IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka suara soal penyelenggaraan acara pentas seni (pensi) mengundang band rock papan atas Dewa 19. Pensi ini digelar untuk peluncuran logo di Kementerian PKP.

Maruarar Sirait berkelakar Dewa 19 sebagai salah satu pengisi hiburan acara Kementerian PKP itu tidak menggunakan dana dari APBN maupun dana pribadinya. Sebab Ahmad Dhani tidak mau memerima imbalan atas jasanya.

"Tak pakai APBN, tak ada APBN, tanya sama Ahmad Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar, dia tidak dibayar. Tanya Dhani saja, dia yang jelasin kok," kata Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Lebih lanjut, pria yang akrab siapa Ara itu menjelaskan bahwa sampai perangkat sound system pun juga akan menggunakan milik Ahmad Dhani dan tidak perlu membayar.

Sehingga menurutnya tidak ada peran APBN terkait pemanggilan Dewa 19 dalam acara seremonial Kementerian itu.

"Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat itu dia tidak dibayar, termasuk besok tidak dibayar. Sampai sound systemnya itu adalah dari Dhani. Tidak tahu kenapa dia mau begitu, tanya sama Dhani saja," lanjutnya.

Sebelum ini, beredar surat Undangan Kementerian PKP terkait penyelenggaraan Launching Logo Kementerian PKP dan Pentas Seni menampilkan Dewa 19 pada Jumat 21 Februari.

Surat tersebut terbit pada 18 Januari 2025 dengan tembusan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri PANRB.

Penyelenggaraan Pensi dan peluncuran logo akan diselenggarakan di Auditorium Kementerian PU mulai Pukul 19.00 WIB.

Surat tersebut lantas menjadi sorotan ditengah adanya efisiensi belanja Kementerian/Lembaga Kabinet Prabowo.

Hal ini didasari oleh Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi belanja Kementerian/Lembaga di Pusat dan Daerah.

Adapun rekonstruksi Anggaran 2025 hasil efisiensi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp3,46 Triliun.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 telah ditetapkan target efisiensi baru Kementerian PKP dari Rp3,66 Triliun, turun mmenjadi Rp1,81 triliun.

Sehingga anggaran final Kementerian PKP tahun 2025 adalah Rp3,46 Triliun yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp671,05 Miliar dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2,79 Triliun.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal meluncurkan surat berharga negara (SBN) perumahan demi membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara bisa membangun 3 juta rumah.

"Kami hari ini berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini dengan penerbitan surat berharga negara (SBN) perumahan," katanya dalam Konferensi Pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2).

"Nanti akan dialokasikan, terutama di dalam pembiayaan MBR ini," sambung Sri Mulyani.

Wanita yang kerap disapa Ani itu menegaskan langkah tersebut merupakan modifikasi dari skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Namun, volumenya ditingkatkan.

Sri Mulyani mengatakan APBN 2025 sebenarnya sudah menyiapkan dua skema pembangunan 220 ribu rumah untuk orang miskin. Ini mencakup FLPP dan penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dengan total alokasi keduanya senilai Rp18 triliun.

"Ini untuk rumah yang MBR, masyarakat berpenghasilan rendah itu memang akan menikmati subsidi. Sehingga biaya dari dananya tadi harus berasal dari dana yang paling murah, yaitu dari APBN langsung," tegas Ani.

"Dengan ini, kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand, yaitu masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas MBR," sambungnya.

Sudah sejak Rabu (19/2) Menteri Ara berkunjung malam-malam ke Kemenkeu. Menkeu Sri Mulyani yang menyambut Ara menegaskan bakal terus ikhtiar mencari pendanaan untuk program 3 juta rumah.

Di lain sisi, sang Bendahara Negara menekankan dirinya juga mengelola APBN untuk program Asta Cita lain.

"Kita akan terus men-develop berbagai kreativitas financing yang nanti akan kita kembangkan bersama. Sehingga dari sisi APBN, disiplin fiskalnya tetap terjaga, namun responsif," jelasnya.

"Dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar. Tidak hanya untuk perumahan, tapi juga sektor lain," tutup Sri Mulyani.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Keputusan ini diambil dalam rapat lanjutan Pembiayaan Program 3 Juta Rumah yang digelar di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

"Kami berdiskusi untuk meningkatkan dukungan kepada MBR dengan menerbitkan SBN perumahan yang akan dialokasikan terutama untuk pembiayaan program ini," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers.

Dukungan Pembiayaan Perumahan

Selain program 3 juta rumah, pemerintah selama ini juga aktif membiayai sektor perumahan MBR.

Salah satunya melalui fasilitas kredit perumahan yang bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Himpunan Milik Negara (Himbara).

"Dengan ini, kita berharap bisa meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membeli rumah, baik dengan fasilitas MBR maupun yang komersial," ujar Sri Mulyani.

Pemerintah juga telah mengalokasikan Rp 18 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program FLPP dikombinasikan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk mendukung 220.000 MBR dengan skema pinjaman bunga 5 persen selama 20 tahun.

"Subsidi ini ditujukan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sehingga sumber dananya harus berasal dari yang paling murah, yaitu APBN langsung," jelas Sri Mulyani.

Inovasi Pembiayaan Kreatif

Ke depan, Kemenkeu akan terus mengembangkan inovasi pembiayaan kreatif bersama kementerian dan lembaga lain.

Tujuannya, agar pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat tetap berjalan tanpa membebani APBN secara berlebihan.

"Kami akan mengembangkan pembiayaan kreatif, sehingga disiplin fiskal tetap terjaga, tetapi tetap responsif dan mampu mendukung sektor lain selain perumahan," ujar Sri Mulyani.

Rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menjadi sorotan publik karena di tengah efisiensi anggaran akan menggelar acara yang dimeriahkan penampilan Dewa 19 pada Jumat (21/2). Undangan acara tersebut beredar di media sosial (medsos).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan acara yang mengundang Dewa 19 tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ahmad Dhani selaku pentolan Dewa 19 disebut tidak menerima bayaran untuk tampil dalam acara tersebut.

"Tidak ada APBN. Tanya sama Dhani-nya saja. Dhani-nya tidak mau dibayar. Dia nggak dibayar. Tanya sama Dhani aja biar Dhani yang jelasin," kata pria yang biasa disapa Ara saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Ara sendiri tidak tahu mengapa Ahmad Dhani tidak mau menerima bayaran. Bahkan, menurutnya, peralatan sound system disediakan secara mandiri oleh pihak Dewa 19.

"Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat gitu dia tidak dibayar, termasuk besok, tidak dibayar. Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Nggak tahu kenapa dia mau begitu," ucapnya.

Kehadiran konser dalam acara resmi kementerian menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat, terutama terkait efisiensi anggaran negara yang sedang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam undangan Kementerian PKP yang beredar, acara yang akan diselenggarakan terkait Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sekaligus pentas seni menampilkan Dewa 19. Acara diselenggarakan pada Jumat (21/2) pukul 19.00 WIB di Auditorium Kementerian PU.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menjadi sorotan publik karena di tengah efisiensi anggaran akan menggelar acara yang dimeriahkan penampilan Dewa 19 pada Jumat (21/2). Undangan acara tersebut beredar di media sosial (medsos).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan acara yang mengundang Dewa 19 tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ahmad Dhani selaku pentolan Dewa 19 disebut tidak menerima bayaran untuk tampil dalam acara tersebut.

"Tidak ada APBN. Tanya sama Dhani-nya saja. Dhani-nya tidak mau dibayar. Dia nggak dibayar. Tanya sama Dhani aja biar Dhani yang jelasin," kata pria yang biasa disapa Ara saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Ara sendiri tidak tahu mengapa Ahmad Dhani tidak mau menerima bayaran. Bahkan, menurutnya, peralatan sound system disediakan secara mandiri oleh pihak Dewa 19.

"Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat gitu dia tidak dibayar, termasuk besok, tidak dibayar. Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Nggak tahu kenapa dia mau begitu," ucapnya.

Kehadiran konser dalam acara resmi kementerian menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat, terutama terkait efisiensi anggaran negara yang sedang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam undangan Kementerian PKP yang beredar, acara yang akan diselenggarakan terkait Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sekaligus pentas seni menampilkan Dewa 19. Acara diselenggarakan pada Jumat (21/2) pukul 19.00 WIB di Auditorium Kementerian PU.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan bahwa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Perumahan akan berjumlah besar, sebagai upaya mendukung Program 3 Juta Rumah sebagaimana Astacita.

"Kami sepakat belum menyampaikan angkanya dulu, sesudah kami mengkonsolidasikan ke semua pihak. Tapi, saya pastikan jumlahnya besar dan ini menunjukkan dukungan Bank Indonesia (BI) untuk sektor perumahan, dan ini suatu langkah terobosan. Pada waktunya kita nanti akan rapat di DPR dan juga pada pihak yang perlu kami laporkan," ujar Menteri Ara di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis.

Ia mengapresiasi upaya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) dalam mencari solusi terkait instrumen keuangan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Ini suatu bukti nyata bahwa otoritas fiskal dan moneter itu bagian dari NKRI. Bagaimana moneter di BI, pemerintahnya juga kami-kami. Kami sangat di-support dari teman- teman DPR," ujar Ara.

Ia menjelaskan bahwa backlog bidang perumahan saat ini sebanyak 9,9 juta rumah, ditambah rumah yang perlu direnovasi atau tidak layak huni sekitar 25 juta rumah.

Sehingga, menurut dia, dibutuhkan kreativitas dan terobosan yang benar sesuai aturan dan cepat.

Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan akan meningkatkan kemampuan dalam mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan penerbitan SBN Perumahan yang nanti dialokasikan terutama dalam pembiayaan MBR.

"Sebenarnya ini mekanisme modifikasi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan di scale up atau ditingkatkan," ujar Sri Mulyani.

Selain penerbitan SBN, Ia menjelaskan bahwa dari sisi fiskal telah ada berbagai inovasi instrumen keuangan bagi sektor perumahan, di antaranya melalui FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang sumber dananya dari APBN dengan suku bunga rendah. yang disalurkan oleh BP Tapera kemudian melalui perbankan.

Kemudian, lanjutnya, juga pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), yang dananya di blend kepada perbankan dengan tujuan utama untuk MBR.

"Ini untuk rumah MBR itu memang akan menikmati subsidi, sehingga biaya dana yang tadi harus berasal dari dana yang paling murah yaitu APBN langsing," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) mendorong kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM) perbankan, atau menambah insentif likuiditas dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga (DPK).

"Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan dari sekarang Rp23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan bahwa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Perumahan akan berjumlah besar, sebagai upaya mendukung Program 3 Juta Rumah sebagaimana Astacita.

"Kami sepakat belum menyampaikan angkanya dulu, sesudah kami mengkonsolidasikan ke semua pihak. Tapi, saya pastikan jumlahnya besar dan ini menunjukkan dukungan Bank Indonesia (BI) untuk sektor perumahan, dan ini suatu langkah terobosan. Pada waktunya kita nanti akan rapat di DPR dan juga pada pihak yang perlu kami laporkan," ujar Menteri Ara di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis.

Ia mengapresiasi upaya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) dalam mencari solusi terkait instrumen keuangan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Ini suatu bukti nyata bahwa otoritas fiskal dan moneter itu bagian dari NKRI. Bagaimana moneter di BI, pemerintahnya juga kami-kami. Kami sangat di-support dari teman- teman DPR," ujar Ara.

Ia menjelaskan bahwa backlog bidang perumahan saat ini sebanyak 9,9 juta rumah, ditambah rumah yang perlu direnovasi atau tidak layak huni sekitar 25 juta rumah.

Sehingga, menurut dia, dibutuhkan kreativitas dan terobosan yang benar sesuai aturan dan cepat.

Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan akan meningkatkan kemampuan dalam mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan penerbitan SBN Perumahan yang nanti dialokasikan terutama dalam pembiayaan MBR.

"Sebenarnya ini mekanisme modifikasi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan di scale up atau ditingkatkan," ujar Sri Mulyani.

Selain penerbitan SBN, Ia menjelaskan bahwa dari sisi fiskal telah ada berbagai inovasi instrumen keuangan bagi sektor perumahan, di antaranya melalui FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang sumber dananya dari APBN dengan suku bunga rendah. yang disalurkan oleh BP Tapera kemudian melalui perbankan.

Kemudian, lanjutnya, juga pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), yang dananya di blend kepada perbankan dengan tujuan utama untuk MBR.

"Ini untuk rumah MBR itu memang akan menikmati subsidi, sehingga biaya dana yang tadi harus berasal dari dana yang paling murah yaitu APBN langsing," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) mendorong kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM) perbankan, atau menambah insentif likuiditas dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga (DPK).

"Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan dari sekarang Rp23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo.

saya pastikan jumlahnya besar dan ini menunjukkan dukungan Bank Indonesia (BI) untuk sektor perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan bahwa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Perumahan akan berjumlah besar, sebagai upaya mendukung Program 3 Juta Rumah sebagaimana Astacita.

