KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Ini dilakukan dengan memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi dengan baik dan berkualitas.

Menjelang pelaksanaan program tersebut pada Januari 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menekankan pentingnya dukungan dari instansi pemerintah terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya.

“Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bisa bekerja sendiri. Penyusunan proses bisnis merupakan langkah strategis yang harus dilakukan oleh BGN untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional yang bersifat lintas sektor,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (28/12/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Rini dalam pertemuan di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jumat (27/12/2024).

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M Yusuf Ateh

Rini menjelaskan bahwa dalam penyusunan proses bisnis, penting untuk memperhatikan rangkaian alur kerja yang saling terhubung guna mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Penyusunan peta proses bisnis dimulai dengan mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai visi dan misi, serta memetakan peran setiap aktor dalam setiap tahapan proses.

Selain itu, untuk memastikan efektivitas serta memperkuat sinergi, kolaborasi, dan koordinasi antara Badan Gizi Nasional dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah (pemda) terkait, diperlukan penyusunan proses bisnis tematik yang menekankan pada kolaborasi semua pemangku kepentingan, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan.

“Dengan penyusunan proses bisnis tematik, diharapkan setiap instansi akan memahami peran dan tanggung jawabnya, serta dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif ke dalam proses inti,” imbuh Rini.

Solusi konkret untuk akses makanan sehat

Pada kesempatan yang sama, Mensesneg Prasetyo Hadi mengingatkan urgensi program Makan Bergizi Gratis bagi semua pihak yang terlibat.

Ia menjelaskan bahwa program tersebut hadir sebagai solusi konkret untuk memastikan setiap individu, khususnya anak-anak sekolah, mendapatkan akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi.

Dengan pemenuhan gizi yang tepat sejak dini, anak-anak Indonesia diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan siap bersaing di tingkat global.

“Kami berharap, program yang akan dimulai pada Januari 2025 ini mendapat dukungan optimal dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat dalam menciptakan SDM unggul di Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani memastikan kesiapan anggaran untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

“Program unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sudah masuk dalam belanja kementerian atau lembaga. Dana untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71,0 triliun akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional,” jelasnya.

program ini terlihat sebagai bentuk ganti rugi atas kenaikan pajak tersebut

Jakarta (ANTARA) - Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio atau akrab disapa Hensa menilai program makan gratis merupakan ganti rugi atas kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

"Pemerintah berupaya menahan gejolak PPN dengan program makan bergizi gratis," kata Hensa di Jakarta, Sabtu.

Menurut Hensa, program ini terlihat sebagai bentuk ganti rugi atas kenaikan pajak tersebut.

Dia menilai program makan gratis ini merupakan cara Prabowo Subianto meniru kebijakan Suharto yaitu membuat perut rakyatnya kenyang.

"Jadi di satu sisi 12 persen itu akan berlaku di 2025, prediksinya demikian dan kemudian juga dibarengi dengan makan bergizi gratis, ujarnya.

Namun, Hensa berpendapat, misteriusnya pembiayaan program makan bergizi gratis ini juga menimbulkan pertanyaan tersendiri di kalangan masyarakat.

Terlebih, jika benar memang dibiayai oleh Tiongkok, China seperti yang sudah dikabarkan, Hensa melihat masyarakat pun memiliki pertanyaan tentang dampak dari pembiayaan tersebut.

“Bila Tiongkok memberikan atau membiayai program makan siang bergizi gratis, nah masyarakat pasti bertanya apa yang didapat Tiongkok dari kita atau apa yang didapat China dari kita nah itu masih kita tunggu jawabannya,” ujarnya.

Maka itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk bisa merincikan anggaran terkait program makan bergizi gratis.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa uji coba program makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran senilai Rp10 ribu per porsi sudah dilakukan hampir setahun ini di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu," kata Hasan.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengimbau masyarakat yang menjadi korban penipuan program fiktif makan bergizi gratis untuk melapor ke polisi.

Imbauan ini muncul seiring terungkapnya kasus puluhan pelaku usaha katering di wilayah Jawa Timur yang tertipu oleh pihak tak bertanggung jawab. Total kerugian mencapai puluhan juta rupiah.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan menyampaikan, pihaknya sangat menyesalkan kejadian tersebut. Menurutnya, modus yang mencatut nama institusi Komando Distrik Militer (Kodim) 0809/Kediri itu, murni penipuan.

“Kami sangat menyesalkan kejadian ini,” kata Lalu dalam keterangannya, dikutip Sabtu (28/12/2024).

Lalu menegaskan, program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu hingga saat ini masih dalam tahap uji coba.

Program ini, lanjut dia, merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan untuk dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab.

“Kami imbau para korban segera melapor ke polisi, agar kasus ini segera diusut,” ujarnya.

BGN, kata dia, memastikan untuk mendukung penuh aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Lalu juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap modus serupa di masa mendatang.

Dia menuturkan, program pemerintah selalu melalui prosedur resmi. Jika ada penawaran yang mencurigakan, Lalu meminta masyarakat untuk mengkonfirmasi langsung informasi yang ada ke instansi terkait.

“Jangan pernah menyerahkan uang tanpa kejelasan,” tegasnya.

BGN juga menggarisbawahi komitmennya untuk segera meluncurkan program baru tahap uji coba tersebut, untuk membantu masyarakat dan mencegah penyalahgunaan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Sebagai informasi, BGN melaksanakan uji coba program pemberian makan bergizi gratis di 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Uji coba yang dilakukan mulai 26-28 Desember 2024 itu digelar serentak di enam wilayah provinsi, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Dadang Hendrayuda mengatakan, pihaknya memastikan seluruh proses distribusi makanan bergizi ini berjalan lancar, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Hasil dari uji coba ini akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan di masa mendatang,” pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mengkritik pemberian susu Ultra High Temperature (UHT) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemberian susu UHT dinilai tidak selaras dengan semangat MBG untuk memberikan gizi optimal kepada anak-anak sekolah.

Menurut CEO dan Founder CISDI, Diah Satyani Saminarsih, susu UHT memiliki kandungan gula yang sangat tinggi sehingga tidak disarankan diberikan kepada anak-anak.

“Jadi susu UHT itu tinggi gula. Dan itu yang kita selalu hindari, karena (susu) itu akhirnya masuknya ke dalam kategori minuman berpemanis dalam kemasan,” ujar Diah.

Sebagai informasi, susu UHT merupakan jenis susu yang telah dipanaskan pada suhu lebih dari 135 derajat Celsius selama beberapa detik.

Berdasarkan artikel yang ditinjau oleh dr. Merry Dame Cristy Pane, kandungan susu UHT tidak begitu lengkap bila dibandingkan susu formula. Di samping itu, kandungan zat besi, misalnya, pada susu UHT cukup rendah. Padahal, zat besi memiliki peranan penting mencegah terjadinya anemia dan menjaga kesehatan sel-sel tubuhnya.

Diah juga turut menyoroti ketidakjelasan tujuan dan target yang ingin dicapai melalui program MBG. Menurut ia, pemerintah tidak pernah secara gamblang menjelaskan sasaran yang jelas dan selama hanya menerangkan peningkatan gizi semata kepada masyarakat.

Ditambahkan oleh Diah bahwa pemerintah harus jelas sasaran dari program MBG. Semisal, “Apa yang mau dikoreksi (dari MBG)? untuk usia berapa? dan mau mengurangi makanan yang tinggi gula garam lemaknya kah?

“Hal-hal semacam itu yang kita juga harus perjelas dengan lebih clear, program ini mau seperti apa?” katanya.

Hal yang tidak kalah penting. Lanjut Diah, adalah penerapan standar gizi dari program MBG. Jangan sampai, pemberian MBG kepada anak sekolah sekadar menyesuaikan dengan anggaran semata. 

“Yang tidak kalah penting adalah standar isinya itu apa dari makan bergizi gratis ini? Karena kita juga mengetahui dari yang disiapkan yang disiarkan Rp 10.000 itu standarnya apa? Apa kecukupan gizinya? Kan bukan hanya untuk kenyang, ya kan? Namanya juga makan bergizi gratis,” ungkap Diah.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas. Jelang pelaksanaanya pada Januari 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menekankan pentingnya dukungan dari instansi pemerintah terkait untuk menjamin kelancaran program.

"Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bisa berjalan sendirian. Penyusunan proses bisnis menjadi salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Badan Gizi Nasional dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional bersifat lintas sektor," ungkapnya dikutip dari siaran pers, Sabtu (28/12/2024).

Hal itu diungkap Rini dalam pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh di Kantor Kementerian PAN-RB, Jumat (27/12).

Rini menjelaskan dalam penyusunan proses bisnis perlu memperhatikan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari identifikasi proses dalam mencapai visi dan misi serta pemetaan peran masing-masing aktor dalam setiap tahapan proses.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan efektivitas dan penguatan sinergi, kolaborasi, dan koordinasi antara Badan Gizi Nasional dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait, diperlukan pula penyusunan proses bisnis tematik pemenuhan gizi nasional yang menekankan pada kolaborasi para pemangku kepentingan baik dalam maupun di luar pemerintahan dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional.

"Melalui penyusunan proses bisnis tematik, diharapkan masing-masing instansi mampu memahami peran dan tanggung jawabnya serta mampu memfokuskan alokasi sumber daya secara efektif ke dalam proses inti," ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengingatkan urgensi Program Makan Bergizi Gratis pada semua pihak yang terlibat dalam program tersebut. Ia mengungkapkan Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai solusi konkret untuk memastikan setiap individu, terutama anak-anak sekolah, memperoleh akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi. Dengan gizi yang terpenuhi sejak dini, anak-anak Indonesia diharapkan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan siap bersaing di tingkat global.

"Kita tentunya berharap program yang akan mulai berjalan pada Januari 2025 ini mendapat dukungan yang optimal dari beragam pemangku kepentingan sehingga program tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan membawa kemanfaatan dalam menciptakan SDM Unggul di Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kesiapan anggaran yang diperlukan untuk menyukseskan program tersebut.

"Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah ditampung di belanja kementerian/lembaga. Belanja tersebut mencakup program makan bergizi gratis sebesar Rp 71,0 triliun yang akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional," tandasnya.

Simak Video: Prabowo Bicara Pentingnya Makan Bergizi Gratis di KTT G20

[Gambas:Video 20detik]

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, tidak semua anak-anak mendapatkan susu dalam program makan bergizi gratis.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com pada Senin (23/12/2024), susu akan diberikan ke daerah-daerah yang termasuk sentra sapi perah.

Sementara daerah lain yang bukan sentra sapi perah, pengganti protein dapat diberikan lewat telur dan substitusi kalsium melalui daun kelor.

“Cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada (diganti) telur, bisa kelor,” ungkap Dadan.

Lantas, bagaimana perbandingan gizi antara susu, telur, dan daun kelor untuk makan bergizi gratis?

Penjelasan ahli

Peneliti pangan dari Chlorophyll Scientific, Daisy Irawan, menjelaskan penggunaan daun kelor secara umum kurang bisa memenuhi kebutuhan protein pada anak-anak.

Ia menerangkan, metoda analisa yang digunakan di sebagian besar laboratorium saat ini adalah metode Kjeldahl.

Metode ini mengukur total nitrogen dari bahan makanan yang kemudian hasilnya dikonversi menjadi protein.

Nilai konversi dari metode ini berbeda-beda untuk setiap produk. Contohnya, susu mengandung 6,38 gram protein dan kedelai di angka 5,71.

Nah, pada sayuran seperti daun kelor, tidak ada nilai konversinya karena senyawa pengganggunya banyak sekali.

“Misalnya, di dalam daun kelor ada Chlorophyll atau zat hijau daun. Di bagian tengah ada empat atom nitrogen. Senyawa ini bisa keliru dihitung sebagai protein, padahal bukan,” ungkap Daisy kepada Kompas.com, Kamis (26/12/2024).

Dengan kata lain, kandungan protein daun kelor cukup jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan beberapa bahan makanan lain, seperti tahu, tempe, jamur, dan terlebih lagi telur atau susu.

“Jadi kalau daun kelor jika dibandingkan dengan tahu tempe, ya masih kalah. Dengan jamur, daun kelor juga cukup jauh kandungan proteinnya,” ungkap Daisy kepada Kompas.com, Kamis (26/12/2024).

Daun kelor sebagai pengganti kalsium

Terkait dengan nilai kalsium, menurut Daisy, daun kelor juga kurang tepat dipilih untuk menggantikan susu bagi anak.

Daun kelor memang memiliki kandungan kalsium yang cukup tinggi. Meski demikian, daun kelor termasuk sayuran dengan serat kasar.

Sayuran dengan serat kasar umumnya nutrisi yang diproses oleh tubuh akan lebih sedikit dibandingkan yang dikonsumsi.

Ketika dikonsumsi, kelor hanya akan memberikan kalsium tinggi. Hal tersebut kurang efektif apabila tidak dibarengi dengan makanan tinggi protein lainnya.

Oleh karena itu, Daisy menganggap, pemberian daun kelor sebagai sumber protein maupun kalsium kepada anak-anak, terlebih mereka yang kurang gizi, adalah pilihan yang kurang tepat.

“Apabila ingin memenuhi kebutuhan kalsium anak-anak dengan sayuran, sebaiknya jangan hanya diberikan daun kelor. Bisa diganti-ganti atau dikombinasi dengan sayuran atau bahan makanan lain. Selain itu, penting untuk menambahkan produk protein pada makanan," terang Daisy.

Telur lebih efektif untuk menggantikan susu

Apabila pemberian susu akan digantikan, Daisy menilai, telur yang lebih baik dipilih daripada daun kelor sebagai sumber protein.

Kandungan protein pada susu dan telur hampir serupa.

Perbandingannya, satu gelas susu sapi bisa mengandung 8,14 protein, sementara satu butir telur rebus punya 6,3 gram protein.

Telur merupakan salah satu produk protein hewani yang sama dengan susu, daging sapi, ayam, dan ikan.

Selain itu, telur adalah salah satu sumber protein yang murah dan mudah dikonsumsi oleh seluruh kalangan usia.

“Kalau telur itu memang sumber protein yang mudah sekali diserap oleh tubuh. Makanya bisa digunakan oleh bayi, anak-anak, hingga lansia,” jelasnya.

Satu butir telur dapat menunjang kebutuhan protein anak apabila rutin dikonsumsi setiap harinya.

Pemberian susu dapat memicu intoleransi laktosa

Daisy mengingatkan, pemberian susu sapi pada anak-anak juga harus dilakukan secara hati-hati karena rawan akan intoleransi laktosa.

Intoleransi laktosa adalah ketidakmampuan tubuh untuk mencerna gula alami yang terdapat dalam susu.

Terlebih, banyak anak Indonesia yang mengalami intoleransi laktosa karena tidak terbiasa mengonsumsi susu sejak kecil.

Intoleransi laktosa beresiko terjadi pada anak-anak kelompok marginal yang sejak disapih tidak lagi mengonsumsi susu.

“Kalau orang Indonesia yang dari kecil tidak dibiasakan minum susu, enzim untuk mencerna laktosa saja tidak punya, sehingga bisa mengalami diare,” terang Daisy.

Apabila langsung diberikan tanpa melihat kebutuhan, kemungkinan anak untuk mengalami diare cukup tinggi.

Oleh karena itu, Daisy menyarankan, pemberian susu untuk makan bergizi gratis juga harus disesuaikan dengan kebutuhan anak.

Di samping itu, dia memberi masukan, pemenuhan kebutuhan protein anak sebaiknya menggunakan sumber daya lokal. Misalnya, dengan pemberian kacang-kacangan dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), tempe, tahu, kecipir, susu kambing, dan aneka jenis jamur pangan yang mudah dibudidayakan di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto akan mengucurkan dana sebesar Rp 70 triliun untuk pembangunan infrastruktur desa pada tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, saat menghadiri acara di Lombok Barat, Jumat (27/12/2024).

"Pemerintah Prabowo keluarkan dana desa untuk infrastruktur Rp 70 triliun," ujar Fahri.

Selain dana untuk infrastruktur desa, Prabowo juga menganggarkan Rp 70 triliun untuk program makan siang bergizi. Langkah ini, kata Fahri, bertujuan memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan gizi masyarakat.

"Dana makan bergizi juga akan dikeluarkan Rp 70 triliun. Urusan sandang kita selesai. Urusan pangan kita akan perkuat di makanan bergizi. Itu sudah dianggarkan," jelasnya.

Fahri menekankan bahwa program swasembada papan akan dimulai dari desa. Pemerintah daerah diminta memprioritaskan pembangunan rumah layak huni dan sanitasi dasar untuk masyarakat.

"Saya mendapatkan laporan, banyak orang rumahnya tidak ada sanitasi. Bagaimana mau sehat? Bagiamana masyarakat sehat? Membuang sampah manusia di tempat yang akhirnya menganggu kepentingan umum. Ini akan kita perbaiki," tegasnya.

Pemerintahan Prabowo, lanjut Fahri, baru berjalan selama dua bulan tujuh hari. Ia memastikan seluruh anggaran yang digelontorkan untuk kepentingan masyarakat akan mengikuti ide-ide dari pemerintah daerah dan para kontraktor.

"Kalau jago punya ide gagasan yang baik, sampaikan ke kami. Ini uangnya ada, nggak usah khawatir. Kalau ide nggak ada, akhirnya bisnis biasanya ya bikin rumah di atas sawah. Ide harus mulai, kita ditinggalkan dari negara lain," ujarnya.

Fahri juga menyoroti pentingnya menjaga lahan pertanian. Menurutnya, mengalihfungsikan sawah menjadi perumahan dapat mengancam masa depan bangsa. Ia bahkan mengingatkan bahwa larangan makan nasi bisa memicu konflik serius.

"Perlu cari cara lain. Bikin rumah di gunung yang bagus," katanya.

Ia mengungkapkan bahwa ada negara asing yang siap membantu Indonesia membangun tujuh juta rumah. Negara tersebut bahkan menyarankan agar standar rumah di Indonesia, yang biasanya bertipe 30 atau 36, diubah menjadi tipe 40 atau 50.

"Dia mau bantu, tapi ada ide nggak? Bikin inovasi yang hebat. Apalagi Mataram. Kalau nggak ada ide besar, orang nggak mau balik ke Mataram lagi. Lombok Barat sebagai penyangga Mataram harus punya ide yang maju. Ide adalah bisnis," ujar Fahri.

Eks politikus PKS ini juga meminta asosiasi pengembang perumahan di Lombok Barat dan Kota Mataram untuk berkolaborasi dengan lembaga riset dalam menata kawasan kumuh.

"Tolong riset, bikin inovasi. Tidak ada artinya Anda jadi pengembang kelas premium atau kelas naga. Itu tidak ada artinya. Harus ada ide. Untuk pemenuhan rumah masa depan bangsa Indonesia lebih rapi, tertata, lebih sehat, dan lebih manusiawi," tegasnya.

Fahri juga menantang para pengembang untuk menciptakan solusi kreatif. "Kalau nggak ada ide yang baik, ngapain saya layani yang begini-begini saja? Ngapain? Saya tantang ini pengembang buat ide yang baik. Duitnya ada," tandasnya.

Video: Badan Gizi Buka Suara soal Peserta Makan Bergizi Gratis Diminta Bayar

Video: Badan Gizi Buka Suara soal Peserta Makan Bergizi Gratis Diminta Bayar

KEDIRI, investor.id - Komandan Kodim 0809 Kediri, Jawa Timur, Letkol Inf Ragil Jaka Utama, mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap iming-iming yang mengatasnamakan instansi.

Hal ini sehubungan dengan pencatutan nama Kodim yang dipimpinnya untuk penipuan program makan bergizi gratis, sehingga merugkan puluhan pemilik usaha katering jutaan rupiah. 

"Saya menghimbau kepada masyarakat luas. Jangan mudah percaya. Jangan mudah terimiming-iming atau diiming-imingi oleh seseorang yang tidak dikenal, mengatasnamakan instansi pemerintahan. Apalagi mengatasnamakan institusi TNI sebagai pihak rekanan dan lain sebagainya, terus memungut uang. Itu tolong masyarakat jangan mudah percaya hal tersebut," kata Ragil, Jumat (27/12/2024).

Ragil mengatakan, program makan bergizi gratis yang berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN) pastinya sudah terencana dengan baik.

Menurutnya, dalam pelaksanaan program pemerintah pusat ini tentu tidak akan memerintahkan orang untuk melakukan pemungutan liar atau meminta uang kepada pihak katering makanan dan masyarakat. 

Sejauh ini, Ragil menegaskan belum ada petunjuk untuk menindaklanjuti pelaksanaan dari Badan Gizi Nasional soal program makan bergizi gratis di wilayah kerja Kodim 0809 Kediri.

Dia pun meminta masyarakat tidak mudah percaya dan sebaiknya konfirmasi bila ada keterkaitan dengan Kodim Kediri.

“Tolong konfirmasi ke Kodim dulu sehingga tidak terjadi kasus penipuan di mana-mana, khususnya di wilayah Kediri," pungkasnya. 

Diketahui sebelumnya, kasus dugaan penipuan dengan tender penawaran suplier program makan bergizi gratis terkuak di Kota Kediri. Tak tanggung-tanggung, puluhan pengusaha katering telah tergabung ditaksir kerugian mencapai Rp 72 juta.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia pada kuarter II tahun 2024 lalu berkontribusi sebesar 54,53 persen terhadap PDB (produk domestik bruto) nasional.

Dari jumlah persentase yang relatif besar ini, 22,69 persen di antaranya dialokasikan untuk konsumsi makanan dan minuman selain restoran.

Kendati konsumsi makanan dan minuman selain restoran mendominasi pengeluaran rumah tangga, pemenuhan gizi, terutama protein, masih menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan di antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2019 menyatakan, Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian yang dinilai ideal adalah 2.100 kkal untuk energi dan 57 gram untuk protein per kapita per hari.

Di lain sisi, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan rata-rata konsumsi energi masyarakat Indonesia masih berada sedikit di bawah AKG, yakni 2.087.64 kkal per kapita per hari.

Untuk konsumsi protein, Indonesia sejatinya sudah melampaui angka disarankan, yakni 62,33 gram per kapita per hari. Hanya saja, capaian ini belum merata.

Dilihat dari kelas sosialnya, kelompok penduduk 20 persen terbawah hanya mengonsumsi 1.663.05 kkal per hari, tertinggal jauh oleh kelompok penduduk 20 persen teratas yang mencapai 2.504.91 kkal.

Demikian pula dengan protein, kelompok terbawah hanya mengonsumsi 45,76 gram per hari, sementara kelompok teratas mencapai 81,22 gram, hampir dua kali lipat lebih tinggi daripada kelompok terbawah.

Hal ini juga paralel terjadi pada angka konsumsi ikan, udang, cumi, kerang, dan daging. Karena sumber proteinnya berkualitas tinggi, protein hewani dinilai memiliki harga yang lebih tinggi, sehingga pembelian hanya dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat yang berada.

Kenyataan inilah kemudian yang mendorong Aruna, perusahaan teknologi yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan di Indonesia, kian berkomitmen mendukung terwujudnya makan bergizi gratis dari pemerintah dengan melakukan kolaborasi bersama mitra yang memiliki fokus serupa.

Aruna menyimpulkan bahwa ketidakseimbangan ini bukan hanya tentang ketersediaan produk, tetapi juga daya beli yang lemah.

Co-Founder dan Chief Operating Officer Aruna, Indraka Fadhlillah, mengatakan, “Anggaran untuk program ini mencapai Rp450 triliun dan ditujukan untuk menjangkau 81 juta orang. Jumlahnya fantastis, ya, melebihi jumlah penduduk Singapura."

"Dengan skala sebesar ini, semua keputusan harus berdasarkan riset dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, kami sudah mulai melakukan penyelarasan melalui advokasi dengan berbagai pihak."

Sebagai contoh, pada awal Desember 2024 lalu, Aruna menginisiasi PKS dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang secara khusus ditujukan untuk memperkuat pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Indraka hadir mewakili Aruna dalam penandatanganan PKS tersebut, sedangkan KKP diwakili Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif.

Penguatan tata kelola perikanan, pendampingan teknis kepada kelompok nelayan, dan fasilitasi pengembangan kebijakan berbasis masyarakat menjadi fokus utama kerja sama ini.

Guna mendukung program makan bergizi gratis yang telah menjadi wacana besar nasional, kerja sama ini digadang untuk membuka jalan bagi perikanan yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan dapat diandalkan, khususnya dalam berbagi pakai data perikanan.

Lotharia setuju bahwa berbagi data perikanan dapat membantu realisasi program makan bergizi gratis.

Dengan demikian, pelaku usaha, pengolah, hingga koperasi yang terlibat dapat diketahui dengan baik. Aruna sendiri berharap akan ada banyak nelayan skala kecil yang dapat diberdayakan dengan adanya program ini, sehingga pemerataan ekonomi dapat terjadi.

Viral terkait dugaan pungutan biaya untuk membeli wadah makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mewanti-wanti agar sekolah jangan memberatkan siswa dalam program MBG ini!

"Kita (Kemendikdasmen) minta sekolah tidak memberatkan siswa. Apalagi terkait program Makan Bergizi Gratis kan difasilitasi langsung oleh pemerintah, oleh Badan Gizi Nasional. Jadi kita minta sekolah tidak memberatkan," kata Wakil Mendikdasmen Fajar Riza Ul Haq merespons pertanyaan wartawan soal isu pungutan dalam program MBG usai acara Peluncuran Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).

Alat Makan Disediakan Badan Gizi Nasional

Sebagai informasi, isu pungutan biaya kotak makan di sekolah untuk program MBG viral di media sosial beberapa waktu ke belakang. Dalam video dijelaskan orang tua wajib membeli kotak makan sebanyak 2 unit per siswa. Harga satu unitnya sebesar Rp 30 ribu. Sehingga masing-masing siswa harus membeli kotak makan seharga Rp 60 ribu agar dapat program MBG.

Mengetahui hal tersebut Fajar menjelaskan sekolah tidak perlu mewajibkan siswa membeli kotak makan. Terlebih bila siswa sudah memilikinya di rumah.

Kemendikdasmen akan melakukan pengecekan kejadian ini dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Karena BGN adalah lembaga yang mengatur teknis MBG termasuk soal peralatan makanan.

Jika di masa mendatang masih ada kejadian serupa, Kemendikdasmen akan mengirim inspektor untuk melakukan pemeriksaan ke pihak sekolah. Ketika inspektor melakukan pemeriksaan, Kemendikdasmen akan memberikan peringatan.

"Mewajibkan siswa untuk membeli alat makan itu tidak boleh, tidak dibenarkan karena memberatkan. Kalau sanksi, pasti inspektorat akan cek ke sekolah. (bila) terjadi indikasi pemaksaan tentu kita akan berikan semacam pengingat," tambahnya.

Respon BGN soal Isu Pungutan Kotak Makan di Sekolah

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN RI, Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan SIK MM menegaskan jika program Makan Bergizi Gratis sepenuhnya gratis dan tidak ada kewajiban biaya tambahan. Hal ini perlu jadi catatan penting bagi orang tua murid.

"Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses, terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan," ungkap Kombes Pol Iwan dalam keterangan tertulis dikutip dari Antara.

Ia juga menambahkan bila program ini dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas. Sehingga siswa dan orang tua seharusnya tidak dikucilkan atau diberi beban tambahan.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," tegas Iwan.

Iwan juga memastikan pihaknya akan terus mengawasi pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia. Sehingga manfaatnya benar-benar diterima dan dirasakan masyarakat tanpa ada hambatan.

Video BGN: Sasaran Awal Program Makan Bergizi Gratis untuk 15-20 Juta Anak

Video BGN: Sasaran Awal Program Makan Bergizi Gratis untuk 15-20 Juta Anak

JAKARTA,investor.id – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengupayakan penyempurnaan pelaksanaan program Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui uji coba program secara serentak di enam provinsi.

Keenam provinsi tersebut yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), akan dilakukan uji coba MBG melalui 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai tanggal 26-28 Desember 2024.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Mayjen TNI (Purn) Dadang Hendrayuda melakukan pemantauan langsung program uji coba MBG tersebut di SPPG Cilandak, Jakarta Selatan.

“Kami memastikan seluruh proses distribusi makanan bergizi ini berjalan lancar, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Dadang dikutip dari rilis resmi, pada Jumat (27/12/2024).

Dadang mengungkapkan, uji coba MBG kali ini sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menyempurnakan program peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Hasil uji coba ini selain ditujukan memberikan akses mudah bagi masyarakat terhadap makanan sehat, diharapkan dapat menjadi landasan penyempurnaan kebijakan MBG ke depan. “Hasil dari uji coba ini akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan di masa mendatang,” ucap Dadang.

Sebelumnya, Dana sebesar Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejauh ini masih belum berubah. Namun, tim ahli Menko Pangan Drajad Hari Wibowo menyampaikan, alokasi di dalamnya masih bisa berubah menyesuaikan kondisi yang ada.

“Yang saya tahu sekarang kan sudah dianggarkan di APBN ya, jadi selama tidak ada perubahan APBN ya tetap segitu (Rp 71 triliun). Cuma mungkin alokasi di dalamnya masih bisa diubah-ubah akan disesuaikan dengan kondisi yang ada,” ungkapnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Dia juga mengatakan saat ini kondisi persiapan untuk penerapan program MBG masih dinamis. Seiring dengan itu, program anyar yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut juga masih dalam tahap uji coba.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Makan Bergizi Gratis (MBG) rencananya akan mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025. Pemerintah sudah lebih dulu melakukan uji coba program ini di berbagai daerah di Indonesia.

Beberapa pihak juga telah memberi masukan kepada pemerintah agar program dengan anggaran Rp 71 triliun itu berjalan maksimal. Satu hal yang seharusnya tak luput dari perhatian pemerintah yaitu assessment atau penilaian melalui riset lapangan tentang apa yang dibutuhkan setiap anak.

Hal tersebut disampaikan dr. Tan Shot Yen, seorang ahli gizi masyarakat. Menurutnya, penting untuk pemerintah mengetahui kondisi dilapangan terlebih dahulu tentang apa yang cocok dengan masyarakat, khususnya anak dan ibu hamil sebagai objek penerima program makan bergizi gratis.

“Jangan sampai kita membuang uang segitu banyak, sementara penerimaan belum tentu baik responnya dari yang menerima. Kelemahan kita adalah belum melakukan assessment. Assessment misalnya anak-anak itu sukanya apa?” kata Tan, pada Jumat (27/12/2024).

Pemerintah juga harus berkaca pada kasus ketika makanan gratis tambahan justru tidak tepat sasaran.

“Jadi jangan sampai nanti kejadian seperti yang dialami posyandu ketika membagi makanan tambahan yang sifatnya pemulihan, itu malah bapaknya yang makan. Karena anaknya tidak suka,” ujar Tan.

Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan infrastruktur dan peluang terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan program ini.

“Kalau di luar negeri yang juga melakukan makan gratis, itu setiap sekolahnya punya dapur. Sekarang bagaimana di daerah 3T. Orang fasilitas sekolah dan gedungnya saja sudah mengenaskan, jadi mustahil mereka punya dapur. Ongkosnya nanti makin ditambah lagi karena perlu ada nganterin makanan dan sebagainya,” pungkas Tan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News