Bisnis, JAKARTA— Dalam mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan mengoptimalisasi aset lahan negara untuk dapat dibangun hunian vertikal di wilayah perkotaan.

Untuk diketahui, program 3 juta rumah terdiri dari 2 juta unit di perdesaan dan pesisir, serta 1 juta unit di perkotaan. Simak ulasan lengkap lima berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id dalam Top 5 News, Kamis (28/11/2024).

Langkah Mengoptimalkan Aset Negara Demi Program Hunian Murah Prabowo

Untuk membangun hunian di perkotaan, salah satunya dengan memanfaatkan aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk dibangunkan hunian berkonsep transit-oriented development (TOD)

Kendati demikian, tingkat hunian apartemen berorientasi transit atau TOD yang dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cenderung belum optimal. Sebagai contoh, proyek yang dikembangkan oleh Perum Perumnas, yakni Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta Selatan memiliki tingkat keterisian 70%, Samesta Mahata Margonda Depok sebesar 88%, dan Samesta Mahata Serpong memiliki okupansi sebesar 68%. Hal ini berbeda dengan apartemen yang dibangun pengembang besar yang cepat laku terjual.

Bagaimana siasat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memenuhi target penyediaan hunian? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

Peluang Besar Industri Lokal Ikut Tender Proyek Migas

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus melakukan terobosan untuk memperkuat kedaulatan energi nasional, salah satunya dengan cara merevisi kebijakan pengadaan barang dan jasa. SKK Migas mengubah Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Juklak).

Tak hanya mempercepat proyek hulu migas serta mendorong peningkatan investasi, revisi kebijakan pengadaan barang dan jasa tersebut diharapkan dapat mendukung keterlibatan industri lokal di daerah. Dengan demikian, SKK Migas menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif sekaligus memperkuat kontribusi sektor migas dalam perekonomian nasional. Selain itu, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan guna mendukung aktivitas pengeboran guna memenuhi target lifting migas nasional.

Bagaimana ulasan detail aturan itu? Simak penjelasannya melalui tautan berita yang terlampir.

Kala Pemerintah Kaji Kembali Iuran Wajib dan Pemanfaatan Tapera

Akibat polemik terkait iuran wajib pekerja dalam Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang berlaku tahun depan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka opsi revisi aturan.

Adapun, Ketentuan Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21/2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang ditetapkan pada 20 Mei 2024. Regulasi ini merupakan turunan dari Undang-Undang No. 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Adapun besaran simpanan peserta yakni sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk pekerja mandiri. Besaran simpanan untuk peserta pekerja swasta baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) tersebut ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%.

Poin apa saja yang kemungkinan akan diubah dalam aturan itu? Bagaimana dampaknya terhadap kepesertaan Tapera nantinya? Berita selengkapnya bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

Pasar Mobil Hidrogen Dunia Mulai Membaik

Meski masih melambat, penjualan mobil hidrogen membaik sepanjang tiga kuartal pertama 2024 berkat bertumbuhnya pasar China dan Jepang.

Melansir laporan SNE Research, penjualan mobil listrik sel bahan bakar (fuel cell electric vehicle/FCEV) pada Januari-September 2024 melambat 17,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi 9.946 unit.

Meski melambat, pergerakannya lebih moderat dibandingkan dengan performa sepanjang tahun lalu minus 34,1% akibat rontoknya pasar Korea Selatan, Eropa, dan Jepang. Sepanjang tiga kuartal tahun ini, Jepang dan Eropa membalik kondisi pasarnya menjadi lebih baik. Pada saat yang sama, China mencatatkan pertumbuhan pasar yang berkelanjutan.

Bagaimana kinerja penjualan mobil hidrogen berdasarkan jenamanya? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

Tancap Gas BP di Proyek Tangguh Perkuat Bisnis CCUS RI

Keputusan perusahaan raksasa migas asal Inggris, British Petroleum (BP) mengunci investasi akhir di Proyek Tangguh Ubadari, CCUS, dan compression (UCC) senilai US$7 miliar akan memperkuat langkah Indonesia untuk menjadi pusat penyimpanan karbon.

Terlebih, dengan investasi bernilai jumbo setara Rp111,37 triliun (kurs Jisdor Rp15.911 per US$) tersebut, BP berkomitmen melakukan pengembangan lapangan gas Ubadari, peningkatan perolehan gas (EGR) melalui penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (carbon capture utilization and storage/CCUS), serta kompresi di darat.

Sejalan dengan itu, BP juga menandatangani kontrak engineering, procurement, construction, and installation (EPCI) onshore dan offshore dengan dua kontraktor senilai US$3,6 miliar atau sekitar Rp56,5 triliun (asumsi kurs Rp15.700 per dolar AS) untuk proyek Tangguh UCC, Selasa (26/11/2024).

Dengan langkah BP pada segmen CCUS, bagaimana prospek pengembangan segmen ini di Tanah Air? Berita selengkapnya bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

KOMPAS.com -Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Barito Timur:

1. Pondok Indah 1 Tahap 3: Tipe 36

   Terletak di Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur. perumahan ini dikembangkan PT Widiko Citra Griya Mandiri dengan banderol Rp 142 juta.

   Masing-masing rumah dibuat dengan luas 36/130 meter persegi. Dari total 113 rumah yang ditawarkan, masih tersedia 51 unit lagi.

2. Perumahan Sangkai Permai: Tipe 36/120

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Borneo Mulia Jaya yang terletak di Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur. Menawarkan 100 rumah dengan harga Rp 147 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 36/120 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 94 unit dan tersisa 6 rumah lagi.

3. Bana Residence: Tipe Rumah Sederhana

   Berlokasi di Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Borneo Mulia Jaya dengan harga Rp 165 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/120 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 19 unit dari total 143 rumah yang ditawarkan.

4. Perumahan Griya Tamiang Makmur: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, dengan harga Rp 165 juta per unit.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/129 meter persegi. PT Gawe Makmur Bersama masih memasarkan 79 rumah lagi.

5. Perumahan Pondok Karinsa: Tipe 36/150

   Di Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, terdapat perumahan 56 unit seharga Rp 165 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dibuat seluas 36/150 meter persegi. PT Bintang Narumiris Adikara ini masih memasarkan 46 unit lagi.

Jakarta (ANTARA) - PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD, Holding BUMN Pangan, bersama peternak siap memasok telur ayam dan daging ayam guna disalurkan kepada masyarakat melalui program makan sehat bergizi dan bantuan pangan penanganan stunting 2025.

“Kami pastikan menggandeng peternak mandiri kecil, mikro, dan UMKM, sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan oleh ribuan peternak kepada kami. Ini juga bentuk komitmen perusahaan dalam membangun inklusivitas dan keberlanjutan ekosistem perunggasan nasional sesuai arahan Kementerian BUMN,” kata Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sis Apik menyampaikan pengalaman ID FOOD berkolaborasi dengan peternak rakyat mandiri kecil, mikro, dan UMKM saat dipercaya melaksanakan program bantuan pangan penanganan stunting di tahun 2023 dan 2024.

Pada program tersebut di tahun 2024, ID FOOD bekerja sama dengan 6.895 peternak ayam petelur dan 1.883 peternak ayam boiler. Sehingga tidak kurang ada 8.778 peternak yang telah bermitra dengan ID FOOD dalam periode satu tahun.

“Program penyaluran bantuan pangan stunting sendiri telah terlaksana di tahun 2023 dan 2024 sesuai penugasan Badan Pangan Nasional. Pada 2024, ID FOOD telah menyalurkan 8,6 juta paket bantuan telur dan daging ayam kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) di 7 provinsi,” kata Sis Apik.

Kemudian dalam persiapan mendukung pelaksanaan program makan sehat bergizi, Sis Apik mengatakan bahwa ID FOOD telah melaksanakan MoU dengan Badan Gizi Nasional pada 15 November 2024. Selain itu, pihaknya telah mendata sejumlah aset berupa tanah dan bangunan yang akan dipersiapkan sebagai dapur makan sehat bergizi.

Sementara itu, Koordinator dan Pengurus Rumah Kebersamaan Peternak Layer Mandiri Blitar Kediri Tulungagung Malang Trenggalek (BKT NT) Eti Marlina menyampaikan, para peternak layer akan sangat terbantu dengan keberadaan program pemenuhan gizi nasional yang dijalankan pemerintah di tahun 2025.

“Keberadaan program pemerintah sangat membantu, terutama dalam memastikan hasil ternak terserap dengan harga yang wajar. Seperti pada tahun 2023 dan 2024, kami perhimpunan peternak kecil, mikro, dan UMKM yang beranggotakan lebih dari 2.000 peternak di 5 kabupaten merasa terbantu dengan adanya program bantuan pangan telur dan daging ayam untuk penanganan stunting,” kata Eti.

Eti mengatakan, pada 2023 dan 2024 ribuan peternak anggota BKT NT menjadi supplier telur ayam untuk memenuhi kebutuhan paket bantuan pangan stunting yang disalurkan Holding Pangan ID FOOD.

“ID FOOD bertindak sebagai off taker yang menyerap telur yang dihasilkan peternak secara berkala. Melalui kerja sama yang baik ini peternak mendapatkan kepastian pasar dan harga, sehingga bisa berproduksi dengan tenang,” kata dia.

Pada 2024, jelas Eti, BKT NT menuntaskan tugas menyuplai 1 juta paket telur untuk bantuan pangan stunting. Ia mengatakan, semua paket telur itu diserap oleh ID FOOD sesuai perjanjian kerja sama dengan pembayaran (payment)tepat waktu sehingga memudahkan peternak.

Berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki, Eti memastikan para peternak mandiri kecil, mikro, dan UMKM siap untuk dilibatkan dalam memenuhi kebutuhan telur pada program makan sehat bergizi dan bantuan pangan stunting di tahun 2025.

“Berdasarkan pengalaman kerja sama yang berjalan baik di tahun 2024, kami juga mendukung ID FOOD sebagai BUMN Pangan kembali hadir dan dipercaya sebagai operator program pangan pemerintah di tahun 2025,” kata Eti.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Tahap awal pelaksanaan program 3 juta rumah di luar Pulau Jawa ditargetkan dilaksanakan pada 2025, menyusul ratusan hektare (ha) lahan sudah disiapkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Direktur Utama Perum Perumnas , Budi Saddewa Soediro mengatakan, pihaknya bersama Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero) telah menyiapkan ratusan hektare lahan di Pulau Sumatera.

Rinciannya 800 hektare di Kwala Bekala, Medan. Di kawasan ini kedua entitas pelat merah mulai menggodok 241 hektare dari total lahan yang dimiliki dan disedialan oleh PTPN.

?Yang kawasan cukup luas itu di Medan ada, di kota Bekala, itu kami bekerjasama dengan PTPN, itu tanahnya PTPN,? ujar Budi saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan.

?Tapi kita buat perusahaan, kita buat tanah perusahaan dan PTPN. Sekarang yang sudah kita olah 241 hektare dari 800 hektare itu di kota Bekala,? paparnya.

Lalu kurang lebih 100 hektare lahan di Talang Keramat, Palembang, Sumatera Selatan, juga sudah disiapkan. Budi memastikan, Perumnas selaku pengembang siap membangun hunian di bumi Sriwijaya ini.

?Kemudian di Palembang, Talang Keramat itu kurang lebih ada 100 hektare, itu siap untuk dibangun,? beber dia.

Kesiapan lahan juga sudah dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan luasan tanah mencapai 90 hektare. Budi memastikan proses konstruksi mulai dilakukan di tahun depan, jika sudah ada permintaan pasar.

?Kita sesuaikan dengan pasar, kalau memang sana memerlukan ya kita ikut,? tuturnya.

Dalam program 3 juta rumah terdiri atas pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta hunian di perkotaan.

Jakarta: Kendal adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Kendal yang masuk dalam Wilayah Metropolitan Kedungsepur yang merupakan Wilayah Metropolitan terbesar keempat setelah Jabodetabekpunjur, Gerbangkertosusila, dan Cekungan Bandung.

Kendal memiliki banyak perumahan dengan harga yang bervariasi, untuk tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp150 juta. Di bawah ini ada rekomendasi rumah murah di Kendal yang dikutip dari laman resmi SiKumbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Perumahan subsidi di Kendal

Perumahan subsidi di Kendal. Foto: Sikumbang Kementerian PUPR

1. Puri Delta Asri 7

Perumahan yang terletak di Magelung, Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini dibangun oleh Dwiwahana Delta Megah. Perumahan ini menawarkan 206 rumah tipe subsidi dengan harga Rp145 juta.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah tersebut memiliki dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah antara lain, atap dari rangka baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi footplat.

2. Sehati Kaliwungu

Perumahan ini terletak di Nolokerto, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dibangun oleh Hamparan Karunia Alam Semesta, perumahan ini memiliki 168 rumah tipe subsidi dengan harga Rp150 jutaan.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah tersebut memiliki dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah antara lain, atap dari metal roof, dinding hebel, lantai keramik, dan pondasi cakar ayam.

3. Puri Delta Asri 7 extension

Perumahan yang terletak di Magelung, Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini dibangun oleh Dwiwahana Delta Megah. Perumahan ini memiliki 78 rumah tipe subsidi dengan harga Rp150 jutaan.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah tersebut memiliki dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah antara lain, atap dari baja ringan, dinding hebel, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

4. Perum Graha Raya 2 tahap 3

Perumahan yang terletak di Sarirejo, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini dibangun oleh Adinata Graha Raya. Perumahan ini memiliki 43 rumah tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah tersebut memiliki dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah antara lain, atap dari baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, dan pondasi wiremesh.

5. Puri Delta Asri 9

Perumahan yang terletak di Darupono, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini dibangun oleh Dwiwahana Delta Megah. Perumahan ini memiliki 34 rumah tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas bangunan 28 meter persegi, luas lahan 72 meter persegi. Rumah tersebut memiliki dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah antara lain, atap dari genteng beton, dinding bata, lantai keramik, dan pondasi plat beton.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, ekonomi restoratif dapat mendukung program makan bergizi gratis.

Hal ini disampaikannya, menyusul hasil riset terbaru CELIOS terkait potensi pendekatan ekonomi restoratif. Bhima menjelaskan, bila ekonomi restoratif diterapkan maka petani langsung menjual bahan makanan ke setiap sekolah. Dengan begitu, biaya logistik dapat dipangkas.

"Untuk meminimalkan biaya operasional, biaya logistik, kenapa tidak dicoba produk-produk pangan yang berasal dari praktik berkelanjutan atau restoratif dan sumbernya dari pangan lokal," ujar Bhima dalam acara Diseminasi Riset dan Diskusi Publik di Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

• Jumlah Air yang Dikonsumsi untuk Pertanian Terus Meningkat
• Penggunaan Mulsa Plastik Bisa Cemari Lahan Pertanian

Adapun ekonomi restoratif adalah langkah pembangunan yang mengutamakan aspek lingkungan serta sosial berkelanjutan. Bhima menutukan, riset ini dilakukan untuk menjawab upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa meninggalkan kelestarian alam.

CELIOS menilai, ekonomi restoratif yang memadukan pemulihan ekosistem dengan pertumbuhan ekonomi inklusif dapat menurunkan ketimpangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Hasil riset menunjukkan, peningkatan 1 persen alokasi produk domestik bruto (PDB) untuk inisiatif ekonomi restoratif dapat menurunkan rasio gini hingga 15 persen. Lalu, meningkatkan lapangan pekerjaan sebesar 14 persen, dan mengurangi tingkat morbiditas hingga 11 persen.

Investasi dalam ekonomi restoratif dinilai tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Sepertinya perlu juga memasukkan unsur teknologi inovasi. Berapa banyak pengganda dari teknologi inovasi yang bisa ditambahkan, sehingga nilai ekonomi restoratifnya bisa menjadi lebih besar lagi," ucap Bhima.

• Program Makan Siang Gratis, Food Estate, dan Diversifikasi Pangan
• Menengok Kembali Solusi Stunting lewat Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Sementara itu, Peneliti Ekonomi CELIOS Jaya Darmawan menyampaikan riset tersebut berisi pendekatan ekonomi restoratif yang dapat mengatasi berbagai tantangan perekonomian Indonesia.

Menurutnya, ekonomi restoratif yang memadukan pemulihan ekosistem dengan pertumbuhan ekonomi inklusif bisa memangkas ketimpangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja baru.

"Dengan simulasi jangka panjang selama 25 tahun, kami menemukan angka Rp 2.208,7 triliun di dalam output ekonomi. Dibandingkan dengan skenario business as usual (BAU) hanya Rp 200,9 triliun. Dalam hitungan kami itu 10 kali lipat lebih besar," terang Jaya.

Jaya menyatakan, skenario BAU menurunkan 0,09 persen angka kemisikinan pada 2025. Sedangkan pada skenario progresif, penurunan angka kemiskinan mencapai 7,97 persen.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

KOMPAS.com - Kota Singkawang di Kalimantan Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait hunian dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Singkawang:

1. Damai Lestari: Tipe 36

   Terletak di Singkawang Utara, Kota Singkawang, perumahan ini dikembangkan oleh PT Galang Perkasa dengan banderol Rp 142 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/180 meter persegi. Dari total 133 unit, masih tersedia 69 rumah lagi.

2. Perumnas Grand Sinka Permai: Tipe Rst 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional yang terletak di Singkawang Utara, Kota Singkawang. Menawarkan 82 rumah seharga Rp 142 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 36/153 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 63 unit, dan sisanya 19 rumah lagi.

3. Griya Harmoni: Tipe 36

   Berlokasi di Singkawang Utara, Kota Singkawang, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Ravindo Karya dengan harga Rp 153 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/166 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 4 unit dari total 18 rumah yang dipasarkan.

4. Baihaqi Regency: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Singkawang Utara, Kota Singkawang. Masing-masing unit dirancang seluas 36/162 meter persegi dengan harga Rp 153 juta.

   Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Baihaqi Pilar Kreasi ini masih menyisakan satu unit lagi.

5. Greenland Residence 2: Tipe 36

   Di Singkawang Utara, Kota Singkawang, terdapat perumahan sebanyak 44 unit dengan harga Rp 153 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/136 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Ravindo Karya ini masih menyisakan 7 unit lagi.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintahan Prabowo-Gibran menggalakkan Program 3 Juta Rumah per tahun, yang salah satunya mendorong pembangunan satu juta apartemen di wilayah perkotaan.

Apartemen, rumah susun atau hunian vertikal dapat menjadi solusi untuk mengatasi backlog perumahan nasional yang mencapai 12,7 juta unit. Artinya masih banyak warga masyarakat Indonesia yang belum memiliki hunian permanen.

Sebagian masyarakat yang belum memiliki hunian tersebut kebanyakan tinggal di daerah perkotaan yang pertumbuhan penduduknya makin pesat akibat laju urbanisasi yang kian tinggi.

Memang betul hunian vertikal dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan hunian di perkotaan. Walaupun hunian vertikal sangat dibutuhkan, tempat tinggal jenis ini kurang diminati, baik oleh konsumen maupun pengembangan perumahan.

Keterbatasan lahan menjadi salah satu tantangan utama bagi pengembang untuk membangun hunian vertikal, terutama bagi rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah perkotaan. Tantangan makin berat ketika pengembang perumahan dihadapkan pada proses perizinan pembangunan hunian vertikal yang lebih rumit dibandingkan dengan perizinan pembangunan rumah tapak.

Kedua faktor ini berdampak pada tingginya harga penjualan unit hunian vertikal yang juga mendorong harga sewa yang tinggi bagi masyarakat. Ini tentunya juga membuat masyarakat sebagai konsumen kurang meminati hunian vertikal dan lebih banyak memilih untuk membeli rumah tapak, walaupun lokasinya jauh dari tempat kerja mereka di kota.

Sepanjang semester pertama tahun ini, angka penjualan kumulatif atau cumulative sales rate untuk hunian vertikal mencapai sekitar 59,1 persen dengan proyeksi pasar untuk jenis hunian ini pada tahun 2024 cenderung landai (soft). Hal ini berbanding terbalik dengan cumulative sales rate untuk rumah tapak pada semester I tahun ini yang tembus sekitar 88 persen, dengan proyeksi pasar rumah tapak cenderung stabil namun aktif karena makin banyaknya kolaborasi antara pengembang asing dan lokal guna memenuhi tingginya permintaan konsumen akan rumah tapak.

Dari data tersebut, pasar rumah tapak lebih menguntungkan baik secara profit dan mungkin bisa menjadi solusi untuk mengatasi backlog perumahan dari sisi ekonomi secara umum.

Namun ketika berbicara dari sisi keberlanjutan secara jangka panjang, hal tersebut bisa dibilang cukup mengkhawatirkan akibat keterbatasan lahan sehingga pembangunan rumah tapak yang makin masif dapat menyebabkan peralihan fungsi lahan sawah produktif yang berperan penting bagi swasembada pangan di wilayah nonperkotaan.

Melihat kondisi demikian, pemerintahan Prabowo-Gibran bergerak cepat dengan menyusun strategi agar pembangunan satu juta apartemen di perkotaan dapat tercapai

Lalu bagaimana strategi Pemerintah mewujudkan hunian vertikal yang terjangkau dan diminati oleh rakyat?

TOD dan transportasi umum

Strategi pertama Pemerintah mewujudkan hunian vertikal terjangkau di wilayah perkotaan, salah satunya dengan memanfaatkan sejumlah lahan yang tidak terpakai (idle) milik perusahaan BUMN seperti PT KAI.

Pemanfaatan lahan idle BUMN yang berada di kawasan strategis dan dekat dengan sarana transportasi seperti stasiun kereta tentunya akan membuat mobilisasi masyarakat yang tinggal lebih mudah. Dengan demikian hunian vertikal yang dibangun pun akan diarahkan pada konsep transit oriented development (TOD)

Secara keunggulan, konsep TOD mendorong penataan permukiman agar tidak menjadi padat, kumuh, dan tidak terkendali. Selain itu, hunian TOD akan mendorong masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke pemanfaatan transportasi umum sehingga hal ini juga dapat mengurangi kemacetan di wilayah perkotaan.

Sebagai langkah awal, Pemerintah tengah melakukan pemetaan dan pendataan lahan - lahan menganggur milik BUMN. Hal ini bertujuan agar pembangunan hunian TOD cenderung terarah dan memiliki nilai strategis dalam membantu masyarakat.

Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID,JENEWA – Menurut sebuah laporan terbaru yang dirilis oleh koalisi kelompok masyarakat sipil, jumlah lembaga keuangan yang memiliki hubungan dengan perusahaan yang terlibat dalam pembangunan pemukiman Israel di atas tanah rampasan Palestina meningkat pesat.

Tahun ini, sebanyak 822 lembaga keuangan tercatat memiliki hubungan dengan 58 perusahaan yang secara aktif terlibat dalam pemukiman Israel di wilayah yang dianggap ilegal oleh hukum internasional. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan 776 lembaga yang tercatat pada tahun 2023.

Dikutip dari Reuters, laporan ini dipresentasikan oleh 25 kelompok masyarakat sipil Eropa dan Palestina. Mereka menyerukan agar lembaga keuangan tersebut melakukan uji tuntas yang lebih ketat terhadap hubungan mereka dengan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas pemukiman ilegal.

"Indikasi yang ada menunjukkan bahwa arah perkembangan ini semakin memburuk," kata salah satu peneliti dari Norwegian People's Aid Andrew Preston dikutip dari Reuters, Kamis (28/11/2024).

Ia pun menekankan pentingnya bagi lembaga keuangan di Eropa untuk segera meninjau kembali pendekatan mereka terhadap perusahaan yang terlibat dalam pendudukan ilegal.

Diketahui,wilayah Tepi Barat, yang merupakan jantung dari konflik Israel-Palestina, terus menjadi lokasi ekspansi pemukiman Israel meski mendapat kecaman internasional. Sebagian besar negara di dunia menganggap pemukiman tersebut ilegal, sebuah posisi yang juga didukung oleh Pengadilan Internasional PBB pada Juli lalu.

Namun, banyak lembaga keuangan besar, termasuk bank-bank terkemuka seperti BNP Paribas dan HSBC, masih terhubung dengan perusahaan yang terlibat langsung dalam pembangunan pemukiman tersebut.

Laporan tersebut juga mencatat beberapa perusahaan besar, seperti produsen alat berat Caterpillar dan situs perjalanan Booking.com serta Expedia, terdaftar sebagai mitra bisnis yang terlibat dalam pemukiman Israel. Meski beberapa perusahaan, seperti Expedia, sudah mengidentifikasi akomodasi mereka yang terletak di wilayah yang disengketakan, namun kritik tetap muncul terkait dampak dari hubungan ini terhadap masyarakat Palestina.

Dengan meningkatnya ketegangan dan kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel, serta adanya sanksi internasional, laporan ini menyerukan agar lembaga keuangan lebih berhati-hati dan mempertimbangkan divestasi dari perusahaan-perusahaan yang mendukung pemukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.

Jakarta -

Asosiasi peternak dan petelur siap mendukung program Makan Sehat Bergizi dan bantuan pangan penanganan stunting 2025. Dukungan ini diwujudkan melalui suplai telur ayam kepada BUMN Pangan ID FOOD.

Komitmen tersebut disampaikan Koordinator dan Pengurus Rumah Kebersamaan Peternak Layer Mandiri Blitar Kediri Tulungagung Malang Trenggalek (BKT NT) Eti Marlina. Menurutnya, para peternak layer akan sangat terbantu dengan keberadaan program pemenuhan gizi nasional yang dijalankan pemerintah di tahun 2025.

"Keberadaan program pemerintah sangat membantu, terutama dalam memastikan hasil ternak terserap dengan harga yang wajar," kata Eti dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Eti mencontohkan, program bantuan pangan telur dan daging ayam untuk penanganan stunting pada tahun 2023 dan 2024. Pada kala itu, perhimpunan peternak kecil, mikro, dan UMKM yang beranggotakan lebih dari 2.000 peternak di 5 kabupaten merasa terbantu.

Kemudian pada 2023 dan 2024, ribuan peternak anggota BKT NT menjadi supplier telur ayam untuk memenuhi kebutuhan paket bantuan pangan stunting yang disalurkan Holding Pangan ID FOOD.

"ID FOOD bertindak sebagai off taker yang menyerap telur yang dihasilkan peternak secara berkala. Melalui kerja sama yang baik ini peternak mendapatkan kepastian pasar dan harga, sehingga bisa berproduksi dengan tenang," ujar Eti.

Ia berharap, di tahun 2025 pihaknya dapat kembali melanjutkan kerja sama dengan pemerintah melalui ID FOOD. Terlebih, pemerintah akan mulai menjalankan program Makan Sehat Bergizi sekaligus berencana melanjutkan program bantuan pangan stunting bagi Keluarga Risiko Stunting (KRS).

"Kami sudah memiliki pengalaman mendukung program pemerintah di tahun 2023 dan 2024. Pada 2024 BKT NT menuntaskan tugas menyuplai 1 juta paket telur untuk bantuan pangan stunting. Semuanya diserap oleh ID FOOD sesuai perjanjian kerja sama dengan payment tepat waktu sehingga memudahkan peternak," terangnya.

Selaras dengan pengalaman kerja sama itu, pihaknya juga mendukung ID FOOD sebagai BUMN Pangan kembali hadir dan dipercaya sebagai operator program pangan pemerintah pada 2025.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto mengatakan, ID FOOD telah mempersiapkan diri untuk menjalankan program strategis pemerintah di sektor pangan tahun 2025, seperti Makan Sehat Bergizi dan bantuan pangan stunting apabila kembali dilaksanakan di tahun depan.

"Sebagai BUMN yang bergerak di sektor pangan kami siap menjadi operator bagi program ketahanan pangan dan gizi. Tentunya dalam proses tersebut kami akan melibatkan para mitra peternak lokal," ujar Sis Apik.

Sis Apik mengatakan, dalam menjalankan program pangan pemerintah berskala besar, ID FOOD tentu tidak bisa berjalan sendiri. Ia kemudian menceritakan pengalaman ID FOOD berkolaborasi dengan peternak rakyat mandiri kecil, mikro, dan UMKM saat dipercaya melaksanakan program bantuan pangan penanganan stunting di tahun 2023 dan 2024.

Pada program tersebut di tahun 2024, lanjut Sis Apik, ID FOOD bekerja sama dengan 6.895 peternak ayam petelur dan 1.883 peternak ayam boiler. Sehingga apabila dijumlahkan, tidak kurang ada 8.778 peternak yang telah bermitra dengan ID FOOD dalam periode satu tahun.

"Pada 2024, ID FOOD telah menyalurkan 8,6 juta paket bantuan telur dan daging ayam kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) di 7 provinsi," imbuhnya.

Menurutnya, mitra peternak merupakan aset penting perusahaan yang relasinya harus terus dijaga. Ia memastikan akan tetap bersama peternak apabila mendapat penugasan untuk memasok telur dan daging ayam untuk program MBG dan bantuan pangan stunting di tahun depan.

Dalam persiapan mendukung pelaksanaan program MBG, Sis Apik mengatakan, ID FOOD juga telah melaksanakan MoU dengan Badan Gizi Nasional pada 15 November 2024 lalu. Selain itu, pihaknya telah mendata sejumlah aset berupa tanah dan bangunan yang akan dipersiapkan sebagai dapur Makan Sehat Bergizi.

(shc/ara)

Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan pihaknya siap mendukung program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto dengan memberdayakan aset yang dimiliki.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kami punya aset banyak, kami bisa berdayakan di mana itu memang di-support oleh Perumnas, ya kami bisa bangun," kata Budi, di Jakarta, Rabu.

Dalam menyiapkan 3 juta rumah, ujar Budi lagi, terdapat perumahan yang diperuntukkan sebagai rumah bersubsidi sebanyak 20 persen dari total pembangunan dan juga komersial.

Hunian tersebut juga akan dibangun di atas tanah atau rumah tapak bagi daerah-daerah yang lahannya masih luas dan juga rumah vertikal seperti rumah susun atau apartemen untuk wilayah perkotaan.

Budi mengatakan, pembangunan 3 juta rumah dari Perumnas tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa. Beberapa di antaranya di Kota Bekala, Medan, Talang Keramat, Palembang, serta Bontoa, Makassar.

"Di Kota Bekala kami bekerja sama dengan PTPN, tanahnya PTPN tapi kami buat tanah perusahaan dengan PTPN, yang sudah kami olah 241 hektare dari 800 hektare. Talang Keramat kurang lebih 100 hektare, di Bontoa kurang lebih sekitar 90 hektare," ujar Budi lagi.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membeberkan berbagai upaya terkini untuk menyediakan tiga juta rumah per tahun yang terdiri dari pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan pembangunan satu juta apartemen di perkotaan.

Pertama ialah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan antara lain untuk perumahan rakyat.

Pemerintah juga akan memanfaatkan lahan atau aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) guna menunjang program tersebut.

Beberapa lahan lain yang bisa dimanfaatkan, antara lain tanah dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak digunakan, lalu lahan idle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pasca pelantikan dirinya sebagai Menteri PKP, pihaknya dinyatakan sudah mendapatkan sekitar 1.200 ha untuk dipersiapkan sebagai lahan pembangunan rumah, yakni 1.000 ha dari Kejaksaan Agung dan 200 ha dari Kementerian ATR/BPN.

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tiga juta rumah yang dimaksud memiliki berbagai skema pembiayaan, dan tergolong gratis untuk kategori tertentu saja.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membagikan rumah gratis ke masyarakat. Hal ini untuk menjalankan program 3 juta rumah yang digaungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menilai beberapa kebijakan yang diambil Maruarar seperti pembangunan rumah berkonsep gotong royong melalui program CSR konglomerat, pemberian rumah gratis, serta rencana penurunan harga jual tidak berkorelasi terhadap pencapaian program 3 juta rumah.

"Berbeda dari arah yang selama ini disampaikan. Tetapi REI masih terus berkomunikasi dengan pemerintah, termasuk Satgas perumahan," kata Joko, Rabu (27/11/2024).

Joko menambahkan kebijakan-kebijakan yang belakangan diambil Menteri PKP ini menimbulkan kebingungan bagi para pengembang dibawah keanggotaan REI.

Pengusaha khawatir kebijakan bagi rumah gratis, dan diskon harga rumah akan menahan masyarakat untuk membeli rumah baru, sebab menunggu bantuan pemerintah.

"REI tetap berkomunikasi dan beradaptasi dengan nomenklatur kementerian untuk mendorong program 3 juta rumah ini. Meskipun saat ini ada banyak pertanyaan dan juga kebingungan informasi dari para anggota kami terutama di daerah," kata Joko Suranto.

Terkait pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

"REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan. Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepreneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah," katanya.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api," kata dia.

Seperti diketahui, Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya melakukan groundbreaking perdana program Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah yang dilakukan bersama Agung Sedayu Group. Proyek tersebut merupakan bagian dari program CSR dari perusahaan milik Sugianto Kusuma alias Aguan senilai Rp60 miliar.

Maruarar menjelaskan groundbreaking ini dimulai dari alokasi lahan pribadinya seluas 2,5 hektare yang berlokasi di Tangerang, kepada pengembang Agung Sedayu Group untuk dibangun sebanyak 250 unit rumah susun. Rumah tersebut akan diberikan secara gratis untuk beberapa golongan masyarakat tertentu.

(Nur Ichsan Yuniarto)