Presiden Prabowo Subianto meminta izin mengambil US$24 miliar alias Rp392 triliun (asumsi kurs Rp16.334 per dolar AS) dari total efisiensi anggaran US$44 miliar atau Rp750 triliun.

Ia mulanya memperkenalkan konsep penghematan tiga putaran senilai Rp750 triliun. Menurut asumsi perhitungannya, angka tersebut setara dengan US$44 miliar yang diperoleh dari tiga sumber utama.

Pertama, penghematan senilai Rp300 triliun yang sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kedua, penghematan Rp308 triliun dari penyisiran APBN sampai ke satuan ke-9, tapi Rp58 triliun bakal dikembalikan ke 17 kementerian/lembaga (K/L).

Sedangkan penghematan putaran ketiga bersumber dari dividen BUMN. Ia mengklaim setoran dari seluruh perusahaan pelat merah itu bisa mencapai Rp300 triliun pada tahun ini, di mana Rp100 triliun akan dikembalikan ke BUMN sebagai modal kerja.

Sehingga masing-masing penghematan itu nilainya Rp300 triliun, Rp250 triliun, dan Rp200 triliun. Totalnya menyentuh Rp750 triliun alias US$44 miliar.

"Jadi, totalnya kita punya Rp750 triliun," kata Prabowo dalam Pidato Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

"US$24 miliar terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan!" tegasnya.

Ia tak mempermasalahkan anak orang kaya yang sudah kenyang dan makan enak selama ini. Namun, Prabowo meminta pihak-pihak di luar sana jangan ngenyek alias menghina program makan bergizi gratis (MBG).

Sedangkan sisa dari penghematan tersebut akan diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

"Sisanya, berarti kita akan punya US$20 miliar. Sisa. Dan ini tidak akan kita pakai. Ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan," tutup Prabowo.

1. Putaran pertama Rp300 triliun

2. Putaran kedua Rp308 triliun

- Dikembalikan Rp58 triliun untuk 17 K/L (sisa Rp250 triliun)

3. Putaran ketiga Rp300 triliun dari dividen BUMN

- Dikembalikan Rp100 triliun untuk modal kerja BUMN (sisa Rp200 triliun)

Alokasi penghematan US$44 miliar alias Rp750 triliun:

1. Makan bergizi gratis US$24 miliar2. Investasi di Danantara US$20 miliar

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Batam menggunakan gas bumi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk memasak Makanan Bergizi Gratis. SPPG Batam sendiri menyediakan 6.400 porsi MBG setiap hari untuk 3 sekolah di Batam.

Dalam rangka mendukung MBG di SPPG Batam, PGN melalui anak usahanya PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas) menyalurkan 800 - 1.000 m3 gas bumi per bulan dengan mekanisme beyond pipeline yaitu Compressed Natural Gas (CNG)."PGN mendukung program MBG di berbagai daerah, sampai dengan saat ini dukungan penyediaan gas bumi sebagai bahan bakar dapur SPPG direalisasikan secara bertahap," kata Direktur Utama PGN Arief S. Handoko di Batam, dikutip Minggu (16/2).

"Beberapa lokasi SPPG dilayani menggunakan CNG dengan keunggulan yang sama yaitu tetap praktis, aman dan mengalir tanpa henti 24 jam," ujar Arief.

Dalam kesempatan ini, Kepala SPPG Batam Agus Kursadi mengapresiasi penggunaan gas bumi di dapur SPPG.

"Dengan hadirnya gas bumi dari PGN diharapkan dapat menunjang kegiatan memasak di dapur SPPG bisa nyaman, praktis dan tidak khawatir kehabisan gas," kata Agus.

Sementara itu, Direktur Utama PGN Gagas, Santiaji Gunawan, mengungkapkan bahwa PGN Gagas telah melakukan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan dua SPPG di Kota Batam."Hari ini 1 SPPG telah Gas In (beroperasi) dan 1 lagi dilakukan Gas In pada minggu pertama bulan Maret. Sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina, PGN Gagas berkomitmen untuk dapat menyalurkan gas bumi dengan metode beyond pipeline ke SPPG yang berada di Wilayah operasi PGN Gagas," ujarnya.PGN terus menjaga agar pasokan gas bumi yang stabil untuk memastikan operasional dapur SPPG dapat berjalan lancar. Proses memasak berskala besar seperti program MBG dapat berlangsung lebih cepat dan efisien dengan menggunakan gas bumi.

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil menjadi juri untuk menyeleksi 400 inovasi perumahan di ajang "BTN Housingprenuer" yang diselenggarakan oleh Bank Tabungan Negara (BTN).

Ridwan Kamil dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu, mengatakan, program pemerintah yang menyediakan tiga juta rumah membutuhkan kolaborasi banyak pihak.

Apalagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus berusaha mempercepat eksekusi program tersebut.

”Saya mengapresiasi BTN yang berinisiasi melaksanakan 'award' bagi inovasi bisnis, inovasi desain, inovasi material baru ramah lingkungan," katanya usai "BTN Awards 2025" di Jakarta International Convention Center, Jakarta, Sabtu (15/2)

Sebagai juri yang berlatarbelakang arsitek, Kang Emil melihat ada banyak terobosan yang muncul dalam ajang tersebut.

Menurut dia, terobosan-terobosan yang muncul sangat luar biasa di tengah tantangan dunia saat ini. Termasuk diantaranya yang terkait dengan isu "climate change" (perubahan iklim).

Kang Emil yang sempat mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024 itu mengaku sangat senang, bangga dan merasa terhormat karena bisa terlibat menyeleksi ratusan inovasi yang lahir dari ide berlian dan tangan-tangan terampil para peserta.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto blak-blakan soal peran presiden pendahulunya, Joko Widodo (Jokowi), dalam menyukseskan program andalannya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo bilang, MBG tidak akan sukses dieksekusi pemerintah tanpa andil ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu, salah satunya terkait pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN).

Prabowo berujar, BGN dibentuk pada 15 Agustus 2024, sementara dirinya baru dilantik jadi presiden pada 20 Oktober 2024. Artinya, Jokowi sudah banyak membantu memuluskan program MBG, bahkan saat dirinya masih menjadi Menteri Pertahanan.

"Tapi siapa yang membentuk Badan Gizi? Siapa yang tandatangan sebelum Oktober 20? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo," ucap Prabowo dalam acara HUT Gerindra ke-17 yang juga disiarkan secara daring, dikutip pada Minggu (16/5/2025).

"Beliau (Jokowi) yang bentuk, sehingga kita sudah bekerja sebelum Oktober dan Januari sudah gelar," kata Prabowo lagi.

Di samping itu, Prabowo kembali menyinggung adanya pihak-pihak yang mengkritik kebijakan Makan Bergizi Gratis. Selama ini, kata dia, banyak yang meragukan pendanaan MBG.

Biasa ada yang nyinyir, mana bisa kasih makan, mana bisa, uangnya nggak ada? Uangnya ada bung, ada," kata Prabowo.

Prabowo sendiri menargetkan 6 juta siswa di seluruh Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis pada akhir Juli.

Program ini bertujuan mengatasi masalah gizi di Indonesia. Saat ini, 60 persen anak-anak belum mengonsumsi makanan dengan gizi lengkap.

Pemerintah menyebut 60 persen anak tidak mengonsumsi susu bukan karena alergi atau laktosa intoleran, tetapi karena tidak mampu membeli.

Prabowo menargetkan program MBG menjangkau lebih dari 85 juta anak serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

Di acara HUT ke-17 partai yang didirikannya itu, Prabowo beberapa kali melemparkan pujian dan terima kasih kepada Jokowi.

"Kami berhasil mendapat kepercayaan rakyat karena dukungan teman-teman Koalisi Indonesia Maju. Saya katakan di sini kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7," ungkap Prabowo.

"Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi," seru Prabowo sembari bertepuk tangan.

KOMPAS.com -Kepala BGN atau Badan Gizi Nasional saat ini adalah Dadan Hindayana. Ia menjabat sebagai Ketua BGN sejak dilantik pada 19 Agustus 2024 guna menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (BGN).

Dadan Hindayana adalah seorang akademisi dan profesional sebelum menjabat sebagai Kepala BGN. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1990.

Setelah itu, Dadan Hindayana melanjutkan studi magister di University of Bonn, Jerman, dengan fokus pada Entomologi Terapan, dan meraih gelar doktor di IPB.

Sebelum menjabat sebagai Kepala BGN, Dadan Hindayana aktif sebagai dosen di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian IPB, dengan berbagai publikasi ilmiah di bidang entomologi.

Tentang Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama mereka yang kurang mampu, mendapatkan akses terhadap makanan sehat dan bergizi tanpa harus terbebani biaya.

Ide mencetuskan MBG sebenarnya berawal dari kepedulian Prabowo terhadap tingginya angka kekurangan gizi di beberapa daerah. MBG juga merupakan program paling unggulan dari janji-janji kampanye Prabowo saat Pilpres 2024.

Mengutip laman resmi pemerintah Indonesia, indonesia.go.id, program makan bergizi gratis yang digulirkan yang digulirkan di 26 Provinsi di Indonesia. Pada tahap awal ini, program ini menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat.

Pemerintah sendiri menargetkanakan menambah penerima makan gratis secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima pada akhir 2025.

Dengan makan siang gratis, Prabowo berharap bisa meningkatkan IQ dan minat belajar anak-anak Indonesia. Tak hanya itu, presiden juga menjadikan program ini sebagai upaya pemerintahnya menangani masalah stunting di Indonesia, semua program itu menjadi dikoordinir Kepala BGN.

Ada empat kategori penerima program Makan Bergizi Gratis, meliputi:

1. Peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA, Negeri dan Swasta
2. Balita atau anak usia di bawah lima tahun
3. Ibu hamil
4. Ibu menyusui.

Untuk kategori pelajar meliputi semua peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.

Karena skala pelaksaannya yang sangat masih di seluruh Indonesia, Prabowo juga mengakui, bahwa program MBG membutuhkan dana besar. Hal ini yang kemudian mendorong dirinya mengeluarkan instruksi efisiensi pada hampir seluruh kementerian/lembaga negara.

Di sisi lain, Prabowo juga mengakui, bahwa program MBG membutuhkan dana besar. Hal ini yang kemudian mendorong dirinya mengeluarkan instruksi efisiensi pada hampir seluruh kementerian/lembaga negara.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di Kawasan Pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 provinsi untuk 11,697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp255 miliar," ujar Fitrah Nur di Jakarta, Minggu.

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau.

Kemudian Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp30 Miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi).

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja. Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis.

Kemudian mengelola sumber pendanaan selain APBN yakni Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock) dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil menjadi juri untuk menyeleksi 400 inovasi perumahan di ajang "BTN Housingprenuer" yang diselenggarakan oleh Bank Tabungan Negara (BTN).

Ridwan Kamil dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu, mengatakan, program pemerintah yang menyediakan tiga juta rumah membutuhkan kolaborasi banyak pihak.

Apalagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus berusaha mempercepat eksekusi program tersebut.

Pria yang akrab dipanggil Kang Emil itu berpendapat langkah yang dilakukan oleh BTN sudah tepat.

”Saya mengapresiasi BTN yang berinisiasi melaksanakan 'award' bagi inovasi bisnis, inovasi desain, inovasi material baru ramah lingkungan," katanya usai "BTN Awards 2025" di Jakarta International Convention Center, Jakarta, Sabtu (15/2)

Sebagai juri yang berlatarbelakang arsitek, Kang Emil melihat ada banyak terobosan yang muncul dalam ajang tersebut.

Menurut dia, terobosan-terobosan yang muncul sangat luar biasa di tengah tantangan dunia saat ini. Termasuk diantaranya yang terkait dengan isu "climate change" (perubahan iklim).

Kang Emil yang sempat mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024 itu mengaku sangat senang, bangga dan merasa terhormat karena bisa terlibat menyeleksi ratusan inovasi yang lahir dari ide berlian dan tangan-tangan terampil para peserta.

Secara keseluruhan, kata dia, ada 400 inovasi yang muncul melalui ajang "BTN Housingprenuer". Angka itu menunjukkan gairah yang besar dari para peserta untuk menghasilkan karya terbaik

"Pilihan juri adalah yang terbaik dan diharapkan akan jadi solusi dan inspirasi untuk Indonesia makin maju," katanya.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyampaikan bahwa pemerintah mendukung ide-ide inovatif dan kreatif yang mengusung budaya nusantara dan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan sebagai referensi bagi pembangunan rumah rakyat.

Dia meyakini ide-ide dari pemenang "BTN Housingpreneur" selaras dengan semangat pemerintah dalam program tiga juta rumah.

Kolaborasi ekosistem perumahan akan menjadi kunci sukses pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih maju melalui penyediaan rumah yang layak dan terjangkau.

"Kami memberikan apresiasi setingginya-tingginya kepada BTN atas perannya yang strategis dalam mendukung perumahan nasional," katanya.

BTN menyelenggarakan "BTN Awards 2025" sebagai salah satu bentuk apresiasinya terhadap ekosistem yang selama ini menunjang penyediaan hunian bagi rakyat Indonesia.

BTN menganugerahi para pengembang (developer) yang telah bermitra dengan mereka lewat "BTN Property Awards". Sementara mitra bisnis potensial diberi penghargaan "BTN Housingpreneur".

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyinggung pihak-pihak yang selama ini meragukan pendanaan program andalannya sejak kampanye, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, pemerintah punya cukup dana untuk menyukseskan MBG. Hal ini ia sampaikan untuk membalas pihak-pihak yang selama mengkritik sumber pendanaan program itu.

"Badan Gizi bisa cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, mana bisa kasih makan, mana bisa, uangnya nggak ada? Uangnya ada bung, ada," kata Prabowo dalam acara HUT Gerindra ke-17 yang juga disiarkan secara daring, dikutip pada Minggu (16/5/2025).

Mantan Menteri Pertahanan itu juga menyinggung soal pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN). Badan yang baru dibentuk itu ternyata bekerja dengan mengeksekusi program MBG di berbagai daerah di Indonesia.

Ia bilang, keberhasilan MBG juga tak lepas dari andil besar dari pendahulunya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). BGN dibentuk pada 15 Agustus 2024, sementara Prabowo sendiri baru dilantik pada 20 Oktober 2024.

"Tapi siapa yang membentuk Badan Gizi? Siapa yang tandatangan sebelum Oktober 20? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk sehingga kita sudah bekerja sebelum Oktober dan Januari sudah gelar," ucap Prabowo.

Prabowo sendiri menargetkan 6 juta siswa di seluruh Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis pada akhir Juli.

"Saya diberitahu bahwa, beberapa hari ini sudah sampai 770.000 anak (menerima program MBG). Akhir bulan Februari, sudah sampai 1 juta dan seterusnya, diharapkan akhir Juli, sudah sampai enam juta, minimal," kata Prabowo.

Program ini bertujuan mengatasi masalah gizi di Indonesia. Saat ini, 60 persen anak-anak belum mengonsumsi makanan dengan gizi lengkap.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut 60 persen anak tidak mengonsumsi susu bukan karena alergi atau laktosa intoleran, tetapi karena tidak mampu membeli.

Prabowo menargetkan program MBG menjangkau lebih dari 85 juta anak serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyinggung pihak-pihak yang selama ini meragukan pendanaan program andalannya sejak kampanye, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, pemerintah punya cukup dana untuk menyukseskan MBG. Hal ini ia sampaikan untuk membalas pihak-pihak yang selama mengkritik sumber pendanaan program itu.

"Badan Gizi bisa cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, mana bisa kasih makan, mana bisa, uangnya nggak ada? Uangnya ada bung, ada," kata Prabowo dalam acara HUT Gerindra ke-17 yang juga disiarkan secara daring, dikutip pada Minggu (16/5/2025).

Mantan Menteri Pertahanan itu juga menyinggung soal pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN). Badan yang baru dibentuk itu ternyata bekerja dengan mengeksekusi program MBG di berbagai daerah di Indonesia.

Ia bilang, keberhasilan MBG juga tak lepas dari andil besar dari pendahulunya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). BGN dibentuk pada 15 Agustus 2024, sementara Prabowo sendiri baru dilantik pada 20 Oktober 2024.

"Tapi siapa yang membentuk Badan Gizi? Siapa yang tanda tangan sebelum Oktober 20? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk sehingga kita sudah bekerja sebelum Oktober dan Januari sudah gelar," ucap Prabowo.

Prabowo sendiri menargetkan 6 juta siswa di seluruh Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis pada akhir Juli.

"Saya diberitahu bahwa, beberapa hari ini sudah sampai 770.000 anak (menerima program MBG). Akhir bulan Februari, sudah sampai 1 juta dan seterusnya, diharapkan akhir Juli, sudah sampai enam juta, minimal," kata Prabowo.

Sumber pendanaan MBG

Sebagai salah satu program unggulan sekaligus memenuhi janji politik, Prabowo juga terus menambah anggaran untuk MBG. Jika di awal-awal pemerintahan anggaran untuk MBG sekitar Rp 71 triliun, jumlahnya terus bertambah menjadi Rp 171 triliun.

Penambahan anggaran itu berasal dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterbitkan pada 22 Januari lalu.

Prabowo menuturkan, akan ada tiga kali penghematan anggaran negara. Pada putaran pertama, negara menargetkan penghematan sebesar Rp 306 triliun.

Dilanjutkan penghematan putaran kedua yang ditargetkan mencapai Rp 308 triliun. Sementara tambahan anggaran lainnya berasal dari dividen badan usaha milik negara.

Dengan demikian, Prabowo menargetkan ada penghematan anggaran sekitar Rp 750 triliun. Sebagian di antaranya sebesar 24 milliar dollar AS atau setara Rp 390 triliun akan digunakan untuk membiayai program MBG.

Program ini bertujuan mengatasi masalah gizi di Indonesia. Saat ini, 60 persen anak-anak belum mengonsumsi makanan dengan gizi lengkap.

Pemerintah menyebut 60 persen anak tidak mengonsumsi susu bukan karena alergi atau laktosa intoleran, tetapi karena tidak mampu membeli.

Prabowo menargetkan program MBG menjangkau lebih dari 85 juta anak serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, angkat bicara mengenai penutupan akses jalan tembus Row 47 Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Menurut Nusron, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) perlu untuk menanggapi polemik tersebut.

“Ini sebetulnya urusannya Pak Mauarar Sirait (Menteri PKP). Kenapa? Karena Pak Mauarar yang (mengurusi soal) kawasan pemukiman. Kalau saya, kan, urusan administrasi pertanahannya,” kata Nusron saat ditemui di Kampung Nelayan Bermis Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu.

Lebih lanjut, Menteri ATR/BPN menilai, akses masyarakat sebetulnya tidak boleh ditutup satu sama lain jika mengacu pada aturan yang berlaku.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) misalnya, menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Secara umum, tidak dapat dibenarkan bahwa hak atas tanah dipergunakan (atau pun tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadi suatu pihak.

“Kalau menurut aturan, akses masyarakat tidak boleh ditutup satu sama lain. Kalau administrasi pertanahan itu, antara satu bidang dengan bidang lain tidak boleh ditutup,” katanya.

“Tapi, (penutupan akses PIK) ini urusannya Pak Mauarar. Karena masing-masing sudah punya sertifikat, ditutup jalannya, itu mengganggu proses pembangunan pemukiman dan kawasan,” ujar dia.

Sebelumnya pada Jumat (14/2), Forum Warga Kapuk Muara menggelar Aksi Demonstrasi Menuntut PT Mandara Permai Untuk Membuka Akses Jalan Tembus Row 47.

Ratusan warga menuntut PT. Mandara Permai membuka akses jalan tembus Kapuk Muara ke PIK yang telah ditutup sejak 2015.

Menurut warga, sejak tahun itu sudah ada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka, tapi tidak pernah diindahkan.

Dilaporkan, aksi Jumat lalu tersebut pun sempat diwarnai adanya bentrokan antara petugas keamanan di kawasan PIK dan warga.

Tapi, (penutupan akses PIK) ini urusannya Pak Mauarar. Karena masing-masing sudah punya sertifikat, ditutup jalannya, itu mengganggu proses pembangunan pemukiman dan kawasan,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, angkat bicara mengenai penutupan akses jalan tembus Row 47 Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Menurut Nusron, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) perlu untuk menanggapi polemik tersebut.

“Ini sebetulnya urusannya Pak Mauarar Sirait (Menteri PKP). Kenapa? Karena Pak Mauarar yang (mengurusi soal) kawasan pemukiman. Kalau saya, kan, urusan administrasi pertanahannya,” kata Nusron saat ditemui di Kampung Nelayan Bermis Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu.

Lebih lanjut, Menteri ATR/BPN menilai, akses masyarakat sebetulnya tidak boleh ditutup satu sama lain jika mengacu pada aturan yang berlaku.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) misalnya, menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Secara umum, tidak dapat dibenarkan bahwa hak atas tanah dipergunakan (atau pun tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadi suatu pihak.

“Kalau menurut aturan, akses masyarakat tidak boleh ditutup satu sama lain. Kalau administrasi pertanahan itu, antara satu bidang dengan bidang lain tidak boleh ditutup,” katanya.

“Tapi, (penutupan akses PIK) ini urusannya Pak Mauarar. Karena masing-masing sudah punya sertifikat, ditutup jalannya, itu mengganggu proses pembangunan pemukiman dan kawasan,” ujar dia.

Sebelumnya pada Jumat (14/2), Forum Warga Kapuk Muara menggelar Aksi Demonstrasi Menuntut PT Mandara Permai Untuk Membuka Akses Jalan Tembus Row 47.

Ratusan warga menuntut PT. Mandara Permai membuka akses jalan tembus Kapuk Muara ke PIK yang telah ditutup sejak 2015.

Menurut warga, sejak tahun itu sudah ada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka, tapi tidak pernah diindahkan.

Dilaporkan, aksi Jumat lalu tersebut pun sempat diwarnai adanya bentrokan antara petugas keamanan di kawasan PIK dan warga.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA— Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh kader Muslimat NU untuk memprioritaskan penyiapan 1.000 dapur sehat Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kepada seluruh Muslimat yang kami prioritaskan adalah kami meminta untuk segera menyiapkan fasilitasi, untuk menjadi mitra dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kami sudah bekerja sama dan mengkomunikasikan dengan Kepala BGN. Kira-kira Muslimat akan mendapatkan 1.000 titik dapur sehat," kata Khofifah di Surabaya, Ahad (16/2/2025).

Khofifah berpesan kepada para kader Muslimat agar melakukan identifikasi berapa dapur sehat yang menyelenggarakan MBG.

Ditegaskan Gubernur Jatim Terpilih periode 2025-20230 ini, sinergi dengan BGN bahwa Muslimat akan menyiapkan dapur sehat sangat antusias disambut oleh para pengurus Muslimat NU di daerah, salah satunya adalah Papua.

"Yang kemarin memberikan respons luar biasa adalah daerah-daerah di Papua. Ini sangat luar biasa untuk bisa menyediakan kebutuhan gizi bagi anak-anak bangsa hingga pelosok negeri," ujarnya.

Khofifah juga menjelaskan bahwa dalam kongres ini juga dilakukan perubahan struktur organisasi dalam Muslimat NU. Untuk Pimpinan Pusat Muslimat NU kini ada Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, selain Ketua PPMNU.

Arifah Choiri Fauzi, yang saat ini menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipilih sebagai Ketua PP Muslimat NU periode 2025 - 2030.

"Jadi, di kongres ini ada perubahan penguatan struktur di dewan Pembina, yaitu ada Ketua Umum Dewan Pembina, kemudian di pengurus pusatnya ada Ketua Muslimat NU. Jadi, ketua umumnya ada di Dewan Pembina, sementara di ketua Muslimatnya itu ketua, bukan ketua umum, kira-kira strukturnya seperti itu," ujar Khofifah.

Khofifah menyampaikan apresiasi dan beribu terima kasih atas semangat dan dedikasi yang telah diberikan selama berlangsungnya kongres.

“Ibu-ibu selamat kembali ke daerah masing-masing, terima kasih. I love you full,” kata Khofifah.

Selain MBG, Muslimat NU sejauh ini menangani 209 Panti Asuhan, 111 rumah sakit, rumah sakit ibu dan anak, klinik pratama, klinik utama.

BACA JUGA: KFC dan Pizza Hut di Turki Alami Kebangkrutan Akibat Gerakan Boikot Produk Pro Israel

Kemudian, juga ada Yayasan Pendidikan Muslimat NU, lembaga ini mengelola 14.350 lembaga pendidikan, kemudian 9.800-an TK dan RA dan 6800-an PAUD.

Selain itu, Muslimat NU juga punya BLK, yakni 11 BLK serta sebanyak empat induk koperasi wanita, salah satunya adalah Muslimat NU. Tidak hanya itu, Muslimat NU juga memiliki lebih 72 ribu majelis taklim di seluruh daerah di Indonesia.