"Kami sepakat belum menyampaikan angkanya dulu, sesudah kami mengkonsolidasikan ke semua pihak. Tapi, saya pastikan jumlahnya besar dan ini menunjukkan dukungan Bank Indonesia (BI) untuk sektor perumahan, dan ini suatu langkah terobosan. Pada waktunya kita nanti akan rapat di DPR dan juga pada pihak yang perlu kami laporkan," ujar Menteri Ara di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis.

Ia mengapresiasi upaya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) dalam mencari solusi terkait instrumen keuangan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Ini suatu bukti nyata bahwa otoritas fiskal dan moneter itu bagian dari NKRI. Bagaimana moneter di BI, pemerintahnya juga kami-kami. Kami sangat di-support dari teman- teman DPR," ujar Ara.

Ia menjelaskan bahwa backlog bidang perumahan saat ini sebanyak 9,9 juta rumah, ditambah rumah yang perlu direnovasi atau tidak layak huni sekitar 25 juta rumah.

Sehingga, menurut dia, dibutuhkan kreativitas dan terobosan yang benar sesuai aturan dan cepat.

Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan akan meningkatkan kemampuan dalam mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan penerbitan SBN Perumahan yang nanti dialokasikan terutama dalam pembiayaan MBR.

"Sebenarnya ini mekanisme modifikasi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan di scale up atau ditingkatkan," ujar Sri Mulyani.

Selain penerbitan SBN, Ia menjelaskan bahwa dari sisi fiskal telah ada berbagai inovasi instrumen keuangan bagi sektor perumahan, di antaranya melalui FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang sumber dananya dari APBN dengan suku bunga rendah. yang disalurkan oleh BP Tapera kemudian melalui perbankan.

Kemudian, lanjutnya, juga pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), yang dananya di blend kepada perbankan dengan tujuan utama untuk MBR.

"Ini untuk rumah MBR itu memang akan menikmati subsidi, sehingga biaya dana yang tadi harus berasal dari dana yang paling murah yaitu APBN langsing," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) mendorong kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM) perbankan, atau menambah insentif likuiditas dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga (DPK).

"Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan dari sekarang Rp23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan sebagai bagian dari upaya mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo - Gibran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penerbitan SBN perumahan ini akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) ini dengan penerbitan SBN perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam.

Dirinya mengatakan mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

Selain itu, Kemenkeu juga terus bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui fasilitas kredit berbasis Giro Wajib Minimum (GWM) hingga Rp80 triliun.

“Jadi dengan ini, kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas ataupun yang komersial,” jelasnya.

Dalam hal ini, Pemerintah akan terus mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan kreatif agar APBN tetap disiplin secara fiskal namun tetap mampu memberikan daya dukung maksimal bagi sektor perumahan dan sektor lainnya.

"Kita akan terus men-develop berbagai kreativitas financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya berumah tapi juga sektor lain," ucapnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan sebagai bagian dari upaya mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo - Gibran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penerbitan SBN perumahan ini akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) ini dengan penerbitan SBN perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam.

Dirinya mengatakan mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

Selain itu, Kemenkeu juga terus bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui fasilitas kredit berbasis Giro Wajib Minimum (GWM) hingga Rp80 triliun.

“Jadi dengan ini, kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas ataupun yang komersial,” jelasnya.

Dalam hal ini, Pemerintah akan terus mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan kreatif agar APBN tetap disiplin secara fiskal namun tetap mampu memberikan daya dukung maksimal bagi sektor perumahan dan sektor lainnya.

"Kita akan terus men-develop berbagai kreativitas financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya berumah tapi juga sektor lain," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo turut menjelaskan, lewat insentif likuiditas makropudensial (KLM), BI terus mendukung bagian dari program Astacita ini.

Sebagaimana diketahui, BI memutuskan untuk meningkatkan insentif KLM bagi perbankan secara bertahap, dari sebelumnya Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun guna mendukung pembiayaan sektor perumahan.

Selain memberikan insentif likuiditas, BI juga akan mendukung pendanaan dengan membeli SBN perumahan di pasar sekunder. Dana yang diperoleh dari penerbitan SBN ini digunakan untuk membiayai sektor perumahan.

“Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan, dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks COVID, tapi juga untuk pendanaan program perumahan,” terangnya.

Perry menambahkan, sektor perumahan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan rumah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong berbagai sektor industri terkait, seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.

Adapun Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui program Astacita menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan komposisi 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Head of Center of Macroeconomics and Finance Indef M. Rizal Taufikurahman menilai, penambahan insentif likuiditas Bank Indonesia (BI) menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga (DPK) berpotensi memperkuat daya beli dan memperluas akses terhadap kredit perumahan.

Menurutnya, langkah peningkatan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI menunjukkan ambisi pemerintah untuk mendorong sektor perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana insentif tersebut disalurkan dan sejauh mana pelaksanaannya tepat sasaran.

“Kenaikan likuiditas bentuk dukungan BI memang berpotensi memperkuat daya beli dan memperluas akses terhadap kredit perumahan, tetapi tanpa pengawasan ketat dan kebijakan pendukung, ada risiko distorsi pasar atau ketidaktepatan alokasi yang justru dapat memperlambat pertumbuhan sektor ini,” kata Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Dari perspektif lapangan kerja, Rizal mengatakan bahwa sektor perumahan memiliki multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa penciptaan lapangan kerja bukan hanya soal menambah proyek perumahan, melainkan juga tentang memastikan keberlanjutan dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

“Jika insentif hanya terserap pada segmen-segmen tertentu tanpa memperhatikan rantai pasok secara menyeluruh, manfaatnya bisa menjadi parsial,” kata dia.

Oleh karena itu, meski kebijakan ini memiliki potensi yang besar, Rizal menyampaikan bahwa keberhasilan penambahan insentif likuiditas ini memerlukan kolaborasi lintas institusi serta evaluasi berkelanjutan untuk memitigasi dampak negatif dan memastikan pertumbuhan yang inklusif.

Sebelumnya, BI mengumumkan peningkatan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang dinaikkan dari semula paling besar 4 persen menjadi paling besar 5 persen dari DPK.

Insentif KLM merupakan insentif likuiditas yang diberikan kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor tertentu. Insentif diberikan dalam bentuk pengurangan giro bank di BI atau pelonggaran kewajiban pemenuhan giro wajib minimum (GWM). Dengan adanya perubahan terbaru, bank memiliki potensi untuk bisa menerima pengurangan GWM hingga maksimal 5 persen.

Peningkatan insentif tersebut di antaranya besaran insentif KLM pada sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, yang dinaikkan secara bertahap dari Rp23 triliun menjadi sekitar Rp80 triliun untuk mendukung program Asta Cita Pemerintah di bidang perumahan, yang berlaku mulai 1 April 2025.

Mulai awal tahun ini, insentif KLM lebih berfokus untuk mendorong kredit perbankan pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, salah satunya termasuk sektor konstruksi, real estate, dan perumahan rakyat.

Selain itu, ada sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan; sektor transportasi, pergudangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif; serta UMKM, ultra mikro, dan hijau.

Hingga minggu kedua Februari 2025, secara keseluruhan, BI telah memberikan insentif KLM sebesar Rp295 triliun. Angka ini meningkat sebesar Rp36 triliun dari Rp259 triliun pada akhir Oktober 2024.

Insentif tersebut telah diberikan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp129,2 triliun, bank BUSN sebesar Rp131,9 triliun, BPD sebesar Rp28,7 triliun, dan KCBA sebesar Rp4,9 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan gelaran peluncuran logo serta pentas seni yang mengundang band papan atas Dewa19 bukan menggunakan anggaran pemerintah atau APBN.

Ara mengatakan konser Dewa19 yang digelar pada Jumat (20/2/2025) bersifat sukarela alias tidak dibayar sama sekali.

“Tidak ada APBN tanya sama Ahmad Dhani saja, Dhani tidak mau dibayar dia beberapa kali nyanyi di tempat-tempat tidak dibayar termasuk besok,” ujarnya di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Bahkan, Maruarar memastikan penggunaan sound system juga tidak menggunakan APBN.

“Sound system itu dari Dhani jadi tidak dibayar,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ramai dibahas di platform media sosial X surat undangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang akan menggelar launching logo serta pentas seni bersama Dewa 19.

Dalam unggahan foto yang disebar akun X @BosPurwa, dirinya menyinggung acara tersebut di tengah adanya efisiensi anggaran.

“Efisiensi????? Pentas seni dewa 19,” tulis akun tersebut seperti dikutip Kompas.com, Kamis (20/2025).

Diketahui, acara tersebut akan diselenggarakan Jumat (21/2/2025) pukul 19:30 WIB di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU).