JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung mengatakan, Pengadilan Negeri (PN) Cikarang dan PN Bekasi sudah dua kali menyurati Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bekasi terkait eksekusi pengosongan tanah di Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi.

Namun, surat tersebut tidak ditanggapi BPN.

MA mengatakan, PN Bekasi sebagai pengadilan yang memberi delegasi dan PN Cikarang sebagai pengadilan yang menerima delegasi sengketa yang terjadi sejak 1996.

"Terhadap permohonan eksekusi, PN Bekasi telah melakukan aanmaning atau teguran kepada para termohon eksekusi, telah melakukan sita eksekusi terhadap obyek eksekusi, dan telah mendaftarkan sita eksekusi ke BPN Kabupaten Bekasi pada tanggal 3 Maret 2020 yang telah diterima oleh petugas BPN bernama Said, namun tidak ada data yang menunjukkan bahwa permohonan tersebut telah ditindaklanjuti oleh BPN dengan mencatat permohonan sita eksekusi tersebut," kata Juru Bicara KPK Yanto, di Media Center MA, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Yanto mengatakan, PN Cikarang sudah melakukan beberapa hal setelah ditunjuk sebagai penerima delegasi perkara.

PN Cikarang, kata dia, sudah melakukan konstatering atau pencocokan terhadap obyek eksekusi, guna mengetahui letak pasti dan data-data yang diperlukan mengenai obyek eksekusi.

Dalam konstatering tersebut, PN Cikarang telah mohon bantuan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Komplek Lippo Cikarang Jalan Daha Blok B.4 Cibatu Cikarang Selatan, sebagaimana surat W11.U23/3124/HK.02/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang diterima oleh petugas BPN bernama Reza pada tanggal 2 September 2022.

Namun, ia mengatakan, berdasarkan Berita Acara Konstatering tanggal 14 September 2022, konstatering telah dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh termohon eksekusi dan BPN.

Karenanya, ia mengatakan pendapat yang menyatakan BPN tidak dilibatkan dalam proses eksekusi adalah pendapat yang salah.

"Pendapat yang menyatakan BPN tidak dilibatkan dalam proses eksekusi adalah pendapat yang salah. SOP konstatering/pencocokan telah dilaksanakan oleh PN Cikarang dengan mengundang BPN, namun BPN tidak hadir tanpa keterangan," tutur dia.

Yanto juga mengatakan, PN Cikarang telah melaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor: 128/PDT.G/1996/PN.BKS Jo. Nomor: 572/PDT/1997/PT.BDG Jo. Nomor : 4930 K/PDT/1998 pada Kamis, 30 Januari 2025.

Selain itu, PN Cikarang telah mengirimkan hasil pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan kepada PN Bekasi sebagaimana dalam surat Nomor 455/PAN.W11.U23/HK.02/I/2025 tanggal 31 Januari 2025.

Berdasarkan hal tersebut, MA menyatakan, PN Cikarang selaku delegasi perkara tersebut sudah melaksanakan permohonan eksekusi sesuai dengan pedoman teknis administrasi dan peradilan.

"Serta telah sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, polemik penggusuran lahan dan sebagian rumah warga di Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, terus bergulir.

Pada 30 Januari 2025, Pengadilan Negeri (PN) Cikarang mengeksekusi pengosongan lahan, memaksa pemilik rumah dan ruko pergi, meskipun mereka memegang Sertifikat Hak Milik (SHM).

Eksekusi ini didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi tahun 1997, yang memenangkan gugatan Mimi Jamilah, ahli waris Abdul Hamid, atas lahan yang diklaim bermasalah dalam transaksi jual beli sejak 1976.

Namun, eksekusi ini menuai kontroversi lantaran ada dugaan penggusuran yang tidak sesuai dengan batas tanah sengketa.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut sistem program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbeda dengan program makan siang bersama di Jepang karena lebih berani memulai langsung dalam skala nasional.

“Yang membedakan program MBG Indonesia dengan Jepang adalah Indonesia tidak memulai dari kelompok kecil, melainkan serentak langsung pada semua kelompok sasaran. Pekerjaan luar biasa yang butuh dukungan semua pihak,” kata Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Nyoto Suwigyo dalam seminar ilmiah di Jakarta, Kamis.

Nyoto menekankan bahwa keberanian pemerintah memulai program MBG secara serentak karena adanya kekompakan antara pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi hingga media.

Program MBG yang baru saja dimulai pada 6 Januari 2025 itu memakai uji coba langsung yang difokuskan pada tujuan terbaik, yakni meningkatkan status gizi anak bangsa sampai dengan ibu hamil guna menunjang 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Kami sadari Jepang berhasil, karena itu uji coba MBG di Indonesia yang baru saja kita mulai ini, harus berhasil. Jadi prinsipnya trial and success, bukan trial and error. Kita cari bagusnya sehingga pelaksanaan MBG di Indonesia, uji coba langsung yang terbaik,” ujar Nyoto.

Nyoto menyebut dalam prosesnya, MBG sedang fokus pada tiga hal yakni mempersiapkan regulasi yang tepat karena program dijalankan bersama berbagai komponen meliputi TNI/Polri, Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sampai Kantor Staf Presiden (KSP).

Selanjutnya yakni menyiapkan administrasi yang baik, termasuk ketika dana MBG sudah diterima serta menyiapkan infrastruktur yang menunjang berjalannya program seperti penyediaan dapur yang mengolah bahan pangan.

“Dapur gizi yang sudah berjalan 246, dari target awal 932. Nantinya target bertambah jadi 5 ribu dapur hingga 30 ribu dapur mesti tersebar di seluruh Indonesia karena harus melayani seluruh rakyat Indonesia yang menjadi sasaran target MBG,” katanya.

Lebih lanjut ia menekankan MBG merupakan program yang tidak sekadar memberikan makanan, tetapi juga ketat terhadap kandungan gizinya yang disesuaikan dengan standar gizi dari Kementerian Kesehatan.

“Rujukan yang dilakukan Jepang, kami coba kombinasikan dan akhirnya tujuan MBG seperti itu,” ucap dia.

Hal lain yang Nyoto sampaikan yaitu menu yang ada dalam MBG disusun oleh ahli gizi dari tiap daerah. Menu disusun untuk satu atau dua minggu ke depan, sehingga bahan baku bisa segera disiapkan.

Pembagian makanan juga menggunakan wadah yang sesuai dengan standar keamanan dan menjaga kesehatan masyarakat agar terhindar dari kejadian seperti keracunan.

Terkait dengan pemantauan program, Badan Gizi Nasional akan melakukan pemantauan secara berkala tiap tiga bulan dan enam bulan sekali untuk melihat sejauh mana progres dan hal-hal apa saja yang perlu dievaluasi.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) menyatakan dukungannya terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, salah satunya program pembangunan 3 juta rumah. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan dukungan Bank Indonesia terhadap program pembangunan 3 juta rumah ini dibuktikan dengan rencana penambahan insentif likuiditas kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan secara bertahap hingga Rp80 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto bicara soal program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) saat menjadi pembicara dalam acara World Government Summit 2025.

Menurut Prabowo, program ini tampak sederhana, tetapi dia meyakini akan menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan bangsa.

“Ketika diterapkan di ratusan ribu sekolah, tepatnya 330.000 sekolah, dari desa-desa terpencil hingga pusat kota yang dinamis, hal ini menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan kita. Tujuan kami dalam program ini adalah untuk mencakup lebih dari 85 juta anak dan wanita hamil di Indonesia," kata Prabowo dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).

Dalam pidatonya, Presiden juga menegaskan kembali komitmennya untuk membangun Indonesia menjadi negara modern dan maju dengan mengedepankan potensi besar yang dimiliki bangsa.

"Potensi Indonesia tercermin dari keberagaman dan geografi yang luas. Kepulauan kita, yang terdiri dari 17.000 pulau dan luasnya hampir 2 juta kilometer persegi, merupakan rumah bagi lebih dari 282 juta orang, sebuah mosaik budaya dan tradisi yang dinamis," ujar Prabowo.

Meski demikian, Kepala Negara menyadari bahwa keberagaman budaya dan luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan sekaligus kekuatan dalam membangun negeri.

Oleh karena itu, dia mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.

“Salah satu pencapaian utama kami dalam 100 hari pertama pemerintahan saya adalah terbentuknya pemerintahan yang berfungsi penuh berdasarkan talenta dan meritokrasi. Banyak orang Indonesia terampil yang telah membangun karier mereka di luar negeri kembali untuk mengabdi pada negara kita,” kata Prabowo.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian besar pada sektor infrastruktur guna menghubungkan masyarakat di seluruh penjuru negeri.

Dengan membuka sektor infrastruktur kepada investasi swasta, Prabowo berharap, pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, jembatan, hingga jaringan digital dapat dilakukan lebih luas lagi.

“Kami sedang membangun jalur kehidupan penting, jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, jalur energi, jaringan digital yang menghubungkan masyarakat kami dan merangsang perekonomian lokal,” ujar Presiden.

Di era digitalisasi, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya konektivitas digital bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dia mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan kembali spektrum Wi-Fi 6 GHz untuk penggunaan publik dan secara efektif menggandakan kapasitas internet di Indonesia.

"Hal ini memastikan bahwa setiap orang Indonesia, mulai dari pulau terpencil hingga jantung kota Jakarta, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, untuk belajar, berinovasi, dan mencapai kesejahteraan," kata Prabowo.

Biak (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M.Tonny Harjono memastikan jajaran Pangkalan TNI AU (Lanud) di wilayah Papua mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak di Bumi Cenderawasih.

"Ya setiap Lanud di wilayah Papua diharapkan dapat menyiapkan dapur umum untuk mendukung kebutuhan MBG bagi anak-anak sekolah," ujar KSAU Marsekal TNI Tonny Harjono seusai meresmikan Wing Udara 9 Lanud Biak, Kamis.

Ia mengaku saat ini TNI AU sudah melaksanakan program MBG terfokus di tujuh Pangkalan TNI AU yang terpusat di Pulau Jawa.

"Untuk tahun ini telah diprogramkan MBG, setiap Lanud yang beroperasi di wilayah Papua akan bersiap juga melaksanakan program MBG untuk siswa sekolah," katanya.

Sedangkan program lainnya yang juga digalakkan TNI AU, menurut KSAU, adalah mendukung program ketahanan pangan nasional dengan menanam berbagai jenis tanaman pangan di beberapa pangkalan udara.

"Ketahanan pangan merupakan program pemerintah sehingga jajaran Lanud TNI AU harus mendukung penuh kebijakan MBG," tegasnya.

KSAU juga memerintahkan jajaran TNI AU di Papua untuk dapat memberikan dukungan bantuan kepada pemerintah daerah dalam upaya memenuhi berbagai keperluan untuk kebutuhan pembangunan di daerah.

Menurut dia, dukungan TNI AU kepada pemerintah daerah terus dilakukan sebagai wujud komitmen TNI AU mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah berbagai wilayah di Papua.

"Sampai saat ini jajaran TNI AU masih terus membantu pemerintah daerah mendukung distribusi kebutuhan bahan pokok ke wilayah Papua Pegunungan," sebutnya.

Pada kesempatan kunjungan kerja KSAU Marsekal TNI M.Tonny Harjono meresmikan Wing Udara 9 Lanud Manuhua Biak ditandai dengan penandatanganan prasasti.

Di sela-sela peresmian Wing Udara 9 Lanud Manuhua Biak, KSAU Marsekal Tonny Harjono berkesempatan melakukan penyematan kenaikan pangkat baru Komandan Kopasgat Marsekal Muda TNI Deni Muis.

Pewarta: Muhsidin
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Madiun (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto di wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur hingga saat ini belum dilaksanakan karena belum jelas untuk alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun Purwadi kepada wartawan di Madiun, Kamis mengatakan, pihak DPRD setempat masih menindaklanjuti pelaksanaan program tersebut dengan melakukan pembahasan bersama badan anggaran (banggar) dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Madiun.

"Kami masih membahas lebih lanjut bersama tim Banggar dan TAPD Pemerintah Kabupaten Madiun untuk pelaksanaan program MBG," ujar Purwadi.

Meski anggaran belum jelas, namun pihaknya telah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Madiun untuk segera melakukan persiapan dan mitigasi. Utamanya terkait efisiensi anggaran, serta melakukan uji coba di tiga zona wilayah Kabupaten Madiun.

"Kami menyarankan agar Disdikbud menggelar simulasi MBG di tiga sasaran lokasi Kabupaten Madiun. Yaitu di daerah pedesaan, pegunungan, dan semi perkotaan," katanya.

Menurutnya, tiga zona wilayah itu memiliki tantangan yang berbeda sesuai kondisi geografis Kabupaten Madiun. Dari situ, diharapkan Disdikbud bisa menilai harga kebutuhan pokok, transportasi, akses, hingga medan, dengan anggaran Rp10.000 per porsi untuk satu kali makan.

Sesuai data, jumlah lembaga pendidikan di bawah naungan Disdikbud Kabupaten Madiun mencapai sebanyak 686 PAUD yang terbagi TK, KB, TPA dan PSP, kemudian ada 401 SD negeri dan 4 swasta, serta 37 SMP negeri dan 14 SMP swasta.

Adapun jumlah peserta didik mulai jenjang PAUD-SMP sebanyak 70.632 anak. Terinci siswa PAUD sebanyak 17.988 anak, SD 34.972 anak, dan SMP 17.672 anak.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Progam Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurut Prabowo, Program ini adalah investasi masa depan Indonesia.

Prabowo mengatakan program ini tampak sederhana, tapi menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan bangsa. Sebab MBG dapat menggerakkan ekonomi di daerah sekaligus menjadi salah satu cara untuk memperbaiki sumber daya manusia di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo kala menjadi pembicara pada salah satu di gelaran World Government Summit 2025, dihadiri lewat konferensi video.

"Ketika diterapkan di ratusan ribu sekolah, tepatnya 330.000 sekolah, dari desa-desa terpencil hingga pusat kota yang dinamis, hal ini menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan kita. Tujuan kami dalam program ini adalah untuk mencakup lebih dari 85 juta anak dan wanita hamil di Indonesia," ungkap Prabowo dalam keterangan tertulis, Kamis (13/2/2025).

Prabowo memaparkan potensi Indonesia sangat besar. Hal ini tercermin dari keberagaman dan geografi yang luas terdiri dari 17.000 pulau dan luasnya hampir 2 juta kilometer persegi. Indonesia telah menjadi rumah bagi lebih dari 282 juta orang. Fakta ini membuat Indonesia menjadi kawasan dengan mosaik budaya dan tradisi yang dinamis.

Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan keberagaman budaya dan luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan sekaligus kekuatan dalam membangun negeri. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.

"Salah satu pencapaian utama kami dalam 100 hari pertama pemerintahan saya adalah terbentuknya pemerintahan yang berfungsi penuh berdasarkan talenta dan meritokrasi. Banyak orang Indonesia terampil yang telah membangun karir mereka di luar negeri kembali untuk mengabdi pada negara kita," kata Prabowo.

BOGOR, KOMPAS.com - Peneliti IPB Universtiy di bidang entomologi, Prof. Purnama Hidayat menyampaikan pemikirannya soal pemanfaatan serangga sebagai salah satu menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Purnama menyebut bahwa serangga memang bisa menjadi alternatif sumber protein, terutama bagi masyarakat yang mengalami kekurangan gizi.

Namun, ia melanjutkan, konsumsi serangga lebih sesuai bagi kelompok masyarakat yang sudah terbiasa mengonsumsinya.

“Bisa saja serangga masuk dalam program MBG, tetapi bagi masyarakat yang memang terbiasa mengonsumsinya. Misalnya di beberapa daerah Indonesia bagian timur, ulat sagu menjadi makanan yang umum dikonsumsi karena mudah didapatkan,” jelas Prof Purnama seperti dilansir dari laman IPB University.

Ia mencontohkan, di beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, dan China, serangga sudah menjadi bagian dari konsumsi sehari-hari.

Sementara di Indonesia, beberapa daerah juga mengenal serangga sebagai makanan, seperti belalang goreng di Gunung Kidul, kepompong jati di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pepes larva lebah (botok tawon) di Jawa Timur, dan lainnya.

Namun, menurutnya, tidak semua masyarakat mau dan cocok mengonsumsi serangga. Misalnya, masyarakat pesisir yang lebih mudah mendapatkan sumber protein (ikan dan lainnya) dari laut, sehingga serangga bukan pilihan utama mereka.

“Jadi, serangga memang bisa menjadi alternatif protein, tetapi cocok untuk masyarakat yang mau memakannya dan di daerah tertentu yang mendukung ketersediaannya,” ujar Purnama.

Dok. IPB University Peneliti IPB Universtiy di bidang entomologi, Prof. Purnama Hidayat menyampaikan pemikirannya soal pemanfaatan serangga sebagai salah satu menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dari segi kandungan gizi, Purnama menjelaskan bahwa menurut banyak hasil penelitian, serangga memiliki protein yang tinggi.

Ia juga mengungkapkan bahwa rasa belalang dan jangkrik mirip rasa udang karena sama-sama hewan beruas dan masih berkerabat dekat secara evolusi.

“Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan bahwa serangga yang dapat dimakan mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin, dan asam amino yang bermanfaat bagi manusia,” kata Purnama.

Di sisi lain, serangga juga dianggap hewan sumber protein yang lebih efisien dalam memproduksinya.

“Serangga memiliki tingkat konversi pakan yang tinggi, misalnya jangkrik membutuhkan pakan enam kali lebih sedikit dibandingkan sapi, empat kali lebih sedikit dibandingkan domba, dan dua kali lebih sedikit dibandingkan babi serta ayam broiler untuk menghasilkan jumlah protein yang sama. Selain itu, serangga menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca dan amonia dibandingkan ternak konvensional,” ungkap Purnama.

Meski demikian, ia menyadari masih banyak orang yang enggan mengonsumsi serangga karena belum terbiasa.

“Dulu, orang menganggap aneh saat air minum dijual dalam botol, tetapi sekarang sudah menjadi kebiasaan. Hal yang sama bisa terjadi dengan serangga. Mungkin suatu saat, ketika sumber protein semakin sulit didapat, serangga akan menjadi pilihan utama,” tambah Purnama.

AP/Gerald Herbert via VOA Indonesia Zach Lemann menyiapkan tonggeret untuk disantap di insektarium di New Orleans.

Berdasarkan laman edibleinsects.com, serangga mengandung protein hewani lengkap yang mencakup sembilan asam amino esensial.

Jangkrik, belalang, dan ulat sutra bahkan memiliki antioksidan tiga kali lebih banyak daripada jus jeruk. Selain itu, kandungan vitamin B12 pada jangkrik tiga kali lipat dibandingkan dengan ikan salmon.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, serangga seperti belalang dan ulat sagu bisa menjadi bagian dari menu protein program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

"Mungkin saja ada satu daerah yang suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," ujar Dadan.

Meski diusulkan menjadi menu MBG, Dadan menambahkan, hal ini bisa diterapkan di daerah yang anak-anaknya biasa makan serangga.

Menu protein untuk program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah tetap akan menyesuaikan potensi sumber daya dan kesukaan lokal anak-anak dari suatu daerah.

AP/Gerald Herbert via VOA Indonesia Siswa SD Woodmere, Harvey, La, mengantre untuk mencicipi tonggeret di Audubon Insectarium di New Orleans.

Usul Dadan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan dari banyak elemen masyarakat termasuk para ahli.

Ahli gizi, Tan Shot Yen tidak menyambut baik rencana memasukkan serangga ke dalam menu Makan Bergizi Gratis di daerah tertentu.

"Menyajikan serangga dalam lauk MBG, rasanya bukan hanya tidak etis jika bukan tradisi setempat tapi malah merusak nafsu makan, menjadikan anak jadi proyek uji coba," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/1/2025).

Dia menjelaskan, proses makan bukan hanya mengenai kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsi. Namun, proses makan juga menyangkut banyak hal, seperti kebiasaan, tradisi, kenikmatan, serta faktor keamanan pangan.

Menurutnya, Indonesia sejatinya negara yang kaya akan sumber pangan protein hewani. Dengan begitu, rencana memberikan serangga untuk makanan anak, kurang sesuai kultur di semua wilayah Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum terlaksana di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara siswa di daerah lain telah menikmati program ini, Manggarai Barat masih fokus pada pelatihan keamanan pangan bagi penjamah pangan sebelum program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dijalankan.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Manggarai Barat menggelar pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan di Labuan Bajo, Kamis (13/2/2025). Pelatihan ini diperuntukkan bagi pengelola dapur MBG yang dikelola Yayasan Sejahtera Desaku. Hingga kini, Dinkes belum dapat memastikan kapan program MBG mulai diterapkan di daerah tersebut.

"Pelatihan ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan para penjamah makanan dalam menjaga kebersihan, keamanan, serta kualitas makanan yang disajikan kepada anak sekolah dan penerima manfaat MBG lainnya," kata Kepala Dinkes Manggarai Barat Adrianus Ojo, Kamis malam.

Adrianus menjelaskan, pelatihan ini merupakan hasil koordinasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Manggarai Barat dan Dinas Kesehatan, menindaklanjuti arahan Kementerian Kesehatan. Selain memberikan pelatihan, Dinkes juga bertugas melakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) serta pemeriksaan kualitas air di dapur penyedia MBG.

"Pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa setiap makanan yang dikonsumsi oleh anak sekolah atau sasaran lainnya telah melalui proses penanganan yang higienis dan sesuai standar kesehatan," jelas Adrianus.

Sebanyak 29 penjamah pangan dari Dapur Yayasan Sejahtera Desaku mengikuti pelatihan ini. Mereka mendapatkan materi tentang kebijakan keamanan pangan siap saji, cemaran pangan dan penyakit bawaan pangan, pemeliharaan lingkungan kerja, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, pembersihan dan sanitasi peralatan, higiene perorangan, serta tahapan proses produksi pangan siap saji.

"Hasilnya, semua peserta dinyatakan lulus sehingga layak untuk mendapatkan Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi Penjamah Pangan," kata Adrianus.

Diharapkan, pelatihan ini memastikan pangan MBG yang diproduksi Dapur Yayasan Sejahtera Desaku aman dan memenuhi syarat kesehatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 mengenai Standar Kegiatan Usaha dan Produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Sektor Kesehatan.

Video: KPAI Soroti Pembagian Makan Gratis Ganggu Jam Belajar

Video: KPAI Soroti Pembagian Makan Gratis Ganggu Jam Belajar

Ambon (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon terus mendorong pemerataan dan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak sekolah dari kelompok rentan di wilayah kota tersebut.

“Kami ingin memastikan bahwa program ini tidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok saja, tetapi merata di semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang benar-benar membutuhkan," kata Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon Jonathan Polanda, di Ambon, Kamis.

Ia mengatakan, meskipun MBG di Kota Ambon sempat mengalami penghentian sementara selama sepekan akibat keterbatasan anggaran. Namun sekarang programnya sudah kembali berjalan.

Kendati demikian, Polanda mengaku bahwa MBG yang disajikan kepada siswa-siswi di sejumlah sekolah Kota Ambon telah memenuhi standar yang ditetapkan.

"Tadi kita lihat langsung pelaksanaannya di SD Inpres 55 dan SMP 15 Nania Atas. Dan makanan yang disajikan sudah cukup baik serta telah memenuhi standar yang ditetapkan," ujarnya.

Ia mengaku, saat ini pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Ambon hanya masih terfokus pada dua kecamatan, yakni kecamatan Teluk Ambon dan Baguala.

"Karena masih pada tahapan uji coba, makanya yang jadi fokus hanya di Bagula dan Teluk Ambon. Sementara Kecamatan Sirimau, Nusaniwe dan Leitimur Selatan itu belum," terangnya.

Ia menambahkan, Program MBG di Ambon telah dilakukan sejak 6 Januari 2025. Dan sejauh ini, belum ada keluhan yang disampaikan oleh para guru. “Malah para guru mengaku senang karena anak didik mereka diberikan makanan bergizi secara gratis. Hasil tinjauan kami, tidak ada keluhan," katanya.

DPRD Ambon juga meminta pemerintah kota untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, guna mendukung keberlanjutan program ini. Selain itu, diperlukan pengawasan agar distribusi makanan bergizi benar-benar tepat sasaran.

DPRD Ambon menegaskan akan terus mengawal program ini agar berjalan optimal dan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap percepat pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan atau BP3 agar kebijakan hunian berimbang segera berjalan.

"Jadi kita akan lakukan, dan kita sudah bersurat ke Presiden RI," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Ara sudah bersurat kepada Presiden RI pada 22 Januari 2025 terkait pembentukan BP3. Selain itu, dirinya juga sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan BP3 yang diketuai Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) bahwa tujuan pembentukan BP3 adalah untuk mempercepat penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, juga menjamin bahwa Rumah Umum hanya dimiliki dan dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah, serta menjamin tercapainya asas manfaat Rumah Umum. Kemudian melaksanakan berbagai kebijakan di bidang Rumah Umum dan Rumah Khusus.

BP3 merupakan lembaga non struktural untuk mendukung percepatan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Susunan organisasi BP3 terdiri atas unsur pembina yang selanjutnya disebut Dewan Pembina, unsur pelaksana yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana, dan unsur pengawas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas.

Sedangkan kebijakan hunian berimbang merupakan kebijakan yang mewajibkan badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan (pengembang perumahan) untuk mengembangkan perumahan atau kawasan hunian dengan komposisi seimbang.

Komposisi berimbang dimaksud, yakni antara rumah mewah, menengah, dan sederhana dengan pola pembangunan 1 rumah mewah harus diimbangi dengan pembangunan 2 rumah menengah dan pembangunan 3 rumah sederhana atau 1:2:3.

Kebijakan perumahan seimbang merupakan komitmen negara untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap percepat pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan atau BP3 agar kebijakan hunian berimbang segera berjalan.

"Jadi kita akan lakukan, dan kita sudah bersurat ke Presiden RI," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Ara sudah bersurat kepada Presiden RI pada 22 Januari 2025 terkait pembentukan BP3. Selain itu, dirinya juga sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan BP3 yang diketuai Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) bahwa tujuan pembentukan BP3 adalah untuk mempercepat penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, juga menjamin bahwa Rumah Umum hanya dimiliki dan dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah, serta menjamin tercapainya asas manfaat Rumah Umum. Kemudian melaksanakan berbagai kebijakan di bidang Rumah Umum dan Rumah Khusus.

BP3 merupakan lembaga non struktural untuk mendukung percepatan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Susunan organisasi BP3 terdiri atas unsur pembina yang selanjutnya disebut Dewan Pembina, unsur pelaksana yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana, dan unsur pengawas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas.

Sedangkan kebijakan hunian berimbang merupakan kebijakan yang mewajibkan badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan (pengembang perumahan) untuk mengembangkan perumahan atau kawasan hunian dengan komposisi seimbang.

Komposisi berimbang dimaksud, yakni antara rumah mewah, menengah, dan sederhana dengan pola pembangunan 1 rumah mewah harus diimbangi dengan pembangunan 2 rumah menengah dan pembangunan 3 rumah sederhana atau 1:2:3.

Kebijakan perumahan seimbang merupakan komitmen negara untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.