Bisnis.com, TANGERANG — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) alias BCA menyatakan masih mengkaji tambahan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) Bank Indonesia untuk program 3 juta rumah.

EVP Consumer Loan BCA Welly Yandoko menyebut bahwa BCA tetap berkomitmen menyalurkan pembiayaan hunian bagi masyarakat terlepas dari adanya insentif dari bank sentral.

“Kami belum bisa sampaikan secara detail karena dalam proses pengkajian atas adanya policy tersebut. Namun, apa pun itu, komitmen kami dalam menyalurkan KPR saat ini tidak melihat adanya insentif atau tidak,” katanya dalam acara BCA Expoversary 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (20/2/2025).

Menurutnya, KPR saat ini menjadi salah satu jenis pembiayaan yang menopang pertumbuhan kredit konsumer BCA, sebagaimana halnya kredit kendaraan bermotor alias KKB.

Terkait program 3 juta rumah, dia menilai bahwa visi pemerintah itu memerlukan dukungan industri perbankan melalui fungsi intermediasi, sehingga berpengaruh terhadap kinerja.

Dia berharap agar kondisi perekonomian dalam negeri hingga persaingan likuiditas bank dapat membaik agar perbankan dapat menyukseskan program tersebut.

“Semoga ekonomi baik, tingkat likuiditas baik, sehingga kucuran KPR bank berjalan baik. Agar program 3 juta rumah bisa terbantukan,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur BCA Haryanto Budiman menargetkan penyaluran kredit BCA dapat bertumbuh pada kisaran 6% hingga 8% tahun ini. Angka tersebut juga menjadi pedoman alias guidance bagi tiap segmen kredit, tak terkecuali kredit konsumer.

“Kita sudah mencanangkan pertumbuhan kredit tahun ini itu di kisaran 6% sampai 8%. Itu menunjukkan bahwa kita juga ingin seluruh segmen tumbuh in line dalam hal ini, termasuk segmen konsumer,” katanya saat ditemui terpisah.

Per 2024 lalu, kredit konsumer BCA tumbuh 12,4% secara tahunan (YoY) menjadi Rp223,7 triliun. Pertumbuhan segmen konsumer ini didorong oleh KKB yang naik 14,8% hingga mencapai Rp65,3 triliun dan KPR yang tumbuh 11,2% (YoY) menjadi Rp135 triliun.

Diberitakan sebelumnya, Bank Indonesia memutuskan untuk menambah besaran insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial dari maksimal 4% menjadi 5% dari dana pihak ketiga perbankan.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 1 April 2025 mendatang.

“Di antaranya besaran insentif KLM pada sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, dinaikkan secara bertahap dari Rp23 triliun menjadi sekitar Rp80 triliun,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Dia menjelaskan, kebijakan itu diambil demi mendukung program visi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pembiayaan Perusahaan Indonesia (APPI) menjelaskan sejumlah faktor utama yang harus diperhatikan agar masyarakat mudah mendapatkan pinjaman terkait pemberian kredit perumahan.

Hal ini mengingat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan dukungan terhadap program pemerintah mengenai penyediaan rumah bagi masyarakat luas, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program 3 juta hunian pada awal tahun 2025.

“Beberapa (faktor tersebut) di antaranya yaitu mengelola status di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), mempunyai kredibilitas, kemampuan untuk membayar pinjaman, memiliki jaminan, dan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi dan industri,” ujar Ketua APPI Suwandi Wiratno dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, ada beberapa langkah nyata yang dapat ditempuh calon debitur agar lebih mudah mendapatkan pemberian kredit perumahan.

Pertama, dia mengingatkan agar masyarakat menjaga skor SLIK dengan memastikan pembayaran tepat waktu, sehingga tidak ada tunggakan maupun gagal bayar.

“Bagi yang belum familiar dengan SLIK, SLIK merupakan sebuah catatan atas informasi terkait riwayat debitur bank maupun lembaga keuangan lainnya. Catatan ini berupa informasi mengenai lancar atau tidak pembayaran atas pinjaman kredit debitur. Walaupun SLIK bukan penentu tunggal penyaluran kredit, sebagai calon penerima pinjaman, tetap penting untuk menjaga skor SLIK,” katanya.

Untuk memastikan debitur memenuhi kewajiban kredit tepat waktu, lanjutnya, maka masyarakat perlu mengambil keputusan finansial yang cerdas. Cara tersebut ialah menggunakan kredit dengan total maksimal cicilan per bulan sebesar 30 persen dari pendapatan bulanan yang diterima.

“Ketika kewajiban sudah selesai terpenuhi, debitur perlu mengecek status SLIK-nya dan mendapatkan surat pelunasan. Perlu diingat bahwa dibutuhkan waktu agar status SLIK dapat ter-update sesuai dengan status terakhir dari debitur,” ungkap Suwandi.

Perusahaan paylater disebut akan tetap berhati-hati dalam penyaluran kredit kepada calon debitur dengan tetap mengikuti penerapan manajemen risiko secara disiplin.

“Industri paylater akan terus berkomitmen untuk menyediakan pembiayaan bagi masyarakat Indonesia yang terjangkau dan terpercaya. Kami yakin bahwa peluang dan kebutuhan pembiayaan untuk kehidupan yang lebih baik akan terus bertumbuh, namun harus diimbangi dengan keputusan bijak dari pemberi kredit dan calon debitur,” ucap Ketua APPI.

Palembang -

Dinas Kesehatan Empat Lawang diminta memantau kesehatan 8 siswa SDN 7 Tebingtinggi yang mengeluh sakit usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) yang diduga basi dan ada ulat pada Selasa (18/2/2025).

"Meski mereka yang dirawat dan diobservasi saat di puskesmas lalu sudah pulang, Dinkes tetap akan memantau status kesehatan anak yang mengalami gejala mual, muntah, pusing dan dirawat tersebut," ujar Kepala Dinkes Sumsel Trisnawarman, Kamis (20/2/2025).

Selain itu, pihaknya juga masih memantau para siswa lain yang ikut menyantap MBG pada hari yang sama. Dia meminta jika ada para siswa yang mengeluh sakit untuk segera ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa dan mendapat layanan kesehatan.

"Kita juga memantau siswa yang lainnya jika ada keluhan yang sama agar segera dibawa ke faskes untuk diperiksa dan mendapatkan layanan kesehatan," ungkapnya.

Saat ini, pihaknya juga masih menunggu hasil pemeriksaan BTKL (Balai Teknik Kesehatan Lingkungan) Palembang untuk mengetahui penyebab dugaan keracunan 8 siswa.

"Kita ingin memastikan penyebab keracunan dari hasil pemeriksaan sampel," tambahnya.

Selain itu, kata Trisnawarman, pihaknya juga akan melalukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) ke stasiun pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk melihat tempat pengolahan pangan dan memastikan semuanya sesuai standar kesehatan.

"Baik itu alat yang dipakai, bahan yang digunakan, sumber air, proses penyimpanan, masak, pengemasan sampai distribusi untuk memastikan di kemudian hari tidak terjadi hal yang serupa," katanya.

Pihaknya juga bersama penanggung jawab SPPG akan melakukan pelatihan bagi semua penyedia makanan yang terlibat. Termasuk bersama SPPG melakukan pembinaan hygiene sanitasi pangan (HSP).

"Kita juga akan melatih guru sekolah agar dapat mendeteksi makanan yang mengalami kerusakan atau tidak layak konsumsi dengan cara mencium, melihat dan mencicipi sehingga makanan tidak layak atau rusak tak dikonsumsi. Dan memastikan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum makan," tukasnya.

(dai/dai)

Palembang -

Oknum ASN dan anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), serta seorang pensiunan dilaporkan ke polisi atas perusakan fasilitas perumahan. Perusakan itu buntut dari menunggaknya ketiga warga tersebut dalam cicil pembayaran Izin Pemeliharaan Lingkungan (IPL) di Perumahan Citra Grand City (CGC) Palembang.

