Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah bertemu dengan delegasi Islamic Development Bank (IsDB). Dirinya mengapresiasi dan menyambut baik ketertarikan IsDB untuk ikut bekerja sama dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

"Saya harap pertemuan ini merupakan awal kerja sama dan keterlibatan IsDB dalam Program 3 Juta Rumah termasuk dalam penanganan renovasi rumah tidak layak huni di daerah perdesaan," ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Maret 2025.

Menurut Fahri, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PKP secara terbuka akan memberikan data yang dibutuhkan untuk kelanjutan kerja sama agar IsDB dapat melakukan identifikasi program di Kementerian PKP.

"Pada dasarnya kami menerima dengan tangan terbuka untuk kerja sama. Saya juga akan laporkan pertemuan ini kepada Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan. Selanjutnya silahkan diatur pertemuan untuk membahas secara detail program yang akan dikerjakan bersama terutama sebagai pilot project ," ungkap Fahri.

Untuk saat ini dikatakan Wamen Fahri, Kementerian PKP telah mempunyai daftar program penataan kawasan permukiman kumuh yang akan ditangani.

"Di antaranya termasuk kawasan permukiman kumuh di kawasan pesisir, bantaran sungai, pinggir rel, dan sekitar pasar tradisional," kata dia.

Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvi? mengatakan, IsDB sangat tertarik untuk bekerja sama membantu pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam peningkatan kawasan kumuh.

"Untuk itu kami perlu arahan untuk penyelarasan dengan program kami. Saya harap selanjutnya segera diadakan sesi khusus untuk pemaparan program kerja secara konkrit khususnya untuk peningkatan kawasan kumuh. Lalu kita bicarakan rencana konkrit peta jalan (roadmap) kerja sama, karena dengan target yang sangat besar diperlukan segera membicarakan dengan tim," kata Amer Bukvi?.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Program tiga juta rumah yang digulirkan Presiden RI Prabowo menjadi angin segar bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Tentunya kebijakan ini harus juga dibarengi dengan penyediaan rumah berkualitas.

Program penyediaan rumah berkualitas tersebut tidak semuanya harus tapak (landed house), seperti permukiman padat di Jakarta, yang dibutuhkan adalah rumah susun (rusun), baik sewa maupun menjadi hak milik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri memiliki dua program terkait program tiga juta rumah, yakni rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Tentunya, meski menyandang kata subsidi, syarat dari rumah yang menjadi program pemerintah itu harus layak dan berkualitas. Rumah subsidi (rusun dan tapak), meski secara desain terlihat sederhana, tetapi dari segi struktur harus berkualitas seperti bangunan hunian lainnya, tidak ada yang dikurang-kurangi, sehingga memberikan keamanan bagi penghuninya.

Struktur dalam hal ini penggunaan pondasi, penggunaan besi, penggunaan bata, dan atap dari bangunan, semua itu terkait dengan keselamatan penghuninya. Berikut yang juga harus menjadi pertimbangan adalah ketersediaan jaringan air minum dan listrik.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi penanggung jawab program tiga juta rumah masih menemukan rumah subsidi yang dibangun pengembang belum layak untuk dihuni. Kasusnya beragam, mulai dari banjir, longsor, serta akses ke perumahan yang belum beraspal.

Kondisi rumah subsidi yang belum layak itu, bahkan ditemukan Sekjen Perumahan dan Kawasan Permukiman Didyk Choiroel. Beberapa rumah program tersebut, bahkan ada yang ditinggal penghuninya karena tidak puas dengan apa yang dijanjikan.

Pemerintah secara tegas mensyaratkan pengembang rumah subsidi harus bertanggung jawab atas rumah yang dibangunnya, termasuk fasilitas dan sarana yang tersedia, sehingga penghuni tetap merasa nyaman.

Bagi pengembang yang akan membangun rumah bersubsidi, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan panduannya, tinggal mereka mengikuti aturan yang ada. Sebagai contoh, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2947/KPTS/M/2024 tentang Desain Prototipe/ Purwarupa Rumah Tinggal Sederhana.

Di dalam keputusan itu tertuang soal desain bangunan, termasuk syarat bahan bangunan yang dipakai. Pemerintah menggulirkan peraturan tersebut dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen yang akan membeli rumah.

Pertimbangan matang

Membeli rumah bukanlah perkara mudah, meski sudah mendapat subsidi. Konsumen tentunya harus bisa mengangsur bunga dan pokok dari rumah. Keputusan untuk membeli rumah itu membutuhkan pertimbangan matang karena akan dihuni jangka panjang dan dimanfaatkan anak dan cucu.

Bahkan, untuk membeli rumah juga harus mempertimbangkan untuk keperluan lain, seperti pendidikan anak, kebutuhan pokok sehari-hari, kesehatan, hiburan keluarga, dan transportasi. Kondisi demikian membuat masyarakat harus melakukan kalkulasi secara cermat sebelum memutuskan membeli rumah.

Soal akses dan transportasi merupakan faktor yang harus diperhitungkan. Banyak dari kawasan perumahan yang ditinggal penghuninya karena pengembangannya lambat, seperti sulitnya akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pasar yang membuat biaya transportasi justru membengkak.

Tentunya kondisi-kondisi di luar dugaan seperti ini akan menyulitkan pemilik rumah karena di satu sisi masih terikat kepada cicilan KPR/ KPA, sedangkan di sisi yang lain belanja rumah tangga terus mengalami kenaikan.

Sehingga pemerintah sangat perhatian dengan pengadaan rumah subsidi ini. Hadirnya rumah seharusnya membuat penghuninya semakin sejahtera. Kebutuhan dasar seharusnya dapat dipenuhi dengan mudah, seperti air bersih, kebutuhan pokok, pendidikan, dan sebagainya.

Pengembangan rumah ideal ke depan adalah berbasis transit atau transit oriented development (TOD), sehingga memudahkan penghuni untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Apabila lokasi transportasi publik agak jauh dari permukiman, maka pengembang bisa memberikan solusi dengan menyediakan kendaraan antara jemput (shuttle).

Dengan hunian berkonsep TOD, tentunya akan mendorong penghuni menggunakan transportasi publik dalam beraktivitas. Dengan demikian penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan, sehingga menjadi solusi kemacetan lalu lintas dan pemborosan bahan bakar.

Percepatan

Perlindungan terhadap konsumen yang akan membeli rumah subsidi sebenarnya sudah dibuat sedemikian rupa menjadi tiga lapis. Lapis pertama, tentunya pemerintah selaku regulator, sedangkan lapis kedua adalah bank penyalur KPR/KPA dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) selaku penyalur subsidi, sedangkan lapis ketiga masyarakat sendiri untuk memeriksa langsung lokasi perumahan yang ditawarkan, sebelum memutuskan membeli.

Bank penyalur dan BP Tapera memiliki kewenangan untuk tidak menyalurkan KPR/KPA, apabila aspek legalitas (sertifikat) dan fasilitas dasar belum terpenuhi. Sebagai contoh, pengadaan air bersih dan listrik dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen.

Sementara untuk masyarakat sendiri, pentingnya bagi pemerintah memberikan edukasi untuk senantiasa memeriksa lokasi sebelum memutuskan membeli, termasuk mengetahui apakah di lokasi tersebut tersedia fasilitas dasar (sekolah, rumah sakit, pasar) serta yang lebih penting lagi bebas banjir.

Program tiga juta rumah dapat tercapai apabila tercipta kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat. Sebut saja pemerintah dan pengembang berupaya memenuhi target tersebut, namun ternyata konsumennya kehilangan daya beli, -tentunya bakal tidak akan ketemu.

Terkait hal itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah merancang pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) yang peraturannya tengah disusun. Pembentukan wadah ini merupakan amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dan UU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dengan hadirnya badan baru ini diharapkan bisa mendorong program tiga juta rumah dengan melakukan koordinasi program-program perumahan yang berjalan saat ini, mulai dari hunian berimbang (kewajiban pengembang rumah mewah untuk membangun rumah subsidi), mengelola sumber dana terkait perumahan, termasuk dana subsidi, memastikan kebijakan yang ada saat ini menjamin ketersediaan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Badan baru ini seharusnya bisa mewujudkan program pemerintah tersebut mengingat selama ini banyak institusi yang terlibat di dalam pengadaan rumah subsidi, tetapi tidak ada yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, terutama apabila ada terjadi permasalahan di lapangan.

