JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendorong adanya inovasi di sektor perumahan. Pasalnya, sektor perumahan memiliki tingkat kandungan lokal yang sangat tinggi.

Salah satu upaya BTN mendorong inovasi di sektor perumahan adalah dengan kompetisi desain dan inovasi perumahan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, kompetisi ini sangat penting untuk mendorong bangkitnya industri lokal yang mendukung sektor perumahan. Sebab, sektor perumahan merupakan sektor dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi, yaitu hingga 90 persen.

“Industri perumahan TKDN-nya tinggi, karena batu bata, atap, genteng, pasir, bahkan pekerjanya juga lokal. Saya sedih mendengar kabar di Medan ada developer yang membeli kusen dari negara tertentu dengan harga sangat murah, yaitu Rp 200.000 hingga Rp 300.000. Dari situ saya terpikir, kenapa kita tidak mendorong local entrepreneur dan industri lokal untuk bertumbuh?” ujar Nixon dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

Nixon menyebut, BTN ingin mendorong lahirnya inovasi berbasis kearifan lokal untuk sayembara desain rumah, serta inovasi terkait perumahan yang ramah lingkungan dan menggerakkan pelaku usaha lokal.

Sebagai contoh, produk batu bata atau floor deck yang basisnya berupa sampah plastik, sehingga ramah lingkungan.

BTN pun memberi apresiasi kepada para mitra bisnis, dalam hal ini developer dan calon mitra bisnis, baik developer potensial, desainer rumah, dan inovator dalam ajang BTN Awards 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendorong adanya inovasi di sektor perumahan. Pasalnya, sektor perumahan memiliki tingkat kandungan lokal yang sangat tinggi.

Salah satu upaya BTN mendorong inovasi di sektor perumahan adalah dengan kompetisi desain dan inovasi perumahan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, kompetisi ini sangat penting untuk mendorong bangkitnya industri lokal yang mendukung sektor perumahan. Sebab, sektor perumahan merupakan sektor dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi, yaitu hingga 90 persen.

“Industri perumahan TKDN-nya tinggi, karena batu bata, atap, genteng, pasir, bahkan pekerjanya juga lokal. Saya sedih mendengar kabar di Medan ada developer yang membeli kusen dari negara tertentu dengan harga sangat murah, yaitu Rp 200.000 hingga Rp 300.000. Dari situ saya terpikir, kenapa kita tidak mendorong local entrepreneur dan industri lokal untuk bertumbuh?” ujar Nixon dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

Nixon menyebut, BTN ingin mendorong lahirnya inovasi berbasis kearifan lokal untuk sayembara desain rumah, serta inovasi terkait perumahan yang ramah lingkungan dan menggerakkan pelaku usaha lokal.

Sebagai contoh, produk batu bata atau floor deck yang basisnya berupa sampah plastik, sehingga ramah lingkungan.

BTN pun memberi apresiasi kepada para mitra bisnis, dalam hal ini developer dan calon mitra bisnis, baik developer potensial, desainer rumah, dan inovator dalam ajang BTN Awards 2025.

BTN menganugerahi para developer yang telah bermitra dengan BTN dengan penghargaan BTN Property Awards, sedangkan mitra bisnis potensial menerima penghargaan BTN Housingpreneur.

Kompetisi BTN Housingpreneur telah dimulai pada November 2024 di Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung Dalam kompetisi tersebut juga dilaksanakan Sayembara Desain Rumah Nusantara, yang mencari desain terbaik untuk rumah subsidi yang dapat terjangkau oleh semua kalangan, namun tetap memiliki desain yang inovatif dengan unsur lokalitas budaya Indonesia.

“Ini merupakan event pertama, tapi akan terus berlanjut setiap tahun agar menjadi event matching antara developer dan anak-anak muda yang memproduksi desain dan material yang dibutuhkan oleh industri perumahan. Jadi dari sisi supply dan demand ada kolaborasi yang baik,” ujar Nixon.

Pada kesempatan tersebut, BTN memberikan anugerah BTN Property Awards kepada 18 orang dari enam kategori berbeda yang terpilih dari para mitra developer BTN, serta BTN Housingpreneur Awards kepada 20 orang dari empat kategori yang terpilih dari 946 tim yang telah diseleksi.

Selain itu, BTN memberikan apresiasi khusus kepada Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpungan Pengembang Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) atas peran penting dan kerja keras mereka sebagai mitra strategis dalam membangun perumahan nasional.

