Jakarta (ANTARA) - Menciptakan generasi gemilang lewat pemenuhan gizi yang seimbang bagi anak-anak sekolah, menjadi tujuan utama dilaksanakannya program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, MBG diharapkan juga dapat mendongkrak perekonomian lokal atau masyarakat setempat.

MBG dilaksanakan serentak di 26 provinsi pada 6 Januari 2025. Terdapat empat tujuan dari program ini, yakni menyiapkan sumber daya yang unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan dan menggerakkan ekonomi masyarakat agar cita-cita Indonesia Emas 2045 tercapai.

Pemerintah menargetkan program MBG dapat menyentuh tiga penerima manfaat selama Januari-Maret 2025. Penerima manfaat yang disasar terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil serta ibu menyusui.

Dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk program ini sebesar Rp71 triliun, dan kemungkinan akan ditambah sebanyak Rp140 triliun untuk periode selanjutnya.

Dengan besarnya anggaran yang dialokasikan, perekonomian masyarakat daerah diharapkan dapat terangkat apabila dapur-dapur masyarakat diserahkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) atau dikelola oleh koperasi-koperasi tempat dilaksanakannya MBG.

Tak hanya dari sisi penyiapan logistik dan distribusi makanan, sampah sisa makanan MBG pun berpotensi menjadi ekonomi sirkular seperti kompos dan industri maggot bila dikelola dengan baik oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah.

Pembangkit ekonomi lokal

Dengan dana Rp71 triliun, program MBG diyakini dapat meningkatkan perekonomian daerah karena melibatkan warga lokal dalam penyediaan bahan baku lokal di setiap SPPG. Setidaknya akan ada 937 SPPG di 26 provinsi hingga akhir Januari 2025.

SPPG ini diharapkan dapat membeli bahan kebutuhan makanan pada pedagang-pedagang setempat, seperti buah, sayur, telur, susu, daging, ikan maupun beras. Sebisa mungkin memanfaatkan komoditas lokal yang dihasilkan di wilayah masing-masing.

Petugas dapur atau tukang masak pada SPPG yang berasal dari warga setempat dapat membawa lebih banyak keuntungan bagi masyarakat daerah tersebut. SPPG juga dapat memanfaatkan dapur yang sudah ada, seperti dapur UMKM atau dapur bersama milik masyarakat.

Pemanfaatan dapur ini dapat menghemat anggaran dan menekan biaya distribusi karena dapurnya dekat dengan sekolah. Dengan biaya yang hemat, maka dananya bisa digunakan untuk menambah menu yang lebih bervariasi.

Tak hanya menggerakkan perputaran uang di wilayah yang bersangkutan, MBG juga memberikan dampak berganda atau multiflier effect lainnya, yakni penyerapan tenaga kerja.

Permintaan pesanan makanan yang meningkat, dapat berimbas pada penambahan juru masak, pengantar makanan hingga orang-orang yang bertugas membantu penyiapan kemasan makanan.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan MBG dapat mampu menciptakan efek berganda bagi masyarakat lokal, mulai dari kesejahteraan produsen hingga penyerapan tenaga kerja.

Penyerapan lapangan kerja baru ini, sangat mungkin terjadi, khususnya bagi para ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan. Masyarakat sekitar yang awalnya tidak memiliki pekerjaan akan memiliki peluang untuk bekerja di dapur ataupun membantu pendistribusian makanan dari dapur ke sekolah-sekolah.

"Saat UMKM kebanjiran order, maka ada penambahan tenaga kerja. Nah ini menciptakan multiflier effect, selain MBG membantu meningkatkan gizi, juga meningkatkan kesejahteraan para produsen lokal dan penyerapan tenaga kerja," kata Eliza.

Untuk memudahkan eksekusi perintah, distribusi logistik hingga sistem pembayaran, tentunya memang harus memiliki lembaga khusus yang dapat menaungi para UMKM ataupun warga lokal. Dalam hal ini, koperasi bisa mengambil perannya.

Peranan koperasi

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi beberapa waktu lalu mengatakan bahwa peran koperasi dalam MBG menjadi jembatan dalam mendukung petani, nelayan hingga peternak lokal dalam menyediakan bahan baku, hingga mengelola satuan pelayanan penyediaan gizi dan distribusi logistik.

Berdasarkan catatan Kementerian Koperasi, terdapat sebanyak 1.336 unit koperasi yang terlibat dalam MBG dan akan terus bertambah seiring berjalannya program.

Koperasi juga bisa mendampingi standardisasi dapur agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Namun demikian, pemerintah juga harus memberikan kepastian dan akses bagi para petani, peternak dan nelayan untuk bisa bergabung menjadi vendor dapur SPPG ataupun dapur sekolah dan UMKM.

Harus menjadi bahan pertimbangan juga, bagaimana jika petani, nelayan, dan peternak tersebut belum menjadi anggota koperasi, diperbolehkan menjual barangnya kepada koperasi.

Tentunya, kerja sama dan kolaborasi ini diharapkan dapat berjalan dengan baik agar program MBG dapat menggerakkan perekonomian masyarakat.

Pengawasan tender

Tidak dapat disangkal, untuk bisa masuk dalam ekosistem MBG, maka pasti akan ada persaingan, apalagi program strategis ini dengan anggaran yang besar.

Perlu ada pengawasan dari berbagai pihak mulai dari masyarakat setempat, pihak keamanan, pemerintah hingga lembaga lainnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah bersedia untuk mengawasi tender program makan bergizi gratis (MBG) guna menjaga persaingan usaha yang sehat.

Program MBG disebut masuk dalam pengawasan sektor ketahanan pangan yang perlu mendapat perhatian lebih lantaran melibatkan banyak bidang usaha. Pengawasan ini akan meliputi logistik, pendistribusian, serta UMKM mana saja yang terlibat.

Selain itu, KPPU juga akan memantau bagaimana mekanisme lelang, tender dan juga harga yang ditawarkan oleh vendor.

Pengawasan-pengawasan ini wajib dilakukan agar tidak ada pihak yang memonopoli penyediaan MBG dan terjadi persaingan usahanya benar-benar sehat.

Dengan demikian, diharapkan perekonomian lokal dapat bergerak secara merata dan mendapat kesempatan yang sama untuk bisa meningkatkan pendapatan dari MBG.

Pada akhirnya MBG bukan hanya sekadar meningkatkan gizi para calon pemimpin masa depan Indonesia, tetapi juga mampu menghidupkan perekonomian lokal dan membantu kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat juga menjadi lebih produktif dengan adanya kesempatan kerja baru, khususnya bagi yang selama ini tidak berpenghasilan.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Usulan Ketua DPD RI, Sultan Najamuddin, untuk menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu perdebatan.  Pertanyaan kunci yang mengemuka, bolehkah zakat digunakan untuk program yang juga menjangkau non-Muslim?

Ulul Albab, Ketua ICMI Jawa Timur, memberikan pandangannya terkait hal ini. "Dalam fiqih klasik, zakat memang hanya diperuntukkan bagi delapan golongan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah At-Tawbah ayat 60," jelasnya.  

Delapan golongan tersebut meliputi fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, gharim, fii sabilillah, dan ibnu sabil.  

"Mayoritas ulama konservatif berpegang teguh pada pandangan ini, bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada Muslim," tambah Ulul Albab.

Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya seragam.  Ulama kontemporer memiliki interpretasi yang lebih luas.  

"Dr. Yusuf al-Qaradawi misalnya, berpendapat bahwa zakat dapat digunakan untuk tujuan kemanusiaan yang lebih besar, termasuk membantu non-Muslim," ungkap Ulul Albab.  

Al-Qaradawi menafsirkan 'fii sabilillah' secara lebih inklusif, meliputi berbagai aktivitas kemanusiaan yang bertujuan memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan, tanpa memandang agama.

Terkait infak dan sedekah, Ulul Albab menjelaskan, bahwa infaq dan sedekah lebih fleksibel.  Kedua sumbangan ini bersifat sukarela dan dapat diberikan kepada siapa saja tanpa terikat ketentuan agama yang ketat seperti zakat.

Oleh karena itu, jika zakat dipertanyakan penggunaannya untuk MBG yang menjangkau non-Muslim, infak dan sedekah dapat menjadi alternatif pendanaan.

"Pemerintah dan lembaga zakat dapat berkolaborasi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan mengalokasikannya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di sekolah, baik Muslim maupun non-Muslim," saran Ulul Albab.

Ia menekankan pentingnya menyeimbangkan kepedulian sosial dengan prinsip zakat.  

"Meskipun fiqih klasik membatasi penerima zakat, prinsip kemanusiaan dalam Islam membuka ruang bagi infak dan sedekah yang lebih inklusif," tegasnya.  

Program MBG, menurutnya, merupakan langkah positif untuk mencapai keadilan sosial dan mempersempit kesenjangan.  

"Zakat, infak, dan sedekah memiliki potensi besar dalam mewujudkan keadilan sosial yang lebih luas," tutup Ulul Albab.  

Program MBG bukan sekadar program makan siang, tetapi upaya untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan haknya untuk hidup sehat dan berkembang.

Editor : Ali Masduki

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara soal program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini untuk menyikapi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyoroti program tersebut.

Menurut Hasto program yang dicanangkan Prabowo untuk mengatasi kemiskinan telah senapas dengan PDIP.

"Jadi memang di dalam program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan, itu senapas juga dengan kebijakan PDI Perjuangan," kata Hasto di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1) mengutip detik.

Ia menjelaskan seluruh kepala daerah dari PDIP telah berkomitmen menyediakan rumah untuk rakyat tidak mampu. Program ini juga dilakukan anggota legislatif dari PDIP.

"Maka untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, menyediakan rumah rakyat miskin itu menjadi komitmen bagi seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan. Juga anggota legislatif dari PDI Perjuangan," ucapnya.

"Nah tentu saja target-target itu akan terus ditingkatkan karena PDI Perjuangan melalui HUT ke-52, diingatkan untuk jati dirinya yang berasal dari wong cilik, di mana Pancasila sebagai ideologi pembebasan bagi rakyat Marhaen," imbuh Hasto.

Sementara itu, Hasto enggan mengomentari program makan bergizi gratis, karena pemerintah baru belum genap 100 hari.

Kendati demikian Hasto sangat mendukung sepenuhnya program tersebut ditujukan untuk rakyat.

"Ya karena program 100 hari itu masih in progress. Tetapi sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PDI Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya," tukas Hasto.

Terlepas dari posisi PDIP di pemerintahan saat ini, Hasto membeberkan bahwa PDIP menyetujui program-program Prabowo melalui DPR.

"Karena melalui HUT ini, napas partai menjadikan rakyat sebagai cakrawati partai itu ditunjukkan. Termasuk berbagai program-program kerakyatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Itu senapas, mengapa? Karena di situ juga melalui persetujuan dari fraksi-fraksi DPR RI, di mana PDI Perjuangan berada di dalamnya," ujar Hasto.

Seperti diketahui, program 3 juta rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Diprediksi bisa ada 15 juta rumah terbangun dalam masa jabatan Prabowo selama 5 tahun.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berbicara soal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyoroti program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hasto mengatakan apa yang dilakukan oleh Prabowo dalam program mengatasi kemiskinan telah senapas dengan PDIP.

"Jadi memang di dalam program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan, itu senapas juga dengan kebijakan PDI Perjuangan," kata Hasto di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Hasto mengatakan, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, seluruh kepala daerah dari PDIP berkomitmen menyediakan rumah untuk rakyat miskin. Upaya ini, katannya, juga dilakukan anggota legislatif dari PDIP.

"Maka untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, menyediakan rumah rakyat miskin itu menjadi komitmen bagi seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan. Juga anggota legislatif dari PDI Perjuangan," kata dia.

"Nah tentu saja target-target itu akan terus ditingkatkan karena PDI Perjuangan melalui HUT ke-52, diingatkan untuk jati dirinya yang berasal dari wong cilik, di mana Pancasila sebagai ideologi pembebasan bagi rakyat Marhaen," imbuh dia.

Terkait program Prabowo lainnya seperti makan bergizi gratis, Hasto enggan mengomentarinya karena belum berjalan 100 hari. Namun selama program itu ditujukan untuk rakyat kecil, maka PDIP akan memberikan dukungan sepenuhnya.

"Ya karena program 100 hari itu masih in progress. Tetapi sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PDI Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya," katanya.

Hasto menyatakan PDIP juga menyetujui program kerakyatan Prabowo lewat DPR. Karena itu, dia menyebut program kerakyatan Prabowo senapas dengan PDIP.

"Karena melalui HUT ini, napas partai menjadikan rakyat sebagai cakrawati partai itu ditunjukkan. Termasuk berbagai program-program kerakyatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Itu senapas, mengapa? Karena di situ juga melalui persetujuan dari fraksi-fraksi DPR RI, di mana PDI Perjuangan berada di dalamnya," ujar Hasto.

Diketahui, program 3 juta rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebutkan bahwa program 3 juta rumah merupakan target dalam setahun. Dengan begitu, selama masa jabatan Prabowo selama 5 tahun bisa ada 15 juta rumah terbangun.

"Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun," katanya dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Janji Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kampanye dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, mulai diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai pada 6 Januari 2025, seiring dengan dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Program itu akan dilakukan secara bertahap, dengan target sasaran 3 juta penerima manfaat, mulai dari balita, santri, siswa pendidikan anak usia dini (PAUD), sampai sekolah menengah atas (SMA) sederajat, ibu hamil dan ibu menyusui pada periode Januari-April 2025.

Dalam satu pekan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, banyak cerita menarik yang muncul dari berbagai daerah. Ada sejumlah murid yang merasa senang dengan menu makanan yang disajikan, ada pula yang menyatakan lebih enak masakan ibu di rumah.

Menu-menu yang disajikan pada program Makan Bergizi Gratis tersebut, terbilang lengkap, mulai dari karbohidrat, yakni nasi, dilengkapi dengan sayuran, lauk, yakni ayam goreng atau olahan lainnya, buah-buahan dan susu.

Bagi sebagian kalangan, menu makanan yang disalurkan pada program Makan Bergizi Gratis ini biasa dinikmati saat berada di rumah. Maklum saja, sasaran penerima program itu bukan hanya anak dari keluarga tidak mampu, namun targetnya adalah seluruh anak-anak Indonesia.

Ada pula penerima manfaat yang tidak menghabiskan makanannya, lantaran rasa menu ayam dalam program Makan Bergizi Gratis, dirasa kurang pas di lidah. Memang, urusan lidah adalah hal yang relatif dan subjektif, apalagi terbiasa memakan masakan ibu yang enak dan sedap.

