Badan Gizi Nasional (BGN) memerlukan anggaran Rp 25 triliun untuk memenuhi percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nilai Rp 25 triliun untuk satu bulan.

"Saya sudah jelaskan, kalau percepatan itu harus dilakukan, maka BGN itu butuh untuk 2025, butuh Rp 25 triliun per bulan. Untuk makan bergizi," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada wartawan setelah menjalani kerja sama dengan Kementerian Desa PDT, Senin (17/2/2025).

Dadan mengungkapkan BGN menargetkan sebanyak 15-17,5 juta penerima manfaat bisa dijangkau dengan dana yang sudah dialokasikan sebelumnya, yakni sebesar Rp 71 triliun. Dia menuturkan, jika percepatan dilakukan, targetnya bisa lebih besar dari angka itu hingga akhir tahun mendatang.

"Target utamanya yang Rp 71 triliun itu nanti maksimal itu di 15 sampai 17,5 juta. Tapi Pak presiden kan minta percepatan. Minta percepatan itu artinya 82,9 juta sudah harus menerima manfaat di akhir tahun," jelasnya.

"Nah itu kenapa kami menghitung dana yg harus dibutuhkan. Karena sebetulnya kan kami sudah punya dana dan sudah punya target-target, tapi karena ada permintaan percepatan maka otomatis dibutuhkan dana tambahan," sambungnya.

Untuk mewujudkan percepatan itu, Dadan menyebut sumber daya manusianya baru bisa mulai bergerak pada akhir Juli 2025. Selanjutnya, mereka membutuhkan dana Rp 25 triliun itu untuk menopang percepatan MBG.

"Nah kalau Pak Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September, karena SDM kita baru akan selesai di akhir Juli kan. Maka, setiap bulan kita akan butuh, untuk tahun 2025 ini 25 triliun untuk percepatan," jelasnya.

Simak Video 'Kepala BGN: Makan Bergizi Gratis Investasi SDM Terbesar Menuju Generasi 2045':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto terus menggenjot upaya percepatan pembangunan desa. Hal itu dilakukan dengan menggandeng berbagai lembaga dan kementerian serta kalangan perbankan.

Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk TNI penting untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa. Melalui kerja sama ini, kata dia, Babinsa yang tersebar di seluruh desa akan berperan dalam memastikan program pembangunan berjalan optimal, terutama dalam bidang ketahanan pangan.

"Kita tahu bahwa Babinsa ada di setiap desa, dan selama ini mereka telah berperan besar dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). Dengan MoU ini, kita akan memperkuat kerja sama untuk mendukung ketahanan pangan, di mana minimal 20% Dana Desa dialokasikan untuk sektor ini," ujar Yandri dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

Lebih lanjut, Yandri mengatakan Kemendes juga menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Program ini akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menyediakan bahan baku makanan, hingga dapat meningkatkan perekonomian desa sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

"Kami akan mengoptimalkan desa-desa tematik, di mana ada desa yang khusus memproduksi telur, daging ayam, sayuran, cabai, ikan, dan lain-lain. Ini akan mendukung rantai pasokan program makan siang bergizi," ungkapnya.

Selain itu, Kemendes juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menciptakan desa bebas sampah melalui program 'No Residu'. Program ini bertujuan untuk mengelola sampah desa dengan lebih baik agar tidak menjadi sumber masalah lingkungan, terutama saat musim hujan dan kemarau.

Kemendes juga menggandeng Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif di desa.

Selain itu, untuk memastikan Dana Desa tidak disalahgunakan, Kemendes juga kerja sama dengan PPATK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Tujuan utamanya agar pengelolaan Dana Desa transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, Yandri juga menandatangani kerja sama dengan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurutnya, karena kita tahu juga persoalan perempuan dan anak banyak di desa.

"Kami akan bersama-sama membuka ruang bersama ibu dan anak. Di kantor-kantor desa ada pusat-pusat pengaduan sehingga kekerasan terhadap anak dan perempuan, bisa kita tekan sedemikian rupa dan ujungnya kita ingin desa-desa itu menjadi ramah terhadap ibu dan anak," katanya.

Ke depan, Kementerian Desa akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan desa berjalan sesuai visi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

"Seluruh kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, yaitu membangun Indonesia dari desa," jelasnya.

Sebagai informasi, hadir dalam MoU ini Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Selain itu, Ketua ISSF Sudarmanto, Perwakilan BNI, BRI, Bank Mandiri dan Universitas Padjajaran. Mendampingi Yandri, Wakil Mendes PDT Ariza Patria, Sekjen Taufik Madjid dan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kemendes PDT.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Massa pelajar dan mahasiswa menggelar aksi demo menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pada Senin (17/2). Namun, demo berakhir ricuh.

"Benar ada (demo) penolakan pelajar dan perwakilan mahasiswa yang menolak MBG, sempat terjadi kericuhan sedikit," kata Wakapolres Jayawijaya Kompol I Wayan Laba saat dikonfirmasi.

Wayan menerangkan kericuhan terjadi saat polisi berupaya memisahkan kelompok pelajar-mahasiswa dengan kelompok lain yang diduga akan mengganggu situasi kamtibmas.

Dalam kericuhan itu, polisi sempat menembakkan gas air mata lantaran ada perlawanan dari massa yang melempari aparat dengan batu hingga ketapel.

"Benar, kita sempat menembakkan gas air mata, karena ada perlawanan dari masa dengan melempari aparat keamanan dengan batu maupun ketapel," ucap Wayan.

Lebih lanjut, Wayan menyampaikan saat ini aksi demo tersebut sudah bubar dan situasi sudah kondusif.

"Situasi sampai saat ini sudah aman terkendali, tadi kelompok pelajar yang pulang kita juga awasi, untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain yang ganggu kamtibmas," tutur dia.

Sebelumnya, sejumlah media melaporkan ada ratusan pelajar dari tingkat SD hingga SMA di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan menggelar demo pada Senin (3/2). Para siswa tersebut menyuarakan penolakan terhadap program makan bergizi gratis.

Mereka terlihat menaiki kendaraan bak terbuka menuju tugu yang berada di ruas jalan protokol. Para pelajar membawa spanduk dengan berbagai tulisan, salah satunya berbunyi 'Kami Tolak MBG, Kami Pilih Pendidikan!'.

Diketahui, program MBG di Papua dan Papua Tengah dimulai pada hari ini. Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

Kendati demikian, Dadan tidak merinci angka pasti berapa sasaran penerimanya. Ia hanya memastikan jumlahnya banyak.

Ia kemudian menjelaskan jumlah penerima manfaat MBG secara keseluruhan di Indonesia. Menurut catatan Dadan, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu sudah menyasar 760 ribu orang.

"Nanti kita targetkan di 17 Februari lebih dari 2 juta (penerima makan bergizi gratis)," ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep, Madura, tidak dihentikan, hanya ditunda sementara dan besok, Selasa (18/2) sudah mulai berjalan kembali.

“Enggak (dihentikan), hari ini saja libur, besok jalan lagi, jangan percaya hoaks,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dadan juga menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menginginkan percepatan penerima Program MBG hingga 17,5 juta pada akhir Desember 2025, maka untuk mencapai target tersebut BGN membutuhkan biaya tambahan sekitar Rp25 triliun tiap bulan yang dimulai dari September 2025.

“Rp71 triliun untuk penerima 3 juta dari Januari-April, akhir April ke Agustus 6 juta, dari Agustus akhir ke Desember 15-17,5 juta, itu kalau tetap Rp71 triliun. Kalau Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September 2025 karena sumber daya manusia kita baru siap di bulan Juli 'kan, maka tiap bulan kita akan butuh Rp25 triliun untuk percepatan, jadi kalau dimulai September kita butuh Rp100 triliun,” papar Dadan.

Sementara itu untuk proses pinjam-pakai lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dadan mengemukakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga lain untuk proses pinjam-pakai untuk nantinya dikelola oleh BGN.

“Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, termasuk pemda-pemda, misalnya ATR/BPN ‘kan punya lahan di seluruh Indonesia, daripada beli ‘kan lebih baik pinjam-pakai. TNI juga begitu, Polri juga, maka Polri akan bangun 500 minimal, pemda juga akan menyiapkan infrastrukturnya, kita yang akan mengelola,” ujar dia.

Sebelumnya ramai diberitakan di media massa bahwa Program MBG di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pandian I, Kusniah, Sumenep, Madura dihentikan sementara.

Kepala SPPG Sumenep Mohammad Kholilur Rahman membenarkan pernyataan tersebut dan menjelaskan bahwa pemberhentian sementara Program MBG hari ini akibat kesalahan teknis pada internal penyelenggara.

Enggak (dihentikan), hari ini saja libur, besok jalan lagi, jangan percaya hoaks

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep, Madura, tidak dihentikan, hanya ditunda sementara dan besok, Selasa (18/2) sudah mulai berjalan kembali.

“Enggak (dihentikan), hari ini saja libur, besok jalan lagi, jangan percaya hoaks,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dadan juga menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menginginkan percepatan penerima Program MBG hingga 17,5 juta pada akhir Desember 2025, maka untuk mencapai target tersebut BGN membutuhkan biaya tambahan sekitar Rp25 triliun tiap bulan yang dimulai dari September 2025.

“Rp71 triliun untuk penerima 3 juta dari Januari-April, akhir April ke Agustus 6 juta, dari Agustus akhir ke Desember 15-17,5 juta, itu kalau tetap Rp71 triliun. Kalau Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September 2025 karena sumber daya manusia kita baru siap di bulan Juli 'kan, maka tiap bulan kita akan butuh Rp25 triliun untuk percepatan, jadi kalau dimulai September kita butuh Rp100 triliun,” papar Dadan.

Sementara itu untuk proses pinjam-pakai lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dadan mengemukakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga lain untuk proses pinjam-pakai untuk nantinya dikelola oleh BGN.

“Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, termasuk pemda-pemda, misalnya ATR/BPN ‘kan punya lahan di seluruh Indonesia, daripada beli ‘kan lebih baik pinjam-pakai. TNI juga begitu, Polri juga, maka Polri akan bangun 500 minimal, pemda juga akan menyiapkan infrastrukturnya, kita yang akan mengelola,” ujar dia.

Sebelumnya ramai diberitakan di media massa bahwa Program MBG di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pandian I, Kusniah, Sumenep, Madura dihentikan sementara.

Kepala SPPG Sumenep Mohammad Kholilur Rahman membenarkan pernyataan tersebut dan menjelaskan bahwa pemberhentian sementara Program MBG hari ini akibat kesalahan teknis pada internal penyelenggara.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini jadi program prioritas pemerintah. Setiap harinya, makanan dipasok untuk anak-anak sekolah. Kebutuhan akan makanan ini juga tak luput dari perhatian.

Pasokan makanan untuk program MBG ini disiapkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satu dapur yang ada di Kabupaten Bandung yakni SPPG Bojongsoang.

Dapur yang terletak di Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung ini memproduksi makanan untuk program MBG setiap harinya. Dapur tersebut juga terus diawasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Sejak dini hari, pegawai di sana sibuk untuk menyiapkan makanan. Makanan yang diproduksi kemudian disebarkan ke sekolah-sekolah di Kecamatan Bojongsoang.

Dapur SPPG di Bojongsoang Bandung Foto: Yuga Hassani/detikJabar

Ketua Yayasan Dangiang Galuh Pajajaran, sekaligus pengelola dapur SPPBG Bojongsoang, Boni Anggara mengatakan, dapur tersebut saat ini memiliki kapasitas makanan sebanyak 3500 boks per hari.

"Iya sementara dapur ini hanya bisa menyediakan 3.500 pack per hari. Insya Allah setelah lebaran nanti, kapasitas kami akan ditingkatkan menjadi 7.000 pack per hari," ujar Boni, kepada awak media, Senin (17/2/2025).

Dia mengatakan jumlah tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhan MBG di seluruh sekolah yang ada di Kecamatam Bojongsoang. Terlebih, program tersebut harus turut disebarkan ke ibu hamil dan menyusui.

"Kami akan bertahap tambah SDM agar setelah lebaran ini mampu menyediakan 7.000 pack per hari," katanya.

Boni mengaku akan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak yang akan mendapatkan makanan tersebut. Terutama, sambung Boni, dalam persoalan gizi dari makanan tersebut yang terus diperhatikan.

"Selain nasi, insyaallah sayuran, buah-buahan, daging dan susu akan selalu ada. Kami siap memberikan yang terbaik," jelasnya.

Wakil Bupati Bandung terpilih Ali Syakieb mengaku optimis program Presiden Prabowo Subianto tersebut bisa berjalan dengan baik di Kabupaten Bandung. Sehingga pertumbuhan anak-anak terus diperhatikan.

"Percayalah, pemerintah sedang memproses semua ini dengan sangat hati-hati dan sangat baik. Agar semua makan bergizi gratis ini bisa suplai dengan tepat sasaran, dan ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak di Indonesia," kata Ali.

