JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) merupakan investasi sumber daya manusia (SDM) terbesar dalam sejarah Indonesia.

Dadan menegaskan bahwa program ini sangat penting untuk menciptakan generasi emas yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045.

"Kita akan menjalankan amanah yang cukup besar untuk menyelamatkan generasi emas 2045. Jadi, program ini adalah sebetulnya investasi SDM terbesar sepanjang sejarah untuk generasi 2045. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan," ujar Dadan, dalam acara penandatanganan nota kesepahaman bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan TNI, di Jakarta, Senin (17/2/2025).

Dadan berharap adanya kekompakan dari seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program MBG.

Ia menekankan pentingnya dukungan penuh dari semua pihak yang terlibat.

"Mudah-mudahan semua yang hadir di sini memberikan dukungan yang kuat dan berkontribusi sehingga dihitung sebagai amal," tutur dia.

Selain itu, Dadan menuturkan bahwa program MBG juga menargetkan pertumbuhan ekonomi.

Ia mengungkapkan bahwa program ini akan mempekerjakan jutaan orang, dengan adanya 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

"Jadi, kalau ada 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi, maka di akhir Desember kita akan menyerap 1,5 juta orang untuk bekerja di satuan pelayanan pemenuhan gizi," kata dia.

Sebagai informasi, pemerintah telah memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari lalu dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun dari APBN 2025.

Program ini menjadi yang pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Kita terus akan perbaiki penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan skema bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan rumah (FLPP) yang dapat dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membeli rumah-rumah subsidi yang menargetkan tiga juta unit.

Program rumah murah untuk rakyat, yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang diwujudkan dalam periode Kuartal I/2025.

"Kebijakan FLPP untuk melaksanakan program Tiga Juta Rumah Murah,” kata Presiden saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

FLPP, yang merupakan salah satu skema kredit pemilikan rumah (KPR), diluncurkan sejak 2021 melalui kerja sama Kementerian PUPR—sekarang Kementerian Perumahan Rakyat dan bank-bank BUMN.

Beberapa kemudahan yang dapat diterima masyarakat saat mengambil KPR dengan skema FLPP mencakup uang muka rumah yang nilainya jauh lebih ringan daripada skema lainnya, umumnya satu persen dari harga rumah.

Masyarakat yang mengambil KPR dengan skema FLPP juga mendapatkan pembebasan biaya premi asuransi, serta dapat membayar angsuran rumah per bulan dengan harga terjangkau, kemudian suku bunga yang maksimal 5 persen.

Dalam jumpa pers yang sama di Istana Merdeka, Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa Pemerintah akan terus memperbaiki skema penghapusan utang macet bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kita terus akan perbaiki penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM,” kata Presiden.

Jumpa pers di Istana Merdeka digelar oleh Presiden selepas rapat terbatas dengan beberapa menteri Kabinet Merah Putih.

Jajaran pejabat yang mendampingi Presiden saat jumpa pers, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Hadir pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Banjir merendam permukiman warga Desa Gadingrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Banjir terjadi karena sungai tersumbat tumpukan sampah hingga air meluap ke permukiman.

Pantauan detikJateng di lokasi pukul 15.00 WIB, genangan banjir merendam permukiman warga Desa Gadingrejo. Kedalaman banjir mulai 30 sampai 50 sentimeter. Genangan banjir berwarna cokelat.

Tak hanya itu, banjir juga merendam jalan Pantura Pati-Juwana tepatnya di Desa Gadingrejo. Banjir berwarna coklat merendam jalan setinggi 10 sentimeter. Kondisi ini berdampak pada arus lalu lintas di lokasi. Kendaraan harus berjalan pelan-pelan karena ketinggian air.

Warga Gadirejo, Susiswo, mengatakan banjir datang sejak pukul 13.00 WIB tadi siang. Sebelumnya kata dia curah hujan deras melanda di beberapa wilayah Pati. Akibatnya anakan Sungai Simo dan Sinomam meluap, karena tersumbat sampah.

"Banjir datang sekitar jam 13.00 WIB karena kali di sekitar desa tersumbat sampah. Kedalaman air sampai 30 sampai 50 sentimeter sudah masuk ke rumah," jelas Susiswo kepada detikJateng ditemui di lokasi, Senin (17/2/2025).

Menurutnya banjir besar baru kali ini. Bahkan kata dia genangan banjir sampai masuk ke dalam rumah.

"Kalau bandang gede sekali ini. Biasanya seluruh yang banjir merata," ujarnya.

Warga lainnya, Martono, mengatakan banjir karena sejumlah sungai di sekitar desanya tersumbat sampah. Akibatnya air meluap ke permukiman warga. Dampak banjir paling parah di RT 1,2,dan 3 RW 2.

Sekitar jam 1 banjir dari kali sebelah yang tersumbat ini ada sekitar 200 rumah tapi kebanjiran hampir 100 rumah," jelasnya.

Menurutnya kedalaman banjir mencapai 50 sentimeter sampai ke dalam rumah. Meski demikian warga memilih untuk bertahan di rumah.

"Sudah banyak rumah yang kebanjiran," terang dia.

Menurutnya wilayahnya menjadi langganan banjir setiap tahun. Akan tetapi banjir berwarna coklat ini termasuk paling gede tahun ini.

"Sudah sering terjadi. Tahun ini banjir baru kali ini. Nggak mengungsi bertahan di rumah saja," ungkap dia.

Dimintai konfirmasi Kasi Kedaruratan BPBD Kabupaten Pati Budi Mulyawan belum menjawab atas klarifikasi jumlah Desa yang terdampak banjir.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Viral di media sosial seorang warga jadi korban penusukan di salah satu perumahan di Desa Cikahuripan, Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Dinarasikan penusukan terjadi gara-gara pembangunan 'polisi tidur'.

"Laporan penusukannya ada, untuk penyebab masih dalam proses penyelidikan, untuk pelaku juga masih dalam penyelidikan. Sementara ini (pelapor) dari pihak keluarga. (Korban) inisial D," kata Kapolsek Klapanunggal AKP Silfi Adi Putri ketika dimintai konfirmasi, Senin (17/2/2025).

Silfi menyebut pihaknya sudah mendatangi lokasi penusukan dan memeriksa saksi-saksi. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penusukan, termasuk mencari identitas pelaku.

"Cek TKP sudah (dilakukan) tadi malam, saat ini masih proses memeriksa saksi-saksi, mencari identitas pelaku. Selanjutnya langkah kami melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut atas kasus yang sudah dilaporkan ini," kata Silfi.

Silfi mengatakan korban mengalami luka di bagian belakang akibat penusukan tersebut. Korban saat ini masih dirawat di rumah sakit.

"(Terluka) bagian belakang badan. Lengkapnya nanti menunggu hasil visum dokter. Untuk penyebabnya masih dalam penyelidikan, karena korbannya belum dimintai keterangan, masih di RS," imbuhnya.

Gara-gara 'Polisi Tidur'

Dihubungi terpisah, Sekertaris Desa Cikahuripan Encin mengatakan penusukan terjadi di dalam kawasan perumahan. Penusukan diduga akibat pembangunan 'polisi tidur'.

"Bener terjadi di Desa Cikahuripan, tapi (pelaku) bukan Pak RT, bukan. (Pemicu penusukan) masalahnya itu tadi, miskomunikasi lah dengan warga. Gara-garanya itu tadi, ada yang bikin polisi tidur, tapi tidak ada konfirmasi ke Pak RT koordinasi lah," kata Encin dihubungi terpisah.

"(Kejadian penusukan) di dalam perumahan, jadi bukan di kampungnya, di perumahan. RT juga di perumahan. Itu kan di jalan perumahan, itu warga di situ (yang bangun polisi tidur)," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Badan Gizi Nasional (BGN) memerlukan anggaran Rp 25 triliun untuk memenuhi percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nilai Rp 25 triliun untuk satu bulan.

"Saya sudah jelaskan, kalau percepatan itu harus dilakukan, maka BGN itu butuh untuk 2025, butuh Rp 25 triliun per bulan. Untuk makan bergizi," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada wartawan setelah menjalani kerja sama dengan Kementerian Desa PDT, Senin (17/2/2025).

Dadan mengungkapkan BGN menargetkan sebanyak 15-17,5 juta penerima manfaat bisa dijangkau dengan dana yang sudah dialokasikan sebelumnya, yakni sebesar Rp 71 triliun. Dia menuturkan, jika percepatan dilakukan, targetnya bisa lebih besar dari angka itu hingga akhir tahun mendatang.

"Target utamanya yang Rp 71 triliun itu nanti maksimal itu di 15 sampai 17,5 juta. Tapi Pak presiden kan minta percepatan. Minta percepatan itu artinya 82,9 juta sudah harus menerima manfaat di akhir tahun," jelasnya.

"Nah itu kenapa kami menghitung dana yg harus dibutuhkan. Karena sebetulnya kan kami sudah punya dana dan sudah punya target-target, tapi karena ada permintaan percepatan maka otomatis dibutuhkan dana tambahan," sambungnya.

Untuk mewujudkan percepatan itu, Dadan menyebut sumber daya manusianya baru bisa mulai bergerak pada akhir Juli 2025. Selanjutnya, mereka membutuhkan dana Rp 25 triliun itu untuk menopang percepatan MBG.

"Nah kalau Pak Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September, karena SDM kita baru akan selesai di akhir Juli kan. Maka, setiap bulan kita akan butuh, untuk tahun 2025 ini 25 triliun untuk percepatan," jelasnya.

Simak Video 'Kepala BGN: Makan Bergizi Gratis Investasi SDM Terbesar Menuju Generasi 2045':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto terus menggenjot upaya percepatan pembangunan desa. Hal itu dilakukan dengan menggandeng berbagai lembaga dan kementerian serta kalangan perbankan.

Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk TNI penting untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa. Melalui kerja sama ini, kata dia, Babinsa yang tersebar di seluruh desa akan berperan dalam memastikan program pembangunan berjalan optimal, terutama dalam bidang ketahanan pangan.

"Kita tahu bahwa Babinsa ada di setiap desa, dan selama ini mereka telah berperan besar dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). Dengan MoU ini, kita akan memperkuat kerja sama untuk mendukung ketahanan pangan, di mana minimal 20% Dana Desa dialokasikan untuk sektor ini," ujar Yandri dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

Lebih lanjut, Yandri mengatakan Kemendes juga menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Program ini akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menyediakan bahan baku makanan, hingga dapat meningkatkan perekonomian desa sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

"Kami akan mengoptimalkan desa-desa tematik, di mana ada desa yang khusus memproduksi telur, daging ayam, sayuran, cabai, ikan, dan lain-lain. Ini akan mendukung rantai pasokan program makan siang bergizi," ungkapnya.

Selain itu, Kemendes juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menciptakan desa bebas sampah melalui program 'No Residu'. Program ini bertujuan untuk mengelola sampah desa dengan lebih baik agar tidak menjadi sumber masalah lingkungan, terutama saat musim hujan dan kemarau.

Kemendes juga menggandeng Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif di desa.

Selain itu, untuk memastikan Dana Desa tidak disalahgunakan, Kemendes juga kerja sama dengan PPATK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Tujuan utamanya agar pengelolaan Dana Desa transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, Yandri juga menandatangani kerja sama dengan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurutnya, karena kita tahu juga persoalan perempuan dan anak banyak di desa.

"Kami akan bersama-sama membuka ruang bersama ibu dan anak. Di kantor-kantor desa ada pusat-pusat pengaduan sehingga kekerasan terhadap anak dan perempuan, bisa kita tekan sedemikian rupa dan ujungnya kita ingin desa-desa itu menjadi ramah terhadap ibu dan anak," katanya.

Ke depan, Kementerian Desa akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan desa berjalan sesuai visi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

"Seluruh kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, yaitu membangun Indonesia dari desa," jelasnya.

Sebagai informasi, hadir dalam MoU ini Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Selain itu, Ketua ISSF Sudarmanto, Perwakilan BNI, BRI, Bank Mandiri dan Universitas Padjajaran. Mendampingi Yandri, Wakil Mendes PDT Ariza Patria, Sekjen Taufik Madjid dan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kemendes PDT.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Massa pelajar dan mahasiswa menggelar aksi demo menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pada Senin (17/2). Namun, demo berakhir ricuh.

"Benar ada (demo) penolakan pelajar dan perwakilan mahasiswa yang menolak MBG, sempat terjadi kericuhan sedikit," kata Wakapolres Jayawijaya Kompol I Wayan Laba saat dikonfirmasi.

Wayan menerangkan kericuhan terjadi saat polisi berupaya memisahkan kelompok pelajar-mahasiswa dengan kelompok lain yang diduga akan mengganggu situasi kamtibmas.

Dalam kericuhan itu, polisi sempat menembakkan gas air mata lantaran ada perlawanan dari massa yang melempari aparat dengan batu hingga ketapel.

"Benar, kita sempat menembakkan gas air mata, karena ada perlawanan dari masa dengan melempari aparat keamanan dengan batu maupun ketapel," ucap Wayan.

Lebih lanjut, Wayan menyampaikan saat ini aksi demo tersebut sudah bubar dan situasi sudah kondusif.

"Situasi sampai saat ini sudah aman terkendali, tadi kelompok pelajar yang pulang kita juga awasi, untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain yang ganggu kamtibmas," tutur dia.

Sebelumnya, sejumlah media melaporkan ada ratusan pelajar dari tingkat SD hingga SMA di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan menggelar demo pada Senin (3/2). Para siswa tersebut menyuarakan penolakan terhadap program makan bergizi gratis.

Mereka terlihat menaiki kendaraan bak terbuka menuju tugu yang berada di ruas jalan protokol. Para pelajar membawa spanduk dengan berbagai tulisan, salah satunya berbunyi 'Kami Tolak MBG, Kami Pilih Pendidikan!'.

Diketahui, program MBG di Papua dan Papua Tengah dimulai pada hari ini. Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

Kendati demikian, Dadan tidak merinci angka pasti berapa sasaran penerimanya. Ia hanya memastikan jumlahnya banyak.

Ia kemudian menjelaskan jumlah penerima manfaat MBG secara keseluruhan di Indonesia. Menurut catatan Dadan, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu sudah menyasar 760 ribu orang.

"Nanti kita targetkan di 17 Februari lebih dari 2 juta (penerima makan bergizi gratis)," ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep, Madura, tidak dihentikan, hanya ditunda sementara dan besok, Selasa (18/2) sudah mulai berjalan kembali.

“Enggak (dihentikan), hari ini saja libur, besok jalan lagi, jangan percaya hoaks,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dadan juga menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menginginkan percepatan penerima Program MBG hingga 17,5 juta pada akhir Desember 2025, maka untuk mencapai target tersebut BGN membutuhkan biaya tambahan sekitar Rp25 triliun tiap bulan yang dimulai dari September 2025.

“Rp71 triliun untuk penerima 3 juta dari Januari-April, akhir April ke Agustus 6 juta, dari Agustus akhir ke Desember 15-17,5 juta, itu kalau tetap Rp71 triliun. Kalau Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September 2025 karena sumber daya manusia kita baru siap di bulan Juli 'kan, maka tiap bulan kita akan butuh Rp25 triliun untuk percepatan, jadi kalau dimulai September kita butuh Rp100 triliun,” papar Dadan.

Sementara itu untuk proses pinjam-pakai lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dadan mengemukakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga lain untuk proses pinjam-pakai untuk nantinya dikelola oleh BGN.

“Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, termasuk pemda-pemda, misalnya ATR/BPN ‘kan punya lahan di seluruh Indonesia, daripada beli ‘kan lebih baik pinjam-pakai. TNI juga begitu, Polri juga, maka Polri akan bangun 500 minimal, pemda juga akan menyiapkan infrastrukturnya, kita yang akan mengelola,” ujar dia.

Sebelumnya ramai diberitakan di media massa bahwa Program MBG di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pandian I, Kusniah, Sumenep, Madura dihentikan sementara.

Kepala SPPG Sumenep Mohammad Kholilur Rahman membenarkan pernyataan tersebut dan menjelaskan bahwa pemberhentian sementara Program MBG hari ini akibat kesalahan teknis pada internal penyelenggara.

Enggak (dihentikan), hari ini saja libur, besok jalan lagi, jangan percaya hoaks

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep, Madura, tidak dihentikan, hanya ditunda sementara dan besok, Selasa (18/2) sudah mulai berjalan kembali.

“Enggak (dihentikan), hari ini saja libur, besok jalan lagi, jangan percaya hoaks,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dadan juga menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menginginkan percepatan penerima Program MBG hingga 17,5 juta pada akhir Desember 2025, maka untuk mencapai target tersebut BGN membutuhkan biaya tambahan sekitar Rp25 triliun tiap bulan yang dimulai dari September 2025.

“Rp71 triliun untuk penerima 3 juta dari Januari-April, akhir April ke Agustus 6 juta, dari Agustus akhir ke Desember 15-17,5 juta, itu kalau tetap Rp71 triliun. Kalau Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September 2025 karena sumber daya manusia kita baru siap di bulan Juli 'kan, maka tiap bulan kita akan butuh Rp25 triliun untuk percepatan, jadi kalau dimulai September kita butuh Rp100 triliun,” papar Dadan.

