JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Wa Ode Herlina meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menyediakan hidran di kawasan permukiman padat penduduk yang rawan kebakaran.

"Kalau hidran bisa kerja sama dengan PAM JAYA, PAL Jaya kemudian ketika ada kebakaran, enggak harus nunggu (api) besar. Hidran terdekat bisa cepat memadamkan api," kata Wa Ode saat dikonfirmasi, Kamis (12/12/2024).

Kawasan padat penduduk menyulitkan tugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api karena lokasinya yang sempit.

Untuk itu, Pemprov bersama dinas terkait perlu memikirkan solusi tersebut. Dengan begitu, kebakaran tidak akan cepat merambat.

"Enggak bisa masuk (mobil damkar) itu harus ada penanganan khusus atau memang harus ada alat yang memang bisa langsung menjangkau tempat padat penduduk," jelas dia.

Wa Ode menuturkan, pihaknya akan mengadakan rapat kerja bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jakarta.

"Pasti ada, sudah direncanakan. Secara Fraksi PDI-P sudah kami rencanakan terutama melihat (kebakaran Kebon Kosong) besar sekali," kata dia.

Wa Ode menilai, catatan untuk Pemprov saat ini, yakni membenahi kawasan padat penduduk yang rawan terjadi korsleting.

"Harus dipikirkan bagaimana (solusinya). Harus ada solusi terbaik ya kalau ada tempat yang padat, ini bagaimana (penanganannya). Harus dicari solusi terbaik. Ini menjadi PR," ujarnya.

DPRD bersama Pemprov telah berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait termasuk pemadam kebakaran untuk pencegahan peristiwa serupa kedepannya.

"Jadi ada beberapa evaluasi, nanti akan kami coba sampaikan penangananya," jelas Wa Ode.

Kebakaran yang melanda permukiman semi permanen padat penduduk di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024), mengakibatkan ratusan warga kehilangan tempat tinggal.

Dugaan sementara api berasal dari salah satu rumah warga yang bekerja sebagai pengepul barang-barang plastik.

Api cepat merambat dan membesar karena lokasi kebakaran merupakan kawasan permukiman padat penduduk semipermanen.

Dara sementara korban kebakaran Kebon Kosong mencapai 1.800 jiwa dari 600 Kepala Keluarga (KK).

BPBD menyiapkan tiga lokasi yang menjadi posko pengungsian ratusan korban kebakaran Kebon Kosong. Salah satunya di SDN 09 Kebon Kosong.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menyiapkan rumah singgah untuk korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Langkah itu merupakan rangkaian penanganan jangka pendek dan jangka panjang penanganan kejadian kebakaran tersebut.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak dalam mempersiapkan rumah singgah. Rumah singgah tersebut sebagai tempat pengungsian sementara untuk membantu para korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat.

"Kami (Kementerian PKP-red) akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar korban kebakaran Kebon Kosong ke rumah singgah," ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah usai Rapat Tingkat Menteri Penanganan Pascabencana Kebakaran dilansir dari keterangan tertulis Kementerian PKP, Kamis (12/12/2024).

Fahri menambahkan, guna penanganan peristiwa kebakaran ini, Kementerian PKP juga menyiapkan penanganan jangka pendek hingga jangka panjang.Dalam jangka pendek, perlu adanya kesepakatan terkait beberapa lokasi yang bisa secara cepat menjadi rumah singgah.

Penanganan jangka pendek ini menurut Wamen PKP diperlukan agar para korban kebakaran yang tinggal di pengungsian bisa segera berpindah kepada kehidupan yang lebih normal di rumah singgah dengan fasilitas yang memadai. Selain itu ia mengatakan bagi warga yang terdampak akan didata dan dikomunikasikan secara baik tentang pilihan-pilihan yang ada ke depan bagi mereka yang mengalami musibah ini.

"Itu tadi arahan dari Pak Menko PMK, saya kira cukup tegas karena beliau memang cukup menjadi tokoh senior kami di Kabinet. Jadi sangat terarah tadi penanganan ke depannya," kata Wamen Fahri.

Pada tahapan berikutnya, Kementerian PKP yang diberi tugas oleh Presiden untuk mendesain wilayah tempat tinggal masyarakat akan melakukan penataan ulang permukiman padat penduduk. "Kalau bisa memang dipindahkan ke rumah susun, sehingga kami juga nanti koordinasi dengan Pemda DKI dan Kementerian terkait untuk mendesain jangka panjangnya," katanya.

Sementara itu Menko PMK Pratikno menjelaskan, pihaknya telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri untuk membahas terkait penanganan kebakaran di Kemayoran tepatnya di Kelurahan Kebun Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Jadi selama di dalam pengungsian, baik itu Pemprov DKI,kemudian juga pemerintah lintas kementerian yakni Kementerian Sosial,Kementerian PU dan Kementerian PKP dan juga kementerian lain, termasuk swasta dan BUMN telah berusaha maksimal memberikan pelayanan yang terbaik,meringankan beban dari para keluarga yang terdampak yang berada di dalam pengungsian," terangnya.

Dikatakan Menko PMK, pemerintah menyadari bahwa keluarga korban kebakaran tidak boleh terlalu lama di pengungsian.Oleh karena itu, menurutnya diperlukan penanganan bersama untuk memikirkan, dan merancang solusi dengan kepindahan pengungsi ke rumah singgah.

"Pak Fahri sebagai Wamen PKP secara tegas tadi mengusulkan mengenai posisinya rumah singgah itu bagi para korban terdampak.Saat ini, nanti Pak Wamen PKP dan juga Pemprov DKI, dan juga Dirut Kemayoran akan meninjau ke lapangan ke beberapa rusun yang tersedia yang akan kita alokasikan sebagai rumah singgah," kata Menko PMK.

Seperti diberitakan, kebakaran besar di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Desember 2024 lalu menghanguskan 197 bangunan. Sebanyak 594 kepala keluarga dengan total 1.520 jiwa terdampak kebakaran. Saat ini, para korban ditempatkan di pengungsian sementara, termasuk di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kebon 09 serta beberapa tenda yang didirikan di lahan kosong.

Serang (ANTARA) -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) hampir 30.000 unit melalui Bank BTN dalam dua bulan pemerintahan Kabinet Merah Putih.

"Akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus karena bisa mendorong BTN dalam penyaluran KPR. Saya doakan kita semua kompak bekerja sama untuk memberikan perumahan bagi rakyat Indonesia," ujar Maruarar di acara Akad KPR Massal di kawasan Taktakan, Serang, Kamis.

Adapun dalam acara Akad KPR Massal tersebut, diikuti oleh 235 calon debitur, mencakup KPR Subsidi dan KPR Non-Subsidi, sebanyak 225 unit, sementara KPR Subsidi dan Non Subsidi melalu BTN Syariah sebanyak 10 unit, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Akad KPR Massal serentak dilakukan di seluruh Kantor Cabang BTN di Indonesia sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN ke-48.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkret BTN dalam mendukung upaya pemerintah mempermudah akses masyarakat dalam pembiayaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menyebut Akad KPR Massal tersebut juga sangat mendukung target dari Kementerian PKP dalam mewujudkan Program Tiga Juta Rumah.

Dalam kesempatan itu Maruarar juga mengapresiasi inovasi BTN sebagai BUMN, yang mampu menyalurkan KPR tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tapi juga bagi kelompok pekerja informal seperti pedagang bakso dan penjual di warung sayur.

"Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR, bahkan pekerja disabilitas juga bisa mendapatkan KPR," lanjut Maruarar.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria mengatakan langkah BUMN bersama Kementerian PKP mendorong program perumahan karena program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan masa depan masyarakat Indonesia.

"Program yang dijalankan Bapak Presiden adalah program yang menyangkut masa depan, khususnya anak-anak Indonesia. Kita punya program Tiga Juta Rumah, program Makan Siang Gratis yang berfokus pada masa depan anak-anak dan keluarga Indonesia," ujar Doni.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan dalam dua bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, realisasi penyaluran KPR dari 20 Oktober-5 Desember sudah sebanyak 28.386 unit.

Nixon mengatakan rata-rata pendapatan para debitur adalah kurang lebih Rp3,5 juta per bulan. Kemudian total potensi tahun 2025 penyaluran KPR FLPP Sejahtera stoknya 631.978 unit.

Lebih dari 30 persen debitur dalam akad massal tersebut adalah wanita, sedangkan 81 persen dari mereka tergolong segmen millenial dengan umur termuda yakni 21 tahun.

“Sampai dengan saat ini BTN masih memiliki potensi debitur yang sudah lolos uji sebanyak kurang lebih 44.000 yang diharapkan dapat segera disalurkan pada awal bulan Januari 2025”, kata Nixon

Nixon mengatakan BTN berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan, sehingga delapan persen pertumbuhan ekonomi dan nol persen kemiskinan dapat terwujud.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Citro Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak dan mempersiapkan rumah singgah bagi para korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah usai Rapat Tingkat Menteri untuk Penanganan Pasca Bencana Kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Kami akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar korban kebakaran Kebon Kosong bisa pindah ke rumah singgah," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kamis (12/12/2024).

Dikatakan, menyikapi peristiwa kebakaran ini, Kementerian PKP juga telah memikirkan penanganannya dalam perspektif jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Dalam konsep jangka pendek, menurut Fahri, perlu adanya kesepakatan terkait beberapa lokasi yang bisa dialihfungsikan menjadi rumah singgah.

Hal ini diperlukan agar para korban kebakaran bisa menikmati kehidupan yang lebih layak di rumah singgah.

"Nah barulah nanti di tahapan berikutnya, Kementerian PKP yang kebetulan diberi tugas oleh Presiden untuk mendesain wilayah-wilayah tempat tinggal masyarakat yang agak bertumpuk-tumpuk supaya lebih rapi,” jelasnya.

“Kalau bisa, memang dipindahkan ke rumah susun sehingga kami juga nanti koordinasi dengan Pemprov DKI dan Kementerian terkait untuk mendesain jangka panjangnya," lanjut Wamen Fahri.

Selain itu, bagi warga yang terdampak akan didata dan dikomunikasikan secara baik tentang berbagai pilihan penyelesaian bagi mereka yang mengalami musibah ini.

Pada kesempatan yang sama, Menko PMK, Pratikno menegaskan pemerintah sepenuhnya menyadari keluarga terdampak bencana tersebut tidak boleh berlama-lama di pengungsian.

Oleh karena itu, telah dilakukan Rapat Tingkat Menteri yang salah satu agendanya membahas mengenai tempat tinggal bagi para korban.

“Kami akan merancang agar perpindahan ke rumah singgah ini cepat dilakukan sehingga kehidupan warga terdampak tidak bermasalah terlalu lama,” jelas Menko PMK.

Sebagai tindak lanjut, Wamen PKP, Pemprov DKI, dan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran (PPK Kemayoran) akan melakukan kunjungan lapangan ke beberapa rusun potensial yang nantinya bisa dijadikan sebagai rumah singgah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Wa Ode Herlina meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menyediakan hydran di kawasan permukiman padat penduduk yang rawan kebakaran.

"Kalau hydran bisa kerja sama dengan PAM JAYA, PAL Jaya kemudian ketika ada kebakaran, enggak harus nunggu (api) besar. Hydran terdekat bisa cepat memadamkan api," kata Wa Ode saat dikonfirmasi, Kamis (12/12/2024).

Kawasan padat penduduk menyulitkan tugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api karena lokasinya yang sempit.

Untuk itu, Pemprov bersama dinas terkait perlu memikirkan solusi tersebut. Dengan begitu, kebakaran tidak akan cepat merambat.

"Enggak bisa masuk (mobil damkar) itu harus ada penanganan khusus atau memang harus ada alat yang memang bisa langsung menjangkau tempat padat penduduk," jelas dia.

Wa Ode menuturkan, pihaknya akan mengadakan rapat kerja bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jakarta.

"Pasti ada, sudah direncanakan. Secara Fraksi PDI-P sudah kami rencanakan terutama melihat (kebakaran Kebon Kosong) besar sekali," kata dia.

Wa Ode menilai, catatan untuk Pemprov saat ini, yakni membenahi kawasan padat penduduk yang rawan terjadi korsleting.

"Harus dipikirkan bagaimana (solusinya). Harus ada solusi terbaik ya kalau ada tempat yang padat, ini bagaimana (penanganannya). Harus dicari solusi terbaik. Ini menjadi PR," ujarnya.

DPRD bersama Pemprov telah berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait termasuk pemadam kebakaran untuk pencegahan peristiwa serupa kedepannya.

"Jadi ada beberapa evaluasi, nanti akan kami coba sampaikan penangananya," jelas Wa Ode.

Kebakaran yang melanda permukiman semi permanen padat penduduk di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024), mengakibatkan ratusan warga kehilangan tempat tinggal.

Dugaan sementara api berasal dari salah satu rumah warga yang bekerja sebagai pengepul barang-barang plastik.

Api cepat merambat dan membesar karena lokasi kebakaran merupakan kawasan permukiman padat penduduk semipermanen.

Dara sementara korban kebakaran Kebon Kosong mencapai 1.800 jiwa dari 600 Kepala Keluarga (KK).

BPBD menyiapkan tiga lokasi yang menjadi posko pengungsian ratusan korban kebakaran Kebon Kosong. Salah satunya di SDN 09 Kebon Kosong.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Wa Ode Herlina meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menyediakan hidran di kawasan permukiman padat penduduk yang rawan kebakaran.

"Kalau hidran bisa kerja sama dengan PAM JAYA, PAL Jaya kemudian ketika ada kebakaran, enggak harus nunggu (api) besar. Hidran terdekat bisa cepat memadamkan api," kata Wa Ode saat dikonfirmasi, Kamis (12/12/2024).

Kawasan padat penduduk menyulitkan tugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api karena lokasinya yang sempit.

Untuk itu, Pemprov bersama dinas terkait perlu memikirkan solusi tersebut. Dengan begitu, kebakaran tidak akan cepat merambat.

"Enggak bisa masuk (mobil damkar) itu harus ada penanganan khusus atau memang harus ada alat yang memang bisa langsung menjangkau tempat padat penduduk," jelas dia.

Wa Ode menuturkan, pihaknya akan mengadakan rapat kerja bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jakarta.

"Pasti ada, sudah direncanakan. Secara Fraksi PDI-P sudah kami rencanakan terutama melihat (kebakaran Kebon Kosong) besar sekali," kata dia.

Wa Ode menilai, catatan untuk Pemprov saat ini, yakni membenahi kawasan padat penduduk yang rawan terjadi korsleting.

"Harus dipikirkan bagaimana (solusinya). Harus ada solusi terbaik ya kalau ada tempat yang padat, ini bagaimana (penanganannya). Harus dicari solusi terbaik. Ini menjadi PR," ujarnya.

DPRD bersama Pemprov telah berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait termasuk pemadam kebakaran untuk pencegahan peristiwa serupa kedepannya.

"Jadi ada beberapa evaluasi, nanti akan kami coba sampaikan penangananya," jelas Wa Ode.

Kebakaran yang melanda permukiman semi permanen padat penduduk di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024), mengakibatkan ratusan warga kehilangan tempat tinggal.

Dugaan sementara api berasal dari salah satu rumah warga yang bekerja sebagai pengepul barang-barang plastik.

Api cepat merambat dan membesar karena lokasi kebakaran merupakan kawasan permukiman padat penduduk semipermanen.

Dara sementara korban kebakaran Kebon Kosong mencapai 1.800 jiwa dari 600 Kepala Keluarga (KK).

BPBD menyiapkan tiga lokasi yang menjadi posko pengungsian ratusan korban kebakaran Kebon Kosong. Salah satunya di SDN 09 Kebon Kosong.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan masukan penting kepada Presiden Prabowo Subianto terkait anggaran program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah. Dia mengaku, pada prinsipnya setuju dengan program peningkatan gizi anak-anak tersebut.

"Saya adalah orang yang turun ke bawah, jadi ibu-ibu jangan mentereng-mentereng, tapi turun. Lihat manusia Indonesia yang katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya, benar," kata Megawati dalam siaran pers kepada Republika.co.id di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Kendati demikian, Megawati menilai, perencanaan program makan siang gratis itu perlu dikoreksi. Pasalnya, pemerintah hanya menganggarkan Rp 10 ribu per porsi. Dia menilai, alokasi anggaran itu tidak masuk akal.

"Tapi apa, saya hitung, lho saya juga tukang masak kok. Orang tua saya itu orang Sumatra, Bengkulu. Tradisinya putri pertama harus pinter masak. Alhamdulillah. Ku hitung, ya... Rp10 ribu. Ya apa ya (apakah cukup?) Apalagi sekarang harga naik," kata Megawati.

Presiden ke-5 RI itu menyampaikan saran kepada Prabowo agar anggaran Rp 10 ribu per porsi bisa ditambah. "Hai Mas Bowo (Prabowo). Kalau denger ini tolong deh, suruh dihitung lagi..." kata Megawati.

Di sisi lain, Megawati mengaku ikut merasakan bagaimana kondisi ibu-ibu yang setiap hari berhadapan dengan pekerjaan rumah tangga. Mulai dari memasak dan mengurus kebutuhan sehari-hari yang harganya terus naik.

"Saya tau, ngulek cabe segala, ini kemanusiaan, tau. Loh iya, nanti kalau (harga) udah melambung kan datang ke saya, ibu ini gimana cabainya sekarang aduh (naik) pusing gua. Ibu sekarang bawang putihnya naik," kata putri Proklamator Sukarno tersebut.

Megawati pun menegaskan kritik soal anggaran makan bergizi gratis sebagai koreksi membangun. Tujuannya agar program yang dikerjakan Presiden Prabowo lebih realistis.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lha saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp10 ribu dapete opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok," katanya mengakhiri.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menilai pelaksanaan Program 3 Juta Rumah perlu menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, hal itu diperlukan agar semua pihak yang terlibat dalam sektor perumahan bisa saling bersinergi dan bergotong royong dalam pembangunan rumah untuk masyarakat.

"Kami (Kementerian PKP) akan memperjuangkan proyek strategis nasional sektor perumahan. Kami ingin Program 3 Juta Rumah ini bisa terlaksana untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Mohon doa dan dukungannya," ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Kamis (12/12/2024).

Sejumlah kementerian yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) akan diajak bersinergi, khususnya Kementerian ATR/BPN dalam pengusulan PSN sektor perumahan ini. Sebab, masalah pertanahan yang menjadi modal utama Pembangunan perumahan menjadi kewenangan Kementerian ATR/ BPN.

Adapun usulan ini, kata Maruarar, telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Apalagi masalah perumahan bagi masyarakat saat ini tengah menjadi fokus pemerintah dengan target Pembangunan 3 juta unit rumah per tahun.

"Saya bersama Menteri Kabinet Merah Putih telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan langkah-langkah mencapai target Pembangunan 3 juta rumah. Dalam pertemuan salah satu yang disepakati oleh saya dan Pak Nusron Wahid (Menteri ATR/BPN) adalah PSN untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujarnya.

Adanya PSN sektor perumahan sangat penting untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian. PSN tersebut ke depan dapat berupa proyek maupun program, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

"PSN itu ada yang proyek dan ada yang berupa program, usulan yang dimaksud adalah program. Ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian dan akan laporkan kepada Presiden. Perlu ada terobosan untuk mencapai hal itu (PSN)," kata Menteri PKP.

(NIA DEVIYANA)

Adanya PSN sektor perumahan sangat penting untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian. PSN tersebut ke depan dapat berupa proyek maupun program, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

"PSN itu ada yang proyek dan ada yang berupa program, usulan yang dimaksud adalah program. Ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian dan akan laporkan kepada Presiden. Perlu ada terobosan untuk mencapai hal itu (PSN)," kata Menteri PKP.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan rencana jangka panjang pemerintah untuk membangun rumah susun bagi korban kebakaran di Kelurahan Kebun Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kemenko PMK di Jakarta, Kamis, Fahri menjelaskan bahwa kawasan yang terbakar seluas sekitar 30 hektare dapat menjadi lokasi untuk pembangunan rumah susun.

"Kebetulan sebenarnya tanah itu lebih kurang 30 hektare, tadi dikonfirmasi ulang itu, kawasan yang bisa dikerjasamakan dengan jaminan bahwa mereka yang terdata sebagai pemilik di tempat yang sementara. Dalam jangka panjang tentu akan menjadi bagian dari pembangunan rumah susun," ujar Fahri Hamzah.

Fahri menekankan bahwa rencana pembangunan ini bertujuan untuk memberikan kepastian tempat tinggal yang layak bagi para korban kebakaran.

Ia memastikan bahwa hanya mereka yang sudah terdata sebagai penghuni sebelumnya yang akan menjadi penerima manfaat dari pembangunan rumah susun tersebut.

"Kami ingin memastikan bahwa yang tinggal di situ adalah mereka yang memang sudah ada di tempat itu sebelumnya, bukan orang lain yang tidak terdaftar," kata Fahri.

Meskipun rencana jangka panjang ini sudah dipersiapkan, Fahri menegaskan bahwa prioritas saat ini adalah memindahkan para korban ke tempat yang lebih layak, yaitu rumah singgah sementara atau rusun, untuk menghilangkan status pengungsian mereka.

"Tapi yang sekarang ini, yang kita mesti selesaikan dulu adalah supaya status pengungsinya hilang, pindahlah ke rumah singgah itu," kata dia.

Dengan rencana ini, pemerintah berharap dapat memberikan solusi permanen bagi warga yang terdampak kebakaran sekaligus mengatasi masalah perumahan di wilayah tersebut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah akan merelokasi para korban kebakaran yang terjadi di Kebun Kosong, Kemayoran, Jakarta, untuk sementara waktu sebagai upaya jangka pendek.

"Kita bahas bagaimana untuk memberikan tempat tinggal, minimal tempat tinggal sementara, tadi diusulkan mengenai posisinya rumah singgah itu bagi para korban terdampak," ujar Pratikno.

Pratikno menjelaskan berdasarkan laporan yang diterimanya sebanyak 197 bangunan terbakar, mengakibatkan 594 kepala keluarga dan 1.520 jiwa terdampak.

Para korban kebakaran saat ini sebagian besar berada di pengungsian, yaitu di Sekolah Dasar Negeri Kebun 09 dan beberapa lahan kosong yang dibangun untuk tenda.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com – Pemerintah mengadakan uji coba Program Makan Bergizi Gratis di Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) melihat secara langsung pelaksanaan uji coba dari mulai pengolahan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, pengiriman makanan ke sekolah, hingga makanan sampai ke tangan siswa penerima manfaat.

Sebanyak 51 pekerja dilibatkan untuk menyiapkan makanan bergizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal. Di sini, terdapat ruangan-ruangan untuk mendukung penyiapan makanan, mulai dari ruang pendingin, gudang bahan kering, tempat mencuci, tempat untuk bahan baku, tempat distribusi, hingga tempat untuk pemorsian.

Para pekerja tampak sedang menyiapkan makanan yang akan diberikan kepada siswa taman kanak-kanak (TK)/pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).

Menu yang disiapkan pagi itu adalah nasi putih, ayam goreng, cah brokoli jagung, pisang, serta susu. Menu tersebut disajikan dalam wadah stainless steel, lalu disalurkan dengan menggunakan dua unit mobil boks tertutup yang mampu menampung ribuan porsi.

Layani 3.018 porsi per hari

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal Ayu Pertiwi mengatakan, pihaknya melayani 3.018 porsi per hari. Menu yang disiapkan setiap hari pun bervariasi.

"Menu hari ini ayam goreng sama sayur, brokoli, dan jagung. Kami juga pernah memberi ayam fillet teriyaki, lengkap dengan sayur buncis, dan wortel. Jadi, setiap hari menu pasti berganti," kata Ayu.

Ayu melanjutkan, tim persiapan mulai bekerja pukul 19.00 WIB pada hari sebelumnya untuk menyiapkan sayuran hingga berbagai bumbu. Selanjutnya, giliran tim pengolahan bekerja mulai bekerja 01.00 WIB. Lalu, pukul 04.00 WIB, tim pemorsian datang untuk memorsikan makanan yang sudah matang ke wadah stainless steel.

"Setelah itu, dikemas dan didistribusikan tim distribusi. Kami menyiapkan dua unit mobil. Setiap mobil punya dua gelombang. Pada gelombang pertama, mobil satu mengantarkan makanan pukul 07.00 sampai 07.30 WIB dan mobil dua pukul 08.00 WIB. Adapun gelombang kedua, mobil satu berangkat pukul 10.00 dan mobil dua pukul 11.00 WIB,” ujar Ayu.

Pengiriman makanan disesuaikan dengan jam istirahat sekolah. Pada pagi hari, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal mengirim makanan ke TK dan SD karena jadwal istirahat dan pulang sekolah lebih awal. Sedangkan, siang hari pengiriman untuk siswa SMP dan SMA.

Buat siswa makin semangat ke sekolah

Keberadaan Program Makan Bergizi Gratis tak hanya mencukupi kebutuhan nutrisi siswa. Ternyata, program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini juga mendorong siswa semangat bersekolah.

Dampak positif tersebut dikatakan Kepala Sekolah SDN Kedung Badak 1 Kariyanti. Ia mengatakan, setiap hari, anak-anak selalu penasaran dengan lauk yang akan didapat sehingga ingin bersekolah. Para orangtua siswa juga merasa bebannya semakin ringan karena biaya makan anak sudah ditanggung pemerintah.

"Tingkat kedatangan anak-anak, mereka senang, 'oh iya, besok dapat makanan bergizi, aku mau datang'. 'Menunya apa lagi ya? Aku dapat susu apa lagi ya?'. Hal itu juga sangat dirasakan oleh beberapa orangtua karena di sini 80 persen merupakan kalangan menengah ke bawah," ujar Karyanti.

Anak-anak di sekolahnya juga menikmati makan bergizi gratis tersebut. Selain itu, makanan yang disajikan di sekolah lebih bervariasi daripada makanan di rumah masing-masing.

"Mulai dari karbohidrat, protein, nabati, hingga hewani pun ada. Kemudian, ada buah, susu, dan sayur. Itu yang membuat mereka, 'oh iya, ternyata makanan saya lebih bervariasi dibanding yang mama sediakan di rumah'," tuturnya.

Dampak positif lain, lanjut Kariyanti, para siswa menjadi lebih bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang mereka terima sehari-hari. Para murid pun lebih disiplin dalam mengantre. Melalui program ini, mereka belajar antre saat mengambil makanan.

"Dengan makanan bergizi ini, mereka antre satu per satu mengambil makanan. Mereka juga teredukasi untuk makanan yang bergizi seimbang. Upaya ini menyadarkan anak-anak bahwa kesehatan adalah investasi masa depan. Bagaimana dapat menyiapkan generasi emas kalau mereka tidak sadar akan apa yang mereka makan?" sambungnya.

Salah satu murid kelas 5 SDN Kedung Badak 1 Ahmad Zidan Firdaus Saleh mengatakan, ia dan teman-teman sekelasnya selalu menikmati makanan dari Program Makan Bergizi Gratis. Zidan berterima kasih kepada para petani, nelayan, dan pedagang yang berkontribusi pada pelaksanaan uji coba Program Makan Bergizi Gratis.

“Terima kasih juga untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran telah memberikan program makan sehat yang membuat kami lebih jadi sehat, cerdas, dan ceria. Semoga Pak Prabowo dan Pak Gibran sehat selalu ya," doanya.

Pedagang kantin sempat resistan

Pedagang kantin sekolah sempat resistan terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Juru Bicara PCO Dedek Prayudi (Uki) mengatakan, resistansi muncul lantaran omzet penjualan pedagang kantin menurun.

Meski demikian, kata dia, pihak sekolah sudah berdialog dengan para pedagang kantin untuk mengatasi masalah tersebut. Pihak sekolah menyarankan kepada pedagang yang berjualan makanan berat untuk menjual makanan ringan.

“Akhirnya mereka bersedia bergeser menjadi menjual makanan jajanan, kurang lebih seperti itu," jelas Uki.

Uki melanjutkan, pihak sekolah juga menyesuaikan waktu istirahat agar siswa setelah makan masih bisa jajan di kantin. Dengan begitu, pedagang kantin tidak merasa dirugikan dengan keberadaan Program Makan Bergizi Gratis.

“Kami telah bertanya langsung kepada pedagang kantin di sekolah. Omzet para pedagang kantin kini kembali meningkat,” kata Uki.

Meski terbilang sukses, ada sejumlah catatan yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Salah satunya adalah kasus khusus yang dialami beberapa siswa, seperti trauma terhadap makanan tertentu.

"Ternyata ada juga yang punya trauma nasi. Ini saya temukan sewaktu kami meninjau uji coba di Sukabumi. Jadi, ada satu orang anak tidak hanya tidak mau makan nasi tapi juga trauma. Jika melihat ada nasi, dia lari," kata Uki.

KOMPAS.com – Pemerintah mengadakan uji coba Program Makan Bergizi Gratis di Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) melihat secara langsung pelaksanaan uji coba dari mulai pengolahan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, pengiriman makanan ke sekolah, hingga makanan sampai ke tangan siswa penerima manfaat.

Sebanyak 51 pekerja dilibatkan untuk menyiapkan makanan bergizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal. Di sini, terdapat ruangan-ruangan untuk mendukung penyiapan makanan, mulai dari ruang pendingin, gudang bahan kering, tempat mencuci, tempat untuk bahan baku, tempat distribusi, hingga tempat untuk pemorsian.

Para pekerja tampak sedang menyiapkan makanan yang akan diberikan kepada siswa taman kanak-kanak (TK)/pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).

Menu yang disiapkan pagi itu adalah nasi putih, ayam goreng, cah brokoli jagung, pisang, serta susu. Menu tersebut disajikan dalam wadah stainless steel, lalu disalurkan dengan menggunakan dua unit mobil boks tertutup yang mampu menampung ribuan porsi.

Layani 3.018 porsi per hari

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal Ayu Pertiwi mengatakan, pihaknya melayani 3.018 porsi per hari. Menu yang disiapkan setiap hari pun bervariasi.

"Menu hari ini ayam goreng sama sayur, brokoli, dan jagung. Kami juga pernah memberi ayam fillet teriyaki, lengkap dengan sayur buncis, dan wortel. Jadi, setiap hari menu pasti berganti," kata Ayu.

Ayu melanjutkan, tim persiapan mulai bekerja pukul 19.00 WIB pada hari sebelumnya untuk menyiapkan sayuran hingga berbagai bumbu. Selanjutnya, giliran tim pengolahan bekerja mulai bekerja 01.00 WIB. Lalu, pukul 04.00 WIB, tim pemorsian datang untuk memorsikan makanan yang sudah matang ke wadah stainless steel.

"Setelah itu, dikemas dan didistribusikan tim distribusi. Kami menyiapkan dua unit mobil. Setiap mobil punya dua gelombang. Pada gelombang pertama, mobil satu mengantarkan makanan pukul 07.00 sampai 07.30 WIB dan mobil dua pukul 08.00 WIB. Adapun gelombang kedua, mobil satu berangkat pukul 10.00 dan mobil dua pukul 11.00 WIB,” ujar Ayu.

Pengiriman makanan disesuaikan dengan jam istirahat sekolah. Pada pagi hari, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal mengirim makanan ke TK dan SD karena jadwal istirahat dan pulang sekolah lebih awal. Sedangkan, siang hari pengiriman untuk siswa SMP dan SMA.

Buat siswa makin semangat ke sekolah

Keberadaan Program Makan Bergizi Gratis tak hanya mencukupi kebutuhan nutrisi siswa. Ternyata, program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini juga mendorong siswa semangat bersekolah.

Dampak positif tersebut dikatakan Kepala Sekolah SDN Kedung Badak 1 Kariyanti. Ia mengatakan, setiap hari, anak-anak selalu penasaran dengan lauk yang akan didapat sehingga ingin bersekolah. Para orangtua siswa juga merasa bebannya semakin ringan karena biaya makan anak sudah ditanggung pemerintah.

"Tingkat kedatangan anak-anak, mereka senang, 'oh iya, besok dapat makanan bergizi, aku mau datang'. 'Menunya apa lagi ya? Aku dapat susu apa lagi ya?'. Hal itu juga sangat dirasakan oleh beberapa orangtua karena di sini 80 persen merupakan kalangan menengah ke bawah," ujar Karyanti.

Anak-anak di sekolahnya juga menikmati makan bergizi gratis tersebut. Selain itu, makanan yang disajikan di sekolah lebih bervariasi daripada makanan di rumah masing-masing.

"Mulai dari karbohidrat, protein, nabati, hingga hewani pun ada. Kemudian, ada buah, susu, dan sayur. Itu yang membuat mereka, 'oh iya, ternyata makanan saya lebih bervariasi dibanding yang mama sediakan di rumah'," tuturnya.

Dampak positif lain, lanjut Kariyanti, para siswa menjadi lebih bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang mereka terima sehari-hari. Para murid pun lebih disiplin dalam mengantre. Melalui program ini, mereka belajar antre saat mengambil makanan.

"Dengan makanan bergizi ini, mereka antre satu per satu mengambil makanan. Mereka juga teredukasi untuk makanan yang bergizi seimbang. Upaya ini menyadarkan anak-anak bahwa kesehatan adalah investasi masa depan. Bagaimana dapat menyiapkan generasi emas kalau mereka tidak sadar akan apa yang mereka makan?" sambungnya.

Salah satu murid kelas 5 SDN Kedung Badak 1 Ahmad Zidan Firdaus Saleh mengatakan, ia dan teman-teman sekelasnya selalu menikmati makanan dari Program Makan Bergizi Gratis. Zidan berterima kasih kepada para petani, nelayan, dan pedagang yang berkontribusi pada pelaksanaan uji coba Program Makan Bergizi Gratis.

“Terima kasih juga untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran telah memberikan program makan sehat yang membuat kami lebih jadi sehat, cerdas, dan ceria. Semoga Pak Prabowo dan Pak Gibran sehat selalu ya," doanya.

Pedagang kantin sempat resistan

Pedagang kantin sekolah sempat resistan terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Juru Bicara PCO Dedek Prayudi (Uki) mengatakan, resistansi muncul lantaran omzet penjualan pedagang kantin menurun.

Meski demikian, kata dia, pihak sekolah sudah berdialog dengan para pedagang kantin untuk mengatasi masalah tersebut. Pihak sekolah menyarankan kepada pedagang yang berjualan makanan berat untuk menjual makanan ringan.

“Akhirnya mereka bersedia bergeser menjadi menjual makanan jajanan, kurang lebih seperti itu," jelas Uki.

Uki melanjutkan, pihak sekolah juga menyesuaikan waktu istirahat agar siswa setelah makan masih bisa jajan di kantin. Dengan begitu, pedagang kantin tidak merasa dirugikan dengan keberadaan Program Makan Bergizi Gratis.

“Kami telah bertanya langsung kepada pedagang kantin di sekolah. Omzet para pedagang kantin kini kembali meningkat,” kata Uki.

Meski terbilang sukses, ada sejumlah catatan yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Salah satunya adalah kasus khusus yang dialami beberapa siswa, seperti trauma terhadap makanan tertentu.

"Ternyata ada juga yang punya trauma nasi. Ini saya temukan sewaktu kami meninjau uji coba di Sukabumi. Jadi, ada satu orang anak tidak hanya tidak mau makan nasi tapi juga trauma. Jika melihat ada nasi, dia lari," kata Uki.