Contoh di atas kondisi perumahan yang tidak sesuai harapan penghuni dan pemerintah selaku penyedia anggaran tidak lagi terulang. Dengan demikian masyarakat (konsumen) semakin percaya dan berbondong-bondong mengantre membeli rumah yang pada akhirnya program tiga juta rumah dapat terwujud.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com,JAKARTA- Perwakilan Himpunan Pengembangan Perumahan Rakyat (Himperra) Aviv Mustaghfirin mengakui bahwa para pengembang memang siap menyukseskan program 3 juta rumah karena mereka melihat ada animo yang tinggi.

“Aslinya semuanya pengembang juga siap. Buktinya dari tahun ke tahun selalu kekurangan kuota. Kita tahu bersama bahwa semuanya backlog masih di angka 9,8 juta itu,” ujarnya, dalam obrolan Broadcash di kanal Youtube Bisniscom.

Dia melanjutkan, untuk memenuhi backlog 9,8 juta itu, bisa dilakukan dengan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.

“Kalau dihitung secara hitung-hitungan logika 3 juta x 5 tahun itu kan 15 juta. Sementara kita tahu bahwa 9,8 juta itu backlog-nya dan setiap tahunnya itu menambah bertambah jadi 800.000 sampai 1 juta. Kalau setiap tahun bertambah 1 juta anggap saja maka 5 tahun, kan 5 juta tambahnya. Backlog-nya 9,8 atau anggap saja 10 juta. Berarti 3 x 5 kan harusnya selesai itu,” urainya.

Hanya saja, menurutnya, hitung-hitungan di atas kertas tentunya berbeda dengan praktik di lapangan di mana tidak mudah menyelesaikan persoalan backlog tersebut.

Dia melanjutkan, program penyediaan rumah sebanyak 3 juta unit itu merupakan angin segar bagi para pengembang. Hal itu dianggap memberikan nafas baru bagi mereka untuk menjalankan usaha.

Mereka kian menyadari banyak kesempatan yang bisa mereka peroleh dari program pemerintah itu. Pasalnya, 3 juta unit yang dimaksud tidak hanya rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tapi juga rumah komersil.

Rumah nonsubsidi yang dimaksud seperti apartemen, serta rumah di pedesaan yang tidak tentu saja biaya produksinya tidak semahal rumah di daerah perkotaan.

Hal-hal inilah yang menurutnya menunjukkan potensi cerah dari program 3 juta rumah, bagi para pengembang.

“Kalau rumah subsidi saya pikir tidak akan bergeser dari angka-angka sebelumnya. Sampai dengan sekarang pun rumah subsidi juga berjalan dengan angka 220.000 yang belum berubah itu. Karena mau tidak mau bank kan tetap melayani. Sekalipun mungkin ketir-ketir nih bank yang menyalurkan KPR-nya,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo akan meluncurkan SBN Perumahan demi mempercepat realisasi program 3 juta rumah. Apakah akan ada skema burden sharing untuk surat utang khusus itu?

Program 3 juta rumah menjadi salah satu janji Presiden Prabowo Subianto, dengan menyediakan pasokan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Persiapan program itu dikebut, termasuk dari aspek pembiayaannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan turut andil, yakni dengan menerbitkan surat utang khusus.

Pemerintah hendak menyalurkan pembiayaan hasil modifikasi dari skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Tujuannya, agar target penerima manfaat bisa bertambah.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Sejauh ini, pemerintah telah memberikan pembiayaan 220.000 rumah bagi MBR melalui FLPP. Jumlah itu perlu ditingkatkan secara signifikan untuk mencapai target 3 juta rumah.

Rupanya, Bank Indonesia (BI) akan turut terlibat dalam pencapaian target program 3 juta rumah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa otoritas moneter akan turut menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, sambung Perry, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

"Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks Covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," katanya pada kesempatan yang sama.

Kini, muncul bocoran baru bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan akan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk menerbitkan SBN Perumahan.

