Bisnis.com, PALEMBANG — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Palembang pascalibur lebaran tahun 2025 akan kembali dilakukan mulai Senin (14/4/2025).

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang Adrianus Amri mengatakan pelaksanaan MBG di Kota Palembang memang belum berjalan maksimal atau menyentuh seluruh sekolah di wilayah tersebut.

Menurutnya, hal itu terjadi karena beberapa faktor termasuk dalam hal penyediaan dapur yang belum banyak.

“Jadi dari target kita 300 sekolah di Palembang, baru terlaksana di 85 sekolah,” ujarnya, Jumat (11/4/2025).

Sementara itu, meskipun sejumlah sekolah sudah masuk kembali pada 9 April, pelaksanaan MBG akan digulirkan mulai 14 April mendatang. Hal itu lantaran proses belajar baru efektif di hari tersebut.

"Kembali dimulai nanti 14 April, berjalan normal dengan skema dan menu MBG sama,” kata dia.

Di lain sisi, Ketua DPD Perkumpulan Penyelengara Jasaboga Indonesia (PPJI) Sumatra Selatan Evie Hadenli menyampaikan sudah ada rencana untuk menambah jumlah dapur MBG di Kota Palembang dan wilayah lain di Sumsel.

Akan tetapi, dia menegaskan bahwa proses pembagian MBG membutuhkan persiapan yang matang dan harus mengikuti teknis yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

“Sekarang kita fokus yang sudah terdata dulu,” jelasnya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Palembang Sebelumnya, jumlah dapur umum untuk MBG di Kota Palembang tersebar di 11 kecamatan.

Adapun untuk wilayah (kecamatan) lain yang belum ada akan dilakukan bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Limbah medis bercampur limbah domestik yang ditemukan menumpuk di area pemukiman warga Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, diduga berasal dari dua rumah sakit swasta di Karawang.

Kuasa Hukum Komite Peduli Lingkungan Hidup Indonesia (KPLHI) Alex Safri Winando mengatakan setelah adanya temuan limbah medis itu, pihaknya langsung melakukan penelusuran.

Ia menjelaskan tumpukan limbah medis bercampur limbah domestik yang ditemukan di area pemukiman warga Desa Karangligar, itu berasal dari dua rumah sakit di Karawang, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina.

Dia mengatakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, limbah medis dari rumah sakit yang tergolong sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tidak boleh dibuang sembarangan. Limbah harus diserahkan pengelolaan ke pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan limbah medis.

Maka, KPLHI melalui kuasa hukum mereka, Alex Safri, mengirimkan surat somasi ke Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina Karawang.

"Kami dari kuasa hukum KPLHI melayangkan surat somasi kepada RS Bayukarta dan RS Hermina terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 103, 104, dan 109," kata Alex, dilansir Antara, Jumat (11/4).

Dia mengatakan jika terbukti bersalah, pihak rumah sakit dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), termasuk ancaman pidana berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Limbah. Sanksinya berupa hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp5 miliar.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang Meli Rahmawati mengaku telah memanggil dua manajemen rumah sakit tersebut. Dinas meminta klarifikasi dari pihak rumah sakit.

Sesuai dengan hasil verifikasi lapangan, ditemukan limbah medis seperti jarum suntik, botol obat-obatan, infus, hingga plastik bekas alat medis yang tercampur dengan sampah rumah tangga.

"Jumlahnya cukup banyak, diperkirakan (kalau diangkut) mencapai tiga mobil engkel," kata Meli.

Menurut Meli, pembuangan limbah medis itu dilakukan oleh pihak pengelola sampah swasta yang bekerja sama dengan rumah sakit tersebut.

Diduga pihak pengelola sampah domestik itu membuang limbah ke area pemukiman di Desa Karangligar karena surat izin pembuangan ke TPA Jalupang sudah habis. Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut kenapa limbah medis itu sampai tercampur dengan domestik.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Karawang Yayuk Sri Rahayu menegaskan limbah medis tidak boleh dibuang sembarangan karena tergolong limbah berbahaya.

"Kalau tidak dikelola dengan baik, limbah medis bisa berdampak pada kesehatan lingkungan. Bisa menyebabkan trauma fisik, bahkan penularan penyakit menular," katanya.

Sri mengatakan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sudah seharusnya memahami regulasi tentang pengelolaan limbah medis. "Seluruh rumah sakit sudah diberi pemahaman. Jadi tidak ada alasan untuk melanggar aturan," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa ada sanksi tegas bagi rumah sakit atau pihak pengelola yang tidak mematuhi aturan tersebut. Sanksinya bisa sampai pencabutan izin operasional.

CNNIndonesia.com masih belum mendapat penjelasan atau klarifikasi lebih lanjut dari dua rumah sakit terkait.

PALEMBANG, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan Kota Palembang, Sumatera Selatan, mengumumkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan kembali dilaksanakan mulai 14 April 2025.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Adrianus Amri, dalam konferensi pers yang diadakan di Palembang, Kamis (10/4/2025).

"Program ini akan kembali berjalan pada 14 April dengan skema dan menu MBG yang sama, sehingga dapat berjalan kembali normal," ujar Adrianus, dikutip dari Antara.

Adrianus menjelaskan bahwa program MBG telah dilaksanakan di 18 wilayah kecamatan, namun saat ini baru mencapai 85 titik dari total target 300 sekolah.

"Sebanyak 85 sekolah, termasuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK di Palembang, sudah menerima MBG yang disediakan untuk berbuka puasa selama Ramadhan," tambahnya.

Saat ini, Palembang telah memiliki 18 dapur umum yang tersebar di 11 kecamatan.

Untuk wilayah kecamatan yang belum memiliki dapur umum, pihaknya akan melaksanakan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang ditargetkan untuk tahun ini.

"Wilayah yang sudah berjalan antara lain Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Sukarame, dan Kalidoni, yang akan segera beroperasi," jelasnya.

Dapur penyedia MBG tersebut saat ini mampu menyiapkan 3.000 paket MBG per hari.

Untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, Pemkot Palembang juga telah membentuk tim pengawas yang akan menangani keluhan-keluhan dari para siswa yang dianggap perlu evaluasi.

SUMENEP, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Jawa Timur, memanggil dan meminta klarifikasi dari sejumlah Kepala Desa (Kades) terkait dugaan kasus korupsi pemotongan dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Sumenep, Moch Indra Subrata mengungkapkan, ada lima kepala desa yang dipanggil dan dimintai klarifikasi pada Rabu (9/4/2025).

Klarifikasi tersebut untuk Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) terkait realiasi bantuan stimulan rumah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kelima kades adalah sampel dari ratusan desa lain penerima bantuan dari APBN tersebut," kata Indra kepada Kompas.com, Kamis (10/2/2025).

Indra menerangkan, pemanggilan lima kepala desa tersebut merupakan pelimpahan dari Kejati Jawa Timur atas laporan masyarakat yang diterima beberapa waktu lalu.

"Karena locus delicti dan tempus delicti-nya di Sumenep," tambah dia.

Dari penelusuran Kompas.com, penerima program BSPS tahun 2024 tersebar di 126 desa yang ada di 23 kecamatan Sumenep. Program tersebut menelan anggaran APBN senilai Rp. 108 Miliar.

Penerima program BSPS tersebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara swadaya.

Lebih lanjut Indra menjelaskan, dari ratusan desa penerima program BSPS, tidak menutup kemungkinan ada kepala desa lain yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Kami masih akan koordinasi dengan Kasi Pidsus. Itu rencananya akan memanggil kepala desa sebagai sampel lagi, InsyaAllah," ungkap dia.

Namun demikian, Indra tidak merinci kapan dan siapa saja kades yang akan dipanggil dan dimintai klarifikasi.

Dia hanya menyatakan bahwa kades yang akan dimintai klarifikasi ditentukan secara acak. Karena Kejari Sumenep belum mampu memanggil seluruh kades penerima program BSPS karena keterbatasan personel.

"Kita masih random, kita ambil sampelnya dulu, tenaga kita tidak mampu jika (dipanggil) semua," terang dia.

Indra juga tidak menerangkan sampai kapan proses pemanggilan kades yang akan dimintai klarifikasi tersebut. Dia hanya memberitahu bahwa hasil pulbaket tersebut akan diserahkan pada Kejati Jatim.

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Komisi III DPRD Karawang memanggil seluruh pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada pemerintah daerah. 

Dalam agenda tersebut muncul persoalan yang menyebabkan tidak maksimalnya verifikasi  penyerahan fasos-fasum, yakni minimnya SDM untuk memverifikasi di Dinas PRKP Karawang.

Ketua Komisi III DPRD Karawang, Dedi Indra, menyampaikan bahwa keterbatasan jumlah SDM menjadi kendala besar dalam melakukan verifikasi fasos-fasum. 

"SDM di PRKP sangat terbatas, hanya ada tiga orang yang turun ke lapangan. Itu tentu akan memakan waktu yang cukup lama untuk memeriksa berbagai aspek, mulai dari luas taman, jalan, hingga infrastruktur lainnya,” ungkap Dedi, Rabu, (9/4/2025).

Dedi menambahkan bahwa meskipun pihaknya sudah mempermudah proses penyerahan dengan menyediakan peta-peta, permasalahan utamanya adalah verifikasi yang membutuhkan waktu dan tenaga lebih, terutama untuk perumahan dengan luas yang besar. 

"Satu perumahan itu tidak bisa selesai hanya dalam satu hari, karena harus mengecek setiap detailnya, seperti taman dan jalan, yang tentu berbeda-beda tergantung luasnya,” ujarnya.

Dedi juga menyebutkan bahwa untuk perumahan dengan pengembang yang sudah tidak lagi beroperasi, bisa dilakukan serah terima secara mandiri oleh pengurus RW setempat. 

"Untuk perumahan dengan pengembang yang sudah kabur, ada solusi yaitu serah terima mandiri oleh pengurus RW. Mereka yang akan menandatangani atas nama warga,” tambahnya.

Namun, Dedi mengingatkan bahwa serah terima mandiri ini akan melibatkan biaya tambahan, terutama ketika proses balik nama sertifikat ke pemerintah daerah dilakukan. 

"Ada biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang harus ditanggung. Jika pemerintah daerah memiliki anggaran, maka bisa ditanggung oleh pemerintah. Namun, jika tidak, maka warga harus mengumpulkan dana,” terangnya.

Meski demikian, Dedi menilai adanya serah terima fasos-fasum ini memberikan keuntungan bagi warga, terutama dalam hal perbaikan infrastruktur. 

"Dengan serah terima fasos-fasum, warga dapat mengajukan perbaikan jika ada kerusakan, seperti jalan, saluran air, atau PJU (Penerangan Jalan Umum) yang rusak,” tutupnya.

Editor : Frizky Wibisono

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Ia menambahkan, MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan sejak dini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena pemenuhan gizi yang optimal di usia dini akan membantu tumbuh kembang anak secara maksimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dengan berbagai potensi dan dampak positif yang ditawarkan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi langkah strategis yang mampu membawa perubahan nyata, baik dalam aspek kesehatan masyarakat maupun penguatan ekonomi nasional.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa (8/4), Dadan menyatakan BGN menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima MBG pada November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp1 triliun per hari," katanya.

Dadan menyebutkan, pada Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian pada Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Ia menambahkan, MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan sejak dini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena pemenuhan gizi yang optimal di usia dini akan membantu tumbuh kembang anak secara maksimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dengan berbagai potensi dan dampak positif yang ditawarkan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi langkah strategis yang mampu membawa perubahan nyata, baik dalam aspek kesehatan masyarakat maupun penguatan ekonomi nasional.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa (8/4), Dadan menyatakan BGN menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima MBG pada November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp1 triliun per hari," katanya.

Dadan menyebutkan, pada Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian pada Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kepala BGN: MBG ciptakan pasar baru tumbuhkan perekonomian nasional

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Ia menambahkan, MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan sejak dini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena pemenuhan gizi yang optimal di usia dini akan membantu tumbuh kembang anak secara maksimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dengan berbagai potensi dan dampak positif yang ditawarkan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi langkah strategis yang mampu membawa perubahan nyata, baik dalam aspek kesehatan masyarakat maupun penguatan ekonomi nasional.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa (8/4), Dadan menyatakan BGN menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima MBG pada November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp1 triliun per hari," katanya.

Dadan menyebutkan, pada Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian pada Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Ia menambahkan, MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan sejak dini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena pemenuhan gizi yang optimal di usia dini akan membantu tumbuh kembang anak secara maksimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dengan berbagai potensi dan dampak positif yang ditawarkan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi langkah strategis yang mampu membawa perubahan nyata, baik dalam aspek kesehatan masyarakat maupun penguatan ekonomi nasional.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa (8/4), Dadan menyatakan BGN menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima MBG pada November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp1 triliun per hari," katanya.

Dadan menyebutkan, pada Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian pada Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Ia menambahkan, MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan sejak dini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena pemenuhan gizi yang optimal di usia dini akan membantu tumbuh kembang anak secara maksimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dengan berbagai potensi dan dampak positif yang ditawarkan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi langkah strategis yang mampu membawa perubahan nyata, baik dalam aspek kesehatan masyarakat maupun penguatan ekonomi nasional.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa (8/4), Dadan menyatakan BGN menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima MBG pada November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp1 triliun per hari," katanya.

Dadan menyebutkan, pada Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian pada Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Ia menambahkan, MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan sejak dini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena pemenuhan gizi yang optimal di usia dini akan membantu tumbuh kembang anak secara maksimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dengan berbagai potensi dan dampak positif yang ditawarkan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi langkah strategis yang mampu membawa perubahan nyata, baik dalam aspek kesehatan masyarakat maupun penguatan ekonomi nasional.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa (8/4), Dadan menyatakan BGN menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima MBG pada November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp1 triliun per hari," katanya.

Dadan menyebutkan, pada Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian pada Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Ia menambahkan, MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan sejak dini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena pemenuhan gizi yang optimal di usia dini akan membantu tumbuh kembang anak secara maksimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dengan berbagai potensi dan dampak positif yang ditawarkan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi langkah strategis yang mampu membawa perubahan nyata, baik dalam aspek kesehatan masyarakat maupun penguatan ekonomi nasional.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa (8/4), Dadan menyatakan BGN menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima MBG pada November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp1 triliun per hari," katanya.

Dadan menyebutkan, pada Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian pada Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.