Dia menyebutkan ke depannya dapur tersebut harus bisa menyediakan makanan sebanyak 7000 porsi. Sehingga, hal tersebut akan membuat jumlah makanan bergizi bagi anak-anak bisa terpenuhi.

"Dapur ini baru bisa produksi 3500 boks per hari. Iya ke depannya dapur ini harus bisa menambah jadi 7000 boks per hari," bebernya.

Penambahan Dapur SPPG di Jabar

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menjelaskan pembangunan dapur SPPG akan terus dilakukan penambahan disejumlah wilayah. Menurutnya pembangunan dapur tersebut memerlukan anggaran yang besar.

Dapur SPPG di Bojongsoang Bandung Foto: Yuga Hassani/detikJabar

"Ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, seluruh Jawa Barat saja perhitungan dari BGN sekitar Rp 41 tiliun untuk Jawa Barat," kata Buky.

Buky mengaku belum mengetahui persis jumlah dapur SPPG yang ada di Jawa Barat. Namun menurutnya untuk wilayah Kecamatan Bojongsoang terdapat dua dapur SPPG untuk program MBG.

"Kalau kita lihat di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, ini sudah ada dua dapur umum, nanti akan bertambah terus," tuturnya.

Dia menambahkan pembangunan dapur SPPG harus dilakukan dengan ketat. Terutama dalam pemenuhan gizi dalam makanan yang nantinya disebar ke anak sekolah.

"Saya kira cukup karena memenuhi unsur pemenuhan gizi, ada daging protein terpenuhi, susu, sayuran, buah-buahan, ini bukan makan mewah tapi makan bergizi," ucap Buky.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Iqbal Cheisa Wiguna menyampaikan, realisasi program makan bergizi gratis (MBG) pemerintah tidak tepat sasaran.

Hal ini disampaikannya tepat sebelum mahasiswa UI berangkat untuk aksi unjuk rasa ke Istana Negara, Jakarta Pusat, bertajuk “Indonesia Gelap”.

“Kita melihat bahwa dalam perjalanannya (program MBG), banyak hal-hal yang kurang tepat. Misal, terkait dengan target sasarannya masih kurang tepat,” ucap Iqbal kepada wartawan di Lapangan FISIP UI, Senin (17/2/2025).

Awalnya, program ini disebutkan untuk mengurangi stunting sekaligus upaya meningkatkan kecerdasan anak.

Namun, tujuan itu dianggap tidak terlihat dalam realita pada program yang sudah berlangsung sejak 6 Januari 2025.

Salah satunya dugaan murid-murid keracunan makanan MBG.

“Ada juga kasus-kasus terkait dengan keracunan yang ada pada makanan gizi gratis,” ucap Iqbal.

Oleh sebab itu, isu ini menjadi salah satu dari total lima tuntutan yang dibawa mahasiswa UI dalam aksi unjuk rasa hari ini di kawasan patung kuda dan Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat.

Diperkirakan, sebanyak 1.000 mahasiswa UI dari berbagai fakultas berangkat dari Depok sekitar pukul 11.30-12.00 WIB.

“Teman-teman UI kita akan bergabung dengan massa nasional nanti bersama BEM Seluruh Indonesia dan bersama Aliansi Masyarakat Sipil. Kita akan fokuskan massa ini di Istana Negara, apabila kita tidak sampai ke sana, mungkin kita akan mentok di Patung Kuda,” terang Iqbal.

SRAGEN, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sragen resmi dimulai hari ini, Senin (17/2/2025).

Pj Pasiter Kodim 0725/Sragen, Lettu Inf.Sumarno mengatakan, pelaksanaan perdana ini hanya melibatkan setengah dari kekuatan tiga satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang terdaftar.

"Pada kesempatan pagi hari ini, untuk pemberian manfaat, masing-masing SPPG menyesuaikan dengan setengah kekuatan. Setelah satu minggu, kami akan melakukan evaluasi dari Komandan Kodim untuk melanjutkan ke tahap penuh," katanya, Senin.

Tiga SPPG yang terdaftar di Sragen yaitu, SPPG BGN 01 Sragen, SPPG Mandiri 01 Gemolong, dan SPPG Mandiri 02 Gemolong.

Hari ini, distribusi makanan dilakukan oleh SPPG BGN 01 Sragen yang melayani 1.744 siswa dari delapan sekolah tingkat TK, SD, dan SMP.

Rincian penerima manfaat di SPPG BGN 01 Sragen meliputi TK Kartika III dengan 86 siswa, TK Pertiwi 37 siswa, TK Pembina 37 siswa, SDN 58 Sragen 425 siswa, SDN 03 Sragen 317 siswa, SDN 15 Sragen 167 siswa, SD Kristen Sragen 80 siswa, dan SMPN 4 Sragen dengan 655 siswa.

Sumarno juga menjelaskan bahwa pelaksanaan perdana MBG dibagi menjadi dua sesi.

Sesi pertama dimulai pukul 07.30 WIB untuk siswa TK dan SD kelas 1, 2, dan 3, sedangkan sesi kedua dilaksanakan pada pukul 10.30 WIB untuk siswa SD kelas 4, 5, 6, SMP, dan SMA.

Menurut Lettu Inf. Sumarno, ketika beroperasi dengan kekuatan penuh, SPPG diperkirakan mampu menyediakan 3.000 hingga 3.500 porsi makan bergizi untuk siswa TK, SD, SMP, dan SMA.

Dari jumlah tersebut, 10 persen akan dialokasikan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Sepuluh persen dari total porsi, jika mandiri 3.500, berarti 10 persennya adalah untuk ibu hamil, balita, dan menyusui," tambahnya.

"Insya Allah, setelah kami menerima perintah dari pimpinan, SPPG BGN 01 Sragen dan yang mandiri akan terus beroperasi sesuai tanggung jawab yang diberikan. Penerima manfaat pun akan terus berlanjut tanpa perubahan," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menilai, iklan program Makan Bergizi Gratis (MBG) buatan Kementerian Komdigi yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI adalah bentuk kreativitas.

Hal ini disampaikan Nezar merespons kritik terhadap penggunaan AI dalam iklan buatan pemerintah yang dianggap tidak menggandeng animator lokal.

“Itu kan bagian dari kreativitas ya, bagian dari kreativitas. Saya kira tidak ada salahnya menggunakan artificial intelligence (AI) itu untuk pekerjaan-pekerjaan kreatif gitu ya,” jelas Nezar di Komdigi, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Nezar mengatakan, pemanfaatan AI saat ini sudah umum digunakan dalam berbagai kegiatan, termasuk untuk periklanan hingga film animasi.

Menurut dia, iklan buatan AI tersebut hanyalah sebagian dari bentuk kreativitas Komdigi, di samping tools lainnya yang menggunakan kreativitas tanpa AI.

“Itu hanya salah satu bentuk yang dibuat oleh Komdigi dan kita juga memakai berbagai tools yang lain ya, termasuk juga yang dihasilkan oleh kreativitas tanpa AI juga ada gitu,” ujar Nezar

Ketika ditanya apakah penggunaan AI dalam iklan MBG adalah sebagian dari efisiensi, Nezar hanya membalas dengan senyum.

Diketahui, baru-baru ini muncul video promosi program makan bergizi gratis yang dibuat oleh kecerdasan buatan atau AI.

Video animasi itu menggambarkan sosok Presiden Prabowo Subianto membagikan paket menu makan bergizi gratis di sebuah sekolah.

Iklan ini menuai komentar dari warganet karena dianggap tidak proporsional, di antaranya disebabkan gambar kotak makanan tidak tertutup rapat, hingga kerudung yang digunakan siswi berwarna-warni tidak mencerminkan sekolah di Indonesia.

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu ditangani langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Seluruh teknis jalannya program MBG diatur BGN, pemerintah kabupaten hanya siapkan bahan baku atau bahan makanan yang akan digunakan," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar di Penajam, Senin.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mendapat tugas menyiapkan bahan mentah, antara lain sayuran, beras, dan bahan hewani, yang bakal berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan setempat.

BGN juga telah menetapkan pembentukan 22 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan perhitungan BGN dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik sebagai penerima manfaat dan jarak antarsekolah.

Ia mengatakan satu dapur layanan MBG diisi kepala atau pimpinan yang juga didatangkan BGN, sedangkan total tenaga yang dibutuhkan lebih kurang 50 orang dalam satu dapur yang direkrut dari masyarakat lokal.

"Tapi belum dijelaskan rinci kualifikasinya, apakah masyarakat harus lulusan tata boga yang direkrut sebagai pekerja di dapur itu," ujarnya.

Dalam SPPG ada petugas gizi dari puskesmas dan pegawai dapur bekerja mulai sore. Mereka menyiapkan bahan yang dibutuhkan lalu memasak pada dini hari atau pukul 03.00 Wita.

Pemerintah pusat juga menyediakan dana Rp10 miliar setiap tahun untuk satu dapur pelayanan MBG di bawah tanggung jawab kepala atau pimpinan dapur layanan atau penanggung jawab masing-masing dapur.

Setiap tahun pemerintah pusat memberikan anggaran Rp10 miliar untuk satu SPPG atau Rp220 miliar setiap tahun untuk 22 dapur layanan di Kabupaten Penajam Paser Utara, demikian Tohar.

Siswa di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), akhirnya kebagian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumlah penerima manfaat MBG di daerah itu sebanyak 3.262 siswa dari 21 sekolah berbagai jenjang, mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK.

Program MBG tersebut baru menyasar siswa di wilayah Kecamatan Asakota, Kota Bima. Salah satu kendala yang dihadapi saat penerapan program MBG pada hari pertama di Kota Bima, yakni distribusi paket makanan yang molor alias tak sesuai dengan jadwal.

"Kendala atau kekurangan yang ada ini akan menjadi bahan evaluasi ke depannya," Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima, Muhammad Humaidin, kepada detikBali, Senin (17/2/2025).

Salah satu sekolah yang mendapatkan paket MBG, yakni SDN 28 Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Sesuai jadwal, distribusi paket makanan gratis untuk siswa kelas 1-3 di sekolah itu seharusnya mulai pukul 07.45-08.30 Wita. Sementara pengantaran paket makanan untuk siswa kelas 4-6 dimulai pukul 09.00-09.45 Wita.

Pantauan detikBali di SDN 28 Melayu, siswa kelas 1-3 di sekolah itu baru mendapat paket makanan sekitar pukul 08.35 Wita. Sedangkan, pengantaran makanan sesi kedua baru tiba sekitar pukul 11.07 Wita.

Meski begitu, Humaidin mengeklaim distribusi paket MBG ke sekolah berjalan lancar. Para siswa, dia berujar, sangat senang dan bersemangat menyantap makanan yang disediakan. Ia memastikan proses penyaluran paket MBG ke sekolah-sekolah tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa.

"Alhamdulillah, respons anak-anak sangat positif mendapatkan program MBG ini," ujar Hamaidin.

Siswa Senang

Siswa SDN 28 Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, mengaku senang bisa mendapat makanan bergizi gratis. Menu makanan yang mereka dapat hari ini, yakni nasi, ayam goreng, sayur kacang panjang, buncis, wortel, jagung, tahu goreng, dan semangka.

Menu tersebut tidak dilengkapi susu dan telur. Mereka juga tak mendapat sendok sehingga harus mencuci tangan sebelum menyantap makanan yang diberikan.

"Sangat senang, makanan kesukaan setiap pagi," kata Sifa, siswi kelas 6 di SDN 28 Melayu, Senin.

Siswi lainnya, Afikah, setali tiga uang. Ia mengaku senang dengan menu makanan yang didapat hari ini. Terlebih, menu makanan di rumahnya lebih sering telur dan sesekali ikan.

"Kalau bisa menunya bisa diganti-ganti. Kalau seperti ini terus setiap hari, bisa bosan. Kalau bisa ada juga susu atau air minum," ujar Afikah.

Video: KPAI Soroti Pembagian Makan Gratis Ganggu Jam Belajar

Video: KPAI Soroti Pembagian Makan Gratis Ganggu Jam Belajar

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur menyatakan program Makan Bergizi Gratis di daerah itu ditangani langsung oleh Badan Gizi Nasional.

"Seluruh teknis jalannya program MBG diatur BGN, pemerintah kabupaten hanya siapkan bahan baku atau bahan makanan yang akan digunakan," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar di Penajam, Senin.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mendapat tugas menyiapkan bahan mentah, antara lain sayuran, beras, dan bahan hewani, yang bakal berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan setempat.

BGN juga telah menetapkan pembentukan 22 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan perhitungan BGN dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik sebagai penerima manfaat dan jarak antarsekolah.

Ia mengatakan satu dapur layanan MBG diisi kepala atau pimpinan yang juga didatangkan BGN, sedangkan total tenaga yang dibutuhkan lebih kurang 50 orang dalam satu dapur yang direkrut dari masyarakat lokal.