Nixon mengatakan, para developer adalah mitra bisnis utama BTN yang telah ikut berperan mendampingi perjalanan bisnis BTN setidaknya selama 75 tahun.

“BTN tidak mungkin dapat berkembang sejauh ini menyediakan akses pembiayaan rumah kepada rakyat Indonesia dan mengembangkan ekosistem perumahan tanpa kerja keras para developer. BTN berharap kerja sama yang telah terjalin dengan para developer menjadi semakin kuat dan semakin banyak mitra-mitra baru yang semangat berkolaborasi untuk mencapai pemenuhan 3 Juta Rumah per tahun sesuai yang ditetapkan pemerintah,” pungkas dia.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di Kawasan Pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 provinsi untuk 11,697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp255 miliar," ujar Fitrah Nur di Jakarta, Minggu.

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau.

Kemudian Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp30 Miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi).

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja. Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis.

Kemudian mengelola sumber pendanaan selain APBN yakni Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock) dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

SUMENEP, KOMPAS.com - Mulai Senin (17/2/2025) hari ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur dihentikan.

Para siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Sumenep, Desa Pandian diimbau tidak lagi membawa tempat bekal kosong untuk menampung sisa makanan dari program MBG.

"Biasanya anak-anak, yang tidak dimakan, dibawa pulang. Jadi tidak tersisa di ompreng. Sudah dalam keadaan bersih," kata Kepala MIN 1 Sumenep, Didik Santoso, kepada Kompas.com, Senin (17/2/2025).

Didik menyampaikan, pihak sekolah sudah menerima informasi bahwa program makan bergizi gratis dihentikan pada hari Sabtu (15/2/2025) siang lalu.

Dari situ, ia langsung memberitahukan kepada semua wali kelas agar segera disampaikan kepada seluruh wali murid.

Tujuannya, menurut Didik, agar para siswa kembali sarapan di rumah atau membawa bekal ke sekolah.

"Takutnya, jika tidak segera diinfokan, anak-anak sudah bawa wadah kosong dan sudah tidak sarapan dari rumah," ujar Didik di Sumenep.

Para wali murid sempat menanyakan kenapa program makanan bergizi gratis itu dihentikan.

Pihak sekolah hanya meneruskan jawaban Kepala SPPG Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman bahwa akan diberi tahu jika program itu akan dilaksanakan kembali.

"Ada juga wali murid bertanya, sampai kapan? Saya lanjutkan keterangan dari Kepala SPPG bahwa akan diinfo lagi di kemudian hari," ungkap dia.

Hingga saat ini, tidak ada penjelasan rinci mengapa program Makan Bergizi Gratis itu dihentikan.

"Kalau saya pahami dari pemberitahuan di grup itu, alasannya tidak bisa dijelaskan melalui grup, katanya," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Mohammad Kholilur Rahman membenarkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dihentikan.

Pemberhentian sementara program pemerintah itu karena ada kendala teknis di internal penyelenggara.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, resmi dihentikan sementara. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, membenarkan keputusan tersebut.

"Iya, itu benar," kata Kholilur saat dikonfirmasi, Minggu (16/2/2025), dilansir Kompas.com (16/2/2025).

Menurut Kholilur, penghentian program yang menyasar ribuan siswa ini terjadi akibat kendala teknis di internal penyelenggara. Namun, ia enggan merinci lebih lanjut terkait kendala tersebut.

SPPG Sumenep telah menyampaikan laporan tertulis kepada Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (12/2/2025). Hingga kini, pihaknya masih menunggu respons dan arahan lebih lanjut dari BGN.

“Belum ada arahan dari BGN sampai saat ini,” tambahnya.

Program Makan Bergizi Gratis di Sumenep Kembali Berjalan Minggu Depan

Kholilur menargetkan program makan bergizi gratis yang mencakup 18 lembaga sekolah di wilayah Kecamatan Kota Sumenep dapat kembali berjalan pada minggu depan, dengan catatan tetap menunggu keputusan dari BGN.

“Targetnya minggu depan bisa dimulai lagi. Tapi tetap menunggu arahan dari BGN,” tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah kepala sekolah penerima manfaat mengonfirmasi bahwa program MBG telah dihentikan sejak Senin (17/2/2025).

Informasi penghentian itu disampaikan langsung oleh Kepala SPPG Sumenep melalui grup WhatsApp yang berisi seluruh penerima program.

Akibatnya, sebanyak 2.965 siswa di Kabupaten Sumenep kehilangan akses terhadap makanan bergizi gratis yang merupakan bagian dari program pemerintah.

Dengan belum adanya kepastian dari BGN, ribuan siswa di Sumenep masih menunggu kepastian kapan program MBG dapat kembali berjalan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Makan Bergizi Gratis di Sumenep Dihentikan, Kepala SPPG Angkat Bicara", Klik untuk baca: https://surabaya.kompas.com

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran mengatakan pemerintah mendukung ide-ide inovatif dan kreatif yang mengusung budaya nusantara dan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan bagi pembangunan rumah rakyat.

“Diharapkan, ide-ide para pemenang kompetisi BTN Housingpreneur dapat mendukung upaya pemerintah memenuhi kebutuhan perumahan melalui Program Tiga Juta Rumah,” kata Imran dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Hal itu disampaikan Imran dalam acara BTN Awards 2025 di Jakarta International Convention Center, Sabtu (15/2). Ia menuturkan kolaborasi ekosistem perumahan akan menjadi kunci sukses pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih maju melalui penyediaan rumah yang layak dan terjangkau.

“Kami memberikan apresiasi setingginya-tingginya kepada BTN atas perannya yang strategis dalam mendukung perumahan nasional. Semoga dalam implementasinya, Program Tiga Juta Rumah dapat berjalan dengan optimal, agar kegiatan ini dapat dirasakan manfaat dan faedahnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi tertinggi terhadap para pemangku kepentingan di ekosistem perumahan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menganugerahi para mitra bisnis, yakni developer dan calon mitra bisnis, baik developer potensial, desainer rumah, dan inovator dalam ajang BTN Awards 2025.

BTN menganugerahi para developer yang telah bermitra dengan BTN dengan penghargaan BTN Property Awards, sedangkan mitra bisnis potensial menerima penghargaan BTN Housingpreneur.

Kompetisi BTN Housingpreneur telah dimulai pada November 2024 di Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung. Dalam kompetisi tersebut, juga dilaksanakan Sayembara Desain Rumah Nusantara, yang mencari desain terbaik untuk rumah subsidi yang dapat terjangkau oleh semua kalangan, namun tetap memiliki desain yang inovatif dengan unsur lokalitas budaya Indonesia.

Sementara Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Pemerintahan Prabowo Subianto, Bonny Z Minang, menuturkan Sayembara Desain Rumah Nusantara merupakan hasil diskusi Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dengan BTN untuk melibatkan generasi muda menciptakan karya inovatif dan produktif dengan unsur kearifan lokal dari 38 provinsi yang ada di Indonesia.

“Kami berterima kasih kepada BTN yang tidak hanya melibatkan para arsitek, tetapi juga anak-anak muda melalui business matching untuk menciptakan inovasi untuk perumahan rakyat,” tutur Bonny.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan BTN ingin mendorong lahirnya inovasi berbasis kearifan lokal untuk sayembara desain rumah, serta inovasi terkait perumahan yang ramah lingkungan dan menggerakkan pelaku usaha lokal. Sebagai contoh, produk batu bata atau floor deck yang basisnya berupa sampah plastik, sehingga ramah lingkungan.

“Ini merupakan event pertama, tapi akan terus berlanjut setiap tahun agar menjadi event matching antara developer dan anak-anak muda yang memproduksi desain dan material yang dibutuhkan oleh industri perumahan. Jadi dari sisi supplydan demand ada kolaborasi yang baik,” ujar Nixon.

Nixon menuturkan, kompetisi desain dan inovasi perumahan sangat penting untuk mendorong bangkitnya industri lokal yang mendukung sektor perumahan. Pasalnya, sektor perumahan merupakan sektor yang mempunyai tingkat kandungan lokal atau tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi, yaitu hingga 90 persen.

“Industri perumahan TKDN-nya tinggi, karena batu bata, atap, genteng, pasir, bahkan pekerjanya juga lokal. Saya sedih mendengar kabar di Medan ada developer yang membeli kusen dari negara tertentu dengan harga sangat murah, yaitu Rp200.000 hingga Rp300.000. Dari situ saya terpikir, kenapa kita tidak mendorong local entrepreneur dan industri lokal untuk bertumbuh?” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, BTN memberikan anugerah BTN Property Awards kepada 18 orang dari enam kategori berbeda yang terpilih dari para mitra developer BTN, serta BTN Housingpreneur Awards kepada 20 orang dari empat kategori yang terpilih dari 946 tim yang telah diseleksi.

