IDX Channel - Program 3 juta rumah, menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, bahwa dukungan dan kerja sama dari semua pihak sangat penting karena tanpa gotong royong semua pihak pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat tidak mungkin terlaksana.

Ketua Umum PP Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto menyatakan dukungannya terhadap program 3 juta rumah. Untuk itu menurutnya, penyelenggaraan Rakernas ini merupakan tekad REI bersama pemerintah dan para mitra dalam menyukseskan program 3 juta rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Joko mengakui, industri properti sudah memberikan kontribusi yang besar terhadap APBN yakni 9,3 % juga menyerap tenaga kerja 13,8% dan penekanan angka kemiskinan sebesar 7.8%.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kedatangan Kepala BPOM Taruna Ikrar di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, pada Rabu (10/12/2024).

Taruna mengatakan kunjungannya ke Kejagung dalam rangka meminta dukungan atas tugas - tugas dari pemerintah terkait dengan keamanan obat dan makanan, termasuk program makan bergizi gratis.

“Pengawalan dalam konteks bantuan, support, dan sekaligus mentoring dari kejaksaan agung, adalah tujuan utama kami menghadap Bapak Jaksa Agung,” kata Taruna di Kejagung, Rabu (11/12/2024).

Dia mengatakan, saat ini BPOM sedang mendapatkan tambahan tugas baru, yaitu mengawal program Makan Siang Gratis.

Adapun saat ini, berdasarkan data BPOM ada sekitar 60.000-an UMKM. Namun, penugasan pengawasan dari BPOM ada sebanyak jutaan UMKM yang terlibat dalam program ini.

“Kami sudah bekerja sama dengan kementerian terkait untuk itu, dalam hal sertifikasi pangan, olahan, ataupun obat tradisional, dan sebagainya,” jelasnya.

“Nah, tetapi juga kami mendapat tambahan tugas baru juga untuk mengawal food security-nya, yang disebut dengan makan siang bergizi,” lanjut dia.

Adapun program Makan Siang Bergizi ini mulai berlaku pada 2 Januari 2025 dengan budget yang sangat besar. BPOM mendapat 13 item untuk pelaksanaan tugas ini.

“Mulai dari mengawasi rumah produksi atau dapurnya, sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya. Nah, tentu semua ini memiliki kerawanan-kerawanan khusus,” lanjut dia.

“Maka dari itu sangat penting untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan ini, dan untuk mencapai bebas korupsi,” jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa menciptakan lingkungan kerja yang bebas korupsi adalah komitmen besar BPOM.

Bukan hanya dalam konteks anggaran, tapi juga hajat hidup orang banyak, mencakup kesehatannya.

“Menjadi lembaga yang anti-korupsi, yang bebas dari mafia untuk sama-sama diharapkan menyelamatkan bangsa,” katanya.

“Saya yakin pertemuan hari ini sangat konstruktif, karena Bapak Jaksa Agung sangat memberikan support yang tinggi kepada kami untuk mencapai tujuan tadi,” tegasnya.

Burhanuddin menambahkan, bentuk pendampingan yang dilakukan Kejagung, mulai dari support keperdataan, legal opinion, dan banyak hal lain.

“Saya tadi sampaikan, Bapak kerja sesuai tupoksinya. Kalau ada hal-hal yang menyangkut gugatan-gugatan, serahkan kepada kami untuk menyelesaikannya,” kata Jaksa Agung.

“Bahkan kami juga melakukan pendampingan dalam hal pengadaan atau apa pun yang sifatnya adalah kami harus lakukan, bukan hanya pengawasan saja, tetapi langkah-langkah itu yang dilakukan oleh Balai POM tidak menyalahi aturan,” ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar telah menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk membahas sinergitas antar kedua lembaga, termausk pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Burhanuddin menjelaskan sinergitas itu berupa pengawalan dalam kegiatan BPOM terkait dengan persoalan pidana, perdata hingga tata usaha negara.

"Baik itu secara masalah-masalah kepidanaan maupun masalah-masalah perdata dan tata usaha negara, dan banyak hal yang kami tukar pikiran dan rencana ke depan," ujarnya di Kejagung, Rabu (11/12/2024).

Kemudian, Taruna menjelaskan salah satu persoalan yang dibahas yaitu terkait dengan program makan siang bergizi gratis atau MBG.

Taruna menambahkan, program yang mulai digelar pada (2/1/2025) itu memerlukan pendanaan yang sangat besar agar terlaksana dengan sukses.

"Kami mendapat tambahan tugas baru juga untuk mengawal food security-nya yang disebut dengan makan siang bergizi, atau makan siang bergizi," tutur Taruna.

Dalam program itu, BPOM mendapatkan tugas untuk mengawasi rumah produksi MBG sampai dengan distribusi ke masyarakat. Pasalnya, program ini rentan akan penyimpangan dari oknum-oknum penyelenggara negara.

"Maka pengawalan dalam konteks bantuan, support dan sekaligus mentoring ataupun apa yang namanya itu, kami sangat butuhkan dari kejaksaan agung. Tentu di daerah dengan kejaksaan tinggi dan sebagainya," imbuhnya.

Selain itu, Taruna juga menyatakan bahwa pihaknya bertekad menjadi lembaga bebas korupsi, mafia dan pelanggaran lainnya. Pertemuan ini juga telah membahas tentang pengawalan dari Kejagung terkait dengan kerawanan khusus mulai dari izin ekspor, impor, peredaran obat dan makanan hingga industri farmasi.

"Dengan demikian, maka keyakinan saya sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, pertemuan hari ini sangat konseruptif karena Bapak Jaksa Agung sangat memberikan support yang tinggi kepada kami untuk mencapai tujuan tadi," pungkasnya.

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan investor dari kawasan Timur Tengah siap membantu Indonesia untuk membangun sebanyak satu juta rumah per tahun.

Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

“Banyak negara, terutama negara-negara yang orientasinya sebagai investment country, seperti Uni Emirat Arab, Qatar dan sebagainya, langsung mengatakan sejuta (rumah) setahun kami sanggup,” ujar Fahri dikutip dari Antara, Rabu, 11 Desember 2024.

Namun, Fahri menekankan ke para investor itu bahwa besaran imbal hasil (bunga) investasi, harus tetap membuat harga rumah tetap terjangkau dalam program 3 juta rumah pemerintah.

“Tapi, kami bilang kan harus bunganya lebih rendah dari yang ada Indonesia,” ungkap dia.

Wamen Fahri mengatakan bahwa potensi investor asing untuk berinvestasi dalam program 3 juta rumah Indonesia dapat mencapai miliaran dolar Amerika Serikat (AS).

Beberapa waktu lalu, Wamen Fahri telah melangsungkan kunjungan kerja ke China dan kawasan Timur Tengah.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program tiga juta rumah mulai menarik minat investor asing, namun demikian masih membutuhkan kerja keras untuk merealisasikan kerja sama dengan investor asing tersebut.

Ia menjelaskan bahwa rencana anggaran perumahan untuk 2025 sebesar Rp5,07 triliun, yang mana sudah termasuk alokasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 sekitar Rp1,2 triliun.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5,07 triliun pada 2025. Diminta membangun, berapa banyak rumah? Tiga juta rumah. Kalau 2024, anggarannya berapa ? Rp14,68 triliun," ujar Maruarar Sirait

(KIE)

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Lembaga kemanusiaan International Networking for Humanitarian (INH) menyediakan makanan bergizi dengan pendirian dapur umum untuk para korban bencana alam banjir dan longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Koordinator Dapur Umum INH Abdul Azis di Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu, mengungkapkan para relawan dari INH menunjukkan semangat dengan cekatan dan penuh dedikasi menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat terdampak.

Ia menyebutkan, penyediaan dapur ini untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan makanan, mengingat banyak rumah warga yang mengalami rusak parah akibat terdampak bencana alam.

"Bahkan banyak warga yang terisolasi dan kesulitan mendapatkan akses pangan. Namun, keberadaan dapur umum INH memberikan secercah harapan, memastikan bahwa mereka yang terdampak tidak kekurangan makanan," ungkap Abdul Azis.

Ia juga memastikan bahwa makanan yang disajikan dapat mencakup kebutuhan kalori dan nutrisi yang diperlukan untuk pemulihan para korban.

"Dapur umum ini menyediakan ratusan porsi makanan setiap harinya, dengan menu yang bervariasi untuk memastikan para korban tetap mendapat asupan yang baik baik sarapan, makan siang maupun kebutuhan makan di sore hari atau malam," paparnya.

INH pun mengimbau agar masyarakat ikut serta dalam mendukung upaya kemanusiaan ini, baik melalui donasi maupun menjadi relawan.

“Kami percaya, dengan kerja sama dan semangat kemanusiaan, kita dapat bersama-sama membantu mereka yang sedang menderita,” ujar Abdul Aziz.

Saat ini terdapat dua wilayah yang menjadi fokus pelayanan dapur umum yakni di Wilayah RT 01/01 dan RT 07/07 Kampung Gempol, Desa Cikadu dengan jumlah warga yang terdampak sekitar 390 jiwa dari 95 Kepala Keluarga.

INH juga berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bogor Jawa Barat memberikan bantuan kepada korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Sukabumi.

"Hari ini kami bekerjasama dengan INH memberikan bantuan 200 paket logistik ke Kabupaten Sukabumi," ungkap Kepala Dinsos Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf.

Ia menuturkan selain mengirim bantuan berupa logistik, jajarannya juga mengirimkan personel relawan tangguh bencana (Tagana) dan mobil dapur umum.

"Relawan Tagana Kabupaten Bogor dengan mobil dapur umumnya kami tugaskan membantu korban bencana alam selama dua minggu, selanjutnya bisa kami perpanjang tergantung situasi di lokasi bencana alam," ujar Farid.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) akan segera menjalankan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor perumahan untuk Masyarakat Berpengahasilan Rendah (MBR).

Menteri yang akrab disapa Ara ini mengatakan bahwa rencana itu telah disampaikan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati [saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo] adalah kita akan memperjuangkan PSN untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” ujarnya dalam agenda HUT Apersi ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Ara menyebut rencana itu saat ini tengah dirumuskan dengan matang sebelum akhirnya dibawa lebih lanjut usulannya ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

“Karena PSN itu ada yang proyek dan program. Yang kita masukin ini adalah program, program agar bagaimana kita buat itu, mohon doanya karena ada proses di Menko Perekonomian supaya ini jadi terobosan,” kata Ara.

Adapun usulan pembentukan PSN pada sektor perumahan itu dilakukan dalam rangka mendorong realisasi pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah dicanangkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Pasalnya, Hashim menuturkan program 3 juta rumah yang digaungkan sang kakak bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintahan Prabowo menilai ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH).

Nantinya, rumah-rumah tersebut bakal dibangun sebanyak 2 juta di wilayah pedesaan dan pesisir dan sisanya yakni sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut sejumlah investor asing berminat untuk terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menuturkan, investor dari negara-negara Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab dan Qatar, tertarik untuk menggarap 1 juta rumah dari program penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu.

"Banyak negara, terutama negara-negara yang orientasinya sebagai investment country, seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan sebagainya, langsung mengatakan sanggup satu juta unit rumah setahun," ujarnya saat ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Menurut Fahri, minat tersebut diungkapkan saat kunjungannya langsung ke negara-negara Arab.

Ia bilang, Qatar memiliki komitmen berinvestasi di program 3 juta rumah melalui Qatar National Bank (QNB) yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Uni Emirat Arab berminat berinvestasi melalui Indonesia Investment Authority (INA), lembaga pengelola investasi di Indonesia.

"Emirat, karena mereka membantu melahirkan INA, mereka juga berharap dengan INA nanti kita bekerja sama untuk membangun perumahan," kata Fahri.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, saat ini pihaknya bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyusun skema pembiayaan yang tepat untuk program 3 juta rumah.

Dengan masuknya investor asing, maka akan membantu pemerintah dalam mendukung pembiayaan yang diperlukan untuk program ini. Meski begitu, dia mempersyaratkan investor asing yang masuk harus memberikan tingkat bunga yang rendah.

Menurut Fahri, Qatar telah menyatakan siap untuk memberikan bunga rendah.

"Qatar komit sekali karena QNB sudah ada di sini, mereka mau kasih bunga yang rendah," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut sejumlah investor asing berminat untuk terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menuturkan, investor dari negara-negara Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab dan Qatar, tertarik untuk menggarap 1 juta rumah dari program penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu.

"Banyak negara, terutama negara-negara yang orientasinya sebagai investment country, seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan sebagainya, langsung mengatakan sanggup satu juta unit rumah setahun," ujarnya saat ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Menurut Fahri, minat tersebut diungkapkan saat kunjungannya langsung ke negara-negara Arab.

Ia bilang, Qatar memiliki komitmen berinvestasi di program 3 juta rumah melalui Qatar National Bank (QNB) yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Uni Emirat Arab berminat berinvestasi melalui Indonesia Investment Authority (INA), lembaga pengelola investasi di Indonesia.

"Emirat, karena mereka membantu melahirkan INA, mereka juga berharap dengan INA nanti kita bekerja sama untuk membangun perumahan," kata Fahri.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, saat ini pihaknya bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyusun skema pembiayaan yang tepat untuk program 3 juta rumah.

Dengan masuknya investor asing, maka akan membantu pemerintah dalam mendukung pembiayaan yang diperlukan untuk program ini. Meski begitu, dia mempersyaratkan investor asing yang masuk harus memberikan tingkat bunga yang rendah.

Menurut Fahri, Qatar telah menyatakan siap untuk memberikan bunga rendah.

"Qatar komit sekali karena QNB sudah ada di sini, mereka mau kasih bunga yang rendah," ungkapnya.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan sektor perumahan akan diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Hal itu untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian.

Ara mengatakan, dirinya dengan beberapa menteri yang berada di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) diundang makan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan langkah-langkah mencapai 3 juta rumah. Dari pertemuan tersebut, salah satu yang disepakati oleh dirinya dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid adalah adanya PSN untuk perumahan MBR.

"Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, mohon doanya, kita akan memperjuangkan proyek strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan sangat baik," kata Ara dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

PSN ini dapat berupa proyek maupun program, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Nah, PSN untuk MBR ini nantinya akan berupa program. Saat ini pihak Ara masih membicarakan usulan tersebut kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Karena PSN itu ada yang proyek, ada yang program, yang kita maksudkan adalah program. Program bagaimana kita akan membuat itu. Dan mohon doanya karena ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian,dan tentu kita akan laporkan kepada Presiden, supaya ini menjadi salah satu terobosan untuk mencapai itu," tutur Ara.

Ditemui usai acara, Ara mengatakan usulan tersebut berupa program untuk perumahan MBR. Nantinya pihak Kementerian ATR/BPN akan mencari lahan yang cocok untuk melaksanakan program tersebut.

Lebih lanjut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menuturkan program perumahan MBR yang diusulkan menjadi PSN adalah program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

"Kan ini harus kita cari solusi supaya 3 juta rumah ini terwujud apa, salah satunya PSN," tutur Nusron.

Nusron mengatakan, apabila program 3 juta rumah menjadi PSN, tidak menutup kemungkinan pihak swasta akan ikut menggarap proyek tersebut. Ia menuturkan, sepanjang program tersebut dianggap strategis tidak harus digarap oleh pemerintah.

"Kementerian PKP sama kami akan mengusulkan supaya program 3 juta rumah ini menjadi program strategis nasional," tegas Nusron.

(abr/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menginisiasi Program Strategis Nasional (PSN) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara mengungkapkan hal ini dalam sambutan pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

"Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, mohon doanya kita akan memperjuangkan PSN untuk MBR di Indonesia," jelas Ara.

Dia beralasan, kesepakatan antara dirinya dengan Nusron dilakukan demi merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencapai Program 3 Juta Rumah per tahun.

Oleh karena itu, mereka ingin meyakinkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait inisiasi tersebut.

Dia beralasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 5 triliun pada tahun 2025 hanya bisa membangun sekitar 225.000 rumah.

Sehingga, masih ada sekitar 2,75 juta rumah lagi yang harus dibangun Kementerian PKP.

Namun demikian, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan telah memberikan pemikiran cerdas untuk mencapai hal tersebut. Mulai dari subsidi bunga hingga cicilan.

"Tapi, ini baru sesuatu rencana, yang tentu bagaimana bisa diterima oleh negara. Nah, itu salah satunya paling utama. Ya, bisa dua juta, bisa tiga juta. Tentu, kalau program Satgas ini bisa diterima oleh DPR dan juga pemerintah, itu akan sangat membantu," tandas Ara.

BANDUNG, iNews.id – Bareskrim Polri melakukan penggerebekan di perumahan elite kawasan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/12/2024) siang. Penggerebekan tersebut diduga menjadi lokasi produksi atau pabrik narkotika. 

Saat ini, belum diketahui jenis narkotika apa yang diproduksi di rumah tersebut karena belum ada keterangan resmi dari polisi. Rencananya, keterangan resmi terkait penggeledahan itu digelar, Kamis (12/12/2024) siang.

Dalam penggerebakan, petugas mengamankan beberapa dus yang diduga berisi bahan pembuatan narkotika. Titik penggerebekan, tepatnya di rumah nomor 27. Belum dapat dipastikan jenis narkotika yang diduga diproduksi di tempat tersebut.

Ikhsan, salah satu tetangga sekaligus warga sekitar rumah mengatakan, Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang diduga dijadikan pabrik narkotika tersebut sering didatangi banyak orang dan menimbulkan kebisingan bagi para tetangga. 

Dia tidak mengetahui pasti aktivitas di dalam rumah tersebut. Bahkan, dia kaget setelah puluhan polisi menggerebek rumah itu. "Kurang tahu di dalam itu berapa orang karena jarang keluar juga orangnya di rumah itu," ujar Ikhsan di lokasi.

Editor: Kurnia Illahi

Jakarta -

Kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk tahun depan masih belum jelas. Sebab, hingga saat ini pemerintah masih belum menetapkan berapa kuota FLPP untuk tahun depan.

Hal itu membuat para pengembang khawatir. Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah menyampaikan keluhannya itu di depan Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

"Walaupun terlambatnya kuota ini dan juga masih abu-abu Pak sampai sekarang izin kapan kuota (FLPP keluar), sampai sekarang masih abu-abu. Kalau sebelumnya bulan Desember sudah ada cerita kapan kita tanda tangan PKO bersama dengan Tapera,t api sampai sekarang kami belum dengar itu Pak," kata Junaidi dalam acara tersebut.

"Jadi kekhawatiran kami, ketakutan kami itu sangat tinggi, nanti di bulan Januari ini apakah bisa kita langsung segera realisasi," tambahnya.

Junaidi menuturkan, saat kuota FLPP habis pertengahan tahun ini, pihaknya cukup kesulitan. Sebab tidak ada pemasukan untuk operasional atau membangun perumahan.

Untuk itu, pihaknya berharap dengan adanya Kementerian PKP ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan perumahan maupun permasalahan lintas kementerian yang berhubungan dengan perumahan.

"Jadi harapan kami kehadiran bapak-bapak yang terhormat,yang penentu kebijakan,saya pikir inilah 'kecengengan' kami ketika bapak-bapak selalu bertanya belanja masalah-belanja masalah,inilah yang saya sampaikan karena memang kami bangga Kementerian sekarang terbuka, ada permasalahan ngomong,minta solusi kepada kita," tuturnya.

Sebagai informasi, hingga saat ini jumlah kuota FLPP tahun 2025 masih belum diumumkan. Beberapa waktu lalu, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta tambahan kuota FLPP tahun depan ditambah menjadi 800.000 dari yang sebelumnya sekitar 200.000.

"Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit. Tentu hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Ia juga menyatakan Kementerian PKP tidak segan untuk melanjutkan berbagai program perumahan yang dinilai baik meskipun kebijakan dan program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan sejak 2010 kalau bermanfaat, bagus dan benar untuk perumahan rakyat harus dilanjutkan dan ditingkatkan targetnya. Saya siap habis-habisan dorong KPR FLPP dan sebagai birokrat juga harus memiliki jiwa negarawan dan jangan saling menyalahkan jika ada pergantian pemerintahan dengan melanjutkan berbagai program bidang perumahan yang ada untuk rakyat," tuturnya.

(abr/das)