IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pihaknya akan menemui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengusulkan mengubah aturan kenaikan PPN menjadi 12 persen khusus di sektor perumahan.

Maruarar menilai sebuah kebijakan tentunya dapat diubah atas dasar kepentingan rakyat. Mengingat, saat ini Kementerian PKP sendiri tengah mengupayakan agar harga rumah bisa lebih murah agar mampu terserap lebih banyak di masyarakat.

"Kalau diputuskan UU, kan pilihannya bagaimana dilaksanakan, sebagai warga negara kan begitu, tentu kalau misalnya ada kebijakan yang kita anggap bisa diubah untuk kepentingan rakyat, sehingga mari kita bicarakan, kita usulkan," kata Maruarar di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

Pada kesempatan itu, Maruarar memberikan contoh seperti adanya kebijakan penghapusan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai 5 persen dari harga jual rumah yang dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), hingga retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Contoh kan kita kemarin mengubah (BPHTB) yang tadinya 5 persen di kabupaten tingkat 2 dan tingkat 1, tidak ada lagi. Artinya, itu kan bisa berubah kebijakannya," kata Maruarar.

Meski demikian, dia menegaskan, memang untuk mengubah suatu kebijakan perlu didiskusikan lebih jauh terkait kebermanfaatannya bagi khalayak luas.

"Semua kan ada kewenangannya masing-masing, kewenangan itu terbagi ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian satu dengan kementerian lain," kata Maruarar.

"Spirit saya, semangat saya, sesuai dengan Presiden Prabowo, bagaimana mengadakan rumah bagi rakyat. Tentu paling penting rakyat kecil yang banyak belum memiliki rumah," kata dia.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) mengaku telah melakukan pendekatan pada sejumlah investor asing untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan market sounding program 3 juta rumah ke China hingga Abu Dhabi.

“Tapi saya sudah minta Pak Wamen [Fahri Hamzah], Pak Fahri yang ke luar negeri, pertama ke Republik Rakyat China (RRC) yang kedua ke Abu Dhabi, untuk bisa fokus [mengenalkan program 3 juta rumah],” kata Maruarar saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Pasalnya, tambah Ara, tidak mudah untuk membangun kepercayaan para investor. Terlebih investor asing, untuk itu pihaknya bakal bekerja keras memastikan kemantapan usaha RI untuk menyambut hal itu.

Untuk meningkatkan daya tarik investasi pada program 3 juta rumah, dirinya mengaku bakal meningkatkan kepastian hukum yang ada.

Di sisi lain, Ara menjelaskan bahwa pasar industri realestate di Indonesia cenderung masih sangat besar. Mengingat, saat ini total ketimpangan pemilikan rumah atau backlog masih mencapai 9,9 juta unit.

“Ketiga, kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo yang tinggi sekali [harus dijaga]. Kan itu saya pikir itu adalah suatu itu kan [yang menjadi pertimbangan investor]. Orang kan pasti akan tanya yang aman. Aman nggak Indonesia? [Jadi perlu dipastikan] aman,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Iwan Suprijanto menyebut saat ini pihaknya telah mengantongi minat kerja sama untuk program 3 juta rumah dari China, Dubai, hingga Qatar.

“Tampaknya memang ada beberapa negara yang tertarik untuk mendukung program ini. Yang saya dengar pertama Tiongkok ya, kedua dari Dubai kalau enggak salah itu, Qatar juga," tuturnya.

Dia menambahkan, ketiga negara tersebut saat ini sudah menyampaikan minat untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Akan tetapi, Kementerian PKP bakal melakukan pendalaman minat terlebih dahulu guna memastikan kerja sama investasi tersebut ke depannya tidak membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Bentuknya belum tahu, tapi minat sudah disampaikan dan ada rencana untuk MoU ya, tapi kami ya sebagai birokrasi ingin lebih memastikan itu clear ya. Jangan sampai juga menjadi investasi tapi menjadi beban negara atau beban rakyat di kemudian hari," ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk dapat mengadopsi program perumahan murah yang telah berhasil dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.

Hal ini disampaikan Tito saat menghadiri penyerahan kunci hunian Rusunawa Pasar Rumput di Rumah Susun Pasar Rumput, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kamis.

“Saya sangat berharap kepada rekan-rekan yang masih menjabat penjabat (Pj), penjabat kepala daerah, dan kepala-kepala daerah baru, tolonglah buat program-program seperti ini (perumahan murah). Membuat program pro-rakyat,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, langkah DKI Jakarta dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pihak untuk merealisasikan program serupa.

Dirinya menjelaskan Presiden Prabowo Subianto sangat peduli terhadap kesejahteraan masyarakat kecil, termasuk dalam penyediaan hunian layak.

Untuk mendukung visi tersebut, pemerintah telah memisahkan fungsi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan perumahan.

Selain itu, Tito juga memberikan apresiasi kepada Provinsi DKI Jakarta, Perusahaan Daerah (Perumda) Pasar Jaya, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Mereka dinilai telah berhasil menekan biaya sewa hunian menjadi lebih terjangkau.

Lebih lanjut, dia menegaskan program perumahan murah bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga daerah. Ia menyoroti potensi besar pemda, mengingat hampir separuh anggaran negara berada di tingkat daerah.

"Bahwa kalau DKI mampu, masa kita, daerah kita nggak mampu. Kalau nggak mampu, berarti pemimpin yang kita pilih ini perlu kita pertanyakan," ujarnya.

Ia berharap momentum tersebut dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan gelombang besar pembangunan perumahan murah di seluruh negeri.

"Semoga program ini, acara ini, mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan akan terjadi gelombang yang lebih besar ke semua daerah," pungkas dia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap konglomerat RI yang bakal membantu menyukseskan program 3 juta rumah bertambah menjadi 7 perusahaan.

Maruarar menyebut perusahaan baru yang akan terlibat dalam proyek 3 juta rumah adalah PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU). Dia menyebut perusahaan tersebut bakal melakukan groundbreaking perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah.

Selain itu, konglomerat Garibaldi Thohir atau Boy Thohir juga akan membantu membangun program 3 juta rumah lewat program corporate social responsibility (CSR) perusahaannya yakni PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO).

“Saya [sudah] ditugaskan menghadiri 2 groundbreaking [program 3 juta rumah] di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan. Yang di Kaltim itu Berau Coal kalau Kalsel Adaro,” kata Ara saat ditemui di rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Namun demikian, Ara masih belum merinci berapa nilai saweran dari para konglomerat untuk membangun 3 juta rumah. Dia mengaku bakal mengumumkan secepatnya.

Tak bakal berhenti sampai di situ, Ara juga mengaku telah melobi sejumlah konglomerat lainnya mulai dari pemilik Sinar Mas Group Franky Widjaja hingga Lawrence Barki untuk turut mendukung program 3 juta rumah.

"Dukungan dilaksanakannya ada dari Adaro Pak Boy, Pak Prajogo Pangestu, dari Pak Franky Sinar Mas, hingga Lawrence Barki [pemilik entitas] Harum Energi," kata Ara saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Berikut daftar 7 Konglomerat yang terlibat program 3 juta rumah:

1. Agung Sedayu Group – Sugianto Kusuma (Aguan)
2. PT Adaro energy Indonesia Tbk. (ADRO) – Garibaldi Thohir (Boy Thohir)
3. Sinar Mas Group – Franky Widjaja
4. PT Barito Pasific Tbk. (BRPT) – Prajogo Pangestu
5. Pulauintan – Pui Sudarto
6. PT Harum Energy Tbk. (HRUM) – Lawrence Barki
7. PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap konglomerat RI yang bakal membantu menyukseskan program 3 juta rumah bertambah menjadi 7 perusahaan.

Maruarar menyebut perusahaan baru yang akan terlibat dalam proyek 3 juta rumah adalah PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU). Dia menyebut perusahaan tersebut bakal melakukan groundbreaking perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah.

