Presiden Prabowo Subianto langsung mengumumkan nama-nama menteri yang akan membantu pekerjaan dalam kabinet barunya.

Di sektor perumahan, Ada politisi senior Maruarar Sirait yang resmi ditunjuk memastikan program penyediaan rumah bagi masyarakat bisa berjalan.

"Dua puluh delapan, Maruarar Sirait S.I.P, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo saat mengumumkan Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024).

Maruarar Sirait adalah Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang telah lama berkecimpung dalam dinamika perpolitikan Tanah Air.

Keseriusannya di dunia politik terlihat dari pendidikan yang dia ambil. Ara menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Parahyangan, Bandung, pada tahun 1990-an. Selama menjadi mahasiswa, ia aktif bergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Selain itu, ia juga aktif sebagai anggota Resimen Mahasiswa (Menwa) Universitas Parahyangan,

Perjalanan politiknya dimulai dari bergabungnya dirinya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada tahun 1999. Menjabat sebagai Anggota DPR RI di Komisi XI bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Perbankan periode 2004-2009. Posisinya di Komisi XI bertahan hingga periode berikutnya yakni 2009-2014.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk Kementerian Perumahan Rakyat. Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo pun mengungkapkan Maruarar Sirait (Ara) akan menjadi Menteri Perumahan dan Fahri Hamzah yang menjadi wakilnya.

Menanggapi kabar itu, Pengamat properti dari Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengungkapkan kalangan pengusaha properti sebenarnya mengharapkan tokoh profesional sebagai Kementerian Perumahan Rakyat. Mengingat, kedua tokoh yang santer dibahas merupakan politikus.

Meski begitu, Ali menilai ada sisi positif menunjuk politikus dibandingkan pelaku industri perumahan. Menurutnya, sektor perumahan memiliki unsur politik, sehingga membutuhkan pendekatan khusus.

"Kalangan pengusaha tadinya kan berharap ada tokoh profesional yang memahami perumahan, tapi memang saya bilang perumahan ini sarat akan kepentingan politik. Jadi memang tidak bisa hanya profesional," ujar Ali kepada detikProperti, Jumat (18/10/2024).

"Tapi dengan masuknya Pak Ara dan Fahri Hamzah ini sebetulnya dua-duanya politikus kan. Ada bagusnya juga karena memang perumahan sangat politik, mau nggak mau ada hal yang bersifat politis yang bisa diselesaikan oleh politikus," tambahnya.

Sementara, seorang profesional sebagai Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) kemungkinan akan menghadapi penolakan dari beberapa kementerian yang bersifat birokrat. Namun, politikus yang sudah memiliki pengalaman bekerja sama akan lebih mudah menjalankan tugasnya.

Kepada menpera baru nanti, Ali berharap mereka mau mendengarkan dan merangkul asosiasi-asosiasi pelaku industri, misalnya pengembang. Hal ini agar mereka dapat lebih memahami masalah serta ilmu dalam sektor perumahan. Apalagi perumahan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan memerlukan lintas kementerian

"Ketika mereka berhadapan dengan lapangan, seharusnya menteri ini harus lebih banyak mendengarkan masukan dari pelaku bisnis, dari asosiasi, dari siapapun untuk memahami permasalahannya lebih komprehensif karena memang perumahan ini sangat kompleks dan lintas kementerian," katanya.

"Saya bilang sih itu memang agak berat, tapi bukan tidak mungkin selama menterinya bisa mau mendengarkan semua aspirasi dari asosiasi," tambahnya.

Selain itu, Ali juga berharap agar sektor perumahan nantinya mendapat lebih banyak perhatian pemerintah, mulai dari pembentukan lembaga hingga peningkatan anggaran.

"Kita harapkan dengan adanya kementerian ini, sektor perumahan tidak menjadi anak tiri lagi. Tapi memang banyak pekerjaan rumah yang memang masih harus dilakukan. Sebagai politisi, harusnya juga bisa melihat permasalahan yang sangat kompleks mengenai sektor properti dan perumahan, makanya itu perlu itu perlu ada merangkul semua pihak untuk membuat suatu kebijakan yang betul-betul diperlukan di sektor perumahan," ungkapnya.

Terpisah, Pengamat properti Anton Sitorus juga menyoroti latar belakang Maruarar Sirait akan dan Fahri Hamzah. Menurutnya, pemilihan kedua tokoh tersebut lebih mempertimbangkan sisi politik dibandingkan pengalaman bekerja di bidang perumahan.

Untuk itu, Anton berharap Menpera nantinya membentuk tim profesional dengan kapabilitas dan kemampuan yang mumpuni di bidangnya. Ia menekankan tim tersebut harus andal dan mempunyai pemahaman yang benar terkait masalah perumahan.

"Kalau pun menteri dan wakilnya bukan orang (pelaku sektor perumahan) sama sekali, tapi harapannya ada tim yang benar-benar profesional, yang ekspor di dalam Kementerian Perumahan nantinya," ungkapnya.

Dengan begitu, program dan kebijakan bisa direncanakan dengan tepat dan terealisasi. Tim tersebut bisa terdiri dari beragam latar belakang yang berkaitan dengan perumahan.

"Yang penting dia punya orang-orang yang memang bisa membantu secara profesional, secara andal dengan pengalaman yang baik dan tentunya juga ini membutuhkan berbagai macam background, bisa itu dari developer, konsultan, akademisi, (hingga) LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Nama politisi senior Fahri Hamzah muncul dalam rencana kabinet baru pemerintahan era Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik 20 Oktober 2024 mendatang.

Pada paparan acara Propertinomics, Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo memberi sinyal nama yang akan mengisi kursi Menteri Perumahan. Awalnya ia membahas program perumahan Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah dalam setahun. Ia lalu menyebut nama Fahri Hamzah sebagai sosok yang bakal punya tugas berat terkait program penyediaan hunian tersebut.

"Tugasnya Pak Fahri (Fahri Hamzah) dan rekannya nanti berat. Tapi kita di sini untuk menunjang, untuk membantu mereka. Untuk sukseskan program. Satu periode 5 juta (rumah). Insya Allah. Prabowo 2 kali. Bisa 10 tahun, 30 juta yang mau dibangun," ujarnya dalam kesempatan tersebut.

Siapa Fahri Hamzah?

Fahri memang dikenal sebagai sosok yang cukup aktif. Lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 10 November 1971, fahri pernah menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram) pada tahun 1990-1992. Akan tetapi ia tidak melanjutkan kuliahnya di Umran dan memiliki masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 1992.

Ketika kuliah, Fahri Hamzah sangat aktif sebagai aktivis. Ia pernah menjadi Ketua Umum Forum Studi Islam di Fakultas Ekonomi UI. Ia juga tercatat pernah menjadi ketua departemen penelitian dan pengembangan di senat mahasiswa UI pada periode 1996-1997.

Fahri juga turut berperan dalam kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang dan menjabat Ketua I pada periode 1998-1999. Hal ini seiring bergulirnya reformasi pada 1998.

Ia juga turut ikut serta dalam gerakan-gerakan melawan rezim Orde Baru bersama KAMMI. Bahkan setelah Soeharto jatuh, ia bersama gerakannya mendukung presiden baru BJ Habibie. Padahal ketika itu sebagian besar mahasiswa mulai menentang Habibie yang dianggap tidak ada bedanya dengan pemimpin terdahulu.

Karier Politik

Setelah rezim Orde Baru berakhir dan bersamaan dengan berdirinya Era Reformasi di tahun 1999, Fahri Hamzah mulai aktif di gedung rakyat sebagai staf ahli MPR hingga tahun 2002. Berselang 2 tahun, Fahri juga terjun di dunia politik pada pemilu 2004. Fahri Hamzah bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fahri terpilih menjadi anggota DPR Dapil NTB dan karirnya terus menanjak sampai tiga kali pemilu beliau selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS.

Kiprah Fahri Hamzah di DPR tentu cukup jadi sorotan. Ia sudah menempati beberapa bidang komisi. Mulai dari komisi VI, komisi III hingga komisi VII. Pada pemilu tahun 2004, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Pada 3 Oktober 2011 lalu, Fahri sempat mengusulkan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sebuah rapat konstitusi antara pimpinan DPR dan fraksi dengan Polri, Kejaksaan Agung dan KPK. Menurut Fahri, KPK gagal menjawab waktu delapan tahun untuk menangani korupsi sistemik dan mengklaim DPR sudah memberikan dukungan luar biasa untuk pemberantas korupsi.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Jakarta (ANTARA) - KPU Provinsi DKI Jakarta menggandeng dinas perumahan dan pemukiman setempat untuk membantu petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) dalam rangka mendata pemilih yang berada di apartemen dan rumah susun.

"Kami ingin mengantisipasi dan memitigasi persoalan, kendala, dan tantangan yang sering kali dijumpai langsung oleh pantarlih pada saat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih," kata Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta Fahmi Zikrillah di Jakarta, Rabu.

Fahmi mengatakan bahwa rapat koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman DKI Jakarta terkait dengan persiapan pemutakhiran data pemilih mulai 24 Juni hingga 24 Juli 2024 dalam rangka mempermudah petugas.

Dikatakan bahwa apartemen dan rumah susun merupakan wilayah yang tidak mudah dijangkau atau sulit diakses oleh pantarlih di lapangan. Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari terkait dengan pendataan pemilih di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, Fahmi berharap melalui rakor ini pihaknya bersama dengan dinas perumahan dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam menyukseskan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024.

Ia menuturkan bahwa pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan yang sangat krusial dalam proses persiapan pelaksanaan pilkada mendatang.

"Rakor ini sangat penting agar dapat menghasilkan data pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir," ujarnya.

Anggota KPU ini menyatakan bahwa pihaknya ingin memastikan seluruh warga DKI Jakarta yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, termasuk penghuni apartemen dan rumah susun (rusun), masuk dalam daftar pemilih.

Sementara itu, Ketua Subkelompok Urusan Regulasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Pemukiman Jani Malau mengatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan KPU DKI Jakarta untuk menyukseskan program pemutakhiran data pemilih.

"Kami berencana mengundang seluruh pengelola apartemen se-DKI Jakarta pada sosialisasi coklit. Setelah itu, kami berharap agar KPU Kota dapat menindaklanjuti dengan berkoordinasi langsung dengan pengelola apartemen," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024