Singkawang (ANTARA) - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Singkawang, Kalimantan Barat, mulai melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 18 sekolah di Kota Singkawang, Senin.

Pelaksanaan perdana MBG ini disalurkan di SDN 93 dan TK Islam Syafi'i yang berada di Jalan Demang Akub, Kecamatan Singkawang Utara. Kemudian dilanjutkan ke beberapa sekolah sesuai daftar yang sudah ditentukan oleh SPPG Cabang Kota Singkawang.

"Alhamdulillah pada hari ini kita sudah meluncurkan Program MBG di Kecamatan Singkawang Utara yang merupakan program nasional," katanya.

Dia berharap program ini dapat berjalan guna mengantisipasi anak Indonesia agar tidak terkena stunting, sekaligus program ketahanan pangan di Indonesia.

"Sasaran dari Program MBG ini adalah anak SD, SMP, dan SMA, yang sejauh ini baru dua kecamatan yaitu Kecamatan Singkawang Utara dan Singkawang Tengah," ujarnya.

Program ini akan terus berlanjut, kata dia, supaya semua sekolah yang ada di lima kecamatan di Singkawang bisa mendapatkan Program MBG.

Sekretaris Disdikbud Kota Singkawang Safari Hamzah mengatakan pihaknya melakukan pemantauan terhadap proses pemberian MBG yang disebar pada dua kecamatan di Kota Singkawang.

"Alhamdulillah, proses pelaksanaan MBG sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Semuanya sudah berjalan dengan baik dan sekolah-sekolah juga sudah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, seperti ruang transit dan tenaga-tenaga guru untuk memastikan pendistribusian terhadap makanan ini berjalan baik," katanya.

Dia berharap Program MBG di Kota Singkawang kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi.

Bengkayang (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Bengkayang bersama Dandim 1209 Bengkayang mengawal langsung program makan bergizi gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan di Bengkayang, Kalimantan Barat, hari ini.

"Kami bersama-sama dengan Forkopimda Bengkayang mengawasi pelaksanaan program ini sehingga berjalan dengan baik dan lancar," kata Waka Polres Bengkayang Kompol Anne Tria Sefyna dalam peluncuran program MBG di Bengkayang, Senin.

Selain itu, kepolisian akan melakukan pengawasan secara berlanjut selama tujuh hari program uji coba dilakukan. Hal ini kata Anne, sebagai bahan evaluasi program dan analisisa apakah terdapat permasalahan dan sebagainya.

"Kami tentu mendukung penuh program ini di Bengkayang," katanya.

Dandim 1209 Bengkayang Letkol Infantri Albertinus Mariano menyatakan program ini sangat baik dalam upaya perbaiki dan pemenuhan gizi anak Indonesia.

"Program ini disambut antusias orang murid-murid dan masyarakat. Kami berharap memberikan dampak positif bagi perkembangan anak Indonesia ke depannya," ujarnya.

Pihaknya juga berkomitmen untuk mengontrol pelaksanaan program tersebut di Bengkayang sehingga terpenuhi gizi anak-anak Bengkayang.

Sementara itu, Asisten Pemerintah dan Kesra Pemkab Bengkayang Yohanes Atet menyatakan uji coba makan bergizi gratis yang dilakukan hari ini menyasar 1.289 siswa di Bengkayang dan lima sekolah terdekat dari dapur umum Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dia menjelaskan program ini bertujuan untuk mendukung terciptanya generasi muda yang cerdas, sehat, dan unggul sebagai persiapan menuju Indonesia Emas 2025.

"Hari ini, kami bersama forkopimda, Polres Bengkayang, Kejaksaan Negeri Bengkayang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dandim 1202 Bengkayang bersama-sama meninjau langsung uji coba program ini," katanya.

Program tahap pertama ini dimulai di lima sekolah, yaitu di TKN Pembina Bengkayang, SDN 09 Rangkang, SLBN Adil Ka'talino, SMPN 04 Bengkayang, dan SMAK Santo Aquinas Bengkayang.

Pemerintah Bengkayang sendiri, kata dia, mendukung penuh program pemerintah pusat demi memperbaiki gizi anak Indonesia dengan bersinergi dengan berbagai pihak, seperti forkopimda, penyedia makanan dan sekolah.

"Mari kita bersama-sama mensukseskan program ini di Bengkayang untuk mempersiapkan generasi emas di tahun 2045. Mereka ini lah generasi emas kita ke depannya," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bekerja sama dengan TNI serta Badan Gizi Nasional (BGN) menyukseskan perwujudan ketahanan pangan dari desa dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendes PDT dan TNI yang diwakili langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto serta Kemendes PDT dan Badan Gizi Nasional yang diwakili oleh Kepala BGN Dadan Hindayana di Kantor Kemendes PDT di Jakarta, Senin.

Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto mengatakan adanya kerja sama dengan TNI, dalam hal ini melalui Babinsa yang tersebar di seluruh desa, program pembangunan desa diupayakan dapat berjalan optimal, terutama dalam bidang ketahanan pangan.

"Kita tahu bahwa babinsa ada di setiap desa dan selama ini mereka telah berperan besar dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). Dengan MoU ini, kita akan memperkuat kerja sama untuk mendukung ketahanan pangan, di mana minimal 20 persen dana desa dialokasikan untuk sektor ini," ujar dia saat memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman itu.

Terkait kerja sama dengan Badan Gizi Nasional, ia mengatakan, hal tersebut dalam rangka mendukung program MBG yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut, kata dia, akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menyediakan bahan baku makanan.

Dengan demikian, menurut dia, perekonomian desa dapat ditingkatkan sekaligus pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi.

"Kami akan mengoptimalkan desa-desa tematik, di mana ada desa yang khusus memproduksi telur, daging ayam, sayuran, cabai, ikan, dan lain-lain. Ini akan mendukung rantai pasokan program makan siang bergizi," kata Mantan Wakil Ketua MPR itu.

Ke depan, Kementerian Desa dan PDT akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan desa berjalan sesuai visi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

"Seluruh kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, yaitu membangun Indonesia dari desa," kata dia.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

BIMA, KOMPAS.com - Sebanyak 384 siswa di Sekolah Dasar (SD) Negeri 28 Melayu, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (17/2/2025).

Siswa tampak antusias menyambut salah satu program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini.

Pada hari pertama ini, para siswa menikmati menu makanan yang terdiri dari nasi, tahu, ayam, sayur kentang, jagung, dan kacang panjang serta dua potongan kecil buah semangka.

Dari beberapa menu yang disiapkan itu, lauk berupa sayur paling banyak yang tersisa karena kurang diminati siswa.

Selain itu, para siswa juga menagih menu susu pada program Makan Bergizi Gratis ini.

"Mana susunya, kok tidak ada," ucap salah seorang siswa kelas satu, Aqila, usai menyantap hidangan MBG.

Aqila mengaku, lauk yang disajikan seperti tahu dan ayam goreng rasanya enak, hanya saja sayurnya tak dimakan karena tidak suka. Dia berharap menu makan hari berikutnya bisa dilengkapi dengan susu.

"Besok bawa susunya dong, ikan semuanya enak, tapi tidak suka sayurnya," ujarnya.

Harapan serupa juga disampaikan salah seorang siswa lainnya bernama Adira.

Dia mengaku tak kuat menghabiskan nasi dan lauk MBG karena porsinya terlalu banyak.

"Tidak kuat karena banyak banget nasinya, tapi enak ikan sama semangkanya," kata Adira.

Sementara itu, salah seorang Wali Kelas di SD Negeri 28 Melayu, Iqlimah, mengakui bahwa banyak peserta didiknya yang meminta menu susu karena kabar yang diterima sebelumnya ada menu tersebut.

"Namanya makanan bergizi kan ada susunya juga. Kalau lauknya tidak semua habis," kata Iqlimah.

Dari sekian siswanya, lanjut dia, hanya beberapa orang yang menyantap sayur, sedangkan yang lain dibiarkan bersisa.

"Wortel dan kacang panjang tidak dimakan, kalau daging ayamnya habis semua," ungkapnya.

Selain meminta tambahan menu susu pada program MBG, salah seorang siswa di SD Negeri 28 Melayu juga terlihat menangis.

Dia meminta gurunya membungkus nasi MBG tersebut agar bisa dibawa pulang dan dimakan bersama orangtuanya di rumah.

Siswa tersebut bernama Adira, asal Kelurahan Melayu, Kota Bima.

"Dia mau bawa pulang, katanya mau makan sama mamanya di rumah," ucap Iqlimah sembari membujuk Adira untuk tidak menangis.

Kota Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu, menargetkan seluruh sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di wilayah tersebut menerapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir 2025.

"Mudah-mudahan akhir tahun seluruh sekolah tingkat SD dan SMP di Kota Bengkulu menikmati Program MBG," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bengkulu A. Gunawan, di Bengkulu, Senin.

Ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, sebab Program MBG dapat diterapkan di Kota Bengkulu serta dapat berjalan terus dan lancar.

"Program MBG di Kota Bengkulu dapat mendukung peningkatan kualitas gizi dan kesehatan siswa, serta menekan angka malnutrisi di kalangan pelajar," ujarnya.

Gunawan mengemukakan Program MBG memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih luas khususnya di Kota Bengkulu, dan pemerintah optimistis untuk mendukung generasi sehat dan cerdas dengan memberikan asupan gizi yang berkualitas kepada para siswa.

"Pemberian makanan bergizi ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak, memberikan asupan gizi yang baik, serta meningkatkan daya tahan tubuh mereka agar terhindar dari penyakit," ujar dia.

Untuk itu, dengan adanya Program makan bergizi tersebut, Pemkot Bengkulu berharap dapat menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif, sesuai visi pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Dandim 0407/Kota Bengkulu Kolonel Inf. Widi Rahman bahwa Program MBG di Kota Bengkulu akan diterapkan secara bertahap di seluruh sekolah di wilayah tersebut.

"Program MBG pada akhir 2025 diharapkan dapat diterapkan. Kita berharap ada pihak ketiga atau investor yang mau membangun dapur umum," kata dia.

Legislator sebut MBG Kuartal II libatkan koperasi hingga Bumdes

Sebanyak 520 siswa di SDN 4 Sanur, Denpasar, Bali, menikmati uji coba Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (17/2/2025). Mereka tampak antusias menikmati menu MBG. Pantauan detikBali, seporsi menu MBG berisi nasi, setengah butir telur, daging ayam, sayur buncis dicampur wortel, dan sekotak susu kemasan kecil. Menariknya, ada tambahan sambal di menu tersebut.

Aspotmar KSAL Mayjen TNI (Mar) Hermanto yang meninjau uji coba program MBG berharap program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu bisa segera diterapkan serentak di Bali.

"Mudah-mudahan Bali juga bisa segera, seperti daerah lain dan bisa dapat informasi. Mudah-mudahan di Maret nanti sudah bisa dilaksanakan walaupun itu bertahap," ujar Hermanto.

Dia mengungkapkan sering mengikuti rapat-rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, penerapan MBG serentak di Bali segera disampaikan ke pusat.

"Respons dari adik-adik kita tadi bilangnya enak. Bahkan menyampaikan (rasa menu MBG) sama dengan masakan mamanya yang enak. Walaupun tadi ada yang suka pedas, dan ada yang tidak suka, itu kan masing-masing. Kami bersyukur mereka mengatakan enak, bahkan minta tambah," klaim Hermanto.

Seporsi menu makan bergizi gratis di SDN 4 Sanur, Senin (17/2/2025). (Ni Made Lastri Karsiani Putri/detikBali)

Salah satu siswi, Ni Kadek Difia Afanti, mengaku senang bisa mendapatkan jatah MBG. Menurutnya, menu MBG rasanya enak dan memiliki porsi yang mengenyangkan.

"Favorit saya sayur buncis isi wortel tadi," tutur siswi kelas VI itu saat ditemui seusai menikmati MBG di SDN 4 Sanur, Senin.

Dia berharap program MBG bisa rutin berjalan. Selain rasanya yang enak, Difia senang karena uang bekalnya bisa disisihkan untuk ditabung.

"Jadinya, saya bisa nabung. Setiap hari saya dapat bekal Rp 12 ribu dan mungkin nanti (apabila MBG berjalan sepenuhnya) saya tetap bawa bekal tapi, dikurangi, nggak sampai Rp 12 ribu," ucapnya.

Sementara itu, Kadisdikpora Kota Denpasar AA Gede Wiratama menjelaskan uji coba MBG di SDN 4 Denpasar mendapatkan dukungan dari TNI AL. Menurutnya, hingga saat ini MBG belum bisa berjalan serentak di Denpasar lantaran masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan vendor terkait MBG.

"Kami juga sudah infokan ke Pak KSAL bahwa di Denpasar ini belum dilaksanakan MBG. Sehingga nantinya beliau yang akan menyampaikan ke pemerintah pusat untuk bisa dilaksanakan," tandas Wiratama.