Pakai Skema Burden Sharing?

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memberikan bocoran bahwa penerbitan SBN Perumahan harus melalui SKB terlebih dahulu. Oleh karena itu, DPR masih menunggu penyelesaian pembahasan di tingkat pemerintah dan bank sentral soal penerbitan SKB untuk SBN Perumahan.

"Kalau pembicaraan di mereka belum selesai, masa minta persetujuan sama DPR," ujar Misbhakun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Sebagai informasi, terakhir kali Sri Mulyani dan Perry Warjiyo menerbitkan SKB ketika memperkenalkan skema burden sharing pada masa pandemi Covid-19. Skema burden sharing digunakan untuk menstabilkan sistem keuangan akibat dihantam pandemi Covid-19.

Lewat skema burden sharing, Bank Indonesia diperbolehkan membeli SBN yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana. Kebijakan tersebut sempat mendapat banyak kritikan karena pemerintah seakan membagi defisit anggaran dengan BI.

Kendati demikian, Misbhakun mengaku tidak tahu apakah nantinya BI bisa akan bisa membeli SBN Perumahan yang diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar perdana—bukan sekunder. Dia mengaku kasih menunggu kepastian dari pemerintah dan bank sentral terlebih dahulu.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu menyatakan DPR tidak akan mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan SBN Perumahan tersebut. Bagaimanapun, ujarnya, Kementerian Keuangan lebih tahu situasi pasar keuangan.

"Jangan sampai kemudian kami ingin meningkatkan pembangunan tapi kemudian memberikan kontraksi di satu sisi yang lain. Harapan kita pembangunan bisa berjalan, market [pasar] tidak mengalami guncangan," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan penerbitan SBN Perumahan tidak akan menambah defisit anggaran APBN 2025. Menurutnya, SBN Perumahan merupakan program pemerintah yang sudah dihitung dalam penyusunan APBN 2025.

"Itu bagian dari program pemerintah yang sudah dihitung berapa SBN yang akan diterbitkan, tinggal digunakan untuk apa," klaim Misbhakun.

Sulitnya pemantauan terhadap kualitas makanan juga menjadi tantangan tersendiri. Sulit untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi dan kualitas yang ditetapkan

Yogyakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memprioritaskan siswa dari keluarga kurang mampu agar lebih efektif dan tidak terlalu membebani keuangan negara.

Wisnu di Yogyakarta, Selasa, menyebut program berskala nasional itu berisiko mengalami pemborosan karena sifatnya yang universal, dimana anak-anak dari keluarga mampu pun menerima manfaatnya meskipun sebenarnya tidak membutuhkan.

"Sulitnya pemantauan terhadap kualitas makanan juga menjadi tantangan tersendiri. Sulit untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi dan kualitas yang ditetapkan," ujar dia.

Dengan anggaran yang terbatas, menurut dia, program itu sebaiknya difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu terlebih dahulu.

Selain itu, Wisnu juga mengusulkan alternatif lain seperti pemberian subsidi bahan pangan bagi keluarga miskin, voucher makanan, atau insentif bagi sekolah untuk menyediakan makanan bergizi dengan pendanaan yang lebih fleksibel.

Menurut dia, tantangan utama dari program ini bukan hanya persoalan anggaran, tetapi juga aspek distribusi dan pengadaan bahan makanan.

Wisnu menilai pemerintah bisa mengambil pelajaran dari negara-negara lain yang telah menjalankan program serupa dengan lebih efektif.

Di Amerika Serikat, misalnya, program makan gratis di sekolah menjadi bagian dari kebijakan nasional dengan skema "Farm to Table" dengan didanai oleh Sustainable Agriculture Research and Education (SARE) dan melibatkan petani, peternak, pendidik, serta komunitas lokal untuk memastikan distribusi makanan lebih merata dan efisien.

"Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem distribusi yang lebih inovatif, memberikan akses terhadap makanan lokal yang bergizi kepada anak sekolah, serta membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah sehingga ongkos logistik lebih murah dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin," ujar dia.

Selain itu, program "National School Lunch Program (NSLP)" yang diterapkan di AS juga bisa menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia. Program ini berfokus pada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah dan memiliki standar gizi ketat sesuai dengan Healthy, Hunger-Free Kids Act (HHFKA) 2010.

"Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program ini, dengan melibatkan dapur dan pemasok makanan lokal yang terpercaya agar kualitas gizi tetap terjaga," ujar Wisnu.

Ia menilai, pendekatan serupa bisa diterapkan di Indonesia untuk memastikan MBG tidak hanya menjadi kebijakan populis dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Wisnu, jika sistem pengelolaan MBG terlalu sentralistik, ada kemungkinan hanya vendor besar yang akan mendapatkan keuntungan dari pengadaan makanan, sementara petani kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal akan tersingkir.

Agar lebih efektif, ia menyarankan agar pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar dalam pelaksanaan program karena lebih memahami kondisi lokal dan dapat memberdayakan UMKM serta petani kecil dalam penyediaan bahan pangan.

Selain itu, ia juga menyarankan agar pengawasan terhadap program ini diperketat dengan melibatkan audit independen dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan.

Untuk menjamin keberlanjutan program tanpa mengorbankan sektor lain, Wisnu menyarankan agar pemerintah lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran tanpa merugikan sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan.

"Alternatif pendanaan mencakup peningkatan efisiensi belanja pemerintah dengan pemangkasan anggaran sebaiknya dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan sektor penting," kata dia.

Meskipun menuai pro dan kontra, Wisnu memandang potensi positif dari program MBG dalam jangka panjang, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Dalam jangka panjang, program ini juga dapat berdampak positif pada produktivitas tenaga kerja," ujar dia.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah untuk Prajurit TNI AD dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Serang Banten.

Dari total sebanyak 5.760 unit yang dibangun, sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk Prajurit TNI AD, sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 1.009 unit untuk rumah komersial.

"Pertama, kami butuh data berapa anggota TNI AD yang butuh rumah. Agar kami bisa mengalokasikan kuota untuk membuat perencanaan. Tahun ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk," kata Menteri Ara. dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Maret 2025.

Menteri Ara juga berpesan agar dalam pembangunannya dapat memilih pengembang dan kontraktor yang bertanggung jawab. "Sesuai perintah Presiden Prabowo, selain kuantitas dijaga kualitasnya. Untuk itu dipilih pengembang yang benar, karena nasib prajurit selanjutnya dalam menempati hunian bergantung pada kualitas pengembangnya," jelas dia.


Menteri Ara mengatakan, peletakan batu pertama ini adalah hasil proses pertemuan yang telah berlangsung beberapa kali.

"Mudah-mudahan dengan penyediaan hunian untuk prajurit ini dapat membantu para prajurit dalam bertugas. Selanjutnya agar rumah subsidi ini nantinya dapat tepat sasaran sesuai Presiden Prabowo," ujar dia.

Ara juga berpesan agar menindak tegas segala bentuk Pungutan Liar (Pungli) dalam pembangunan rumah. "Tindak tegas segala pungli, jangan sampai dengan adanya pungli dapat mempengaruhi kinerja pengembang yang pada akhirnya mengorbankan kepada konsumen," tegasnya.

Terakhir Menteri Ara mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah untuk rakyat. "Selanjutnya kita juga terus kembangkan skema untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal yang tidak memiliki slip gaji," ujarnya.

Untuk ketersediaan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan taman bermain anak, Menteri Ara menyebutkan akan dibangun dari hasil sumbangan gotong royong dari berbagai pihak. "Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp500 juta untuk taman bermain anak," ujarnya.

Irjenad Letjen TNI Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Menteri PKP terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Letjen TNI Erwin.

(KIE)

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyatakan perlu adanya Bank Tanah yang khusus membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.
Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP.

"BLU ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," kata Wamen PKP dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Maret 2025.

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, dirinya berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," ujar dia.

Menurutnya, dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ungkap Fahri.

Fahri berharap Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani MoU di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 8 Januari 2025.

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan, saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan pembahasan bersama dengan DJKN, terkait skema pemanfaatan aset di maksud.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap rencana pembentukan badan baru berupa Bank Tanah yang akan secara khusus untuk memastikan ketersediaan lahan sektor perumahan.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah yang menyebut Bank Tanah Perumahan itu nantinya bakal menjadi Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP.

“BLU ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," kata Fahri dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (10/3/2025).

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Wamen PKP berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

Selain itu, keberadaan Bank Tanah pada sektor perumahan itu juga diproyeksi bakal meningkatkan minat investasi sektor properti lantaran meningkatkan kepastian status lahan bagi para calon investor.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," ujarnya.

Selain itu, keberadaan Bank Tanah khusus perumahan itu diharapkan dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

Pasalnya, tanah menjadi komponen utama hingga 40% yang mempengaruhi mahalnya harga jual rumah.

Sejalan dengan hal itu, dia berharap pembentukan Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dilakukan bersamaan dengan dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani MoU di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).

Untuk diketahui, sebenarnya pemerintah telah memiliki Badan Bank Tanah yang dibentuk khusus untuk mengelola tanah milik negara. Badan Bank Tanah yang saat ini telah ada bertanggung jawab kepada Presiden melalui komite yang terdiri dari Menteri ATR/BPN, Menteri Keuangan dan Menteri PU.

Adapun, pembentukan Badan Bank Tanah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2021. Dalam beleid itu, Bank Tanah memiliki fungsi untuk mengelola, mengembangkan, mengamankan hingga mengendalikan tanah negara.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama TNI Angkatan Darat (TNI AD) berkolaborasi membangun rumah untuk prajurit dan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Pertama, kami butuh data berapa anggota TNI AD yg butuh rumah. Agar kami bisa mengalokasikan kuota untuk membuat perencanaan. Tahun 2025 ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Jakarta, Senin.

Ara juga berpesan agar dalam pembangunannya dapat memilih pengembang dan kontraktor yang bertanggung jawab.

"Sesuai perintah Presiden Prabowo, selain kuantitas dijaga kualitasnya. Untuk itu dipilih pengembang yang benar, karena nasib prajurit selanjutnya dalam menempati hunian bergantung pada kualitas pengembangnya," ujarnya.

Ara juga berpesan agar menindak tegas segala bentuk pungutan liar (Pungli) dalam pembangunan rumah.

"Tindak tegas segala pungli, jangan sampai dengan adanya pungli dapat mempengaruhi kinerja pengembang yang pada akhirnya mengorbankan kepada konsumen," katanya.

Terakhir Ara mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah untuk rakyat. "Selanjutnya kita juga terus kembangkan skema untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal yang tidak memiliki slip gaji," ujarnya.

Untuk ketersediaan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan taman bermain anak, Menteri Ara menyebutkan akan dibangun dari hasil sumbangan gotong royong dari berbagai pihak. "Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp500 juta untuk taman bermain anak," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri PKP bersama Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah untuk prajurit TNI AD dan MBR di Serang, Banten.

Ara mengatakan, peletakan batu pertama ini adalah hasil proses pertemuan yang telah berlangsung beberapa kali.

"Mudah-mudahan dengan penyediaan hunian untuk prajurit ini dapat membantu para prajurit dalam bertugas. Selanjutnya agar rumah subsidi ini nantinya dapat tepat sasaran sesuai Presiden Prabowo," ujar Ara.

Sementara itu, Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Ara terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Erwin.

Dari total sebanyak 5.760 unit yang dibangun, sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk prajurit TNI AD, sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi MBR dan 1.009 unit untuk rumah komersial.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyumbang Rp 500 juta untuk pembangunan taman bermain pada pembangunan rumahTNI AD.

"Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp 500 juta untuk taman bermain anak," ujar Ara, Minggu (9/3/2025).

Ara juga berpesan agar menindak tegas segala bentuk pungutan liar (pungli) dalam pembangunan rumah.

“Tindak tegas segala pungli, jangan sampai dengan adanya pungli dapat mempengaruhi kinerja pengembang yang pada akhirnya mengorbankan kepada konsumen," tegasnya.

Sementara Irjenad Letjen TNI Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Menteri PKP terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Erwin.

Dari total sebanyak 5.760 unit yang dibangun, sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk Prajurit TNI AD.