Sementara itu untuk proses pinjam-pakai lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dadan mengemukakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga lain untuk proses pinjam-pakai untuk nantinya dikelola oleh BGN.

“Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, termasuk pemda-pemda, misalnya ATR/BPN ‘kan punya lahan di seluruh Indonesia, daripada beli ‘kan lebih baik pinjam-pakai. TNI juga begitu, Polri juga, maka Polri akan bangun 500 minimal, pemda juga akan menyiapkan infrastrukturnya, kita yang akan mengelola,” ujar dia.

Sebelumnya ramai diberitakan di media massa bahwa Program MBG di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pandian I, Kusniah, Sumenep, Madura dihentikan sementara.

Kepala SPPG Sumenep Mohammad Kholilur Rahman membenarkan pernyataan tersebut dan menjelaskan bahwa pemberhentian sementara Program MBG hari ini akibat kesalahan teknis pada internal penyelenggara.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini jadi program prioritas pemerintah. Setiap harinya, makanan dipasok untuk anak-anak sekolah. Kebutuhan akan makanan ini juga tak luput dari perhatian.

Pasokan makanan untuk program MBG ini disiapkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satu dapur yang ada di Kabupaten Bandung yakni SPPG Bojongsoang.

Dapur yang terletak di Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung ini memproduksi makanan untuk program MBG setiap harinya. Dapur tersebut juga terus diawasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Sejak dini hari, pegawai di sana sibuk untuk menyiapkan makanan. Makanan yang diproduksi kemudian disebarkan ke sekolah-sekolah di Kecamatan Bojongsoang.

Dapur SPPG di Bojongsoang Bandung Foto: Yuga Hassani/detikJabar

Ketua Yayasan Dangiang Galuh Pajajaran, sekaligus pengelola dapur SPPBG Bojongsoang, Boni Anggara mengatakan, dapur tersebut saat ini memiliki kapasitas makanan sebanyak 3500 boks per hari.

"Iya sementara dapur ini hanya bisa menyediakan 3.500 pack per hari. Insya Allah setelah lebaran nanti, kapasitas kami akan ditingkatkan menjadi 7.000 pack per hari," ujar Boni, kepada awak media, Senin (17/2/2025).

Dia mengatakan jumlah tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhan MBG di seluruh sekolah yang ada di Kecamatam Bojongsoang. Terlebih, program tersebut harus turut disebarkan ke ibu hamil dan menyusui.

"Kami akan bertahap tambah SDM agar setelah lebaran ini mampu menyediakan 7.000 pack per hari," katanya.

Boni mengaku akan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak yang akan mendapatkan makanan tersebut. Terutama, sambung Boni, dalam persoalan gizi dari makanan tersebut yang terus diperhatikan.

"Selain nasi, insyaallah sayuran, buah-buahan, daging dan susu akan selalu ada. Kami siap memberikan yang terbaik," jelasnya.

Wakil Bupati Bandung terpilih Ali Syakieb mengaku optimis program Presiden Prabowo Subianto tersebut bisa berjalan dengan baik di Kabupaten Bandung. Sehingga pertumbuhan anak-anak terus diperhatikan.

"Percayalah, pemerintah sedang memproses semua ini dengan sangat hati-hati dan sangat baik. Agar semua makan bergizi gratis ini bisa suplai dengan tepat sasaran, dan ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak di Indonesia," kata Ali.

Dia menyebutkan ke depannya dapur tersebut harus bisa menyediakan makanan sebanyak 7000 porsi. Sehingga, hal tersebut akan membuat jumlah makanan bergizi bagi anak-anak bisa terpenuhi.

"Dapur ini baru bisa produksi 3500 boks per hari. Iya ke depannya dapur ini harus bisa menambah jadi 7000 boks per hari," bebernya.

Penambahan Dapur SPPG di Jabar

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menjelaskan pembangunan dapur SPPG akan terus dilakukan penambahan disejumlah wilayah. Menurutnya pembangunan dapur tersebut memerlukan anggaran yang besar.

Dapur SPPG di Bojongsoang Bandung Foto: Yuga Hassani/detikJabar

"Ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, seluruh Jawa Barat saja perhitungan dari BGN sekitar Rp 41 tiliun untuk Jawa Barat," kata Buky.

Buky mengaku belum mengetahui persis jumlah dapur SPPG yang ada di Jawa Barat. Namun menurutnya untuk wilayah Kecamatan Bojongsoang terdapat dua dapur SPPG untuk program MBG.

"Kalau kita lihat di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, ini sudah ada dua dapur umum, nanti akan bertambah terus," tuturnya.

Dia menambahkan pembangunan dapur SPPG harus dilakukan dengan ketat. Terutama dalam pemenuhan gizi dalam makanan yang nantinya disebar ke anak sekolah.

"Saya kira cukup karena memenuhi unsur pemenuhan gizi, ada daging protein terpenuhi, susu, sayuran, buah-buahan, ini bukan makan mewah tapi makan bergizi," ucap Buky.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Iqbal Cheisa Wiguna menyampaikan, realisasi program makan bergizi gratis (MBG) pemerintah tidak tepat sasaran.

Hal ini disampaikannya tepat sebelum mahasiswa UI berangkat untuk aksi unjuk rasa ke Istana Negara, Jakarta Pusat, bertajuk “Indonesia Gelap”.

“Kita melihat bahwa dalam perjalanannya (program MBG), banyak hal-hal yang kurang tepat. Misal, terkait dengan target sasarannya masih kurang tepat,” ucap Iqbal kepada wartawan di Lapangan FISIP UI, Senin (17/2/2025).

Awalnya, program ini disebutkan untuk mengurangi stunting sekaligus upaya meningkatkan kecerdasan anak.

Namun, tujuan itu dianggap tidak terlihat dalam realita pada program yang sudah berlangsung sejak 6 Januari 2025.

Salah satunya dugaan murid-murid keracunan makanan MBG.

“Ada juga kasus-kasus terkait dengan keracunan yang ada pada makanan gizi gratis,” ucap Iqbal.

Oleh sebab itu, isu ini menjadi salah satu dari total lima tuntutan yang dibawa mahasiswa UI dalam aksi unjuk rasa hari ini di kawasan patung kuda dan Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat.

Diperkirakan, sebanyak 1.000 mahasiswa UI dari berbagai fakultas berangkat dari Depok sekitar pukul 11.30-12.00 WIB.

“Teman-teman UI kita akan bergabung dengan massa nasional nanti bersama BEM Seluruh Indonesia dan bersama Aliansi Masyarakat Sipil. Kita akan fokuskan massa ini di Istana Negara, apabila kita tidak sampai ke sana, mungkin kita akan mentok di Patung Kuda,” terang Iqbal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menilai, iklan program Makan Bergizi Gratis (MBG) buatan Kementerian Komdigi yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI adalah bentuk kreativitas.

Hal ini disampaikan Nezar merespons kritik terhadap penggunaan AI dalam iklan buatan pemerintah yang dianggap tidak menggandeng animator lokal.

“Itu kan bagian dari kreativitas ya, bagian dari kreativitas. Saya kira tidak ada salahnya menggunakan artificial intelligence (AI) itu untuk pekerjaan-pekerjaan kreatif gitu ya,” jelas Nezar di Komdigi, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Nezar mengatakan, pemanfaatan AI saat ini sudah umum digunakan dalam berbagai kegiatan, termasuk untuk periklanan hingga film animasi.

Menurut dia, iklan buatan AI tersebut hanyalah sebagian dari bentuk kreativitas Komdigi, di samping tools lainnya yang menggunakan kreativitas tanpa AI.

“Itu hanya salah satu bentuk yang dibuat oleh Komdigi dan kita juga memakai berbagai tools yang lain ya, termasuk juga yang dihasilkan oleh kreativitas tanpa AI juga ada gitu,” ujar Nezar

Ketika ditanya apakah penggunaan AI dalam iklan MBG adalah sebagian dari efisiensi, Nezar hanya membalas dengan senyum.

Diketahui, baru-baru ini muncul video promosi program makan bergizi gratis yang dibuat oleh kecerdasan buatan atau AI.

Video animasi itu menggambarkan sosok Presiden Prabowo Subianto membagikan paket menu makan bergizi gratis di sebuah sekolah.

Iklan ini menuai komentar dari warganet karena dianggap tidak proporsional, di antaranya disebabkan gambar kotak makanan tidak tertutup rapat, hingga kerudung yang digunakan siswi berwarna-warni tidak mencerminkan sekolah di Indonesia.