Video: IDAI Sebut Anak Gemuk Bukan Berarti Sehat

Video: IDAI Sebut Anak Gemuk Bukan Berarti Sehat

Jambi (ANTARA) - Gubernur Jambi Al Haris bersama Kapolda Irjen Pol Rusdi Hartono dan Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Heri Purwanto memantau langsung pemberian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai perdana Senin (17/2) untuk Jambi.

Al Haris bersama Kapolda dan Danrem memantau langsung program makan bergizi gratis di sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Fatih Kids di Jalan Parluhutan Lubis, No.06, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

Saat memantau program makan bergizi gratis, Al Haris juga meminta masukan kepada guru PAUD terkait menu dan waktu atau jam pendistribusian makanan bergizi gratis masuk ke sekolah.

Setelah memantau langsung makan bergizi gratis, Gubernur Jambi mengatakan secara umum pendistribusian makanan bergizi gratis hari pertama di Jambi cukup baik dan jika dilihat menu dan jam tiba. "Saya kira sudah cukup baik hari pertama ini, karena ini baru, maka anak-anak perlu penyesuaian dan ini mulai dibiasakan dengan mereka.

Gubernur juga minta perlu dilakukan pengawasan bersama-sama terkait kedatangan makanan, hingga variasi menu yang menarik, apa lagi bagi anak-anak PAUD dan TK, SD. SMP dan SMA.

Untuk menu makan bergizi gratis hari pertama yakni ayam, tempe, buah jeruk dan susu kotak yang diberikan kepada anak PAUD Al Fatih Kota Jambi.*

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Gubernur Jambi Al Haris melaunching program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahap pertama di Provinsi Jambi. Program ini menyasar sebanyak 6.276 siswa dari puluhan sekolah di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi.

"Jadi saya sudah lihat langsung kegiatan perdana MBG ini, saya lihat menu makanannya sudah sesuai," kata Al Haris usai melihat langsung pelaksanaan MBG TK Al Fatih Kota Jambi, Senin (17/2/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Al Haris didampingi Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono dan Pj Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih. Al Haris berharap program MBG ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan regulasi yang ada.

"Kita harap pelaksanaan program MBG perdana ini bisa berjalan dengan lancar. Setelah perdana ini, kita minta pula semua kegiatan MBG selanjutnya sesuai dengan regulasi yang ada," ujar Al Haris.

Program MBG yang menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto itu, nantinya akan berlanjut ke tingkat SMP hingga SMA setelah perdana di tingkat sekolah TK dan SD. Di launching perdana ini, Al Haris juga menilai pemberian MBG ini perlu melakukan penyesuaian kembali kepada anak sekolah pada tingkat TK dan SD untuk jam dan waktunya.

"Karena kan melihat anak-anak tingkat TK dan SD itu mereka lebih banyak bermainnya. Jadi, kalau mau memberikan MBG ini perlu sesuaikan waktunya saja lagi," terang Al Haris.

Al Haris juga menyebut dalam perdana MBG ini tidak ada persoalan dan tidak ada keluhan yang diterima. Hanya saja, dalam pemberiannya perlu disesuaikan.

Dia berharap, ke depan MBG tingkat SMP dan SMA bisa berjalan maksimal lagi. Apalagi untuk soal menu makanannya dinilai Al Haris sudah sangat tepat yang berisi makanan sehat dan bergizi.

"Jadi buat soal menu makanan sudah bervariasi ya. Tadi ada ayam, susu, buahan, sayuran, tempe, kacang-kacangan. Pokoknya makanan nya sudah sangat pas sekali," ucap Al Haris.

Video: Daging untuk Makan Bergizi Gratis Dijarah, Dua Pemuda Jambi Ditangkap

Video: Daging untuk Makan Bergizi Gratis Dijarah, Dua Pemuda Jambi Ditangkap

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melanjutkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal bedah rumah. Tak hanya rumah-rumah di perdesaan dan perkotaan saja, tetapi di kawasan pesisir juga termasuk dalam program tersebut.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas. Pihaknya juga telah menyiapkan anggaran Rp 255 miliar untuk Program BSPS di kawasan pesisir.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (17/2/2025).

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau, Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp 30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk Hunian Berimbang dan Dana Konversi.

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja. Badan ini akan mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR).

Sebagai informasi, pada rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pihaknya akan melakukan program BSPS di wilayah perdesaan, perkotaan, dan pesisir mulai tahun ini. Total anggaran yang dikucurkan untuk Program BSPS sebesar Rp 850.003.800.000 untuk target 38.505 unit.

"Kami sepakat dengan Komisi V bahwa program ini sangat bermanfaat sangat padat karya dan bisa dirasakan di masyarakat. Dan kami juga menginginkan mulai tahun ini itu kita bagi 3 Pak, perdesaannya 40% pesisirnya 30%, kemarin Pak Ridwan Bae (Wakil ketua Komisi V) pesan dia buat pesisir jadi saya sudah mulai 30% pesisir, dan perkotaannya 30% di situ juga kita tingkatkan (anggaran) menjadi Rp 850.003.800.000 untuk BSPS," papar Ara dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan pemerintah, Kamis (13/2/2025).

Video: Kaesang Blusukan di Tangerang Pakai Rompi 'Putra Mulyono'

Video: Kaesang Blusukan di Tangerang Pakai Rompi 'Putra Mulyono'

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan rumah di kawasan pesisir melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujar Fitrah dalam keterangannya dikutip pada Senin (17/2/2025).

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan, Kota Cirebon, Jawa Barat; Kepenuhan Tengah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau; Jempol, Kabupaten Sumbawa, NTB; Wringtappareng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan; Kali Code Yogyakarta; dan Cibangkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Bangun Sanitasi dan Rusun

Tak hanya itu, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp 30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan; Kawasan Cijoho, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat; Kawasan Awakaluku, Kabupaten Wajo, Sulsel; Provinsi DK Jakarta; dan Provinsi Jawa Barat.

Terakhir, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan 3 unit Rumah Susun (Rusun) sebesar Rp 153 miliar di Parigi Moutong, Rusun DKI, dan Rusun Lampung.

Bentuk BP3

Sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) dalam rangka pelaksanaan Hunian Berimbang dan Dana Konversi.

Pembentukan BP3 merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan program 3 juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi dan Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

IDXChannel- Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP), Imran mengatakan, pemerintah mendukung ide-ide inovatif dan kreatif yang mengusung budaya nusantara dan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan sebagai referensi bagi pembangunan rumah rakyat.

“Kolaborasi ekosistem perumahan akan menjadi kunci sukses pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih maju melalui penyediaan rumah yang layak dan terjangkau. Kami memberikan apresiasi setingginya-tingginya kepada BTN atas perannya yang strategis dalam mendukung perumahan nasional. Semoga dalam implementasinya, Program Tiga Juta Rumah dapat berjalan dengan optimal, agar kegiatan ini dapat dirasakan manfaat dan faedahnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Irman ajang BTN Awards 2025 seperti dikutip siaran pers Senin (17/2/2025).

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Pemerintahan Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang juga menekankan Sayembara Desain Rumah Nusantara merupakan hasil diskusi Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dengan BTN untuk melibatkan generasi muda menciptakan karya inovatif dan produktif dengan unsur kearifan lokal dari 38 provinsi yang ada di Indonesia.

“Kami berterima kasih kepada BTN yang tidak hanya melibatkan para arsitek, tetapi juga anak-anak muda melalui business matching untuk menciptakan inovasi untuk perumahan rakyat,” ujar Bonny.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menambahkan BTN ingin mendorong lahirnya inovasi berbasis kearifan lokal untuk sayembara desain rumah, serta inovasi terkait perumahan yang ramah lingkungan dan menggerakkan pelaku usaha lokal.

Sebagai contoh, produk batu bata atau floor deck yang basisnya berupa sampah plastik, sehingga ramah lingkungan.

“Ini merupakan event pertama, tapi akan terus berlanjut setiap tahun agar menjadi event matching antara developer dan anak-anak muda yang memproduksi desain dan material yang dibutuhkan oleh industri perumahan. Jadi dari sisi supply dan demand ada kolaborasi yang baik,” ujar Nixon.

Dia mengatakan, adanya kompetisi desain dan inovasi perumahan sangat penting untuk mendorong bangkitnya industri lokal yang mendukung sektor perumahan.

Pasalnya, sektor perumahan merupakan sektor yang tingkat kandungan lokalnya atau tingkat komponen dalam negeri-nya (TKDN) tinggi, yaitu hingga 90 persen.

“Industri perumahan TKDN-nya tinggi, karna batu bata, atap, genteng, pasir, bahkan pekerjanya juga lokal. Saya sedih mendengar kabar di Medan ada developer yang membeli kusen dari negara tertentu dengan harga sangat murah, yaitu Rp200.000 hingga Rp300.000. Dari situ saya terpikir, kenapa kita tidak mendorong local entrepreneur dan industri lokal untuk bertumbuh?” ujar Nixon.

Atas kontribusinya, BTN memberikan anugerah BTN Property Awards kepada 18 orang dari enam kategori berbeda yang terpilih dari para mitra developer BTN, serta BTN Housingpreneur Awards kepada 20 orang dari empat kategori yang terpilih dari 946 tim yang telah diseleksi.

Salah satu Dewan Juri Nasional BTN Housingpreneur, M. Ridwan Kamil, yang juga arsitek dan entrepeneur mengatakan, kolaborasi semua pihak di sektor perumahan sangat dibutuhkan untuk mendukung visi percepatan hadirnya tiga juta rumah di Indonesia.

Secara khusus, Ridwan mengapresiasi inisiatif BTN atas penghargaan bagi inovasi-inovasi di bidang bisnis properti, desain, dan material baru ramah lingkungan untuk perumahan.

“Sebagai juri yang memiliki latar belakang arsitek, saya melihat banyak sekali terobosan-terobosan luar biasa di tengah tantangan dunia termasuk isu climate change. Ada 400 inovasi yang muncul dari kompetisi ini. Pilihan juri adalah yang terbaik dan diharapkan akan jadi solusi dan inspirasi untuk Indonesia makin maju,” ujar Ridwan.

BTN memberikan apresiasi khusus kepada Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpungan Pengembang Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) atas peran penting dan kerja keras mereka sebagai mitra strategis dalam membangun perumahan nasional.

Nixon menyerahkan piagam penghargaan kepada Ketua Umum Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) REI Joko Suranto, Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah, dan Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono.

(kunthi fahmar sandy)

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menepis kabar soal program Makan Bergizi Gratis di Sumenep, Jawa Timur dihentikan. Dia menyebut program itu hanya libur hari ini dan berjalan lagi besok.

"Enggak (dihentikan), hari ini aja libur. Besok jalan lagi," kata Dadan kepada wartawan seusai jalin kerja sama di Kantor Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).

Dadan memastikan program MBG di Sumenep terus berjalan. Sebab program tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto langsung.

"Jangan percaya hoaks (isu MBG dihentikan di Sumenep)," lanjut dia.

Hanya saja, Dadan tidak menerangkan secara rinci penyebab liburnya program MBG hari ini di Sumenep. Dia menegaskan lagi, program MBG tetap berjalan.

Sebelumnya, Program makan bergizi gratis (MBG) di Sumenep, Madura, dihentikan sementara. Sekolah-sekolah yang menjadi penerima manfaat mengaku belum mengetahui alasan secara rinci.

Salah satu sekolah di Sumenep yang selama ini telah menerima manfaat MBG adalah MIN 1 Sumenep. Per hari ini, anak-anak di sekolah tersebut tidak lagi menerima MBG.

Kepala MIN 1 Sumenep Didik Santoso menjelaskan, pihaknya baru menerima pemberitahuan bahwa MBG dihentikan sementara pada Sabtu (15/2/2025).

Salah satu isi dalam pemberitahuan dimaksud, bahwa per 17 Februari ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) khusus Sumenep tidak beroperasi sementara waktu. Itu disebabkan dinamika internal yang tidak bisa dijelaskan.

"Stop sementara bukan berhenti selamanya. Kami akan menginformasikan jika SPPG khusus Sumenep sudah siap beroperasi kembali," kata Didik Santoso dikutip dari detikjatim, Senin (17/2/2025).

Usai pemberitahuan tersebut, pihaknya mengaku langsung memberitahukan kepada para guru, khususnya wali kelas. Para wali kelas memberitahukan semua wali murid menyiapkan sendiri bekal untuk anak-anaknya, bagi yang biasa membawa bekal sebelum adanya MBG.

"Alhamdulillah, sekarang anak-anak yang biasanya memang membawa bekal, hari ini membawa bekal sendiri . Ada yang sarapan di rumah masing-masing," tambahnya.

Sekadar diketahui, program MBG di Sumenep resmi dimulai per 13 Januari 2025. Sejak saat ini, SPPG Sumenep melayani 2.965 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Mulai dari TK, SD/MI, SMP/MTs, hingga SMK sederajat.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini