TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Banjir kembali melanda Perumahan Taman Mangu Indah, Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Jumat (22/11/2024).

Pantauan di lokasi menunjukkan air sudah memasuki rumah-rumah warga pada pukul 16.56 WIB. Banyak penghuni yang sibuk mengamankan barang-barang, terutama perabotan elektronik, serta memindahkan kendaraan ke tempat lebih tinggi.

"Iya, banjir lagi. Tanggulnya jebol lagi," ujar salah satu warga, Widya (27), kepada Kompas.com.

Menurut Widya, tanggul yang jebol disebabkan oleh peningkatan volume air setelah hujan deras mengguyur kawasan Pondok Aren sejak pukul 14.00 WIB.

"Tadi hujannya deras sekali, kira-kira dari jam dua siang sampai habis Ashar, sekitar jam setengah empat sore," kata Widya.

Rumah Widya di Blok A terendam hingga setinggi paha orang dewasa. Ia mengungkapkan bahwa banjir ini bukan yang pertama kali terjadi di bulan November.

Sebelumnya, banjir besar juga melanda pada Senin (11/11/2024), dengan ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa dan baru surut dalam waktu dua hari.

"Kalau kemarin itu yang parah. Air masuk sampai sepinggang. Hampir dua hari baru surut. Sisanya banjir biasa, cuma beberapa jam langsung surut," tutur Widya.

Warga lain, Iqbal (28), juga terdampak meskipun banjir hanya merendam garasi rumahnya. Ia harus mengevakuasi kendaraan serta mesin cuci yang ada di garasi, sementara mesin air miliknya ikut terendam.

"Alhamdulillah airnya cuma masuk di garasi, jadi kendaraan sama mesin cuci yang diamankan. Tapi mesin air terendam karena letaknya di garasi, jadi terpaksa harus dimatikan," jelas Iqbal.

Hingga berita ini ditulis, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan belum memberikan pernyataan resmi terkait penanganan banjir di Perumahan Taman Mangu Indah.

Jakarta -

Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai sikap eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, ibarat 'membangunkan macan tidur'. Dia menerangkan maksud dari 'macan tidur' adalah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.

"Ada satu hal yang menarik, dengan Anies mendukung Pramono datang kampanye yang kemarin ya, itu membangunkan macan tidur. Selama ini, Pramono itu mengesankan, dia juga dekat sama Jokowi dan Prabowo," kata Ara dalam acara rilis survei Indikator Politik di Pilkada Jakarta, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Ara menilai sikap Anies membangunkan konsolidasi dukungan terhadap paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono. Ia mengatakan konsolidasi berjalan sangat cepat untuk pemenangan RK-Suswono.

"Sekarang sudah susah lagi, dengan adanya Anies, 'macan tidurnya' itu yang selama ini tidur tenang-tenang, namanya Jokowi dan Prabowo. Dan ini, konsolidasinya cepat. Percayalah, konsolidasinya cepat," tambah Ara.

Ia lalu berterima kasih kepada Anies yang menunjukkan sikap politik, karena dengan begitu maka peta politik di Pilkada Jakarta berubah. Maruarar kembali menekankan Anies telah membangunkan 'macan tidur'.

"Jadi saya berterima kasih kepada Mas Anies yang sudah mendukung Pramono dan Rano. Karena membangunkan macan tidur dan ini akan membuat peta dukungan berubah dalam beberapa hari ini. Dana saya percaya pendukung PDIP nggak akan 81 persen," ujar Menteri Perumahan ini.

Adapun, Indikator Politik telah merilis elektabilitas cagub dan cawagub di Pilkada Jakarta. Hasilnya Pramono-Rano unggul tipis dari dua pasangan yang lain, baik melalui survei tatap muka dan telepon.

Survei ini melibatkan 1.229 responden dipilih melalui metode double sampling berusia 17 tahun atau lebih. Double Sampling adalah pengambilan sample secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka yang dilakukan sebelumnya.

Margin of error survei diperkirakan ± 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih, pada 15-21 November 2024.

Berikut hasil survei via telepon periode 15-21 November 2024:

1. Ridwan Kamil-Suswono 40,5%

2. Dharma Pongrekun-Kum Wardana 4,8%

3. Pramono Anung- Rano Karno 42,1%

Tidak tahu/ jawab 12,6%

"Kita tidak bisa mengatakan Pramono unggul dibanding RK atau sebaliknya. Nah kemudikan kita punya data survei by phone, yang dilakukan lebih mutakhir tanggal 15-21 November hasilnya secara statistik sama dengan temuan survei tatap muka," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers di Senayan.

"Yaitu tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Pramono atau RK unggul dibanding yang lain. Krn keduanya itu lagi-lagi dalam margin of error 2,9% plus minus. Jadi kalau mau pingin aman harusnya 2 kali 2,9%," tambahnya.

(dwr/aud)

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) berkoordinasi terkait percepatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan, sebagai komitmen menyediakan permukiman yang layak, nyaman, dan terintegritas, sekaligus meningkatkan kualitas tata ruang di Kota Bogor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah di Kota Bogor, Jumat, mengatakan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang perumahan, menjadi hal yang krusial untuk memastikan kenyamanan warga.

“Fasos dan fasum ini wajib diserahkan kepada pemerintah, sesuai aturan yang berlaku, termasuk alokasi 2 persen untuk lahan pemakaman. Namun, proses ini sering terkendala berbagai hal, baik dari sisi pemerintah maupun developer. Jadi kita mencari solusi agar percepatan penyerahan fasos dan fasum dapat diwujudkan,” jelasnya.

Syarifah mengatakan, pemerintah sedang menyusun peraturan wali kota (perwali) turunan dari peraturan daerah (perda) terkait penyerahan PSU, untuk memberikan kepastian hukum dan mempercepat proses serah terima tersebut.

“Kami berharap para developer dapat memberikan masukan terkait regulasi yang sedang disusun, sehingga peraturan yang dibuat dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak,” ucapnya.

Kepala Disperumkim Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, menjelaskan pihaknya mengidentifikasi kendala dalam proses serah terima PSU sekaligus menyosialisasikan rancangan regulasi baru.

Dalam kegiatan ini, Disperumkim Kota Bogor melibatkan Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Bagian Hukum dan Ham Kota Bogor, dan Badan Pertahanan Nasional Kota Bogor untuk memaparkan materi mengenai tata cara serah terima PSU perumahan berdasarkan perda dan perwali.

“Kami ingin memahami masalah-masalah yang dihadapi para developer agar output yang dihasilkan dari kegiatan ini yang berupa masukan dapat memperkuat perda dan perwali yang sedang disusun, termasuk aturan teknis serah terima PSU yang lebih detail,” ucap Esti.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintahan, developer, dan masyarakat untuk memastikan percepatan penyerahan PSU yang sesuai standar.

“Kami berharap ke depan tidak ada lagi kendala besar dalam proses serah terima fasos dan fasum, sehingga masyarakat dapat segera menikmati fasilitas yang memadai di lingkungan perumahan mereka,” ujarnya.

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) berkoordinasi terkait percepatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan, sebagai komitmen menyediakan permukiman yang layak, nyaman, dan terintegritas, sekaligus meningkatkan kualitas tata ruang di Kota Bogor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah di Kota Bogor, Jumat, mengatakan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang perumahan, menjadi hal yang krusial untuk memastikan kenyamanan warga.

“Fasos dan fasum ini wajib diserahkan kepada pemerintah, sesuai aturan yang berlaku, termasuk alokasi 2 persen untuk lahan pemakaman. Namun, proses ini sering terkendala berbagai hal, baik dari sisi pemerintah maupun developer. Jadi kita mencari solusi agar percepatan penyerahan fasos dan fasum dapat diwujudkan,” jelasnya.

Syarifah mengatakan, pemerintah sedang menyusun peraturan wali kota (perwali) turunan dari peraturan daerah (perda) terkait penyerahan PSU, untuk memberikan kepastian hukum dan mempercepat proses serah terima tersebut.

“Kami berharap para developer dapat memberikan masukan terkait regulasi yang sedang disusun, sehingga peraturan yang dibuat dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak,” ucapnya.

Kepala Disperumkim Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, menjelaskan pihaknya mengidentifikasi kendala dalam proses serah terima PSU sekaligus menyosialisasikan rancangan regulasi baru.

Dalam kegiatan ini, Disperumkim Kota Bogor melibatkan Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Bagian Hukum dan Ham Kota Bogor, dan Badan Pertahanan Nasional Kota Bogor untuk memaparkan materi mengenai tata cara serah terima PSU perumahan berdasarkan perda dan perwali.

---

“Kami ingin memahami masalah-masalah yang dihadapi para developer agar output yang dihasilkan dari kegiatan ini yang berupa masukan dapat memperkuat perda dan perwali yang sedang disusun, termasuk aturan teknis serah terima PSU yang lebih detail,” ucap Esti.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintahan, developer, dan masyarakat untuk memastikan percepatan penyerahan PSU yang sesuai standar.

Jakarta -

Wisma Atlet di Kemayoran diusulkan akan menjadi hunian warga dan saat ini tengah dilakukan renovasi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menuturkan renovasi selesai pada Maret 2025.

"Wisma Atlet itu kita sedang bangun, ya. Renovasi selesai bulan Maret, ya. Bulan Maret," kata Ara saat ditemui di Cianjur pada Kamis (21/11/2024).

Nantinya, akan ada sekitar 1.400 unit hunian yang tersedia. Harapannya biaya sewanya bisa terjangkau.

"Ada sekitar 1.400. Jadi, kita upayakan itu, saya sudah bicara dengan Presiden, sudah bicara dengan Mensesneg, itu seperti (rusun) Pasar Rumput," ungkapnya.

Dengan begitu, tidak ada lagi rusun-rusun yang layak tetapi dibiarkan kosong. Padahal masih banyak masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak.

"Kita cari solusi, jangan sampai ada rumah susun yang bagus, yang ideal, di kota-kota besar, kosong. Padahal rakyat yang membutuhkan masih banyak. Nah, itulah yang kita manage. Itulah yang bagaimana kita kelola, sehingga bisa bermanfaat," jelasnya.

Terkait kriteria penghuni yang akan menempati Wisma Atlet nantinya, Ara belum merumuskan lebih lanjut. Ke depannya akan ada pembahasan lanjutan dengan Pemerintah Provinsi Jakarta mengenai hal ini.

"Kita buat yang terbaik. Mohon doanya semoga semua pihak mau memanfaatkan fasilitas negara yang sudah ada, yang dibangun dengan uang negara. Jangan dibiarkan kosong di saat rakyatnya masih banyak yang nggak punya rumah," tuturnya.

Sementara itu, sebelum dibentuk Kementerian PKP, Wisma Atlet telah direncanakan akan direnovasi. Melihat dari catatan detikcom Agustus lalu, rencananya, renovasi tersebut akan rampung tahun ini.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Zainal Fatah selaku pihak yang mendapatkan tugas untuk memugar Wisma Atlet Kemayoran. Renovasi tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi Wisma Atlet yang sebelumnya sempat digunakan sebagai rumah sakit darurat COVID-19.

"Tahun ini selesai (renovasi), insyaAllah. Selesai lah," katanya di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024) lalu.

(aqi/zlf)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Daerah (Pemda) guna mempercepat pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT. Sebanyak 2.700 unit Huntap akan dibangun sebagai tempat relokasi hunian warga dan akan dibangun dalam waktu sekitar 5,5 bulan.

"Kami akan membangun 2.700 unit rumah bagi warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di NTT," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Jumat, 22 November 2024.

Menurutnya, pihaknya membutuhkan waktu sekitar 5,5 bulan untuk menyelesaikan pembangunan Huntap. Hal itu karena harus menunggu proses perizinan, mobilisasi bahan bangunan dan keamanan di lokasi.
"Dari segi infrastrukturnya beres, dari keamanannya, dari geologi oke, dari BNPB oke, kami butuh waktu sekitar 5,5 bulan untuk membangun hunian itu. Ada proses perizinan dan keamanannya," katanya.

Dalam proses pembangunannya, dirinya berharap semangat gotong royong dari berbagai pihak juga diperlukan. Selain itu, dirinya juga memastikan bahan baku rumah tahan gempa juga akan segera dikirim ke lapangan sehingga bisa dirakit dalam waktu cepat.

"Saat ini bahan baku pembuatan rumah sudah tersedia di kawasan sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki. Kami harap pembangunan bisa dilakukan dengan gotong royong dan melibatkan masyarakat sekitar dan UMKM sehingga ada lapangan pekerjaan," jelas dia.

Menko PMK Pratikno menjelaskan, saat ini aktivitas Gunung Lewotobi Laki - Laki masih berlangsung namun tidak ada gejala peningkatan. Selain itu, berdasarkan data di lapangan radius zona bahaya sudah dikurangi.

"Jumlah warga yang tercatat sebagai pengungsi yang terpusat sudah mengalami penurunan jadi sekitar 5.117 jiwa. Sedangkan lebih banyak adalah pengungsi mandiri yang bergabung ke sanak keluarga di sekitar situ.Pengungsi mandiri lebih banyak dan jumlahnya lebih dari 6.417 jiwa," kata dia.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) mempertanyakan kejelasan sertifikat rumah yang diberikan kepada warga korban gempa Cianjur. Ia meminta kepastian dan komitmen dari pihak pemerintah daerah Cianjur agar dapat memberikan sertifikat tersebut setelah 10 tahun.

"Apa jaminannya rakyat bakal dapat sertifikat? Udah ada nggak tertulis bahwa pada tahun ke-10 rakyat akan dapat tanah ini?" tanya Ara kepada Plt Bupati Cianjur Tubagus Mulyana Syahrudin saat hadir di acara peninjauan pembangunan Hunian Tetap (Hutap) tahap III, Kamis (21/11/2024).

Ara kembali bertanya waktu 10 tahun itu dimulai sejak kapan. Tubagus menjawab sejak awal warga menempati Hutap tahap III yang mana pada Februari 2024 lalu. "Jadi, 10 tahun lagi, tahun berapa? 2034," sebutnya.

Politisi Golkar itu kembali menanyakan apa jaminan bahwa 2034 warga korban Cianjur akan mendapat sertifikat tanah. Tubagus menyebut sudah ada SK (Surat Keputusan) dari Bupati Cianjur yang mengatur hal itu.

"SK-nya dikasih nggak sama mereka? Kenapa nggak dikasih? Gini, Pak. Bapak sebagai pemerintah kasih kepastian kepada rakyat. Pak BPK tolong dikoreksi. Kalau memang itu sesuai aturan, ya. Kalau nggak, bapak jangan asal ngomong," ucap Ara.

"Ya, ini tanah sekarang berarti masih tanah Pemda. Apa dasar hukumnya 10 tahun lagi itu akan dikasih kepada rakyat sesuai omongan bapak?" tambahnya.

Plt Bupati Cianjur, tidak lagi menjawab pertanyaan tersebut. Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto bantu meluruskan alasan sertifikat rumah baru diberikan setelah 10 tahun.

"Tanah yang diberikan adalah tanah pemda. Kesepakatan kami waktu itu dengan Kementerian yakni kami memberi HPL di atas tanah karena kalau langsung khawatir diperjualbelikan kembali makanya kita kesepakan dengan BPN waktu itu, kita komunal dulu sampai 10 tahun. Tapi setelah 10 tahun, baru kita jadikan hak milik masing-masing," jelasnya.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ara kembali menekankan kepada Pemda Cianjur agar benar-benar menyerahkan sertifikat rumah tersebut setelah 10 tahun menetap.

"Jadi, setuju, ya. Jadi, 10 tahun menjadi hak milik," tegas Ara.

Ada pun, Hutap tahap III yang berada di Desa Babakan Karet, Cianjur. Terdapat 190 unit hunian tipe 36 yang tersebar di 6 blok di sana dari A hingga G.

Luas lahan milik Pemda Cianjur untuk pembangunan Hutap Tahap III adalah 47.482 meter persegi. Pembangunan yang menelan anggaran Rp 70 miliar telah selesai dibangun sejak 2 Oktober 2023.

(aqi/das)

Jakarta: Bantul adalah salah satu kabupaten yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Indonesia. Selain pariwisatanya yang mendominasi, ekonomi Bantul didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri kecil.

Transportasi di Kabupaten Bantul berkembang dengan baik dan meliputi berbagai moda transportasi, baik darat maupun udara. Hal ini membuat Kabupaten Bantul menjadi sasaran developer untuk mengembangkan rumah.

Jika kamu mencari rumah di Bantul, di bawah ini ada beberapa pilihan yang bisa menjadi pertimbangan. Berikut adalah rekomendasi rumah murah di Kabupaten Bantul dengan harga mulai Rp150 juta dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Bantul

Perumahan subsidi di Bantul. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Bukit Tentrem Triwidadi

Berlokasi di Triwidadi, Pajangan, Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibangun oleh Paradua Bangun Nusantara, ada 73 unit rumah yang tersedia.
Rumah dengan harga Rp150 juta ini memiliki luas bangunan 27 meter persedi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, dinding bata hebel, dan keramik lantai dalam serta batu kali.

2. Griya Asri Sendangsari

Perumahan ini berada di Sendangsari, Pajangan, Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibangun oleh Biva Karya Jaya, ada 102 unit rumah tersisa dengan Harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 31 meter persegi serta luas lahan 62 meter persegi, terdapat 2 kamar tidur dan 1 ruang untuk kamar mandi.

Spesifikasi teknis ialah atap kayu glugu, dinding bata merah, dan lantai keramik serta batu kali.

3. Griya Asha Pulosari

Rumah ini berlokasi di Sendangsari, Pajangan, Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibangun oleh Sudibyo Timbul, ada 130 unit rumah tersisa dengan harga Rp180 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, terdapat 2 kamar tidur dan 1 ruang untuk kamar mandi.

Spesifikasi yang diberikan ialah atap baja ringan, dinding bata ringan, dan lantai keramik serta pondasi batu belah putih.

4. Perumahan De Bali Garden

Perumahan subsidi selanjutnya berada di Sidomulyo, Bambanglipuro, Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibangun oleh Wira Nusa Temata, ada 110 unit rumah tersisa

Rumah dengan harga Rp166 juta ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 63 meter persegi. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, dan pondasi batu belah.

5. Nawa Village Pleret

Perumahan ini berada di Segoroyoso, Pleret, Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibangun oleh Maro Anugrah Jaya, ada 101 unit rumah tersisa dengan harga Rp160 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, terdapat 2 kamar tidur dan 1 ruang untuk kamar mandi.

Spesifikasi teknis ialah atap rangka baja, dinding batako, lantai keramik, serta batu kali.

(KIE)

KOMPAS.com - Kota Lubuk Linggau di Sumatera Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Lubuk Linggau:

1. Pondok Palem Indah: Tipe Rsh. T 36/90 130Jt

   Terletak di Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau, perumahan ini dibangun oleh PT Cipta Asrigriya dengan banderol Rp 130 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/90 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 44 rumah lagi.

2. Citra Regency: Tipe 36/135

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Duta Graha Sriwijaya yang terletak di Lubuk Linggau Selatan I, Kota Lubuk Linggau. Tersedia 20 rumah dengan harga Rp 130 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 36/135 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersisa 19 rumah lagi.

3. Bukit Hijau Sukajadi: Tipe Rsh 36 Tapak

   Berlokasi di Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Griya Tunas Mandiri dengan harga Rp 130 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/96 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 92 unit lagi.

4. Griya Bukit Kaba: Tipe 36M2

   Perumahan keempat ini terletak di Lubuk Linggau Timur II, Kota Lubuk Linggau. Total unit yang ditawarkan adalah 96 rumah dengan banderol Rp 140 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/106 meter persegi. PT Puteri Mandiri Linggau masih memasarkan sisa 5 rumah lagi.

5. Griya Harmoni: Tipe 36

   Di Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau, terdapat perumahan dengan jumlah 141 unit seharga Rp 140 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/200 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Maju Jang Jaya masih menyisakan 55 unit lagi.

Cianjur -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait soroti kualitas air untuk penyintas gempa Cianjur yang direlokasi ke hunian tetap (Huntap) di Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur.

Pasalnya air yang disedot dari tanah menggunakan pompa berwarna kuning, berbau, dan sesekali berbuih.

Maruarar mengatakan dalam kunjungannya ke Huntap di Desa Babakan Karet, dirinya berdialog langsung dengan warga dan mengecek kondisi air yang dikeluhkan warga.

Maruarar sempat mengeluarkan nada tinggi saat menanyakannya penyebab kondisi air dan solusi agar air bisa layak pada dinas terkait, kontraktor, hingga Dirjen Perumahan Kementerian PUPR.

Bahkan Kepala Dinas Perkim Cianjur Cepi sempat diminta Maruarar agar mengecek sendiri kondisi air di Huntap penyintas gempa yang direlokasi.

"Tadi sudah dicek, pa Pj Bupati Cianjur juga melihat langsung. Kita sepakat airnya itu memang kuning. Dan tadi saya tanyakan apakah mau untuk mengkonsumsi atau menggunakannya, tidak mau," kata dia saat ditemui usai kunjungan ke Huntap Babakankaret, Kamis (21/11/2024).

Dia menyebut pada akhirnya didapati solusi, dimana Kementerian PUPR dan Pemkab menyiapkan anggaran untuk penyediaan air bersih.

"Dari Kementerian akan menyiapkan anggaran, Pemkab Cianjur segera mengusulkan. Dari Pemkab juga tadi akan disepakati menyiapkan anggaran untuk penyediaan air bersih. Jadi sudah disiapkan solusi," kata dia.

Sementara itu, Nurul Aisyah (24), penghuni Huntap Babakankaret, mengatakan sejak awal pindah kondisi air di Huntap kurang bagus.

"Warnanya kuning dan berbau. Jadi hanya dipakai mandi, itupun kadang jadi bikin kulit merah dan gatal. Sumur bor juga dangkal, padahal ini bekas rawa harusnya lebih dalam sumurnya biar jernih," kata dia.

"Saya harap setelah pak menteri datang memang akan diperbaiki untuk urusan air. Supaya tidak harus selalu beli untuk air bersih," pungkasnya.

(mso/mso)

Cianjur (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait menyerahkan bantuan Rp100 juta dari Presiden Prabowo Subianto pada warga perumahan relokasi di Babakankaret, Kecamatan Cianjur, untuk kelengkapan masjid, pada Kamis.

"Ini ada titipan dari Pak Presiden RI Prabowo, dipergunakan untuk kelengkapan masjid di perumahan relokasi, dapat dipakai sesuai dengan peruntukannya," kata Menteri Maruarar yang melakukan kunjungan ke Cianjur bersama Dirjen Perumahan dan Pemukiman serta anggota BPK RI.

Sebelum memberikan bantuan, Menteri Maruarar yang didampingi Plt Bupati Cianjur Tb Mulyana Syachrudin dan Ketua DPRD Cianjur Metty Triantika, sempat mendengarkan berbagai keluhan warga terkait sumber air yang kuning dan berbau, serta listrik yang belum terpasang.

Karena itu pihaknya meminta Pemkab Cianjur segera memberikan solusi pada warga terkait berbagai keluhan tersebut, terutama masalah air dan listrik yang layak, agar segera diperbaiki sehingga warga relokasi dapat hidup tenang, aman, dan nyaman.

"Saya ingin masyarakat di perumahan ini hidup layak dengan sumber air yang jernih. Ini tugas Pemkab Cianjur untuk memberikan solusi, jangan menunggu lama, kasihan masyarakat," katanya.

Bahkan dalam kunjungan tersebut, Menteri Marurarar memastikan warga relokasi akan mendapatkan sertifikat rumah yang mereka tempati dalam jangka waktu 10 tahun ke depan sesuai keputusan pemerintah pusat melalui Pemkab Cianjur.

Pihaknya kembali meminta Pemkab Cianjur untuk dapat memastikan hak masyarakat atas sertifikat-nya pada tahun 2034, dimana hal tersebut harus tertuang dalam pernyataan tertulis sehingga tidak hanya janji semata.

Pemerintah harus berani memberikan kepastian, jangan hanya janji, sehingga saya minta Pemkab Cianjur membuat pernyataan tertulis...

Cianjur (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait menyerahkan bantuan Rp100 juta dari PresidenPrabowo Subianto pada warga perumahan relokasi di Babakankaret, Kecamatan Cianjur, untuk kelengkapan masjid, pada Kamis.

"Ini ada titipan dari Pak Presiden RI Prabowo, dipergunakan untuk kelengkapan masjid di perumahan relokasi, dapat dipakai sesuai dengan peruntukannya," kata Menteri Maruarar yang melakukan kunjungan ke Cianjur bersama Dirjen Perumahan dan Pemukiman serta anggota BPK RI.

Sebelum memberikan bantuan, Menteri Maruarar yang didampingi Plt Bupati Cianjur Tb Mulyana Syachrudin dan Ketua DPRD Cianjur Metty Triantika, sempat mendengarkan berbagai keluhan warga terkait sumber air yang kuning dan berbau, serta listrik yang belum terpasang.

Karena itu pihaknya meminta Pemkab Cianjur segera memberikan solusi pada warga terkait berbagai keluhan tersebut, terutama masalah air dan listrik yang layak, agar segera diperbaiki sehingga warga relokasi dapat hidup tenang, aman, dan nyaman.

"Saya ingin masyarakat di perumahan ini hidup layak dengan sumber air yang jernih. Ini tugas Pemkab Cianjur untuk memberikan solusi, jangan menunggu lama, kasihan masyarakat," katanya.

Bahkan dalam kunjungan tersebut, Menteri Marurarar memastikan warga relokasi akan mendapatkan sertifikat rumah yang mereka tempati dalam jangka waktu 10 tahun ke depan sesuai keputusan pemerintah pusat melalui Pemkab Cianjur.

Pihaknya kembali meminta Pemkab Cianjur untuk dapat memastikan hak masyarakat atas sertifikat-nya pada tahun 2034, dimana hal tersebut harus tertuang dalam pernyataan tertulis sehingga tidak hanya janji semata.

"Pemerintah harus berani memberikan kepastian, jangan hanya janji, sehingga saya minta Pemkab Cianjur membuat pernyataan tertulis setelah 10 tahun menempati rumah relokasi, pemilik atau penghuni sudah menerima sertifikat," katanya.

Sementara masyarakat di perumahan relokasi Babakankaret, menyambut gembira kedatangan Menteri Perumahan dan Pemukiman yang selama ini mereka kenal cukup tegas dan selalu bekerja hingga tuntas dalam setiap kunjungan kerja.

"Kami sering liat di televisi kegiatan Pak Menteri, sebelumnya kami mengenal beliau sebagai calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Cianjur, sehingga membuat kami dengan gampang menyampaikan keluhan apapun," kata Rojiman (46), warga perumahan relokasi .

Bahkan dia dan ratusan warga perumahan tidak menyangka akan mendapatkan bantuan tunai untuk perbaikan dan membeli perlengkapan masjid yang berdiri di bagian depan perumahan dari Presiden RI yang diserahkan langsung Menteri Maruarar.

"Tentunya akan dipergunakan untuk keperluan masjid sesuai perintah Pak Menteri, harapan kami banyak perhatian yang diberikan pemerintah pusat bagi kami di perumahan ini karena masih banyak yang belum berpenghasilan tetap," katanya.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024