JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pemerintah sangat membutuhkan pengembang dalam penyediaan rumah khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) tahun 2024, di Trans Luxury Hotel Bandung, Kamis (5/12/2024).

Rakernas tahun ini mengusung tema "Sinergi REI Bersama Pemerintah untuk Mewujudkan Program 3 Juta Rumah" dan dihadiri lebih 1.000 anggota REI dari seluruh Indonesia.

Dikatakan, tahun depan anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,2 triliun. Anggaran tersebut tidak mencukupi tanpa dukungan dan kerjasama dari pelaku usaha swasta termasuk pengembang anggota REI.

"Pemerintah membutuhkan bapak ibu sekalian yang sudah berjuang untuk membangun rumah MBR, menengah dan juga mewah. Saya tahu peran bapak ibu sangat besar, karena anggaran pemerintah sangat terbatas dalam penyediaan rumah," ungkapnya.

Menteri PKP mengakui REI sebagai organisasi yang besar penuh dengan orang-orang hebat dari seluruh Indonesia.

Dia berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan.

"Selain dengan asosiasi pengembang lain, saya minggu depan akan menerima REI. Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," tegasnya.

Tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator harus dapat menjamin kepentingan semua pihak, termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah.

“Saya siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain,” jelasnya.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruara Sirait (Ara) akan bertemu pengembang yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI). Rencananya, pertemuan akan dilakukan minggu depan.

Hal itu disampaikan oleh Ara saat menghadiri Rapat Kerja Nasional REI tahun 2024 di Bandung, Jawa Barat. Selain ara, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, hingga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menghadiri Rakernas REI 2024. Dikatakan Ara, pihaknya ingin mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi developer dalam penyediaan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator harus dapat menjamin kepentingan semua pihak, termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah.

"Selain dengan asosiasi pengembang lain, saya minggu depan akan menerima REI. Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan, apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," ujar Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (6/11/2024).

Ara berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan. Ia juga siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain.

"Pemerintah membutuhkan bapak ibu sekalian yang sudah berjuang untuk membangun rumah MBR, menengah dan juga mewah. Saya tahu peran bapak ibu sangat besar, karena anggaran pemerintah sangat terbatas dalam penyediaan rumah," ungkapnya.

Menurut Ara, Kementerian PKP berupaya menyediakan lahan-lahan gratis untuk penyediaan perumahan sebagai salah satu usaha dan peta jalan dari pemerintah. Selain itu, telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kenapa rumah MBR, karena kita harus mulai dari segmen konsumen paling bawah dalam industri properti yakni MBR. Jadi BPHTB sebesar 5% kita gratiskan. Presiden Prabowo meminta kita memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp 7 juta sampai Rp 9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya," sebut Ara.

Untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Ara mengatakan pihaknya akan terus melanjutkan program tersebut. Ia berharap, tahun depan kuota FLPP bisa diperbanyak lagi.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga di 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi,"

Di sisi lain, Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menyampaikan bahwa industri properti telah memberikan kontribusi besar dan strategis bagi ekonomi nasional. Di antaranya berkontribusi sebesar 14,6% - 16,3% terhadap PDB nasional, berkontribusi 10,2% terhadap penciptaan lapangan kerja atau setara 13,8 juta orang per tahun.

Sektor properti juga memberikan dampak berganda terhadap 185 sektor lainnya, berkontribusi 9,3% terhadap penerimaan pajak pemerintah pusat dan 31,9% terhadap PAD, serta berkontribusi 7,83% dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadi salah satu sektor dengan upah tertinggi.

"Tapi di sisi lain kita juga menghadapi persoalan backlog (kekurangan) perumahan karena dalam 13 tahun terakhir backlog hanya berkurang 3,6 juta unit atau setara 27%," jelasnya.

Ke depan, tantangan backlog perumahan semakin berat karena pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318 juta jiwa, dimana jumlah yang tinggal di perkotaan sekitar 228 juta jiwa. Perkiraan business as usual, backlog kepemilikan rumah akan mencapai 22,74 juta unit di 2045.

