JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan agar masyarakat yang belum memiliki rumah pribadi dimasukkan ke dalam kategori miskin.

Dia pun menyinggung indikator yang digunakan Bank Dunia atau World Bank untuk mengkategorikan rakyat miskin dan tidak miskin, salah satunya adalah konsumsi kalori per hari.

“Saya baru ketemu beberapa hari lalu dengan World Bank. Kalau World Bank itu ya sekian ribu kalori saja, orang sudah tidak miskin lagi, Pak Mendagri,” kata Maruarar dalam acara Penganugerahan APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah 2024 di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

“Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah yang pertama, masuk kategori miskin. Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah,” ujar dia.

Maruarar pun mengusulkan agar tanah dan bangunan hasil sitaan kasus korupsi sebaiknya dijual kepada rakyat kurang mampu yang belum memiliki rumah.

Eks politikus PDI-P ini juga mengajak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyusun data warga yang membutuhkan rumah dan menentukan kriterianya.

“Saya dua bulan jadi Menteri, Pak. Kita belum punya sistem data yang cukup. Kalau ada yang tanya sama saya hari ini, apakah dari Pak Bappenas, Bapak Menteri yang saya hormati, apakah kita punya data rakyat yang membutuhkan rumah sesuai kriteria? Enggak ada, Pak,” kata Maruarar.

“Kalau boleh, Pak Bappenas nanti dengan BPS-nya menyiapkan, supaya kita bisa percaya dengan single data. Supaya kita setiap kementerian tidak perlu membuat survei atau sensus sendiri,” ujar dia.

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.

"Kami ini kementerian dengan anggaran Rp5 triliun. Kalau cuma bangun rumah pakai anggaran Rp5 triliun, tahun depan hanya ada 250 ribu rumah lebih. Tapi bersama-sama, Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU, bersama Pemda-Pemda, developer, kita berdoa, semoga 3 juta rumah bisa kita bangun buat rakyat Indonesia bersama-sama," kata Maruarar dalam peresmian apartemen transit di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu petang.

Sejauh ini, kata Maruarar, pihaknya telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.

"Belum lagi dari yang lain, Sinarmas, Barito, dan lain sebagainya. Artinya ini adalah semangat gotong royong, yang kita sampaikan di judul itu sudah bukan basa-basi lagi hanya dipidatokan, tapi dikerjakan. Tadi saya cek staf saya, sudah ada yang kasih tanah di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, dan cukup banyak di tempat-tempat lain. Saya doakan juga di Jabar makin banyak bergotong royong membangun rumah rakyat dan usahanya tambah maju," ujarnya.

Terkait dengan apartemen transit di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk yang Rabu ini diresmikan, Maruarar mengatakan ini adalah hasil proses pembahasan yang panjang lintas kementerian seperti Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpinnya.

"Dan saya bahagia, di mana dua pekan lalu saya ke sini, terlihat bagaimana Pemda Jabar bisa membina ibu-ibu di sini, di mana sore-sore sambil jaga anak bisa merajut dan dijual melalui sosial media dan dapat uang. Saya tanya mereka mendapat rata-rata Rp1-Rp1,5 juta, dan itu sangat membantu perekonomian keluarga," tuturnya.

Program yang memberi kesempatan pada warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan wilayah yang jadi lokasi tempat tinggal mereka menjadi lebih baik untuk publik, menurut Maruarar, juga dinilainya menjadi peninggalan manis dari Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.

"Terima kasih untuk kebaikannya Pak Bey. Semoga Pak Bey meninggalkan kenangan yang manis bagi rakyat Jawa Barat, catatan yang manis. Bukan soal lamanya Pak Tetapi selama menjabat itu berbuat kebaikan apa. Itu yang paling penting Buat apa kita lama-lama menjabat tapi tidak ada kebaikan. Rakyat mencatat Bapak berbuat banyak kebaikan di Jawa Barat," ujar Maruarar menambahkan.

Di lokasi yang sama, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menjelaskan bahwa program ini dijalankan lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, dunia usaha dan masyarakat sipil dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi.

Di mana selain difasilitasi hunian layak di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk, tapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrim.

Bey menjelaskan dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau setara 384 jiwa yang menjadi peserta program ini, yang terdiri dari Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga yang ditempatkan di Rusunawa Rancaekek.

"Kemudian dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," ucap Bey.

Bey menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.

Bey juga mengatakan bahwa selain mendapatkan fasilitasi Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan sesuai minat dan bakatnya, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi yang terdiri dari Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta per kepala keluarga, untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.

"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey Machmudin.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Depok -

PT Megapolitan Developments Tbk melalui pengacaranya menjelaskan awal mula meminta akses ke warga salah satu perumahan di Cinere, Depok, Jawa Barat, hingga berujung gugatan ke pengadilan. Pihak Megapolitan Developments menegaskan tidak ngotot meminta akses tersebut.

Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum dari kantor hukum HPS Lawyers, Maju Posko Simbolon, dalam dokumen hak jawabnya. Maju mengatakan permasalahan hukum yang terjadi awalnya terkait rencana pembangunan perumahan Cinere Golf Residence (CGR) pada tahun 2021 di atas lahan 1,6 hektare). Namun, lahan itu terpisahkan oleh Kali Grogol sehingga menjadi lahan terbagi 2 bidang, yakni 20% di Cinere dan 80% di Pangkalan Jati.

"Sehingga sejak awal perencanaan membangun perumahan CGR tersebut diharuskan adanya pembangunan jembatan yang menghubungkan dua bidang lahan milik klien kami tersebut," ujar Maju, Rabu (18/12/2024).

Dia mengatakan Megapolitan Developments telah mempertimbangkan kondisi jalan di Pangkalan Jati yang hanya 3 meter serta padat penduduk. Menurutnya, jalan di Perumahan Blok A CE jauh lebih lebar, yakni 10 meter, sehingga mudah akses ke jalan raya.

"Sehingga hanya jalan melalui Blok A Cinere Estate (CE) yang aman dan memungkinkan untuk digunakan sebagai akses jalan dalam pembangunan perumahan CGR," ujarnya.

Maju mengatakan kliennya telah berkomunikasi dengan para tergugat yang disebutnya sebagai pengurus perumahan tersebut. Dia menyebutkan kliennya berupaya agar mendapat izin penggunaan jalan untuk proses pembangunan perumahan CGR.

"Dalam upaya-upaya tersebut, klien kami juga menyampaikan berbagai penawaran yang telah diubah beberapa kali mengikuti permintaan para tergugat yang pada pokoknya klien kami bersedia menyediakan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial atau penawaran bantuan uang tunai untuk digunakan sebagai pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial, bahkan klien kami bersedia untuk bertanggung jawab mengembalikan kondisi jalan seperti semula setelah dipergunakannya jalan Blok A Cinere Estate hingga pembangunan perumahan CGR selesai, selain itu, klien kami juga bersedia untuk menyediakan tim pengamanan selama pekerjaan pembangunan perumahan CGR berlangsung," ujarnya.

Dia mengatakan pembahasan berlangsung Oktober 2021. Pada Oktober 2023, menurut dia, para tergugat menyampaikan penolakan pembangunan jembatan di dalam area lahan perumahan CGR.

"Para tergugat menyampaikan penolakan pembangunan jembatan di dalam area lahan perumahan CGR dengan 'alasan keamanan' dan memaksa klien kami untuk berjanji 'tidak membangun jembatan' sebagai suatu 'prasyarat' atau 'harta mati' bagi para tergugat untuk memberikan izin penggunaan jalan dimaksud," ucapnya.

Maju mengatakan, pada 1 Desember 2023, para tergugat menolak karyawan kliennya yang hendak masuk ke CGR. Padahal, menurut dia, kliennya telah memberikan informasi soal jadwal kegiatan para karyawannya.

"Tindakan-tindakan para tergugat di atas, dipandang sebagai suatu tindakan yang menghalang-halangi klien kami untuk melakukan pembangunan perumahan CGR," ucapnya.

Dia mengatakan kliennya sudah bergerak di bidang pembangunan real estate sejak 1976 dan mayoritas lokasi proyeknya berada di Depok. Menurut dia, kliennya telah menjual unit-unit perumahan CGR kepada konsumen.

"Namun akibat tindakan-tindakan para tergugat yang menghalang-halangi klien kami sehingga perumahan CGR sampai saat ini belum terbangun dan klien kami mengalami kerugian materiil dan imateriil akibat pembatalan yang dilakukan oleh para konsumen," ucapnya.

Dia mengatakan tindakan para tergugat itu yang kemudian membuat kliennya mengambil langkah hukum. Gugatan pun diajukan ke Pengadilan Negeri Depok dengan nomor perkara 12/Pdt.G/2024/PN Dpk.

Kini, gugatan pengembang perumahan CGR telah dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung setelah melalui proses banding. Para tergugat juga dihukum membayar Rp 40,8 miliar.

"Bahwa oleh karena permasalahan hukum a quo telah masuk pada ranah pengadilan dan hingga saat ini masih terbuka upaya hukum, maka kami mengimbau agar menghormati proses hukum yang masih akan berjalan dan tidak melakukan tindakan-tindakan ceroboh yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru baik secara pidana dan/atau perdata, karena klien kami akan mempergunakan haknya untuk mengajukan tuntutan hukum lebih lanjut terhadap setiap tindakan-tindakan di kemudian hari yang berpotensi melanggar ketentuan hukum," ujarnya.

Alasan Warga Menolak

Warga perumahan CE khawatir terkait ancaman keamanan apabila ada jembatan penghubung. Penolakan warga perumahan CE ini dilengkapi dalil bahwa tidak ada peraturan hukum yang dilanggar.

"Para Tergugat telah membantah dengan dalil bahwa tidak ada satu peraturan hukum pun dilanggar oleh para Tergugat karena penolakan pembangunan perumahan CGR justru dilakukan oleh sebagian besar warga RW 006 Blok A perumahan CE dengan alasan keamanan," demikian dikutip dari putusan.

(haf/dhn)

SLAWI,iNewsMuria.id-Bank Jateng Cabang Slawi siap mendukung program KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk meningkatkan kesejahteraan ASN di Kabupaten Tegal.

Kebijakan itu menindaklanjuti harapan para pengurus KORPRI Kabupaten Tegal. Kedua belah pihak, KORPRI dan Bank Jateng mengadakan rapat koordinasi terkait rencana perjanjian kerja sama pembiayaan KPR FLPP di Kantor Bank Jateng Cabang Slawi, Senin (2/12/2024).

"Kami ingin memberdayakan KORPRI Kabupaten Tegal dengan meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui pemberian fasilitas rumah layak huni untuk para CPNS & PPPK yang berjumlah lebih kurang 3.000 orang," kata M Faried Wajdy, salah satu pengurus.

Pemimpin Bank Jateng Cabang Slawi Setiyo Aji mengatakan, Bank Jateng siap mendukung program KORPRI Kabupaten Tegal serta menyambut peluang pangsa pasar sesuai produk kredit perumahan. Yaitu KPR FLPP dengan target pasar para ASN yang belum memiliki rumah.

Sehingga, kata Setiyo Aji, mereka yang belum memiliki rumah dapat mengajukan KPR ke Bank Jateng.

“Kami melihat peluang dan potensi para ASN dan PPPK yang membutuhkan rumah murah dengan pembiayaan murah cukup besar," kata Setyo Aji. 

"Bank Jateng memiliki produk kredit perumahan FLPP bunga murah, sesuai komitmen Bank Jateng memberi kemudahan dalam memiliki hunian impian,” tuturnya. 

Dengan adanya program KPR FLPP dari Bank Jateng diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para ASN serta tercipta hubungan baik antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan Bank Jateng.(*)

Editor : Langgeng Widodo

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akan menyerahkan 79.925 hektare pada awal 2025 untuk mendukung program 3 juta rumah.

Nurson menjelaskan lahan tersebut merupakan milik pemerintah dengan memanfaatkan tanah terlantar yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, tanah tersebut nantinya masih perlu dikurasi oleh pengembang apakah cocok untuk dibangun hunian.

"Kami punya tanah terindikasi telantar seluas 854.662 hektare yang berpotensi digunakan untuk program nasional. Setelah kami analisis, untuk kawasan permukiman sekitar 79.925 hektare," ujar Nusron dalam keterangan resmi, Selasa (17/12/2024).

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan nantinya Kementerian ATR/BPN akan memaparkan lebih lanjut terkait bentuk peta topografi dan lokasi potensi permukiman dari tanah terindikasi telantar.

"Namun, apakah cocok atau tidak, kami belum tahu, tentunya Bapak/Ibu pelaku perumahan yang tahu. Kami committed, pada kuartal 1-2025 akan kami paparkan," kata Nurson.

"Pada kuartal I kami akan paparkan dalam bentuk peta topografinya dari sebanyak 79 ribu tadi. Mulai dari lokasinya, petanya seperti apa, jadi Teman-teman bisa lihat cocok apa tidak. Tim saat ini sedang bekerja membuat peta karena membuat peta tidak gampang," tambahnya.

Tanah terindikasi telantar yang Nusron sebutkan merupakan Tanah Cadangan Untuk Negara (TCUN) yang dihasilkan dari tanah-tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dan eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang.

"Karena ini merupakan semangat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang mana bumi, air, dan kekayaan alam harus dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat seluas-luasnya. Jadi itu tidak boleh menganggur dan telantar, oleh karena itu, ini kami tawarkan," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut upaya penyediaan rumah dalam program Tiga Juta Rumah menggandeng berbagai pihak, salah satunya penyediaan TCUN untuk kepentingan program dari Kementerian ATR/BPN ini.

"Sudah dalam dua bulan ini diskusi dengan Pak Nusron sering banget. Kalau Pak Nusron langsung menjelaskan ada beberapa titik yang berpotensi untuk program. Pak Nusron ini dukungannya luar biasa. Ini seperti fungsi fasilitator di mana kita melakukan koordinasi antar kementerian/lembaga pemerintah, perbankan, dan seluruh stakeholder perumahan untuk membantu dan membuat kebijakan," ujar Maruarar Sirait.

(Febrina Ratna)

PALEMBANG, iNewspalembang.id – Pemilik tanah di salah satu Perumahan Kota Modern Sriwijaya, Palembang, angkat bicara setelah ramai muncul rekaman video yang memperlihatkan alat berat menghancurkan bangunan pos sekuriti di kawasan tersebut, Senin (16/12/2024).

Iqbal Tawakal, mewakili keluarga pemilik tanah Jalaludin menyampaikan, bahwa pembongkaran pos security tersebut karena memang masuk di tanah sesuai sertifikat yang dimiliki mereka.

“Ini (tanah) SH hak milik atas nama pribadi pak Jalaludin, tidak ada atas nama warga, tidak dalam sengketa,” ujar dia, Selasa (17/12/2024) siang.

Sebelum melakukan pembongkaran pos tersebut, kata Iqbal, pihaknya juga sudah melakukan konfirmasi dengan pihak warga selama 3x24 jam. Namun, setelah ditunggu hingga tiga hari, warga mengabaikan apa yang mereka sampaikan.

“Apakah kami melanggar Undang-undang. Hak kami, tanah kami, punya kami dan kami bongkar. Jadi, yang membuat video ini tolong jangan asal membuat berita. Kami merasa tidak senang dan dalam waktu dekat ini kami akan melakukan pelaporan di Polda Sumsel,” kata dia.

Iqbal mengklaim, bahkan Jalan masuk ke perumahan ini juga masih milik Jalaludin. Atas dasar itu, maka pihaknya berharap netizen yang tidak mengetahui permasalahan jangan banyak berkomentar.

“Karena ini hak kami dan punya kami jadi, wajar membongkar bangunan berdiri diatas tanah kami tanpa seizin kami,” ungkap dia, seraya menandaskan pihaknya bakal menutup akses jalan itu ke perumahan, lantaran muncul berita yang merugikan keluarga mereka.

Editor : Sidratul Muntaha

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Adm) Kepulauan Seribu menyelenggarakan kegiatan Makan Bergizi Gratis di Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Selasa (17/12).

Sebanyak 521 porsi makanan bergizi dibagikan cuma-cuma kepada siswa pelajar di tingkat TK, SD, dan SMP.

Dalam kesempatan itu, hadir Manager North Business Unit PHE OSES Ahmad Patoni, yang mewakili jajaran Management PHE OSES serta Wakil Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan, yang secara simbolis mengawali pemberian makanan bergizi gratis tersebut.

Ahmad Patoni dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Rabu, mengungkapkan Makan Bergizi Gratis itu merupakan bagian dari tanggung jawab sosial PHE OSES.

"Kegiatan Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari ikhtiar kita bersama untuk mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi unggul yang siap menyambut masa depannya dan mimpi ini diawali dengan asupan nutrisi yang baik," katanya.

Kegiatan pemberian makanan bergizi gratis itu bertujuan mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan asupan nutrisi anak, sekaligus mendorong kesadaran pentingnya pola makan sehat di masyarakat.

Setiap porsi makanan bergizi terdiri atas nasi, dua sumber protein hewani (olahan ikan dan telur), sayuran, dan buah-buahan. Penyusunan menu bernutrisi tinggi itu disupervisi oleh ahli gizi dari Puskesmas Kelurahan Harapan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi harian anak sesuai pedoman gizi seimbang.

"Sumber protein hewani untuk Makan Bergizi Gratis berasal dari ikan tangkapan kelompok binaan PHE OSES yang tergabung dalam program Pelaut Tangguh. Selanjutnya, bahan-bahan ini diolah oleh Bi Encing, kelompok Ibu-ibu yang merupakan binaan kami dalam program Seribu Asa. Semua saling berkesinambungan," ujar Ahmad Patoni.

Wakil Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan merasa senang ketika PHE OSES dengan sigap menjawab undangan untuk berkolaborasi melaksanakan kegiatan ini.

"Tak hanya mendukung sebagai stimulus program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah, kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan bencana banjir rob yang melanda Pulau Harapan. Adanya kegiatan ini meringankan beban para wali murid yang selama empat hari ini mengalami kesulitan dalam mencari hasil tangkapan ikan," ucapnya.

Kegiatan itu juga mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat setempat. "Kami berterima kasih atas perhatian dan dukungan PHE OSES serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu. Kami berharap makanan bergizi bisa meningkatkan kesehatan dan prestasi akademis anak-anak kami," kata Rosalia Dewi, ibu dari Rangga Saputra, salah satu siswa peserta kegiatan.

PHE OSES berkomitmen untuk mendukung program pemerintah daerah, khususnya inisiatif kesehatan dan perbaikan gizi anak-anak Indonesia.

Selain kegiatan Makan Bergizi Gratis, perusahaan juga menginisiasi program penurunan angka stunting di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, melalui program Seribu Asa atau Selamatkan Generasi dari Gizi Buruk dan Stunting Bersama Pertamina.

Salah satu kegiatan Seribu Asa, yaitu pemberian makanan utama yang melibatkan kader posyandu dan ahli gizi puskesmas setempat serta memberdayakan kelompok ibu rumah tangga dari Pulau Panggang, Pulau Harapan dan Pulau Kelapa.

Kelompok ibu rumah tangga yang merupakan kader posyandu itu berkumpul untuk memasak makanan dengan bahan hasil tangkapan nelayan setempat dan produk lainnya yang tersedia di pasar lokal, menggunakan dana bantuan dari PHE OSES.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Cileungsi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Cileungsi menjadi wilayah yang banyak diincar pengembang karena dekat dengan Kawasan industri.

Banyak pengembang yang membangun perumahan dengan berbagai tipe dan Harga yang bervariasi. Medcom merangkum beberapa rumah dengan harga serba Rp180 jutaan di Cileungsi buat kamu yang mencari tempat tinggal.

Jika kamu mencari tempat tinggal, di bawah ini ada beberapa rekomendasi rumah murah di Cileungsi yang dikutip dari laman resmi Sikumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Cileungsi

Perumahan murah di Cileungsi. Foto: Sikumbang Kementerian PUPR

1. Puri Situsari Tahap 3

Terletak di Situsari, Cileungsi, Kabupaten Bogor, perumahan ini dibangun oleh Makmur Sukses Wicaksana. Ada 126 rumah subsidi yang tersisa dengan Harga Rp181 juta.

Setiap unitnya memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi yang dibangun di atas luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.
Adapun spesifikasi rumah mencakup rangka atap baja ringan, dinding batako, lantainya keramik, dan pondasi batu kali.

2. Pesona Kahuripan 10

Perumahan ini dibangun oleh PT Hikmah Alam Sentosa. Perumahan ini memiliki 173 unit rumah subsidi dengan harga Rp185 juta.

Terletak di Gandoang, Cileungsi, Kabupaten Bogor, rumah ini memiliki spesifikasi teknisnya, atap genteng plat, dindingnya batako double dinding, lantainya keramik 30x30 dan pondasinya batu kali.

Rumah di sini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi yang mana di dalamnya terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

3. Permata Puri Harmoni 2 Tahap 2

Perumahan subsidi ini berada di Situsari, Cileungsi, Kabupaten Bogor. Dibangun oleh Bangun Cipta Multiguna, ada 76 unit rumah tipe subsidi yang tersisa dengan harga Rp181 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 29 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi . Dalam satu unitnya terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi yakni atap genteng beton, dindingnya batako double dinding, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

4. Fontana Lake

Terletak di Situsari, Cileungsi, Kabupaten Bogor, rumah ini dibangun oleh Central Bangun Cemerlang. Ada 75 unit rumah tipe subsidi yang tersisa dengan harga Rp180 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 63 meter persegi . Dalam satu unitnya terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi yakni atap baja ringan, dindingnya batako double dinding, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. Griya Cileungsi 8

Perumahan yang berada di Mampir, Cileungsi, Kabupaten Bogor dibangun oleh Bina Griya Sarana. Perumahan memiliki 27 unit rumah subsidi dengan harga Rp181 juta.

Di setiap unitnya terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Adapun spesifikasi bangunan antara lain atap baja ringan, genteng beton, dinding batako, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

(KIE)

JAKARTA, iNews.id – PT PHE OSES, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Adm) Kepulauan Seribu, mengadakan kegiatan Makan Bergizi Gratis di Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Selasa (17/12/2024). Sebanyak 521 porsi makanan bergizi dibagikan secara cuma-cuma kepada siswa tingkat TK, SD, dan SMP.

Program ini bertujuan mendukung pemerintah dalam meningkatkan asupan nutrisi anak serta mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat. Acara ini dihadiri oleh Manager North Business Unit PHE OSES, Ahmad Patoni, mewakili jajaran manajemen PHE OSES, serta Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan, yang secara simbolis memulai pembagian makanan bergizi gratis.

Setiap porsi makanan terdiri dari nasi, dua sumber protein hewani (olahan ikan dan telur), sayuran, dan buah-buahan. Menu tersebut dirancang dengan supervisi ahli gizi dari Puskesmas Kelurahan Harapan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian anak sesuai pedoman gizi seimbang.

“Kami merasa senang ketika PHE OSES dengan sigap menjawab undangan untuk berkolaborasi melaksanakan kegiatan ini. Tak hanya mendukung sebagai stimulus program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah, kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan bencana banjir rob yang melanda Pulau Harapan. Adanya kegiatan ini meringankan beban para wali murid yang selama empat hari ini mengalami kesulitan dalam mencari hasil tangkapan ikan,” ujar Muhammad Fadjar Churniawan.

Ahmad Patoni juga menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. “Kegiatan Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari ikhtiar kita bersama untuk mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi unggul yang siap menyambut masa depannya. Dan mimpi ini diawali dengan asupan nutrisi yang baik,” katanya.

Ahmad menambahkan bahwa sumber protein hewani untuk program ini berasal dari ikan tangkapan kelompok binaan PHE OSES yang tergabung dalam program Pelaut Tangguh. Selanjutnya, bahan-bahan tersebut diolah oleh Bi Encing, kelompok ibu-ibu binaan dalam program Seribu Asa. “Semua saling berkesinambungan,” tambahnya.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. “Kami berterima kasih atas perhatian dan dukungan PHE OSES serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu. Kami berharap makanan bergizi bisa meningkatkan kesehatan dan prestasi akademis anak-anak kami,” kata Rosalia Dewi, ibu dari Rangga Saputra, salah satu siswa peserta kegiatan.

PHE OSES menegaskan komitmennya mendukung program Pemerintah Daerah, khususnya inisiatif kesehatan dan perbaikan gizi anak-anak Indonesia. Selain program Makan Bergizi Gratis, perusahaan juga menginisiasi upaya penurunan angka stunting melalui program Seribu Asa atau Selamatkan Generasi dari Gizi Buruk dan Stunting Bersama Pertamina.

Dalam program ini, PHE OSES bekerja sama dengan kader posyandu, ahli gizi Puskesmas setempat, serta memberdayakan kelompok ibu rumah tangga dari Pulau Panggang, Pulau Harapan, dan Pulau Kelapa. Mereka memasak makanan menggunakan hasil tangkapan nelayan setempat dan produk lokal lainnya, dengan dukungan dana dari PHE OSES.

Editor : Yudy Heryawan Juanda

JAKARTA, investor.id – Salah satu hal utama yang ditekankan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) adalah kontrol kualitas pangan. Pengamat pendidikan Indonesia, Darmaningtyas mewaspadai kelalaian oknum sehingga timbul keracunan makanan pada anak dalam keberlangsungan program tersebut.

Dalam upaya membantu kontrol kualitas makanan yang akan diberikan kepada para pelajar nanti, Darma melihat pentingnya peran Dasawisma untuk diberdayakan secara maksimal dalam program tersebut. Sebab Dasawisma dinilai punya peran yang cukup dekat dengan sasaran MBG.

“Dasawisma itu bisa diberdayakan untuk menyelenggarakan program makan gratis. Yang paling penting menurut saya adalah kontrol supaya yang tidak mengurangkan kasus-kasus makanan gratis itu yang selama ini ada yang sering berdampak pada timbulnya keracunan, anak, dan sebagainya. Itu yang harus dikontrol,” ungkap Darma saat dihubungi, pada Selasa (17/12/2024).

Mengutip penjelasan dari BKKBN, Dasawisma merupakan suatu kelompok yang terdiri dari 11-20 rumah. Mereka biasanya adalah perempuan atau para Ibu yang diikutsertakan membantu kelancaran tugas pokok program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat desa/kelurahan.

Menurut Darma, peran Dasawisma juga bisa mendukung pihak-pihak kantin sekolah dalam pengelolaan implementasi program makan bergizi gratis. Sebab kehadiran kelompok ibu-ibu tersebut juga bisa membantu dalam menjangkau sekolah-sekolah di pelosok Indonesia sebagai pengganti kantin.

Tidak hanya itu, Dasawisma juga dipercaya mampu menjaga dan mengontrol konsumsi para pelajar penerima MBG. Apalagi mengingat Dasawisma lahir dari kumpulan ibu-ibu di masing-masing wilayah.

Selain itu, Darman turut mengimbau agar para pengelola kantin untuk tidak ikut mencari keuntungan yang besar jika nantinya dipercaya mengelola program makan bergizi gratis. Pasalnya, program tersebut merupakan usaha bersama dari seluruh elemen masyarakat di Tanah Air untuk meningkatkan kecerdasan bangsa.

“Jadi kontrol kualitas makanannya itu menjadi sangat penting. Dan yang saya imbau adalah kalau misalnya nanti diserahkan ke pengelola kantin orientasinya jangan memperoleh keuntungan yang besar-besarnya,” tegas Darma.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Pengembang properti Madana Land menjalin kemitraan dengan Koperasi Karyawan (Kopkar) Kanitra untuk menyediakan pembiayaan program perumahan bagi anggotanya. Melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), keduanya berkomitmen mendukung kesejahteraan anggota secara berkelanjutan.

“Kemitraan ini merupakan langkah strategis kami dalam mendukung peningkatan kesejahteraan anggota Kopkar Kanitra melalui kepemilikan rumah yang mudah diakses dan berkualitas, ” kata CEO Madana Land Teja Galih Pradipta dalam keterangan tertulis, Selasa, 17 Desember 2024.

Teja juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem yang berkelanjutan, di mana seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengembang, koperasi, hingga anggotanya, dapat saling memberikan nilai tambah.
Dalam proyek ini, Madana Land telah menyiapkan lahan seluas 40 hektar di kawasan Cikarang, Bekasi. Lahan tersebut akan dikembangkan menjadi kawasan perumahan terpadu yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang kebutuhan penghuni.

"Madana Land tidak hanya membangun rumah, tetapi juga menghadirkan ekosistem kehidupan yang lengkap. Kawasan ini akan dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar secara holistik,” kata Marketing Director Madana Land Aldrin Yani.

Perumahan terpadu

Proyek ini akan mencakup berbagai tipe hunian rumah tapak, mulai dari tipe 42/60 meter persegi, 48/60 meter persegi, hingga 60/66 meter persegi dengan harga mulai Rp400 jutaan.

Untuk mendukung kepemilikan rumah yang lebih mudah, beberapa bank nasional seperti BRI, BSI, dan BTN telah menyatakan kesiapan mereka untuk menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema yang kompetitif.

Madana Land akan merancang kawasan ini dengan konsep hunian modern yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, seperti rumah sakit, pendidikan, masjid dengan desain eksklusif karya Ridwan Kamil yang akan menjadi pusat kegiatan keagamaan dan ikon baru di Cikarang.

Dalam proses pengembangan dan pemasaran, Madana Land menggandeng Main Property sebagai mitra strategis. Main Property memiliki pengalaman panjang dalam pemasaran proyek- proyek properti unggulan dan akan memastikan bahwa produk perumahan ini dapat menjangkau masyarakat secara efektif.

“Kami percaya bahwa kerja sama dengan Main Property akan mempercepat proses pemasaran sekaligus meningkatkan brand awareness proyek ini. Madana Land terus berkomitmen untuk menyediakan hunian berkualitas dengan akses mudah bagi para pekerja industri,” lanjut Aldrin.

Dengan proyek ini, Madana Land menunjukkan komitmennya untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat.

(KIE)

KOMPAS.com - Penelitian dari Universitas Sheffield, Inggris mengungkapkan pembangunan perumahan baru gagal melindungi satwa liar dalam skala luas.

Temuan tersebut berdasarkan studi yang dilakukan peneliti antara Juni hingga Agustus 2024 di 42 perumahan baru di lima Otoritas Perencanaan Lokal di Inggris yang mencakup lebih dari 291 hektar lahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat situasi nyata yang ada di lapangan dan membandingkannya dengan apa yang telah dijanjikan pengembang sebagai syarat untuk mendapatkan izin membangun.

• Sebagian Besar Keanekaragaman Hayati Hutan Hujan Terancam
• Populasi Satwa Liar Global Turun Rata-rata 73 Persen dalam 50 Tahun

Dikutip dari Phys, Selasa (17/12/2024) ketika pengembang perumahan memperoleh izin perencanaan, hal itu biasanya disertai dengan serangkaian kondisi ekologis yang harus mereka penuhi untuk mencegah hilangnya keanekaragaman hayati akibat perubahan penggunaan lahan.

Mitigasi tersebut dimaksudkan supaya satwa liar tetap hidup di samping tempat tinggal manusia misalnya saja dengan cara menciptakan habitat baru seperti padang bunga liar, menanam pohon baru, dan membangun rumah bagi satwa liar seperti kotak burung.

Namun, hasil penelitian justru menemukan hanya 53 persen dari fitur ekologi yang disebutkan dalam perencanaan pembangunan perumahan yang ada dalam kenyataan.

Kenyataannya, peneliti tidak menjumpai tersedianya tempat perlindungan reptil, tidak ada kotak burung dan kelelawar serta tidak terpasangnya kotak serangga seperti yang dijanjikan.

Survei juga mengungkapkan bahwa 39 persen pohon mati atau hilang dan 59 persen padang rumput bunga liar ditemukan ditanam dengan tidak benar atau rusak.

"Sistem perencanaan dapat memastikan kerusakan alam dapat dikurangi. Tetapi penelitian kami menunjukkan bahwa pembangunan rumah tidak menerapkan peningkatan ekologis untuk membantu alam seperti yang telah dijanjikan pengembang," ungkap Profesor Malcolm Tait, dari Fakultas Geografi dan Perencanaan Universitas Sheffield.

• Perlindungan Keanekaragaman Hayati RI Terancam Industri Ekstraktif
• Badak Jawa Banyak Diburu, Strategi Perlindungan Satwa Diterapkan

"Apa yang kami ungkapkan adalah masalah sistemik yang besar dan kebutuhan mendesak bagai sistem perencanaan guna melindungi satwa liar dari kerusakan," katanya lagi.

Laporan ini pun akhirnya mengungkap masalah sistemik di seluruh sistem perencanaan dan pembangunan secara keseluruhan, di mana menempatkan pengembang sebagai pihak yang diuntungkan dan satwa liar sekali lagi sebagai pihak yang dirugikan.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.