Salah satu Dewan Juri Nasional BTN Housingpreneur, M Ridwan Kamil, yang juga arsitek dan entrepeneur mengatakan, kolaborasi semua pihak di sektor perumahan sangat dibutuhkan untuk mendukung visi percepatan hadirnya tiga juta rumah di Indonesia. Ia mengapresiasi inisiatif BTN atas penghargaan bagi inovasi-inovasi di bidang bisnis properti, desain, dan material baru ramah lingkungan untuk perumahan.

“Sebagai juri yang memiliki latar belakang arsitek, saya melihat banyak sekali terobosan-terobosan luar biasa di tengah tantangan dunia termasuk isu climate change. Ada 400 inovasi yang muncul dari kompetisi ini. Pilihan juri adalah yang terbaik dan diharapkan akan jadi solusi dan inspirasi untuk Indonesia makin maju,” ujar Ridwan.

BTN juga memberikan apresiasi khusus kepada Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpungan Pengembang Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) atas peran penting dan kerja keras mereka sebagai mitra strategis dalam membangun perumahan nasional.

Nixon menyerahkan piagam penghargaan kepada Ketua Umum Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) REI Joko Suranto, Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah, dan Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di Kawasan Pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 provinsi untuk 11,697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp255 miliar," ujar Fitrah Nur di Jakarta, Minggu.

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau.

Kemudian Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp30 Miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi).

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja. Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis.

Kemudian mengelola sumber pendanaan selain APBN yakni Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock) dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di Kawasan Pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 provinsi untuk 11,697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp255 miliar," ujar Fitrah Nur di Jakarta, Minggu.

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau.

Kemudian Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp30 Miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi).

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja. Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis.

Kemudian mengelola sumber pendanaan selain APBN yakni Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock) dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di Kawasan Pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 provinsi untuk 11,697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp255 miliar," ujar Fitrah Nur di Jakarta, Minggu.

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau.

Kemudian Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp30 Miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi).

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja. Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis.

Kemudian mengelola sumber pendanaan selain APBN yakni Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock) dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di Kawasan Pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 provinsi untuk 11,697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp255 miliar," ujar Fitrah Nur di Jakarta, Minggu.

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau.

Kemudian Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp30 Miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi).

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja. Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis.

Kemudian mengelola sumber pendanaan selain APBN yakni Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock) dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di Kawasan Pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 provinsi untuk 11,697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp255 miliar," ujar Fitrah Nur di Jakarta, Minggu.

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau.

Kemudian Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp30 Miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi).

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja. Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis.

Kemudian mengelola sumber pendanaan selain APBN yakni Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock) dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

GOWA - Aksi penyerangan brutal terjadi di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (16/2/2025). Belasan remaja yang diduga merupakan kawanan geng motor menyerang permukiman warga dengan panah, menyebabkan tiga korban luka.

Korban, yang terdiri dari remaja, terkena panah di bagian pipi, lengan, dan kaki. Mereka segera dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf, Kabupaten Gowa, untuk mendapatkan perawatan medis.

Tak hanya melukai warga, para pelaku juga melempari rumah-rumah dengan batu hingga menyebabkan kaca jendela pecah. Kejadian ini bermula ketika salah satu korban, Andika Putra (17), sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Inspeksi Kanal, Kecamatan Somba Opu. Ia mengaku sempat diikuti oleh kawanan pelaku. Saat berhenti di depan rumah warga, Andika yang berboncengan dengan temannya langsung diserang dengan busur panah, mengenai kakinya.



Setelah menyerang Andika, kawanan pelaku yang mengendarai motor melanjutkan aksinya dengan menyerang sekelompok remaja yang sedang nongkrong di sekitar lokasi. Muhammad Afif terkena panah di pipi, sementara Rahman mengalami luka di lengan akibat serangan tersebut.

Petugas Reserse Kriminal Polsek Somba Opu yang tiba di lokasi kejadian segera meminta keterangan warga untuk mengidentifikasi para pelaku.

"Kami masih melakukan penyelidikan terkait kasus penyerangan ini dan berupaya mengidentifikasi para pelaku," ujar Kanit Reskrim Polsek Somba Opu, IPTU Ruswanda.

Hingga saat ini, kasus penyerangan yang dilakukan oleh belasan kawanan geng motor tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Warga setempat berharap aparat segera menangkap para pelaku agar kejadian serupa tidak terulang kembali.