Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan penerima makan bergizi gratis (MBG) akan mencapai 2 juta orang pada pekan depan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan mengatakan saat ini baru ada 760 ribu penerima program MBG. Mulai 17 Februari, jumlahnya melonjak lebih dari 2 juta.

"Yang sekarang 760 (ribu). Nanti kita targetkan di 17 Februari lebih dari 2 juta (penerima)," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menjelaskan lonjakan penerima manfaat tersebut salah satunya didorong oleh masuknya program tersebut ke Papua dan Papua Tengah. Dadan memastikan program MBG dapat dijalankan di dua wilayah tersebut mulai pekan depan.

"Nanti tanggal 17 Februari, sudah ada di Papua dan Papua Tengah," terang dia.

Sebelumnya, BGN telah menargetkan Papua dan Papua Tengah sebagai daerah prioritas penyaluran program MBG dalam waktu dekat. Sebab, wilayah tersebut sampai saat ini belum menerima program tersebut.

Dadan menjelaskan tiga faktor utama yang menjadi kendala untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, seperti anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

"Ya, pasti. Papua, Papua Tengah. Karena di sana sampai sekarang belum ada dan kami sedang mengusahakan agar Papua dan Papua Tengah juga segera mendapatnya," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025) malam.

(kil/kil)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sepakat untuk melakukan percepatan pembangunan 123 ribu rumah di lahan seluas 792 hektare milik BUMN.

"Jadi percepatan 792 hektar dengan 123 ribu rumah. Saya rasa angka yang luar biasa," ujar Erick di Jakarta, Senin.

Dalam pertemuan bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, telah disepakati kerja sama dengan berbagai sektor sekaligus memastikan adanya payung hukum yang jelas dan transparan guna memberikan kepercayaan kepada publik.

Erick juga mengatakan, kerja sama antara sektor swasta dan BUMN dipastikan akan lebih transparan. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak dapat berupa joint venture atau perusahaan patungan, kerja sama operasi (KSO) atau konsep lainnya.

Lebih lanjut, kerja sama ini merupakan upaya untuk mewujudkan program 3 juta rumah. Oleh karena itu, perlu didukung dengan ekosistem yang berkesinambungan.

"Karena itu saya bullish, saya sangat optimis makanya tadi saya sepakat dua hal dengan Pak Ara (Maruarar Sirait) sebagai Menteri Perumahan dan juga tentu pihak swasta, baik besar, menengah, kecil," kata Erick.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan dalam percepatan pembangunan 123 ribu rumah akan menggunakan lahan milik Perumnas dan lima lokasi milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, yang berada di kawasan stasiun.

Adapun lima lahan yang akan dikembangkan dengan konsep transit oriented development (TOD), yaitu Pulau Gebang, Jakarta, Stasiun Cisayur, Tangerang, Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan, revitalisasi Rumah Susun Klender, Jakarta dan rumah tapak di daerah Jonggol, Jawa Barat.

"Jadi sudah ada beberapa lahan yang dari Perumnas memang kita siapkan. Tadi disampaikan oleh Pak Erick, 729 hektare itu. Sebagian besar adalah milik Perumnas dan ada beberapa lokasi, lima lokasi yang dimiliki oleh KAI, milik KAI ini semuanya ada di stasiun," kata Budi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN mendukung Program 3 juta rumah yang merupakan bagian dari program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami dari Kementerian BUMN dan seluruh BUMN yang ada senantiasa terus mendukung visi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan tentu program-program pemerintah melalui kementeriannya masing-masing seperti hari ini di perumahan," ujar Erick Thohir dalam konferensi pers di kompleks Bank Indonesia (BI), Jakarta Selasa.

Menurut dia, keberhasilan yang telah dicapai selama ini tentu karena kerja sama lintas sektoral.

"Bahwa success story yang kita sudah lakukan selama ini tentu karena kerja sama lintas sektoral dan tidak lain bagaimana kita bisa mendukung secara implementasinya secara riil," katanya.

Erick menyampaikan bahwa bank-bank Himbara seperti BTN, Mandiri, dan sebagainya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung Program 3 juta rumah.

Kendati demikian, ia berharap adanya peran dari bank-bank swasta untuk juga mendukung tercapainya Program 3 juta rumah.

"Insya Allah hari ini dengan rapat yang dipimpin oleh Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dan tentu tadi pandangan dan dukungan dari Bapak Gubernur BI, lalu dari Komisi XI DPR, dan Pak Pandu Sjahrir, tadi kami siap melaksanakan. Selama ini juga Bank Himbara seperti BTN yang memang 80 persen dari market daripada pendanaan rumah-rumah subsidi itu ada di kami, lalu tadi kita harapkan juga bank-bank Himbara seperti Mandiri, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi tetapi dengan catatan karena ini masif 3 juta kita mengharapkan juga peran dari Bank-Bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini jadi tidak kami sendirian saja," katanya.

Program 3 juta rumah merupakan program yang masif dan harus didukung oleh semua pihak karena untuk kepentingan rakyat Indonesia.

"Tetapi ini program yang masif yang harus di dukung untuk kepentingan tadi rakyat Indonesia yang saat ini sangat membutuhkan perumahan di banyak sektor, kita lihat backlog-nya sendiri sudah terlalu banyak saat ini," kata Erick.

Jakarta: Jawilan merupakan kecamatan di Kabupaten Serang, Banten. Jarak Jawilan ke ibu kota Provinsi Banten adalah 39,6 km.

Jarak yang tidak begitu jauh dari Jakarta, aksesibilitas menuju Serang juga cukup mudah diakses dengan beragam fasilitas transportasi yang tersedia. Untuk kamu yang sedang mencari rumah murah di daerah Banten dapat mempertimbangkan Jawilan sebagai pilihan.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Kecamatan Jawilan, berikut adalah lima rekomendasi rumah komersil dan subsidi mulai dari Rp150 jutaan dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Jawilan

Perumahan subsidi di Jawilan. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Pesona Pamarayan Tahap 2

Berlokasi di Jawilan, Jawilan, Kab Serang, Banten. Dikelola oleh Surya Bangun Sejati dengan jumlah 9 unit komersil yang tersedia.

Rumah komersil mulai dari Rp150,5 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap baja ringan, dinding beton bertulang, lantai keramik, serta pondasi cakar ayam.

2. Platinum Parakan Residence

Rumah ini berlokasi di Parakan, Jawilan, Kab Serang, Banten. Dikelola oleh Platinum Persada, jumlah komersil yang tersedia 44 unit dengan harga mulai dari Rp166 juta.

Salah satu rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap genteng beton, dinding bata ringan plester aci, lantai keramik, serta pondasi batu kali cor besi.

3. Royal TAM Citeras

Berlokasi di Cemplang, Jawilan, Kab Serang, Banten. Dikelola oleh Maxi Tam Jaya dengan jumlah unit tersedia 270 unit subsidi.

Rumah ini dengan harga Rp166 juta dengan luas bangunan 27 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah berupa rangka atap genteng seng berpasir, dinding hebel diplester, diaci, serta dicat. Lantai keramik dan pondasi batu kali.

4. Pesona Pamarayan Tahap 2 Ext

Perumahan ini berlokasi di Pagintungan, Jawilan, Kab Serang, Banten ini dibangun oleh Surya Bangun Sejati. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 33 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp162 jutaan, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap rangka baja ringan, dinding bata ringan, serta lantai keramik 40x40 dan pondasi cakar ayam.

5. Grand Citeras

Rumah ini berlokasi di Cemplang, Jawilan, Kab Serang, Banten. Dikelola oleh Mizeca Pembangunan, tetapi hanya ada 63 unit subsidi yang tersedia.

Rumah dengan harga Rp150,5 juta dengan luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap baja ringan, dinding batako plester aci dan cat, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Makassar -

Seekor buaya berukuran besar muncul di perumahan yang terendam banjir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Buaya tersebut langsung ditangkap.

"1 ji yang muncul, 1 ji juga yang ketangkap," ujar Kasi OPS Penyelamatan Dinas Damkar Makassar Idham Halid kepada detikSulsel, Kamis (13/2/2025).

Idham tidak memberikan keterangan lebih detail terkait kemunculan buaya tersebut. Buaya itu muncul di perumahan terendam banjir di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Makassar, Rabu (12/2) malam.

Dalam video beredar, tampak seekor buaya berenang di lorong perumahan yang terendam banjir. Warga yang melihat buaya tersebut meminta warga lainnya menjauh.

Tak berselang lama, sejumlah warga tampak mengepung buaya tersebut. Warga berusaha menangkap buaya tersebut menggunakan tali dan kayu.

Buaya itu tampak melawan membuat warga yang berusaha menangkapnya berlarian. Bahkan ada warga yang segera naik ke mobil truk yang parkir di lokasi.

(hsr/hsr)

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) mempunyai target 30 ribu satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) untuk mencapai 82,9 juta penerima makan bergizi gratis (MBG) tahun ini. Namun, anggaran untuk penyediaan lahan SPPG itu terkena pangkas.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan meminjam lahan milik instansi lain, seperti TNI, Polri, BUMN, hingga pemerintah daerah. Dipangkasnya anggaran untuk pengadaan lahan ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Kan banyak lahan TNI, lahan Polri, lahan Pemda, lahan BUMN," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menerangkan untuk memenuhi target nasional, BGN butuh 30 ribu SPPG. SPPG ini nantinya yang akan mengolah menu makan bergizi gratis (MBG).

Saat ini, pihaknya baru menyediakan 246 SPPG. Namun, Dadan enggan berkomentar lebih lanjut terkait besaran lahan yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut.

"Kita butuh 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi itu 82,9 orang. Yang sekarang kan baru ada 246. Nanti akan meningkat ke 700 ke 30 ribu," terang Dadan.

Sebelumnya, anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dipangkas sebesar Rp 200,2 miliar dari total anggaran semula Rp 71 triliun. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan menerangkan anggaran yang dipangkas itu untuk pengadaan lahan pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). SPPG ini untuk menunjang pemenuhan menu MBG di setiap daerah.

"Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

Saksikan Live DetikPagi :

(kil/kil)

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) turut terkena efisiensi anggaran imbas adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Anggaran BGN yang terpotong hanya sebesar Rp200 juta atau 0,2845% dari jumlah pagu senilai Rp7,1 triliun.

"Ya kan ini sudah intruksi presiden bahwa terjadi efisiensi kepada anggaran belanja nasional dan juga daerah, dan BGN pun termasuk salah satu yang terkena efisiensi. Meskipun besarannya kurang lebih 0,2845%, jadi berkurang 200 juta," kata Kepala BGN Dadan Hindayana usai raker bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menjelaskan, anggaran terpangkas itu untuk pengadaan lahan untuk membangun Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).



Namun, kata dia, pihaknya akan melakukan skema pinjam pakai untuk menggunakan lahan dalam membangun SPPG itu.

"Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN, kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, ya pinjam pakai saja. Jadi ada anggaran yang bisa diefiseinkan terkait dengan pengadaan lahan," tutur Dadan.

Kendati anggarannya terpangkas, Dadan menjelaskan, dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak kena efisiensi.

Seban, anggaran BGN yang terkena efisiensi hanya untuk pengadaan lahan.

"Enggak ada (anggaran MBG kena efisiensi). Kalau seluruh kementerian kan anggaran pegawai enggak ada yang kena pangkas, program MBG juga tidak kena," terang Dadan.

"Yang kena ya pengadaan di pengadaan lahan, yang bisa menggunakan lahan-lahan pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN dan lain-lain bisa pinjam pakai," tandasnya.

Jakarta -

Berdasarkan Laporan World Food Programme (WFP) 2024, setidaknya 23 juta orang di Indonesia tidak mampu memenuhi asupan gizi seimbang setiap harinya. Pertanyaannya, mampukah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dijanjikan dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Wins Pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis gizi tersebut?

Menurut Prof. Yodi Mahendradhata, Guru Besar Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, program MBG hanyalah jawaban populis atas masalah stunting yang lebih kompleks. Manfaat dan urgensi program ini pun layak dipertanyakan. Di lain sisi, Prof. Tjandra Yoga Aditama dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia memandang program MBG sebagai a multisectoral game changer yang tidak hanya untuk meningkatkan gizi anak dan mendukung kesehatan anak, tetapi juga menciptakan rantai pasokan pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, hingga mengurangi beban ekonomi rumah tangga.

Terlepas dari segala perdebatan yang ada, pemerintah tetap terlihat optimis menjalankan program MBG. Pada 6 Januari 2025, program ini secara resmi diluncurkan di 31 provinsi. Melalui 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN) secara langsung, program MBG diklaim telah menjangkau 650 ribu penerima manfaat, mencakup siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sebelum resmi dilaksanakan, pada 16 Desember 2024, penulis berkesempatan untuk berdiskusi dengan beberapa kepala sekolah di wilayah Jabodetabek yang menjadi sasaran uji coba program MBG. Mayoritas melaporkan adanya manfaat nyata dari MBG, meskipun di awal pelaksanaannya terdapat tantangan dalam distribusi dan operasional. Paranggi Rismoko, Kepala Sekolah Dasar Negeri Pulogebang 06 di Jakarta Timur, merupakan salah satu yang menilai MBG berhasil membantu menyediakan makanan sehat bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, ketidaksesuaian jadwal distribusi makanan dengan waktu belajar mengakibatkan kondisi makanan tidak prima saat diterima siswa.

Permasalahan ini berakar pada ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur pelaksanaan MBG. Saat ini, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang BGN hanya mengatur kerangka kelembagaan tanpa menetapkan peraturan terkait pelaksanaan MBG itu sendiri. Kejelasan regulasi sangat penting untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan program pemerintah. Ketiadaan regulasi ini memperparah 3 (tiga) persoalan utama: (i) koordinasi dan kewenangan kementerian atau lembaga (K/L) terkait, (ii) standardisasi tata kelola distribusi dan pengadaan, serta (iii) pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang terkualifikasi.

Kurangnya Koordinasi dan Kewenangan Institusional

Kekosongan hukum pada program MBG yang bersifat lintas K/L dapat menimbulkan ketidaktegasan dalam distribution of power and authority. Hal ini mengingat implementasi program MBG mencakup berbagai aspek, meliputi pendanaan, logistik, kebutuhan gizi/kesehatan, lingkungan pendidikan, pengawasan, hingga evaluasi program. Pada akhirnya, kebijakan yang dikeluarkan K/L dapat saling bertabrakan atau tidak tepat sasaran dan lambat dalam pengambilan keputusan.

Sebagai contoh, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bertanggung jawab atas pemilihan sekolah dan kesiapan institusional dalam MBG. Namun, tanpa koordinasi yang jelas dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mengelola integrasi anggaran, terdapat potensi ketidaksesuaian antara kebutuhan sekolah dengan alokasi dana yang tersedia. Akibatnya, sekolah yang seharusnya diprioritaskan tidak mendapatkan dukungan optimal, sementara sekolah lain yang kurang membutuhkan justru menerima alokasi yang lebih dari apa yang seharusnya.

Standardisasi Tata Kelola dan Pengadaan

Keberadaan regulasi dalam aspek tata kelola distribusi serta pengadaan barang dan jasa pada program MBG juga sangat krusial. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan prinsip good governance yang mengharuskan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berbasis pada standar yang jelas dan terukur.

Tanpa regulasi yang tegas, distribusi serta pengadaan barang dan jasa dalam program MBG berisiko mengalami berbagai masalah inefisiensi hingga potensi penyimpangan. Meskipun terdapat Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Program MBG yang disusun oleh BGN, tidak ada konsekuensi hukum yang tegas bagi mitra jika dalam praktiknya ditemukan makanan yang tidak memenuhi standar gizi atau berisiko menimbulkan masalah kesehatan akibat kontaminasi atau bahan yang tidak layak konsumsi.

Tidak hanya itu, tidak diaturnya mekanisme tender mitra yang transparan dan objektif juga dapat meningkatkan potensi praktik monopoli atau oligopoli jika pengadaan makanan terpusat pada beberapa penyedia besar sebagaimana hal ini telah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kondisi tersebut akan mengarah pada harga yang tidak kompetitif dan kualitas yang tidak optimal hingga membuka ruang bagi praktik korupsi dan kolusi. Pada akhirnya, anggaran yang telah dialokasikan menjadi tidak efisien akibat rawan penyalahgunaan wewenang seperti praktik penggelembungan harga hingga penurunan kualitas.

Kapasitas SDM Terkualifikasi

Badan Gizi Nasional juga menghadapi tantangan dalam kapasitas SDM akibat ketidaksiapan birokrasi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan setiap pengguna anggaran negara untuk menerapkan sistem pengendalian internal, termasuk audit, review, evaluasi, serta pemantauan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Namun, sebagai lembaga yang baru dibentuk pada 15 Agustus 2024, BGN tentu belum memiliki SDM yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas ini.