"Selama ini REI telah berjuang bersama pemerintah dalam membangun hunian layak huni. Tahun ini, kami sampaikan kepada Pak Menteri (PKP) bahwa REI berkontribusi sebesar 64% terhadap pembangunan rumah komersial dan 44% terhadap pembangunan rumah subsidi atau sebanyak 86.936 unit," ungkap CEO Buana Kassiti Group itu.

REI terus konsisten untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Di antaranya, REI sudah membentuk 8 satuan tugas (satgas) dalam mendukung program tersebut yakni Satgas Kementerian PKP, Satgas Tapera, Satgas Perbankan, Satgas Kemenkeu, Satgas ATR-BPN, Satgas PLN, Satgas Lingkungan Hdup, dan Satgas Kemendagri.

REI juga menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah yaitu adanya kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 minimal 350.000 unit. Kedua, merealisasikan pembebasan pajak sektor properti sebesar 17%, dan terakhir mendukung omnibus law properti.

(abr/abr)

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mau membuat Proyek Strategis Nasional (PSN) properti untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hal ini disampaikannya ketika memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024).

"Mungkin kalau diizinkan kami akan membuat Proyek Strategis Nasional buat MBR," ujarnya.

Sehingga, PSN properti tidak hanya diberikan untuk proyek jumbo garapan pengembang raksasa saja, tetapi juga untuk proyek kecil.

"Tapi bagaimana membuat PSN juga untuk rakyat kecil karena Pak Prabowo meminta kita mengutamakan wong cilik, rakyat kecil, makanya ini yang kami lakukan," lanjut Ara.

Ada pun saat ini, Kementerian PKP di bawah kepemimpinan Ara tengah menggarap program andalan Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun sebanyak 3 juta rumah dalam waktu satu tahun untuk MBR.

Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah akan dibangun di perkotaan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan bahwa pemerintah bisa membantu melakukan pengadaan lahan untuk program 3 juta rumah apabila sudah ditetapkan sebagai PSN.

Sementara saat ini, pelaksanaan program 3 juta rumah sangat membutuhkan kontribusi swasta karena anggaran Kementerian PKP sangat kecil yakni Rp 5,27 triliun.

"Kalau itu dimasukkan PSN, yang punya proyek bisa minta tolong ke BPN (untuk melakukan pengadaan lahan)," ucap Nusron saat ditemui usai memberikan pemaparan dalam Rakernas REI 2024.

Jakarta: Klaten merupakan salah satu kota yang terletak di provinsi Jawa Tengah. Kota ini sering dijuluki sebagai Kota Seribu Candi dan Kota Seribu Mata Air.

Julukan tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Klaten. Selain itu, kota ini memiliki berbagai kuliner yang memanjakan lidah.

Untuk tempat tinggal, daerah ini masih memiliki rumah dengan harga terjangkau. Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Klaten, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah mulai dari Rp125 juta dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Klaten

Perumahan subsidi di Klaten Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Taman Melati Kurung

Perumahan subsidi ini terletak di Kurung, Ceper, Kab. Klaten, Jawa Tengah dibangun oleh Indah Pratama Grida. Perumahan ini memiliki 96 unit tipe subsidi seharga Rp150,5 juta.
Rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan dan genteng beton, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

2. Griya Kujon

Perumahan ini terletak di Kujon, Ceper, Kab. Klaten, Jawa Tengah dibangun oleh Karya Dua Matra Jaya. Perumahan ini memiliki 39 unit tipe subsidi seharga Rp150,5 juta.

Rumah dengan tipe 27 memiliki luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 61 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap kayu dan genteng tanah liat, dinding pasangan batu merah, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

3. Griya Sawahan Asri Juwiring

Perumahan ini terletak di Sawahan, Juwiring, Kab. Klaten, Jawa Tengah dibangun oleh Bumi Prasada Nusantara. Perumahan ini memiliki 18 unit tipe subsidi seharga Rp160,5 juta.

Tipe rumah subsidi sawahan asri ini memiliki luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 63 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding batako finishing plester dan aci, lantai keramik, dan pondasi besi bertulang.

4. Amara Village Gumul

Perumahan ini terletak di Gumul, Karangnongko, Kab. Klaten, Jawa Tengah dibangun oleh Amanah Graha Nusantara. Perumahan ini memiliki 12 unit tipe subsidi dengan harga Rp162,2 juta.

Tipe subsidi T30 ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali 30x50.

5. Karangnongko Kencana

Perumahan subsidi ini terletak di Jagalan, Karangnongko, Kab. Klaten, Jawa Tengah dibangun oleh Loka Adya Kencana. Perumahan ini memiliki 3 unit tipe subsidi dengan harga Rp125 juta.

Tipe rumah 36 ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 70 meter persegi. Dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan dan genteng beton, dinding bata pres, lantai keramik 40x40 cm, dan pondasi batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta -

Maruarar Sirait membuka sayembara senilai Rp 8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku. Pakar Hukum sekaligus aktivis antikorupsi, Hardjuno Wiwoho, menilai sayembara tersebut bentuk keprihatinan masyarakat.

"Sayembara ini menunjukkan keprihatinan masyarakat. Namun, keadilan tidak boleh hanya bergantung pada inisiatif individu. Aparat penegak hukum harus mempercepat penyelidikan dan mengevaluasi kendala yang ada," kata Hardjuno dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

Hardjuno menilai sayembara ini harusnya dimanfaatkan oleh KPK dan lembaga terkait untuk meningkatkan upaya penegakan hukum. "Kasus ini adalah cerminan dari bagaimana kita memerangi korupsi, yang merupakan penyakit sistemik yang menggerogoti moralitas bangsa dan pembangunan nasional," imbuh dia.

Selain itu, Hardjuno juga menilai Harun Masiku bukan sekadar seorang individu. Menurutnya, Harun Masiku simbol adanya persoalan pada sistem hukum di Indonesia.

"Kasus Harun Masiku tidak hanya soal seorang individu, tetapi telah menjadi simbol persoalan mendasar dalam sistem hukum kita," ujarnya.

Karena itu lah, Hardjuno memandang hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Setiap individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum harus bertanggung jawab di hadapan keadilan.

"Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan kasus Harun Masiku dan buronan lainnya. Ini bukan hanya tentang keadilan dalam satu kasus, tetapi tentang memperkuat sistem hukum negara," pungkasnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait membuka sayembara senilai Rp 8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buron kasus suap pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku. Sayembara itu beredar viral di media sosial X, seperti dilihat detikcom, Kamis (28/11) lalu.

Tampak dalam video itu, Maruarar Sirait awalnya menanti buku berjudul 'Politik Itu Suci' yang sempat dijanjikan akan diberikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Maruarar kemudian mengungkit soal kasus di Indonesia yang melibatkan orang-orang besar. Dia menyebut kasus Harun Masiku.

"Saya juga memang melihat ya itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan libatkan orang-orang besar di republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap?" ucap Maruarar seperti dalam video viral.

Dia pun menjanjikan Rp 8 miliar bagi siapa pun yang bisa menangkap Harun Masiku. Maruarar mengaku heran lantaran Harun Masiku sampai saat ini masih jadi buron.

"Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa tangkap Harun Masiku Rp 8 miliar uang pribadi saya, supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum ya. Saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yuk, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang ya," ujar dia.

"Kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus? Gitu ya, Mas Hasto. Politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup," sambungnya.

(maa/maa)

Asaki sangat berharap dari dukungan dan kepastian, serta kecepatan realisasi program pembangunan rumah 3 juta unit per tahun

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) berharap agar pemerintah memberikan dukungan sekaligus mempercepat realisasi program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto di Jakarta, Kamis, menyatakan, program yang diusung tersebut memberikan dampak positif terhadap daya saing industri keramik dalam negeri, karena akan menciptakan kebutuhan (demand) keramik yang cukup besar yakni sebanyak 110 juta meter persegi atau setara 17 persen kapasitas produksi nasional.

Dikatakan Edy, program tersebut juga bakal membantu pihaknya dalam menjaga daya saing di tengah ketidakpastian perekonomian pada 2025, seperti kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 1 persen menjadi 12 persen, serta kenaikan upah.

"Asaki sangat berharap dari dukungan dan kepastian, serta kecepatan realisasi program pembangunan rumah 3 juta unit per tahun," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, untuk mempertahankan daya saing industri keramik di tengah potensi membengkaknya biaya produksi pada 2025, pihaknya mengharapkan insentif dari pemerintah yakni perpanjangan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sebesar 6 dolar AS per MMBTU, serta kepastian suplai gas.

"Suplai gas yang selama ini hanya berkisar 65--70 persen dari volume kontrak gas," kata dia.

Adapun disampaikan Edy, Terkait kenaikan PPN sebesar 1 persen, kata Edy, pihaknya terpaksa akan melakukan penyesuaian harga jual keramik domestik.

"Industri keramik dengan sangat terpaksa harus menyesuaikan harga jual produk pasca penerapan PPN 12 persen nanti, karena adanya kenaikan harga bahan baku, sparepart, kemasan, dan lain-lain," katanya.

Adapun program pembangunan 3 juta rumah yang akan dilakukan Presiden Prabowo, secara rinci yakni terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, memiliki program pembangunan tiga juta rumah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid berkomitmen untuk memberikan dukungan kebijakan tersebut. Salah satunya, dengan penyediaan tanah bagi program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

Nusron menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 79 ribu hektare tanah yang terindikasi telantar akan dialokasikan untuk permukiman yang menjadi program nasional.

"Potensi tanah telantar itu sebanyak 1,3 juta hektare. Ini dari tanah Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL) habis, yang sudah terindikasi telantar seluas 854.662 hektare, dan ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat," ujar Nusron Wahid saat menjadi pembicara kunci dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI), di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Kamis (05/12/2024).

Selain terkait penyediaan tanah, kata dia, pihaknya telah mengidentifikasi sedikitnya enam aspek di bidang pertanahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha terkait pembangunan rumah serta permukiman. Identifikasi tersebut ia lakukan juga dalam rangka mendukung program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

"Penyediaan tanah, sertipikasi tanah, PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, red), LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi, red), Hak Tanggungan, dan Roya, ini yang berhubungan dengan pengembang dan konsumennya langsung," papar Nusron.

Sehubungan dengan aspek PKKPR, Menteri Nusron pun mengimbau agar para pelaku usaha dalam sektor properti mengecek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di masing-masing daerah. Hal ini agar tidak terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di setiap wilayah.

"Tolong dicek karena belum semua wilayah ada Rencana Tata Ruang (RTR)-nya. Saat ini kita baru ada 553 RDTR, padahal kita targetnya 2.000. Untuk itu, kami sudah janjian dengan Menteri Dalam Negeri supaya kepala daerah terpilih nanti menyusun RDTR karena itu akan memudahkan dunia usaha," papar Nusron Wahid.

Aspek pengendalian dalam pemanfaatan tanah dan ruang juga sangat diperlukan. Diketahui bahwa alih fungsi lahan sawah mencapai 100-150 ribu hektare setiap tahunnya. Hal itu tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

"Karena itu dalam peraturan ini Bapak boleh mengambil sawah, tapi harus mengganti dengan sawah baru. Kami juga akan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang LP2B nasional, ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya. Insyaallah Kuartal 1 di 2025 targetnya sudah jadi PP itu," kata Nusron.

Selain itu, kata Nusron, pihaknya juga terus mengupayakan transformasi layanan pertanahan, termasuk dalam layanan sertipikasi, Hak Tanggungan, dan Roya. Ia berkomitmen mencari solusi agar pelayanan Kementerian ATR/BPN tidak ada unsur pungutan liar. “Karena itu harus kita transformasi, tapi saya butuh waktu untuk merapikan layanan-layanan tersebut," katanya.

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid mengidentifikasi enam aspek penting dalam bidang pertanahan yang mendukung program Pembangunan Tiga Juta Rumah. Ia juga tekankan pentingnya pengawasan pemanfaatan ruang dan upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah demi mendukung swasembada pangan.

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Bandung (05/12), Nusron mengatakan penyediaan dan sertifikasi tanah, PKKPR, LSD, Hak Tanggungan, dan Roya merupakan hal-hal yang langsung berhubungan dengan pengembang dan konsumen.

Terkait penyediaan tanah, Nusron mengungkapkan ada kurang lebih 79 ribu hektaer tanah yang terindikasi terlantar akan dialokasikan untuk permukiman yang menjadi program nasional.

"Potensi tanah terlantar itu sebanyak 1,3 juta hektare. Ini dari tanah Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL) habis, yang sudah terindikasi terlantar seluas 854.662 hektar, dan ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

Nusron mengimbau para pelaku usaha properti untuk mengecek RTRW dan RDTR di masing-masing daerah guna menghindari ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Ia menyatakan bahwa belum semua wilayah memiliki RTR, dengan hanya 553 RDTR dari target 2.000.

Ia juga menyebutkan telah ada kesepakatan dengan Menteri Dalam Negeri agar kepala daerah terpilih menyusun RDTR untuk memudahkan dunia usaha.

Aspek pengendalian dalam pemanfaatan tanah dan ruang juga sangat diperlukan. Diketahui bahwa alih fungsi lahan sawah mencapai 100-150 ribu hektar setiap tahunnya. Hal itu tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

"Karena itu dalam peraturan ini Bapak boleh mengambil sawah, tapi harus mengganti dengan sawah baru. Kami juga akan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang LP2B nasional, ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya. Insyaallah Kuartal 1 di 2025 targetnya sudah jadi PP itu," jelas Nusron.

Tak kalah penting, Nusron juga menyatakan terus mengupayakan transformasi layanan pertanahan, termasuk dalam layanan sertipikasi, Hak Tanggungan, dan Roya. Ia berkomitmen mencari solusi agar pelayanan Kementerian ATR/BPN tidak ada unsur pungutan liar.

"Karena itu harus kita transformasi, tapi saya butuh waktu untuk merapikan layanan-layanan tersebut," pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yanuar Hikmat Ginanjar.

(akn/ega)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat saat ini terdapat lahan seluas 79.925 hektare (ha) di Indonesia yang siap digunakan untuk pembangunan program 3 juta rumah.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan lahan itu berasal dari tanah terlantar yang tercatat sejak 2010 hingga 2024. Lokasinya tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

“Nah ini [lahan terlantar yang dapat digunakan] untuk permukiman, kami ada 79.925 hektare se-Indonesia,” jelasnya dalam Rakernas DPP Real Estate Indonesia (REI), Kamis (5/12/2024).

Kendati demikian, Nusron mengaku masih akan berkonsultasi mengkaji lahan-lahan tersebut apakah ideal untuk dibangun sebagai wilayah permukiman. Pasalnya, lebih dari 79.000 ha lahan itu belum dipetakan potensi ekonominya sehingga pihaknya masih memerlukan waktu untuk mematangkan kajian tersebut.

Rencananya, Kementerian ATR/BPN bakal menggandeng para developer untuk memastikan kelayakan tanah-tanah tersebut.

“Karena itu pula, saya ingin undang Bapak dan Ibu sekalian nanti kalau saya berkunjung ke daerah, yuk berikan dialog, kita akan berdiskusi dengan para developer supaya bisa beri saya background sambil saya periksa yang 79.000 hektare itu,” tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN juga telah menyediakan seluas 157 hektare lahan yang bakal digunakan untuk mengeksekusi program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan, 157 hektare lahan tersebut berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Pak Nusron sudah siapkan tanah yang idle yang tidak bermasalah ya Pak Nusron ya. Cukup banyak di Mojokerto [luasnya] 151 hektare (Ha), statusnya adalah HGB [hak guna bangunan],” tegasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Dirinya menjelaskan tanah di Mojokerto tersebut sudah siap untuk disurvei. Sementara itu, untuk lahan di wilayah Tangerang, Banten yang tersedia sebesar 6 hektare.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa nantinya lahan-lahan tersebut bakal dibangun untuk mendukung program 3 juta rumah yang diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), PNS berpenghasilan rendah, TNI, hingga Polri.

Jakarta -

Menghadirkan ekosistem pelayanan digital pemerintah yang berkualitas, inklusif, dan berdampak adalah sebuah proses yang dinamis. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan perlunya sinergitas dan koordinasi yang baik antara semua pihak. Dengan begitu, layanan publik bisa lebih cepat, tepat, dan dapat hadir serta diakses oleh seluruh masyarakat hingga wilayah terpencil.

"Selain menghindari tumpah tindih kebijakan, kolaborasi juga bertujuan memastikan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian PANRB bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) harus bersatu dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi.

Dengan koordinasi yang kuat dan ekosistem kolaboratif, Rini percaya pemerintah dapat mengatasi berbagai kendala. Misalnya seperti kapasitas ASN yang terbatas, infrastruktur dan anggaran yang tidak memadai, dan proses bisnis yang kompleks dan tidak terintegrasi.

Pasalnya, era digital adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Pemerintah terus berbenah, beradaptasi, dan maju untuk menghadapi tantangan pemerintahan modern. Pemanfaatan transformasi digital seperti SPBE dan INA Digital memungkinkan pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, tepat, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil.

"Reformasi birokrasi tidak akan bermakna jika layanan yang kita hasilkan hanya menjangkau sebagian kecil masyarakat. Layanan publik harus merata dan adil, sehingga setiap warga negara merasa dilibatkan dan dilayani," imbuhnya.

Oleh karena itu, Rini menyampaikan sejumlah arahan kepada jajaran Paguyuban PANRB. Pertama, BKN diminta untuk memastikan implementasi manajemen ASN berbasis merit terus berjalan dengan optimal serta meningkatkan efisiensi proses rekrutmen, penempatan dan pengembangan karier ASN melalui pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, Rini juga meminta BKN fokus pada pengembangan sistem data ASN terintegrasi, yang mampu memberikan gambaran real-time untuk mendukung pengambilan kebijakan strategis.

Kedua, LAN diminta menjadi leading sector yang memotori pendidikan dan pelatihan ASN agar memperkuat inovasi dalam pengembangan kompetensi ASN melalui pelatihan berbasis teknologi dan pengembangan model pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan reformasi birokrasi berbasis digital. Serta, menjadi motor penggerak untuk menciptakan ekosistem pengembangan kompetensi yang inklusif dan menjangkau ASN di wilayah terpencil.

Sementara ANRI didorong untuk meningkatkan digitalisasi arsip agar lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui integrasi dengan SPBE serta memastikan pengelolaan arsip yang inklusif untuk melindungi sejarah bangsa dan menjadi sumber data bagi pengambilan keputusan berbasis bukti. Selain itu, ANRI juga diminta memperkuat edukasi kepada instansi pemerintah agar lebih sadar akan pentingnya pengelolaan arsip yang modern dan terstandar.

Mengakhiri arahannya, Rini turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian PANRB.

"Arahan yang sudah disampaikan Pak Ketua Komisi II akan menjadi pedoman bagi Paguyuban PANRB dalam melaksanakan apa yang menjadi goals Bapak Presiden Prabowo Subianto dan tentunya untuk menghadirkan transformasi birokrasi yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat," pungkas Rini.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menguraikan setidaknya ada dua hal penting yang menjadi 'PR' birokrasi. Pertama, sistem merit birokrasi yang merata secara nasional agar antara kapasitas birokrasi di pemerintah daerah dan pusat tidak jomplang.

"Selain itu kita ingin memastikan dan mengikhtiarkan politisasi terhadap birokrasi yang selama ini terus terjadi terutama di daerah pada momen-momen menjelang Pemilu dan Pilkada bisa kita reduksi. Mungkin menghilangkan sulit, tapi ikhtiar kita mereduksi," imbuhnya.

Lebih lanjut, Rifqinizamy menilai ASN merupakan pionir dalam mendorong reformasi birokrasi dan layanan publik. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN harus dilakukan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan formal dan informal yang relevan dengan tuntutan zaman.

"Tanpa adanya reformasi birokrasi dan pelayanan publik, seluruh ide, gagasan dan visi kita untuk menghadirkan Indonesia Emas 2045 sulit kita wujudkan karena tulang punggung dari pelaksanaan visi itu adalah birokrasi itu sendiri," tutup Rifqinizamy.

(akn/ega)

Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) mengungkap bahwa investor baru yang masuk ke bisnis peternak layer kian marak. Adanya program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), disebut sebagai pemicu tingginya minat investor terjun ke bisnis tersebut.

Sekretaris Jenderal Pinsar Atung menyampaikan, saat ini beberapa investor-investor baru dari Lampung, Palembang, Jambi, Padang, hingga Medan mulai masuk ke peternak layer.

“Ini kita nggak tahu akan terjadi apa, apakah mereka akan persiapkan MBG apa gimana, karena MBG ini suaranya di mana-mana,” kata Atung dalam rapat koordinasi di Kantor Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kamis (5/12/2024).

Kendati begitu, Atung belum dapat membeberkan berapa banyak investor yang masuk ke bisnis tersebut. Pinsar belum melakukan perhitungan lebih lanjut.

Menurut informasi yang diterimanya, Atung menyebut bahwa para investor baru sudah melakukan survei ke sejumlah daerah untuk membangun peternakan. Bahkan, sudah ada yang membeli alat-alat peternakan seperti kandang yang cukup banyak.

“Kita punya info, mereka sedang beli alat-alat peternakan, alat-alat kandang cukup bagus, cukup banyak,” ungkapnya.

Meski belum mengetahui secara pasti apakah maraknya investor yang masuk ke peternak layer ada kaitannya dengan program MBG, Atung meyakini para investor baru tersebut tengah membidik program tersebut. Apalagi, investor tersebut berasal dari luar pengusaha peternak layer.

Di lain sisi, pengusaha peternak layer saat ini tidak berani untuk menambah kandang-kandang baru. Selain butuh modal yang cukup besar, hal ini juga memiliki risiko yang cukup tinggi.

“Investor yang belum pernah di dunia peternakan mulai masuk, mereka harap telur ini, MBG ini, jadi sangat menarik,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU--Kementerian Sosial mengembangkan program Kampung Nelayan Sejahtera di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu. Perumahan tersebut disediakan sebagai tempat relokasi bagi 93 kepala keluarga atau 259 jiwa warga yang terdampak banjir rob.

Di atas lahan seluas 1,6 hektare tersebut, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) dibangunkan rumah bertipe 36, dengan luas tanah 60 meter persegi. Di dalam Kampung Nelayan Sejahtera itu juga dibangun fasilitas umum, seperti community center, sarana ibadah, taman ramah anak dan lansia, sentra kerajinan dan UMKM, sarana olahraga, dan ruang terbuka hijau.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengatakan, pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu bukan hanya berkaitan pembangunan fisik semata. Namun juga terdapat unsur pemberdayaan yang dilakukan Kemensos agar masyarakat dapat berdaya dan mandiri.

‘’Dengan mengucap Bismillah, semoga pembangunan kampung nelayan korban rob di Eretan Kulon Indramayu ini berjalan lancar,’’ ujar Agus, ketika meletakan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera di Desa Eretan Kulon, Kamis (5/12/2024).

Peletakan batu pertama itupun menandai dimulainya pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu tersebut. Pembangunan tersebut ditargetkan selesai pada Januari 2025. Selain peletakan batu pertama, Agus juga melakukan penanaman pohon di lokasi yang nantinya akan menjadi Taman Perdamaian Forum Keserasian Sosial di Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu itu.

‘’Jadi kita menanam pohon manga, yang menjadi ciri khas masyarakat Indramayu, dan pohon kelapa gading sebagai simbol kebermanfaatan,’’ kata Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menyerahkan secara simbolis bantuan pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu kepada empat orang penerima manfaat. Bantuan itu merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Sosial, Pemkab Indramayu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Habitat for Humanity Indonesia. Total bantuan untuk pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera itu sebesar Rp 16,1 miliar.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati, menambahkan, saat ini masyarakat yang akan direlokasi juga telah dilatih pemberdayaan pengolahan ikan seperti kerupuk ikan, bakso, dimsum, hingga usaha bengkel las. ‘’Jadi bukan hanya rumah dan fasilitasnya, tetapi kami juga memberikan pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan, hingga pemasaran untuk mendukung kemandirian ekonomi warga,’’ kata Mira.