Cerita penerima program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Negeri 1 Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menjadi pelajaran bermakna mengenai program dari pemerintah ini. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial menampilkan pembagian makanan program Makan Bergizi Gratis.

Masih dalam video tersebut, terlihat sejumlah anak mulai membuka kotak makanan dan segera menyantapnya. Namun, ada satu anak yang dalam rekaman video tersebut, hanya meminum susu yang merupakan salah satu menu dari program Makan Bergizi Gratis.

Sosok perekam video, yaitu Kapolsek Bone Raya Ipda Yahya Boudelo, yang kemudian berkata kepada anak bernama Muhammad Suleman Datau, siswa kelas 3 di sekolah tersebut "Silahkan makan, kenapa tidak dimakan?" ucapnya.

Sang anak menjawab, "Mau diberikan ke mama". Perekam video kembali bertanya, "Kenapa mau dikasihkan ke mama?" Sang anak menjawab, "Karena di rumah tidak ada nasi". Sungguh, jawaban itu sangat menggugah rasa penuh makna.

Menu Makan Bergizi Gratis yang disimpan Suleman Datau untuk orang tuanya, sebetulnya relatif sederhana. Dalam video tersebut, terlihat ada nasi, telor, sayuran dan lauk lainnya. Niat Suleman Datau untuk membawa makanan itu kepada orang tuanya, sungguh mulia.

Berbagai sudut pandang bisa kita gunakan untuk memaknai fenomena yang ditunjukkan oleh Suleman, salah satunya adalah makna dari makanan yang tersaji di hadapan kita.

Hadirnya makanan di hadapan kita memiliki makna tajalli atau perwujudan af'al (perbuatan) Tuhan, meskipun yang menghadirkan makanan itu adalah manusia.

Karena itu, sikap yang ditunjukkan oleh Suleman mengajak kita, khususnya para siswa penerima bantuan MBG, untuk menghargai setiap butir nasi yang lengkap dengan sayur dan lauknya.

Lewat Suleman, Tuhan sedang menunjukkan bahwa tidak sepatutnya anak meremehkan sajian makanan yang dihasilkan dari jerih payah banyak pihak, mulai dari petani, buruh tani, pemanggul gabah di sawah, hingga kaum ibu yang mengolah makanan itu menjadi siap santap.

Belajar bersyukur

Kisah yang disuguhkan oleh Suleman mengajarkan kita, para orang dan anak-anak dari kalangan berada, agar memaknai keberadaan makanan itu dengan penuh nikmat dan rasa syukur mendalam.

Bagi anak-anak yang merasa tidak cocok dengan sajian makanan gratis itu perlu belajar, meskipun memerlukan proses, untuk tidak mengeluh karena rasanya yang tidak sesuai dengan selera mereka.

Pembelajaran rasa syukur ini tentu perlu melibatkan para orang tua dari kalangan berada untuk mengingatkan anak-anaknya agar menghargai makanan yang disediakan secara gratis di sekolah dengan cara melahapnya tanpa sisa.

Kalau bagi kalangan yang sangat mampu, makanan itu kurang bermakna karena rasanya "kurang enak" (ini sangat subjektif), namun bagi siswa dari keluarga tidak mampu, makanan itu justru merupakan sajian mewah yang jarang ditemukan di rumah.

Bagi keluarga dari kalangan berada, sesekali bisa mengajak anak-anaknya untuk melihat masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh atau di sekitar tempat penampungan sampah.

Anak-anak dari keluarga kaya perlu diajarkan untuk berempati pada keadaan orang lain yang jauh di bawah kehidupan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup, khususnya makanan.

Dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara program mulia ini, kasus yang ditunjukkan oleh Suleman bisa menjadi bahan evaluasi bagaimana program MBG ini juga bisa menyentuh masyarakat yang kurang mampu, misalnya melibatkan warga yang kondisi ekonominya sama dengan keluarga Suleman.

Warga dengan kondisi ekonomi ibu dari Suleman bisa dilibatkan, setidaknya sebagai pekerja ketika program itu dikerjakan untuk disajikan kepada siswa.

Pemerintah mewajibkan penerima proyek pengadaan makanan gratis itu untuk mempekerjakan warga dari kalangan tidak mampu, sehingga program itu betul-betul memiliki dampak berganda, di luar memenuhi kebutuhan siswa akan makanan bergizi.

Program Makan Bergizi Gratis, sesungguhnya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, dengan alokasi anggaran yang direncanakan hingga mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Besarnya anggaran itu, bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau kekurangan, salah satunya seperti orang tua Suleman Datau.

Pelibatan masyarakat kurang mampu, antara lain memanfaatkan jasa mereka untuk membantu proses produksi makanan yang ada dalam program Makan Bergizi Gratis. Mereka dilibatkan dalam produksi, sembari dibekali pengalaman untuk di kemudian hari membuka usaha secara mandiri.

Pembekalan untuk memulai usaha tersebut perlu dilakukan supaya pada saatnya, mereka bisa hidup mandiri dengan penghidupan yang layak, mengingat program Makan Bergizi Gratis tidak akan berjalan selamanya.

Kisah Suleman Datau yang menyita perhatian publik seiring berjalannya program Makan Bergizi Gratis, bisa menjadi pintu masuk pemerintah untuk melakukan intervensi, sehingga sejalan dengan program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia sudah mulai melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis untuk anak sekolah. Program satu ini mirip dengan Kyushoku yang diterapkan di Jepang.

Program Kyushoku, makan siang untuk anak sekolah, sudah ada dan diterapkan di Jepang bahkan lebih dari 100 tahun yang lalu, mulai sejak 1899. Program itu awalnya ditujukan untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin.

Saat ini, program makan bergizi ini sudah diterapkan di sekolah tingkatan SD dan SMP di Jepang. Makanan bergizi juga tak hanya diberikan kepada anak sekolah, tapi guru-guru juga bisa menikmatinya.

Lantas seperti apa sebenarnya Kyushoku?

Mengutip Jobs In Japan, Kyushoku adalah momen paling ditunggu anak-anak sekolah di Jepang. Sebagian besar siswa memilih untuk makan kyūshoku hingga akhir sekolah menengah pertama.

Biasanya, satu-satunya waktu siswa membawa makanan mereka sendiri adalah jika mereka memiliki pantangan makanan, misalnya karena punya intoleransi susu, atau alasan agama.

Namun, meski tak bisa ikut makan, mereka mungkin tetap bisa mendapatkan minuman, dan sebagai gantinya mereka bisa membawa makanan sendiri dari rumah.

Isi Menu Kyushoku

Makan siang standar pada Kyushoku terdiri dari satu hidangan utama, biasanya hidangan semur, mi, atau sup, makanan pendamping seperti salad, daging tumis atau sayuran, dan sekotak susu murni tanpa tambahan apa pun, kemudian ada buah atau puding kecil untuk hidangan penutup.

Menu yang disajikan selalu berubah setiap hari, jika hari ini ada ayam goreng, besok anak-anak bisa mendapatkan sup mie, sup ikan, nasi dengan ikan panggang, kari khas Jepang, dan menu nikmat lainnya setiap harinya.

Kemudian, untuk menu makanan penutup juga tak melulu buah dan puding, bisa juga kue atau mochi yang disukai anak-anak.

Mengandalkan Ahli Gizi Sekolah

Makanan umumnya disiapkan di sekolah dengan proses pengolahan minimal, dan mengacu pada arahan ahli gizi sekolah yang bertugas membuat menu dan menyediakan daftar mikro dan makronutrien yang dibutuhkan siswa untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah dari segala usia.

Namun, jangan salah, makanan kyushoku meskipun sehat tapi tidak memiliki rasa yang hambar atau membosankan.

Karena konsumen utamanya adalah anak-anak berusia antara tujuh sampai 15 tahun, maka makanannya juga harus lezat.

Paling tidak, makanan ini harus disiapkan dengan mempertimbangkan kemungkinan selera anak yang suka pilih-pilih makanan.

Tak Sekadar Makan Siang Bersama

Selanjutnya, prosedur makan kyushoku dilakukan di dalam kelas. Ketika bel sudah berbunyi, lorong-lorong mulai ramai dengan aktivitas, ada siswa yang berganti pakaian untuk menyajikan makanan mereka.

Siswa sepenuhnya dilibatkan dari mendorong troli makan siang berisi perlengkapan ke kelas, dan masih banyak lagi yang membawa makanan dalam wadah logam kedap udara kembali ke kelas mereka.

Di Jepang, makan siang adalah tanggung jawab bersama, para siswa bergantian melayani teman sekelas, dan sifatnya wajib.

Berbagai peran yang dibutuhkan untuk memasukkan makanan dari dapur sekolah ke perut setiap siswa dirotasi secara berkala.

Setiap siswa yang diberi peran tersebut disebut tantō. Banyak siswa yang akan bertugas menyajikan makanan dan mengambil perlengkapan penyajian. Sementara siswa yang tidak terlibat langsung akan berbaris untuk mengambil nampan makanan dan mengantarkannya ke meja teman sekelas mereka.

Dengan kyushoku, makan siang sekolah adalah waktu bagi semua orang untuk terlibat, bahkan saat anak-anak masih berusia tujuh tahun.

Kyushoku tak sekadar makan bersama tapi juga mengajarkan tanggung jawab kepada setiap siswa, yang menjadi salah satu dari sekian banyak aspek inklusif dari makan siang sekolah di Jepang.

Dan dengan biaya 4.000-5.000 yen per bulan, Rp400.000 - Rp500.000 per bulan, Kyushoku bisa menjadi penyeimbang agar siswa dari latar belakang berpenghasilan rendah juga dapat merasakan pengalaman menyantap hidangan yang mungkin tidak dapat disediakan oleh keluarga mereka di rumah.

Pendidikan moral sendiri merupakan bagian penting dari kurikulum sekolah dasar Jepang, karena di sanalah siswa belajar tentang pembelajaran sosial dan emosional. Tujuannya untuk membentuk anggota masyarakat yang sadar sosial.

Makan siang di sekolah kemudian menjadi kesempatan yang baik untuk mengajarkan anak-anak tentang kesadaran kelompok dan hal-hal yang dapat dicapai melalui kerja sama tim dan keharmonisan.

Terkait dengan program ini, sebelumnya Kedutaan Besar Jepang juga menyatakan bersedia membantu Indonesia menjalankan program Makan Bergizi Gratis.

Indonesia diharapkan bisa mencontoh kyushoku, yang tak hanya sekadar memberikan makanan bergizi, tapi juga lezat, diatur nutrisinya oleh Ahli Gizi, sambil mengajarkan kerja sama kepada anak-anak.

Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba menawarkan paket kerja sama dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikannya saat memberikan keterangan pers usai melalukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka kunjungan resmi sekaligus menghadiri upacara kenegaraan di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (11/1/2025).

“Ini kami lakukan untuk mengakomodir keinginan besar Presiden Prabowo untuk menyediakan makan bergizi tinggi untuk anak-anak di indonesia,” ujarnya dalam forum itu.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Negara sakura itu akan memberikan pelatihan penyediaan makan siang untuk sekolah-sekolah.

“Kami negara jepang akan menyelenggarakan paket kerjasama, termasuk pelatihan penyediaan makan siang sekolah, pengiriman tenaga ahli dan bantu peningkatan sektor perkinan dan pertanian dengan memanfaatian berbagai pengalaman negara Jepang,” pungkas Ishiba.

Sekadar informasi, Jepang telah memiliki program serupa yang telah dijalankan selama lebih dari 100 tahun bernama Kyushoku yang dimulai sejak 1899.

Awalnya program itu dijalankan sebagai bantuan kepada anak-anak dari keluarga miskin. Namun, selanjutnya, Kyushoku tidak hanya dianggap sebagai program makan siang gratis di Jepang, melainkan juga sebagai salah satu bentuk pendidikan untuk anak-anak sekolah.

Program itu juga dilakukan untuk mengembangkan kemandirian, kedisiplinan, dan kesopanan warga Jepang sejak dini.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengaku senang dengan tawaran Perdana Menteri (PM) Jepang Ishiba Shigeru untuk melakukan kerja sama di bidang Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, Jepang memiliki pengalaman selama 80 tahun yang menjadikannya sebagai salah satu role model yang baik untuk berbagi pengalaman dalam menyukseskan program andalannya tersebut.

Hal ini disampaikannya saat memberikan keterangan pers usai melalukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Ishiba bersama delegasi dalam rangka kunjungan resmi sekaligus menghadiri upacara kenegaraan di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (11/1/2025).

“Mereka juga berminat untuk bantu di bidang makan bergizi karena mereka pun punya pengalaman di bidang itu sudah 80 tahun. Dan mereka yang menawarkan inisiatif mereka untuk ikut membantu mungkin dengan pelatihan, dan lain sebagainya,” ujarnya dalam forum itu.

Tak hanya MBG, kata Prabowo, keduanya juga membahas banyak masalah kerjasama bilateral dan isu-isu penting regional dan geopolitik dunia serta komitmen bersama untuk meneruskan kerjasama di bidang ekonomi dan infrastruktur.

Termasuk, di bidang ketahanan energi, hilirisasi industri, kemudian di bidang bantuan kepada kerjasama juga di bidang pertanian, sumber daya manusia, kesehatan.

“Kami menjelaskan berbagai isu di mana Indonesia memiliki keinginan untuk memelihara hubungan baik dengan semua negara-negara di dunia, semua blok-blok ekonomi. Kami ingin memelihara suatu hubungan yang erat sehingga dapat menyumbang kepada suasana yang bisa menurunkan ketegangan di antara negara-negara besar,” imbuhnya.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu juga mengundang Jepang untuk ikut serta dalam program yang pemerintahannya canangkan menuju industrialisasi, terutama di bidang hilirisasi.

“Saya undang mereka untuk ikut dalam kerjasama di bidang pangan, di bidang maritim, di bidang energi, perikanan, dan sebagainya,” pungkas Prabowo.

Sebagai informasi, Atase Pers Kedutaan Besar Jepang di Indonesia Ryutaro Kubo mengatakan Jepang memiliki program makan serupa MBG yang disebut Kyushoku yang telah dijalankan selama bertahun-tahun.

“Kami sudah punya program yang sama bernama Kyushoku. Awalnya program itu dijalankan sebagai bantuan kepada anak-anak dari keluarga miskin,” jelas Kubo dalam Media Visit Kedutaan Besar Jepang di Indonesia ke Bisnis Indonesia, dikutip Jumat (27/9/2024).

Kubo menyebut, Kyushoku tidak hanya dianggap sebagai program makan siang gratis di Jepang, melainkan juga sebagai salah satu bentuk pendidikan untuk anak-anak sekolah. Dia menuturkan, program itu juga dilakukan untuk mengembangkan kemandirian, kedisiplinan, dan kesopanan warga Jepang sejak dini.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah telah memberikan program makan bergizi gratis untuk masyarakat tertentu, seperti anak sekolah, secara nasional sejak 6 Januari 2025.

Berdasarkan penelusuran ANTARA di Jakarta, Kamis, sudah banyak respons pembaca mengenai makan bergizi gratis, salah satunya memberi saran agar program pemerintah terkait pemberian makanan bergizi gratis diprioritaskan pelaksanaannya ke wilayah pedesaan guna meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran.

Disampaikan oleh akun Hendrik Awanto (@ksdhendrik), "Tolong untuk makan siang bergizi gratis d desa hrs d utamakan jgn hny selalu kota2 yg d dahulukan....."

Pemerintah melalui Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto berkeinginan memastikan program tersebut berlangsung secara nasional, dan menyasar 82,9 juta jiwa penduduk Indonesia.

"Saya selalu tinggal di desa-desa, saya bilang jangan sampai desa ini menjadi penonton. Jangan sampai desa ini menjadi sekadar penikmat makan siang bergizi," kata Mendes PDT Yandri dikutip dari arsip berita ANTARA.

Pemerintah juga menargetkan program makan siang gratis bakal memajukan potensi ekonomi di desa-desa melalui hilirisasi pangan.

Menurut Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, saat ini Indonesia mempunyai 75 ribu desa. Jika 50 ribu desa saja di setiap desa menyediakan 30 hektare lahan persawahan dan lahan untuk kebun, kemudian dibuat pula 60 ribu kandang sapi baru, kandang ayam baru, ada 500 ribu tenaga kerja baru di dapur umum, dan dibangun 20 ribu lumbung pangan di setiap kecamatan, maka hilirisasi pangan akan tercapai.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Menu yang disediakan terkait pemberian makanan bergizi gratis, seperti di SD Negeri 25 Palembang, Sumatera Selatan pada 6 Januari, diharapkan agar jangan sampai mengagetkan anak karena tampilannya dianggap minimalis.

Pada hari pertama pelaksanaan, peserta didik SD Negeri tersebut mendapatkan menu makan berupa nasi dan olahan ikan gabus yang dipotong kotak-kotak, dibaluri tepung, lalu digoreng. Kemudian, lauk tambahannya ada tempe, sayur, dan buah pisang.

Tampilan olahan ikan gabus itu yang dianggap minimalis karena terlihat seperti tahu goreng, walaupun sebenarnya bukan.

Disampaikan oleh akun @yud1e_singodikromo, "Mulai saat ini murid tiap hari pikirannya akan sedikit terfokus pada menu makan gratis." Ditambahkan @noorasenpai, "Besok menunya apa ya.... begitu mungkin celetukannya".

Respons pembaca yang berikutnya datang dari akun @pitradwi, ia memuji bagus karena pemerintah memberikan makan bergizi gratis. Namun, dia berharap ke depan wadah makan tersebut bukan merupakan wadah plastik sekali pakai.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri sempat mempertanyakan sejumlah program pemerintah. Di antaranya adalah program pembangunan tiga juta rumah dan membangun sekolah untuk rakyat miskin.

Dalam pidatonya di acara hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDI-P pada Jumat (10/1/2025), Megawati mempertanyakan masalah sejumlah program tersebut karena menimbulkan pertanyaan terkait dengan pelaksanannya.

“Ini dengar saya mau buat sekolah untuk rakyat miskin, bagus ya. Persoalannya yang sama mikirin duitnya ono opo ora yo. Nanti dibilang, 'oh Bu Mega tidak sejalan dengan pemerintahan'. Loh kok enak wae, orang gosok kok enak banget. Coba kamu rasain kalau dipecah belah,” kata Megawati di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Jumat.

“Makanya saya diam saja. Loh masa saya enggak boleh memberi sumbangsih. Pertanyaan saya sangat logis, objektif,” ujarnya lagi.

Presiden ke-5 RI ini pun secara khusus mempertanyakan mengenai program pembangunan tiga juta rumah, terkait dengan kesediaan tanah hingga cara membangunnya.

“Kalau seperti mau bikin tiga juta rumah, saya hanya ingin tahu cara bangunnya gimana, tanahnya tanah siapa, kan gitu. Cicilannya piro dengan korelasinya apa? Perekonmian kita bagaimana,” katanya.

Menurut Megawati, pernyataan itu muncul karena dirinya pernah menjabat sebagai Presiden RI, sehingga mengetahui kondisi perekonomian negara.

“Jangan lupa loh saya kan pernah Presiden,” ujarnya menegaskan.

Sebagaimana diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait memang memiliki program membangun tiga juta rumah untuk rakyat.

Namun, untuk mewujudkannya, Maruarar mengatakan butuh kerja sama dari berbagai pihak dari pusat sampai daerah. Sebab, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak akan cukup untuk mewujudukan program tersebut.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Maruarar membeberkan bahwa anggaran Kementerian Perumahan tahun 2024 sebesar Rp 14,6 triliun.

Menurut dia, dengan anggaran sebesar itu hanya cukup untuk membangun 145.000 unit rumah untuk rakyat. Namun, bukannya ditambah, anggaran Kementerian Perumahan tahun 2025 justru turun menjadi Rp 5,078 triliun.

Maruarar lantas berterima kasih kepada instansi Kejaksaan Agung karena berkomitmen menyiapkan 1.000 hektar tanah yang merupakan sitaan dari koruptor untuk mewujudkan program perumahan rakyat.

“Saya berterima kasih, ada jaksa enggak di sini? Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 hektar tanah dari koruptor di Banten saja, untuk perumahan-perumahan rakyat. Terima kasih jaksa,” ujarnya.

Selain itu, Maruarar berterima kasih kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid yang menyumbangkan tanahnya di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Saya juga sudah mendapatkan tanah dari Pak Nusron. Terima kasih Pak Nusron ya 151 hektar di Mojokerto dan 6,7 hektar di tangerang, Terima kasih Pak Nusron,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar lantas meminta kesediaan para kepala daerah untuk membuat tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi nol persen dari lima persen yang berlaku saat ini.

Dia juga meminta kerja sama dari para kepala daerah untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan perizinan terkait tanah sehingga proses pembangunan perumahan untuk rakyat cepat terlaksana.

JAKARTA, KOMPAS.com– Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) meningkatkan perputaran uang di pedesaan.

Program yang mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 ini dinilai mampu mendorong perekonomian daerah.

"Uangnya berputar di desa itu jadi banyak. Ada kegiatan ekonomi. Orang jadi bikin sayur lah, bikin ini lah. Ini kan baru satu minggu," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Luhut menjelaskan, program MBG ditambah dengan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat diperkirakan menghasilkan perputaran uang sekitar Rp 9 miliar per desa.

Ia optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen bisa tercapai.

"8 persen growth yang dicanangkan itu bukan hal yang impossible. Kenapa? Rp 1 miliar per desa kurang lebih untuk dari dana desa plus dengan MBG tadi itu, itu kira-kira hampir Rp 9 miliar itu berputar di desa. Itu akan mengenerate ekonomi di sana," jelasnya.

Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menambahkan, redistribusi dari program MBG bersifat sangat progresif.

Program dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun ini juga membantu keluarga miskin menghemat pengeluaran untuk makan.

"Satu anak dapat Rp 10.000. Kalau satu keluarga punya dua anak Rp 20.000, dikali 20 hari Rp 400.000, itu hampir satu kali garis kemiskinan," ungkap Arief.

"Jadi walaupun ini sifatnya langsam, semua orang dapat universal, tapi sangat progresif. Itu directly income distribution improved. Belum kalau kita melihat dampak medium termnya satu tahun ke depan bagaimana," tambahnya.

Menteri BUMN Erick Thohir buka-bukaan soal konsep 1 juta rumah buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dibangun atas kerja sama pemerintah dengan Qatar.

Erick mengatakan rencana Qatar itu sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah untuk kelompok MBR. Rumah yang akan dibangun menyasar kelas menengah bawah.

"Jadi bukan rumah kelas atas ya, rumah rakyat. Nah, tentu diperlukan lahan. Kita terbuka, apakah dengan konsep TOD (transit oriented development) di samping-samping kereta api," kata Erick di The Energy Building, Jakarta, Kamis (9/1).

Erick mengatakan ada beberapa opsi yang mungkin dipakai. Salah satunya, konsep TOD, yaitu membangun perumahan di dekat stasiun seperti yang sudah dilakukan BUMN selama ini.

Ia juga membuka peluang rumah-rumah itu dibangun di tanah milik BUMN. Menurut Erick, Kementerian BUMN memiliki sejumlah lahan yang siap dipakai untuk perumahan.

"Mungkin tanah BUMN yang memang lokasinya sudah di tengah kota, tetapi kurang feasible untuk industri sendiri atau bisnis sendiri, ya kita bisa manfaatkan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima perwakilan Kerajaan Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di istana. Pertemuan itu membahas rencana Qatar terlibat membangun 1 juta rumah untuk rakyat Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait ditugasi untuk menindaklanjuti kerja sama itu. Ia berkata akan segera mencari lahan untuk pembangunan perumahan.

"Seusai arahan presiden bahwa Ini kerja sama antarpemerintah. Kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick akan siapkan dari KAI, Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan sekitar Senayan. Kemudian dari Kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata," ungkap Maruarar di istana kemarin.