Diketahui tiga terlapor yakni NH (50) oknum PNS, TY (55) salah satu anggota DPRD Sumsel dan AK seorang pensiunan. Laporan dibuat kuasa hukum CGC Palembang, Affan Arifin pada Selasa (18/2) sore.

Affan mengatakan laporan polisi itu terkait dengan tindakan perusakan yang dilakukan oleh tiga orang yang tinggal di klaster perumahan CGC.

"Ya benar, sudah kita laporkan tiga orang yang tinggal di klaster CGS. Kasus yang kami laporkan adalah perusakan di lingkungan CGC," katanya kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

Affan menjelaskan kronologi perusakan yang dilakukan tiga warga tersebut. Kata dia, masalah ini pembayaran IPL yang tidak terlunasi oleh mereka dan portal ditutup lalu tiga warga itu marah.

"Ketiga warga tersebut sudah tujuh bulan tidak membayar IPL, sebesar Rp 550 ribu per bulan, dan tiba-tiba mereka mengamuk karena fasilitas yang dijanjikan dalam pembayaran IPL, tidak direalisasikan. Salah satunya membuka pintu portal," ungkapnya.

Saat mengamuk NH (50), seorang PNS, itu diduga memutuskan tali portal dengan menggunakan pisau dapur dan melakukan ancaman kepada satpam dengan pisau.

Kemudian, TY anggota DPRD Sumsel merusak pos satpam, dan AK seorang pensiunan, membuat kericuhan dengan memblokir jalan CGC menggunakan mobil selama hampir 12 jam.

"Semua kejadian dan bukti sudah kita laporkan kita berharap laporan ditindaklanjuti," jelasnya.

(csb/csb)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, hingga saat ini belum melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu penyebabnya adalah belum adanya Komando Distrik Militer (Kodim) di wilayah tersebut.

Diketahui bahwa Kodim di berbagai daerah dipercaya untuk menyiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab menyediakan makanan bergizi gratis.

"Saya rasa (MBG) belum jalan. Di pegunungan, anggaran belum tahu lewat mana masuk ke sana. Kebetulan belum ada kodim. Kodim itu kan yang dipercaya menyiapkan dapur, itu belum. Kita diminta sharing dari daerah, enggak mungkin," kata Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Menurut Spei, pelaksanaan MBG di wilayahnya juga terhambat karena aksesibilitas yang sulit, yang hanya diakses melalui jalur udara.

"Kemungkinan sulit jalan karena semua dengan pesawat. Kita dari ibu kota ke kecamatan pake pesawat," ujar dia.

Pihaknya akan berusaha merancang pelaksanaan program MBG setelah pulang dari retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

Desain program ini akan dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk mekanisme pengalihan anggaran untuk MBG.

Setelah pembahasan final, pemerintah kabupaten akan melakukan uji coba di ibu kota kabupaten.

"Baru (nanti) uji coba di ibu kota kabupaten. Tapi, itu belum ada persiapan karena baru dilantik," ujar dia.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis sudah dimulai sejak 6 Januari 2025.

Seturut rencana, pemerintah bakal menambah anggaran untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat sepanjang tahun ini.

Berdasarkan perhitungan BGN, dibutuhkan anggaran senilai Rp 100 triliun untuk membiayai MBG dari September-Desember 2025.

Jakarta -

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diminta untuk ikut berperan dalam program prioritas pemerintah, termasuk program tiga juta rumah. Sejalan dengan itu, Wakil Menteri UMKM (Wamen) Helvi Yuni Moraza menyampaikan Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Helvi mengatakan Menteri UMKM Maman Abdurrahman telah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara). Helvi menjelaskan di manapun proyek tersebut dibangun harus melibatkan UMKM setempat, termasuk untuk pasok bahan bangunan dan kontraktor.

"Pak Menteri sudah berapa kali pertemuan teknis sama Pak Ara. Skemanya yang jelas kita diminta, bahwa di manapun itu dibangun harus melibatkan UMKM lokal. Ya, kontraktornya UMKM lokal, kemudian pemasok bahannya UMKM lokal," kata Helvi saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Helvi mengakui memang masih ada kendala dalam akses pembiayaan UMKM untuk merealisasikan hal tersebut. Untuk mengatasinya, Helvi menggandeng himpunan bank milik negara (Himbara) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Itu kan kita kerjasama sama Himbara, kan ada KUR-nya ada. Iya, nanti juga akan dibantu oleh BTN dan penyiapan ini," jelas Helvi.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan UMKM akan terlibat dalam program prioritas pemerintahan, termasuk program tiga juta rumah. Maman menyebut pihaknya tengah mengkurasi dan mendata pengusaha-pengusaha UMKM kelas menengah untuk terlibat dalam program tersebut.

"Pembangunan rumah dan sekarang kami sedang kurasi di bawah Kedeputian Menengah melakukan pendataan usaha-usaha menengah yang bisa ikut terlibat di pembangunan 3 juta rumah di Kementerian Perumahan dan Rakyat," kata Maman saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Maman menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait. Sebab, Maman menerangkan keterlibatan UMKM dalam program prioritas pemerintah ini merupakan arahan dan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sudah koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Insya Allah ini akan terus berjalan. Karena ini arahan dan perintah presiden, untuk MBG dan pembangunan 3 juta rumah diharapkan ada keterlibatan UMKM di situ, koperasi dan juga BUMDES," tambah Maman.

(rrd/rrd)

BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil berjanji menindaklanjuti permasalahan fasos-fasum di Perumahan Taman Cibalagung. Hal ini disampaikan usai menerima audiensi dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Nur Hidayah Taman Cibalagung di kantor DPRD Kota Bogor, Kamis (13/2/2025).

Dalam pertemuan yang berlangsung pukul 09.30-10.30 WIB, warga Perumahan Taman Cibalagung menyampaikan aspirasi dan keresahan mereka terkait status tanah fasos dan fasum yang hingga kini belum mendapatkan kepastian hukum. Warga menuntut transparansi dan langkah konkret agar tanah tersebut dapat menjadi aset resmi Pemkot Bogor dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Adityawarman Adil mengataka, Komisi I DPRD Kota Bogor akan segera melakukan tindak lanjut untuk memastikan penyelesaian permasalahan ini. ?Kami akan mendorong penyelesaian sengketa tanah ini dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Pemerintah Kota Bogor, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta pihak pengembang,? katanya.

Diketahui, Sekda Kota Bogor telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait tanah fasos dan fasum di lokasi tersebut. Namun, implementasi dan kejelasan mengenai kepemilikan serta status hukum tanah masih menjadi kendala yang perlu segera dituntaskan.

?DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk memastikan hak masyarakat atas fasilitas umum terpenuhi. Oleh karena itu, kami akan terus mengawal permasalahan ini hingga ada kejelasan hukum yang mengikat dan menguntungkan masyarakat,? tambah politikus PKS ini.

Dalam waktu dekat, Komisi I DPRD Kota Bogor akan mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas penyelesaian sengketa ini secara menyeluruh. Dengan langkah ini, diharapkan ada solusi konkret yang dapat memberikan kepastian hukum bagi warga Perumahan Taman Cibalagung serta memastikan tanah Fasos dan Fasum dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat secara transparan dan berkeadilan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Y Moraza menyebut UMKM lokal wajib dilibatkan dalam proyek pembangunan 3 juta rumah rakyat.

Menurutnya, Menteri Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah memastikan kontraktor dan bahan bangunan yang digunakan harus berasal dari UMKM lokal.

"Sudah ngobrol dengan Pak Ara (Menteri PKP Maruarar), skemanya jelas. Di mana pun proyek ini dibangun, UMKM lokal harus terlibat, baik sebagai kontraktor maupun penyedia bahan bangunan," ujarnya usai menghadiri acara Shopee di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dukungan Pendanaan dari Bank Himbara dan BTN

Helvi mengatakan, UMKM yang mengalami kendala pendanaan akan mendapat dukungan dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Nanti juga akan dibantu oleh Bank BTN dalam menyiapkan ini," katanya.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurahman juga menegaskan pentingnya keterlibatan sektor UMKM dalam proyek ini. Saat ini, pihaknya sedang menyeleksi pelaku usaha yang layak bergabung.

"Kami sedang kurasi di bawah Kedeputian Usaha Menengah dengan melakukan pendataan usaha yang bisa ikut program ini," ujar Maman usai rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Pontianak (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi secara ketat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi dan layanan kesehatan gratis," kata Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, di Pontianak, Kamis.

Dia menyampaikan bahwa setelah para kepala daerah dilantik dan mengikuti retret, mereka akan mendapatkan pendampingan dari BPKP dalam merealisasikan program nasional tersebut.

"Hari ini ada 18 titik di 12 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat yang melaksanakan launching MBG, dan kami melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaannya," tuturnya.

Rudy menjelaskan, di Kabupaten Kubu Raya terdapat empat titik dapur mitra MBG yang berlokasi di dua kecamatan, yaitu Keato Kitchen, Mayari Catering, SPPG Sungai Rengas, dan Calista Catering.

"Sejauh ini, pelaksanaan MBG yang kami awasi sudah berjalan sesuai rencana. Kami telah melakukan pengawasan di beberapa daerah lain, seperti Sekadau dan Sanggau, untuk memastikan kesiapan mitra dalam menjalankan program ini," katanya.

Ia menjelaskan bahwa mitra MBG yang terpilih telah melalui proses seleksi dan persiapan yang ketat, termasuk pemenuhan standar kebersihan dan infrastruktur. BPKP juga memastikan adanya mitigasi risiko, seperti pengawasan terhadap kualitas air dan kondisi gedung yang digunakan oleh mitra MBG.

Lebih lanjut, Rudy menyoroti pentingnya keberlanjutan program MBG dari aspek pendanaan. Untuk mengantisipasi potensi kendala keuangan, pihaknya telah meminta Direktur Utama Bank Kalbar untuk mendukung mitra MBG yang mengalami keterlambatan pencairan dana.

"Jika ada keterlambatan pencairan, Bank Kalbar harus siap memberikan dukungan sebagai bank daerah agar keberlangsungan MBG tetap terjaga," katanya.

Selain itu, BPKP juga menelaah aspek ketersediaan bahan pangan guna menghindari lonjakan inflasi. Ia menuturkan bahwa TNI dan Polri telah melakukan langkah mitigasi dengan menanam padi dan jagung sebagai upaya menjaga pasokan pangan, termasuk penanaman cabai di Lapangan Polda Kalbar.

Selain MBG, BPKP juga meninjau pelaksanaan program CKG yang berlangsung di Puskesmas Korpri, Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya. Program ini dibagi dalam tiga klaster penerima manfaat, yaitu kategori usia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas, siswa sekolah usia 7-17 tahun, serta ibu hamil dan balita.

"Program CKG ini harus terus mendapat dukungan dari pemerintah daerah agar berjalan optimal," tuturnya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Kubu Raya, Syarif Kamaruzzaman, menyebutkan bahwa layanan CKG mencakup pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, serta berbagai parameter kesehatan lainnya.

"Program ini bermula saat kunjungan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan kami berkomitmen untuk menyukseskannya demi menjaga kesehatan serta kebugaran masyarakat Kubu Raya," kata Syarif.

Rudy berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam sektor kesehatan dan ketahanan pangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah mahasiswa menggelar demonstrasi bertajuk "Indonesia Gelap" di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2/2025) pukul 16.03 WIB.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pukul 16.03 WIB, sejumlah mahasiswa mengekspresikan keresahan melalui berbagai poster bernada kritik.

"Mau APBN sehat, kurangi korupsi, bukan efisiensi, apalagi makan bergizi," tulis salah satu poster.

"Yang berkuasa, buka mata, mati rasa, gila harta. Rakyatnya nelangsa," tulis poster lainnya.

Selain itu, demonstran juga memegang poster bergambar sosok yang mirip dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Indonesia terang, karena kami dibuat kenyang dari pajak mereka," pesan poster yang bergambar sosok mirip Luhut itu.

Dalam aksi ini, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyampaikan sembilan tuntutan yang telah diperbarui, yaitu:

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025.
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.
3. Evaluasi besar-besaran untuk program makan bergizi gratis.
4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah.
5. Tolak dwifungsi TNI.
6. Sahkan Undang-Undang perampasan aset.
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional.
8. Tolak impunitas dan tuntaskan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
9. Tolak campur tangan Jokowi dalam pemerintahan saat ini.

Pontianak (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi secara ketat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi dan layanan kesehatan gratis," kata Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, di Pontianak, Kamis.

Dia menyampaikan bahwa setelah para kepala daerah dilantik dan mengikuti retret, mereka akan mendapatkan pendampingan dari BPKP dalam merealisasikan program nasional tersebut.

"Hari ini ada 18 titik di 12 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat yang melaksanakan launching MBG, dan kami melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaannya," tuturnya.

Rudy menjelaskan, di Kabupaten Kubu Raya terdapat empat titik dapur mitra MBG yang berlokasi di dua kecamatan, yaitu Keato Kitchen, Mayari Catering, SPPG Sungai Rengas, dan Calista Catering.

"Sejauh ini, pelaksanaan MBG yang kami awasi sudah berjalan sesuai rencana. Kami telah melakukan pengawasan di beberapa daerah lain, seperti Sekadau dan Sanggau, untuk memastikan kesiapan mitra dalam menjalankan program ini," katanya.

Ia menjelaskan bahwa mitra MBG yang terpilih telah melalui proses seleksi dan persiapan yang ketat, termasuk pemenuhan standar kebersihan dan infrastruktur. BPKP juga memastikan adanya mitigasi risiko, seperti pengawasan terhadap kualitas air dan kondisi gedung yang digunakan oleh mitra MBG.

Lebih lanjut, Rudy menyoroti pentingnya keberlanjutan program MBG dari aspek pendanaan. Untuk mengantisipasi potensi kendala keuangan, pihaknya telah meminta Direktur Utama Bank Kalbar untuk mendukung mitra MBG yang mengalami keterlambatan pencairan dana.

"Jika ada keterlambatan pencairan, Bank Kalbar harus siap memberikan dukungan sebagai bank daerah agar keberlangsungan MBG tetap terjaga," katanya.

Selain itu, BPKP juga menelaah aspek ketersediaan bahan pangan guna menghindari lonjakan inflasi. Ia menuturkan bahwa TNI dan Polri telah melakukan langkah mitigasi dengan menanam padi dan jagung sebagai upaya menjaga pasokan pangan, termasuk penanaman cabai di Lapangan Polda Kalbar.

Selain MBG, BPKP juga meninjau pelaksanaan program CKG yang berlangsung di Puskesmas Korpri, Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya. Program ini dibagi dalam tiga klaster penerima manfaat, yaitu kategori usia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas, siswa sekolah usia 7-17 tahun, serta ibu hamil dan balita.

"Program CKG ini harus terus mendapat dukungan dari pemerintah daerah agar berjalan optimal," tuturnya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Kubu Raya, Syarif Kamaruzzaman, menyebutkan bahwa layanan CKG mencakup pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, serta berbagai parameter kesehatan lainnya.

"Program ini bermula saat kunjungan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan kami berkomitmen untuk menyukseskannya demi menjaga kesehatan serta kebugaran masyarakat Kubu Raya," kata Syarif.

Rudy berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam sektor kesehatan dan ketahanan pangan.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Oleh Wahyu Tri Rahmanto *)

Dalam 100 hari pemerintahan Prabowo–Gibran, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia beserta kementerian terkait masih disibukkan dengan upaya merealisasikan program Tiga Juta Rumah. Pemerintah memberikan berbagai insentif: pembebasan pajak pertambahan nilai, bea balik nama, pengusahaan kuota FLPP, hingga penyediaan rusunawa (rumah susun sederhana sewa) murah.