Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) menggelar Konsultasi Publik Evaluasi SK Kumuh tahun 2024, yang bertujuan untuk meninjau kembali kebijakan terkait penanganan kawasan kumuh di daerah tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Perkim pada Rabu (4/9) ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Murung Raya dalam merespons tantangan kebutuhan perumahan yang layak dan tertata.

Asisten Sekretaris Daerah (Sekda) Murung Raya, Yulianus, yang hadir mewakili Pj Sekda, membuka acara tersebut dengan menyampaikan pentingnya konsep grand desain dalam pembangunan kawasan permukiman dan perumahan di Kabupaten Murung Raya.

“Urgensi SK Kumuh dan Perda Kumuh adalah untuk mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan serta permukiman kumuh, sebagai amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Permukiman,” ujar Yulianus.

Konsultasi publik ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kebijakan penanganan kawasan kumuh serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan yang sehat dan tertata. Selain itu, SK Kumuh dan Perda Kumuh juga menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanganan kawasan kumuh.

Kepala Dinas Perkim Murung Raya, Stardian S. Tingan, menjelaskan bahwa langkah awal ini sangat penting dalam mengidentifikasi daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus.

“Dengan adanya SK Kumuh dan Perda Kumuh, diharapkan dapat mengalokasikan sumber daya dengan tepat serta mengedukasi masyarakat untuk menjaga lingkungan dan pola hidup sehat,” katanya.

Sebagai bagian dari SK Kumuh, Pemerintah Kabupaten Murung Raya telah menetapkan tiga lokasi kumuh, yaitu Kelurahan Bariwit, Kelurahan Puruk Seberang, dan Kelurahan Muara Laung 1. Diharapkan melalui program ini, Kabupaten Murung Raya dapat menuntaskan kawasan kumuh menjadi kawasan yang tertata dan layak huni, sehingga menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. *(Ant)*

Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan rencana Prabowo untuk membentuk Kementerian Perumahan. Rencana ini akan membuat Kementerian PU dan Kementerian Perumahan akan kembali berdiri terpisah.

Hal ini bukan kali pertama ada perubahan pada lembaga pemerintahan yang mengurus perumahan. Kerap kali ada penggabungan, peleburan, dan pembentukan kementerian baru terkait perumahan rakyat.

Lantas, bagaimana sejarah Kementerian Perumahan di Indonesia? Simak penjelasannya berikut ini, dikutip dari situs resmi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, Senin (2/9/2024).

Sejarah Kementerian Perumahan

Tahun 1924-1934

Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Hindia Belanda turut mengatur perumahan di Indonesia. Salah satu yang dilakukan adalah mengeluarkan Peraturan Perumahan Pegawai Negeri Sipil atau Burgelijk Woning Regeling atau disebut dengan BWR.

Peraturan ini mendorong penyediaan rumah untuk Pegawai Negeri Sipil oleh Pemerintah Hindia Belanda. Mereka juga melakukan penataan kota menjadi lebih modern mengacu model kota-kota di Eropa untuk menyediakan permukiman yang layak kepada orang-orang Belanda dan Eropa yang makin banyak datang ke Hindia Belanda

Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan dua program perumahan perkotaan, yaitu Perbaikan kampung atau Kampung Verbetering dan penyuluhan tentang rumah sehat. Penanggulangan penyakit pes atau pest bestrijding di daerah perumahan kumuh.

Tahun 1945

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah membentuk Departemen Pekerjaan Umum untuk melakukan pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung. Namun, karena kondisi negara sedang tidak aman dan tidak stabil saat itu, maka dampak pembangunan perumahan belum terasa oleh masyarakat

Tahun 1950-1953

Kongres Perumahan Sehat pertama diselenggarakan tanggal 25-30 Agustus 1950 di Bandung menghasilkan tiga keputusan penting. Keputusan itu dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 1951, Yayasan Kas Pembangunan (YKP) didirikan sebagai lembaga pembiayaan perumahan. Kemudian, Djawatan Perumahan Rakyat dibentuk sebagai lembaga pembangunan perumahan yang merupakan bagian dari Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 1952.

Lalu, Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan (LPMB) dibentuk pada tahun 1953 untuk menangani masalah perumahan, khususnya dalam penelitian guna mencari solusi pengembangan rumah murah.

Tahun 1958

Pada tahun 1958, urusan perumahan menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial. Kementerian Sosial mendirikan Kantor Pusat Urusan Perumahan sesuai UU Darurat Nomor 3 tahun 1958.

Tahun 1969

Selanjutnya, urusan perumahan rakyat menjadi wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) dengan terbitnhya Keputusan Presiden No. 18 tahun 1969.

Tahun 1978

Urusan perumahan rakyat kemudian diserahkan ke Kementerian Muda Urusan Perumahan Rakyat sebagai kementerian yang berdiri sendiri. Lembaga ini dipimpin oleh Cosmas Batubara sebagai menteri pertamanya.

Tahun 1983

Kementerian Muda pun diubah menjadi menjadi setingkat Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk menangani urusan perumahan.

Tahun 1998

Lalu, Kementerian Negara Perumahan Rakyat berganti nama menjadi Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman. Theo L Sambuaga menjabat sebagai menterinya untuk masa 1998-1999.

Tahun 1999

Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Departemen Pekerjaan Umum melebur menjadi Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Kimbangwil). Erna Witoelar menjabat sebagai menteri untuk masa 1999-2001.

Tahun 2001

Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Kimbangwil) berubah menjadi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil). Posisi menteri diisi oleh Soenarno untuk masa 2001-2004.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman berubah menjadi Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman.

Tahun 2004

Kementerian khusus perumahan pun dibentuk kembali dengan nama Kementerian Perumahan Rakyat dan dipimpin oleh Yusuf Asy'ari sebagai Menteri untuk periode 2004-2009.

Tahun 2014

Setelah hampir sepuluh tahun berselang, Kementerian Perumahan Rakyat digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hingga sekarang ini.

Mau tahu berapa cicilan rumah impian kamu? Cek simulasi hitungannya di kalkulator KPR.

Nah kalau mau pindah KPR, cek simulasi hitungannya di kalkulator Take Over KPR.

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Hashim Djojohadikusumo mengungkap bawaha presiden terpilih Prabowo Subianto berencana mendirikan Kementerian Perumahan terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Adik Prabowo sekaligus Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo itu mengatakan, rencana pemisahan tersebut dimaksudkan agar program pembangunan perumahan bisa lebih fokus. Dengan demikian, Kementerian Perumahan akan berdiri sendiri seperti sebelumnya sebelum digabung ke Kementerian PUPR.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024) kemarin.

Langkah ini juga sejalan dengan rencana Prabowo dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka untuk menggeber program 3 juta rumah yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan kawasan 3 T, serta 1 juta rumah di kawasan perkotaan.

"Kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan. Konstruksinya dipercayakan kepada UMKM Koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini!" tegasnya.

Video Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Akan Jadi Kacung Negara Lain

Video Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Akan Jadi Kacung Negara Lain

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar peresmian pilot project Rumah Rendah Emisi. BTN hendak mendorong pembiayaan 150.000 Rumah Rendah Emisi sehingga ketersediaannya semakin banyak pada 2029.

Dalam acara ini, hadir pula Ketua Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo yang menyatakan pihaknya mendukung penuh program BTN ini.

Menurutnya, pembangunan Rumah Rendah Emisi dinilai sejalan dengan upaya pemerintahan baru untuk membangun 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di desa di seluruh Indonesia setiap tahunnya.

"Membangun Rumah Rendah Emisi akan meningkatkan pasokan rumah layak huni dan berkualitas, sekaligus menyediakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Inisiatif ini juga akan mendorong green economy menjadi lebih terjangkau, karena permintaan akan komponen-komponen ramah lingkungan akan meningkat," jelas Hashim di Bekasi, seperti yang dikutip dari pernyataan tertulis pada Kamis (29/8/2024).

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan gerakan ini merupakan komitmen BTN dalam menanggulangi perubahan iklim serta mendorong ekosistem perumahan nasional yang berkelanjutan.

Menurutnya, bangunan rumah dan aktivitas di dalamnya menjadi salah satu penghasil emisi karbon terbesar termasuk dari penggunaan energi, konstruksi, hingga perawatan dan pemeliharaan. Untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang, BTN akan berpartisipasi mendorong ketersediaan Rumah Rendah Emisi.

"Tahun ini ada 1.000 Rumah Rendah Emisi yang menggunakan minimal 10% material ramah lingkungan. Secara bertahap, akan ada 150.000 rumah dengan 30% porsi penggunaan material eco-friendly pada 2029," jelas Nixon.

BTN mengungkapkan akan menggunakan material ramah lingkungan berupa floor decking yang mengandung 3,6 kg sampah plastik. Proyek ini juga akan memakai paving block yang mengandung 2 kg sampah plastik per 1 meter persegi.

Penyediaan Rumah Rendah Emisi ini akan menjadi target bertahap hingga 2029. Dia berharap dari langkah ini juga BTN dapat berkontribusi pada pengurangan lebih dari 1,7 juta kilogram sampah plastik. Selain itu, emisi karbon juga akan ditekan sebesar 2,42 ton CO2. Dampak tersebut, imbuhnya, setara dengan penanaman 110.000 pohon dan 323 hektar penyerapan emisi.

Selain menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan, BTN juga menggerakkan para pengembang kategori Rumah Rendah Emisi untuk memastikan beberapa standar. Di antaranya efisien dalam pemakaian energi, air, pengelolaan sampah, hingga pengurangan polusi.

Untuk efisiensi energi, rumah ramah lingkungan tersebut diwajibkan memiliki banyak ventilasi, plafon tinggi, hingga rasio jendela terhadap tembok mencapai 15%-30%. Standar tersebut ditetapkan agar terdapat sirkulasi udara yang baik. Efisiensi air dilakukan melalui penggunaan keran debit kecil, pengolahan sanitasi yang baik, memiliki sumur resapan, hingga penggunaan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Kemudian, untuk pengolahan sampah, rumah beremisi rendah diwajibkan memiliki bak sampah pilah. Sementara, untuk menekan polusi, pengembang diminta menanam 1 tanaman penyerap emisi karbon per rumah.

Selain itu, pengurangan polusi juga dilakukan dengan menggunakan minimal 10% material ramah lingkungan pada dinding dan lantai, hingga memiliki ruang terbuka hijau sebanyak 10% dari total luas kawasan perumahan.

"Kami percaya, hunian layak, sehat dan ramah lingkungan akan meningkatkan kualitas hidup manusia yang tinggal di dalamnya," ujar Nixon.

Adapun, sejak 1976, BTN telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebanyak 5,2 juta unit baik melalui pembiayaan subsidi, non-subsidi, maupun pembiayaan perumahan syariah. Dalam rangka mendukung penuh Program Satu Juta Rumah sejak tahun 2015, BTN telah menyalurkan KPR sebanyak 1,9 juta unit atau setara Rp 403,5 triliun.

Video: Bos BTN Beberkan Kontribusi KPR ke PDB RI Paling Rendah di ASEAN

Video: Bos BTN Beberkan Kontribusi KPR ke PDB RI Paling Rendah di ASEAN

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sektor perumahan akan menjadi salah satu program prioritas pasangan presiden-wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran. Tak tanggung-tanggung, pasangan ini menjanjikan program pembangunan 3 juta rumah per tahun, naik tiga kali lipat dari program sejuta rumah pemerintahan Jokowi.

Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo, mengatakan program perumahan akan dijadikan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan pasangan Prabowo-Gibran minimal 8% per tahun.

Ia bilang, sektor itu dipilih karena berkaca dari kesuksesan beberapa negara di dunia, terutama China, yang menjadikan sektor perumahan sebagai penopang pertumbuhan ekonominya.

“Dari tahun 1980-an hingga 2017, sektor perumahan menyumbang 25% terhadap produk domestik bruto (PDB) Tiongkok. Selama 35 tahun, ekonomi Tiongkok tumbuh kurang lebih 10% dengan perumahan dan sektor terkait, termasuk konstruksi, menjadi pendorongnya,” tutur Hashim, Kamis (29/8).

Sementara di Indonesia, kata dia, kontribusi sektor perumahan terhadap PDB masih kecil, sekitar 3%. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran akan mendorong kontribusi sektor perumahan terhadap PDB bisa mencapai 25%.

Hashim mengakui bahwa sektor properti Tiongkok dalam 7 tahun terakhir memang terpukul karena kelebihan pasokan. Namun, menurutnya, Indonesia juga bisa belajar dari kondisi itu untuk mengantisipasi tidak terjadi hal serupa, tetapi memberikan dampak berkelanjutan terhadap pertumbuhan PDB.

Lebih lanjut, Hashim menjelaskan bahwa program 3 juta rumah itu terdiri dari 1 juta unit rumah di perkotaan yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 2 juta di pedesaan (di mana 1 juta di antaranya di wilayah pesisir).

Program 3 juta rumah ini juga ditujukan untuk mengentaskan persoalan kesenjangan angka kebutuhan rumah (backlog) kepemilikan rumah di Tanah Air. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Tahun 2023 mencatat angka backlog masih mencapai 9,9 juta unit. Sementara setiap tahun, ada potensi tambahan backlog 800.000 karena pertambahan rumah tangga baru.

Hashim bilang, setidaknya ada 37 juta unit rumah harus dipenuhi pemerintah. Pasalnya, masih ada sekitar 27 juta rumah tidak layak huni saat ini.

Konsep Perumahan

Untuk bisa merealisasikan program tersebut, tim ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran sudah memiliki beberapa konsep. Pertama, melakukan pola kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memodernisasi 153 pasar Perumda Pasar Jaya yang ada di Jakarta.

Di atas pasar tersebut akan dibangun menara di mana tiga lantai pertama akan diperuntukkan sebagai pasar, sedangkan lantai selanjutnya akan diperuntukkan sebagai hunian bagi MBR.

“Nanti akan dibangun 153 tower atau lebih di atas Pasar Jaya lewat joint venture antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan begitu, kita mengatasi masalah pengadaan lahan,” kata Hashim.

Kedua, pengembangan kawasan transit oriented development (TOD) akan digalakkan di lahan-lahan stasiun kereta api (KAI) di 27 titik yang ada di Jabodetabek. Lahan-lahan tersebut akan disulap menjadi kawasan apartemen murah yang dilengkapi dengan kawasan komersial, seperti rumah sakit dan sekolah.

Menurut data dari Kementerian BUMN, lanjut Hashim, ada sekitar 64 hektare (ha) lahan di stasiun kereta di wilayah Jabodetabek yang bisa dikembangkan menjadi TOD.

“Nanti kami akan bertemu dengan Direksi KAI untuk membicarakan ini lebih lanjut, sehingga program itu bisa kita mulai dengan cepat,” imbuhnya.

Hashim mengatakan, program TOD ini nantinya tidak hanya akan diterapkan di Jabodetabek, tetapi juga di kota-kota lain, seperti Semarang, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Medan, Palembang, dan lain-lain.

Ia bilang, program TOD itu merupakan proyek besar sehingga pemerintah akan membutuhkan peran perbankan dan juga kontraktor besar maupun kecil untuk mewujudkannya.

Sedangkan untuk membangun rumah-rumah di pedesaan, kata dia, akan diutamakan dilakukan oleh perusahaan skala UMKM, Bumdes, atau koperasi. “Kita ingin tercipta wirausaha-wirausaha baru ke depan,” ujarnya.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pembangunan berkelanjutan tengah menjadi fokus perhatian masyarakat global saat ini untuk meminimalisir dampak perubahan iklim. Konsumen semakin melirik produk-produk dari perusahaan yang mengimplementasi konsep lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau environmental, social, and governance (ESG) dalam menjalankan operasional bisnisnya.

Hasil survei suara konsumen tahun 2024 yang dilakukan PWC menunjukkan bahwa konsumen global bersedia membayar 9,7% lebih mahal untuk produk-produk ramah lingkungan meskipun di saat yang sama biaya hidup lebih mahal di tengah tingginya inflasi. Ke depan, komitmen dalam penerapan ESG akan sangat mempengaruhi perkembangan dan masa depan sebuah perusahaan.

Penerapan ESG terdepan saat ini datang dari sektor perbankan. Salah satunya PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Bank pelat merah ini berkomitmen terus memperkuat implemntasi ESG dalam menjalankan bisnisnya, termasuk dalam memberikan pembiayaan.

BTN siap meningkatkan pembiayaan terhadap perumahan-perumahan yang mengusung konsep hijau. Hingga tahun 2029, bank spesialis penyalur kredit ke sektor perumahan ini menargetkan membiayai 150.000 rumah rendah emisi.

Untuk mewujudkan target tersebut, BTN bekerja sama dengan 8 pengembang. Salah satunya menggandeng ISPI Group meluncurkan proyek percontohan rumah rendah emisi di Perumahan Gading City, Bekasi pada Kamsi (29/8). Peluncuran tersebut disaksikan Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan pihaknya berinisiatif memacu ketersediaan rumah rendah emisi, karena bangunan rumah dan aktivitas di dalamnya menjadi salah satu penghasil emisi karbon terbesar.

Untuk tahun ini, BTN akan membiayai 1.000 rumah rendah emisi yang menggunakan minimal 10% material ramah lingkungan. “Secara bertahap, akan ada 150.000 rumah dengan 30% porsi penggunaan material eco-friendly (dibiayai) hingga 2029,” kata Nixon dalam keterangannya, Kamis (29/8).

Sementara itu, Hashim mengatakan, pihaknya mendukung penuh inisiatif BTN dalam mendorong pembangunan rumah rendah emisi. Menurutnya, gerakan tersebut sejalan dengan program 3 juta rumah per tahun yang diusung pemerintah baru, yakni 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta di pedesaan, dan 1 juta di wilayah pesisir.

Ia menambahkan, membangun rumah rendah emisi akan meningkatkan pasokan rumah layak huni dan berkualitas, sekaligus menyediakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

“Inisiatif ini juga akan mendorong green economy menjadi lebih terjangkau, karena permintaan akan komponen-komponen ramah lingkungan akan meningkat,” jelas Hashim

Pilot Project

Pada pilot project tersebut, BTN menggunakan material ramah lingkungan berupa floor decking yang mengandung 3,6 kilogram (kg) sampah plastik. Proyek ini juga akan memakai paving block yang mengandung 2 kg sampah plastik per 1 meter persegi.

Dengan target pembiayaan rumah rendah emisi hingga 2029 tersebut, BTN menargetkan berkontribusi pada pengurangan lebih dari 1,7 juta kilogram sampah plastik.

Selain itu, kata Nixon, emisi karbon juga akan ditekan sebesar 2,42 ton CO2. Dampak tersebut, imbuhnya, setara dengan penanaman 110.000 pohon dan 323 hektar penyerapan emisi.

Di sisi lain, BTN juga menggerakkan para pengembang kategori rumah rendah emisi untuk memastikan beberapa standar. Di antaranya efisien dalam pemakaian energi, air, pengelolaan sampah, hingga pengurangan polusi.

Untuk efisiensi energi, rumah ramah lingkungan tersebut diwajibkan memiliki banyak ventilasi, plafon tinggi, hingga rasio jendela terhadap tembok mencapai 15%-30%. Standar tersebut ditetapkan agar terdapat sirkulasi udara yang baik.

“Efisiensi air dilakukan melalui penggunaan keran debit kecil, pengolahan sanitasi yang baik, memiliki sumur resapan, hingga penggunaan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),“ jelas Nixon

Sementara untuk pengolahan sampah, rumah beremisi rendah diwajibkan memiliki bak sampah pilah. Adapun guna menekan polusi, pengembang diminta menanam 1 tanaman penyerap emisi karbon per rumah.

Selain itu, pengurangan polusi juga dilakukan dengan menggunakan minimal 10% material ramah lingkungan pada dinding dan lantai, hingga memiliki ruang terbuka hijau sebanyak 10% dari total luas kawasan perumahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diketahui hanya menganggarkan Rp 13,65 triliun untuk program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di tahun 2024.

Besar anggaran tersebut disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI yang membahas terkait Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PUPR 2025, Rabu (28/8/2024).

Menteri Basuki mengatakan berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, pagu anggaran untuk Kementerian PUPR hanya Rp 75,63 triliun.

Dibandingkan anggaran untuk program ketahanan sumber daya air dan infrastruktur konektivitas, anggaran untuk perumahan masih sangat minim.

Tercatat, anggaran untuk program ketahanan sumber daya air mencapai Rp 24,29 triliun. Sementara porsi anggaran yang paling besar diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur dan konektivitas sebesar Rp 30,12 triliun.

Sisanya dialokasikan untuk dukungan manajemen Kementerian sebesar Rp 7,4 triliun dan bagi pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp 81,5 miliar.

Itu berarti anggaran untuk pembangunan perumahan hanya berada di angka 18 persen dari total anggaran yang tersedia.

Padahal sampai dengan saat ini, pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat masih menjadi masalah krusial bagi pemerintah.

Diketahui, sampai dengan bulan Juni 2024, besar backlogrumah di Indonesia masih berada di angka 12,7 juta unit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional akan berkantor di kompleks Kementerian Pertanian (Kementan).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengonfirmasi bahwa lokasi kantor Badan Gizi Nasional nantinya berada di kawasan kantor Bapanas. Menurut dia, Badan Gizi Nasional akan berkantor di gedung bagian bawah Bapanas.

"Saya kemarin komunikasi dengan Setneg (Sekretariat Negara) diminta untuk membantu supaya beberapa kegiatan seperti misalnya kantor, itu di bawah, bekas kepala Karantina, sekarang dipakai sementara untuk kepala Badan Gizi Nasional di gedung bawah," kata Arief ketika ditemui di kawasan Gedung DPR, Senin (26/8/2024).

Arief mengatakan, Bapanas juga akan membantu Badan Gizi Nasional dalam membentuk struktur organisasinya.

"Ya namanya organisasi belum full perangkatnya, struktur organisasinya dan lain-lain ya kami bantu supaya Badan Gizi Nasional dapat melaksanakan tugasnya," ujarnya.

Secara penugasan, Arief menjelaskan, Badan Gizi Nasional akan fokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, Bapanas akan tetap fokus pada kebutuhan cadangan pangan pemerintah dan stabilisasi pasokan.

"Jadi Badan Gizi Nasional itu memang dipersiapkan salah satunya untuk mengeksekusi makan bergizi gratis. Itu sudah jelas kok, ada apa saja. Badan Pangan, ya Badan Pangan, itu cadangan pangan pemerintah, stabilisasi pasokan, kerawanan pangan, dan gizi, nah gizinya itu di Badan Gizi Nasional,” ujar Arief.

Dia berharap, Bapanas dapat menjadi pihak yang menghubungkan antara produksi petani dan peternak dengan pembeli pasti atau offtaker yaitu Badan Gizi Nasional.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa lembaganya belum memiliki kantor secara resmi. Dadan yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo masih menunggu arahan lebih lanjut.

"Saya nunggu arahan, karena ini badan baru kan, baru dibentuk dan belum ada (kantornya). Jadi kita nunggu arahan saja," ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dadan menjelaskan, Badan Gizi Nasional dibentuk untuk melaksanakan program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dengan adanya bantuan dari Bapanas, Badan Gizi Nasional diharapkan dapat segera menjalankan tugasnya dan berkontribusi signifikan dalam memperbaiki gizi masyarakat Indonesia.

Pengembang perumahan memastikan membangun proyek hunian dengan memperhatikan isu lingkungan. Pengembang bertekad untuk juga juga menyediakan ruang terbuka hijau dalam menggarap permukiman.

Asosiasi pengembang perumahan Real Estate Indonesia memiliki program penanaman Sejuta Pohon sebagai bentuk memastikan ruang terbuka hijau untuk permukiman atau hunian.

"REI berkomitmen dalam program penghijauan di lokasi proyek perumahan anggotanya. Mohon dukungan pemerintah daerah berupa kemudahan perizinan bagi pengembang yang menaati Program Sejuta Rumah REI, " tutur Wakil Ketua Umum REI Djoko Santoso saat seremoni penanaman pohon di Perumahan Kampoeng Dara, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, kemarin seperti disebutkan dalam keterangannya, Kamis (22/8/2024).

Djoko meminta pengembang anggota asosiasi menanam banyak pohon pada proyek hunian yang diagarapnya.

"REI telah menetapkan Program Sejuta Rumah. Pengembang harus menanam setidaknya dua batang pohon yakni di pekarangan rumah yang dibangun dan di area RTH di dalam kawasan perumahan," ucapnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih memastikan akan memberikan insentif bagi pengembang di Kota Jambi yang mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

"Pengembang anggota REI yang membangun perumahan di Kota Jambi tentunya harus menaati setiap aturan yang berlaku. Apabila prinsip-prinsip pemenuhan aturan sudah dipatuhi, saya menjamin Pemkot Jambi akan mendukung keberlangsungan bisnis developer. Kecepatan pelayanan perizinan Pemkot Jambi adalah insentif yang akan kami berikan," tegasnya.

Wanita yang akrab disapa Nining ini menjelaskan, dari keseluruhan kewajiban penyediaan RTH sudah dikonversi ke kegiatan pembangunan perumahan. Berdasarkan peraturan daerah Kota Jambi, kewajiban penyediaan RTH sebagai bagian dari prasarana dan sarana utilitas (PSU) komposisinya sebesar 35:65. Artinya, sebesar 35 persen merupakan PSU yang harus disediakan pengembang dan akan diserahterimakan kepada pemerintah daerah. "Saya mengawal terbitnya perda tersebut. Perumahan Kampoeng Dara ini telah melaksanakan komitmen penyediaan PSU, bahkan jumlahnya sudah melampaui yakni sebesar 40% dari minimal 30% sesuai ketentuan," ucapnya.

Direktur Utama PT Duta Niaga Jambi, pengembang Perumahan Kampoeng Dara, Yuliana, menjelaskan dari total lahan seluas 13 hektare, pihaknya menyediakan sebanyak 40 persen PSU. "Pembuatan seluruh PSU di Perumahan Kampoeng Dara dibiayai secara mandiri. Pengembangannya dilakukan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama hanya tersisa 25 unit dari total 325 unit hunian bersubsidi. Sedangkan tahap kedua baru akan dikembangkan awal tahun depan," kata Yuliana.

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Jakarta (ANTARA) - KPU Provinsi DKI Jakarta menggandeng dinas perumahan dan pemukiman setempat untuk membantu petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) dalam rangka mendata pemilih yang berada di apartemen dan rumah susun.

"Kami ingin mengantisipasi dan memitigasi persoalan, kendala, dan tantangan yang sering kali dijumpai langsung oleh pantarlih pada saat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih," kata Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta Fahmi Zikrillah di Jakarta, Rabu.

Fahmi mengatakan bahwa rapat koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman DKI Jakarta terkait dengan persiapan pemutakhiran data pemilih mulai 24 Juni hingga 24 Juli 2024 dalam rangka mempermudah petugas.

Dikatakan bahwa apartemen dan rumah susun merupakan wilayah yang tidak mudah dijangkau atau sulit diakses oleh pantarlih di lapangan. Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari terkait dengan pendataan pemilih di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, Fahmi berharap melalui rakor ini pihaknya bersama dengan dinas perumahan dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam menyukseskan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024.

Ia menuturkan bahwa pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan yang sangat krusial dalam proses persiapan pelaksanaan pilkada mendatang.

"Rakor ini sangat penting agar dapat menghasilkan data pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir," ujarnya.

Anggota KPU ini menyatakan bahwa pihaknya ingin memastikan seluruh warga DKI Jakarta yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, termasuk penghuni apartemen dan rumah susun (rusun), masuk dalam daftar pemilih.

Sementara itu, Ketua Subkelompok Urusan Regulasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Pemukiman Jani Malau mengatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan KPU DKI Jakarta untuk menyukseskan program pemutakhiran data pemilih.

"Kami berencana mengundang seluruh pengelola apartemen se-DKI Jakarta pada sosialisasi coklit. Setelah itu, kami berharap agar KPU Kota dapat menindaklanjuti dengan berkoordinasi langsung dengan pengelola apartemen," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Politikus Fahri Hamzah ikut Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Tiu Sutuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu terlihat mengiringi Jokowi meninjau hasil pembangunan tersebut.

Berdasarkan siaran pers dari Biro Pers Sekretariat Presiden, Kamis (2/5/2024), nampak Fahri Hamzan mengenakan kemeja lengan panjang motif paisley warna gelap.

Fahri Hamzah Ikut Dampingi Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Sutuk di Sumbawa Barat NTB. (Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden)

Fahri Hamzah mengenakan kacamata berlensa gelap, dengan jam tangan dengan gelang biru. Dia berjalan bersama pejabat-pejabat lain di atas jembatan bendungan.

Fahri Hamzah adalah politikus yang juga menjadi calon anggota legislatif (caleg) Partai Gelora Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I di Pileg 2024 kemarin. Mantan politikus PKS ini juga menjadi Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 kemarin. Fahri Hamzah juga merupakan putra daerah Sumbawa, NTB ini.

Fahri Hamzah Ikut Dampingi Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Sutuk di Sumbawa Barat NTB. (Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden)

Di kawasan Bendungan Tiu Sutuk, nampak pula Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga merupakan Ketua Umum PAN. Ada juga Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi dan Bupati Sumbawa Barat, W Musyafirin.

Bersama mereka semua, Fahri Hamzah ikut berjalan di belakang Jokowi. Terlihat ekspresi wajah Fahri Hamzah yang tertawa bersama para menteri dan pejabat di belakang Jokowi. Pada foto yang diabadikan oleh fotografer Biro Pers Sekretariat Presiden, Kris, Fahri Hamzah nampak ditunjuk jari oleh Jokowi dan Zulkifli Hasan. Semuanya tersenyum dalam momen ini.

Simak Video 'Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di NTB, Telan Anggaran Rp 1,4 T':

[Gambas:Video 20detik]

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta mencatat, luas kawasan perumahan dan pemukiman kumuh mencapai ratusan hektar.

Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) berupaya menguranginya setiap tahun.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPRKP Gunungkidul, Nurgiyanto menyampaikan, berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul 178/KPTS/2022 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh menyebut ada 152,64 hektar.

Disebutkan ada dua wilayah yang masih kategori perumahan dan pemukiman kumuh, yakni Kapanewon Wonosari dan Playen.

Adapun penentuan kawasan kumuh yakni kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi proteksi kebakaran.

Nurgiyanto berkata, kawasan kumuh yang ada di Gunungkidul masuk dalam kategori ringan dan sedang, tidak ada yang berat.

"Yang terluas di Padukuhan Purwosari dan Ringinsari Kapanewon Wonosari dengan luas 20,03 hektar," kata Nurgiyanto saat dihubungi melalui telepon Rabu (6/3/2024).

Dia menjelaskan, untuk penanganan di bawah 10 hektar akan ditangani Pemerintah Kabupaten, sementara kawasan kumuh di atas 10 sampai 15 hektar ditangani Pemerintah Provinsi, dan kawasan kumuh di atas 15 hektar ditangani Pemerintah Pusat.

"Untuk penanganan termasuk RTLH ya," kata dia.

Nurgiyanto mengatakan, rehabilitasi berasal dari APBD Kabupaten 2024, dari Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) ada 152 penerima dan pokok pikiran dewan (Pokir) dengan 11 penerima.

Setiap penerima manfaat akan mendapat Rp 20 juta sebagai stimulan pembangunan rumah.

Adapun total penanganan dari berbagai sumber anggaran tahun 2023 ada 1.453 penerima, dan tahun 2022 ada 1.755 penerima.