Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan uji coba percepatan penerbitan perizinan persetujuan bangunan gedung (PBG) sebagai upaya mendukung program pemerintah berkaitan realisasi pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi menyatakan pemerintah daerah mendorong kepemilikan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui inovasi program 3 juta rumah per tahun sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Caranya bagaimana, tentu dengan memudahkan akses perizinan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka memiliki hunian yang layak, legal serta sesuai regulasi sekaligus meningkatkan taraf perekonomian masyarakat," katanya di Cikarang, Selasa.

Ia mengatakan program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus menanggulangi persoalan kemiskinan melalui skema kepemilikan 3 juta rumah layak huni mencakup sejuta hunian di perkotaan dan dua juta unit di wilayah pedesaan.

Dia menjelaskan program ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan dukungan percepatan pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Prabowo-Gibran.

Dia menyebut selama ini hambatan administratif menjadi kendala utama dalam pembangunan rumah tinggal, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui program ini pula, masyarakat baik yang sudah memiliki maupun berencana memiliki hunian akan diberikan kemudahan.

"Di satu sisi kemudahan mengurus dengan cepat dan gratis bagi masyarakat dan di sisi lain juga memberikan stimulus bagi pengusaha properti rumah subsidi agar dapat meningkatkan penjualan karena selain PBG, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) juga gratis bagi calon pemilik rumah berstatus berpenghasilan rendah," ucapnya.

Selain memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan hunian, percepatan PBG diharapkan membuka akses lebih luas bagi masyarakat terhadap berbagai fasilitas dan program bantuan perumahan dari pemerintah, termasuk untuk memiliki hunian bersubsidi.

Dedy turut mengajak segenap jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk berperan aktif menyukseskan program ini sebagai kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan percepatan perizinan PBG.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Properti di Serang, Banten semakin lama semakin ramai, apalagi di sektor perumahan subsidi. Rencananya, akan ada 6.000 unit rumah baru di lahan 70 hektare yang akan dibangun menjadi rumah subsidi secara bertahap.

Pengembang perumahan Pondok Taktakan Indah, PT Kawah Anugerah Properti berencana untuk mengembangkan proyek perumahan subsidi baru di Kota Serang, Banten tahun ini. Pengembangan tahap pertama akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektare, dengan rencana berikutnya ditargetkan hingga 70 hektare. Total rumah subsidi yang akan dibangun di proyek perumahan baru tersebut ditargetkan mencapai 6.000 unit secara bertahap.

"Lokasinya dekat dengan Pondok Taktakan Indah, tetapi lokasinya lebih strategis karena berada persis di pinggir jalan nasional. Sesuai dengan permintaan Pak Hirwandi (Hirwandi Gafar, Direktur BTN) saat diskusi di perumahan kami pada pertengahan Desember 2024 lalu, kami berkomitmen untuk membangun rumah subsidi yang lebih baik lagi dari produk yang sudah dibangun sebelumnya," ujar Direktur Utama PT Kawah Anugerah Properti M. Ridwan dalam keterangannya, dikutip dari Selasa (18/2/2025).

Kawah Anugerah Properti menargetkan pembangunan sebanyak 1.500 unit rumah bersubsidi pada tahun ini. Target tersebut dinilai realistis karena sangat bergantung kepada proses penyaluran kuota KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang di tahun 2025 disiapkan sebanyak 220.000 unit.

Sebagai informasi, perumahan Pondok Taktakan Indah yang dikembangkan PT Kawah Anugerah Properti menoreh prestasi gemilang dengan meraih anugerah BTN Awards 2025 sebagai Perumahan Subsidi dengan Inovasi Terbaik atau Best Innovative Subsidized Housing Project. Penghargaan ini diberikan sebagai bagian dari HUT BTN ke-75.

