Badan Gizi Nasional (BGN) juga kena imbas dari efisiensi anggaran. Adapun efisiensi anggaran BGN mencapai Rp 200,2 miliar.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI. Ia menyebut rekonstruksi anggaran yang dilakukan oleh pihaknya menindaklanjuti pertemuan dengan Mensesneg Prasetyo Hadi dan Kementerian Keuangan.

"Ya ada pertemuan Mensesneg, kemudian ada pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan ujungnya kita mendapatkan efisiensi sebesar 0,2845 (persen). Rp 200.200.000.000 (Rp200,2 miliar)," kata Dadan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan mengatakan efisiensi yang dilakukan pihaknya juga atas instruksi presiden. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan BGN untuk meminjam dahulu terkait pengadaan lahan.

"Gini ada hal yang memang perlu diefisiensikan, seperti misalnya setelah Pak Presiden sidak, kemudian kami menyampaikan bahwa ada lahan yang harus kami adakan," kata Dadan.

"Pak presiden sampaikan 'nggak usah, pinjem aja dari Pemda dari kementerian lain, dari instansi lain, sehingga uangnya bisa diefisiensikan'. Itu maksudnya," sambung Dadan.

Komisi IX DPR RI sebelumnya menyetujui anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 71 triliun untuk 2025. Ia mengatakan keputusan itu sebenarnya sudah diambil sejak periode lalu.

"Jadi hari ini sebenarnya kita pembahasan soal anggaran karena sebenarnya beberapa keputusan anggaran itu seperti contoh beberapa anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) itu sebenarnya sudah diputuskan dari periode yang lalu," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Nihayatul menyebut ada pergeseran penggunaan anggaran dari Badan Gizi Nasional yang harus disosialisasikan kepada Komisi IX DPR RI. Nihayatul mengatakan anggaran untuk Badan Gizi Nasional tetap di angka Rp 71 Triliun.

"Jadi ada pergeseran itu dan seluruh pergeseran pada anggaran ini tidak bisa dilakukan tanpa ada persetujuan dari DPR dan hari ini kita walaupun sedang reses, kita tetap rapat karena kita menganggap bahwa program ini, rapat ini penting untuk segera mengambil keputusan penandatanganan persetujuan anggaran ini," kata Nihayatul.

"Tetap Rp 71 triliun, tetap Rp 71 triliun cuma ada penyesuaian, penyesuaian anggaran dari dukungan manajemen dikurangi, dikasihkan, dialihkan kepada program," tambahnya.

Simak Video Prabowo Minta Anggaran Perdinas Menteri Dipotong: Bisa Hemat Rp 20 T

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta meninjau SDN 01 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, hari ini. Pihaknya mengecek pembagian makan bergizi gratis (MBG) di sekolah ini.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin tampak didampingi Wakil Ketua DPRD Wibi Andrino; pelaksana tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta, Hendra Hidayat; Plt Kadisdik Sarjoko; dan beberapa jajaran lainnya.

Dalam kesempatannya itu, Khoirudin mengatakan pihaknya menargetkan sebanyak 557 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur peladen makan bergizi gratis di seluruh Jakarta hingga akhir Desember 2025.

"Ketika jumlah dapurnya ditambah sampai mencapai 557 bisa salin-tempel (copy-paste) apa yang sudah dilakukan dengan baik di 14 dapur kita," kata Ketua DPRD DKI Khoirudin di SDN Cipulir 01 Pagi Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

Sejak Januari 2025, sudah terhitung sebanyak 14 dapur yang melayani makan bergizi gratis kepada 42 ribu siswa.

Kedatangan rombongan Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta bersama aparat Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) ke SDN Cipulir 01 Pagi adalah untuk memastikan koordinasi berjalan dengan baik. Khoirudin mengatakan makan bergizi gratis ini mampu membuat suasana kebersamaan yang tinggi di lingkungan sekolah.

"Tadi sebagian besar sudah bagus, sudah bawa tumbler sendiri, bawa sendok sendiri. Ada beberapa siswa yang terlupa yang bawa sendok dan dia bisa cuci tangan untuk bisa tetap makan bergizi gratis bareng-bareng," ujarnya.

Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Hendra Hidayat mengatakan, dalam kegiatan hari ini pihaknya mengakomodasi 293 siswa SDN Cipulir 01 Pagi.

"Sampai dengan tanggal 31 Januari ini, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan seluruh pihak terkait telah melaksanakan MBG di 14 SPPG dengan jumlah total 126 sekolah," kata Hendra.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Bank Indonesia (BI) akan memberikan tambahan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR). Insentif sebesar Rp 80 triliun dan akan diberikan secara bertahap.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan Bank Indonesia turut mendukung program-program asta cita. Langkah ini sebagai bentuk dukungan buat mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," kata Perry di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Hal itu disampaikannya usai diskusi terkait pembiayaan Program 3 Juta Rumah dalam konteks likuiditas dengan menciptakan sinergi antara pemerintah dana moneter.

Diskusi tersebut bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Pandu Sjahrir dari BP Danantara, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Perry mengatakan sektor perumahan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencetak lapangan pekerjaan. Pasalnya, sektor perumahan yang maju akan menarik sektor-sektor terkait lainnya.

"Perumahan bangun perumahan jelas butuh semen, jelas butuh bata, jelas butuh besi dan menciptakan lapangan kerja," ucapnya.

Kemudian, Ara menjelaskan target pembangunan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun ini sebesar 220 ribu rumah. Dengan asumsi satu rumah harganya Rp 170 juta, maka total nilai KPR sekitar Rp 38 triliun. Menurutnya, insentif likuiditas makroprudensial sebesar Rp 80 triliun dapat menutup dua kali besaran target kuota FLPP tahun ini.

"Jadi kita bisa buat itu double Pak Gubernur. Ini akan sepanjang sejarah Indonesia dengan apa yang Bapak lakukan, kita bisa membuat rumah subsidi bagi rakyat kita ya di tahun ini bisa meningkat luar biasa," tuturnya.

Selain itu, Pandu menambahkan cara mendukung pembiayaan program perumahan adalah pembentukan book building untuk bunga dan penambahan likuiditas. Menurutnya, keduanya dapat memacu Program 3 Juta Rumah.

"Book building ini adalah suatu proses dimana kita mengumpulkan interest dan juga masukan-masukan dari pangsa pasar. Jadi ini yang sekarang kita sedang jalankan, bekerja sama banyak dengan Pak Ara," ucapnya.

Di sisi lain,

Sementara itu, Erick menyebut program penyediaan rumah terbilang masif sampai berjumlah 3 juta unit rumah. Oleh karena itu, ia juga mengharapkan peran dari bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah tersebut.

"Kami siap melaksanakan. Selama ini juga Bank-Bank Himbara untuk BTN yang memang 80% market daripada pendanaan rumah-rumah subsidi itu ada di kami. Lalu tadi kita harapkan juga bank-bank Himbara seperti Mandiri, lalu Bank Syariah Indonesia, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ara mengatakan perlu ada solusi untuk memperkuat likuiditas perbankan untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah. Ia berencana bertemu dengan sejumlah instansi untuk mencari solusi pembiayaan program tersebut.

Ia mengungkapkan diskusi akan dilaksanakan pada Selasa (11/2). Ia mengajak pimpinan dari Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara hingga Himpunan Bank Milik Negara.

"Kita tuh ditargetkan 3 juta membangun dan merenovasi rumah di tahun di oleh Presiden Prabowo (Subianto) dan kita berusaha keras ya. Kita tidak menjadikan efisiensi anggaran kementerian menjadi alasan untuk tidak semangat, justru kita harus makin kreatif dan optimis seperti Bapak Presiden Prabowo. Nah jadi kami juga akan bertemu besok (11/2/2025)," ujar Ara di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memaparkan jumlah rumah yang sudah disalurkan ada 39.784 unit. Penyaluran tersebut dilakukan selama periode 20 Oktober 2024 hingga 7 Februari 2025 atau semenjak Presiden Prabowo Subianto menjabat.

Rinciannya, sebanyak 38.400 unit rumah sudah terbangun dan dilakukan akad serta disalurkan melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Lalu ada 1.384 unit rumah yang disalurkan melalui program tabungan perumahan rakyat (Tapera) untuk ASN.

Ada juga total rumah yang masih dibangun dan belum akad sekitar 45.567 unit dan yang sudah dilakukan akad sekitar 11.186. Dengan demikian, total rumah yang direalisasikan oleh BP Tapera, baik masih proses maupun sudah tersalurkan sebanyak 93.484 unit.

"Kita sudah membiayai, membangun, dan menyelesaikan 96.537 rumah. Ini yang pasti datanya karena dibiayai," kata Ara di Mandiri Investment Forum 2025, Selasa (11/2/2025).

Sementara itu, realisasi rumah FLPP disalurkan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) sebanyak 23.315 unit, BTN Syariah 5.771 unit, Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 2.172 unit, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1.949 unit. Sementara itu, bank lainnya menyalurkan 5.193 unit rumah FLPP.

Ara juga memaparkan jumlah rumah subsidi yang sudah tersalurkan berdasarkan asosiasi pengembang. Realestat Indonesia (REI) membangun 16.284 unit, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) 11.788 unit, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) 4.964 unit. Lalu, asosiasi lainnya membangun 5.364 unit.

Sebelumnya diberitakan, Ara memaparkan ada 39.339 unit rumah subsidi yang sudah disalurkan selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Angka tersebut hasil dari realisasi program yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Ia menjabarkan angka tersebut terdiri dari 37.955 unit rumah subsidi disalurkan untuk masyarakat melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Lalu, program Tapera sebanyak 1.384 unit untuk aparatur sipil negara (ASN). Adapun total rumah yang direalisasikan oleh BP Tapera, baik masih proses maupun sudah tersalurkan sebanyak 93.484 unit.

"Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) jadi ini sekitar sudah 93 ribu, Pak (Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N Bakrie) dari 20 Oktober (2024) sampai 5 Februari (2025)," ujar Ara di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri BUMN Erick Thohir meminta bank swasta ikut membiayai program 3 juta rumah, sehingga target tersebut tercapai. Erick mengatakan program 3 juta rumah merupakan program masif dan perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk bank swasta.

Program tersebut juga untuk mengatasi kekurangan 9,9 juta unit rumah. Selain itu, ada 25-26 juta rumah tidak layak huni yang harus segera direnovasi secara masif.

"Karena ini masif 3 juta (rumah), kita mengharapkan juga peran dari bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini. Jadi tidak kami sendirian saja," kata Erick usai bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, pengusaha sekaligus investor kawakan Pandu Sjahrir dan bank-bank BUMN di Kantor BI, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Erick menambahkan Kementeriannya dan Himpunan Bank Negara (Himbara) alias bank BUMN berkomitmen untuk mendukung pembiayaan terhadap program 3 juta rumah.

Erick mengatakan Bank BUMN, terutama BTN, sudah mendominasi sekitar 80% pasar pendanaan rumah subsidi.

"Lalu tadi kita harapkan juga bank-bank Himbara seperti Mandiri lalu Bank Syariah, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi untuk mendukung program 3 juta rumah," katanya.

Di tempat yang sama, Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya dalam mendukung program 3 juta rumah melalui kebijakan Insentif Likuiditas pembiayaan bank. Dalam hal ini ialah menaikkan likuiditas kepada bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya akan menambahkan insentif likuiditas Rp 80 triliun, dari sebelumnya hanya Rp 23,19 triliun.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini kami akan naikan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," terang Perry.

Kami dari Kementerian BUMN dan seluruh BUMN yang ada senantiasa terus mendukung visi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan tentu program-program pemerintah melalui kementeriannya masing-masing seperti hari ini di perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN mendukung Program 3 juta rumah yang merupakan bagian dari program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami dari Kementerian BUMN dan seluruh BUMN yang ada senantiasa terus mendukung visi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan tentu program-program pemerintah melalui kementeriannya masing-masing seperti hari ini di perumahan," ujar Erick Thohir dalam konferensi pers di kompleks Bank Indonesia (BI), Jakarta Selasa.

Menurut dia, keberhasilan yang telah dicapai selama ini tentu karena kerja sama lintas sektoral.

"Bahwa success story yang kita sudah lakukan selama ini tentu karena kerja sama lintas sektoral dan tidak lain bagaimana kita bisa mendukung secara implementasinya secara riil," katanya.

Erick menyampaikan bahwa bank-bank Himbara seperti BTN, Mandiri, dan sebagainya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung Program 3 juta rumah.

Kendati demikian, ia berharap adanya peran dari bank-bank swasta untuk juga mendukung tercapainya Program 3 juta rumah.

"Insya Allah hari ini dengan rapat yang dipimpin oleh Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dan tentu tadi pandangan dan dukungan dari Bapak Gubernur BI, lalu dari Komisi XI DPR, dan Pak Pandu Sjahrir, tadi kami siap melaksanakan. Selama ini juga Bank Himbara seperti BTN yang memang 80 persen dari market daripada pendanaan rumah-rumah subsidi itu ada di kami, lalu tadi kita harapkan juga bank-bank Himbara seperti Mandiri, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi tetapi dengan catatan karena ini masif 3 juta kita mengharapkan juga peran dari Bank-Bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini jadi tidak kami sendirian saja," katanya.

Program 3 juta rumah merupakan program yang masif dan harus didukung oleh semua pihak karena untuk kepentingan rakyat Indonesia.

"Tetapi ini program yang masif yang harus di dukung untuk kepentingan tadi rakyat Indonesia yang saat ini sangat membutuhkan perumahan di banyak sektor, kita lihat backlog-nya sendiri sudah terlalu banyak saat ini," kata Erick.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com -Bank Indonesia (BI), Kementerian BUMN, hingga Danantara berkolaborasi untuk ikut menyukseskan program 3 juta rumah yang dikelola di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, untuk ikut menyukseskan program ini pihaknya akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan.

“Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini, nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujarnya usai menghadiri rapat yang membahas pembiayaan perumahan di Kantor BI Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Kompas.com/Dian Erika Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Perry berharap upaya kolaborasi ini menjadi langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja. Hal ini, kata dia, sejalan dengan Astra Cita dari Presiden Prabowo Subianto.

“Inilah sinergi untuk dukungan BI kesuksesan program perumahan, karena ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bentuk kontribusi pihaknya mendukung program pembangunan 3 juta rumah dengan menyediakan lahan-lahan atau aset-aset BUMN untuk digunakan.

Berdasarkan catatan Kompas.com, pemerintah sudah menyiapkan 5 lokasi lahan milik BUMN untuk program tersebut. Lima lokasi yang akan digunakan adalah Blok K Pulo Gebang, Stasiun Cicayur, Stasiun Jurangmangu, Rusun Klender, dan salah satu lahan di daerah Jonggol.

Selain itu Erick juga mendorong bank-bank himbara untuk ikut menyalurkan program tersebut.

“Rakyat Indonesia yang hari ini sangat membutuhkan perumahan di banyak sektor, yang kita lihat backlognya sudah terlalu banyak tertinggal saat ini. Makanya kita harapkan juga bank-bank Himbara seperti Mandiri, lalu Bank Syariah, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi mendoorng program ini,” katanya.

Kemudian Danantara dalam kolaborasi ini akan fokus untuk membantu ketertarikan masyarakat akan program ini dan menampung masukan-masukan dari pasar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berharap dengan kolaborasi antar Kementerian dan lembaga ini bisa mempercepat pembangunan 3 juta rumah.

“Ini benar-benar saya merasa sangat baik, dan saya merasa disupport oleh ekosistem untuk program ini. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih untuk diskusi yang berkualitas, ya dan juga efektif,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Bank Indonesia (BI), Kementerian BUMN, hingga Danantara berkolaborasi untuk ikut menyukseskan program 3 juta rumah yang dikelola di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, untuk ikut menyukseskan program ini pihaknya akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan.

“Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini, nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujarnya usai menghadiri rapat yang membahas pembiayaan perumahan di Kantor BI Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Kompas.com/Dian Erika Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Perry berharap upaya kolaborasi ini menjadi langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja. Hal ini, kata dia, sejalan dengan Astra Cita dari Presiden Prabowo Subianto.

“Inilah sinergi untuk dukungan BI kesuksesan program perumahan, karena ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bentuk kontribusi pihaknya mendukung program pembangunan 3 juta rumah dengan menyediakan lahan-lahan atau aset-aset BUMN untuk digunakan.

Berdasarkan catatan Kompas.com, pemerintah sudah menyiapkan 5 lokasi lahan milik BUMN untuk program tersebut. Lima lokasi yang akan digunakan adalah Blok K Pulo Gebang, Stasiun Cicayur, Stasiun Jurangmangu, Rusun Klender, dan salah satu lahan di daerah Jonggol.

Selain itu Erick juga mendorong bank-bank himbara untuk ikut menyalurkan program tersebut.

“Rakyat Indonesia yang hari ini sangat membutuhkan perumahan di banyak sektor, yang kita lihat backlognya sudah terlalu banyak tertinggal saat ini. Makanya kita harapkan juga bank-bank Himbara seperti Mandiri, lalu Bank Syariah, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi mendoorng program ini,” katanya.

Kemudian Danantara dalam kolaborasi ini akan fokus untuk membantu ketertarikan masyarakat akan program ini dan menampung masukan-masukan dari pasar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berharap dengan kolaborasi antar Kementerian dan lembaga ini bisa mempercepat pembangunan 3 juta rumah.

“Ini benar-benar saya merasa sangat baik, dan saya merasa disupport oleh ekosistem untuk program ini. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih untuk diskusi yang berkualitas, ya dan juga efektif,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyiapkan tiga skema agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan dan efektif.

Hal ini disampaikan Maman saat menghadiri groundbreaking pembangunan center of excellence program MBG di kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Selasa (11/2/2025).

Pertama, kementerian akan memperkuat manajemen dan kualitas produksi bagi pelaku UMKM yang terlibat dalam program MBG.

"Ini akan menjadi objek monitoring dan evaluasi dari Kementerian UMKM untuk menjaga keorganisasian dan manajemen operasionalnya," kata Maman dalam keterangan tertulis, Selasa.

Kedua, kementerian menyiapkan skema pembiayaan untuk mengantisipasi tantangan dalam realisasi anggaran yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kami memahami ada tahapan administratif, termasuk audit, yang bisa mempengaruhi kelancaran modal kerja UMKM. Karena itu, kami sudah berkoordinasi dengan bank Himbara untuk menyiapkan skema pembiayaan bridging bagi UMKM," ujar Maman.

Ketiga, kementerian akan membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan.

Maman menilai program MBG bukan hanya menciptakan peluang ekonomi jangka pendek, tetapi juga bisa melahirkan salah satu ekosistem usaha terbesar di sektor UMKM.

"Selain industri, kerajinan tangan, dan fesyen, subsektor makanan kini menjadi salah satu unggulan yang berpotensi membangun ekosistem usaha yang luas dan berkelanjutan," kata dia.

Sebelumnya, Maman menyampaikan UMKM yang terlibat dalam program MBG bisa mendapatkan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta.

Untuk mendapatkannya, UMKM harus mengantongi surat penunjukan dari BGN sebagai penyelenggara program MBG.

"Bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," ujar Maman dalam keterangan tertulis, Kamis (30/1/2025).

Ada 46 bank mitra yang dapat menyalurkan pembiayaan ini, termasuk empat bank Himbara, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menerima audiensi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, hari ini. Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama membangun perumahan dan kawasan permukiman di desa.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di pedesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.

"Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa, karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa," ujar Fahri dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

Fahri menilai desa akan menjadi bagian penting karena efek mobilisasinya paling tinggi berada di desa dengan melibatkan UMKM, koperasi dan BUM Desa. Dengan begitu, nantina 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan, terutama yang berada di desa, akan sangat menggeliat.

Oleh karena itu, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa penting dilakukan untuk menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.

"Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan," ungkapnya.

Kerja sama ini mendapat sambutan baik dari Yandri. Pihaknya berkomitmen mendukung kebijakan Prabowo dengan program tiga juta rumah tersebut.

Ia mengatakan ada banyak hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa. Pasalnya, dua dari tiga juta rumah yang akan dibangun akan berada di desa.

Lebih lanjut, Yandri menjelaskan pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan. Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan ini.

Selain itu, 15% dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem, bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan ini.

"Nah kalau itu sudah berhasil tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan kemampuan di desa itu masing-masing. Termasuk tadi yang Perumahan pesisir ya, kalau pesisir itu pasti di desa semua, hampir itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan," ungkap Yandri.

Sebagai informasi, turut mendampingi Yandri, yakni Wamendes PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo, Dirjen PEID Tabrani serta pejabat tinggi lainnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta agar bank swasta turut serta mengucurkan dukungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mendukung realisasi program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto.

Erick menjelaskan butuh pembiayaan yang masif untuk mendukung realisasi 3 Juta Rumah. Dia menyebut pemerintah juga mengharapkan kolaborasi bank swasta.

“Karena ini masif 3 juta [rumah], kita harapkan juga peran dari Bank-Bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini,” tuturnya dalam Konferensi Pers di Bank Indonesia, Selasa (11/2/2025) malam.

Erick menyebut Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) perlu didukung pembiayaan yang kuat. Mengingat, kebutuhan penyaluran rumah untuk mengentaskan backlog saja masih tinggi di level 9,9 juta.

Tak hanya bakal menggeber laju penyaluran KPR Subsidi di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) saja, Erick memastikan Himbara lain seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) hingga PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) bakal turut serta memperluas portofolio pembiayaan perumahannya.

Bahkan, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) juga dipastikan bakal diikutsertakan.

“Kami siap melaksanakan, toh selama ini juga Bank-Bank Himbara seperti BBTN yang memang 80% market daripada pendanaan rumah-rumah subsidi itu ada di kami,” tegas Erick.

Untuk diketahui sebelumnya, pada hari ini Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Pandu Sjahrir sebagai perwakilan Danantara hingga Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun melakukan rapat koordinasi dukungan pembiayaan program 3 juta rumah.

Mendukung laju penyaluran itu, Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk mengguyur insentif sebesar Rp23,2 triliun dan bakal ditingkatkan hingga Rp80 trililun pada bank-bank yang menyalurkan KPR 3 juta rumah.

Perry menyebut, kebijakan ini diyakini bakal merangsang meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi RI. Mengingat, sektor perumahan sendiri memiliki 185 sektor turunan yang bakal terdampak.

“Kami berkeyakinan bahwa perumahan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dan yang ketiga, dukungan konkret Bank Indonesia yakni pemberian kebijakan insentif likuiditas yang sekarang Rp23,2 triliun akan secara bertahap kami naikkan menjadi Rp80 triliun,” pungkasnya.

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah merambah hingga Sorong, Papua Barat Daya. Para siswa menyambut program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Dalam dokumentasi Biro Pers Istana seperti diterima, Selasa (11/2/2025), terlihat para siswa menyambut ompreng berisi makanan bergizi. Di salah satu sudut dapur gizi Kota Sorong, puluhan petugas sibuk menyiapkan makanan sehat untuk ribuan anak sekolah.

Kepala Dapur Gizi Kota Sorong, Indri Syifa, menjelaskan proses persiapan makanan dilakukan dengan baik. Menurutnya, antusiasme anak-anak tinggi setiap kali makanan tiba di sekolah.

"Apalagi pas pengantaran, anak-anak itu mereka senang sekali untuk mengambil makanan cepat-cepat, jadi antusias dari anak-anak sendiri, dari menu-menunya setiap hari kita berbeda-beda, kita bikinnya itu siklusnya 1 bulan, jadi setiap hari berganti," ujarnya.

Salah satu petugas dapur, Septina Keilem, mengaku turut merasakan dampak program itu dalam kehidupan sehari-hari. Ia menuturkan bagaimana anaknya sendiri kini lebih memilih makan di sekolah daripada membawa bekal atau uang jajan.

"Biasanya kalau dia makan dari rumah sebelum ada makan gratis biasanya dia makan di rumah dia bawa uang jajan, tapi semenjak ada ini dia tidak pernah bawa uang jajan lagi. Dia bilang, 'Mak, tidak usah bawa uang jajan, yang penting air minum'," katanya.

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah merambah hingga Sorong, Papua Barat Daya. Sayur kangkung jadi menu favorit. (Foto: dok. Biro Pers Istana)

Di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 37, program makan bergizi ini membawa perubahan signifikan. Kepala SDN 37 Martha Oktovina Bemey mengatakan sebelumnya banyak anak yang datang ke sekolah dalam keadaan perut kosong.

"Ibu, dia tadi pagi tidak sarapan, jadi dia lemas. Apalagi yang di kelas mau terima pelajaran matematika, pelajaran yang sulit-sulit, anak tidak konsentrasi sehingga, dengan ada makan bergizi ini, saya pantau ke kelas-kelas anak yang tadi jarang masuk, sekarang masuk banyak, mereka masuk untuk menerima pelajaran dan mereka senang sekali," katanya.

Namun Martha menyebut ada tantangan dalam memperkenalkan makanan sehat kepada anak-anak. Beberapa menu baru dianggap masih terasa asing bagi sebagian siswa.

"Ada beberapa menu yang baru pertama di lidah mereka, mereka rasa kurang pas, tapi kita selalu menganjurkan dicoba saja, makan sayuran wortel itu bergizi," ucap Martha.

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah merambah Sorong, Papua Barat Daya. Sayur kangkung jadi menu favorit. (Foto: dok. Biro Pers Istana)

Namun ada juga menu yang langsung mendapat tempat di hati anak-anak. "Sayur kangkung ya dilahap habis karena itu hampir makanan keseharian masyarakat kami yang orang Papua dan saya pikir semua orang suka sayur kangkung," tambahnya.

Kepala SDN 12 Johana Ruhulessyn menilai program tersebut memberikan manfaat besar bagi anak-anak didiknya.

"Pada saat makan mereka amat sangat senang karena kadang-kala mereka datang juga ada yang uang jajan, ada yang sarapan, ada yang tidak, namun dengan adanya makan gratis mereka lebih tambah semangat, untuk yang malas rajin datang ke sekolah," kata dia.

Sementara itu, guru SDN 39, Adomintje Yohana Sanggek, mengungkapkan bahwa program ini tidak hanya mengatasi rasa lapar tetapi juga mendukung pertumbuhan anak-anak.

"Kita ke depannya maunya seperti ini, berprestasi anak-anak karena ini kan makanan sehat bergizi, pertumbuhan perkembangan tubuhnya bagus, berat badannya seimbang," katanya.

Salah satu orang tua siswa, Juned Florens Waromi, mengungkapkan bahwa program makan bergizi membuat anaknya lebih fokus belajar.

"Biasanya kalau anak-anak jajan, harus lari keluar dari sekolah, belanja jauh-jauh, begitu ada penambahan gizi di sekolah mereka sudah tidak pulang-pulang ke rumah lagi," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini