KOMPAS.com - Program makan di sekolah sudah diterapkan di banyak negara untuk menanggulangi kelaparan dan juga bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. Jepang termasuk dalam negara yang jadi pionir dalam program ini, yang dimulai sejak tahun 1889 dan terus mengalami penyempurnaan.

Program makan bergizi di sekolah di Jepang dimulai di sebuah sekolah di prefektur Yamagata yang menyediakan makanan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menu makan siang saat itu terdiri dari nasi, ikan, dan acar sayuran.

Menurut Prof.Naomi Aiba Ph.D, program makan bergizi di sekolah sempat terhenti di masa perang dan dilanjutkan kembali di tahun 1947. Ketika itu UNICEF memberikan bantuan berupa susu untuk meningkatkan status gizi anak. Selang dua tahun kemudian, pemerintah Jepang melembagakan dan membuat undang-undang untuk program ini.

"Di tahun 1975 menu makan siang di sekolah kebanyakan berupa roti dan disajikan dengan sendok garpu. Hal ini menimbulkan masalah karena banyak anak jadi tidak bisa pakai sumpit. Setelah itu menunya diubah, kembali ke nasi sebagai makanan pokok, serta sayur mayur. Siswa pun kembali pakai sumpit," kata Naomi dalam acara seminar ilmiah Shokuiku, Nutrisi dan Edukasi, yang diadakan oleh PT.Yakult Indonesia di Jakarta (13/2).

Seiring waktu, variasi bahan makanan yang dijadikan makin bertambah dengan lauk-pauk berbagai makanan Jepang menjadi fokus utama.

Penerapan Shokuiku

KOMPAS.com/Lusia Kus Anna Prof.Naomi Aiba Ph.D,

"Banyak menu makan siang anak yang direvisi, selain itu sekolah juga wajib menyediakan guru ahli gizi. Pendidikan makan di sekolah adalah cara agar anak bisa memperoleh pengetahuan tentang pangan dan mengembangkan sikap positif terhadap makanan," urai Naomi.

Di kelas para siswa akan menerima arahan tentang gizi bersama wali kelas. Dengan makan siang bersama di sekolah anak-anak juga dapat mempraktikkan apa yang telah dipelajarinya di kelas.

Waktu makan siang dianggap sebagai kegiatan belajar dengan durasi 45 menit, sama seperti mata pelajaran lain. Selama 45 menit, tercakup rangkaian makan siang mulai dari persiapan, makan bersama, serta membereskan peralatan dan sampah setelah makan.

"Manajemen gizi makan siang sekolah didasarkan pada penelitian 5 tahun sekali, sebagai standarisasi. Guru ahli gizi juga selalu berinovasi. Menu jadi lebih lengkap, yang terdiri dari makanan pokok, makanan lauk pauk, dan sup. Bahan makan yang digunakan berasal dari lokal-tradisional, dan diproduksi di dalam negeri," paparnya.

Porsi makan siang di sekolah dirancang sesuai kelompok usia. Murid juga diajarkan untuk menghabiskan makanannya agar mendapatkan energi dan nutrisi yang dibutuhkannya.

Berkelanjutan di keluarga

Pendidikan pangan tak berhenti di sekolah, tapi sampai ke keluarga. Di Jepang, makan siang di sekolah berlangsung selama 190 hari dalam setahun, sehingga memungkinkan untuk memberikan pembelajaran yang berkelanjutan.

"Namun perlu diingat, makan siang hanyalah satu kali makan dalam sehari. Pengalaman dan pengetahuan di sekolah juga perlu dipraktikkan di rumah," tutur Aiba yang juga seorang peneliti di Institut Kesehatan dan Gizi Nasional, Kanagawa Institute Jepang.

Sekolah membuat bulletin gizi, serta mengirimkan menu makan siang sekolah selama satu bulan kepada orangtua.

"Ini adalah salah satu cara guru berkomunikasi dengan keluarga, untuk membantu anak dan keluarga menjadi lebih sehat," katanya.

Kesuksesan program makan siang di sekolah tersebut telah dicontoh oleh berbagai negara untuk mengatasi masalah gizi anak sekolah.

Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Dr.Nyoto Suwignyo mengatakan program makan bergizi gratis yang baru digulirkan pemerintah akan terus disempurnakan.

"Saat ini bangsa Indonesia sudah melaksanakan program MBG, bukan pekerjaan yang gampang. Jepang saja butuh puluhan bahkan ratusan tahun memulai program ini," ujar Nyoto dalam acara yang sama.

Dia menambahkan, pemerintah akan mencari hal-hal bagus dari keberhasilan program di Jepang yang bisa diterapkan pada program MBG, termasuk edukasi gizi.

"Yang membedakan program MBG Indonesia dengan Jepang adalah, Indonesia tidak memulai dari kelompok yang kecil, melainkan serentak langsung pada semua kelompok sasaran. Pekerjaan luar biasa yang butuh dukungan semua pihak," katanya.

Ia mengatakan, program MBG akan dimonitor dan dievaluasi setiap enam bulan.

Gorontalo (ANTARA) - Danrem 133/Nani Wartabone Brigjen TNI Hari Pahlawantoro bersama Badan Gizi Nasional dan Yayasan Hulandalo Pangan Bergizi membahas potensi kerja sama dalam rangka pengelolaan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
​​​​​

"Pertemuan ini juga dilakukan untuk meningkatkan sinergisitas antara Korem 133/Nani Wartabone dan Badan Gizi Nasional Provinsi Gorontalo," ucap Danrem di Gorontalo, Sabtu,

Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, perwakilan yayasan dan BGN menyampaikan paparan mengenai program-program yang telah dan akan dilaksanakan terkait dengan upaya peningkatan gizi masyarakat, khususnya di wilayah Kota Gorontalo.

Danrem 133/NW pun menyambut baik inisiatif itu dan menyatakan kesiapan Korem 133/NW untuk mendukung program-program tersebut, sepanjang sesuai dengan tugas pokok TNI dalam membantu program pemerintah daerah.

"Kami sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh yayasan dan BGN dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat," ujar Danrem.

Ia menegaskan jika Korem 133/NW siap bersinergi dan memberikan dukungan yang diperlukan, baik dalam bentuk dukungan logistik maupun sumber daya manusia, demi keberhasilan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Gorontalo.

Tujuan dibentuknya SPPG kata dia adalah meningkatkan status gizi anak-anak, mencegah kekurangan gizi, meningkatkan kualitas hidup, mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, dan program makan bergizi gratis yang dijalankan oleh SPPG merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

SUMENEP, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur dihentikan.

Kusniah, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pandian I, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur membenarkan hal tersebut.

"Iya, mulai Senin (17/2/2025) besok, makan bergizi gratis dihentikan," kata Kusniah kepada Kompas.com, Minggu (16/2/2025).

Kusniah menyampaikan, ia baru mengetahui pemberhentian program itu setelah membaca surat edaran di grup para penerima makan bergizi gratis.

"Edarannya disampaikan melalui grup WhatsApp penerima (MBG). Saya tergabung di situ," ucapnya.

Dalam surat edaran itu, kata Kusniah, tidak dirinci apa alasan MBG yang menyasar 2.965 siswa itu dihentikan.

Hanya disebutkan bahwa ada dinamika yang belum teratasi di internal penyelenggara.

"Tidak disebutkan alasannya secara perinci, karena ada dinamika yang belum teratasi. Kami kan hanya penerima, ada dinamika seperti apa kami tidak tahu," kata dia.

Tidak hanya itu, dalam surat edaran tidak dijelaskan kapan program makan bergizi gratis itu akan dilaksanakan kembali.

"Tidak ada info, kapan akan dimulai lagi (MBG)," ucap Kusniah.

Sejak diluncurkan pada tanggal 13 Januari 2025 lalu, pendistribusian makan bergizi gratis ke SDN Pandian I Sumenep tidak ada kendala.

Bahkan, sebelum jam istirahat tiba, menu makan bergizi gratis itu sudah diterima oleh para siswa.

"Pendistribusian lancar saja. Biasanya jam istirahat sudah sampai," katanya.

Kompas.com berusaha mengonfirmasi kabar itu kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman.

Namun, hingga saat ini, belum mendapat respons. Di Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, ada 18 sekolah yang menjadi sasaran program makan bergizi gratis itu.

Belasan sekolah tersebut mulai tingkat PAUD hingga SMA dan sederajat.

Presiden Prabowo Subianto merespons sindiran terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Banyak yang mengira program tersebut tidak bisa dijalankan lantaran butuh anggaran yang besar.

Awalnya, Prabowo mengatakan kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) bisa cepat di luar perkiraan banyak orang. Kemudian dia menyinggung terkait banyaknya sindiran yang datang untuk program tersebut.

"Badan Gizi bisa cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, mana bisa kasih makan, mana bisa, uangnya nggak ada? Uangnya ada bung, ada," kata Prabowo dalam acara HUT Gerindra ke-17 yang disiarkan secara daring di YouTube CNN Indonesia, Sabtu (15/2/2025).

Kemudian Prabowo menjelaskan pembentukan Badan Gizi masih di era pemerintahan Joko Widodo. Dengan begitu, persiapan program MBG sudah berjalan sebelum pelantikan Prabowo.

"Tapi siapa yang membentuk Badan Gizi? Siapa yang tandatangan sebelum Oktober 20? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk sehingga kita sudah bekerja sebelum Oktober dan Januari sudah gelar," jelas Prabowo.

Seperti diketahui, program MBG telah berjalan sejak 6 Januari lalu. Prabowo menyebut saat ini sudah ada 770 ribu anak yang menerima MBG.

Bahkan akhir Februari, Prabowo menargetkan jumlah penerimanya akan bertambah sampai 1 juta anak. Dia berharap akhir Juli nanti, ada 6 juta anak yang menikmati MBG.

"Akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal," terang dia.

Bengkayang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (17/2) dengan menyasar ke lima sekolah dengan 1.289 siswa.

"Kita sudah meninjau dapur umum atau Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di Jalan Sanggau Ledo, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan aspek teknis lainnya sebelum dilaksanakan," kata Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal di Bengkayang, Sabtu.

Satu dapur umum dapat menampung maksimal 3.500 penerima manfaat program. Wabup berharap, pelaksanaan MBG di Bengkayang terkhusus di Kecamatan Bengkayang ini akan berjalan dengan baik dan maksimal.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Heru Pujiono menyampaikan, ada lima sekolah yang uji coba MBG di Kecamatan Bengkayang, meliputi TKN Pembina Bengkayang dengan jumlah sebanyak 190 siswa, SDN 09 Rangkang sebanyak 618 siswa, SMPN 04 Bengkayang 336 siswa, 79 siswa dari SLBN Adil Ka'talino, dan 66 siswa dari SMAK Santo Aquinas Bengkayang.

"Kita sudah mendata siswa dengan kondisi khusus misalnya alergi, intoleransi dan fobia," katanya.

Sekolah yang menjadi sasaran tahap awal ini katanya adalah sekolah yang berada dekat dengan titik dapur umum.

Kemudian untuk persiapan lainnya seperti menyediakan sanitasi pendukung (CTPS), alat pengukur tinggi dan berat badan, menyediakan tempat penyimpanan makanan, tempat sampah, dan sosialisasi kepada pendidik dan orang tua.

Dia berharap, pelaksanaan MBG ini dapat terpenuhinya kriteria penerimaan yang baik, terlaksananya CTPS uang benar, dan semua proses makan terlaksana dengan baik.

"Melalui program ini pemenuhan gizi dan peningkatan pengetahuan peserta didik seluruh Indonesia untuk menuju generasi emas Tahun 2045," ujarnya.

Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) meraih pengakuan internasional setelah Indonesia masuk dalam School Meals Coalition.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa menjelaskan School Meals Coalition merupakan sebuah koalisi internasional yang beranggotakan lebih dari 100 negara Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) serta lembaga kajian dan universitas. Koalisi ini bertujuan untuk mempromosikan program makan di sekolah ke seluruh dunia.

"Peran penelitian dan pengembangan perguruan tinggi diharapkan memberikan solusi berbasis ilmiah untuk mengatasi tantangan peningkatan status gizi anak dan ibu di Indonesia," kata Hariqo dalam keterangannya, dilansir Antara, Sabtu (15/2).

Bertalian dengan itu, PCO mengapresiasi lahirnya The National Centre of Excellence (NCoE) atau Pusat Unggulan Nasional untuk program MBG di IPB University, Bogor.

Menurut Hariqo, kolaborasi kementerian/lembaga, universitas dalam negeri, dan mitra pembangunan internasional ini bisa terus mendorong program makan bergizi gratis agar dapat menjangkau sasaran penerima manfaat yang lebih luas di seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto, kata Hariqo, telah menegaskan bahwa MBG adalah investasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup lebih dari 85 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

"Presiden Prabowo percaya bahwa peran internasional, sektor swasta, dan perguruan tinggi sangat krusial untuk mewujudkan cita-cita Program MBG. Presiden menggarisbawahi bahwa dukungan dari komunitas internasional dapat membantu dalam hal teknologi, pendanaan, dan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas program," ucapnya.

Rektor IPB University Arif Satria pun menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Kementerian PPN/Bappenas, Badan Gizi Nasional, dan UNICEF yang menjadikan IPB sebagai NCoE MBG.

Dia menjelaskan IPB University siap mengoptimalkan mobilisasi dosen sebagai peneliti, pelatih, dan inovator, serta pengembangan dan pemanfaatan fasilitas di laboratorium fakultas, departemen, dan pusat-pusat studi untuk menyukseskan MBG.

Selain itu, kata Arif, IPB juga siap bekerja sama dengan multi-pihak terkait lainnya termasuk dengan Bumdes, koperasi, dan kelompok tani dalam membangun ekosistem penyediaan pangan.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan pendirian NCoE MBG merupakan langkah strategis untuk memastikan MBG tidak hanya berjalan secara efektif, tetapi juga berkelanjutan mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

"Kami ingin memastikan seluruh kebijakan yang diambil berbasis data dan riset yang kuat sehingga memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat," kata Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com–Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah bakal menghemat anggaran sebesar Rp 750 triliun melalui tiga tahap pemangkasan.

Sebagian dana digunakan untuk program makan bergizi gratis (MBG), sementara sisanya akan diinvestasikan.

"Penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir Rp300 triliun. Penghematan putaran kedua Rp 308 triliun. Dividen dari BUMN Rp300 triliun, 100 triliun dikembalikan. Jadi totalnya kita punya Rp 750 triliun," kata Prabowo dalam HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025) seperti disiarkan Kompas TV.

Dari Rp 750 triliun atau 44 miliar dollar AS total anggaran yang dipangkas, 24 miliar dollar AS dialokasikan untuk program MBG. Prabowo menegaskan anak-anak Indonesia harus mendapatkan makanan bergizi.

"Terpaksa saya pakai untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan," ujarnya.

Prabowo juga menyampaikan sisa anggaran hasil efisiensi sebesar 20 miliar dolar AS tidak akan digunakan untuk belanja negara.

Dana ini akan diserahkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), agar dapat dikembangkan lebih lanjut.

"Ini tidak akan kita pakai. Ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan," tegasnya.

Serang (ANTARA) - Sejumlah permukiman di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, dilanda banjir dengan ketinggian berkisar antara 30 sampai 60 sentimeter setelah diguyur hujan deras.

"Hujan deras banget kurang lebih selama dua jam mulai dari pukul 14.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Jadi mengakibatkan banjir disini," kata Dede Kusnedi (50) warga Komplek Pendidikan, Rangkasbitung, Sabtu, (15/2).

Dede mengatakan pemukiman nya di Komplek Pendidikan memang sudah menjadi langganan banjir, karena saluran drainase kecil sehingga arus air tidak berjalan lancar.

"Kami berharap pemerintah daerah bisa merealisasikan pembangunan drainase sehingga arus air berjalan lancar dan terhindar dari banjir," katanya.

Sementara itu, warga Komplek Pendidikan lainnya Aminudin (32) mengaku rumahnya tergenang banjir setinggi 30 sentimeter karena hujan begitu deras dan berlangsung selama dua jam.

"Kami bersama keluarga berusaha menyelamatkan beberapa perabotan rumah tangga agar tidak tergenang banjir," katanya.

Pantauan di lokasi banjir juga melanda pemukiman lainnya seperti di Perumahan Palaton, Kampung Dukuh, Kampung Cibahbul, Komplek Pendidikan, hingga ruas Jalan Raya, Rangkasbitung tepatnya di depan Kodim Lebak, hingga pukul 18.00 WIB banjir tampak masih menggenang.

KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Juli.

"Saya diberitahu bahwa, beberapa hari ini sudah sampai 770.000 anak (menerima program MBG). Akhir bulan Februari, sudah sampai 1 juta dan seterusnya, diharapkan akhir Juli, sudah sampai enam juta, minimal," kata Prabowo dalam HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu.

Program MBG dimulai serentak pada 6 Januari 2025.

Prabowo menyebut kelancaran program ini berkat dukungan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo yang saat menjabat telah membentuk Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana MBG.

"Badan Gizi Nasional bisa begini cepat di luar dugaan orang, biasa, biasa ada yang nyinyir, 'mana bisa kasih makan, mana bisa?' Sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober, dan kita Januari, kita udah gelar (MBG)," kata Prabowo.

Program ini bertujuan mengatasi masalah gizi di Indonesia. Saat ini, 60 persen anak-anak belum mengonsumsi makanan dengan gizi lengkap.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut 60 persen anak tidak mengonsumsi susu bukan karena alergi atau laktosa intoleran, tetapi karena tidak mampu membeli.

Prabowo menargetkan program MBG menjangkau lebih dari 85 juta anak serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) kini tengah bergeliat mengembangkan unit usaha syariah (UUS) BTN Syariah menuju era baru. Langkah pemisahan atau spin off disiapkan hingga muncul upaya meraup peluang dukungan untuk program 3 juta rumah di era Presiden RI Prabowo Subianto.

BTN Syariah kini tengah genap mencapai usia ke-20. Unit usaha syariah BTN yang berdiri 14 Februari 2005 ini telah menorehkan sederet catatan manis.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan BTN Syariah telah menjadi pemain utama di sektor properti Tanah Air dengan menguasai 28% pangsa pasar pembiayaan perumahan berbasis syariah secara nasional, per Oktober 2024. Khusus di pasar pembiayaan perumahan subsidi syariah, BTN Syariah telah menguasai 90% pasar.

“Setiap tahun, BTN Syariah mencatat pertumbuhan bisnis yang pesat dan kini telah mencapai usia dewasa yang siap untuk melangkah lebih jauh untuk melayani lebih banyak insan yang membutuhkan hunian layak dan terjangkau," ujar Nixon dalam keterangan tertulis pada Jumat (14/2/2025).

BTN Syariah memang telah mencatatkan pertumbuhan rerata per tahunnya (compound annual growth rate/CAGR) sebanyak dobel digit baik dari sisi aset, pembiayaan, pendanaan, hingga laba. Menurut Nixon, kondisi ini terjadi seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan hunian layak dan terjangkau di Tanah Air.

Pada 2009, total aset BTN Syariah misalnya baru mencapai Rp2,25 triliun. Kemudian, per akhir 2024 nilai aset BTN Syariah telah menyentuh Rp61 triliun. Secara rata-rata tiap tahunnya, aset BTN Syariah bertumbuh 22,83%.

Kemudian, pembiayaan BTN Syariah tercatat mencapai Rp1,99 triliun pada 2009 dan mencapai Rp44 triliun pada 2024. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan di BTN Syariah mencapai 21,31%.

Lalu, raupan dana pihak ketiga (DPK) BTN Syariah per 2009 mencapai Rp1,44 triliun menjadi Rp50 triliun per akhir 2024, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 24,72%.

Dari sisi profitabilitas, laba bersih BTN Syariah mencapai Rp911,42 miliar per 2024, bertumbuh setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 23,35%. Pada 2009, laba bersih BTN Syariah baru mencapai Rp31,72 miliar.

“Selama dua dekade, BTN Syariah membukukan pertumbuhan bisnis yang stabil dari tahun ke tahun ditopang dengan rasio keuangan yang sehat dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian," tutur Nixon.

Nixon menjelaskan rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) BTN Syariah mampu dijaga di bawah 3%, atau 2,87% pada akhir 2024.

Sederet langkah pengembangan produk pun dijalankan. BTN Syariah misalnya pertama kalinya menyalurkan pembiayaan KPR Subsidi iB bernama KPR Sejahtera BTN iB pada 2010. Lima tahun berselang atau tepatnya pada 2015, BTN Syariah mulai menyediakan produk KPR Subsidi Selisih Margin BTN iB untuk permintaan KPR Subsidi syariah.

Pada 2019, BTN Syariah menyediakan KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) BTN iB.

Berlanjut ke 2022, BTN Syariah menjadi mitra pemerintah untuk perumahan rakyat dengan menyediakan pembiayaan Tapera BTN iB, yang terdiri dari Pembiayaan Kepemilikan Rumah Tapera BTN iB, Pembiayaan Bangun Rumah Tapera BTN iB, dan Pembiayaan Renovasi Rumah Tapera BTN iB.

Era Baru Sebagai Bank Umum Syariah

Setelah melewati berbagai capaian tersebut, BTN kini bergeliat membawa BTN Syariah menuju era baru. "Telah tiba saatnya BTN Syariah untuk go to the next level dengan menjadi bank umum syariah [BUS]," kata Nixon.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan berbagai pencapaian BTN Syariah selama dua dekade semakin memperkuat fondasi untuk melangkah masuk ke babak baru dari UUS menjadi BUS. Adapun, era baru itu akan diwujudkan melalui langkah strategis proses spin off yang telah direncanakan rampung sebelum 2025 berakhir.

Hirwandi mengatakan perubahan status menjadi BUS akan membantu BTN Syariah meningkatkan kapasitas bisnisnya, dengan produk dan layanan yang lebih terarah. Tidak hanya di sektor perumahan yang telah dikuasai BTN Syariah, namun berekspansi ke ekosistem halal.

Sebagai contoh langkah ekspansi bisa dilakukan dengan menyasar pasar pembiayaan emas, umroh dan haji plus, pembiayaan korporasi dan UMKM, hingga memperluas segmentasi nasabah prioritas.

Dari sisi pendanaan, dengan menjadi BUS, BTN Syariah diproyeksikan mampu meningkatkan engagement kepada komunitas muslim untuk menghimpun dana pihak ketiga dan dana murah (current account saving account/CASA).

Seiring dengan peningkatan DPK berbiaya rendah atau CASA, BTN Syariah pun berpeluang meraup amunisi yang lebih besar untuk ekspansi pembiayaan dengan margin rate yang lebih murah.

Peluang Dongkrak Pasar Perbankan Syariah

Upaya BTN ini berkelindan dengan keinginan regulator. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang berkeinginan agar pangsa pasar perbankan syariah di Tanah Air semakin besar.

Nyatanya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae membeberkan fakta masih rendahnya pangsa pasar bank syariah di RI saat ini. OJK mencatat aset industri perbankan syariah Tanah Air sebesar Rp935,42 triliun per November 2024. Jumlah tersebut setara dengan 7,45% dari total aset perbankan nasional, tak mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pangsa pasar bank syariah di Indonesia yang hanya 7,45% juga tergolong kecil dibandingkan negara lain, seperti Malaysia. Berdasarkan data Standard & Poor's Financial Service, pangsa pasar bank syariah di Malaysia malahan telah mencapai 36,6% pada 2020, jauh di atas Indonesia.

Padahal, peluang pasar bagi pertumbuhan perbankan syariah itu besar. Indonesia menempati posisi strategis, yakni 87,02% penduduk Indonesia adalah muslim. Nilai konsumsi dari 241,7 juta penduduk muslim merupakan peluang yang besar dan dapat menjadi akseleran pemulihan ekonomi nasional.

Dalam mendorong pasar perbankan syariah di Tanah Air, OJK sendiri menuangkan kebijakan strategis dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah 2023-2027 yang memberikan arah kebijakan dari sisi industri dan masyarakat.

Dalam roadmap tersebut, OJK mendorong akselerasi konsolidasi bank syariah di Indonesia. Adapun, konsolidasi itu dilakukan untuk perbaikan struktur pasar perbankan syariah dengan mendorong hadirnya bank syariah berskala besar lebih banyak lagi dari yang ada saat ini. "Ukuran besar buat lembaga intermediasi itu penting," kata Dian pada beberapa waktu lalu.

OJK juga menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS). Dalam beleid tersebut, terdapat ketentuan bahwa bank yang memiliki UUS dengan share asset lebih dari 50% dan/atau total aset UUS mencapai lebih dari Rp50 triliun wajib untuk melakukan spin off.

OJK memang mengharapkan proses spin off UUS dapat menghasilkan BUS yang kuat. Dengan begitu, pangsa pasar bank syariah di RI pun terkerek.

Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat juga mengatakan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia saat ini belum ideal dan perlu ditingkatkan, baik secara organik maupun anorganik.

Emir menilai bahwa perbankan syariah akan sulit mengejar ketertinggalan dari bank konvensional tanpa adanya pertumbuhan anorganik.

Sebelumnya, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan peluang pertumbuhan terbuka lebar bagi BTN seiring dengan era baru menuju hadirnya bank umum syariah. BUS besutan BTN menurutnya berpeluang menggairahkan pasar bank syariah Tanah Air.

"Potensi tergolong besar ke depannya, terutama ketika pasar dan daya beli masyarakat mulai membaik," ujar Trioksa kepada Bisnis.

Pengamat Ekonomi Syariah IPB University Irfan Syauqi Beik juga menyebut kehadiran bank umum syariah berskala besar dari BTN akan membuat tingkat persaingan industri menjadi lebih baik. "Kemampuan daya saing terhadap perbankan konvensional juga diharapkan semakin meningkat,” tuturnya.

Dengan adanya persiapan yang mumpuni, apabila bank umum syariah berskala besar ini lahir, maka peta perbankan syariah akan semakin kompetitif. Kualitas layanan juga dinilai akan semakin baik.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan terdapat sejumlah potensi bisnis yang prospektif digarap perbankan syariah di Indonesia.

Bank syariah misalnya bisa menarik nasabah dengan menawarkan produk yang berbeda dibandingkan bank konvensional, salah satunya KPR syariah. Apalagi, di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu, KPR syariah dinilai potensial.

Bank syariah juga bisa menghadirkan produk keuangan lain dengan menyasar ekosistem syariah yang luas seperti pendidikan islam, zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf), produk halal, hingga haji serta umroh.

Dukungan Program 3 Juta Rumah

Seiring dengan langkah spin off menuju era baru sebagai bank umum syariah, peluang pengembangan pasar BTN Syariah ke depan pun terbuka lebar dengan adanya program 3 juta rumah di era Presiden RI Prabowo Subianto.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z. Minang menjelaskan program 3 juta rumah diprediksi bakal menyumbang kontribusi hingga Rp300 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Program itu juga dapat mendorong perekonomian daerah lantaran sebanyak 2 juta rumah bakal dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir.

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa program 3 juta rumah diharapkan mampu menekan angka kemiskinan hingga 1,8% pada 2025. Pasalnya, dengan asumsi profit margin 20% Satgas memperhitungkan bahwa terdapat uang bergulir sebesar Rp60 triliun.

Di tengah hadirnya program tersebut, perbankan pun mendapatkan suntikan. Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal menaikkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program pemerintah itu.

Nixon mengatakan BTN Syariah memang telah turut bertransformasi bersama induknya selama 20 tahun ke belakang untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mendukung perumahan nasional. Selama pemerintahan sebelumnya, di era Joko Widodo, BTN Syariah misalnya menjadi akselerator bagi program 1 juta rumah dalam mengurangi backlog perumahan.

BTN Syariah kala itu menyediakan pembiayaan perumahan syariah dengan akad Musyarakah Mutanaqisah, Murabahah, dan Istishna untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah impian dengan kepastian angsuran.

Langkah itu kemudian dilanjutkan ke program 3 juta rumah di era Prabowo Subianto. Nixon menjelaskan langkah BTN Syariah itu dilakukan sebagai bentuk komitmen mendukung pertumbuhan ekonomi dari sektor perumahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai ancang-ancang, BTN Syariah akan mengandalkan infrastruktur dan jaringan outlet BTN Syariah dengan adanya 110 kantor cabang serta kantor cabang pembantu BTN Syariah di seluruh Indonesia.

Dari sisi pendanaan, BTN Syariah bersama induknya juga melakukan sekuritisasi aset KPR dan penerbitan sukuk jangka panjang BTN Tapera.

Sejalan dengan transformasi digital BTN selalu induk, BTN Syariah pun turut terlibat dalam pengembangan ekosistem KPR digital syariah melalui pengajuan KPR secara online melalui aplikasi portal BTN Properti. Terdapat pula ancang-ancang penyiapan aplikasi super atau super app Mobile Banking BTN Syariah yang rencananya akan diluncurkan tahun ini.

...Presiden Prabowo percaya bahwa peran internasional, sektor swasta, dan perguruan tinggi sangat krusial untuk mewujudkan cita-cita Program MBG

Jakarta (ANTARA) - Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meraih pengakuan internasional setelah Indonesia masuk dalam School Meals Coalition.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, (15/2) menjelaskan bahwa School Meals Coalition merupakan sebuah koalisi internasional yang beranggotakan lebih dari 100 negara lembaga Persatuan Bangsa-Bangsa, termasuk lembaga kajian dan universitas guna mempromosikan program makan di sekolah ke seluruh dunia.

"Peran penelitian dan pengembangan perguruan tinggi diharapkan memberikan solusi berbasis ilmiah untuk mengatasi tantangan peningkatan status gizi anak dan ibu di Indonesia," kata dia.

Untuk itu, Kantor Komunikasi Kepresidenan sangat mengapresiasi atas lahirnya The National Centre of Excellence (NCoE) atau Pusat Unggulan Nasional untuk program Makan Bergizi Gratis di IPB University.

Menurut Hariqo, kolaborasi kementerian-lembaga dan universitas dalam negeri termasuk mitra pembangunan internasional ini patut diapresiasi karena memastikan Program MBG dapat menjangkau sasaran penerima manfaat yang mulai dari anak-anak, ibu hamil, hingga ibu menyusui di seluruh Indonesia.

Dalam pidatonya pada event World Government Summit 2025, kata Hariqo, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Makan Bergizi Gratis ini adalah investasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup lebih dari 85 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Presiden Prabowo percaya bahwa peran internasional, sektor swasta, dan perguruan tinggi sangat krusial untuk mewujudkan cita-cita Program MBG. Presiden menggarisbawahi bahwa dukungan dari komunitas internasional dapat membantu dalam hal teknologi, pendanaan, dan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas program,” katanya.

Selaras dengan itu, Rektor IPB University Arif Satria menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan Kementerian PPN/Bappenas, Badan Gizi Nasional, dan UNICEF menjadikan IPB sebagai NCoE MBG.

IPB University/Institut Pertanian Bogor siap mengoptimalkan mobilisasi dosen sebagai peneliti, pelatih, dan inovator, serta pengembangan dan pemanfaatan fasilitas di laboratorium fakultas, departemen, dan pusat-pusat studi untuk menyukseskan MBG.

Selain itu, kata dia, IPB juga siap bekerja sama dengan multi-pihak terkait lainnya termasuk dengan Bumdes, koperasi, dan kelompok tani dalam membangun ekosistem penyediaan pangan.

Sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa pendirian NCoE MBG merupakan langkah strategis untuk memastikan Makan Bergizi Gratis tidak hanya berjalan secara efektif, tetapi juga berkelanjutan mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

"Kami ingin memastikan seluruh kebijakan yang diambil berbasis data dan riset yang kuat sehingga memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

BOGOR, KOMPAS.com -Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, Prabowo menginginkan agar porsi makan dalam paket MBG dapat ditambah dan proses pelaksanaannya dipercepat.

"Kemudian beliau ingin MBG, makan bergizi gratis ini sudah porsinya ditambah dan dipercepat langkah-langkahnya begitu," ujar Sudaryono saat ditemui usai peringatan HUT ke-17 Gerindra, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Saat ini, anggaran untuk program ini telah mencapai Rp 71 triliun. Namun, Prabowo berharap anggaran tersebut dapat ditambah melalui penghematan atau efisiensi yang dilakukan.

"Kalau anggaran kan sekarang sudah Rp 71 triliun. Beliau ingin, siapa tahu begitu, dengan penghematan-penghematan ini jumlahnya bisa lebih banyak," lanjut Sudaryono.

Dalam agenda HUT ke-17 Gerindra, Prabowo juga memaparkan capaian program MBG. Hingga hari ini, sebanyak 770.000 anak telah menikmati manfaat dari program tersebut.

"Saya diberitahu bahwa bbrp hari ini, sudah sampai 770.000 anak," kata Prabowo.

Diprediksi, jumlah anak yang mendapatkan manfaat dari program ini akan mencapai 1 juta pada akhir Februari 2025.

Jika target tercapai, jumlah tersebut diharapkan akan meningkat menjadi 6 juta anak pada Juli 2025.

"Akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya. Diharapkan, akhir Juli sudah sampai 6 juta, minimal," lanjut Prabowo.

Prabowo juga mengapresiasi dukungan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang telah berkontribusi dalam kelancaran program MBG.

Pasalnya, Prabowo yang dulu sebagai Menteri Pertahanan sudah bisa mulai menyiapkan sejumlah programnya sebelum Jokowi lengser pada 20 Oktober 2024.

"Pak Jokowi telah membantu. Sebelum saya dilantik pun, beliau sudah membantu, memperlancar kegiatan kita," jelas Prabowo.