CIMAHI,iNews BandungRaya.id - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberi peluang bagi seluruh pekerja untuk memiliki hunian.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cimahi, Ahmad Feisal Santoso mengatakan seluruh pekerja dapat mewujudkan mimpi memiliki hunian melalui manfaat layanan tambahan (MLT) program perumahan.

Adanya MLT tersebut yang merupakan program perumahan, bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian para pekerja dalam memiliki rumah.

“MLT program perumahan ini sebagai wujud nyata BP Jamsostek dalam menyukseskan program ‘sejuta rumah’ dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan kerja serta menjaga pekerja/buruh untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja," ucap Feisal, Jumat (20/12/2024).

Feisal menjelaskan, kemudahan mendapatkan renovasi dan hunian itu adalah manfaat layanan tambahan dari program jaminan hari tua (JHT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JHT. 

Selanjutnya, Peraturan Menteri Tenaga kerja (Permenaker) Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan.

“Ada empat jenis manfaat layanan tambahan yang dapat diakses peserta BP Jamsostek, yakni kredit kepemilikan rumah (KPR), pinjaman uang muka perumahan (PUMP), pinjaman renovasi perumahan (PRP), dan fasiitas pembiayaan perumahan pekerja/kredit konstruksi (FPPP/KK)," sebutnya.

Untuk diketahui, MLT merupakan fasilitas layanan tambahan yang diberikan oleh BP Jamsostek kepada peserta berupa bunga bank yang lebih ringan dibandingkan bunga komersil lain.

Semisal pada pinjaman KPR dengan maksimal harga rumah 500 juta, Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp150 juta, dan Pinjaman Renovasi Perumahan maksimal sebesar Rp200 juta.

“Dalam program miliki hunian BPJS Ketenagakerjaan ini bekerja sama dengan beberapa perbankan (Bank Tabungan Negara dan Bank BJB) dan developer untuk membantu pekerja dalam kepemilikan rumah. Yakni dengan harga sangat kompetitif, subsidi bunga, suku bunga lebih rendah dari suku bunga komersil, dan tenor pinjaman maksimum 30 tahun," ucap Feisal.

Dia mengungkapkan, untuk mendapatkan manfaat tersebut, peserta harus sudah terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek minimal satu tahun.

Serta mengikuti minimal tiga program antara lain JHT, Jaminan Kesehatan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan aktif membayar iuran.

“Masing-masing jenis produk MLT bertujuan untuk membantu pekerja penerima upah mendapatkan rumah dengan plafond yang berbeda-beda. Bagi peserta yang ingin memanfaatkan jenis layanan dari program JHT ini bisa mengakses melalui aplikasi JMO, datang ke kantor BP Jamsostek terdekat,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizki Maulana

Pemerintah tengah mendorong pembangunan 3 juta rumah per tahunnya. Target rumah yang akan dibangun ini, lebih besar dari program yang dijalankan Presiden Joko Widodo periode sebelumnya yakni sejuta rumah.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengungkapkan rata-rata rumah yang terbangun oleh pengembang setiap tahunnya antara 500-600 ribu unit. Dengan target baru 3 juta rumah, maka pengembang perlu membangun rumah 5 kali lipat dari capaian saat ini.

Melihat target pembangunan yang besar, Himperra meminta kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyiapkan program ini dengan matang, salah satunya mengenai skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Yang susah untuk dikira itu adalah matchingnya, antara demand sama supply. Kita semua berusaha. Maka kalau usulan Himperra pada Pak Menteri, Pak Ara, tolong juga di-backup tentang programnya," kata Ari kepada awak media dalam acara Rakernas Himperra 2024, Kamis (19/12/2024).

Menurutnya tantangan saat ini adalah permintaan FLPP tidak sampai 3 juta rumah, melainkan hanya sekitar 2 kali lipat kuota FLPP saat ini.

"Karena kalau kita mengandalkan pada FLPP, orang yang suka FLPP ini, kayaknya nggak mungkin 5 kali lipat dari sekarang," imbuhnya.

Keterbatasan kuota ini juga dikarenakan tujuan dari FLPP ini adalah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang gajinya di bawah Rp 8 juta untuk memiliki rumah pertama. Sementara, masih banyak orang yang bergaji Rp 8 juta ke atas juga tidak bisa memiliki rumah.

"Himperra mengusulkan desil 8 ke atas sampai 10 itu, juga dikasih subsidi. Jadi kira-kira sampai harga rumah itu Rp 500 juta," ungkapnya.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang menyebutkan Presiden Prabowo Subianto akan membuat Keputusan Presiden (Keppres) agar masyarakat yang tidak punya slip gaji dapat membeli rumah melalui skema cicilan atau kredit pemilikan rumah (KPR).

Menurut Bonny keinginan Prabowo itu juga salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan di mana saat ini ada sekitar 24-25 juta orang miskin di Indonesia.

Bonny menuturkan, umumnya masyarakat yang belum punya slip gaji ini merupakan masyarakat desa yang bekerja sebagai petani, peternak, dan pekerja informal lainnya. Padahal, masyarakat ini memiliki kemampuan untuk membeli rumah namun terhambat persyaratan formal berupa slip gaji.

Bonny menuturkan, di perdesaan tidak ada investasi industri properti yang hadir karena tidak ada developer. Jika tidak ada developer, tidak ada perbankan.

"Kenapa tidak ada perbankan? Karena syarat formil untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah adalah slip gaji. Bahkan untuk slip gaji itu tidak mungkin di dapat di desa," tuturnya dalam acara Forwapera 'Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah' di Grand Whiz, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

"Lebih dari 80 persen masyarakat desa itu bercocok tanam, berwira usaha, berternak, dan sebagainya sehingga sebenarnya ada penghasilan mereka tetapi kita ini selalu terbentur dengan syarat formil," tambahnya.

Bonny melanjutkan, Prabowo ingin membuat Keputusan Presiden (Keppres) untuk membantu cicilan rumah warga yang tidak punya slip gaji.

"Beliau adalah presiden pertama yang bisa mem-bankable-kan 25 juta orang miskin dengan Keppres," katanya.

Ditemui selepas acara, Bonny mengatakan Keppres tersebut memang belum ada dan baru akan dibuat. Namun, ia tidak merinci kapan Keppres tersebut akan diteken.

"Belum, belum (Keppres belum ada) baru mau dibuat sama Perpres Kementerian (Perumahan) lagi dibuat," ujarnya kepada wartawan.

"(Rencana kapan Keppres keluar?) Kamu tanya sama Setneg, jangan sama saya," ujar Bonny.

DOMPU, KOMPAS.com - Bencana alam banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis (19/12/2024) malam.

Akibatnya, permukiman warga di beberapa desa dan kelurahan di Kecamatan Woja dan Dompu terendam air dengan ketinggian mencapai 1 meter.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Tajuddin HIR mengatakan, curah hujan tinggi yang terjadi sejak pukul 17.30 Wita, menyebabkan aliran sungai meluap ke permukiman.

Seperti halnya di Kecamatan Dompu, akibat meluapnya sungai Silo dan Laju, rumah warga di Kelurahan Potu, Bada, Karijawa dan Bali terendam banjir.

"Hujan dengan intensitas tinggi sejak pukul 17.30 Wita, sehingga mengakibatkan meluapnya banjir ke rumah-rumah warga," kata Tajuddin saat dikonfirmasi.

Tajuddin mengungkapkan, selain merendam permukiman di empat kelurahan tersebut, rumah warga Desa Dore Bara dan Mbawi di Kecamatan Dompu, juga terdampak bencana alam ini.

Sementara di Kecamatan Woja, lanjut dia, terpantau ada tiga wilayah terendam banjir, yakni Kelurahan Simpasai, Kandai II dan Desa Wawonduru.

"Mengingat hujan belum reda, kondisi saat ini air belum surut," ujarnya.

Tajuddin belum bisa memastikan berapa rumah warga dan fasilitas umum yang terdampak, saat ini anggotanya sudah disebar ke lokasi untuk proses pendataan.

Selain itu, pihaknya tengah berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk mengupayakan bantuan seperti makanan siap saji dan selimut.

"Untuk masyarakat di sepanjang jalur sungai kami imbau agar tetap waspada," kata Tajuddin.

DEPOK, KOMPAS.com - Penolakan pembangunan jembatan untuk menghubungkan area perumahan CGR di Cinere dan Pangkalan Jati, Kota Depok, oleh warga Perumahan CE, didasarkan pada alasan keamanan dan kepadatan lalu lintas.

Heru Kasidi, salah satu tergugat dalam sengketa ini menjelaskan kekhawatiran warga terkait dampak pembangunan tersebut.

"Kita berkeberatan dengan penambahan penduduk yang sekian banyak, kan masih akan menimbulkan banyak kesulitan (terkait keamanan)," ujar Heru kepada Kompas.com, Jumat (20/12/2024).

Perumahan CGR direncanakan dibangun di atas lahan seluas 1,6 hektare, yang terbagi menjadi dua area, yakni Cinere dan Pangkalan Jati.

Heru mengakui bahwa pengembang, PT M, memiliki 20 persen lahan di lingkungan Perumahan CE.

Namun, ia menilai pengembang tidak harus membangun jembatan untuk menghubungkan kedua area tersebut.

"Kalau mereka mau menggunakan jalan untuk yang 20 persen yang ada di wilayah kita sementara ini ya silakan, kita enggak ada masalah dan kita tidak minta kompensasi apa pun. Tapi mereka maunya yang 100 persen lewat sini semua (makanya bangun jembatan)," jelasnya.

Heru juga menyebutkan bahwa awalnya pengembang setuju untuk tidak membangun jembatan. Draf kesepakatan tersebut dibuat pada awal 2023, tetapi tidak mendapat tanggapan hingga pertengahan tahun.

"Baru bulan Juli atau Oktober mereka balas, dan mereka tidak bersedia membuat pernyataan bahwa mereka tidak akan membuat jembatan," kata Heru.

Sebaliknya, pengembang berargumen bahwa keputusan pembangunan jembatan berada di tangan pemerintah, bukan warga.

Pengembang kemudian menggugat 10 warga, termasuk pengurus RT dan RW di Perumahan CE, ke Pengadilan Negeri (PN) Depok. Pada 15 Oktober 2024, PN Depok menolak gugatan pengembang dan menghukum mereka untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000.

Namun, pengembang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, yang membatalkan putusan PN Depok pada Kamis (5/12/2024). PT Bandung memutuskan para tergugat harus membayar ganti rugi sebesar Rp 40,85 miliar kepada pengembang.

Dalam putusannya, PT Bandung mempertimbangkan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual. Pengembang juga mengklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan perselisihan ini.

"Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50," demikian kutipan putusan tersebut.

DEPOK, KOMPAS.com- Sejumlah warga di Cinere, Kota Depok, divonis membayar sekitar Rp 40 miliar untuk pengembang perumahan berinisial M.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung ini muncul setelah terjadi polemik panjang terkait izin pembangunan jembatan yang menghubungkan dua lahan pembangunan perumahan.

Heru, salah satu tergugat, menjelaskan bahwa konflik ini bermula dari rencana M untuk membangun perumahan yang dikenal dengan nama CGR.

Lahan yang dipakai untuk proyek tersebut berada di dekat tempat tinggal Heru. Seluas 20 persen dari total lahan berada di wilayah RW mereka, sedangkan sisanya terletak di wilayah kelurahan Pangkalan Jati.

“Nah itu tanahnya sebagian ada di wilayah RW kami, di perumahan ini. Sebagian lagi ada di wilayah kelurahan lain, namanya Pangkalan Jati, namanya berbatasan,” ungkap Heru kepada Kompas.com pada Jumat (20/12/2024).

Di Pangkalan Jati, lahan yang dimiliki M untuk pembangunan perumahan disebutkan seluas 80 persen.

Heru menegaskan bahwa mereka bersedia mendukung pembangunan tersebut asalkan kedua lahan di Cinere dan Pangkalan Jati tidak dihubungkan dengan jembatan.

“Nah jadi kita bilang, kita enggak mau kalau kemudian dihubungkan karena nanti akan jadi ada jalan akses ke mana-mana (untuk umum). Karena jalan di kompleks kita itu kan yang kita pelihara sendiri sejak dulu, sejak dibikin, kita jaga sendiri,” jelas Heru.

Negosiasi antara warga dan pihak M yang dimulai sejak awal tahun 2023 ternyata tidak berjalan mulus.

Pihak M tetap bersikeras untuk membangun jembatan agar akses jalan dari kedua lahan dapat terhubung, yang memicu gugatan terhadap Heru dan sembilan warga lainnya, serta Badan Keuangan Daerah Depok, di Pengadilan Negeri Depok.

“(Mereka menggugat) dengan alasan bahwa dianggap para Ketua RT dan Ketua RW ini telah melawan hukum menghalangi mereka untuk membuat perumahan,” lanjut Heru.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat, M, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang membatalkan putusan PN Depok pada Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum Para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusannya.

Saya sangat senang membantu, saling membantu untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian tentunya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan siap mendukung semua usulan dari asosiasi pengembang perumahan untuk kesuksesan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sangat senang membantu, saling membantu untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian tentunya," kata Ara, di Jakarta, Jumat.

Untuk itu dirinya mengatakan, Kementerian PKP berencana akan menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu menyukseskan Program Tiga Juta Rumah khususnya terkait skema pembiayaan.

Terkait dukungan pembiayaan perumahan, Menteri Ara mengatakan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 dari anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah di APBN sebesar 220 ribu unit dengan komposisi 75 persen pemerintah dan 25 persen bank dengan alokasi sebesar Rp28,17 triliun.

“Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500.000 rumah atau bertambah 280.000 unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp49,22 triliun,” kata Ara.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan bahwa Himperra sudah mempunyai rumah subsidi siap huni sekaligus siap akad kredit pemilikan rumah (KPR) sebanyak 15 ribu unit pada Januari 2025.

"Sebanyak 5 ribu unit di antaranya siap akad pada 2 Januari 2025," ujar Ari.

Dia mengusulkan kepada pemerintah agar kelompok masyarakat yang bergaji Rp8 juta ke atas juga juga mendapat subsidi, karena menurutnya kenyataan di lapangan masih banyak kelompok masyarakat ini juga belum memiliki rumah. Hal ini menurutnya untuk memperkuat sisi permintaan (demand) akan hunian.

"Selain itu, kami juga usulkan agar kelompok desil 8-10 juga diberi subsidi, yakni setara untuk harga rumah Rp500 juta. Selama ini demand dan supply sulit matching karena itu minta tolong agar Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) mendukung lewat program-programnya,” kata Ari pula.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang mengungkapkan asal usul Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, program tersebut dirancang untuk mengentaskan kemiskinan melalui sektor perumahan.

"Sebenarnya kita tidak pernah berbicara 3 juta (rumah), kita bicara total angka kemiskinan, kalau kita bicara tadi pengentasan kemiskinan. Nah, angka kemiskinan sendiri sangat bervariasi sehingga untuk memastikan berapa sih totalnya, asumsinya ada antara 24-25 juta orang. Makanya Pak Prabowo bilang, 'kita mulai dari 3 juta'. Itu ceritanya angka 3 juta," kata Bonny dalam acara Forwapera 'Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah' di Grand Whiz, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Program 3 Juta Rumah nantinya akan terbagi menjadi 2 juta rumah di desa dan 1 juta di perkotaan. Kenapa di desa? Bonny mengatakan bahwa angka kemiskinan di desa cukup tinggi sehingga tidak ada perputaran roda ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Di perdesaan juga tidak ada industri properti, padahal sektor properti merupakan salah satu hal penting karena dapat menggerakkan 185 subsektor lainnya.

Bonny menuturkan, di perdesaan tidak ada investasi industri properti yang hadir karena tidak ada koordinator karena tidak ada developer. Jika tidak ada developer, tidak ada perbankan.

"Kenapa tidak ada perbankan? Karena syarat formil untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah adalah slip gaji. Bahkan untuk slip gaji itu tidak mungkin di dapat di desa," tuturnya.

"Lebih dari 80 persen masyarakat desa itu bercocok tanam, berwira usaha, berternak, dan sebagainya sehingga sebenarnya ada penghasilan mereka tetapi kita ini selalu terbentur dengan syarat formil," tambahnya.

Bonny melanjutkan, Prabowo ingin membuat Keputusan Presiden (Keppres) untuk membantu cicilan rumah warga miskin.

"Beliau adalah presiden pertama yang bisa mem-bankable-kan 25 juta orang miskin dengan Keppres," tutupnya.

Sebelumnya Bonny sempat mengatakan, negara akan membayar cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk masyarakat miskin agar bisa punya rumah. Ia menyebut cicilan KPR untuk satu rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan akan dibayarkan pemerintah selama 25 tahun. Dengan begitu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membutuhkan Rp 21,6 triliun setahun untuk membayar cicilan program 3 juta rumah.

"Satgas mengusulkan, mengajukan anggaran kementerian tersebut. Jumlah anggaran yang diusulkan oleh Satgas ke Kementerian Keuangan itu Rp 53,6 triliun, termasuk 21,6 triliun yang cicilan pertama," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Adapun pembangunan 3 juta rumah akan berupa 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah susun di perkotaan. Bonny mengatakan pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, negara cukup mengeluarkan Rp 21,6 triliun untuk cicilan KPR, maka bank penyalur seperti BTN dan BRI bisa memberikan memenuhi biaya Rp 300 triliun. Bonny menyebutkan harga rumah yang disasar adalah Rp 100 juta.

Rumah tapak dalam program 3 juta rumah akan berupa hunian tipe 36 dengan luas lahan 70 meter persegi. Sebanyak 75 ribu desa masing-masing akan disalurkan 26 unit rumah yang dibangun oleh UMKM.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia guna mendiskusikan usulan jaringan gas atau jargas untuk Program 3 Juta Rumah per tahun yang diusulkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU.

"Kita akan pelajari, nanti saya juga akan berdiskusi dengan Menteri ESDM, nanti malam saya ada pertemuan. Kita juga akan diskusi supaya pikiran-pikiran yang sangat baik dari KPPU, tentu itu buat penghematan bagi negara kita. Dan Bapak Presiden RI Prabowo Subianto memang berupaya sekali negara kita hemat di tengah keterbatasan keuangan kita," ujar Maruarar atau disapa Ara usai pertemuan dengan KPPU di Jakarta, Jumat.

Dirinya akan mempelajari usulan jaringan gas untuk Program 3 Juta Rumah per tahun dari KPPU tersebut, mengingat pemerintahan Prabowo-Gibran setiap harinya berpikir untuk bagaimana membuat kebijakan yang pro rakyat, dunia usaha, dan negara.

"Jadi kalau ada hal-hal baik menurut saya harus dipikirkan secara serius. Ya makanya kita pelajari, kita ini ekosistem, ini pikiran yang bagus. Tentu kita juga akan bicarakan misalnya dengan kementerian terkait. Kita ini setiap hari berpikir bagaimana membuat kebijakan yang pro kepada rakyat, pro kepada negara, dan pro kepada dunia usaha itu yang kita pikirkan," kata Ara.

Ara juga berencana akan menggelar diskusi dengan para pemangku kepentingan di sektor perumahan dan juga mengundang KPPU untuk menyampaikan kepada mereka terkait usulan jaringan gas bagi Program 3 Juta Rumah setiap tahun.

"Tentu kalau ada pikiran ini nanti kita akan buat diskusi kepada para pemangku kepentingan di sektor perumahan untuk mendengarkan presentasi dari KPPU. Kalau saya pikirkan itu bagus, bisa melakukan suatu hal yang bagus. Jadi ekosistemnya nanti kalau ada acara saya akan undang KPPU untuk menyampaikan pikirannya, idenya tadi itu" ujar Ara.

Dalam kesempatan sama, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Fanshurullah Asa mengungkapkan bahwa jaringan gas untuk perumahan rakyat dapat menghemat anggaran negara.

"Kami sudah sampaikan surat resmi kepada Bapak Menteri PKP dan tembusannya kepada Bapak Presiden RI Prabowo Subianto karena ada program 3 juta rumah. Kami berharap kepada Bapak Menteri PKP, karena kita ingin membangun jaringan gas. Jadi rumah-rumah yang dibangun tadi sedapat mungkin menggunakan jaringan gas rumah tangga, bukan nanti menggunakan (tabung) LPG 3 kg," ujar M Fanshurullah Asa.

Menurut dia, selain menghemat anggaran, jaringan gas untuk perumahan rakyat juga lebih tepat sasaran.

"Mudah-mudahan nanti Bapak Menteri PKP bisa menindaklanjutinya di pembangunan rumah yang 3 juta per tahun," katanya.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Ketua KPPU M Fanshurullah Asa di Gedung KPPU, Jakarta pada Jumat (20/12).

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki kasus korupsi baru terkait proyek-proyek di Divisi EPC PT Pembangunan Perumahan (Persero) untuk Tahun Anggaran 2022-2023.

"Per tanggal 9 Desember 2024, KPK telah memulai penyidikan untuk perkara tersebut," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Jumat (20/12/2024).

Tessa mengungkapkan bahwa KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus ini.

Namun, identitas tersangka belum diungkapkan.

"Proses penyidikan saat ini masih berjalan. Nama dan jabatan tersangka belum dapat disampaikan saat ini," ujarnya.

Tessa juga menyebutkan bahwa perhitungan sementara kerugian negara dalam kasus korupsi ini mencapai sekitar Rp80 miliar.

KPK telah mengajukan permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri untuk dua orang berinisial DM dan HNN pada 11 Desember 2024.

Keputusan ini berlaku selama enam bulan.

"Tindakan larangan bepergian ke luar negeri ini dilakukan oleh penyidik. Keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut," ucapnya.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono meminta pemerintah melakukan terobosan regulasi terkait pemanfaatan dana dari BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, mayoritas nasabah KPR juga anggota BPJS Ketenagakerjaan sehingga tepat sasaran.

Dana kelolaan BPS Ketenagakerjaan total mencapai Rp 700 triliun, dengan manfaat layanan tambahan dalam program jaminan hari tua (JHT) sebesar 20 persen atau senilai Rp 140 triliun. Dana JHT itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan dengan tingkat suku bunga di bawah 7 persen atau mendekati suku bunga KPR-FLPP. Mereka berharap ke depannya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bisa berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan perihal hal ini.

"Mayoritas nasabah KPR, kan, pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan sehingga peruntukan manfaat layanan tambahan untuk pembiayaan perumahan tidak salah sasaran," kata Ari pada acara Rakernas Himperra 2024, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

Himperra juga mengusulkan kepada pemerintah agar program 3 juta rumah juga menyentuh masyarakat berpenghasilan bulanan di bawah Rp 2 juta, serta yang berpenghasilan di atas Rp 8-10 juta per bulan. Pasar tersebut dinilai masih sangat besar dengan harga rumah maksimum Rp 500 juta.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) yang hadir di tempat menegaskan bahwa pihaknya siap membantu.

"Saya sangat senang, saling membantu untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian. Kalau perlu ada MoU dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu kita," kata Ara.

Menurutnya perlu upaya tambahan untuk membangun 2.742.569 unit guna mencapai target program 3 juta rumah. Alokasi APBN 2025 untuk anggaran perumahan di kementerian itu sejumlah Rp 5,27 triliun untuk pembangunan 37.431 unit. Selain itu, alokasi pembiayaan rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sejumlah Rp 33,6 triliun untuk 220 ribu unit.

"Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500 ribu rumah atau bertambah 280 ribu unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp 49,22 triliun," papar Maruarar Sirait.

Ada pun Himperra baru saja menggelar Rakernas 2024 pada Kamis (19/12/2024) di JW Marriot Hotel, Jakarta. Rakernas Himperra merupakan agenda rutin tahunan organisasi yang digelar Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra untuk evaluasi semua aktifitas bisnis yang telah dijalankan termasuk regulasi pemerintah terkait perumahan, dan upaya mencari solusi untuk kemajuan usaha anggota.

Dalam acara tersebut, hadir Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu, Dirjen Pajak Suryo Utomo, Ketua OJK Mahendra Siregar, dan sejumlah pejabat kementerian/lembaga serta stakeholder Perumahan Nasional.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono meminta pemerintah melakukan terobosan regulasi terkait pemanfaatan dana dari BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, mayoritas nasabah KPR juga anggota BPJS Ketenagakerjaan sehingga tepat sasaran.

Dana kelolaan BPS Ketenagakerjaan total mencapai Rp 700 triliun, dengan manfaat layanan tambahan dalam program jaminan hari tua (JHT) sebesar 20 persen atau senilai Rp 140 triliun. Dana JHT itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan dengan tingkat suku bunga di bawah 7 persen atau mendekati suku bunga KPR-FLPP. Mereka berharap ke depannya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bisa berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan perihal hal ini.

"Mayoritas nasabah KPR, kan, pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan sehingga peruntukan manfaat layanan tambahan untuk pembiayaan perumahan tidak salah sasaran," kata Ari pada acara Rakernas Himperra 2024, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

Himperra juga mengusulkan kepada pemerintah agar program 3 juta rumah juga menyentuh masyarakat berpenghasilan bulanan di bawah Rp 2 juta, serta yang berpenghasilan di atas Rp 8-10 juta per bulan. Pasar tersebut dinilai masih sangat besar dengan harga rumah maksimum Rp 500 juta.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) yang hadir di tempat menegaskan bahwa pihaknya siap membantu.

"Saya sangat senang, saling membantu untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian. Kalau perlu ada MoU dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu kita," kata Ara.

Menurutnya perlu upaya tambahan untuk membangun 2.742.569 unit guna mencapai target program 3 juta rumah. Alokasi APBN 2025 untuk anggaran perumahan di kementerian itu sejumlah Rp 5,27 triliun untuk pembangunan 37.431 unit. Selain itu, alokasi pembiayaan rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sejumlah Rp 33,6 triliun untuk 220 ribu unit.

"Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500 ribu rumah atau bertambah 280 ribu unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp 49,22 triliun," papar Maruarar Sirait.

Ada pun Himperra baru saja menggelar Rakernas 2024 pada Kamis (19/12/2024) di JW Marriot Hotel, Jakarta. Rakernas Himperra merupakan agenda rutin tahunan organisasi yang digelar Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra untuk evaluasi semua aktifitas bisnis yang telah dijalankan termasuk regulasi pemerintah terkait perumahan, dan upaya mencari solusi untuk kemajuan usaha anggota.

Dalam acara tersebut, hadir Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu, Dirjen Pajak Suryo Utomo, Ketua OJK Mahendra Siregar, dan sejumlah pejabat kementerian/lembaga serta stakeholder Perumahan Nasional.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah