Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membagikan ribuan makan siang gratis dengan menu ikan di SMP Ali Maksum, Jogokaryan, Kemantren Mantrijeron, Kota Jogja. Hal itu untuk mengenalkan menu ikan yang digunakan dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Direktur Direktorat Jenderal (Dirjen) Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Sulistiyo mengatakan bahwa hari ini membagikan 2 ribu paket MBG dengan menu ikan kepada anak-anak sekolah di Jogja. Sedangkan secara nasional, pihaknya telah berbagi sebanyak ratusan ribu paket makanan dengan lauk ikan.

"Dengan dukungan Komisi IV DPR RI kami sudah berbagi 200 ribu paket se-Indonesia. Nah, kalau hari ini bagian dari memperkenalkan contoh makan bergizi gratis dengan menu ikan," kata Budi kepada wartawan di SMP Ali Maksum, Jogja, Sabtu (30/11/2024).

Di sisi lain, Budi mengungkapkan bagaimana distribusi bahan olahan berupa ikan ke daerah yang tidak ada di pesisir pantai. Menurutnya, KKP bersama Badan Gizi Nasional telah melakukan pemetaan untuk dapur MBG.

"Distribusi ikan pastinya dari yang terdekat, satu titik dapur untuk tiga ribu anak siswa. Jadi kita bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional memetakan titik-titik itu," ujarnya.

KKP bagikan makan bergizi gratis dengan menu ikan di SMP Ali Maksum, Jogokaryan, Mantrijeron, Kota Jogja, Sabtu (30/11/2024). Foto: Pradito Rida Pertana/detikJogja

Untuk membuat anak-anak menyukai olahan ikan, pihaknya telah mempersiapkan langkah khusus. Langkah itu dengan memasak ikan berdasarkan makanan khas tiap daerah.

"Dan itu pun (dapur lokal MBG) harus resepnya lokal. Sehingga rasa lokal yang kita tumbuhkan agar anak-anak nanti menyukai menu olahan ikan," ucapnya.

Budi melanjutkan, penggunaan ikan sebagai salah satu lauk dalam program MBG memiliki dua nilai strategis. Kedua nilai itu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi para nelayan dan membantu peningkatan gizi generasi muda.

"Nah, nilai strategisnya apa? Pertama, serapan dari produk mereka itu meningkat, kemudian pertumbuhan ekonomi lokal. Kedua, adalah menjamin peningkatan kualitas gizi bagi masyarakat khususnya generasi muda," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi mengatakan, bahwa MBG adalah program pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Tujuannya agar anak-anak lebih cerdas lagi dan ke depan bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas.

"Karena program dari KKP jadi menunya ikan, nasi dan sayur," ujarnya.

Wanita yang kerap disapa Titiek Soeharto ini juga mengungkapkan bahwa Pondok Pesantren Ali Maksum berpotensi menjadi salah satu percontohan terkait produksi MBG. Hal itu setelah dirinya melakukan pengecekan terkait kesiapan dapur.

"Tadi sudah dicek juga bahwa dapurnya di sini bagus, memenuhi syarat. Sehingga bisa menjadi percontohan untuk memproduksi persiapan makanan bergizi gratis," ucapnya.

Dengan adanya dapur MBG di Kompleks Ponpes Ali Maksum, Titiek berharap bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Program makan bergizi gratis ini untuk meningkatkan ekonomi daerah sekitar. Contoh beli beras dari petani lokal, ibu-ibu yang menanam sayur di rumah seperti kangkung, bayam dan daun bawang bisa dibeli oleh pihak dapur," katanya.

KKP bagikan makan bergizi gratis dengan menu ikan di SMP Ali Maksum, Jogokaryan, Mantrijeron, Kota Jogja, Sabtu (30/11/2024). Foto: Pradito Rida Pertana/detikJogja

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menjadikan makanan bergizi gratis (MBG) jadi salah satu program prioritas dalam masa pemerintahannya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jadi salah satu pihak yang turun tangan dalam pelaksanaan program ini, dan akan melaksanakan rapat teknis dengan badan gizi.

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perlu memastikan di tiap dapur yang menjadi tempat produksi MBG ini ada produksi atau stok perikanan. Hal ini juga untuk mendorong penyerapan hasil ikan dari para penangkap ikan.

"Jadi nanti kita secara teknis itu akan kita lakukan rapat dengan badan gizi. Tetapi yang pasti kita harus pastikan di seluruh wilayah, dapur-dapur itu, itu ada produksi-produksi perikanan. Kalau tidak ada produksi perikanan, harus ada stok-stok perikanan di situ. Kita akan dorong para pelaku penangkapan ikan, di wilayah mana yang cocok, tematik ya," ujar Trenggono di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (28/11) dilansir detikNews.

Trenggono bilang bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) dalam hal ketersediaan protein dari sektor perikanan.

"Misalnya produksi saya dengan Menteri Desa sudah koordinasi, ada kampung lele nanti di situ, ada kampung gurame, ada kampung nila yang kita develop. Bahwa ketersediaan soal protein dari sektor perikanan itu harus tersedia di seluruh wilayah dapur-dapur makan bergizi gratis," katanya.

Video 13 Rekomendasi KPAI untuk Keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis

Video 13 Rekomendasi KPAI untuk Keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) berharap bahwa seiring berjalannya kebijakan program makan bergizi gratis oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat melibatkan dan mendorong Gerakan ekonomi bagi rakyat kecil, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat kecil.

"Harapan ICMI dengan kebijakan makan bergizi gratis akan membuka akses bagi kelompok-kelompok petani, nelayan dan rakyat kecil yang selama ini sulit mendapat akses keuangan, sehingga terjadi perputaran keuangan dari kota ke desa dan ekonomi rakyat kecil juga dapat digerakan," ujar Wakil Ketua Umum ICMI, Riri Fitri Sari, dalam sambutannya pada Webinar bertajuk "Makanan Bergizi Untuk Anak Indonesia & Permasalahannya" Jumat malam (29 Nopember 2024) secara daring.

Dalam kesempatan yang sama, Riri juga mengapresiasi positif atas dimulainya program Makanan Bergizi Gratis oleh pemerintah, karena diharapkan mampu mengatasi masalah generasi "stunting (gizi buruk) dan wasting (kelebihan makanan)" yang terjadi akhir-akhir ini.

"ICMI salut atas perhatian Presiden saat menyampaikan di forum dunia tentang fenomena fakta masih ada 25 persen anak Indonesia mengalami kelaparan, dan program ini tentunya adalah upaya terbaik beliau untuk memberikan solusi atas masalah tersebut," ujar Riri.

Karenanya, ICMI ingin memastikan bahwa program tersebut terdistribusi dan sampai kepada sasaran yang tepat bagi rakyat yang benar-benar membutuhkannya, sehingga tujuan memperbaiki gizi anak-anak Indonesia dapat tercapai.

"Kita berharap, dengan suksesnya program pemerintah ini anak-anak Indonesia akan tumbuh dengan baik dan berkecukupan nutrisi dan gizinya, sehingga mereka akan mampu berprestasi dan mengabdi dengan baik bagi Indonesia kelak," kata Riri.

Dalam kesempatan itu, hadir juga Kepala Badan Gizi Naional, Dadan Hindayana, yang mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis ini adalah program yang besar yang tentu saja bentuk komitmen dari Pemerintah untuk investasi jangka Panjang dalam penyiapan sumber daya manusia.

"Tentu saja mengundang semua pihak untuk terlibat untuk bersama menyukseskan program ini, karena tidak mungkin salah satu pihak saja yang bisa mengerjakannya. Jadi mudah mudahan ini akan memberikan manfaat satu kepada peningkatan kualitas SDM Indonesia," ujar Dadan.

Selain itu menurutnya, aspek pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia adalah dampak lain yang diharapkan terjadi melalui program ini. Ia mencontohkan propinsi Jawa Barat dengan anggaran APBD hanya Rp 32 Triliun, sedangkan Badan Gizi Nasional sendiri akan mengirim ke Jawa barat sekitar Rp 40 Triliun, sehingga melebihi APBD propinsinya.

"Mudah-mudahan akan memberikan stimulus yang cukup tinggi bagi pergerakan produktifitas ekonomi dan budaya di daerah-daerah tentunya," pungkas Dadan.

Hadir juga Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudin yang menyampaikan harapannya agar dengan adanya masukan di webinar ICMI malam ini, Badan Gizi Nasional yang sudah dibentuk akan bisa mengelola kebijakan pemenuhan yang ingin dicapai dengan berbagai stakeholder bisa berjalan baik.

"DPR tentu saja akan terus mendukung secara regulasi dan pengawasannya, dan semoga yang hadir dalam diskusi malam ini juga bisa berkontribusi maksimal dalam program tersebut," tutup Hetifah.

Narasumber lainnya yang turut hadir adalah Ketua Pemberdayaan Anak dan Lansia MPP ICMI, Herawati Tarigan, Ahli Spesialis Gizi, dr. Tirta Prawita Sari, Pimpinan Ponpes Nurul Bahri Sula, Maluku Utara, Absah Arifin, Ketua Konferensi Perempuan Muslim Internasional, Hanifah Husein dan Moderator adalah Marlina Buamona, yang juga Ketua Departemen Pengembangan Organisasi dan Perlindungan Anak MPP ICMI.

ICMI akan selalu hadir untuk memberikan solusi dan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia. ICMI yang berlandaskan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan berbasis kecendekiaan akan selalu berperan aktif mendorong kebaikan untuk bangsa dan negara.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menuturkan pihaknya masih belum bisa mengelola tanah yang ada di daerah perkotaan. Hal itu karena belum ada tanah-tanah terlantar di perkotaan.

Ia menuturkan, jika pihaknya sudah mendapatkan tanah terlantar di perkotaan, tentunya bisa dikelola untuk kepentingan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan tujuan membantu terwujudnya program 3 juta rumah khususnya sebanyak 1 juta rumah di perkotaan.

"Kita belum ada nih tanah terlantar, tanah bekasan di perkotaan. Nanti kalau dapat, diberikan, kita dengan senang hati berikan ke MBR," kata Parman dalam acara media gathering di Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

"Mudah-mudahan ada instruksi tanah terlantar, bukan orang terlantar ya, tanah terlantar bisa diberikan ke Badan Bank Tanah, tentunya bisa kita berikan, kita distribusikan untuk MBR," tambahnya.

Parman mengatakan, saat ini tanah-tanah yang ada di perkotaan sudah dikelola oleh pihak lain sehingga tidak ada tanah terlantar. Ia berharap, jika ditemukan tanah terlantar oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) maka tanah tersebut bisa diberikan ke Badan Bank Tanah.

"Mudah-mudahan bisa diberikan kepada kita karena kita lebih fleksibel. Kalau diberikan kepada Kementerian akan menjadi barang milik negara, susah dilepas lagi nanti. Nah kalau diberikan kepada kita, kita bisa lepas lagi," tuturnya.

Ditemui usai acara, Parman menuturkan di kawasan sekitar Jakarta, seperi Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi masih ada potensi tanah terlantar. Ia berkata, bisa saja tanah terlantar itu nantinya dikelola oleh pihaknya.

"Kan banyak juga yang (tanah) terlantar (di perkotaan), cuma sudah di-manage. Jabodetabek udah di-manage. Jakarta agak susah (menemukan tanah terlantar), mungkin Bodetabek (masih ada tanah terlantar," ungkapnya.

"(Lahan di perkotaan masih mungkin masuk ke bank tanah?) semuanya nggak ada yang nggak mungkin," tutupnya.

Sebagai informasi, hingga Oktober 2024, BBT sudah mengelola tanah di 19 provinsi di Indonesia. Berikut ini adalah data sebaran perolehan tanah BBT.

- Asahan (Sumatera Utara): 30 ha
- Tanjung Balai (Sumatera Utara): 10 ha
- Tapanuli Selatan (Sumatera Utara) 1.411 ha
- Batubara (Sumatera Utara): 202,6 ha
- Musi Banyuasin (Sumatera Selatan): 120 ha
- Solok (Sumatera Barat): 315,4 ha
- Bangka (Bangka Belitung): 3 ha
- Belitung (Bangka Belitung): 335.2 ha
- Bangka 2 (Bangka Belitung): 217,7 ha
- Bangka 3 (Bangka Belitung): 926,7 ha
- Bengkulu (Bengkulu Tengah): 396 ha
- Serang (Banten): 7,5 ha
- Pandeglang (Banten): 96,1 ha
- Cianjur (Jawa Barat): 965 ha
- Purwakarta (Jawa Barat): 95 ha
- Sumedang (Jawa Barat): 84 ha
- Brebes (Jawa Tengah): 0,66 ha
- Batang (Jawa Tengah): 0,5 ha
- Kendal (Jawa Tengah): 4,3 ha
- Semarang (Jawa Tengah): 8,6 ha
- Jember (Jawa Timur): 5,3 ha
- Tabanan (Bali): 4,5 ha
- Kutuh (Bali): 1,5 ha
- Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat): 1,3 ha
- Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat): 1 ha
- Sambas (Kalimantan Barat): 107,3 ha
- Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur): 4.162 ha
- Kotawaringin Timur (Kalimantan Tengah): 481,3 ha
- Kotawaringin Barat (Kalimantan Barat): 400,8 ha
- Poso (Sulawesi Tengah): 6.648 ha
- Sigi (Sulawesi Tengah): 160 ha
- Parigi (Sulawesi Tengah): 315,7 ha
- Buton (Sulawesi Tenggara): 639,1 ha
- Minahasa Utara (Sulawesi Utara): 2,6 ha
- Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara): 122 ha
- Luwu Utara (Sulawesi Selatan): 4.960 ha
- Halmahera Selatan (Maluku Utara): 3.890 ha

Dari sebaran tanah yang sudah dikuasai BBT, ada beberapa kawasan yang cocok untuk perumahan dan permukiman. Beberapa di antaranya adalah di wilayah Asahan dan Tanjung Balai, Purwakarta, Batang, Brebes, Kendal, dan Penajam Paser Utara. Untuk di wilayah Brebes dan Kendal sudah ada proyek pengerjaan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan progres pembuatan peta jalan untuk Program 3 Juta Rumah. Seperti yang diungkapkan di hadapan anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), peta jalan tersebut diharapkan dapat selesai pada awal Desember 2024.

"Peta jalan yang saya katakan tadi kita usahakan. Saya usahakan awal Desember ya," kata Ara kepada awak media seusai menghadiri acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Meskipun tinggal menghitung hari jelang memasuki bulan Desember, Ara masih ingin bertemu dengan berbagai pihak untuk mendapat hasil rancangan yang objektif.

"Kita dengerin semua kok. Jadi kita dengerin semuanya ya. Kita kemarin rapat cukup lama kok. Jadi supaya objektif dengerin semua," ucapnya.

Terbaru, ia baru saja bertemu dengan pengembang properti yakni Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra). Kemudian, minggu depan Ara dijadwalkan akan bertemu dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI).

"Kita ini kan lagi belanja masalah, belanja dukungan, belanja peluang," ujarnya.

Sebelumnya, gagasan pembentukan peta jalan untuk Program 3 Juta Rumah, Ara sampaikan di hadapan anggota Komisi V DPR RI dalam rapat kerja awal November lalu. Hal ini sebagai respon dari permintaan anggota Komisi V DPR RI yang meminta adanya rancangan yang matang dan komprehensif untuk target pembangunan rumah tersebut.

"Saya dan Pak Fahri (Wakil Menteri PKP) akan berusaha sebelum masa reses, sebelum 6 Desember 2024, kami bisa menyampaikan blueprint atau peta jalan yang diminta terkait apa yang akan kami lakukan (untuk mencapai target tiga juta rumah)," tutur Ara dalam rapat kerja di Senayan, Senin (4/11/2024).

Presiden Prabowo Subianto memiliki program 3 juta rumah per tahun. Program tersebut bertujuan untuk menyediakan rumah layak huni sebanyak 1 juta di perkotaan dan 2 juta di perdesaan.

Untuk bisa menjalankan program tersebut tentunya dibutuhkan lahan untuk pembangunan rumah. Nah, Badan Bank Tanah (BBT) merupakan badan yang bertugas dalam penyediaan tanah untuk bisa dipakai berbagi hal, salah satunya untuk perumahan.

Namun, apakah tanah yang sudah ada di Badan Bank Tanah bisa dipakai untuk program tersebut?

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, mengatakan pihaknya siap menyuplai tanah jika dibutuhkan untuk program 3 juta rumah. Namun saat ini jumlahnya masih sangat terbatas.

Hingga Oktober 2024, pihaknya baru menguasai 27.169 ha tanah di berbagai wilayah RI. Dari sebaran tanah yang sudah dikuasai BBT, ada beberapa kawasan yang cocok untuk perumahan dan permukiman. Beberapa di antaranya adalah di wilayah Asahan dan Tanjung Balai sekitar 40 Ha, Purwakarta 18 Ha, Batang 0,5 Ha, Brebes 1,05 Ha, Kendal 4,26 Ha, dan Penajam Paser Utara sekitar 164,67 Ha.

"Purwakarta ada 95 Ha, karena ini untuk industri, sekitar 18 Ha atau 20% dari 95 Ha bisa digunakan untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," kata Parman di media gathering di Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Ditemui usai acara, Parman menuturkan bahwa tanah yang dikuasai Bank Tanah tersebar di beberapa daerah, namun bukan di perkotaan. Maka dari itu, jika ingin digunakan untuk program 3 rumah maka hunian yang dibangun berupa rumah tapak.

"Kayaknya di situ bukan rumah vertikal karena bukan di kota. Kalau di kota baru vertikal karena cukup padat kan," tuturnya.

Meski demikian, Parman mengatakan tidak menutup kemungkinan tanah-tanah terlantar di perkotaan juga bisa masuk ke penguasaan Badan Bank Tanah di kemudian hari.

"Semuanya nggak ada yang nggak mungkin," kata Parman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan penyusunan regulasi yang khusus berisi aturan-aturan terkait perumahan atau omnibus law perumahan.

Dia mengapresiasi upaya pemerintah yang mendirikan kementerian khusus perumahan yaitu Kementerian PKP sebagai bentuk keseriusan mewujudkan program 3 juta rumah per tahun.

Namun menurutnya, upaya itu saja tidak cukup. Upaya ini harus diperkuat dengan menyatukan regulasi-regulasi terkait perumahan.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini. Tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana. Ini semua kan ingin mempersulit, daerah-daerah ingin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," ujarnya saat acara dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya dengan terpencarnya aturan terkait perumahan, dapat menjadikan suatu kota menjadi kota yang kumuh karena tidak ditata dengan benar akibat ketidaktahuan regulasi yang baik.

Belum lagi masalah pada perizinan yang berbelit-belit, ketersediaan lahan yang sulit, hingga permasalahan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dapat memperlambat pembangunan perumahan.

"Peran negara yang pertama itu adalah menyiapkan regulasi, semua harus clear," tegasnya.

Dia mengungkapkan, usulan omnibus law perumahan ini tengah dikaji dan akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat berikutnya.

Nanti kita bicara sama Pak Erick, Jasa Marga, kalau boleh itu kita kelola. Usul saya, dibuat yang bagus tamannya, nanti ada buat jogging track, bisa buat UMKM.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut akan meminta izin Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mengelola aset milik PT Jasa Marga (Persero), agar bisa digunakan sebagai tempat berjualan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) warga binaan rumah susun.

Maruarar menyampaikan terdapat taman yang cukup besar dekat dengan kolong Tol Kalijodo. Menurutnya, lahan tersebut bisa dikelola agar bisa dimanfaatkan oleh UMKM.

"Nanti kita bicara sama Pak Erick, Jasa Marga, kalau boleh itu kita kelola. Usul saya, dibuat yang bagus tamannya, nanti ada buat jogging track, bisa buat UMKM," kata Maruarar, di Jakarta, Sabtu.

Para warga yang direlokasi dari kolong tol atau jembatan Jalan Inspeksi Kanal Barat, Jelambar Baru ke Rumah Susun (Rusun) Rawa Buaya, Jakarta nantinya akan diberi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Keterampilan yang sudah didapat ini, kata Maruarar, diharapkan dapat membuat para warga tersebut mendapat penghasilan yang layak sehingga tidak kembali lagi tinggal di kolong tol.

"Yang dilatih nanti dengan Kepala Dinas Pemberdayaan UMKM bisa dagang di situ, tapi dibuat rapi," katanya pula.

Maruarar bersama dengan Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali melakukan penyerahan kunci secara simbolis kepada 44 kepala keluarga kolong tol yang direlokasi ke Rusun Rawa Buaya, Jakarta, hari ini.

Sebelumnya, AHY menyampaikan pemindahan warga ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup.

"Kita semua tentunya berharap bukan hanya memindahkan tempat tidurnya, tetapi memindahkan juga ruang untuk bisa bekerja, termasuk beribadah yang lebih baik lagi," ujar AHY.

Tak hanya dipindahkan ke rusun, kata AHY lagi, warga juga akan diberi keterampilan untuk siap bekerja sehingga tidak kembali lagi ke kolong jembatan.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk membangun perumahan yang layak bagi masyarakat.

Menurutnya, daerah-daerah kumuh di wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lainnya harus dibenahi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Setiap hunian perlu dilengkapi dengan fasilitas umum yang dapat mendukung kebutuhan masyarakat sekitar, terutama area olahraga. Gagasan serupa dilakukan Astra Land Indonesia (ALI) yang hendak menghadirkan DBL Academy di Asya, yakni pusat olahraga modern dan inklusif.

ALI berkolaborasi dengan DBL Indonesia untuk membangun DBL Academy di lahan seluas 3.300 meter persegi. Fasilitas baru ini menambah nilai plus dari township mereka yang berlokasi di Jakarta Timur.

Fasilitas olahraga ini ke depannya tidak hanya dapat dirasakan oleh penghuni Asya, melainkan masyarakat dari luar yang membutuhkan ruang saran olahraga yang memadai.

"Kolaborasi bersama DBL Indonesia menjadi salah satu langkah strategis kami untuk memperluas fasilitas premium di Asya. Kami bangga menjadi lokasi pertama di Jakarta yang menghadirkan DBL Academy dalam format stand-alone terbesar, sekaligus menambah fasilitas lapangan tenis yang untuk pertama kalinya dihadirkan DBL di kawasan ini," kata Presiden Direktur Astra Land Indonesia, Wibowo Muljono, seperti yang dikutip dari pernyataan tertulis pada Sabtu (30/11/2024).

Nantinya, akan tersedia pelatihan basket untuk anak-anak usia 4 hingga 18 tahun (TK hingga SMA) dan fasilitas lapangan tenis dewasa yang hanya ditemukan di DBL Academy Asya.

Fasilitas ini direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2026, melengkapi berbagai fasilitas premium yang telah ada di Asya, termasuk clubhouse dan sekolah internasional SIS. Dengan konsep pengembangan yang menyatukan keberlanjutan, gaya hidup sehat, dan fasilitas modern, Asya diharapkan menjadi hunian yang mendukung keseimbangan hidup penghuni dan masyarakat sekitarnya.

Sebelumnya, mereka juga telah mendapatkan sertifikasi Gold Greenship Neighbourhood dari Green Building Council Indonesia (GBCI) atas desain ramah lingkungan dan efisiensi energi pada township mereka.

KOMPAS.com - Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Kutai Timur:

1. Aras Borneo Green: Tipe 36

   Terletak di Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, perumahan ini dikembangkan oleh PT Kaltim Aras Permai dengan harga Rp 142 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/90 meter persegi. Hingga kini, baru terjual 11 unit, dan masih menyisakan 48 rumah lagi.

2. Sangatta Tama City 4: Tipe Subsidi

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Bawa Jaya Tama yang terletak di Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Menawarkan 263 rumah dengan harga Rp 153 juta.

   Luas bangunan seukuran 36/90 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 258 unit, dan masih tersedia 5 rumah lagi.

3. Perumahan Griya Bukit Pelangi (Gbp) Sangatta: Tipe 36/80

   Berlokasi di Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Sindy Hutama Karya, dengan harga Rp 153 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/80 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 306 rumah dari total 401 unit.

4. Grand Sangatta Regency: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan harga Rp 165 juta.

   Rumah-rumah dibangun seluas 36/91 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Antolis Putra Perkasa ini masih memasarkan 47 rumah dari total 196 unit.

5. Perumahan Sejahtera: Tipe 36/90

   Di Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, terdapat perumahan dengan harga Rp 165 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dibuat seluas 36/90 meter persegi. CV Vici Pratama masih memasarkan sisa 4 rumah lagi.

Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan...

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono mengusulkan agar para pembangun dan pengembang perumahan turut memperhatikan sisi keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan hunian.

“Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan, memanfaatkan sampah plastik dan juga menurunkan emisi," kata Diaz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Diaz yang membahas bagaimana proses Persetujuan Lingkungan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah 5 hektare (ha) bisa mengurus izin UKL-UPL tanpa biaya dan secara otomatis dalam sistem Amdalnet.

“Kami (Kementerian Lingkungan Hidup) mendukung penuh Program 3 juta rumah,” ujar Diaz.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan bahwa permasalahan backlog persediaan rumah bagi masyarakat adalah permasalahan yang besar, dan menyambut baik program Presiden Prabowo untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Saya harus meluruskan bahwa dengan Program 3 Juta Rumah ini pemerintah tidak berniat menjadi pesaing para kontraktor dan developer, tetapi menjadi regulator yang baik," kata Fahri pula.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono mengusulkan agar para pembangun dan pengembang perumahan turut memperhatikan sisi keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan hunian.

“Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan, memanfaatkan sampah plastik dan juga menurunkan emisi," kata Diaz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Diaz yang membahas bagaimana proses Persetujuan Lingkungan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah 5 hektare (ha) bisa mengurus izin UKL-UPL tanpa biaya dan secara otomatis dalam sistem Amdalnet.

“Kami (Kementerian Lingkungan Hidup) mendukung penuh Program 3 juta rumah,” ujar Diaz.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan bahwa permasalahan backlog persediaan rumah bagi masyarakat adalah permasalahan yang besar, dan menyambut baik program Presiden Prabowo untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Saya harus meluruskan bahwa dengan Program 3 Juta Rumah ini pemerintah tidak berniat menjadi pesaing para kontraktor dan developer, tetapi menjadi regulator yang baik," kata Fahri pula.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono mengusulkan agar para pembangun dan pengembang perumahan turut memperhatikan sisi keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan hunian.

“Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan, memanfaatkan sampah plastik dan juga menurunkan emisi," kata Diaz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Diaz yang membahas bagaimana proses Persetujuan Lingkungan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah 5 hektare (ha) bisa mengurus izin UKL-UPL tanpa biaya dan secara otomatis dalam sistem Amdalnet.

“Kami (Kementerian Lingkungan Hidup) mendukung penuh Program 3 juta rumah,” ujar Diaz.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan bahwa permasalahan backlog persediaan rumah bagi masyarakat adalah permasalahan yang besar, dan menyambut baik program Presiden Prabowo untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Saya harus meluruskan bahwa dengan Program 3 Juta Rumah ini pemerintah tidak berniat menjadi pesaing para kontraktor dan developer, tetapi menjadi regulator yang baik," kata Fahri pula.