Di tengah keterbatasan, BGN justru dipercaya mengelola anggaran MBG sebesar Rp71 triliun, yang berpotensi meningkat hingga ratusan triliun rupiah pada tahun anggaran selanjutnya. Dengan jumlah SDM yang secara ideal belum memadai, pengelolaan anggaran sebesar itu tampaknya akan sulit untuk terhindar dari risiko inefisiensi dan kegagalan pencapaian target program MBG. Oleh karena itu, kebutuhan akan percepatan rekrutmen SDM harus dikawal dengan regulasi yang menjamin proses seleksi berbasis meritokrasi guna mencegah potensi malpraktik.

Urgensi Reformasi Regulasi

Untuk mengatasi tiga persoalan di atas, setidaknya dibutuhkan regulasi setingkat peraturan presiden untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Tanpanya, SPPG selaku unit pelaksana MBG dapat menghadapi hambatan besar dalam implementasi, dan risiko korupsi dalam eksekusi program sudah barang tentu menjadi kian tinggi. Jika dibiarkan, kondisi demikian akan memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam penyediaan layanan dasar, terutama untuk program unggulan yang telah mendapat atensi publik yang cukup tinggi.

Program MBG sejatinya bukanlah hal baru. Jepang dan India telah lebih dulu membuktikan efektivitas program serupa dengan dukungan kerangka hukum yang kuat. Jepang memiliki School Lunch Act 1954 yang mengatur standar gizi secara ketat, sementara India menerapkan National Food Security Act 2013 yang mencakup mekanisme pengaduan bagi penerima manfaat. Tak heran, program mereka telah menciptakan legacy konkret yang dirasakan lintas generasi.

Indonesia, yang kini mulai menerapkan program MBG, perlu mempertimbangkan aspek regulasi ini dengan bijak. Jika ingin mencapai keberhasilan serupa, regulasi yang kuat dan berkelanjutan harus menjadi prioritas, agar program ini benar-benar menjadi solusi jangka panjang bagi masalah krisis gizi di Indonesia.

Penulis adalah Tenaga Profesional Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Opini ini tidak mewakili institusi tempatnya bekerja

(azh/azh)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan tidak ada kendala dalam pembayaran kepada para mitra program makan bergizi gratis (MBG).

“Alhamdulillah lancar,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/2/2025).

Dadan membantah kabar yang menyebut terdapat mitra MBG mundur karena masalah pembayaran.

“Di data kami tidak ada (mitra MBG yang mundur),” ujar dia.

Sebelumnya, Dadan menegaskan bahwa mitra yang ikut menjalankan program makan bergizi gratis akan diberikan uang secara langsung untuk pengadaannya mulai Februari 2025.

Dadan mengatakan, selama ini, para mitra harus mengeluarkan uang mereka terlebih dahulu, baru kemudian pengeluarannya di-reimburse oleh negara.

"Kami sedang mengusahakan mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra," ujar Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Diketahui, viral di media sosial kabar mengenai mitra MBG di Tasikmalaya yang mundur karena belum menerima pembayaran.

Isu ini menjadi perbincangan publik setelah muncul unggahan yang menyebutkan beberapa dapur di Tasikmalaya menghentikan kerja sama akibat kendala pembayaran.

IDXChannel - Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi salah satu instansi yang terdampak efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Namun, badan yang bertugas mengurusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu hanya terkena efisiensi Rp200 juta saja.

Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan, nilai penghematan tersebut tidak terlalu signifikan dibandingkan pagu anggaran BGN yang dialokasikan dalam APBN 2025 sebesar Rp7,1 triliun.

"Ini sudah instruksi presiden bahwa terjadi efisiensi kepada anggaran belanja nasional dan juga daerah, dan BGN pun termasuk salah satu yang terkena efisiensi, meskipun besarannya kurang lebih 0,2845 persen, jadi berkurang 200 juta," katanya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menjelaskan, anggaran yang terpangkas itu rencananya untuk lahan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) alias dapur MBG. Namun, sejak awal, BGN diperintahkan untuk memanfaatkan lahan instansi atau BUMN lain sehingga tidak perlu mengeluarkan uang untuk SPPG.

"Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN, kemudian beliau menyampaikan kalau bisa (SPPG) pinjam pakai, ya pinjam pakai saja. Jadi ada anggaran yang bisa diefisienkan terkait dengan pengadaan lahan," tutur Dadan.

Dengan demikian, Dadan memastikan efisiensi anggaran yang terjadi di BGN tidak sampai mengganggu program MBG. Selain itu, dia menyebut belanja pegawai juga aman.

"Enggak ada (anggaran MBG kena efisiensi). Kalau seluruh kementerian kan anggaran pegawai enggak ada yang kena pangkas, program MBG juga tidak kena," ujarnya.

(Rahmat Fiansyah)

MALANG, KOMPAS.com - Jumlah pondok pesantren (ponpes) yang akan menerima paket makan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan meningkat menjadi 1.500 titik.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi'i dalam acara di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (12/2/2025).

Romo HR Muhammad Syafi'i menjelaskan bahwa perluasan titik ponpes ini merupakan hasil koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebelumnya, hanya terdapat 500 ponpes yang terdaftar sebagai penerima program MBG.

"Sudah ada pertemuan dengan Badan Gizi Nasional kemarin, awalnya yang terdaftar itu sekitar 500 pondok pesantren dan dia (BGN) mengatakan sebenarnya butuh lebih dari itu," ungkap Muhammad Syafi'i.

Dia menambahkan bahwa penambahan jumlah ponpes ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program MBG, yang merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"(MBG) sudah mulai sejak Januari kemarin, sekarang (penerima) sudah menuju 14 juta anak dan akhir bulan ini diharapkan bisa 25 juta anak."

"Kemudian, pada akhir 2025 semua ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak dari PAUD sampai SMA harus mendapatkan makanan bergizi," ujarnya.

Selain itu, rencananya pondok pesantren juga akan dijadikan sebagai tempat dapur umum.

Muhammad Syafi'i menyampaikan bahwa jika nantinya ada 1.500 ponpes yang menerima program MBG, maka satu dapur umum dapat memenuhi paket makanan bagi 3.000 orang.

"Jadi kalau pesantren itu ada 6.000 santri, dibikin dua dapur. Kalau hanya 2.000 santri satu dapur cukup," katanya.

Rencana ini juga merupakan bagian dari upaya pemenuhan gizi bagi masyarakat di sekitar ponpes, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak di sekolah.

"Kami ingin keikutsertaan pondok pesantren sebanyak-banyaknya untuk membantu distribusi makanan dalam program MBG ini, utamanya kepada santri. Baru setelahnya juga untuk orang yang ada di luar pondok itu," tambahnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa pemerintah sedang berupaya membangun 30.000 dapur umum di seluruh Indonesia untuk memasak paket makanan dalam program MBG.

"Informasi yang saya terima dari Badan Gizi Nasional, (dapur umum) yang terbangun saat ini baru dua persen, tapi ini terus hingga nanti bisa 30 ribu itu," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirair atau Ara memastikan, efisiensi anggaran tak membuatnya patah semangat.

“Saya walaupun ada efisiensi, itu tidak membuat kita patah semangat,” ujarnya selepas acara Mandiri Summit 2025 di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Ara mengklaim, buktinya dapat dilihat dari data penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi hampir 100.000 rumah dalam kurung kurang dari empat bulan.

Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, efisiensi itu justru membuat Kementerian PKP kreatif.

“Mungkin kalau dulu paradigmanya ada uang yang cukup dibangun sesuai dengan uangnya. Enggak, kita justru harus menjadi birokrat yang punya jiwa entrepreneur (pengusaha),” tutur Ara.

Namun, kembali lagi dengan menaati peraturan maupun hukum yang berkaku.

"Sekarang CSR sudah tiga yang menjalankan, mudah-mudahan tambah lagi. Jadi kesulitan itu tinggal dua, membuat orang jadi patah semangat, membuat orang frustasi, atau kreatif dan tidak menyerang,” sambungnya lagi.

Sebagai anak buah, Ara mengaku mengikuti arahan Prabowo agar optimistis walaupun adanya kebijakan perampingan anggaran.

Dia lagi-lagi menegaskan, ini tidak ada pengaruhnya sama sekali untuk menyurutkan semangat Kementerian PKP. Sebab, kebijakan ini dilakukan demi kepentingan rakyat.

“Yang dilakukan oleh Presiden Pramo adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Mau ada efisiensi lagi, mau tetap, mau ada tambahan, kami siap. Dan kami akan tetap semangat bekerja, tidak ada perubahan,” tukas Ara.