JAKARTA, investor.id – Lima asosiasi pengembang perumahan mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menyusun peta jalan (road map) Program 3 Juta Rumah yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kelima asosiasi tersebut diantaranya Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) dan Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas).

Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Manajemen Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp 112 triliun atau setara dengan US$ 7 miliar dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56% terhadap perekonomian nasional. Dimana setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp 120 triliun-Rp 135 triliun.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat REI Joko Suranto mengatakan kontribusi sektor properti itu merupakan capaian sebelum adanya Kementerian PKP. Sementara dengan kehadiran kementerian khusus perumahan seharusnya kontribusi sektor tersebut lebih meningkat, karena pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki program besar yakni Program 3 Juta Rumah yang sudah disampaikan sejak kampanye pemilihan presiden (pilpres) tahun lalu.

“Pengembang sejak awal menyambut gembira dan mendukung program yang mulia dan positif tersebut. Program 3 juta rumah ini merupakan bukti bahwa pemerintah baru ini menyadari bahwa sektor properti termasuk perumahan merupakan sektor yang mampu mendorong perekonomian negara dan menekan kemiskinan,” kata Joko dalam acara konferensi pers lima asosiasi pengembang perumahan di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Menurutnya pengembang dari sebelum adanya Kementerian PKP telah banyak terlibat dengan Satgas Perumahan, dimana selama beberapa bulan satgas sudah banyak mendengarkan dan belanja masalah agar nantinya pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang dibutuhkan pasar, masyarakat dan pelaku usaha agar bisa memberi manfaat kepada masyarakat terutama dalam menekan kemiskinan hingga ke pedesaan.

Namun, kata Joko, ketika Kementerian PKP ini sudah terbentuk, selama tiga bulan berinteraksi dan beberapa kali bertemu untuk memberikan masukan dan harapan pasar dan masyarakat, pada akhirnya harapan adanya kementerian ini dapat membuat kebijakan yang membuat situasi pasar lebih kondusif, ternyata tidak terwujud.

Justru menurutnya yang muncul adalah kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Diantaranya isu pemerintah bangun rumah gratis, rencana penurunan harga rumah subsidi, penggunaan tanah sitaan koruptor untuk pembangunan rumah, rencana pembentukan central purchasing perumahan, pernyataan ada menaikkan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) menjadi 800.000 unit, munculnya stigmatisasi developer nakal, serta mengundang advokat untuk mengadvokasi kepada developer.

“Alih-alih merumuskan kebijakan yang dapat memacu pembangunan rumah rakyat dan menyusun peta jalan (road map) perumahan, Kementerian PKP justru lebih memilih memicu ketidaknyaman pasar dan kegaduhan yang sangat kontraproduktif. Ini semua mengancam tercapainya target pembangunan 3 juta rumah sesuai instruksi Presiden Prabowo,” imbuhnya.

Kondisi tersebut, kata dia, mengakibatkan pengembang merasa tidak mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari pemerintah. Selain itu pengembang merasa khawatir akan masa depan usaha mereka termasuk masa depan para tenaga kerjanya, dan juga merasa tidak adanya kepastian usaha di sektor perumahan.

Joko menambahkan, salah satu program pemerintah yang paling realistis dan dapat diandalkan (reliabel) dalam mengatasi kemiskinan dan efektif mengurangi backlog perumahan adalah FLPP. Yang mendapatkan fasilitas FLPP adalah perbankan dan yang menikmati adalah masyarakat. Sebagai sebuah produk pembiayaan, FLPP ini diterima masyarakat karena menjadi stimulus yang meringan mereka seperti bunga KPR tetap (fix rate) hingga akhir tenor kredit dan uang muka yang terjangkau.

“FLPP juga telah terbukti bisa mendorong pertumbuhan nasional. Terbukti, kredit bermasalahnya (non performing loan/NPL) hanya 1% atau sangat rendah sekali,” paparnya.

Oleh karena itu, pengembang meminta agar FLPP yang sudah berjalan baik dan hanya memiliki kredit yang bermasalah sebesar 1% jangan dijadikan sebuah cara untuk mencari isu-isu yang tidak produktif dan terkesan mengaburkan kenyataan bahwa saat ini program FLPP belum dijalankan, skema pembiayaan belum diputuskan, apalagi road maps/blue print termasuk rencana kerja program 3 juta rumah juga belum ada hingga saat ini.

Dengan situasi yang kurang kondusif tersebut, pengembang mengambil empat sikap, yang pertama mendorong FLPP untuk segera berjalan, dan sudah berulang kali dilakukan pembahasan tetapi sampai saat ini belum diputuskan. “Untuk itu kami pengembang mendorong adanya alternatif pembiayaan atas produksi rumah dengan harga setara rumah subsidi. Alhamdulillah saat ini beberapa bank sudah menunjukkan komitmen untuk membuat formula produk dan skema pembiayaannya,” katanya.

Kedua, pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo Subianto berkenan menyampaikan kepada para pelaku usaha terkait program 3 juta rumah, dan apa menjadi pandangan kepala negara terhadap program besar tersebut. Pengembang memohon ada ruang dialog antara asosiasi pengembang dan Presiden Prabowo Subianto.

“Ketiga, pengembang perumahan akan menyelesaikan proyek FLPP yang sedang berjalan, dan selanjutnya menunggu arahan Presiden Prabowo atau Ketua Satgas Perumahan atas keberlanjutan program 3 juta rumah dan FLPP,” ujarnya.

Sikap keempat, mendesak pemerintah agar membuat iklim dan suasana kebersamaan yang kompak, tanpa menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia butuh persatuan dalam melakukan pembangunan.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 104 ribu unit kepada Presiden Prabowo.

"Kemudian juga kita diminta mengumumkan perumahan subsidi, FLPP, yang sudah dibangun, yang sedang dibangun, dan yang sudah diserahkan. Total per hari ini 104 ribu," kata Maurarar, Selasa (18/2/2025).

Maruarar juga melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait proyek-proyek yang sudah siap untuk diresmikan, misalnya tiga tower di Kemayoran, yang Wisma Atlet, kemudian tujuh tower wisma atlet sudah siap di April akhir.

Pria yang kerap disapa Ara dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan perkembangan kelanjutan kerja sama dengan Bank Indonesia untuk insentif likuiditas dalam rangka dukungan Bank Indonesia untuk program pemerintah di sektor perumahan.

"Supaya jelas, dari Bank Indonesia kami sudah mendapatkan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) bank itu ada uangnya di BI, dan itu Bank Indonesia siap untuk menjalankan sejumlah Rp80 triliun," kata dia.

"Kami akan matangkan persiapannya besok malam kami akan rapat dengan Menkeu, dengan BUMN, dan juga Bank Himbara di kantor Menkeu, untuk merealisasikan dalam rangka dukungan dari Bank Indonesia untuk program pemerintah 3 juta rumah baik yang dibangun atau direnovasi," lanjutnya.

Ara juga menyampaikan ada sejumlah kasus terkait perumahan yang harus diselesaikan. Misalnya, kasus adanya pagar di PIK sehingga terjadi adanya kesan rumah esklusif.

"Itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi harus ada jalan, ya, di PIK 1, jalan yang kepada masyarakat. Besok saya akan ke sana untuk segera mensosialisasikan hal itu dengan Pemda DKI, agar bisa segera bisa dibangun jalannya. Jadi supaya masalah-masalah ini cepat diselesaikan dengan tuntas," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi kini resmi memiliki pelayanan cepat dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendukung program tiga juta rumah.

Hal itu tampak setelah Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih meluncurkan secara resmi program Percepatan Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pembangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (PBG-MBR) Kota Jambi, bertempat di Ruang Jambi City Operation Center (JCOC) Grha Siginjai, Selasa (18/2/).

Hadir dalam acara itu, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Obliyani, Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM Moncar Widaryanto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Fahmi, dan Asisten Administrasi Umum M Jaelani selaku Koordinator Percepatan Perizinan Pembangunan di Kota Jambi serta sejumlah Kepala Dinas terkait, perwakilan Perbankan dan masyarakat pemohon PBG-MBR.

Pada launching itu, tim Pemerintah Kota Jambi berhasil menerbitkan permohonan PBG hanya dalam waktu 18 menit 11 detik.

Sri menyampaikan rasa puasnya atas kecepatan proses tersebut yang menunjukkan bahwa layanan penerbitan PBG tipe 36 bagi MBR dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 10 jam.

Pj Wali Kota juga berkesempatan menyerahkan secara simbolis sertifikat keputusan PBG-MBR kepada pemohon dalam acara itu yang berhasil di proses dalam waktu 18 menit 11 detik tersebut.

"Alhamdulillah, layanan ini setelah diluncurkan dapat memproses layanan di bawah 1 jam. Kami juga telah menyiapkan tim khusus agar pelayanan ini dapat berjalan maksimal," jelasnya.

Dirinya juga menargetkan dengan adanya layanan ini nantinya akan dapat menyelesaikan 15 usulan penerbitan bangunan setiap harinya.

"Inilah wujud kerja keras dari tim Pemkot Jambi untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat dengan secepatnya. Dan sesuai kebijakannya yang bisa menikmati layanan ini adalah masyarakat dengan kriteria berpenghasilan di bawah angka Rp7 juta," katanya.

Pemerintah daerah dan perbankan harus bekerja sama dalam memudahkan akses hunian bagi MBR. Dan Alhamdulillah, bank mitra kita sudah siap untuk memfasilitasi program ini. Ini adalah bentuk nyata negara hadir dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.

Dia menekankan, proses pelayanan penerbitan PBG Kota Jambi akan semaksimal mungkin dilakukan percepatan tanpa mengabaikan persyaratan administrasi dan berharap, semua OPD teknis dapat mengawal program ini dengan baik juga tanpa mengabaikan persyaratan administrasi, sehingga hadirnya pemerintah dalam memberikan kemudahan dan kecepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khususnya bagi MBR di Kota Jambi dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar dirasakan manfaatnya.

Untuk memudahkan pelayanan penerbitan PBG itu, Sri menyebut DPMPTSP kota Jambi juga telah menyediakan ruang khusus bagi operator dan pengawas PBG di Mall Pelayanan Publik.

Sementara itu, Oni Fahlevi warga kota Jambi yang pertama kali menikmati layanan cepat PBG-MBR pada launching itu menyampaikan apresiasinya kepada Pemkot Jambi dan alhamdulillah dengan layanan yang sekarang prosesnya sangat cepat sekali. Mudah-mudahan semua masyarakat di kota Jambi bisa merasakan layanan ini," katanya.

Sebelumnya, dalam laporan kegiatan tersebut, Asisten Administrasi Umum, M Jaelani selaku koordinator mengungkapkan 3 syarat pendukung sebagai faktor penentu dalam menyukseskan dalam penerbitan PBG-MBR itu.

"Pertama, prototipe yang harus terlebih dahulu dipersiapkan, karena merupakan model awal atau rancangan dari suatu produk atau desain. Dalam hal ini dari hasil studi tiru ke Pemkab Bogor, Pemkot Jambi menerima 55 prototipe, tentunya ini akan kita modif untuk diberlakukan di kota Jambi," katanya.

Selanjutnya, aplikasi SIMBG yang telah disiapkan Kementerian PU tidak dalam kondisi eror. Dan yang terakhir adalah kondisi jaringan yang harus stabil dan lancar serta berkait SDM, Jaelani juga menegaskan sudah diisi dengan tenaga-tenaga yang berpengalaman dalam bidang masing-masing. Namun akan terus diberikan pelatihan guna memberikan layanan yang maksimal bagi masyarakat.

Sebagaimana diketahui, layanan ini merupakan program Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah untuk mendukung kebijakan pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

PBG-MBR yang dilaunching Pj Wali Kota Jambi ini juga merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, 3015/KPTS/M/2024, 600.10-484 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah yang digagas oleh Presiden RI.

Selain menindaklanjuti Keputusan Bersama 3 Menteri itu, Pemkot Jambi juga telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemberian Insentif Fiskal Terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mengatur salah satunya tentang golongan masyarakat di Kota Jambi yang berhak menerima manfaat untuk pembebasan BPHTB dan retribusi PBG.

Nagan Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh memastikan sebanyak 3.440 porsi siswa dari jenjang pendidikan TK hingga SMA di daerah tersebut, saat ini telah mulai menikmati makan bergizi gratis dari pemerintah.

“Kegiatan makan bergizi gratis ini sudah dimulai selama dua hari sejak tanggal 17 Februari kemarin,” kata Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya, Aceh, Dr Iskandar di Nagan Raya, Selasa.

Sebanyak 3.440 porsi MBG diberikan kepada siswa dari tingkat TK hingga SMA, dengan rincian, 243 siswa TK, 1.290 siswa SD, 933 siswa SMP, dan 974 siswa SMA yang akan dilaksanakan lima kali dalam sepekan.

Dr Iskandar mengatakan pemberian makan bergizi gratis inic merupakan program Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bagi siswa-siswi mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA/sederajat.

"Pemberian MBG ini merupakan salah satu program Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak tanpa memandang status sosial," ujar Iskandar.

Melalui pemberian MBG ini, Pemkab Nagan Raya, Aceh berharap dapat menjadi motivasi bagi anak-anak untuk terus belajar dengan giat dan akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan sukses di masa depan.

Komandan Kodim 0116/Nagan Raya, Aceh, Letkol Inf Fairuzzabadi selaku pelaksana kegiatan mengayakan kegiatan ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap generasi muda harapan bangsa agar tumbuh dan kuat.

"Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan kami, Forkopimda Nagan Raya, terhadap kebijakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, terkait dengan makan siang bergizi gratis dan akan kita laksanakan terus bersama instansi terkait," ujarnya.

Fairuzzabadi menyebutkan bahwa saat ini terdapat satu titik lokasi dapur, dan ke depan akan bertambah menjadi tiga titik dengan jumlah semua siswa yang akan mendapat Makan Berizi Gratis sebanyak 39.000 orang di Nagan Raya.

"Tahap pertama ini pada 14 sekolah mulai dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA dengan jumlah 3.440 porsi," ungkapnya.

Pelajar kelas I SMPN 1 Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Reva Alesha, mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran atas program Makan Bergizi Gratis kepada para pelajar di sekolah-sekolah, termasuk SMP Negeri 1 Seunagan.

"Semoga Makan Bergizi Gratis ini tetap berlanjut ke depannya," harap Alesha.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan tower Wisma Atlet Kemayoran untuk hunian aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) siap diresmikan.

"Yang sudah siap untuk diresmikan adalah tiga tower di Kemayoran yang Wisma Atlet, itu sudah siap diresmikan. Kemudian tujuh tower sudah siap bulan April akhir, Jadi total 10 tower," ujar Maruarar saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Diketahui, revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak tiga tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR.

Selain itu, Maruarar juga menyampaikan perkembangan pembangunan perumahan subsidi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Hingga saat ini, kata dia, sebanyak 104 ribu unit perumahan subsidi telah dibangun, sedang dibangun, atau sudah diserahkan kepada masyarakat.

Pemerintah, kata dia, juga memberikan sejumlah insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) gratis untuk properti di bawah Rp2 miliar, serta pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ke depan, Kementerian PKP akan fokus pada Program Strategis Nasional (PSN) yang mencakup sekitar 30 titik di Indonesia.

Tanah seluas sekitar 7.700 hektar telah diterima dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk mendukung program ini.

Maruarar mengatakan program ini akan dilaksanakan secara lintas kementerian, termasuk koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain itu, Ara juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia telah memberikan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) senilai Rp80 triliun untuk mendukung program pemerintah dalam pembangunan dan renovasi 3 juta rumah.

"Dari Bank Indonesia kami sudah mendapatkan pelonggaran GWM atau Giro Wajib Minimum, bank itu ada duitnya di BI dan itu Bank Indonesia siap untuk menjalankan sejumlah Rp80 triliun duit bank yang ada di Bank Indonesia, Itu sejumlah Rp80 triliun,

Adapun persiapan lebih lanjut akan dibahas dalam rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, BUMN, dan Bank Himbara di kantor Kementerian Keuangan.

"Besok malam kami akan rapat dengan Menkeu, BUMN, dan juga Bank Himbara di kantor Menkeu Untuk merealisasikan dalam rangka dukungan daripada Bank Indonesia untuk program pemerintah 3 juta rumah, itu artinya 3 juta yang dibangun dan yang direnovasi," ujar Maruarar.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, tiga tower rumah susun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wisma Atlet Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara, siap diresmikan.

Adapun secara total, ada 10 tower yang disulap pemerintah untuk hunian ASN.

"Projek yang sudah siap untuk diresmikan adalah 3 tower di Kemayoran, yang Wisma Atlet. Itu sudah siap diresmikan," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

Pria yang karib disapa Ara ini menyampaikan, tujuh tower sisanya akan selesai direvitalisasi pada akhir April 2025.

"Kemudian 7 tower sudah siap di bulan April akhir. Jadi total 10 tower," ucapnya.

Di sisi lain, ia mengungkapkan, sudah ada 104.000 rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diserahkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita diminta mengumumkan perumahan subsidi, FLPP yang sudah dibangun, yang sedang dibangun, dan yang sudah diserahkan, total per hari ini 104.000 per hari ini," jelas Ara.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 350 miliar untuk merenovasi Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta pada Agustus 2024.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan Wisma Atlet akan dialihfungsikan menjadi rumah susun (rusun).

Rusun ini akan diutamakan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, sebagian dari rusun itu akan dikomersialisasikan dengan sistem sewa atau rusunawa yang pengaturan harganya akan ditetapkan oleh pemerintah.

"Yang utama untuk ASN, sebagian nanti ada yang prospek untuk dikomersialkan untuk membiayai operasional dari area itu. Sistemnya sewa tapi nanti ada penetapan harga pemerintah," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan uji coba percepatan penerbitan perizinan persetujuan bangunan gedung (PBG) sebagai upaya mendukung program pemerintah berkaitan realisasi pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi menyatakan pemerintah daerah mendorong kepemilikan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui inovasi program 3 juta rumah per tahun sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Caranya bagaimana, tentu dengan memudahkan akses perizinan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka memiliki hunian yang layak, legal serta sesuai regulasi sekaligus meningkatkan taraf perekonomian masyarakat," katanya di Cikarang, Selasa.

Ia mengatakan program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus menanggulangi persoalan kemiskinan melalui skema kepemilikan 3 juta rumah layak huni mencakup sejuta hunian di perkotaan dan dua juta unit di wilayah pedesaan.

Dia menjelaskan program ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan dukungan percepatan pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Prabowo-Gibran.

Dia menyebut selama ini hambatan administratif menjadi kendala utama dalam pembangunan rumah tinggal, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui program ini pula, masyarakat baik yang sudah memiliki maupun berencana memiliki hunian akan diberikan kemudahan.

"Di satu sisi kemudahan mengurus dengan cepat dan gratis bagi masyarakat dan di sisi lain juga memberikan stimulus bagi pengusaha properti rumah subsidi agar dapat meningkatkan penjualan karena selain PBG, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) juga gratis bagi calon pemilik rumah berstatus berpenghasilan rendah," ucapnya.

Pembuatan polisi tidur di perumahan tidak bisa sembarangan. Untuk membuatnya, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari warga dan RT setempat.

Jangan sampai seperti kasus yang terjadi di Bogor. Di sana ada kasus seorang pria ditusuk diduga gara-gara bikin polisi tidur di perumahan tanpa izin RT setempat.

Pembuatan polisi tidur dilakukan tanpa izin bisa terkena hukuman, baik pidana maupun berupa denda. Hal ini diutarakan oleh Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang.

"(Warga bikin polisi tidur tanpa izin) bisa ada hukumannya. Di UU Nomor 22 tahun 2009 ada hukuman (denda) sampai Rp 24 juta bila tidak berizin dan sampai ada korban," ujarnya kepada detikProperti, Selasa (18/2/2025).

Penelusuran detikProperti, pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 28 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Hal itu meliputi alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang di dalamnya termasuk speed bump atau polisi tidur.

Pada pasal 274 ayat 1 dan 2 disebutkan sanksi bagi orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan yaitu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.

"(Hukuman tersebut karena termasuk mengganggu fungsi jalan kalau bangun polisi tidur tanpa izin?) Betul," kata Deddy.

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial seorang warga jadi korban penusukan di salah satu perumahan di Desa Cikahuripan, Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Dinarasikan penusukan terjadi gara-gara pembuatan polisi tidur yang diduga tanpa izin RT setempat.

Dilansir detikNews, Sekertaris Desa Cikahuripan Encin mengatakan penusukan terjadi di dalam kawasan perumahan. Penusukan diduga akibat pembangunan polisi tidur tanpa izin RT.

"Bener terjadi di Desa Cikahuripan, tapi (pelaku) bukan Pak RT, bukan. (Pemicu penusukan) masalahnya itu tadi, miskomunikasi lah dengan warga. Gara-garanya itu tadi, ada yang bikin polisi tidur, tapi tidak ada konfirmasi ke Pak RT koordinasi lah," kata Encin dihubungi terpisah.

"(Kejadian penusukan) di dalam perumahan, jadi bukan di kampungnya, di perumahan. RT juga di perumahan. Itu kan di jalan perumahan, itu warga di situ (yang bangun polisi tidur)," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menebar insentif perumahan untuk rakyat.

Hal itu diungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara.

Ara mengatakan insentif-insentif itu diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sejumlah insentif itu diberikan sejak awal pembelian rumah.

"Juga memberikan insentif kepada rakyat kecil, yaitu pertama BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) dibuat gratis. Kedua, PPN (pajak pertambahan nilai) di bawah Rp2 miliar buat MBR dibuat gratis. Ketiga, itu PBG, persetujuan bangunan gedung, dibuat gratis buat rakyat kecil," kata Ara di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/2).

Ara mengatakan pemerintah juga akan melipatgandakan program rumah subsidi. Dia berkata telah mendapatkan suntikan dari Bank Indonesia (BI) berupa insentif.

Bank sentral, kata dia, menambah insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan. Insentif ditambah dari Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun.

"Itu sejumlah Rp80 triliun itu akan kami matangkan persiapan, besok malam kita akan rapat menkeu, menteri BUMN, dan bank himbara di kantor menkeu dalam rangka dukungan BI untuk program pemerintah 3 juta rumah," ujarnya.

Ara berkata ada pula program perumahan berupa rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Pemerintah menyiapkan wisma atlet di Kemayoran, Jakarta, untuk bisa disewa masyarakat.

"Proyek yang sudah siap untuk diresmikan adalah tiga tower di Kemayoran, yang wisma atlet. Itu sudah siap diresmikan. Kemudian, tujuh tower sudah siap di bulan April akhir. Jadi, total 10 tower," ucap Ara.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming membagikan paket perawatan wajah alias skincare ke murid di SMAN 13 Jakarta Utara, Selasa (18/2).

Gibran membagikan paket skincare itu kala meninjau berlangsungnya program MBG di sana.

"Hari ini lebih ke skincare. Jadi biar tidak jerawatan, biar beraktivitas lebih enak," kata Gibran dalam keterangannya, Selasa (18/2).

Ia berharap inisiatif ini dapat meningkatkan kepedulian anak-anak terhadap kebersihan dan kesehatan diri. Gibran mengatakan dalam setiap kunjungannya ke sekolah-sekolah ia akan membagikan sejumlah produk lokal.

Selain itu, ia juga mengaku kerap membagikan berbagai perlengkapan sekolah.

"Dan di setiap kunjungan saya, saya biasanya membawa beberapa produk lokal. Yang intinya nanti bisa menjadi complementary (pelengkap) untuk anak-anak yang ada di sini. Biasanya kita ada cukur gratis, sepatu gratis," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Gibran juga mendengarkan langsung masukan terkait program MBG dari para murid. Gibran mengaku pemerintah terbuka terhadap masukan dan saran masyarakat agar program ini dapat memberikan manfaat yang maksimal ke depan.

"Kita setiap hari akan mengevaluasi. Jika ada yang kurang, silakan [disampaikan]," ujar dia.

Lima ketua umum asosiasi pengembang berkumpul menyampaikan pandangan terkait Program 3 Juta Rumah yang sedang dijalani pemerintah. Mereka menilai sejumlah langkah menimbulkan ketidakpastian terhadap industri properti.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan selama lebih dari tiga bulan, pengembang sudah mendukung dan mengikuti semangat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Namun, para pengembang merasa kondisi sektor perumahan menimbulkan pertanyaan.

"Kita mendapatkan isu yang berkait dengan rumah gratis yang sempat menimbulkan kontra di masyarakat mereka tidak mengambil jadinya rumah dan sebagainya. Kemudian tanah koruptor yang mau dijadikan rumah rakyat dan sebagainya. Kemudian juga isu untuk menurunkan harga yang sangat mengguncangkan," ujar Joko dalam Konferensi Pers 5 Asosiasi Pengembang di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Selain itu, ia menyebutkan perkara central purchasing atau management satu harga, rencana menaikkan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sampai 800 ribu, serta terjadi stigmatisasi pengembang nakal. Menurutnya, kondisi tersebut membuat para pengembang khawatir soal masa depan usaha.

Terlebih, saat ini penyaluran FLPP sedang ditahan karena sedang dirancang perubahan skema. Untuk itu, Joko mengatakan asosiasi pengembang meminta agar perbankan dapat membuat skema baru setara FLPP untuk dijalankan.

Kemudian, asosiasi pengembang juga meminta ruang untuk berdialog dengan Presiden Prabowo. Mereka ingin mendengar langsung terkait apa bagaimana konsep Program 3 Juta Rumah.

"Kami pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo untuk berkenan menyampaikan kepada kami para pelaku usaha di sektor properti terkait Program 3 Juta Rumah. Dan apa yang menjadi pandangan kepala negara atas program tersebut kepada kami. Karena kami selama ini akhirnya mendapatkan kondisi yang tidak pasti," katanya.

Pengembang pun tetap akan menyelesaikan program FLPP yang sudah ada sembari menunggu Prabowo dan Satuan Tugas (satgas) Perumahan. Pengembang pun memohon pemerintah membuat iklim usaha kompak dan kondusif.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan pengembang menyambut baik program tersebut. Namun, ide seperti rumah gratis untuk masyarakat dan membangun rumah di atas tanah koruptor dinilai sulit untuk dijalankan. Ia berharap Kementerian PKP dapat menjalankan Program 3 Juta Rumah sesuai rekomendasi Satuan Tugas (Satgas) Perumahan.

"Setau saya Satgas Perumahan yang selama ini dijadikan narasumber itu konsepnya sangat bagus, hasilnya sangat bagus," katanya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menyinggung sejumlah terobosan yang menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Mulai dari rumah gratis hingga isu pengembang nakal.

"Itu pasti ada tapi kita itu sedikit, masih banyak yang baik menjalankan program pemerintah. Itu terbukti datanya sangat sedikit sekali kami sudah konfirmasi ke Tapera juga sedikit sekali oknum," ucap Ari.

Lalu, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhamad mengatakan ketidakstabilan isu berdampak kepada masyarakat, pengembang, dan pemerintah. Menurutnya, hal tersebut dapat mengganggu tatanan ekonomi dan masyarakat.

"Seharusnya kami mendapatkan energi yang luar biasa, tapi belakangan ini kurang lebih saya pribadi melihat kurang lebih 100 hari kami mengalami tidak semangat untuk membangun rumah subsidi," tuturnya.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) M Syawali menyampaikan pengembang mendukung untuk melakukan dialog bersama Prabowo. Semua stakeholder dapat dilibatkan mulai dari pengembang hingga masyarakat.

"Semua elemen stakeholder harus mengerti, paham, 3 juta itu tidak sedikit. Itungnya aja susah, gimana bangun rumah 3 juta. Namun, kita yakin dan percaya dengan kita para ketua umum bersatu, berkumpul, memberikan solusi, gambaran baiknya merealisasi 3 juta rumah ini dengan cara terbaik dan efisien," imbuhnya.

Pemerintah akan melarang Pantai Indah Kapuk (PIK) membangun pagar untuk membatasi wilayahnya dengan perumahan warga lainnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara mengatakan hal itu menjadi perhatian dalam rapat di istana hari ini.

"Kami juga ada beberapa case yang perlu cepat diselesaikan, seperti kasus pagar di PIK itu tidak boleh ada rumah eksklusif," kata Ara di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/2).

Ara mengatakan akan berkunjung ke lokasi esok hari. Dia juga akan mengajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam peninjauan itu.

Dia ingin ada jalan yang bisa dilintasi masyarakat ke PIK. Ara berkata pemerintah akan membangun jalan tersebut.

"Nanti penetapan lokasi kita minta ditetapkan dan segera bisa dibangun jalannya supaya masalah-masalah ini bisa diselesaikan dengan tuntas," ujar Ara.

Sebelumnya, PIK menjadi perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait proyek strategis nasional (PSN).

Pasalnya, pemerintah berencana mengkaji ulang PSN PIK 2.

Setelah rencana itu diungkap, ada kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang. Pagar sepanjang 30 kilometer itu menggegerkan publik. Setelah penelusuran, ada keterlibatan PIK di balik pagar laut tersebut.

Agung Sedayu Group sebagai pengelola PIK tak mempermasalahkan rencana pemerintah mengkaji ulang PSN PIK 2. Mereka menyampaikan PSN itu berasal dari aspirasi pemda.

"Dari tahun 2002 diusulkan oleh bupati, sampai kemudian ditetapkan Maret 2024. Jadi, itu pun sebetulnya sekaligus membantah tuduhan bahwa PSN tropical coastland oleh PIK2 itu merupakan kado dari IKN, karena IKN 2024," ujar Kuasa hukum Agung Sedayu Group Muannas Alaidid dalam Political Show CNN Indonesia, Senin (3/2).