Selain itu, konglomerat Garibaldi Thohir atau Boy Thohir juga akan membantu membangun program 3 juta rumah lewat program corporate social responsibility (CSR) perusahaannya yakni PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO).

“Saya [sudah] ditugaskan menghadiri 2 groundbreaking [program 3 juta rumah] di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan. Yang di Kaltim itu Berau Coal kalau Kalsel Adaro,” kata Ara saat ditemui di rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Namun demikian, Ara masih belum merinci berapa nilai saweran dari para konglomerat untuk membangun 3 juta rumah. Dia mengaku bakal mengumumkan secepatnya.

Tak bakal berhenti sampai di situ, Ara juga mengaku telah melobi sejumlah konglomerat lainnya mulai dari pemilik Sinar Mas Group Franky Widjaja hingga Lawrence Barki untuk turut mendukung program 3 juta rumah.

"Dukungan dilaksanakannya ada dari Adaro Pak Boy, Pak Prajogo Pangestu, dari Pak Franky Sinar Mas, hingga Lawrence Barki [pemilik entitas] Harum Energi," kata Ara saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Berikut daftar 7 Konglomerat yang terlibat program 3 juta rumah:

1. Agung Sedayu Group – Sugianto Kusuma (Aguan)
2. PT Adaro energy Indonesia Tbk. (ADRO) – Garibaldi Thohir (Boy Thohir)
3. Sinar Mas Group – Franky Widjaja
4. PT Barito Pasific Tbk. (BRPT) – Prajogo Pangestu
5. Pulauintan – Pui Sudarto
6. PT Harum Energy Tbk. (HRUM) – Lawrence Barki
7. PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut bakal memboyong sebanyak 232 Kepala Keluarga (KK) tunawisma yang tinggal di kolong jembatan ke rumah susun (rusun).

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan tingkat kelayakan hidup masyarakat sebagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto.

“Kami memulai bagaimana saudara-saudara kita yang ada di bawah jembatan, kolong tol, secara bertahap kita pindahkan ke rumah susun ya. Rumah susun mana akan kita pindahkan? Tomang ya,” kata Ara saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Ara menjelaskan pemindahan 232 KK tersebut bakal dilakukan secara bertahap. Di mana, rangkaiannya bakal dimulai pada Sabtu (30/11/2024).

Perinciannya, sebanyak 92 KK yang merupakan tuna wisma tinggal di kolong jembatan tomang akan direlokasi ke rusun KS Tubun (20KK), rusun Jati Rawasari (9KK), Karang Anyar (9KK), Tongkol (43KK) dan rusun Cibesel (11 KK).

Selanjutnya, 139 KK tunawisma yang tinggal di Kolong Tol Jl Inspeksi Kanal Barat akan direlokasi ke rusun Rawa Buaya (44 KK), Daan Mogot Blok (20KK), Daan Mogot Tower (4 KK), Tegal Alur (26 KK), dan PIK I Pulogadung (45 KK).

Terakhir, sebanyak satu KK tunawisma asal Fly Over Basuki Rahmat bakal direlokasi ke rusun Jatinegara Barat.

“Jadi yang di bawah tol ya. Jadi saudara - saudara mari kita kita menata Jakarta dan Indonesia dengan manusiawi, kita pindahkan yang ada di bawah tol dan kolong jembatan secara bertahap,” ujarnya.

Tak hanya melakukan penataan di Jakarta, Ara juga menyebut bakal melakukan penataan dan relokasi.

“Nanti saya sama mendagri akan ke Bandung kalau tidak salah sekitar tanggal 20-an ya, 20 Desember. Kita juga akan menata Bandung supaya saudara kita yang ada di bawah jembatan di bawah tolong kita berikan hunian yang layak,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan siap berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menyusun perencanaan program penataan kawasan permukiman di sekitar Stasiun Manggarai.

Hal tersebut untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara yang ada di kawasan perkotaan sehingga dapat menjadi lokasi pembangunan hunian bagi rakyat sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

"Kami berharap PT KAI terlebih dulu bisa melakukan survei dan pendataan hunian yang ada di lahan negara yang ada di sekitar kawasan Stasiun Manggarai," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait lewat keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, lahan negara yang menjadi aset PT KAI bisa menjadi lokasi pembangunan rumah rakyat, terlebih berada di kawasan strategis di perkotaan sehingga bisa menjadi hunian yang layak bagi masyarakat.

Pada kunjungannya ke Stasiun Manggarai, Menteri PKP Maruarar bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan koordinasi untuk memperoleh data lahan disertai potensi pemanfaatan untuk perumahan.

Berdasarkan data yang ada, PT KAI saat ini juga telah bekerja sama dengan Perum Perumnas membangun 4 hunian berbasis TOD di sejumlah titik stasiun yang ada, antara lain di Semesta Mahata Serpong, Semesta Mahata Margonda, Semesta Mahata Tanjung Barat dan Semesta Parayasa.

Guna pengembangan TOD ke depan, PT. KAI juga telah menetapkan lima lahan prioritas seluas 17 hektar yang siap untuk hunian terintegrasi meliputi Kota Solo yakni di sekitar Stasiun Purwosari dan Stasiun Solo Balapan, Stasiun Surabaya Gubeng di Kota Surabaya, Stasiun Cicayur di BSD, Tangerang dan Stasiun Sudimara di Bintaro, Tangerang.

"Untuk pembangunan rumah di sekitar stasiun milik PT KAI bisa mengusung konsep Transit Oriented Development (TOD) atau kawasan hunian terintegrasi. Jadi hunian vertikal yang dekat dengan moda transportasi kereta api sehingga mempermudah mobilisasi masyarakat saat bekerja," kata Menteri Erick Thohir.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan adanya layanan kereta KRL Komuter Ekspres pada jam-jam tertentu dalam rangka memberi kemudahan dan kecepatan perjalanan untuk para pekerja yang tinggal di luar Jakarta.

"Banyak rumah-rumah yang kecil di luar Jakarta. Dari tempat dia sampai Jakarta, naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti. Padahal itu ribuan orang. Nanti saya usul Kementerian Perhubungan dan PT KAI agar yang seperti ini, dia bikin Ekspres. Misalnya dari Maja ke Tanah Abang Ekspres jamnya setiap pagi jam 6, sore jam 6 juga atau jam 7 malam," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Kereta KRL Komuter Ekspres itu nantinya dapat membuat kereta api lebih efisien karena tidak usah berhenti-berhenti dan juga membuat konsumen lebih senang, lebih cepat sampai kantor, kemudian ketika pergi lebih cepat sampai rumah dan bertemu dengan keluarga.

"Jadi kita harus buat variasi bagaimana itu ekspres pada jam-jam tertentu. Nanti kalau ada yang besar-besar seperti itu, kita buat satu kali jalan, jadi nggak ada berhenti. Kita membuat strategi bagaimana lebih efisien, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah buat rakyat." kata Ara.

Sebagai informasi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat peningkatan volume penumpang, dengan total 338,14 juta penumpang yang diangkut hingga triwulan III 2024.

VP Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan bahwa ratusan juta penumpang tersebut terdiri atas 38.667.118 penumpang dikelola langsung oleh KAI, 275.768.006 penumpang KAI Komuter, 4.178.617 penumpang KAI Bandara, 14.653.832 penumpang LRT Jabodebek, 108.836 penumpang KAI Wisata dan 4.770.980 penumpang Whoosh.

Anne mengatakan peningkatan volume penumpang ini didukung oleh perbaikan performa ketepatan waktu kereta api, baik dalam hal keberangkatan maupun kedatangan.

Pada Agustus 2024 tingkat ketepatan waktu keberangkatan mencapai 99,85 persen, meningkat dari 99,76 persen dibanding periode yang sama tahun 2023.

Sementara itu, tingkat ketepatan waktu kedatangan pada Agustus 2024 tercatat 97,87 persen meningkat dibanding pada Agustus 2023 yakni 95,46 persen.

"Kita patut mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pak Maruarar Sirait untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku melalui sayembara dengan memberi hadiah Rp8 milyar bagi yang menangkap Harun

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengapresiasi pernyataan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait soal sayembara Rp8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buronan kasus korupsi Harun Masiku.

"Kita patut mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pak Maruarar Sirait untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku melalui sayembara dengan memberi hadiah Rp8 milyar bagi yang menangkap Harun Masiku dalam upaya menegakkan hukum di NKRI," kata Tanak saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Tanak menilai sikap Ara, sapaan akrab Maruarar, dalam mendukung penegakan hukum di Tanah Air layak menjadi contoh dan beliau patut diberi penghargaan.

"Sudah sepatutnya beliau diberi penghargaan oleh negara karena dari sekitar 281,6 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya beliau yang mau mengorbankan hartanya agar pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dapat ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum," ujarnya.

Pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu juga menegaskan bahwa KPK sampai saat ini tidak pernah berhenti melakukan pencarian terhadap Harun Masiku.

"Hingga saat ini KPK tetap melakukan upaya penangkapan terhadap Harun Masiku," kata Tanak.

Untuk diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menggelar sayembara untuk menemukan buronan kasus korupsi, Harun Masiku.

Dalam video yang beredar di media sosial, ia mengatakan akan memberi bonus Rp8 miliar dari uang pribadinya, bagi siapa saja yang bisa menangkap Harun Masiku.

"Saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku Rp8 miliar uang pribadi saya, ya supaya semangat, supaya tidak ada lagi yang kebal hukum," kata Maruarar dalam video tersebut.

Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi upaya politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait untuk menangkap salah satu buronan KPK, Harun Masiku, dengan mengadakan sayembara. Ara, demikian sapaan Maruarar bahkan menyediakan hadiah Rp 8 miliar bagi mereka yang berhasil menangkap Harun Masiku.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, KPK mengapresiasi hal baik yang dilakukan Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait tersebut, untuk membantu menangkap Harun Masiku, melalui sayembara tersebut.

Nilai sayembara yang dibuka Maruarar pun bernilai fantastis, mencapai Rp 8 miliar.  Sayembara tersebut dinilai merupakan salah satu upaya mendukung penegakan hukum.

“Sikap beliau tentunya layak atau patut menjadi contoh,” ungkap Tanak, Kamis (28/11/2024).

Tanak menekankan KPK hingga saat ini masih terus mencari Harun Masiku. Meski demikian, dia tetap mengapresiasi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman itu yang menurutnya rela mengorbankan hartanya untuk mendukung penegakan hukum.

“Hanya beliau yang mau mengorbankan hartanya agar pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dapat ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum,” ujar Tanak.

Sebelumnya, Maruarar mengadakan sayembara menangkap salah satu buronan KPK Harun Masiku dengan imbalan sebesar Rp 8 miliar. Uang yang dipakai merupakan tabungan pribadinya sebagai bentuk partisipasi agar tidak ada pihak yang kebal hukum di Indonesia.

"Iya dong, kita kan partisipasi publik. Kita berharap negara ini tidak ada (yang) kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?" kata Ara kepada media di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (27/11/2024) seusai meninjau hunian yang dikelola Perum Perumnas yakni Apartemen Samesta Mahata Margonda dan Samesta Mahata Tanjung Barat.

Dia mengaku heran dengan Harun Masiku yang hingga kini kembali tak terlacak. Ara kemudian berharap dengan sikapnya mengadakan sayembara tersebut bisa menghangatkan lagi perhatian kepada kasus korupsi yang dilakukan Harun. 

"Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun enggak ketemu, enggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp 8 miliar loh kalau bisa menangkap ya. Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok," tandasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait disebut telah bersurat ke Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk dapat ditunjuk masuk ke dalam komite BP Tapera.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto menjelaskan bahwa usulan itu dilakukan guna menyikapi perubahan susunan kabinet dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo 2019-2024 menjadi Kabinet Merah Putih.

Saat ini, susunan Komite Tapera masih tertulis dijabat oleh menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). Sementara itu, kementerian itu kini telah dipecah menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Menteri PKP bersurat ke presiden atas permintaan Komisioner BP Tapera untuk perubahan komite sehubungan dengan perubahan kabinet," jelas Iwan dalam keterangan resmi, Kamis (28/11/2024).

Iwan menjelaskan, dalam suratnya itu, Ara meminta Presiden Prabowo untuk dapat melakukan penataan ulang dalam jajaran komite BP Tapera.

Dia menjelaskan, usulan yang disampaikan Menteri Ara itu dilakukan dalam rangka agar pihaknya dapat berperan membahas kelanjutan dan skema ke depannya.

"Dalam surat Menteri PKP diusulkan ke presiden untuk ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite [Tapera] itu. Komite nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya,” tegasnya.

Sebelumnya, Ara memang sempat menyampaikan pesan agar implementasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak diwajibkan dan sifatnya harus sukarela. Hal itu disampaikannya di hadapan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho pada Senin (25/11/2024).

Pada saat yang sama, Ara juga meminta agar BP Tapera dapat terlebih dahulu menerbitkan terobosan dan inovasi dalam rangka menarik minat dan kepercayaan masyarakat calon peserta Tapera.

"Saya sampaikan bagaimana BP Tapera menyiapkan terobosan agar bisa diminati, jadi orang mau menabung di Tapera bukan karena paksaan, tapi ada keuntungannya. Karena menurut saya tabungan itu harus sukarela," kata Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan adanya layanan kereta KRL Ekspres untuk para pekerja yang tinggal di luar Jakarta.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menilai KRL Ekspres ini disediakan pada jam-jam tertentu dalam rangka memberi kemudahan dan kecepatan perjalanan para pekerja dari kota penyangga Jakarta. 

"Banyak rumah-rumah yang kecil di luar Jakarta, dari tempat dia sampai Jakarta, naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti. Padahal itu ribuan orang. Nanti saya usul Kementerian Perhubungan dan PT KAI agar yang seperti ini, dia bikin Ekspres. Misalnya dari Maja ke Tanah Abang Ekspres jamnya setiap pagi jam 6, sore jam 6 juga atau jam 7 malam," ujarnya di Jakarta, Rabu (27/11) dikutip Antara.

Kereta KRL Komuter Ekspres itu nantinya dapat membuat kereta api lebih efisien karena tidak perlu berhenti di beberapa stasiun sehingga penumpang lebih cepat sampai kantor, kemudian ketika jam pulang pun lebih cepat sampai rumah dan bertemu dengan keluarga.

"Jadi kita harus buat variasi bagaimana itu ekspres pada jam-jam tertentu. Nanti kalau ada yang besar-besar seperti itu, kita buat satu kali jalan, jadi nggak ada berhenti. Kita membuat strategi bagaimana lebih efisien, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah buat rakyat," kata Ara.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat peningkatan volume penumpang kereta secara total mencapai 338 juta orang pada kuartal III 2024.

VP Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan ratusan juta penumpang tersebut terdiri atas 38 juta penumpang dikelola langsung oleh KAI, lalu 275 juta penumpang KAI Komuter, kemudian 4,1 juta penumpang KAI Bandara, 14 juta penumpang LRT Jabodebek, 108 ribu penumpang KAI Wisata, serta 4,7 penumpang kereta cepat Whoosh.

Anne mengatakan peningkatan volume penumpang ini didukung oleh perbaikan performa ketepatan waktu kereta api, baik dalam hal keberangkatan maupun kedatangan.

Pada Agustus 2024, tingkat ketepatan waktu keberangkatan mencapai 99,85 persen, meningkat dari 99,76 persen dibanding periode yang sama tahun 2023.

Sementara itu, tingkat ketepatan waktu kedatangan pada Agustus 2024 tercatat 97,87 persen meningkat dibanding pada Agustus 2023 yakni 95,46 persen.