skema baru di luar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian terjangkau dan berkualitas.

"Kalau diperlukan, saya akan mengusulkan skema-skema baru di luar FLPP. Dengan harga lebih murah dari FLPP. Tentu mungkin tanahnya, bangunannya lebih kecil. Tapi desainnya yang menarik," kata Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu.

Kementerian PKP, lanjutnya, saat ini sedang berupaya mencari skema-skema (scheme) pembiayaan dan desain-desain rumah yang menarik dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian terjangkau.

"Kita lagi mau mencari skema-skema yang mana pembiayaan dan gambar-gambar model mana yang menarik buat konsumen. Kita akan lihat mana yang bagus. Terbuka saja. Dan saya minta uji coba ke publik, bagaimana respon publik, marketnya bagaimana," kata Ara

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini perlu di dukung dan dilanjutkan.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan mengusulkan skema-skema baru di luar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian terjangkau dan berkualitas.

"Kalau diperlukan, saya akan mengusulkan skema-skema baru di luar FLPP. Dengan harga lebih murah dari FLPP. Tentu mungkin tanahnya, bangunannya lebih kecil. Tapi desainnya yang menarik," kata Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu.

Kementerian PKP, lanjutnya, saat ini sedang berupaya mencari skema-skema (scheme) pembiayaan dan desain-desain rumah yang menarik dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian terjangkau.

"Kita lagi mau mencari skema-skema yang mana pembiayaan dan gambar-gambar model mana yang menarik buat konsumen. Kita akan lihat mana yang bagus. Terbuka saja. Dan saya minta uji coba ke publik, bagaimana respon publik, marketnya bagaimana," kata Ara

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini perlu di dukung dan dilanjutkan.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengingatkan masyarakat agar tidak memalsukan identitas diri seperti KTP untuk mendapatkan rumah bersubsidi. Hal ini lantaran aparat penegak hukum agak menindak tegas pelaku pemalsu KTP demi rumah subsidi dari pemerintah.

Ara, demikian sapaan akrab Maruarar mengatakan, Kementerian PKP telah telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum agar tidak ada yang mendapatkan ganda dengan memalsukan KTP.

“Yang tidak berhak harus betul-betul dilakukan (ditindak), dan sudah mulai ada langkah-langkah,” tutur Ara usai rapat tertutup tingkat menteri dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Ballroom BPJS Ketenagakerjaan, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).

Menurutnya, hal tersebut dapat mudah dilacak karena Kementerian PKP merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN dalam penyaluran rumah bersubsidi atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PKP.  Penegakan hukum dan DTSEN penting agar rumah-rumah subsidi tepat sasaran.

"Perintah Presiden Prabowo itu harus tepat sasaran dan tepat sasaran artinya itu adalah kuncinya di data. Data ini akan menjadi penting supaya tepat sasaran, supaya jangan lagi ada orang yang kaya atau mendengar dapat, yang miskin enggak. Jangan lagi ada orang yang tidak berhak mendapat rumah subsidi, kemudian apa namanya dapat," jelas Ara. 

Ara bahkan sudah melaporkan belasan pengembang nakal ke BPK karena diduga tidak bertanggung jawab membangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

Dia meminta BPK melakukan audit pada pengembang tersebut karena penyediaan rumah MBR menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yakni 75% memakai dana APBN yakni uang dari negara dan 25% dari perbankan.

"Audit di BPK juga sedang berjalan, supaya penegakan hukum di kementerian kami benar-benar baik," tandas Ara. 

Lebih lanjut, Ara mengapresiasi Menko Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan jajarannya yang telah menciptakan DTSEN sebagai satu basis data yang terintegrasi. Menurut dia, DTSEN bakal mempercepat langkah Kementerian PKP dalam menyalurkan rumah bersubsidi yang tepat sasaran.

"Dengan data tadi kami bisa segera bekerja karena itu yang kami tunggu selama ini. Sehingga tidak ada lagi alasan buat kami untuk segera lebih mempercepat program-program yang pro rakyat, khususnya yang untuk membantu masyarakat yang miskin secara ekstrim," pungkas Ara.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyambut baik ketertarikan Islamic Development Bank (IsDB) dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Fahri menyampaikan ini usai bertemu Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvi di Kantor Wakil Menteri PKP, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

"Saya harap pertemuan ini merupakan awal kerja sama dan keterlibatan IsDB dalam Program 3 Juta Rumah, termasuk dalam penanganan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) di daerah perdesaan," ujar dia.

Kementerian PKP secara terbuka akan memberikan data yang dibutuhkan untuk kelanjutan kerja sama agar IsDB dapat mengidentifikasi program di Kementerian PKP.

"Pada dasarnya kami menerima dengan tangan terbuka untuk kerja sama. Saya juga akan laporkan pertemuan ini kepada Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan (Hashim Djojohadikusumo). Selanjutnya silahkan diatur pertemuan untuk membahas secara detail program yang akan dikerjakan bersama, terutama sebagai pilot project (proyek percontohan)," tutur Fahri.

Untuk saat ini, Kementerian PKP telah mempunyai daftar program penataan kawasan permukiman kumuh yang akan ditangani.

"Di antaranya termasuk kawasan permukiman kumuh di kawasan pesisir, bantaran sungai, pinggir rel, dan sekitar pasar tradisional," ujarnya.

Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvi? mengatakan, IsDB sangat tertarik untuk bekerja sama membantu pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam peningkatan kawasan kumuh.

Oleh karena itu, IsDB membutuhkan arahan untuk menyelaraskan dengan programnya.

"Saya harap selanjutnya segera diadakan sesi khusus pemaparan program kerja secara konkret, khususnya untuk peningkatan kawasan kumuh," ujarnya.

Kemudian, dibicarakan rencana konkret roadmap (peta jalan) kerja sama karena dengan target yang sangat besar diperlukan untuk segera membicarakan dengan IsDB.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengapresiasi dan menyambut baik ketertarikan Islamic Development Bank (IsDB) untuk ikut bekerja sama dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya harap pertemuan ini merupakan awal kerja sama dan keterlibatan IsDB dalam Program 3 Juta Rumah termasuk dalam penanganan renovasi rumah tidak layak huni di daerah perdesaan," ujar Fahri di Jakarta, Jumat.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PKP secara terbuka akan memberikan data yang dibutuhkan untuk kelanjutan kerja sama agar IsDB dapat melakukan identifikasi program di Kementerian PKP.

"Pada dasarnya kami menerima dengan tangan terbuka untuk kerja sama. Saya juga akan laporkan pertemuan ini kepada Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan. Selanjutnya silahkan diatur pertemuan untuk membahas secara detail program yang akan dikerjakan bersama terutama sebagai pilot project ," katanya.

Untuk saat ini dikatakan Kementerian PKP telah mempunyai daftar program penataan kawasan permukiman kumuh yang akan ditangani.

"Di antaranya termasuk kawasan permukiman kumuh di pesisir, bantaran sungai, pinggir rel, dan sekitar pasar tradisional," ujar Fahri.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah bertemu dengan delegasi Islamic Development Bank (IsDB) yang dipimpin Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvi di Jakarta.

Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvi mengatakan, IsDB sangat tertarik untuk bekerja sama membantu pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam peningkatan kawasan kumuh.

"Untuk itu kami perlu arahan untuk penyelarasan dengan program kami. Saya harap selanjutnya segera diadakan sesi khusus untuk pemaparan program kerja secara konkrit khususnya untuk peningkatan kawasan kumuh. Lalu kita bicarakan rencana konkrit peta jalan (roadmap) kerja sama, karena dengan target yang sangat besar diperlukan segera membicarakan dengan tim," kata Amer Bukvi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengapresiasi dan menyambut baik ketertarikan Islamic Development Bank (IsDB) untuk ikut bekerja sama dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya harap pertemuan ini merupakan awal kerja sama dan keterlibatan IsDB dalam Program 3 Juta Rumah termasuk dalam penanganan renovasi rumah tidak layak huni di daerah perdesaan," ujar Fahri di Jakarta, Jumat.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PKP secara terbuka akan memberikan data yang dibutuhkan untuk kelanjutan kerja sama agar IsDB dapat melakukan identifikasi program di Kementerian PKP.

"Pada dasarnya kami menerima dengan tangan terbuka untuk kerja sama. Saya juga akan laporkan pertemuan ini kepada Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan. Selanjutnya silahkan diatur pertemuan untuk membahas secara detail program yang akan dikerjakan bersama terutama sebagai pilot project ," katanya.

Untuk saat ini dikatakan Kementerian PKP telah mempunyai daftar program penataan kawasan permukiman kumuh yang akan ditangani.

"Di antaranya termasuk kawasan permukiman kumuh di pesisir, bantaran sungai, pinggir rel, dan sekitar pasar tradisional," ujar Fahri.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah bertemu dengan delegasi Islamic Development Bank (IsDB) yang dipimpin Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvić di Jakarta.

Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvić mengatakan, IsDB sangat tertarik untuk bekerja sama membantu pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam peningkatan kawasan kumuh.

"Untuk itu kami perlu arahan untuk penyelarasan dengan program kami. Saya harap selanjutnya segera diadakan sesi khusus untuk pemaparan program kerja secara konkrit khususnya untuk peningkatan kawasan kumuh. Lalu kita bicarakan rencana konkrit peta jalan (roadmap) kerja sama, karena dengan target yang sangat besar diperlukan segera membicarakan dengan tim," kata Amer Bukvić.

Pada dasarnya kami menerima dengan tangan terbuka untuk kerja sama. Saya juga akan laporkan pertemuan ini kepada Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan...,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengapresiasi dan menyambut baik ketertarikan Islamic Development Bank (IsDB) untuk ikut bekerja sama dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya harap pertemuan ini merupakan awal kerja sama dan keterlibatan IsDB dalam Program 3 Juta Rumah termasuk dalam penanganan renovasi rumah tidak layak huni di daerah perdesaan," ujar Fahri di Jakarta, Jumat.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PKP secara terbuka akan memberikan data yang dibutuhkan untuk kelanjutan kerja sama agar IsDB dapat melakukan identifikasi program di Kementerian PKP.

"Pada dasarnya kami menerima dengan tangan terbuka untuk kerja sama. Saya juga akan laporkan pertemuan ini kepada Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan. Selanjutnya silahkan diatur pertemuan untuk membahas secara detail program yang akan dikerjakan bersama terutama sebagai pilot project ," katanya.

Untuk saat ini dikatakan Kementerian PKP telah mempunyai daftar program penataan kawasan permukiman kumuh yang akan ditangani.

"Di antaranya termasuk kawasan permukiman kumuh di pesisir, bantaran sungai, pinggir rel, dan sekitar pasar tradisional," ujar Fahri.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah bertemu dengan delegasi Islamic Development Bank (IsDB) yang dipimpin Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvić di Jakarta.

Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvić mengatakan, IsDB sangat tertarik untuk bekerja sama membantu pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam peningkatan kawasan kumuh.

"Untuk itu kami perlu arahan untuk penyelarasan dengan program kami. Saya harap selanjutnya segera diadakan sesi khusus untuk pemaparan program kerja secara konkrit khususnya untuk peningkatan kawasan kumuh. Lalu kita bicarakan rencana konkrit peta jalan (roadmap) kerja sama, karena dengan target yang sangat besar diperlukan segera membicarakan dengan tim," kata Amer Bukvić.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap bakal bekerja sama dengan Badan Bank Tanah (BBT) membentuk holding Bank Tanah yang akan memenuhi kebutuhan lahan program 3 juta rumah.

Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah menjelaskan bahwa pihaknya bersama Badan Bank Tanah hendak melakukan spin off bank tanah khusus perumahan yang nantinya bakal menjadi badan layanan usaha (BLU) Kementerian PKP.

“Bukan bentuk Bank Tanah baru, jadi dari Badan Bank Tanah yang sudah ada ini katakanlah jadi holdingnya. Kan itu Badan Bank Tanah isinya umum tanah industri, tanah macam-macam. khusus tanah perumahan kami mau bikin sendiri,” jelasnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Adapun, dalam informasi terbarunya, Fahri menyebut, masih bekerja sama dengan Badan Bank Tanah untuk mendesain kerja sama kelembagaannya.

Sebelumnya, Fahri menyebut pembentukan Bank Tanah khusus sektor perumahan itu perlu dilakukan untuk mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

Selain itu, keberadaan Bank Tanah pada sektor perumahan itu juga diproyeksi bakal meningkatkan minat investasi sektor properti lantaran meningkatkan kepastian status lahan bagi para calon investor.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," ujarnya.

Kemudian, keberadaan Bank Tanah khusus perumahan itu diharapkan dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

Pasalnya, tanah menjadi komponen utama hingga 40% yang mempengaruhi mahalnya harga jual rumah.

Sejalan dengan hal itu, Fahri berharap pembentukan Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dilakukan bersamaan dengan dimulainya pembangunan rumah susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani MoU di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sedang menyiapkan kerja sama dengan Badan Bank Tanah agar ada bagian khusus untuk perumahan. Hal ini untuk mempermudah penyediaan tanah buat bangun rumah.

Ia pun meluruskan bahwa yang pernah ia usulkan bukanlah membuat Badan Bank Tanah baru khusus perumahan. Fahri justru ingin menggunakan Badan Bank Tanah yang ada tetapi terdapat bagian khusus di dalamnya untuk perumahan.

"Bukan bank tanah baru. Jadi dari bank tanah ini, kalau katakanlah holdingnya, itu holdingnya bank tanah isinya umum. Tanah industri, tanah macam-macam. Nah khusus untuk tanah perumahan, kami mau bikin sendiri. Tapi kita berkoordinasi dengan bank tanah yang sudah ada, karena kelembagaannya sudah ada," ujar Fahri saat ditemui di Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (12/3/2025).

Menurutnya, Badan Bank Tanah sudah siap menjalankan proyek strategis nasional. Ia menilai badan tersebut memiliki mekanisme yang relatif lebih mudah karena status tanahnya sebagai aset negara yang dipisahkan.

"Jadi saya kira kemarin kami menemukan pola bahwa menggunakan Bank Tanah salah satu jalur cepat. Selain nanti kalau kementerian punya BLU (badan layanan umum) sendiri untuk menguasai tanah," katanya.

Ia menambahkan kalau Kementerian PKP mempunyai BLU sendiri, masih akan membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan instansi lain buat memanfaatkan tanah. Perlu ada dukungan dari Kementerian Keuangan dan Ditjen Kekayaan Negara.

Sementara Badan Bank Tanah sudah siap digunakan tanahnya. Oleh karena itu, saat ini ia ingin menggunakan badan tersebut terlebih dahulu.

"Kalau nanti kita mau menguasai sendiri tanahnya pakai BLU, itu akan kita koordinasikan lebih lanjut. Tapi sekarang Bank Tanah yang dikoordinir oleh Pak Nusron (Wahid) itu sudah merupakan konsep yang sangat bagus," katanya.

"Semalam kami udah rapat dengan Bank Tanah untuk mendesain skema kerja sama kelembagaannya seperti apa," tambah Fahri.

Soal persediaan tanah di Badan Bank Tanah untuk perumahan, saat ini masih menggunakan yang sudah ada dari lama. Namun, ia belum bisa memastikan berapa luas tanah untuk perumahan karena cara hitung berbeda-beda untuk tiap lokasi dan kasus.

Sebelumnya, Fahri mengungkapkan perlu adanya bank tanah yang khusus menyediakan lahan di sektor perumahan. Menurutnya, adanya bank tanah khusus perumahan bisa mendorong sisi pasokan atau supply.

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. BLU ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (8/3/2025).

Fahri berharap, dengan adanya bank tanah khusus perumahan bisa meningkatkan suplai rumah yang dibutuhkan. Selain itu, jika lahan untuk perumahan sudah terjamin kesediaannya bisa memberikan kepastian untuk calon investor yang ingin membantu membangun hunian.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Jakarta -

Islamic Development Bank (IsDB) tertarik untuk terlibat dalam realisasi Program 3 Juta Rumah. Pihak IsDB telah bertemu dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah untuk membahas hal tersebut.

Pertemuan tersebut dilakukan di Kantor Wakil Menteri PKP di Jakarta pada Rabu (12/3). Fahri pun menyambut baik ketertarikan IsDB pada Program 3 Juta Rumah.

"Saya harap pertemuan ini merupakan awal kerja sama dan keterlibatan IsDB dalam Program 3 Juta Rumah termasuk dalam penanganan renovasi rumah tidak layak huni di daerah perdesaan," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (13/2/2025).

Fahri mengatakan pihaknya terbuka akan memberikan data yang dibutuhkan untuk kelanjutan kerja sama agar IsDB dapat melakukan identifikasi program di Kementerian PKP.

"Pada dasarnya kami menerima dengan tangan terbuka untuk kerja sama. Saya juga akan laporkan pertemuan ini kepada Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan. Selanjutnya silahkan diatur pertemuan untuk membahas secara detail program yang akan dikerjakan bersama terutama sebagai pilot project," tuturnya.

Pertemuan Kementerian PKP dengan perwakilan Islamic Development Bank Foto: Dok. Kementerian PKP

Untuk saat ini, Kementerian PKP telah mempunyai daftar program penataan kawasan permukiman kumuh yang akan ditangani. Beberapa di antaranya adalah penataan kawasan kumuh di kawasan pesisir, bantaran sungai, hingga pinggir rel kereta api.

Sementara itu, Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvić mengatakan, IsDB sangat tertarik untuk bekerja sama membantu pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam penataan kawasan kumuh.

"Untuk itu kami perlu arahan untuk penyelarasan dengan program kami. Saya harap selanjutnya segera diadakan sesi khusus untuk pemaparan program kerja secara konkrit khususnya untuk peningkatan kawasan kumuh. Lalu kita bicarakan rencana konkrit peta jalan (roadmap) kerja sama, karena dengan target yang sangat besar diperlukan segera membicarakan dengan tim," kata Amer Bukvić.

(abr/zlf)

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah bertemu dengan delegasi Islamic Development Bank (IsDB). Dirinya mengapresiasi dan menyambut baik ketertarikan IsDB untuk ikut bekerja sama dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

"Saya harap pertemuan ini merupakan awal kerja sama dan keterlibatan IsDB dalam Program 3 Juta Rumah termasuk dalam penanganan renovasi rumah tidak layak huni di daerah perdesaan," ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Maret 2025.

Menurut Fahri, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PKP secara terbuka akan memberikan data yang dibutuhkan untuk kelanjutan kerja sama agar IsDB dapat melakukan identifikasi program di Kementerian PKP.

"Pada dasarnya kami menerima dengan tangan terbuka untuk kerja sama. Saya juga akan laporkan pertemuan ini kepada Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan. Selanjutnya silahkan diatur pertemuan untuk membahas secara detail program yang akan dikerjakan bersama terutama sebagai pilot project ," ungkap Fahri.

Untuk saat ini dikatakan Wamen Fahri, Kementerian PKP telah mempunyai daftar program penataan kawasan permukiman kumuh yang akan ditangani.

"Di antaranya termasuk kawasan permukiman kumuh di kawasan pesisir, bantaran sungai, pinggir rel, dan sekitar pasar tradisional," kata dia.

Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvi? mengatakan, IsDB sangat tertarik untuk bekerja sama membantu pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam peningkatan kawasan kumuh.

"Untuk itu kami perlu arahan untuk penyelarasan dengan program kami. Saya harap selanjutnya segera diadakan sesi khusus untuk pemaparan program kerja secara konkrit khususnya untuk peningkatan kawasan kumuh. Lalu kita bicarakan rencana konkrit peta jalan (roadmap) kerja sama, karena dengan target yang sangat besar diperlukan segera membicarakan dengan tim," kata Amer Bukvi?.

(KIE)