KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto blak-blakan soal peran presiden pendahulunya, Joko Widodo (Jokowi), dalam menyukseskan program andalannya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo bilang, MBG tidak akan sukses dieksekusi pemerintah tanpa andil ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu, salah satunya terkait pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN).

Prabowo berujar, BGN dibentuk pada 15 Agustus 2024, sementara dirinya baru dilantik jadi presiden pada 20 Oktober 2024. Artinya, Jokowi sudah banyak membantu memuluskan program MBG, bahkan saat dirinya masih menjadi Menteri Pertahanan.

"Tapi siapa yang membentuk Badan Gizi? Siapa yang tandatangan sebelum Oktober 20? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo," ucap Prabowo dalam acara HUT Gerindra ke-17 yang juga disiarkan secara daring, dikutip pada Minggu (16/5/2025).

"Beliau (Jokowi) yang bentuk, sehingga kita sudah bekerja sebelum Oktober dan Januari sudah gelar," kata Prabowo lagi.

Di samping itu, Prabowo kembali menyinggung adanya pihak-pihak yang mengkritik kebijakan Makan Bergizi Gratis. Selama ini, kata dia, banyak yang meragukan pendanaan MBG.

Biasa ada yang nyinyir, mana bisa kasih makan, mana bisa, uangnya nggak ada? Uangnya ada bung, ada," kata Prabowo.

Prabowo sendiri menargetkan 6 juta siswa di seluruh Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis pada akhir Juli.

Program ini bertujuan mengatasi masalah gizi di Indonesia. Saat ini, 60 persen anak-anak belum mengonsumsi makanan dengan gizi lengkap.

Pemerintah menyebut 60 persen anak tidak mengonsumsi susu bukan karena alergi atau laktosa intoleran, tetapi karena tidak mampu membeli.

Prabowo menargetkan program MBG menjangkau lebih dari 85 juta anak serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

Di acara HUT ke-17 partai yang didirikannya itu, Prabowo beberapa kali melemparkan pujian dan terima kasih kepada Jokowi.

"Kami berhasil mendapat kepercayaan rakyat karena dukungan teman-teman Koalisi Indonesia Maju. Saya katakan di sini kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7," ungkap Prabowo.

"Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi," seru Prabowo sembari bertepuk tangan.

KOMPAS.com -Kepala BGN atau Badan Gizi Nasional saat ini adalah Dadan Hindayana. Ia menjabat sebagai Ketua BGN sejak dilantik pada 19 Agustus 2024 guna menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (BGN).

Dadan Hindayana adalah seorang akademisi dan profesional sebelum menjabat sebagai Kepala BGN. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1990.

Setelah itu, Dadan Hindayana melanjutkan studi magister di University of Bonn, Jerman, dengan fokus pada Entomologi Terapan, dan meraih gelar doktor di IPB.

Sebelum menjabat sebagai Kepala BGN, Dadan Hindayana aktif sebagai dosen di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian IPB, dengan berbagai publikasi ilmiah di bidang entomologi.

Tentang Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama mereka yang kurang mampu, mendapatkan akses terhadap makanan sehat dan bergizi tanpa harus terbebani biaya.

Ide mencetuskan MBG sebenarnya berawal dari kepedulian Prabowo terhadap tingginya angka kekurangan gizi di beberapa daerah. MBG juga merupakan program paling unggulan dari janji-janji kampanye Prabowo saat Pilpres 2024.

Mengutip laman resmi pemerintah Indonesia, indonesia.go.id, program makan bergizi gratis yang digulirkan yang digulirkan di 26 Provinsi di Indonesia. Pada tahap awal ini, program ini menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat.

Pemerintah sendiri menargetkanakan menambah penerima makan gratis secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima pada akhir 2025.

Dengan makan siang gratis, Prabowo berharap bisa meningkatkan IQ dan minat belajar anak-anak Indonesia. Tak hanya itu, presiden juga menjadikan program ini sebagai upaya pemerintahnya menangani masalah stunting di Indonesia, semua program itu menjadi dikoordinir Kepala BGN.

Ada empat kategori penerima program Makan Bergizi Gratis, meliputi:

1. Peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA, Negeri dan Swasta
2. Balita atau anak usia di bawah lima tahun
3. Ibu hamil
4. Ibu menyusui.

Untuk kategori pelajar meliputi semua peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.

Karena skala pelaksaannya yang sangat masih di seluruh Indonesia, Prabowo juga mengakui, bahwa program MBG membutuhkan dana besar. Hal ini yang kemudian mendorong dirinya mengeluarkan instruksi efisiensi pada hampir seluruh kementerian/lembaga negara.

Di sisi lain, Prabowo juga mengakui, bahwa program MBG membutuhkan dana besar. Hal ini yang kemudian mendorong dirinya mengeluarkan instruksi efisiensi pada hampir seluruh kementerian/lembaga negara.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di Kawasan Pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 provinsi untuk 11,697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp255 miliar," ujar Fitrah Nur di Jakarta, Minggu.

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau.

Kemudian Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp30 Miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi).

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja. Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis.

Kemudian mengelola sumber pendanaan selain APBN yakni Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock) dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil menjadi juri untuk menyeleksi 400 inovasi perumahan di ajang "BTN Housingprenuer" yang diselenggarakan oleh Bank Tabungan Negara (BTN).

Ridwan Kamil dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu, mengatakan, program pemerintah yang menyediakan tiga juta rumah membutuhkan kolaborasi banyak pihak.

Apalagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus berusaha mempercepat eksekusi program tersebut.

Pria yang akrab dipanggil Kang Emil itu berpendapat langkah yang dilakukan oleh BTN sudah tepat.

”Saya mengapresiasi BTN yang berinisiasi melaksanakan 'award' bagi inovasi bisnis, inovasi desain, inovasi material baru ramah lingkungan," katanya usai "BTN Awards 2025" di Jakarta International Convention Center, Jakarta, Sabtu (15/2)

Sebagai juri yang berlatarbelakang arsitek, Kang Emil melihat ada banyak terobosan yang muncul dalam ajang tersebut.

Menurut dia, terobosan-terobosan yang muncul sangat luar biasa di tengah tantangan dunia saat ini. Termasuk diantaranya yang terkait dengan isu "climate change" (perubahan iklim).

Kang Emil yang sempat mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024 itu mengaku sangat senang, bangga dan merasa terhormat karena bisa terlibat menyeleksi ratusan inovasi yang lahir dari ide berlian dan tangan-tangan terampil para peserta.

Secara keseluruhan, kata dia, ada 400 inovasi yang muncul melalui ajang "BTN Housingprenuer". Angka itu menunjukkan gairah yang besar dari para peserta untuk menghasilkan karya terbaik

"Pilihan juri adalah yang terbaik dan diharapkan akan jadi solusi dan inspirasi untuk Indonesia makin maju," katanya.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyampaikan bahwa pemerintah mendukung ide-ide inovatif dan kreatif yang mengusung budaya nusantara dan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan sebagai referensi bagi pembangunan rumah rakyat.

Dia meyakini ide-ide dari pemenang "BTN Housingpreneur" selaras dengan semangat pemerintah dalam program tiga juta rumah.

Kolaborasi ekosistem perumahan akan menjadi kunci sukses pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih maju melalui penyediaan rumah yang layak dan terjangkau.

"Kami memberikan apresiasi setingginya-tingginya kepada BTN atas perannya yang strategis dalam mendukung perumahan nasional," katanya.

BTN menyelenggarakan "BTN Awards 2025" sebagai salah satu bentuk apresiasinya terhadap ekosistem yang selama ini menunjang penyediaan hunian bagi rakyat Indonesia.

BTN menganugerahi para pengembang (developer) yang telah bermitra dengan mereka lewat "BTN Property Awards". Sementara mitra bisnis potensial diberi penghargaan "BTN Housingpreneur".

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyinggung pihak-pihak yang selama ini meragukan pendanaan program andalannya sejak kampanye, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, pemerintah punya cukup dana untuk menyukseskan MBG. Hal ini ia sampaikan untuk membalas pihak-pihak yang selama mengkritik sumber pendanaan program itu.

"Badan Gizi bisa cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, mana bisa kasih makan, mana bisa, uangnya nggak ada? Uangnya ada bung, ada," kata Prabowo dalam acara HUT Gerindra ke-17 yang juga disiarkan secara daring, dikutip pada Minggu (16/5/2025).

Mantan Menteri Pertahanan itu juga menyinggung soal pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN). Badan yang baru dibentuk itu ternyata bekerja dengan mengeksekusi program MBG di berbagai daerah di Indonesia.

Ia bilang, keberhasilan MBG juga tak lepas dari andil besar dari pendahulunya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). BGN dibentuk pada 15 Agustus 2024, sementara Prabowo sendiri baru dilantik pada 20 Oktober 2024.

"Tapi siapa yang membentuk Badan Gizi? Siapa yang tandatangan sebelum Oktober 20? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk sehingga kita sudah bekerja sebelum Oktober dan Januari sudah gelar," ucap Prabowo.

Prabowo sendiri menargetkan 6 juta siswa di seluruh Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis pada akhir Juli.

"Saya diberitahu bahwa, beberapa hari ini sudah sampai 770.000 anak (menerima program MBG). Akhir bulan Februari, sudah sampai 1 juta dan seterusnya, diharapkan akhir Juli, sudah sampai enam juta, minimal," kata Prabowo.

Program ini bertujuan mengatasi masalah gizi di Indonesia. Saat ini, 60 persen anak-anak belum mengonsumsi makanan dengan gizi lengkap.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut 60 persen anak tidak mengonsumsi susu bukan karena alergi atau laktosa intoleran, tetapi karena tidak mampu membeli.

Prabowo menargetkan program MBG menjangkau lebih dari 85 juta anak serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyinggung pihak-pihak yang selama ini meragukan pendanaan program andalannya sejak kampanye, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, pemerintah punya cukup dana untuk menyukseskan MBG. Hal ini ia sampaikan untuk membalas pihak-pihak yang selama mengkritik sumber pendanaan program itu.

"Badan Gizi bisa cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, mana bisa kasih makan, mana bisa, uangnya nggak ada? Uangnya ada bung, ada," kata Prabowo dalam acara HUT Gerindra ke-17 yang juga disiarkan secara daring, dikutip pada Minggu (16/5/2025).

Mantan Menteri Pertahanan itu juga menyinggung soal pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN). Badan yang baru dibentuk itu ternyata bekerja dengan mengeksekusi program MBG di berbagai daerah di Indonesia.

Ia bilang, keberhasilan MBG juga tak lepas dari andil besar dari pendahulunya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). BGN dibentuk pada 15 Agustus 2024, sementara Prabowo sendiri baru dilantik pada 20 Oktober 2024.

"Tapi siapa yang membentuk Badan Gizi? Siapa yang tanda tangan sebelum Oktober 20? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk sehingga kita sudah bekerja sebelum Oktober dan Januari sudah gelar," ucap Prabowo.

Prabowo sendiri menargetkan 6 juta siswa di seluruh Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis pada akhir Juli.

"Saya diberitahu bahwa, beberapa hari ini sudah sampai 770.000 anak (menerima program MBG). Akhir bulan Februari, sudah sampai 1 juta dan seterusnya, diharapkan akhir Juli, sudah sampai enam juta, minimal," kata Prabowo.

Sumber pendanaan MBG

Sebagai salah satu program unggulan sekaligus memenuhi janji politik, Prabowo juga terus menambah anggaran untuk MBG. Jika di awal-awal pemerintahan anggaran untuk MBG sekitar Rp 71 triliun, jumlahnya terus bertambah menjadi Rp 171 triliun.

Penambahan anggaran itu berasal dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterbitkan pada 22 Januari lalu.

Prabowo menuturkan, akan ada tiga kali penghematan anggaran negara. Pada putaran pertama, negara menargetkan penghematan sebesar Rp 306 triliun.

Dilanjutkan penghematan putaran kedua yang ditargetkan mencapai Rp 308 triliun. Sementara tambahan anggaran lainnya berasal dari dividen badan usaha milik negara.

Dengan demikian, Prabowo menargetkan ada penghematan anggaran sekitar Rp 750 triliun. Sebagian di antaranya sebesar 24 milliar dollar AS atau setara Rp 390 triliun akan digunakan untuk membiayai program MBG.

Program ini bertujuan mengatasi masalah gizi di Indonesia. Saat ini, 60 persen anak-anak belum mengonsumsi makanan dengan gizi lengkap.

Pemerintah menyebut 60 persen anak tidak mengonsumsi susu bukan karena alergi atau laktosa intoleran, tetapi karena tidak mampu membeli.

Prabowo menargetkan program MBG menjangkau lebih dari 85 juta anak serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, angkat bicara mengenai penutupan akses jalan tembus Row 47 Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Menurut Nusron, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) perlu untuk menanggapi polemik tersebut.

“Ini sebetulnya urusannya Pak Mauarar Sirait (Menteri PKP). Kenapa? Karena Pak Mauarar yang (mengurusi soal) kawasan pemukiman. Kalau saya, kan, urusan administrasi pertanahannya,” kata Nusron saat ditemui di Kampung Nelayan Bermis Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu.

Lebih lanjut, Menteri ATR/BPN menilai, akses masyarakat sebetulnya tidak boleh ditutup satu sama lain jika mengacu pada aturan yang berlaku.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) misalnya, menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Secara umum, tidak dapat dibenarkan bahwa hak atas tanah dipergunakan (atau pun tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadi suatu pihak.

“Kalau menurut aturan, akses masyarakat tidak boleh ditutup satu sama lain. Kalau administrasi pertanahan itu, antara satu bidang dengan bidang lain tidak boleh ditutup,” katanya.

“Tapi, (penutupan akses PIK) ini urusannya Pak Mauarar. Karena masing-masing sudah punya sertifikat, ditutup jalannya, itu mengganggu proses pembangunan pemukiman dan kawasan,” ujar dia.

Sebelumnya pada Jumat (14/2), Forum Warga Kapuk Muara menggelar Aksi Demonstrasi Menuntut PT Mandara Permai Untuk Membuka Akses Jalan Tembus Row 47.

Ratusan warga menuntut PT. Mandara Permai membuka akses jalan tembus Kapuk Muara ke PIK yang telah ditutup sejak 2015.

Menurut warga, sejak tahun itu sudah ada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka, tapi tidak pernah diindahkan.

Dilaporkan, aksi Jumat lalu tersebut pun sempat diwarnai adanya bentrokan antara petugas keamanan di kawasan PIK dan warga.

Tapi, (penutupan akses PIK) ini urusannya Pak Mauarar. Karena masing-masing sudah punya sertifikat, ditutup jalannya, itu mengganggu proses pembangunan pemukiman dan kawasan,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, angkat bicara mengenai penutupan akses jalan tembus Row 47 Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Menurut Nusron, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) perlu untuk menanggapi polemik tersebut.

“Ini sebetulnya urusannya Pak Mauarar Sirait (Menteri PKP). Kenapa? Karena Pak Mauarar yang (mengurusi soal) kawasan pemukiman. Kalau saya, kan, urusan administrasi pertanahannya,” kata Nusron saat ditemui di Kampung Nelayan Bermis Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu.

Lebih lanjut, Menteri ATR/BPN menilai, akses masyarakat sebetulnya tidak boleh ditutup satu sama lain jika mengacu pada aturan yang berlaku.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) misalnya, menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Secara umum, tidak dapat dibenarkan bahwa hak atas tanah dipergunakan (atau pun tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadi suatu pihak.

“Kalau menurut aturan, akses masyarakat tidak boleh ditutup satu sama lain. Kalau administrasi pertanahan itu, antara satu bidang dengan bidang lain tidak boleh ditutup,” katanya.

“Tapi, (penutupan akses PIK) ini urusannya Pak Mauarar. Karena masing-masing sudah punya sertifikat, ditutup jalannya, itu mengganggu proses pembangunan pemukiman dan kawasan,” ujar dia.

Sebelumnya pada Jumat (14/2), Forum Warga Kapuk Muara menggelar Aksi Demonstrasi Menuntut PT Mandara Permai Untuk Membuka Akses Jalan Tembus Row 47.

Ratusan warga menuntut PT. Mandara Permai membuka akses jalan tembus Kapuk Muara ke PIK yang telah ditutup sejak 2015.

Menurut warga, sejak tahun itu sudah ada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka, tapi tidak pernah diindahkan.

Dilaporkan, aksi Jumat lalu tersebut pun sempat diwarnai adanya bentrokan antara petugas keamanan di kawasan PIK dan warga.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA— Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh kader Muslimat NU untuk memprioritaskan penyiapan 1.000 dapur sehat Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kepada seluruh Muslimat yang kami prioritaskan adalah kami meminta untuk segera menyiapkan fasilitasi, untuk menjadi mitra dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kami sudah bekerja sama dan mengkomunikasikan dengan Kepala BGN. Kira-kira Muslimat akan mendapatkan 1.000 titik dapur sehat," kata Khofifah di Surabaya, Ahad (16/2/2025).

Khofifah berpesan kepada para kader Muslimat agar melakukan identifikasi berapa dapur sehat yang menyelenggarakan MBG.

Ditegaskan Gubernur Jatim Terpilih periode 2025-20230 ini, sinergi dengan BGN bahwa Muslimat akan menyiapkan dapur sehat sangat antusias disambut oleh para pengurus Muslimat NU di daerah, salah satunya adalah Papua.

"Yang kemarin memberikan respons luar biasa adalah daerah-daerah di Papua. Ini sangat luar biasa untuk bisa menyediakan kebutuhan gizi bagi anak-anak bangsa hingga pelosok negeri," ujarnya.

Khofifah juga menjelaskan bahwa dalam kongres ini juga dilakukan perubahan struktur organisasi dalam Muslimat NU. Untuk Pimpinan Pusat Muslimat NU kini ada Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, selain Ketua PPMNU.

Arifah Choiri Fauzi, yang saat ini menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipilih sebagai Ketua PP Muslimat NU periode 2025 - 2030.

"Jadi, di kongres ini ada perubahan penguatan struktur di dewan Pembina, yaitu ada Ketua Umum Dewan Pembina, kemudian di pengurus pusatnya ada Ketua Muslimat NU. Jadi, ketua umumnya ada di Dewan Pembina, sementara di ketua Muslimatnya itu ketua, bukan ketua umum, kira-kira strukturnya seperti itu," ujar Khofifah.

Khofifah menyampaikan apresiasi dan beribu terima kasih atas semangat dan dedikasi yang telah diberikan selama berlangsungnya kongres.

“Ibu-ibu selamat kembali ke daerah masing-masing, terima kasih. I love you full,” kata Khofifah.

Selain MBG, Muslimat NU sejauh ini menangani 209 Panti Asuhan, 111 rumah sakit, rumah sakit ibu dan anak, klinik pratama, klinik utama.

BACA JUGA: KFC dan Pizza Hut di Turki Alami Kebangkrutan Akibat Gerakan Boikot Produk Pro Israel

Kemudian, juga ada Yayasan Pendidikan Muslimat NU, lembaga ini mengelola 14.350 lembaga pendidikan, kemudian 9.800-an TK dan RA dan 6800-an PAUD.

Selain itu, Muslimat NU juga punya BLK, yakni 11 BLK serta sebanyak empat induk koperasi wanita, salah satunya adalah Muslimat NU. Tidak hanya itu, Muslimat NU juga memiliki lebih 72 ribu majelis taklim di seluruh daerah di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah terpaksa menggunakan dana hasil efisiensi anggaran sebesar Rp 24 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo mengatakan hal itu dalam pidatonya saat Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

“Rp 24 triliun terpaksa saya pakai untuk Makan Bergizi Gratis. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan,” ujar Prabowo.

Prabowo awalnya menjelaskan bahwa pemerintah memang tengah melakukan penghematan anggaran dalam dua tahap.

Tahap pertama, diproyeksikan total pengumpulan dana yang dihasilkan dari penghematan anggaran mencapai Rp 608 triliun.

Kemudian, tahap kedua akan difokuskan pada pemangkasan belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang dianggap kurang efisien dengan total target penghematan Rp 308 triliun.

Namun, Prabowo mengungkapkan, dari penghematan tersebut akan dikembalikan ke kementerian/lembaga sebesar Rp 58 triliun sehingga total penghematan menjadi Rp 250 triliun.

Selain itu, Kepala Negara mengatakan, dividen dari BUMN juga mencapai Rp 300 triliun, di mana Rp 100 triliun di antaranya dikembalikan untuk modal kerja, sehingga dana yang tersedia diperkirakan mencapai Rp 750 triliun.

"Yang lagi ramai penghematan. Penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir, dihemat Rp 300 Triliun. Penghematan putaran kedua Rp 308 triliun, deviden BUMN Rp 300 triliun, Rp 100 triliun dikembalikan, jadi totalnya kita punya Rp 750 triliun,” kata Prabowo.

Dari situlah, Prabowo menyebut bahwa Rp 24 triliun digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis.

“Rp 24 triliun terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan," ujar Prabowo.

Kemudian, dana hasil efisiensi yang tersisa akan dialokasikan kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang akan diluncurkan pada 24 Februari 2025.

Nantinya, dana tersebut akan dijadikan sebagai dana investasi untuk Danantara.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang telah diteken Prabowo.

Dalam Inpres tersebut, Prabowo meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Instruksi itu juga menerangkan jumlah efisiensi yang diperlukan, yakni senilai Rp 306,6 triliun anggaran belanja negara yang terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun 2025 sebesar Rp 256,1 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Kemudian, pada diktum ketiga angka 1, Prabowo menginstruksikan menteri dan pimpinan lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Selanjutnya, Inpres tersebut ditindaklanjuti melalui Surat Menteri Keuangan tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga.

KOMPAS.com - Mulai Senin (17/2/2025), program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur dihentikan.

"Iya, mulai Senin (17/2/2025) besok, makan bergizi gratis dihentikan," ujar Kusniah, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pandian I, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur kepada Kompas.com, Minggu (16/2/2025).

Kusniah mengaku mengetahui pemberhentian program itu dari WhatsApp Grup. Seseorang memosting surat edarannya di grup para penerima makan bergizi gratis.

Dalam surat edaran itu, tidak dirinci apa alasan MBG yang menyasar 2.965 siswa itu dihentikan.

Hanya disebutkan bahwa ada dinamika yang belum teratasi di internal penyelenggara.

"Tidak disebutkan alasannya secara rinci, karena ada dinamika yang belum teratasi. Kami kan hanya penerima, ada dinamika seperti apa kami tidak tahu," kata dia.

Dalam surat edaran itu pun tidak dijelaskan kapan program makan bergizi gratis akan dilaksanakan kembali.

Sejak diluncurkan pada tanggal 13 Januari 2025 lalu, pendistribusian makan bergizi gratis ke SDN Pandian I Sumenep tidak ada kendala.

Bahkan, sebelum jam istirahat tiba, menu makan bergizi gratis itu sudah diterima oleh para siswa.

"Pendistribusian lancar saja. Biasanya jam istirahat sudah sampai," katanya.

Kompas.com berusaha mengonfirmasi kabar itu kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman.

Namun, hingga saat ini, belum mendapat respons. Di Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, ada 18 sekolah yang menjadi sasaran program makan bergizi gratis itu.

Belasan sekolah tersebut mulai tingkat PAUD hingga SMA dan sederajat.

Berita sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Juli.

"Saya diberitahu bahwa, beberapa hari ini sudah sampai 770.000 anak (menerima program MBG). Akhir bulan Februari, sudah sampai 1 juta dan seterusnya, diharapkan akhir Juli, sudah sampai enam juta, minimal," kata Prabowo dalam HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu.

Program MBG dimulai serentak pada 6 Januari 2025.

Sumber: Kompas.com, Penulis: Nur Khalis, Editor: Icha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Batam, Kepri, memasak 6.400 porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap hari untuk tiga sekolah di kota tersebut.

Untuk mendukung SPPG Kota Batam, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui anak usahanya PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas) menyalurkan 800m3 – 1.000 m3 gas bumi per bulan dengan mekanisme beyond pipeline yaitu Compressed Natural Gas (CNG).

“PGN mendukung program MBG di berbagai daerah, sampai dengan saat ini dukungan penyediaan gas bumi sebagai bahan bakar dapur SPPG direalisasikan secara bertahap. Beberapa lokasi SPPG dilayani menggunakan CNG dengan keunggulan yang sama yaitu tetap praktis, aman dan mengalir tanpa henti 24 jam,” ujar Direktur Utama PGN Arief S. Handoko di Batam, dikutip dari siaran pers, Minggu (16/2/2025).

Menanggapi hal tersebut, Kepala SPPG Batam Agus Kursadi mengatakan, “Dengan hadirnya gas bumi dari PGN diharapkan dapat menunjang kegiatan memasak di dapur SPPG bisa nyaman, praktis dan tidak khawatir kehabisan gas.”

Direktur Utama PGN Gagas Santiaji Gunawan menambahkan, untuk di kota Batam, PGN Gagas telah melakukan perjanjian jual beli gas dengan dua SPPG. Per 14 Februari 2025, satu SPPG telah Gas In (beroperasi) dan satu lagi dilakukan Gas In pada minggu pertama bulan Maret.

"Sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina, PGN Gagas berkomitmen untuk dapat menyalurkan gas bumi dengan metode beyond pipeline ke SPPG yang berada di Wilayah operasi PGN Gagas," Kata Santiaji.

PGN sendiri terus menjaga agar pasokan gas bumi yang stabil untuk memastikan operasional dapur SPPG dapat berjalan lancar. Proses memasak berskala besar seperti program MBG dapat berlangsung lebih cepat dan efisien dengan menggunakan gas bumi.