KOMPAS.com - Kota Lubuk Linggau di Sumatera Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Lubuk Linggau:

1. Pondok Palem Indah: Tipe Rsh. T 36/90 130Jt

   Terletak di Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau, perumahan ini dibangun oleh PT Cipta Asrigriya dengan banderol Rp 130 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/90 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 44 rumah lagi.

2. Citra Regency: Tipe 36/135

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Duta Graha Sriwijaya yang terletak di Lubuk Linggau Selatan I, Kota Lubuk Linggau. Tersedia 20 rumah dengan harga Rp 130 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 36/135 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersisa 19 rumah lagi.

3. Bukit Hijau Sukajadi: Tipe Rsh 36 Tapak

   Berlokasi di Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Griya Tunas Mandiri dengan harga Rp 130 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/96 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 92 unit lagi.

4. Griya Bukit Kaba: Tipe 36M2

   Perumahan keempat ini terletak di Lubuk Linggau Timur II, Kota Lubuk Linggau. Total unit yang ditawarkan adalah 96 rumah dengan banderol Rp 140 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/106 meter persegi. PT Puteri Mandiri Linggau masih memasarkan sisa 5 rumah lagi.

5. Griya Harmoni: Tipe 36

   Di Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau, terdapat perumahan dengan jumlah 141 unit seharga Rp 140 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/200 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Maju Jang Jaya masih menyisakan 55 unit lagi.

Jakarta: Desa Sooko, Kabupaten Gresik, menjadi saksi lahirnya inisiatif pembangunan 50 rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini hadir berkat kolaborasi antara sebuah perusahaan material bangunan terkemuka dan Habitat for Humanity Indonesia dalam mendukung program pemerintah untuk membangun tiga juta rumah layak huni.

Dengan visi menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan, proyek ini bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan papan, tetapi juga simbol pemberdayaan dan penguatan kualitas hidup.

Bahan-bahan bangunan yang digunakan dalam proyek ini dipilih dengan cermat untuk memastikan kualitas dan ketahanan. Produk seperti semen acian, perekat bata ringan, dan perekat keramik mendukung konstruksi rumah yang kokoh, sehat, dan nyaman.
Baca juga: BI Beri Insentif untuk Bank yang Dukung Program 3 Juta Rumah

Standar tinggi yang diterapkan adalah memastikan setiap rumah mampu memberikan rasa aman sekaligus menjadi tempat bertumbuhnya harapan bagi penghuninya.

Direktur Sales & Marketing PT Aplus Pacific, Stevefanus Tedjasukmana, menyatakan pihaknya mendukung mimpi keluarga berpenghasilan rendah untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Rumah merupakan fondasi awal untuk masa depan yang lebih baik.

“Kami percaya, bahan material yang baik bukan hanya membuat rumah lebih kuat dan tahan lama, tapi juga memberikan rasa nyaman dan aman bagi setiap keluarga. Dengan akses ke hunian layak, kami yakin setiap orang punya kesempatan membangun masa depan yang lebih baik,” ujarnya yang dikutip Kamis 21 November 2024.

Direktur Habitat for Humanity Indonesia Handoko Ngadiman menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi bukti nyata bagaimana sektor swasta dapat memainkan peran penting dalam mengatasi persoalan sosial. Ia berharap sinergi seperti ini dapat menjadi teladan bagi banyak pihak untuk ikut ambil bagian dalam mendukung pembangunan rumah layak huni di berbagai wilayah Indonesia.

"Kemitraan ini merupakan bentuk nyata bagaimana dunia usaha peduli serta dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah sosial. Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi awal yang baik untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan," ujar Handoko.

Proyek ini juga menggambarkan hubungan erat antara dunia usaha dan masyarakat. Dampaknya tidak hanya pada penerima manfaat langsung, tetapi juga sebagai inspirasi bagi perusahaan lain untuk turut serta dalam upaya serupa. Dengan semakin banyak pihak yang terlibat, target pemerintah untuk menyediakan tiga juta rumah layak huni dapat terwujud lebih cepat.

Di tengah upaya tersebut, proyek di Desa Sooko ini menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan dan kolaborasi lintas sektor. Bagi keluarga penerima manfaat, rumah ini adalah awal dari babak baru dalam kehidupan mereka. Bagi pihak yang terlibat, ini adalah langkah menuju visi bersama: Indonesia yang lebih sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.

(DHI)

Jakarta -

Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), menemui warga Kampung Bayam Madani. Dalam pertemuan ini, RK mendengarkan langsung persoalan yang dialami oleh warga Kampung Bayam, warga yang berasal dari kawasan dekat Jakarta International Stadium (JIS), Papanggo, Tanjung Priok.

Di sela-sela diskusi, RK mengaku sempat mendengar rumor berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh warga Kampung Bayam Madani. Dia mengaku mendapat rumor bahwa pertandingan FIFA internasional tidak bisa digelar jika arenanya berdekatan dengan permukiman warga.

Sebagaimana diketahui, hunian yang dijanjikan bagi warga Kampung Bayam Madani yakni Kampung Susun Bayam bersebelahan langsung dengan stadion Jakarta International Stadium (JIS) yang biasa dijadikan tempat pertandingan FIFA internasional.

"Saya pernah mendengar rumor, ini masih rumor ya, bahwa katanya kalau ada perumahan terlalu dekat stadion itu pertandingan FIFA internasional itu tidak bisa dilaksanakan, katanya. Ini masih katanya ya, saya dengarnya gitu, Bang, internasional, ini sih katanya. Saya akan cek dulu," ungkap RK saat berbincang dengan warga Kampung Bayam Madani di Hunian Sementara, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (21/11/2024).

Dia lantas menegaskan jika memang rumor ini benar adanya maka akan tetap disiapkan solusinya bagi warga Kampung Bayam Madani. Dia menyebut tidak akan membiarkan ada satu gelaran acara yang justru malah merugikan warganya.

"Sehingga kalaupun iya pun, ya tetap saya akan cari solusi. Itu semangat saya itu. Saya tidak akan membiarkan ibaratnya, demi satu event terus selamanya warga dirugikan, kan ibaratnya, ya mending enggak usah ada event internasional kalau warga berada di atas penderitaan warga yang jumlahnya tidak sedikit gitu ya," terang RK.

"Nah, jadi intinya, bapak-ibu, karena persoalan ini harus baik dan lancar yang bisa saya komitmen kan adalah, saya akan mengecek rumor itu, apakah benar atau tidak," imbuhnya.

Sebelumnya, RK turut menjanjikan persoalan hunian bagi warga Kampung Bayam Madani selesai pada 100 hari kerja jika terpilih sebagai gubernur Jakarta. RK menyebut penyelesaian berupa penyerahan kunci hunian bagi warga menjadi atensi.

"Saya komit 100 hari pertama mau jadi Gubernur, ini, masalah ini, harus beres secepatnya. Ini jadi atensi utama agar masuk (hunian). Jadi dirapatin, balik lagi ke sini, diobrolin, diomongin, pasti. Saya orangnya cari solusi," ungkap RK di kawasan hunian sementara Kampung Bayam Madani, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (21/11/2024).

RK menjelaskan sudah memahami persoalan yang dialami warga Kampung Bayam Madani. Dia mengatakan akar masalahnya berada pada gubernur yang mau atau tidak untuk memutuskan bahwa warga Kampung Bayam Madani berhak menghuni rumah susun yang telah dibangun.

"Kayak gini nggak boleh di lama-lama, apalagi kewenangannya. Tinggal mau apa nggak mau dari political will, dari pemimpin kan, saya kira itu, bukan masalah lain-lain, ternyata hanya masalah mau apa tidak gubernurnya melaksanakan," jelas RK.

RK mengatakan telah mendengar cerita warga soal awal mula bisa dipindahkan. Dia menyebut semula warga sudah difasilitasi saat Anies Baswedan menjadi Gubernur Jakarta. Namun, kata dia, setelah itu komitmen di Peraturan Gubernur memiliki ada kendala sehingga tidak dilaksanakan oleh Pj Gubernur.

"Nah, tapi saya harus adil jadi pemimpin. Saya belum paham alasan Pj tidak melaksanakannya, sehingga itu akan saya teliti dulu. Karena saya baru, saya ingin mendengarkan penjelasan dulu dari PJ kenapa tidak melaksanakan persetujuan yang sudah disetujui," ungkap RK.

"Jadi poinnya, komitmen saya di 100 hari pertama nanti, saya akan kembali mengurai, dari Jakpronya, dari alasan Pj-nya, (balik) ke sini. Supaya harusnya bisa beres. Dan menurut saya nggak terlalu dalam bayangan saya, cuma saya harus tabayun. Nggak bisa saya langsung bilang A di hari ini tanpa tahu perspektif-perspektif dari yang lain," pungkasnya.

(dnu/dnu)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait kedapatan membagi kas senilai Rp100 juta untuk warga terdampak gempa Cianjur.

Momen itu terekam saat menteri yang akrab disapa Ara itu melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Hunian Tetap (Huntap) di Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat.

Ara menuturkan, kas tersebut merupakan titipan dari Presiden Prabowo Subianto yang hendak membantu warga terdampak gempa Cianjur yang terjadi dua tahun lalu.

"Itu titipan kalau Pak Prabowo itu memang suka membantu. Contoh, dia membangun, membantu rumah-rumah, sekolah-sekolah yang rusak pakai dana pribadi dia. Saya pikir itu adalah presiden yang baik," kata Ara saat ditemui di Cianjur, Kamis (21/11/2024).

Lebih lanjut, Ara menegaskan bahwa anggaran tersebut sama sekali tidak berasal dari APBN ataupun anggaran Kementerian PKP.

Adapun, injeksi kas tersebut bakal digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana di Huntap tahap III Cianjur.

"Tadi kan saya tanya ada kekurangan apa? Di masjidnya ada kekurangan apa tadi? Beberapa hal ya, kurang jam jadwal. Jadi itu tadi non-APBN bukan Departemen," pungkasnya.

Untuk diketahui, Hunian Tetap III sendiri berlokasi di Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Di mana, kawasan area relokasi warga terdampak gempa Cianjur ini mencapai 2,7 hektare.

Adapun, total unit yang tersedia di Kawasan Hunian Tetap III ini sebanyak 190 unit dengan nilai kontrak akhir mencapai Rp70,8 miliar.

Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun hunian tetap (Huntap) untuk warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur (NTT). Nantinya akan ada 2.700 hunian yang bisa ditempati oleh korban erupsi Gunung Lewotobi.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait usai rapat koordinasi penanganan erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kantor Kemenko PMK pada Rabu (20/11).

"Kami akan membangun 2.700 unit rumah bagi warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di NTT," ujar pria yang akrab disapa Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (21/11/2024).

Untuk menyelesaikan pembangunan Huntap, pihaknya membutuhkan waktu 5,5 bulan atau rampung sekitar bulan April 2025. Hal itu karena harus menunggu proses perizinan, mobilisasi bahan bangunan dan keamanan di lokasi.

"Dari segi infrastrukturnya beres, dari keamanannya, dari geologi oke, dari BNPB oke, kami butuh waktu sekitar 5,5 bulan untuk membangun hunian itu. Ada proses perizinan dan keamanannya," kata Ara.

Dalam proses pembangunannya, Ara berharap semangat gotong royong dari berbagai pihak. Selain itu, dirinya juga memastikan bahan baku rumah tahan gempa akan segera dikirim ke lapangan sehingga bisa dirakit dalam waktu cepat.

"Saat ini bahan baku pembuatan rumah sudah tersedia di kawasan sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki. Kami harap pembangunan bisa dilakukan dengan gotong royong dan melibatkan masyarakat sekitar dan UMKM sehingga ada lapangan pekerjaan," terangnya.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno menjelaskan, saat ini aktivitas Gunung Lewotobi Laki - Laki masih berlangsung, namun tidak ada gejala peningkatan. Selain itu, berdasarkan data di lapangan radius zona bahaya sudah dikurangi.

"Jumlah warga yang tercatat sebagai pengungsi yang terpusat sudah mengalami penurunan jadi sekitar 5.117 jiwa. Sedangkan lebih banyak adalah pengungsi mandiri yang bergabung ke sanak keluarga di sekitar lokasi. Pengungsi mandiri lebih banyak dan jumlahnya lebih dari 6.417 jiwa," tuturnya.

(abr/zlf)

GRESIK - Sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan berkelanjutan, PT Aplus Pacific mendukung program pemerintah dalam pembangunan tiga juta rumah layak huni . Dalam kolaborasi dengan Habitat for Humanity Indonesia, PT Aplus Pacific menyediakan material bangunan untuk pembangunan 50 unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Sooko, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Sejalan dengan visinya untuk memberikan dampak sosial yang berkelanjutan di tengah masyarakat, PT Aplus Pacific memberikan produk-produk unggulan mereka seperti semen acian (Aplus 110 Acian), semen perekat bata ringan (Aplus 220 ALC Adhesive), dan semen perekat keramik (Aplus 33 Perekat Granite Tile).

Produk-produk ini akan mendukung proses konstruksi rumah layak huni yang aman, kokoh, dan memberikan kehangatan bagi penghuninya. Dengan standar tinggi yang diterapkan oleh Habitat for Humanity Indonesia sebagai mitra pelaksana, rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan dapat dibangun dengan kokoh, aman, dan sehat.

Sales & Marketing Director PT Aplus Pacific, Stevefanus Tedjasukmana menyampaikan, ?Kami bangga bisa berkontribusi dengan menyediakan bahan bangunan berkualitas bagi lima puluh keluarga di Desa Sooko, Kabupaten Gresik. Kami percaya, bahan material yang baik bukan hanya membuat rumah lebih kuat dan tahan lama, tapi juga memberikan rasa nyaman dan aman bagi setiap keluarga. Dengan akses ke hunian layak, kami yakin setiap orang punya kesempatan membangun masa depan yang lebih baik.?

?Kemitraan dengan PT Aplus Pacific ini merupakan bentuk nyata bagaimana dunia usaha peduli serta dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah sosial. Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi awal yang baik untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan,? ungkap Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia, Handoko Ngadiman.

Kolaborasi ini merupakan salah satu langkah PT Aplus Pacific dalam membangun Indonesia dari aspek kesejahteraan sosial, sekaligus memperkuat hubungan antara dunia usaha dan masyarakat. Dukungan pembangunan rumah di Desa Sooko diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat, namun juga menginspirasi perusahaan- perusahaan lain untuk berkontribusi dalam mendukung program pembangunan rumah layak huni.

Melalui proyek ini, PT Aplus Pacific mengukuhkan posisi sebagai pelaku industri yang peduli terhadap masa depan bangsa. Kolaborasi ini juga selaras dengan visi Habitat for Humanity Indonesia, yaitu untuk mewujudkan dunia di mana setiap orang berhak memiliki rumah layak huni, serta memberikan dampak positif yang lebih luas bagi keluarga-keluarga Indonesia.

Bisnis.com, CIANJUR - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap kelanjutan rencana pemerintah yang hendak membebaskan pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pembelian rumah.

Ara menjelaskan hal itu saat ini tengah dikoordinasikan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dinahkodai oleh Tito Karnavian.

"Kita [sedang] perjuangkan dengan Mendagri, BPHTB yang selama ini merupakan kewenangan di tingkat dua," jelasnya saat ditemui di Babakan Karet, Kamis (21/11/2024).

Apabila hal itu benar terealisasi, maka diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat untuk dapat memiliki hunian yang layak.

Namun, Ara memberi sinyal bahwa pembebasan BPHTB itu hanya akan diperuntukan bagi masyarakat yang membeli rumah rakyat saja. Artinya, hanya akan dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lebih lanjut, Ara berharap kepastian mengenai pembebasan BPHTB itu dapat mulai menemui titik terang dalam 2 pekan ke depan.

"Buat khusus perumahan rakyat, doakan minggu depan atau dua minggu lagi ada kejutan yang bisa membantu beban rakyat. Doakan kami, ya. Dua minggu lagi, dalam 2 minggu, ya, mudah-mudahan ada kejutan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut bakal membebaskan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan BPHTB pembelian rumah kala menjabat.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Hashim S. Djojohadikusumo. Dia menjelaskan, usulan penghapusan BPHTB itu telah direkomendasikan kepada pemerintahan terpilih.

“BPHTB 5%, ya ini rekomendasi kita dari pemerintah untuk dihapus. Jadi sekitar 16% [insentif perumahan, bebas PPN dan bebas BPHTB],” jelasnya dikutip Senin (14/10/2024).

Hashim menjelaskan, wacana penghapusan pajak tersebut dilakukan guna mendongkrak daya beli masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan RI juga dapat naik.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. Lembaga ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Badan Gizi Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024. Perpres tersebut diterbitkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tertanggal 15 Agustus 2024.

Badan Gizi Nasional ini untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional, guna membangun sumber daya manusia berkualitas dan sebagai perwujudan hak asasi manusia.

Berdasarkan salinan Perpres tersebut, pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional dalam rangka memenuhi gizi nasional, pemerintah juga akan mengupayakan pengaturan tata kelola konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Gizi Nasional dipimpin seorang kepala dan dibantu oleh wakil kepala, sekretaris utama, serta beberapa deputi yang menangani bidang-bidang strategis.

Saat ini, Badan Gizi Nasional dipimpin oleh Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang dilantik pada 19 Agustus 2024.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah mengumumkan jajaran eselon I saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI pada Oktober lalu.

Jajaran ini didominasi purnawirawan TNI yang sebelumnya bekerja di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Berikut daftar jajaran pejabat Badan Gizi Nasional:

• Kepala Badan Gizi Nasional: Dadan Hindayana
• Wakil Kepala Badan Gizi Nasional: Mayjen Purnawirawan Lodewyk Pusung
• Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional: Brigjen Purnawirawan Sarwono
• Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional: Brigjen Purnawirawan Jimmy Ginting
• Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional: Tigor Pangaribuan (sebelumnya direktur SDM PT Timah)
• Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional: Brigjen Purnawirawan Suwardi
• Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional: Nyoto Suwignyo (sebelumnya di Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi di Badan Pangan Nasional (Bapanas))
• Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional: Mayjen Purnawirawan Dadang Hendrayudha.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Bayangkan seorang anak kecil, matanya berbinar menatap buku pelajaran. Ia bersemangat untuk belajar, haus akan ilmu pengetahuan. Tapi, ia datang ke sekolah dengan rasa lapar yang menggerogoti, membuat konsentrasinya buyar, pikirannya melayang, dan semangatnya meredup. Ini bukan kisah fiksi, tapi realita yang dihadapi oleh jutaan anak di seluruh dunia. Kita hidup pada era ketika kesuksesan akademis dan karier dielu-elukan sebagai tujuan hidup. Namun, di tengah hiruk pikuk mengejar prestasi, kita sering melupakan sesuatu yang jauh lebih fundamental: hubungan erat antara makanan bergizi dan pendidikan.

Sebagai seorang pemuda yang peduli dengan masa depan bangsa, saya ingin mengajak untuk merenungkan kembali peran vital nutrisi dalam meraih mimpi dan membangun masa depan yang lebih cerah. Bagaimana mungkin seseorang bisa fokus belajar, berpikir jernih, dan berkreasi dengan maksimal jika tubuhnya kekurangan gizi? Itu ibarat membangun gedung pencakar langit di atas pondasi pasir-rapuh dan mudah ambruk.

Otak, sebagai organ yang kompleks, membutuhkan nutrisi seperti omega-3, omega-6, zat besi, dan kolin untuk mendukung fungsi kognitif, meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan berpikir kritis. Bayangkan, jika anak-anak dibiarkan tumbuh dengan kekurangan nutrisi, mereka akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran, sulit berkonsentrasi, dan tertinggal dalam pembelajaran, yang menghambat potensi mereka untuk mencapai mimpi-mimpi mereka.

Program Makan Bergizi Gratis

Di banyak daerah, terutama di komunitas kurang mampu, akses terhadap makanan bergizi masih menjadi mimpi. Banyak anak-anak yang datang ke sekolah dengan perut kosong, yang tentu saja akan menghambat kemampuan mereka untuk belajar. Bagaimana mungkin mereka bisa fokus belajar ketika mereka terus menerus dihantui rasa lapar?

Saya percaya bahwa program makan bergizi gratis adalah solusi yang paling tepat untuk memecahkan permasalahan ini. Bayangkan, sebuah program yang bukan hanya mengisi perut, tapi juga membuka cakrawala pengetahuan bagi anak-anak. Kita dapat meneladani contoh sukses dari Brasil, di mana program "Merenda Escolar" telah berhasil memberikan makanan sehat kepada jutaan anak, dan hasilnya luar biasa: kesehatan mereka meningkat, prestasi akademik mereka melambung, dan masa depan mereka menjadi lebih cerah.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah sebuah gebrakan yang diinisiasi oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dengan fokus awal pada anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Program ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sebuah lembaga pemerintah yang berdedikasi untuk mewujudkan pemenuhan gizi nasional, sesuai dengan Pepres Nomor 83 Tahun 2024.

Program MBG akan resmi diluncurkan pada 2 Januari 2025, dan penerapannya disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan. Pembagian MBG untuk anak sekolah diatur sebagai berikut: anak sekolah PAUD - Kelas 2 SD menerima makan siang gratis pukul 8 pagi, anak sekolah Kelas 3 - 6 SD menerima makan siang gratis pukul 9.30 pagi, dan anak sekolah SMP - SMA menerima makan siang gratis pukul 12 siang.

Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun untuk program ini, dengan target sasaran yang dijalankan secara bertahap selama lima tahun ke depan: pada 2025 menargetkan 40% penerima manfaat, pada 2026 meningkat menjadi 80%, dan pada 2029 diharapkan mencapai 100% penerima manfaat.

Membangun Budaya Nutrisi

Amartya Sen, seorang ekonom terkemuka, memiliki teori tentang "kemampuan" (capability) yang sangat relevan dengan isu ini. Sen berpendapat bahwa akses terhadap sumber daya, termasuk makanan bergizi, merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam konteks pendidikan, jika anak-anak tidak memiliki akses terhadap makanan bergizi, maka kemampuan mereka untuk belajar dan berkembang akan terhambat.

Kita semua memiliki peran penting dalam mewujudkan perubahan ini. Pemerintah harus mengalokasikan dana yang cukup untuk program makanan bergizi di sekolah. Sekolah sendiri harus bekerja sama dengan organisasi lokal untuk mendistribusikan makanan dengan efektif. Sebagai seorang pemuda, saya percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan.

Tidak hanya itu, membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya nutrisi juga sangat krusial. Banyak orangtua yang masih belum menyadari dampak nutrisi terhadap perkembangan anak mereka. Kita perlu menyebarkan informasi tentang manfaat makanan bergizi bagi tumbuh kembang anak secara masif dan efektif. Kita perlu meyakinkan masyarakat bahwa investasi dalam nutrisi adalah investasi dalam masa depan yang lebih cerah.

Kita harus mengubah pola pikir masyarakat. Teori perubahan sosial dari Kurt Lewin memberikan kita kerangka kerja yang tepat. Pertama, kita perlu "membekukan" pola pikir lama, yaitu melepaskan kebiasaan berpikir bahwa pendidikan dan nutrisi adalah dua hal yang terpisah. Kemudian, kita perlu "mengubah" cara pandang masyarakat, meyakinkan mereka bahwa nutrisi merupakan kunci untuk mencapai prestasi akademis yang optimal. Terakhir, kita harus "membekukan" perubahan ini dalam budaya masyarakat, menjadikan makanan bergizi sebagai bagian integral dari kebiasaan sehari-hari.

Media, sekolah, dan komunitas harus bersatu padu dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya nutrisi. Dengan mengedukasi masyarakat, kita dapat menciptakan budaya yang menghargai kesehatan dan pendidikan secara bersamaan. Makanan bergizi bukanlah pilihan, tapi sebuah keharusan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Dengan menyediakan makanan bergizi gratis, kita tidak hanya meningkatkan kesehatan anak-anak, tapi juga memberikan mereka kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka.

Saya mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan ini. Mari kita ciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang, di mana setiap anak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan makanan yang bergizi. Langkah-langkah kecil kita dapat menghasilkan perubahan besar yang akan dirasakan oleh banyak orang. Setiap tindakan kecil, setiap langkah yang kita ambil, akan menjadi bagian dari gerakan besar untuk membangun masa depan yang lebih baik. Saatnya kita bergerak bersama, untuk membangun masa depan yang lebih baik, dimulai dari meja makan!

Amir Ma'rufmahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Universitas Nahdlatul Ulama, aktif di Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY)

Saksikan juga video: Update Makan Bergizi Gratis: Prabowo Bahas di G20, Gibran Uji Coba

[Gambas:Video 20detik]

(mmu/mmu)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.

"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.

"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.

Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama PT Astra International Tbk menjajaki rencana kolaborasi pembangunan rumah rakyat demi berkontribusi dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

Kementerian PKP berharap adanya gotong royong dari berbagai pihak dan mitra kerja, termasuk PT Astra International Tbk, akan mampu mendorong capaian pembangunan rumah untuk rakyat Indonesia yang membutuhkan bantuan perumahan.

“Saya telah berdiskusi dengan Presiden Komisaris Astra International, Pak Pri (Prijono Sugiarto) yang juga sahabat saya mengenai pembangunan rumah untuk membantu rakyat Indonesia yang masih belum memiliki rumah,” tegas Ara dalam rilisnya, Rabu (20/11/2024).

Ara merasa senang karena Astra International memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) yang terkait dengan penataan kawasan lingkungan asri dan sehat, melalui Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra.

Dirinya berharap mungkin ada beberapa kampung dan desa dari program ini dapat dikolaborasikan dengan program pembangunan rumah Kementerian PKP.

Hal ini tentunya sejalan dengan Program 3 Juta Rumah yang merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah melibatkan stakeholder (pemangku kepentingan).

Tujuannya, membantu masyarakat memiliki hunian layak dan tinggal di kawasan lingkungan yang tertata dengan baik.

Sementara Presiden Komisaris Astra International Prijono Sugiarto menyatakan, pihaknya menyambut baik berbagai program perumahan pemerintah.

Adanya kedatangan Ara ke Menara Astra memberikan pandangan dan wawasan baru bagi Grup Astra untuk berkontribusi lebih untuk membantu masyarakat.

“Kedatangan Bang Ara ke Menara Astra memberikan satu era baru bagi kami agar bisa membantu lebih banyak masyarakat,” tutup dia.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku sudah menyampaikan niat untuk memanfaatkan Wisma Atlet kepada Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) dan Presiden Prabowo Subianto. Ia ingin memanfaatkan aset negara yang belum optimal untuk menyediakan hunian buat masyarakat.

"Saya sudah komunikasi sama Mensesneg saya sudah juga sampaikan kepada Presiden karena itu kan yang bangun kita tapi nanti kewenangannya kan di Mensesneg. Tentu pikirannya Presiden bagaimana aset-aset negara itu bisa dimanfaatkan seperti rumah susun tadi. Jangan sampai dua tahun kosong dong, padahal banyak yang membutuhkan," ujar Ara kepada awak media di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

Menurutnya, tidak boleh ada aset negara yang tidak dimanfaatkan karena sudah dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, ia tetap menyerahkan kewenangan kepada pihak terkait.

Pihaknya hanya turut terlibat dalam diskusi mencari solusi untuk hunian masyarakat. Sementara bila diminta untuk mengatur pemanfaatan rusun, ia mengatakan pihaknya pun siap untuk itu.

Selain itu, ia juga membuat konsep masyarakat yang bekerja di kota semestinya tinggal tak jauh dari tempat kerjanya. Hal ini untuk memudahkan masyarakat karena bisa hemat ongkos, meluangkan waktu dengan keluarga, serta tidak stres di jalan.

Sebelumnya, Ara sempat berniat mengunjungi Wisma Atlet. Ia ingin melakukan pendekatan agar hunian tersebut dapat dimanfaatkan untuk masyarakat.

Ia mengatakan pengadaan hunian buat masyarakat membutuhkan cara kreatif, seperti menggunakan rusun yang sudah ada. Sebab, menunggu pembangunan rumah baru akan memakan waktu lama sebelum dapat dimanfaatkan oleh rakyat.

"Hari Jumat saya ajak (akan) Mensesneg ke Wisma Atlet, ya dimanfaatkan lah buat rakyat. Saya dengan anggaran begini, saya mesti kreatif. Kalau saya bangun dulu baru ngurus rumah rakyat, saya baru bisa bagi-bagi satu tahun lagi. Tapi dengan begini ya mulai minggu depan udah bisa bagi-bagi," katanya dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah buat Rakyat di Auditorium PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (28/10) lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)