Ridwan berharap, dengan mendapatkan penghargaan tersebut dapat memotiviasi pihaknya untuk terus memberikan rumah subsidi yang berkualitas bagi MBR. Menurut Ridwan, kualitas bangunan dan infrastruktur kawasan merupakan hal yang penting. Sebab, saat pengembang memberikan kualitas yang baik, maka minat konsumen akan meningkat dan dapat mendongkrak penjualan.

"Kualitas produk rumah tentu menjadi yang paling penting. Dengan kualitas bangunan dan penataan kawasan yang baik, maka kedua belah pihak akan diuntungkan. Masyarakat ikut senang karena mendapatkan rumah bagus, apalagi rumah bersubsidi itu memakai anggaran negara melalui APBN, sehingga semua ketentuan yang diatur pemerintah wajib dilakukan," tegas pengusaha muda berusia 41 tahun tersebut.

Ridwan mengaku, dirinya memulai usahanya pada 2018 silam. Kala itu, ia menggunakan modal terbatas Rp 300 juta untuk menggarap lahan 9.000 meter persegi.

"Sejak awal, BTN telah membantu dan memberi support kepada saya dari mulai membiayai pembebasan lahan, operasional proyek, membayar kontraktor sampai dengan proses KPR bagi masyarakat. Saya sangat terbantu dengan BTN dan kini bisa terpilih menjadi salah satu pengembang perumahan subsidi terbaik di Indonesia," ujarnya.

(abr/zlf)

Jakarta: Menteri Permukiman dan Perumahan Rakyat (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan hasil diskusi yang dilakukannya dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, dan Pandu Sjahrir dari Danantara.

"Hari ini kita bertemu di kantor Bank Indonesia, berdiskusi panjang dengan Bapak Gubernur dan jajaran, Bapak Menteri BUMN, Bapak Misbakhun Ketua Komisi XI dan Pak Pandu dari Danantara," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 Januari 2025.

Menteri Ara mengatakan, pertemuan hari ini merupakan hasil proses yang panjang dengan Gubernur BI dari beberapa kali diskusi soal perumahan dan ada beberapa yang menjadi perhatian.

"Adapun, perhatian tersebut adalah soal lahan, likuiditas, sasaran program dan kualitas perumahan," ujar dia.

Dalam diskusi ini, Menteri Maruarar menuturkan pihaknya dan BI menekankan perihal sinergi antara pemerintah dan moneter perihal masalah likuiditas untuk melaksanakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Ini benar-benar saya merasa sangat baik dan saya merasa di-support oleh ekosistem," ungkap dia.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kesepakatan tersebut adalah bentuk dukungan BI terhadap program Astacita pemerintah. Ia menuturkan BI akan memberikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan.

Saat ini, BI menyediakan Rp23,19 triliun dan berkomitmen untuk menaikkan insentif ini secara perlahan menjadi Rp80 triliun.

"Dari hasil diskusi ini tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo.

BI melihat sektor perumahan bisa memberikan dukungan yang tinggi bagi pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. "Kalau perumahannya maju, tentunya tidak saja pertumbuhan ekonominya, tetapi juga bisa mendorong dan menarik sektor-sektor yang lain," ungkap dia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan Kementerian BUMN maupun BUMN senantiasa terus mendukung visi, misi, dan program Presiden Prabowo Subianto, termasuk di sektor perumahan.

"Kami siap melaksanakan. Selama ini juga Bank-Bank Himbara untuk BTN yang memang 80 persen market daripada pendanaan rumah-rumah subsidi itu ada di kami. Lalu tadi kita harapkan juga bank-bank Himbara seperti Mandiri, lalu Bank Syariah Indonesia, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi," kata Menteri Erick.

Lebih lanjut, Menteri Erick mengatakan, karena program penyediaan rumah yang masif hingga berjumlah tiga juta unit rumah,ia juga mengharapkan peran dari bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah tersebut.

Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan pertemuan ini dilakukan dalam rangka mencari solusi untuk membantu ketersediaan likuiditas untuk mendukung program prioritas Presiden, yakni pembangunan 3 juta rumah.

"Kita cari solusi bagaimana BI memberikan dukungan melalui insentif makroprudensial.Ada keterbatasan likuiditas, harapan kita BI bisa membantu ketersediaan likuiditas tersebut. Berdasarkan dasar hukum UU P2SK, bahwa BI bisa terjun dalam membantu program ini, mengingat kekuatan kebijakan BI dari sisi makroprudensial," kata Misbakhun.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengemukakan program pembangunan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil membutuhkan dukungan dari semua pihak.

"Kita ingin melakukan pembangunan 3 juta rumah dan harapannya skema yang berpihak pada rakyat kecil, termasuk dukungan dari berbagai pihak," kata AHY seusai menghadiri rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Dalam upaya mengatasi persoalan tata ruang dan perumahan di Indonesia, AHY menyatakan bahwa kompleksitas penggunaan lahan yang melibatkan hunian, industri, dan perkebunan menuntut keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan menyeluruh atas isu tata ruang dan pengelolaan lahan di seluruh Indonesia.

"Kita tahu, berbagai kepentingan baik itu lahan hunian, lahan industri, dan lahan perkebunan, termasuk juga yang harus tetap dijaga agar keseimbangan alam tetap terjadi dan di sinilah kompleksitas sekaligus tantangan bagi Kementerian ATR/BPN ," ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian PKP bersama instansi terkait tengah fokus pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu target yang digalakkan adalah pembangunan 3 juta rumah, sebagai solusi nyata untuk mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi tantangan besar, kata AHY menambahkan.

"Perumahan dan kawasan permukiman ini juga memiliki target yang tinggi untuk bisa menyediakan rumah-rumah yang semakin terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.

Kolaborasi lintas kementerian dan koordinasi dengan pemerintah daerah diharapkan AHY dapat menyatukan kebijakan tata ruang dan perumahan, sehingga setiap program yang dijalankan mampu mengatasi berbagai tantangan secara efektif.

AHY optimistis bahwa dengan sinergi tersebut, pembangunan perumahan tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kita ingin melakukan pembangunan 3 juta rumah dan harapannya skema yang berpihak pada rakyat kecil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengemukakan program pembangunan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil membutuhkan dukungan dari semua pihak.

"Kita ingin melakukan pembangunan 3 juta rumah dan harapannya skema yang berpihak pada rakyat kecil, termasuk dukungan dari berbagai pihak," kata AHY seusai menghadiri rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Dalam upaya mengatasi persoalan tata ruang dan perumahan di Indonesia, AHY menyatakan bahwa kompleksitas penggunaan lahan yang melibatkan hunian, industri, dan perkebunan menuntut keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan menyeluruh atas isu tata ruang dan pengelolaan lahan di seluruh Indonesia.

"Kita tahu, berbagai kepentingan baik itu lahan hunian, lahan industri, dan lahan perkebunan, termasuk juga yang harus tetap dijaga agar keseimbangan alam tetap terjadi dan di sinilah kompleksitas sekaligus tantangan bagi Kementerian ATR/BPN ," ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian PKP bersama instansi terkait tengah fokus pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu target yang digalakkan adalah pembangunan 3 juta rumah, sebagai solusi nyata untuk mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi tantangan besar, kata AHY menambahkan.

"Perumahan dan kawasan permukiman ini juga memiliki target yang tinggi untuk bisa menyediakan rumah-rumah yang semakin terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.

Kolaborasi lintas kementerian dan koordinasi dengan pemerintah daerah diharapkan AHY dapat menyatukan kebijakan tata ruang dan perumahan, sehingga setiap program yang dijalankan mampu mengatasi berbagai tantangan secara efektif.

AHY optimistis bahwa dengan sinergi tersebut, pembangunan perumahan tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rahman
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Balikpapan -

Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim) Irjen Nanang Avianto melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Kaltim. Langkah ini sebagai dukungan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden RI.

"Dengan adanya SPPG ini, diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Kaltim dan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan generasi yang sehat dan cerdas," ucap Irjen Nanang, Selasa (18/2/2025).

Kegiatan groundbreaking dilaksanakan di Kawasan Stal Kuda, Balikpapan, Selasa (18/2/2025). Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolda Kaltim Brigjen M Sabilul Alif, Pejabat Utama Polda Kaltim, serta pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Kaltim dan para tamu undangan lainnya.

Pembangunan SPPG ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi 3.287 anak dari berbagai jenjang pendidikan yang berada di Kota Balikpapan. Fasilitas ini dibangun di lahan seluas 400 meter persegi dan ditargetkan selesai dalam 2-3 bulan.

"Data-data ini sudah kami kompulir dari awal yang ada dalam jangkauan SPPG ini. Direncanakan, tidak lebih dari 15 menit dari sekolah untuk menjaga kualitas makanan," tuturnya.

"Dengan kecepatan kita dalam membangun akan menghasilkan bangunan yang berkualitas karena akan digunakan untuk jangka panjang," ujar Irjen Nanang.

Dengan anggaran sekitar Rp 3,1 miliar dari Badan Gizi Nasional (BGN), proyek ini juga menjadi percontohan di Kaltim. Rencananya, fasilitas serupa akan dibangun di Penajam Paser Utara dan Kutai Barat.

"SPPG Balikpapan ini akan menjadi proyek percontohan untuk wilayah Provinsi Kaltim, dengan rencana pembangunan SPPG di tiga lokasi lainnya, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Barat," pungkasnya.

(sar/asm)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan kelanjutan soal revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, yang akan dijadikan hunian untuk aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ara mengatakan tiga tower di Wisma Atlet sudah siap untuk diresmikan.

"Jadi yang pertama kami diminta menginfokan kebijakan dan project yang sudah siap. Project yang sudah siap untuk diresmikan adalah tiga tower di Kemayoran, yang Wisma Atlet. Itu sudah siap diresmikan," kata Ara seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Sementara itu, lanjut Ara, tujuh tower masih dalam proses revitalisasi. Dia mengatakan revitalisasi ketujuh tower ditargetkan selesai pada akhir April

"Kemudian tujuh tower sudah siap di bulan April akhir. Jadi total 10 tower," katanya.

Lebih lanjut, Ara menyampaikan kelanjutan soal program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dapat dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia menyebut, perkembangan terbaru, rumah-rumah subsidi yang sudah dibangun, sedang dibangun, dan sudah diserahkan sebanyak 104 ribu rumah.

"Kemudian juga kita diminta mengumumkan perumahan subsidi, FLPP, yang sudah dibangun, yang sedang dibangun, dan yang sudah diserahkan. Total per hari ini 104 ribu per hari ini," ujar dia.

(fca/maa)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah akan memberikan insentif kepada rakyat kecil yaitu BPHTB yang dibuat gratis.

Kemudian ada insentif PPN untuk rumah di bawah Rp 2 miliar untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga gratis. Kemudian ketiga PBG dibuat gratis untuk rakyat kecil.

Lalu pria yang akrab disapa Ara ini juga menjelaskan terkait kelonggaran giro wajib minimum (GWM) di Bank Indonesia (BI).

Dia mengatakan ada sekitar Rp 80 triliun yang siap dijalankan oleh BI.

"Kami akan matangkan persiapannya dan besok akan rapat dengan Menkeu dan BUMN serta Bank Himbara untuk merealisasikan dukungan BI untuk program pemerintah 3 juta rumah yang artinya itu dibangun dan renovasi," kata dia di Istana Negara, Selasa (18/2/2025).

Selanjutnya pemerintah juga akan membuat proyek strategis nasional (PSN). "Kemudian ke depannya dengan arahan Pak Menko dan Pak Nusron, kami membuat PSN. Tapi bukan proyek, melainkan program strategis nasional di sekitar 30 titik di Indonesia," ujar dia.

Dia menyebutkan untuk tanah sudah diterima beberapa waktu lalu ada sekitar 7.700 ha yang bisa digunakan.

Simak Video: BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

(kil/kil)

Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau Makan Bergizi Gratis di SMA Negeri 13 Jakarta, Jakarta Utara. Gibran juga membagikan perawatan wajah atau skincare gratis untuk siswa.

Dikutip dari BPMI Setwapres, tinjauan dilakukan hari ini Selasa (18/2/2025) di SMA Negeri 13 Jakarta, Jl Seroja No 1, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara. Mulanya Gibran meninjau makan siang gratis.

Gibran menerangkan peninjauan ini bagian dari upaya pemerintah dalam mengevaluasi dan menyempurnakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar berjalan lebih optimal. Gibran juga menerima beberapa masukan dari siswa.

Gibran mengatakan pemerintah terbuka terhadap seluruh masukan dan saran dari masyarakat. Dia mengatakan akan mengevaluasi Makan Bergizi Gratis setiap hari agar benar-benar memberikan manfaat yang maksimal.

"Terima kasih tadi yang memberi masukan, justru (dari) teman-teman yang ada di sini ya. Kita setiap hari akan mengevaluasi. Jika ada yang kurang, silakan (disampaikan)," ujar Gibran.

Dalam kunjungan ini, Gibran juga membawa sejumlah produk lokal untuk dibagikan kepada siswa. Gibran membagikan perlengkapan sekolah.

"Dan di setiap kunjungan saya, saya biasanya membawa beberapa produk lokal. Yang intinya nanti bisa menjadi complementary (pelengkap) untuk anak-anak yang ada di sini. Biasanya kita ada cukur gratis, sepatu gratis," ujarnya.

Tak hanya itu, Gibran juga membagikan produk perawatan wajah atau skincare kepada siswa. Dia berharap inisiatif ini dapat meningkatkan kepedulian anak-anak terhadap kebersihan dan kesehatan diri.

"Hari ini lebih ke skincare. Jadi biar tidak jerawatan, biar beraktivitas lebih enak," tuturnya.

Lebih lanjut, putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ini berterima kasih atas masukan yang disampaikan para siswa. Dia mengatakan masukan itu akan dibahas bersama Prabowo.

"Dan terima kasih sekali untuk masukan, evaluasi dari warga. Nanti akan kami tampung dan akan kita tindak lanjuti bersama Pak Presiden, sesuai instruksi dan perintah dari Pak Presiden," ujar Gibran.

(whn/imk)

Kota Probolinggo -

Ujicoba Makan Bergizi Gratis (MBG) menyasar ribuan siswa di Kota Probolinggo, Senin (17/2/2025). Namun hari ke-2 tepatnya hari ini, Selasa (18/2/2025) uji coba dihentikan tanpa ada alasan yang jelas dari mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi.

Akibatnya, ribuan siswa di Kota Probolinggo gigit jari. Salah satunya dirasakan 330 siswa SDN Tisnonegaran 3 Kota Probolinggo. Para siswa menggunakan jam istirahat dengan bermain di halaman sekolah maupun jajan di kantin di dalam sekolah.

Meski hari pertama ujicoba MBG hanya berlauk ayam goreng dan tumis kacang panjang, para siswa mengaku senang karena dimakan bersama.

Seperti pengakuan Calista dan Reno Adi Pratama. Mereka mengaku mengetahui tidak mendapat jatah makan bergizi gratis melalui pesan WhatsApp pada Senin (17/2/2025) malam yang dibagi wali kelas masing-masing.

"Ya kemarin dapat makan bergizi gratis, sekarang hari Selasa makanan gratis dihentikan dulu, alasannya saya tidak tahu, kepingin dapat lagi MBG, akhirnya beli makan di kantin, harapan saya dapat makan bergizi gratis ada terus setiap hari," ujar Calista, Selasa (18/2/2025).

"Hari ini tidak ada makanan gratis, kemarin dapat makan bergizi gratis, menunya ada oseng2 kacang panjang ikannya ayam, senang dapat makanan gratis, sekarang tidak pembagian makan gratis lagi, tahunya kalau MBG disetop, ada pesan pemberitahuan dari ibu guru, kalau hari ini tidak ada makanan gratis lagi," tegas Reno.

Sementara pihak sekolah juga menyayangkan ujicoba pembagian MBG, tidak dilanjutkan tanpa ada alasan yang jelas dari pihak mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi.

"Tadi malam ada pesan whatshaap dari mitra MBG, bahwa kegiatan MBG diberhentikan hingga dengan batas waktu belum ditentukan, kami tidak tahu sampai kapan dan alasannya apa MBG diberhentikan, dapat pesan whatsapp terus kami tindak lanjuti ke guru dan murid," kata Nafiah, Kepala Sekolah SDN Tisnonegaran 3.

Sebelumnya, ada total di Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Senin (17/2/2025) sebanyak 15 lembaga sekolah atau sebanyak 3.004 siswa mulai dari PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), mendapat jatah ujicoba makan bergizi gratis.

(dpe/fat)

Jakarta: Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan skema bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan rumah (FLPP) yang dapat dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membeli rumah-rumah subsidi yang menargetkan tiga juta unit.

Program rumah murah untuk rakyat, yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang diwujudkan dalam periode Kuartal I-2025.

"Kebijakan FLPP untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah Murah,” kata Presiden saat jumpa pers di Istana Merdeka dikutip Antara, Selasa, 18 Februari 2025.

FLPP yang merupakan salah satu skema kredit pemilikan rumah (KPR), diluncurkan sejak 2021 melalui kerja sama Kementerian PUPR—sekarang Kementerian Perumahan Rakyat dan bank-bank BUMN.

Beberapa kemudahan yang dapat diterima masyarakat saat mengambil KPR dengan skema FLPP mencakup uang muka rumah yang nilainya jauh lebih ringan daripada skema lainnya, umumnya satu persen dari harga rumah.

Masyarakat yang mengambil KPR dengan skema FLPP juga mendapatkan pembebasan biaya premi asuransi, serta dapat membayar angsuran rumah per bulan dengan harga terjangkau, kemudian suku bunga yang maksimal 5 persen.

Dalam jumpa pers yang sama di Istana Merdeka, Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa Pemerintah akan terus memperbaiki skema penghapusan utang macet bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kita terus akan perbaiki penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM,” kata Presiden.

Jumpa pers di Istana Merdeka digelar oleh Presiden selepas rapat terbatas dengan beberapa menteri Kabinet Merah Putih.

Jajaran pejabat yang mendampingi Presiden saat jumpa pers, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Hadir pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

(KIE)

Jakarta -

Dapur program makan bergizi gratis di Pamulang, Tangerang Selatan terbakar. Kebakaran diduga akibat kebocoran gas.

"Untuk penyebab diduga adanya kebocoran gas di dapur itu," kata Danton Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Tangerang Selatan, Banten, Imam, seperti dikutip Antara, Selasa (18/2/2025).

Kebakaran itu terjadi pukul 02.43 WIB dini hari tadi. Dua unit kendaraan pemadam dan sembilan personel dikerahkan untuk memadamkan api.

Sejumlah barang dan bangunan hangus dilalap api. Termasuk bahan-bahan untuk program MBG juga terdampak kebakaran.

"Sebagian bahan makanan ikut terdampak," ucapnya.

Api berhasil dipadamkan pukul 02.55 WIB dan selesai pemadaman pukul 03.45 WIB. Damkar Tangsel memastikan tidak ada korban akibat peristiwa tersebut.

"Korban nihil. Kerugian Rp 100 juta," kata Imam.

(idn/dhn)