JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berharap pemerintah segera melakukan evaluasi dan tidak terlalu lama dalam melakukan uji coba atau pilotingprogram makan bergizi gratis (MBG).

Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono mengatakan, jika tidak segera dilakukan merata maka akan terjadi dampak buruk pada program ini. Salah satunya terjadi disparitas atau bahkan diskriminasi.

"Saya kira jangan lama-lama piloting-nya. Perlu kemudian semua merasakan. Karena kalau semakin lama akan terjadi disparitas, akan terjadi diskriminasi," kata Aris dalam jumpa pers di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Pasalnya, berdasarkan pemantauan KPAI, uji coba makan bergizi gratis bahkan baru menyasar sekolah dan itu belum seluruhnya.

Aris pun menanyakan bagaimana pelaksanaan makan bergizi gratis untuk fasilitas pendidikan seperti pondok pesantren maupun madrasah.

"Masa cuma beberapa sekolah yang jumlahnya ribuan, ratusan ribu sekolah, cuma sekolah, tidak menyentuh madrasah pesantren," ujarnya.

Dia kemudian mengingatkan bahwa masih banyak anak Indonesia yang sangat berharap memperoleh makan bergizi gratis di tempat pendidikannya.

Oleh karena itu, menurut Aris, saat ini kesempatan yang paling baik untuk pemerintah segera melakukan evaluasi program tersebut.

"Ya pemerintah jangan sungkan-sungkan, malu-malu untuk melakukan evaluasi, jadi nanti betul-betul bisa terselesaikan, semua anak betul-betul dapat makanannya atau tidak," katanya.

Aris mengatakan, evaluasi akan menjadi patokan apakah tujuan dari program tersebut yakni mendukung tumbuh kembang anak benar-benar bakal tercapai atau tidak.

Dalam evaluasi itu, Aris menyarankan agar pemerintah juga melibatkan keluarga untuk mendukung makan bergizi gratis.

Dia mencontohkan, banyaknya anak-anak yang mendapatkan makan bergizi gratis di sekolah, tetapi tetap jajan atau makan makanan yang tidak bergizi ketika di luar sekolah.

"Jangan sampai keinginannya baik, tapi karena keluarga tidak teredukasi sehingga anak makan sembarangan lagi di rumah, ya tetap saja hasilnya enggak baik," ujar Aris.

Sebagai informasi, pemerintah memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025, dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya dalam program 3 juta rumah. Ini merupakan salah satu program penting yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dukungan dalam program pembangunan 3 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dapat menciptakan multiplier effect dalam mendorong investasi untuk mencapai target pertumbuhan perekonomian nasional," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Mahendra menjelaskan, pihaknya memberikan lima bentuk dukungan terhadap program 3 juta rumah.

Pertama, mempermudah dan memperluas akses Kepemilikan Rumah (KPR) bagi MBR berupa penilaian kualitas aset hanya berdasarkan 1 pilar serta pengenaan bobot risiko rendah dan granular untuk KPR.

"OJK juga telah menegaskan bahwa tidak terdapat larangan pemberian kredit bagi debitur non lancar," ujar Mahendra.

Kedua, OJK akan bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) beserta para pemangku kepentingan lainnya dalam menyiapkan kanal pengaduan khusus dan membentuk task force untuk mempercepat penanganan pengaduan proses KPR bagi MBR yang terkait dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Ketiga, memberikan keleluasaan bagi pengembang perumahan memperoleh pembiayaan untuk pengadaan atau pengolahan tanah.

Keempat, dukungan likuiditas pembiayaan perumahan akan dilakukan melalui fine tuning skema produk investasi terstruktur khususnya Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP).

Kelima, penguatan industri asuransi dan penjaminan untuk mendukung pengembang UMKM dalam memitigasi risiko pembangunan perumahan, antara lain melalui penjaminan Kredit Modal Kerja dan produk surety bond serta asuransi properti dan asuransi jiwa kredit bagi nasabah KPR MBR.

Dikutip dari Kompas.id,Program 3 Juta Rumah adalah inisiatif pemerintah untuk menyediakan tiga juta unit rumah layak huni per tahun, guna menjawab kebutuhan perumahan bagi MBR dan masyarakat miskin yang belum memiliki hunian memadai.

Program ini menargetkan pembangunan rumah di berbagai wilayah, mulai dari perkotaan hingga pedesaan dan daerah pesisir, dengan harapan dapat mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan di seluruh Indonesia.

Penyediaan rumah dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta, menggunakan skema subsidi dan pembiayaan bersubsidi yang dirancang agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses KPR bersubsidi dengan angsuran terjangkau.

Latar belakang dari program ini muncul dari kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah backlog perumahan yang signifikan di Indonesia, dengan sekitar 9,9 juta rumah tangga belum memiliki hunian dan 26,9 juta rumah tangga hidup di rumah yang tidak layak.

Kenaikan harga tanah, terutama di perkotaan, serta tingginya biaya konstruksi menjadi hambatan bagi MBR untuk memiliki rumah layak huni. Selain itu, disparitas akses perumahan antara masyarakat kota dan desa semakin memperparah ketimpangan ekonomi dan sosial.

Meskipun pertumbuhan ekonomi telah meningkat, kenaikan harga komoditas pokok dan beban hidup lainnya membuat masyarakat miskin sulit memenuhi kebutuhan perumahan tanpa intervensi langsung dari pemerintah.

Tujuan utama dari Program 3 Juta Rumah adalah mengurangi angka kemiskinan, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, dan mengurangi ketimpangan sosial dengan memberikan akses terhadap perumahan layak huni.

Program ini juga berperan strategis dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045 dengan menjadikan perumahan sebagai fondasi kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi.

Selain itu, program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi, dan mengurangi beban pengeluaran MBR terkait biaya sewa hunian.

JAKARTA - Warga Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun, Bekasi mengungkapkan pasokan air dan listrik turut dimatikan selain rumah digusur. Hal itu terungkap saat korban penggusuran di Cluster Setia Mekar Residence mengadu ke Komisi II DPR.

Mulanya, Kepala BPN Jabar Yuniar Hikmat Ginanjar mengatakan, warga yang terdampak turut dipaksa mengosongkan rumah. Bahkan, kata dia, pasokan air dan listrik turut dicabut.

?Dikosongkan kemudian listriknya juga dimatikan, ya pak ya, air juga dimatikan,? kata Ginanjar dalam rapat bersama Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Hal itu turut diaminkan oleh salah satu warga yang terdampak, Abdul Bari. Ia mengatakan, ada 27 bidang rumah pasokan listrik dan airnya dicabut.

?Yang terkena dampak itu hanya 27 bidang, nah 27 bidang itu yang tidak ada listrik, tidak ada air. Dicabut waktu pas pelaksanaan eksekusi 30 Januari,? ucap Bari.

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan proses eksekusi lahan yang dilakukan Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997 itu, dinilai tidak sesuai prosedur dan salah titik eksekusi.

"Salah prosedur. Harusnya melalui pengukuran terlebih dahulu sesuai dengan PP 18 Tahun 2021. Akibat belum pernah diukur, maka tidak tahu mana yang harus digusur, mana yang tidak, karena objeknya apakah sama atau tidak. Belum bisa dipastikan," kata Nusron saat meninjau lokasi penggusuran di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jumat (7/2/2025).

Nusron mengatakan, terdapat beberapa proses yang tidak dilakukan oleh pengadilan ketika melakukan eksekusi lahan tersebut. Seperti memohon pengukuran lahan batas bidang yang akan dieksekusi ke BPN Kabupaten Bekasi.

"Pengukuran lahan ini dinilai penting untuk mengetahui batas lahan yang akan terdampak eksekusi atas putusan pengadilan tersebut," ujarnya.

Menurut Nusron, seharusnya sebelum melakukan eksekusi, pengadilan itu berkirim surat terlebih dahulu kepada BPN untuk minta diukur, dimana letak lokasi yang harus dieksekusi. Apakah lokasi ini menjadi bagian dari objek sengketa atau tidak.

"Apakah menjadi objek yang akan dieksekusi apa tidak. Itu pun kalau sudah begitu, seandianya kalau sudah diukur, ketika pengadilan negeri mau mengeksekusi pun harus memberitahukan kepada BPN," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap rencana pemerintah bakal mengenakan denda bagi masyarakat yang tak mengurus izin membangun rumah secara pribadi atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ara menyebut hal itu dilakukan guna menyelaraskan data kepemilikan rumah masyarakat yang bakal termuat dalam sistem Kementerian PKP.

"Ada banyak yang melakukan pembangunan rumah swadaya, di kampung kita ada yang bangun sendiri tanpan izin, jadi perlu diurus izinnya karena kalau tidak nanti akan saya denda," kata Maruarar saat dijumpai pada acara Mandiri Investment Forum (IMF) di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Ara menambahkan, penertiban itu dilakukan seiring dengan makin mudah dan cepatnya pengurusan izin PBG. Di samping itu, pengurusan itu juga tidak dikenakan biaya sama sekali.

Saat dikonfirmasi, kapan tepatnya pengenaan denda itu bakal dilakukan, Ara masih belum merinci. Dia menyebut, saat ini pihaknya masih akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu pada masyarakat.

"Ya tentu negara ini kan harus memberikan reward dan punishment bagi masyarakat sesuai aturan," tambahnya.

Di samping itu, Ara menegaskan bahwa dengan masyarakat mengurus PBG, nilai rumah tersebut dipastikan akan jauh lebih tinggi.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah telah resmi menetapkan percepatan pengurusan PBG bagi masyarakat sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah) untuk PBG itu 0%, Rp0 rupiah bagi MBR," jelas Ara beberapa waktu lalu.

Dalam keputusan 3 Menteri itu, juga dihapus pengenaan biaya BPHTB yang semula sebesar 5% untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Lalu, Ara melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0% alias gratis.

Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.

“Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0%, kemudian PBG-nya 0%. Jadi, ini jelas kebijakan yang prorakyat, terutama rakyat kecil," pungkas Ara.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku bakal melakukan pertemuan dengan Pandu Sjahrir di Kantor Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara pada malam ini, Selasa (11/2/2025).

Ara menjelaskan, pertemuan itu bakal dilakukan sekitar pukul 19.00 WIB. Usai dari Danantara, keduanya disebut bakal mulai melakukan rapat bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

“Kita doakan kan boleh, namanya doa boleh lah namanya doa masa tidak boleh, ini baru mau dibicarakan [Pandu Sjahrir jadi Bos Danantara],” kata Maruarar saat ditemui di sela-sela agenda Mandiri Investment Forum (MIF) di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Sebelumnya, Ara memang sempat menyebut bahwa Pandu Sjahrir selaku Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) bakal menjadi Bos Danantara.

Nama Pandu yang masuk bursa calon petinggi Danantara itu mencuat usai Ara mengunggah gambar dirinya bersama Pandu di akun instagram miliknya. Salah satunya yakni foto yang memperlihatkan keduanya saling berjabat tangan.

Berdasarkan keterangan foto yang diunggah pada Senin (3/2/2025) tersebut, Ara menyebut Pandu Sjahrir dengan label ‘Bos’ Danantara.

“Diskusi dengan Pak Pandu Bos Danantara untuk pembiayaan perumahaan. Semoga bermanfaat untuk Rakyat Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” tulis unggahan akun @maruararsirait dikutip pada Selasa (4/2/2025).

Pada kesempatan berbeda, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara/BUMN Kartika Wirjoatmodjo justru enggan berkomentar soal isu Pandu Sjahrir sebagai ‘Bos’ BP Danantara.

Tiko, sapaannya, hanya menegaskan bahwa pemerintah masih merancang fokus BPI Danantara, termasuk rincian lembaga yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Adapun rencananya, setelah mengelami penundaan berkali-kali sejak November 2024, BPI Danantara akan meluncur bulan depan, atau Maret 2025.

“No comment, no comment,” ujarnya sambil tertawa.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

"Jadi mereka kaget kalau kita sajikan ada karbohidrat, protein, sayuran, buah serat, dan ada susu. Itu 60 persen anak Indonesia tidak pernah melihat menu seperti itu," ungkap Dadan saat peluncuran Center of Excellence (CoE) atau pusat riset unggulan di kawasan Agribusiness and Technology Park (ATP) IPB University, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyebutkan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

"Fakta menunjukkan bahwa setelah dikasih susu hampir satu tahun lebih, mereka tambah segar, bukan mencret-mencret. Itu fakta yang menunjukkan," paparnya.

Dadan menyampaikan bahwa pemberian gizi sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dapat berperan dalam perkembangan otak dan mencegah stunting. Selain itu, intervensi gizi bagi anak sekolah hingga remaja sangat penting untuk memastikan pertumbuhan fisik yang optimal.

“Dengan strategi ini, Indonesia menargetkan generasi emas 2045 yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sehat dan kuat,” kata Dadan.

Di samping itu ia menyambut baik pendirian pusat riset unggulan Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang diinisiasi oleh IPB University.

Rektor IPB University Prof Arif Satria menjelaskan pusat riset unggulan ini menjadi wadah khusus untuk mengembangkan dan mengujicobakan protokol inovatif guna mengatasi berbagai tantangan dan kebutuhan baru MBG.

"Karena kami memandang bahwa program ini sangat strategis untuk peningkatan kualitas gizi anak dan ibu hamil Indonesia," kata Prof Arif.

Jakarta -

Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan Program Tiga Juta Rumah, yakni 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan, untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hadirnya program ini mendapat respons baik dari berbagai pihak. Mengingat selama 10 tahun terakhir, Indonesia masih memiliki defisit atau backlog hunian 10 juta rumah, terutama untuk keluarga dengan pendapatan menengah dan rendah.

Meski demikian, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro menyampaikan untuk merealisasikan program ini, pemerintah tentunya akan dihadapkan dengan berbagai tantangan. Salah satunya akses kredit untuk kepemilikan rumah.

"Salah satu tantangan dalam mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan adalah kesenjangan dalam hal keuangan. Banyak sekali keluarga yang berpendapatan rendah, atau kesulitan akses terhadap kredit untuk mendapatkan rumah," ujar Andry dalam sesi diskusi 'Housing Sector Outlook: Providing Shelter' di Mandiri Investment Forum 2025, Selasa (11/2/2025).

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan hadirnya Program Tiga Juta Rumah menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan sehingga semua masyarakat bisa menjangkau perumahan.

"Kita masih menghadapi terhadap terkait backlog perumahan. Masih ada 9,9 juta backlog kepemilikan rumah. Kemudian ada 26,9 juta rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak. Dan 4,5 juta rumah tangga yang tidak memiliki rumah dan tinggal di rumah yang tidak layak huni," bebernya.

Namun, lanjut Heru, adanya kesenjangan pembiayaan bagi pekerja di sektor informal menjadi tantangan yang harus diselesaikan pemerintah. Menurutnya, diperlukan skema pembiayaan bagi sektor ini sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik.

"Para pekerja yang non-fixed income juga menjadi tantangan. Dan ini tantangannya terkait bank ability dari sektor informal," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Chairman, Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menilai untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah, diperlukan data riil terkait sektor perumahan.

"Di Indonesia, saat ini belum ada big data terkait perusahaan itu sendiri. Kalau data belum final dan reliabel maka step kedua akan kesulitan membuat roadmap itu sendiri," ucapnya.

Kemudian, Joko mengatakan sektor perizinan juga masih kerap menjadi persoalan bagi developer. Selanjutnya, ia menilai pembiayaan terhadap sektor informal juga perlu ditingkatkan.

"Yang harus kita tahu adalah sektor informal jumlahnya sangat besar, namun belum mendapati akomodasi yang proper dari sektor perbankan. Kemarin kita mendorong FLPP minimal ada 10% dari sektor informal," paparnya.

"Kami selalu mendorong Tim Satgas agar mendapatkan placing kepada bank yang ada di Indonesia sehingga bisa mendorong kesulitan likuiditas dalam pembiayaan," imbuhnya.

Senada, Program Leader Indonesia & Timor Leste dari World Bank Claudia Ines Vasquez Suarez mengungkapkan Program Tiga Juta Rumah dapat menjadi solusi terkait kurangnya kebutuhan perumahan di Indonesia. Namun, kondisi masyarakat yang berpenghasilan rendah juga perlu menjadi perhatian.

"Tantangannya adalah kita harus dapat menangani golongan yang berpendapatan rendah, dan ada beberapa hal yang harus ditingkatkan," katanya.

"Saya rasa (pemerintah) penting mengimbangi untuk meningkatkan (program) sudah berjalan dan mengembangkan instrumen baru," pungkasnya.

(akn/ega)

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

"Jadi mereka kaget kalau kita sajikan ada karbohidrat, protein, sayuran, buah serat, dan ada susu. Itu 60 persen anak Indonesia tidak pernah melihat menu seperti itu," ungkap Dadan saat peluncuran Center of Excellence (CoE) atau pusat riset unggulan di kawasan Agribusiness and Technology Park (ATP) IPB University, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyebutkan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

"Fakta menunjukkan bahwa setelah dikasih susu hampir satu tahun lebih, mereka tambah segar, bukan mencret-mencret. Itu fakta yang menunjukkan," paparnya.

Dadan menyampaikan bahwa pemberian gizi sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dapat berperan dalam perkembangan otak dan mencegah stunting. Selain itu, intervensi gizi bagi anak sekolah hingga remaja sangat penting untuk memastikan pertumbuhan fisik yang optimal.

“Dengan strategi ini, Indonesia menargetkan generasi emas 2045 yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sehat dan kuat,” kata Dadan.

Di samping itu ia menyambut baik pendirian pusat riset unggulan Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang diinisiasi oleh IPB University.

Rektor IPB University Prof Arif Satria menjelaskan pusat riset unggulan ini menjadi wadah khusus untuk mengembangkan dan mengujicobakan protokol inovatif guna mengatasi berbagai tantangan dan kebutuhan baru MBG.

"Karena kami memandang bahwa program ini sangat strategis untuk peningkatan kualitas gizi anak dan ibu hamil Indonesia," kata Prof Arif.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

"Jadi mereka kaget kalau kita sajikan ada karbohidrat, protein, sayuran, buah serat, dan ada susu. Itu 60 persen anak Indonesia tidak pernah melihat menu seperti itu," ungkap Dadan saat peluncuran Center of Excellence (CoE) atau pusat riset unggulan di kawasan Agribusiness and Technology Park (ATP) IPB University, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyebutkan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

"Fakta menunjukkan bahwa setelah dikasih susu hampir satu tahun lebih, mereka tambah segar, bukan mencret-mencret. Itu fakta yang menunjukkan," paparnya.

Dadan menyampaikan bahwa pemberian gizi sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dapat berperan dalam perkembangan otak dan mencegah stunting. Selain itu, intervensi gizi bagi anak sekolah hingga remaja sangat penting untuk memastikan pertumbuhan fisik yang optimal.

“Dengan strategi ini, Indonesia menargetkan generasi emas 2045 yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sehat dan kuat,” kata Dadan.

Di samping itu ia menyambut baik pendirian pusat riset unggulan Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang diinisiasi oleh IPB University.

Rektor IPB University Prof Arif Satria menjelaskan pusat riset unggulan ini menjadi wadah khusus untuk mengembangkan dan mengujicobakan protokol inovatif guna mengatasi berbagai tantangan dan kebutuhan baru MBG.

"Karena kami memandang bahwa program ini sangat strategis untuk peningkatan kualitas gizi anak dan ibu hamil Indonesia," kata Prof Arif.

Jadi mereka kaget kalau kita sajikan ada karbohidrat, protein, sayuran, buah serat, dan ada susu. Itu 60 persen anak Indonesia tidak pernah melihat menu seperti itu

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

"Jadi mereka kaget kalau kita sajikan ada karbohidrat, protein, sayuran, buah serat, dan ada susu. Itu 60 persen anak Indonesia tidak pernah melihat menu seperti itu," ungkap Dadan saat peluncuran Center of Excellence (CoE) atau pusat riset unggulan di kawasan Agribusiness and Technology Park (ATP) IPB University, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Ia menyebutkan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

"Fakta menunjukkan bahwa setelah dikasih susu hampir satu tahun lebih, mereka tambah segar, bukan mencret-mencret. Itu fakta yang menunjukkan," paparnya.

Dadan menyampaikan bahwa pemberian gizi sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dapat berperan dalam perkembangan otak dan mencegah stunting. Selain itu, intervensi gizi bagi anak sekolah hingga remaja sangat penting untuk memastikan pertumbuhan fisik yang optimal.

“Dengan strategi ini, Indonesia menargetkan generasi emas 2045 yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sehat dan kuat,” kata Dadan.

Di samping itu ia menyambut baik pendirian pusat riset unggulan Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang diinisiasi oleh IPB University.

Rektor IPB University Prof Arif Satria menjelaskan pusat riset unggulan ini menjadi wadah khusus untuk mengembangkan dan mengujicobakan protokol inovatif guna mengatasi berbagai tantangan dan kebutuhan baru MBG.

"Karena kami memandang bahwa program ini sangat strategis untuk peningkatan kualitas gizi anak dan ibu hamil Indonesia," kata Prof Arif.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyiapkan tiga skema agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan dan efektif.

Hal ini disampaikan Maman saat menghadiri groundbreaking pembangunan center of excellence program MBG di kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Selasa (11/2/2025).

Pertama, kementerian akan memperkuat manajemen dan kualitas produksi bagi pelaku UMKM yang terlibat dalam program MBG.

"Ini akan menjadi objek monitoring dan evaluasi dari Kementerian UMKM untuk menjaga keorganisasian dan manajemen operasionalnya," kata Maman dalam keterangan tertulis, Selasa.

Kedua, kementerian menyiapkan skema pembiayaan untuk mengantisipasi tantangan dalam realisasi anggaran yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kami memahami ada tahapan administratif, termasuk audit, yang bisa mempengaruhi kelancaran modal kerja UMKM. Karena itu, kami sudah berkoordinasi dengan bank Himbara untuk menyiapkan skema pembiayaan bridging bagi UMKM," ujar Maman.

Ketiga, kementerian akan membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan.

Maman menilai program MBG bukan hanya menciptakan peluang ekonomi jangka pendek, tetapi juga bisa melahirkan salah satu ekosistem usaha terbesar di sektor UMKM.

"Selain industri, kerajinan tangan, dan fesyen, subsektor makanan kini menjadi salah satu unggulan yang berpotensi membangun ekosistem usaha yang luas dan berkelanjutan," kata dia.

Sebelumnya, Maman menyampaikan UMKM yang terlibat dalam program MBG bisa mendapatkan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta.

Untuk mendapatkannya, UMKM harus mengantongi surat penunjukan dari BGN sebagai penyelenggara program MBG.

"Bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," ujar Maman dalam keterangan tertulis, Kamis (30/1/2025).

Ada 46 bank mitra yang dapat menyalurkan pembiayaan ini, termasuk empat bank Himbara, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

Sebuah unggahan berisi informasi pendaftaran relawan Makan Bergizi Gratis yang diklaim dikeluarkan oleh pemerintah beredar di Facebook [arsip]. Unggahan tersebut memuat gambar ilustrasi Presiden Prabowo dan beberapa makanan. Dalam gambar tersebut juga ditempelkan teks, “Dibuka Pendaftaran Relawan Makan Bergizi Gratis”.

Narasi unggahan tersebut juga memuat sejumlah syarat, antara lain berusia minimal 20 tahun, dekat dengan sekolah, dan akan memperoleh gaji Rp2 juta sampai Rp5 juta. Pengunggah memberi tautan pendaftaran yang beralamat di peluangkerja.biz.id.

Benarkah tautan tersebut untuk pendaftaran relawan program Makan Bergizi Gratis?

PEMERIKSAAN FAKTA

Tempo mencoba mengakses tautan dalam unggahan tersebut. Hasilnya, tautan tersebut mengacu pada laman yang meminta calon pendaftar untuk mengisi sejumlah data pribadi dan nomor telepon telegram aktif.

Namun tautan tersebut bukan tautan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN). Sebagai informasi, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pengelola program Makan Bergizi Gratis tidak membuka lowongan relawan perorangan, melainkan kemitraan dengan badan usaha. Pendaftaran sebagai mitra pun hanya dilakukan melalui situs mitra.bgn.go.id yang telah dirilis secara resmi.

“Melihat berbagai laporan dan aduan dari masyarakat, kami mengimbau untuk terus berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional,” kata BGN melalui keterangannya di Instagram.

Tempo sebelumnya juga pernah menulis artikel bahwa BGN membuka kesempatan kepada calon mitra yang ingin bekerja sama dalam program Makan Bergizi Gratis. Pendaftaran kemitraan program tersebut, hanya bisa dilakukan melalui sistem agar terkendali.

“Pendaftaran By sistem agar terkendali dan memberikan peluang yang sama kepada semua pihak,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana ketika dihubungi Tempo melalui aplikasi perpesanan, Kamis, 2 Januari 2025.

Lantas, bagaimana cara menjadi mitra Makan Bergizi Gratis? Mengacu pada unggahan akun Instagram @badangizinasional.ri, Selasa, 31 Desember 2024, berikut beberapa dokumen yang diperlukan untuk mendaftar kemitraan Makan Bergizi Gratis:

• Profil perusahaan atau organisasi.
• Proposal kerjasama.
• Akta badan usaha.
• Dokumen legal.
• Dokumen keuangan, dan sebagainya

Persyaratan di atas terlihat berbeda dengan yang beredar di media sosial.

Menjadi Mitra Program Makan Siang Gratis

Untuk mendaftar sebagai mitra Makan Bergizi Gratis, pendaftaran bisa dilakukan dengan cara berikut:

1. Akses laman bgn.go.id;
2. Tekan tombol ‘Gabung Menjadi Mitra’ atau langsung mengunjungi mitra.bgn.go.id/login;
3. Ketuk tombol ‘Buat Akun Baru’;
4. Masukkan data diri dan kontak calon mitra, seperti nama, alamat surel (email), nomor telepon, tipe instansi, dan buat kata sandi.
5. Tekan tombol ‘Buat Akun’;
6. Lengkapi formulir pendaftaran calon mitra MBG, seperti alamat mitra dan kontak penanggung jawab.
7. Klik tombol ‘Selanjutnya’;
8. Unggah beberapa dokumen yang dipersyaratkan;
9. Tekan tombol ‘Ajukan Verifikasi’;
10. Klik tombol ‘Kirim’ untuk menyelesaikan pendaftaran;
11. Kemudian, tim BGN akan memproses pengajuan dan pemberitahuan pendaftaran berhasil akan dikirimkan ke alamat email.

Setelah data terverifikasi dan resmi menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis, mitra dapat mengajukan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Berikut langkah-langkahnya:

1. Masuk ke menu ‘Pengajuan Lokasi SPPG’ di laman mitra.bgn.go.id;
2. Ketuk opsi ‘Ajukan Titik’;
3. Tandai lokasi bangunan SPPG pada peta virtual, lalu klik ‘Simpan’ dan ‘Lanjutkan’;
4. Lengkapi informasi terkait lokasi SPPG;
5. Centang bagian kesiapan titik lokasi sesuai dengan ketentuan;
6. Unggah beberapa dokumen yang diperlukan, seperti izin dan foto lokasi terakhir;
7. Tekan tombol ‘Ajukan’;
8. Kemudian, tim BGN akan memverifikasi pengajuan dan menghubungi mitra ketika proses selesai.

KESIMPULAN

Hasil pemeriksaan Tim Cek Fakta Tempo membuktikan bahwa tautan pendaftaran relawan Makan Bergizi Gratis adalah keliru.

Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pengelola program Makan Bergizi Gratis tidak membuka lowongan relawan perorangan, melainkan kemitraan dengan badan usaha. Pendaftaran sebagai mitra pun hanya dilakukan melalui situs mitra.bgn.go.id yang telah dirilis secara resmi.

TIM CEK FAKTA TEMPO

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email[email protected]