Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjajaki 2.000 unit rumah subsidi untuk pengemudi ojek online.

"Sebanyak 1.000 unit rumah untuk pengemudi mitra roda dua dan 1.000 unit rumah bagi pengemudi mitra roda empat daripada Gojek," ujar Ara dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP melakukan pertemuan dengan Gojek untuk membahas perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat pada Selasa (8/4).

"Jadi kita hari ini berbicara soal perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat daripada Gojek," kata Ara.

Menurut dia, hal ini diawali dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto kepada dirinya sebagai Menteri PKP, bagaimana rumah subsidi bisa tepat sasaran dan juga diberikan kepada masyarakat yang sesuai kriteria, kriterianya adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kesempatan sama, CEO Gojek Patrick Waluyo mendukung kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi ojek online.

"Saya berterima kasih sekali atas undangannya pada hari ini, kita sangat mendukung program kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi kami. Tujuan kita sama supaya mitra kami lebih sejahtera dan juga memiliki rumah sendiri," kata Patrick Waluyo.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengemukakan program pembangunan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil membutuhkan dukungan dari semua pihak.

Dalam upaya mengatasi persoalan tata ruang dan perumahan di Indonesia, AHY menyatakan bahwa kompleksitas penggunaan lahan yang melibatkan hunian, industri, dan perkebunan menuntut keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan menyeluruh atas isu tata ruang dan pengelolaan lahan di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Kementerian PKP bersama instansi terkait tengah fokus pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu target yang digalakkan adalah pembangunan 3 juta rumah, sebagai solusi nyata untuk mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi tantangan besar, kata AHY menambahkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjajaki 2.000 unit rumah subsidi untuk pengemudi ojek online.

"Sebanyak 1.000 unit rumah untuk pengemudi mitra roda dua dan 1.000 unit rumah bagi pengemudi mitra roda empat daripada Gojek," ujar Ara dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP melakukan pertemuan dengan Gojek untuk membahas perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat pada Selasa (8/4).

"Jadi kita hari ini berbicara soal perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat daripada Gojek," kata Ara.

Menurut dia, hal ini diawali dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto kepada dirinya sebagai Menteri PKP, bagaimana rumah subsidi bisa tepat sasaran dan juga diberikan kepada masyarakat yang sesuai kriteria, kriterianya adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kesempatan sama, CEO Gojek Patrick Waluyo mendukung kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi ojek online.

"Saya berterima kasih sekali atas undangannya pada hari ini, kita sangat mendukung program kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi kami. Tujuan kita sama supaya mitra kami lebih sejahtera dan juga memiliki rumah sendiri," kata Patrick Waluyo.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengemukakan program pembangunan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil membutuhkan dukungan dari semua pihak.

Dalam upaya mengatasi persoalan tata ruang dan perumahan di Indonesia, AHY menyatakan bahwa kompleksitas penggunaan lahan yang melibatkan hunian, industri, dan perkebunan menuntut keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan menyeluruh atas isu tata ruang dan pengelolaan lahan di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Kementerian PKP bersama instansi terkait tengah fokus pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu target yang digalakkan adalah pembangunan 3 juta rumah, sebagai solusi nyata untuk mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi tantangan besar, kata AHY menambahkan.

Sebanyak 1.000 unit rumah untuk pengemudi mitra roda dua dan 1.000 unit rumah bagi pengemudi mitra roda empat daripada Gojek

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjajaki 2.000 unit rumah subsidi untuk pengemudi ojek online.

"Sebanyak 1.000 unit rumah untuk pengemudi mitra roda dua dan 1.000 unit rumah bagi pengemudi mitra roda empat daripada Gojek," ujar Ara dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP melakukan pertemuan dengan Gojek untuk membahas perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat pada Selasa (8/4).

"Jadi kita hari ini berbicara soal perumahan subsidi bagi pengemudi mitra roda dua dan roda empat daripada Gojek," kata Ara.

Menurut dia, hal ini diawali dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto kepada dirinya sebagai Menteri PKP, bagaimana rumah subsidi bisa tepat sasaran dan juga diberikan kepada masyarakat yang sesuai kriteria, kriterianya adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kesempatan sama, CEO Gojek Patrick Waluyo mendukung kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi ojek online.

"Saya berterima kasih sekali atas undangannya pada hari ini, kita sangat mendukung program kepemilikan rumah bagi rakyat, khususnya untuk mitra pengemudi kami. Tujuan kita sama supaya mitra kami lebih sejahtera dan juga memiliki rumah sendiri," kata Patrick Waluyo.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengemukakan program pembangunan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil membutuhkan dukungan dari semua pihak.

Dalam upaya mengatasi persoalan tata ruang dan perumahan di Indonesia, AHY menyatakan bahwa kompleksitas penggunaan lahan yang melibatkan hunian, industri, dan perkebunan menuntut keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan menyeluruh atas isu tata ruang dan pengelolaan lahan di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Kementerian PKP bersama instansi terkait tengah fokus pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu target yang digalakkan adalah pembangunan 3 juta rumah, sebagai solusi nyata untuk mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi tantangan besar, kata AHY menambahkan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu penerima MBG untuk melayani 82,9 juta di Bulan November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp25 T per bulan, yang artinya Rp1 T per hari," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Selasa.

Dadan menyebutkan, pada Bulan Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian di Bulan Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

"Pada Bulan Januari 2025 kita melayani 570 ribu penerima manfaat di 26 provinsi, Februari pada 726 SPPG yang mencakup 2,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi, serta Maret 2025 pada 1.009 SPPG dengan 3 juta penerima manfaat. Pada April 2025, akan mencapai 1.533 SPPG yang mencakup 4,59 juta penerima manfaat, sedangkan Mei 2025, kita akan mencapai tahap pertama pelayanan maksimum di 1.994 SPPG dan akan bertahan hingga Juli 2025," ujar dia.

Dadan mengemukakan, program MBG ditentukan oleh tiga faktor, pertama yakni anggaran, kedua sumber daya manusia, dan ketiga infrastruktur.

"Anggaran sudah dijamin Presiden, berapapun yang BGN butuhkan akan disiapkan, tahun ini sudah menerima Rp71 triliun, dan Presiden sudah ancang-ancang Rp100 triliun. Untuk SDM, disiapkan dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Mereka para sarjana yang terbaik dididik secara khusus 3-4 bulan, belajar mulai dari teknis keamanan pangan, penyiapan makanan, hingga budidaya pertanian," paparnya.

Sedangkan dari segi infrastruktur, pelayanan di SPPG hingga saat ini sama sekali belum menyerap dari anggaran negara, tetapi murni dari kemitraan dan 100 persen merupakan UMKM. Selama ini, proses pendaftaran kemitraan hanya dilakukan melalui sistem melalui situs web mitra.bgn.go.id.

"Restoran yang hampir bangkrut atau tidak laku saat ini sudah bangkit kembali. Yayasan juga selama ini bisa mendapatkan Rp6 juta per hari dari MBG," ucapnya.

...Anggaran sudah dijamin Presiden, berapapun yang BGN butuhkan akan disiapkan, tahun ini sudah menerima Rp71 triliun, dan Presiden sudah ancang-ancang Rp100 triliun

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu penerima MBG untuk melayani 82,9 juta di Bulan November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp25 T per bulan, yang artinya Rp1 T per hari," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Selasa.

Dadan menyebutkan, pada Bulan Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian di Bulan Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

"Pada Bulan Januari 2025 kita melayani 570 ribu penerima manfaat di 26 provinsi, Februari pada 726 SPPG yang mencakup 2,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi, serta Maret 2025 pada 1.009 SPPG dengan 3 juta penerima manfaat. Pada April 2025, akan mencapai 1.533 SPPG yang mencakup 4,59 juta penerima manfaat, sedangkan Mei 2025, kita akan mencapai tahap pertama pelayanan maksimum di 1.994 SPPG dan akan bertahan hingga Juli 2025," ujar dia.

Dadan mengemukakan, program MBG ditentukan oleh tiga faktor, pertama yakni anggaran, kedua sumber daya manusia, dan ketiga infrastruktur.

"Anggaran sudah dijamin Presiden, berapapun yang BGN butuhkan akan disiapkan, tahun ini sudah menerima Rp71 triliun, dan Presiden sudah ancang-ancang Rp100 triliun. Untuk SDM, disiapkan dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Mereka para sarjana yang terbaik dididik secara khusus 3-4 bulan, belajar mulai dari teknis keamanan pangan, penyiapan makanan, hingga budidaya pertanian," paparnya.

Sedangkan dari segi infrastruktur, pelayanan di SPPG hingga saat ini sama sekali belum menyerap dari anggaran negara, tetapi murni dari kemitraan dan 100 persen merupakan UMKM. Selama ini, proses pendaftaran kemitraan hanya dilakukan melalui sistem melalui situs web mitra.bgn.go.id.

"Restoran yang hampir bangkrut atau tidak laku saat ini sudah bangkit kembali. Yayasan juga selama ini bisa mendapatkan Rp6 juta per hari dari MBG," ucapnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada November 2025.

Hal itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

“Dan sesuai dengan target Pak Presiden, mudah-mudahan tercapai, Pak. Doakan kerja kita tetap cepat, 32.000 [SPPG] melayani 82,9 juta [penerima manfaat MBG] itu pada November akhir,” kata Dadan.

Dadan menyebut target 82,9 juta penerima manfaat MBG itu nantinya akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.

Bahkan, Dadan juga menyebut anggaran yang diserap BGN setara dengan anggaran di kementerian lain dengan estimasi satu tahun.

“Itu sudah akan menyerap anggaran Rp25 triliun per bulan atau Rp1 triliun per hari. Jadi anggaran Badan Gizi satu hari, Pak. Kementerian lain satu tahun,” ujarnya sambil tertawa.

Adapun, Dadan mengeklaim saat ini manfaat MBG telah mencapai tiga juta penerima dengan 1.009 SPPG pada Maret 2025 hingga menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025.

Selanjutnya, pada April 2025, BGN menargetkan akan memiliki 1.533 SPPG dengan 4,59 juta penerima manfaat. Nantinya, penerima manfaat MBG akan terus bertambah secara bertahap, begitu pula dengan jumlah SPPG.

“Insya Allah nanti Agustus ini akan mencapai 7.000 SPPG dan saat itulah kita sudah akan menyerap anggaran kurang lebih Rp7 triliun per bulan. Sekarang ini kita baru menyerap Rp1,1 triliun, itu sudah lebih besar dibandingkan anggaran salah satu kementerian satu bulan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa program MBG merupakan langkah strategis Indonesia, sekaligus investasi besar terhadap sumber daya manusia (SDM) masa depan Tanah Air.

“Karena Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit sampai sekarang, 3 juta per tahun dan akan masih tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Komando Distrik Militer (Kodim) dan kepolisian akan ikut mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan ketika ditanya soal pengawasan agar program MBG tidak dikorupsi.

Prabowo mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuannya bersama enam pemimpin redaksi di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).

"Pengawasan sangat penting. Karena itu, kita didik manajer. Dan karena itu, saya minta semua lembaga yang ada di sekitar itu mengawasi. Satu, saya minta Komandan Kodim mengawasi. Kepala polisi mengawasi, camat mengawasi, kabupaten mengawasi, kepala-kepala sekolah mengawasi," ujar Prabowo, dilansir dari Kompas.id, Selasa (8/4/2025).

Pengawasan program MBG juga bertujuan sebagai bagian evaluasi pelaksanaannya yang sudah dilakukan di sejumlah daerah.

Sebab Prabowo melihat, terdapat sejumlah kendala yang ditemui di beberapa sekolah seperti mati listrik hingga kualitas makanan.

"Jadi kepala sekolah, kalau dia lihat makannya enggak benar, cepat laporan. Ya kan? Kadang-kadang kan ada, force majeure, pernah ada peristiwa mati listrik. Kamar pendingin, freezer, mati. Berapa jam, daging sudah gak bagus, ya kan? Tapi, karena ada manajer, begitu dikasih tahu, dia datang, langsung diganti makanan lain," ujar Prabowo.

Kendati demikian, Prabowo mengaku percaya diri dengan keberhasilan program MBG untuk mendukung gizi anak-anak Indonesia.

Kepercayaan dirinya juga semakin kuat setelah ia bertemu dengan mantan Presiden Brasil Dilma Rousseff yang juga memiliki program MBG di negaranya.

"Saya ketemu mantan Presiden Brasil, Ibu Dilma Rousseff. Dia cerita, Brasil untuk kasih makan anak-anak mereka, itu yang dikasih makan kalau tidak salah hanya 30 juta, butuh 11 tahun. Kita 82 juta dalam satu tahun," ujar Prabowo.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan bahwa pemerintah butuh anggaran Rp 25 triliun per bulan untuk membagikan MBG kepada 82,9 juta orang penerima.

Menurutnya, ini baru akan dimulai pada September, Oktober, November, dan Desember 2025.

Program MBG yang berjalan saat ini hanya untuk 3 juta penerima manfaat dengan anggaran di kisaran Rp 1 triliun per bulan. Namun, dengan rencana percepatan menjadi 82,9 juta penerima, anggaran tersebut akan meningkat drastis mulai September hingga Desember 2025.

Berita ini dilansir dari Kompas.id dengan judul "Presiden Prabowo: Kita Berpikir Besar karena Indonesia Besar (3-Habis)"

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap dirinya bakal mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Qatar pada Jumat (11/4/2025).

Menteri yang juga akrab disapa Ara itu menjelaskan kunjungan Prabowo ke Qatar dilakukan untuk membahas dukungan lanjutan investor terhadap program 3 juta rumah.

“Hari Jumat tanggal 11 [April 2025] Jam 18.30 WIB, saya tentu ditugaskan presiden mendampingi presiden ke Qatar,” kata Ara saat ditemui di Kantornya, Selasa (8/4/2025).

Ara memberi sinyal, pada pertemuan itu dirinya bakal memperlebar peluang investasi Qatar untuk mendanai proyek 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dia juga menegaskan, pemerintah akan menawarkan aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Lippo Karawaci kepada investor Qatar untuk dibangun proyek 3 juta rumah.

“Karawaci itu termasuk yang akan kita tawarkan [ke Qatar] karena itu bagus. Kalau mau menawarkan sesuatu kepada investor jangan yang bermasalah,” tegasnya.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban menjelaskan bahwa aset tanah eks BLBI di Karawaci saja bernilai mencapai Rp495 miliar.

“Ini 1 hamparannya ada 3,5 hektare. Tapi ini ada hamparan kecilnya nanti kita satukan totalnya jadi 3,7 hektare dengan nilai aset sebesar Rp495 miliar,” jelasnya beberapa waktu lalu.

Selain mendukung pemberian aset eks BLBI tersebut, Kementerian Keuangan juga sebelumnya berkomitmen untuk melakukan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) guna mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pengembangan proyek hunian 1 Juta Unit antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 8 Januari 2025.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan komitmen tersebut merupakan hasil kerja sama antar pemerintah yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah.

“Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antar pemerintah, kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick nanti akan menyiapkan dari PTP Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata,” ucap Maruarar.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo berharap proyek tersebut dapat selesai dalam tepat waktu.

“Kita berharap bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa mulai dengan proyek pertama yang akan dilaksanakan oleh Sheikh Abdulaziz Al Thani,” ujar Hashim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, 100 unit rumah subsidi khusus untuk wartawan akan diserahterimakan pada pada 6 Mei 2025.

Penyerahan 100 unit rumah itu merupakan tahap awal dari penyediaan kuota 1.000 rumah subsidi khusus untuk wartawan yang dikerjakan pemerintah.

"Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, titiknya nanti kita bicarakan, langsung 100 kunci," ujar Maruarar di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Maruarar pun sudah meneken nota kesepahaman mengenai program ini bersama Badan Pusat Statistik, Bank BTN, Tapera, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa malam.

Ara, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa syarat utama karyawan yang berhak mendapatkan rumah subsidi adalah pendapatan tidak boleh melebihi batas maksimal Rp 8 juta per bulan.

Namun, BPS memberikan kelonggaran dengan menetapkan batas maksimal pendapatan wartawan di Jabodetabek adalah Rp 13 juta bagi yang sudah menikah dan Rp 12 juta bagi yang belum menikah.

"Jadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta buat yang menikah, yang belum menikah Rp 12 juta," kata Ara.

Ara menyampaikan, pendaftaran rumah subsidi untuk wartawan ini akan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

"Wartawan harus lolos verifikasi oleh Dewan Pers dan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia)," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Menkomdigi Meutya Hafid meminta wartawan tetap berpikir kritis meskipun diberikan kemudahan memiliki rumah oleh pemerintah.

"Ini tidak ada syaratnya, kalau begitu harus mendukung pemerintahan? Tidak. Tidak boleh mengkritik? Tidak. Jadi tetap silakan kritik kami," ucap Meutya.

"Kami tetap diterima dan yang paling utama adalah ini untuk mendukung agar menyampaikan berita-berita yang benar," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Ara menjanjikan ada 1.000 unit rumah subsidi bagi wartawan saat menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani di Jakarta, Senin (31/3/2025).

"Saya juga terus terang lagi berpikir bagaimana membuat program (rumah subsidi) buat wartawan ya, nanti pada waktunya benar enggak apa-apa," tegas Ara.

Menurut Ara, wartawan juga merupakan bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan, serta merupakan salah satu pilar demokrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden terpilih Prabowo Subianto optimistis program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ia canangkan akan mencapai 100 persen target sasaran pada akhir tahun 2025.

Keyakinan itu disampaikan Prabowo dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi media massa di kediamannya di Hambalang, Bogor, seperti dikutip dari tayangan YouTube Kompas.com, Selasa (8/4/2025).

“Masalah makan bergizi, itu juga saya (bersyukur), selain harga-harga terkendali saya juga merasa bahagia bahwa program makan bergizi yang saya canangkan, yang banyak tidak dipercaya oleh sementara orang, alhamdulillah (berjalan),” ujar Prabowo.

Prabowo menuturkan, program tersebut sempat diragukan efektivitasnya oleh sejumlah pihak.

Namun, sejak resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025, program itu terus menunjukkan perkembangan signifikan.

“Januari tanggal 6 kita roll out, kita gelar, berkembang terus dan sampai hari ini, sudah lebih 3 juta penerima manfaat. Dan akan terus berjalan sampai Desember,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Dia memperkirakan, cakupan program akan terus meningkat hingga mendekati target penuh dalam beberapa bulan ke depan.

“Saya perkirakan mungkin Oktober, November kita sudah bisa hampir mencapai 100 persen sasaran,” pungkas Prabowo.

Sebagai informasi, program MBG merupakan salah satu janji utama Prabowo dalam kampanye Pilpres 2024.

Program ini mulai dijalankan pada awal Januari 2025 secara bertahap.

Melalui program ini, pemerintah berupaya menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah dan kelompok masyarakat rentan di seluruh Indonesia.

Pada Jumat (28/3/2025) lalu di Istana Kepresidenan, Prabowo menyatakan bahwa ada 82,9 juta penerima manfaat makan bergizi gratis sampai akhir tahun ini.

Presiden Prabowo Subianto memperkirakan program makan bergizi gratis (MBG) akan mencapai target sasaran hingga 100 persen pada Oktober-November 2025.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam wawancara dengan tujuh jurnalis senior di kediamannya, Hambalang, Bogor, Minggu (7/4).

"Saya perkirakan mungkin Oktober, November kita sudah bisa hampir mencapai 100 persen sasaran," kata Prabowo.

Prabowo mengaku merasa bahagian karena program MBG kini akhirnya sudah mulai berjalan. Meski di awal, kata dia, sejumlah pihak meragukan program tersebut.

Namun, per 6 Januari lalu, program MBG resmi berjalan. Kini, kata Prabowo, MBG telah dirasakan lebih dari tiga juta penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak telah merasakan program tersebut.

"Alhamdulillah Januari tanggal 6 kita role out, kita gelar, berkembang terus dan sampai hari ini sudah lebih 3 juta penerima manfaat," katanya.

Prabowo dalam beberapa kesempatan telah menginstruksikan target penyaluran MBG dipercepat. Ia meminta agar penerima manfaat dimaksimalkan menjadi 82,9 juta orang pada 2025, dengan kebutuhan alokasi anggaran yang bertambah menjadi Rp 171 triliun.

Presiden Prabowo Subianto memperkirakan program makan bergizi gratis (MBG) akan mencapai target sasaran hingga 100 persen pada Oktober-November 2025.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam wawancara dengan tujuh jurnalis senior di kediamannya, Hambalang, Bogor, Minggu (7/4).

"Saya perkirakan mungkin Oktober, November kita sudah bisa hampir mencapai 100 persen sasaran," kata Prabowo.

Prabowo mengaku merasa bahagian karena program MBG kini akhirnya sudah mulai berjalan. Meski di awal, kata dia, sejumlah pihak meragukan program tersebut.

Namun, per 6 Januari lalu, program MBG resmi berjalan. Kini, kata Prabowo, MBG telah dirasakan lebih dari tiga juta penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak telah merasakan program tersebut.

"Alhamdulillah Januari tanggal 6 kita role out, kita gelar, berkembang terus dan sampai hari ini sudah lebih 3 juta penerima manfaat," katanya.

Prabowo dalam beberapa kesempatan telah menginstruksikan target penyaluran MBG dipercepat. Ia meminta agar penerima manfaat dimaksimalkan menjadi 82,9 juta orang pada 2025, dengan kebutuhan alokasi anggaran yang bertambah menjadi Rp 171 triliun.