Sementara sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 1.009 unit untuk rumah komersial.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama TNI Angkatan Darat (TNI AD) berkolaborasi membangun rumah untuk prajurit dan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Pertama, kami butuh data berapa anggota TNI AD yg butuh rumah. Agar kami bisa mengalokasikan kuota untuk membuat perencanaan. Tahun 2025 ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Jakarta, Senin.

Ara juga berpesan agar dalam pembangunannya dapat memilih pengembang dan kontraktor yang bertanggung jawab.

"Sesuai perintah Presiden Prabowo, selain kuantitas dijaga kualitasnya. Untuk itu dipilih pengembang yang benar, karena nasib prajurit selanjutnya dalam menempati hunian bergantung pada kualitas pengembangnya," ujarnya.

Ara juga berpesan agar menindak tegas segala bentuk pungutan liar (Pungli) dalam pembangunan rumah.

"Tindak tegas segala pungli, jangan sampai dengan adanya pungli dapat mempengaruhi kinerja pengembang yang pada akhirnya mengorbankan kepada konsumen," katanya.

Terakhir Ara mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah untuk rakyat. "Selanjutnya kita juga terus kembangkan skema untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal yang tidak memiliki slip gaji," ujarnya.

Untuk ketersediaan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan taman bermain anak, Menteri Ara menyebutkan akan dibangun dari hasil sumbangan gotong royong dari berbagai pihak. "Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp500 juta untuk taman bermain anak," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri PKP bersama Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah untuk prajurit TNI AD dan MBR di Serang, Banten.

Ara mengatakan, peletakan batu pertama ini adalah hasil proses pertemuan yang telah berlangsung beberapa kali.

"Mudah-mudahan dengan penyediaan hunian untuk prajurit ini dapat membantu para prajurit dalam bertugas. Selanjutnya agar rumah subsidi ini nantinya dapat tepat sasaran sesuai Presiden Prabowo," ujar Ara.

Sementara itu, Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Ara terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Erwin.

Dari total sebanyak 5.760 unit yang dibangun, sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk prajurit TNI AD, sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi MBR dan 1.009 unit untuk rumah komersial.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama TNI Angkatan Darat (TNI AD) berkolaborasi membangun rumah untuk prajurit dan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Pertama, kami butuh data berapa anggota TNI AD yg butuh rumah. Agar kami bisa mengalokasikan kuota untuk membuat perencanaan. Tahun 2025 ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Jakarta, Senin.

Ara juga berpesan agar dalam pembangunannya dapat memilih pengembang dan kontraktor yang bertanggung jawab.

"Sesuai perintah Presiden Prabowo, selain kuantitas dijaga kualitasnya. Untuk itu dipilih pengembang yang benar, karena nasib prajurit selanjutnya dalam menempati hunian bergantung pada kualitas pengembangnya," ujarnya.

Ara juga berpesan agar menindak tegas segala bentuk pungutan liar (Pungli) dalam pembangunan rumah.

"Tindak tegas segala pungli, jangan sampai dengan adanya pungli dapat mempengaruhi kinerja pengembang yang pada akhirnya mengorbankan kepada konsumen," katanya.

Terakhir Ara mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah untuk rakyat. "Selanjutnya kita juga terus kembangkan skema untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal yang tidak memiliki slip gaji," ujarnya.

Untuk ketersediaan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan taman bermain anak, Menteri Ara menyebutkan akan dibangun dari hasil sumbangan gotong royong dari berbagai pihak. "Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp500 juta untuk taman bermain anak," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri PKP bersama Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah untuk prajurit TNI AD dan MBR di Serang, Banten.

Ara mengatakan, peletakan batu pertama ini adalah hasil proses pertemuan yang telah berlangsung beberapa kali.

"Mudah-mudahan dengan penyediaan hunian untuk prajurit ini dapat membantu para prajurit dalam bertugas. Selanjutnya agar rumah subsidi ini nantinya dapat tepat sasaran sesuai Presiden Prabowo," ujar Ara.

Sementara itu, Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Ara terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Erwin.

Dari total sebanyak 5.760 unit yang dibangun, sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk prajurit TNI AD, sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi MBR dan 1.009 unit untuk rumah komersial.