KOMPAS.com -Kabupaten Gorontalo Utara kini menjadi fokus perhatian banyak calon pemilik rumah.

Daerah ini menawarkan beragam pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), calon pembeli bisa menemukan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah yang tersedia di Kabupaten Gorontalo Utara.

1. Wilnatama Regency: Tipe 36

Terletak di Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, proyek ini merupakan pengembangan dari PT Wilnatama Estate.

Wilnatama Regency menawarkan 45 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

Setiap unit rumah dijual seharga Rp 156 juta. Saat ini, sudah terjual 29 unit, sementara 16 rumah masih tersedia.

2. Bumi Permata Wunn II: Tipe 36

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Permata Wunn dan juga berlokasi di Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara.

Bumi Permata Wunn II menyediakan 55 rumah tapak dengan harga per unit Rp 157 juta.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi, saat ini telah terjual 8 unit, sementara 47 rumah masih tersedia untuk dibeli.

3. Bumi Permata Wunn III: Tipe 36

Masih berada di Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Bumi Permata Wunn III juga dikembangkan oleh PT Permata Wunn.

Proyek ini menawarkan 69 rumah tapak dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

Setiap rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 108 meter persegi.

Hingga saat ini, seluruh 69 rumah masih tersedia di pasaran.

4. Perumahan Bumi Permata Wunn: Tipe 36

Perumahan keempat ini juga terletak di Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara.

PT Permata Wunn menawarkan 33 rumah, dengan harga per unit Rp 157 juta.

Masing-masing rumah dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

Melihat semua pilihan yang tersedia, Kabupaten Gorontalo Utara menjadi destinasi menarik untuk mencari rumah dengan harga yang terjangkau bagi para calon pemilik rumah.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Ari Tri Priyono mengatakan perlu ada cara dapat yang mempermudah calon konsumen untuk mengajukan KPR terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kerap menjadi hambatan bagi calon debitur terutama MBR untuk mengajukan KPR.

Ia mengapresiasi upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang tengah berjuang agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non-lancar pada SLIK.

"Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu," kata Ari disela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIMPERRA 2025, Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, seperti yang dikutip detikcom dari keterangan tertulis, Sabtu (19/4/2025).

Di kesempatan yang sama, Tri juga menyambut antusias kebijakan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) yang telah menaikkan batas maksimal penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek menjadi Rp 14 juta per bulan bagi yang sudah menikah. Sebelumnya, batas maksimal penghasilan MBR adalah Rp 7-8 juta. Sementara itu, untuk MBR yang belum menikah dan ingin membeli rumah subsidi di Jabodetabek batasnya tetap Rp 12 juta per bulan.

Menurutnya, kebijakan ini membuka kesempatan untuk masyarakat mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

"Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp 3-14 juta. Kebijakan ini, sangat baik bahkan," kata Ari.

Ari mengatakan perlu adanya skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp 8-14 juta untuk menarik minat konsumen terutama milenial.

"Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp 185 juta sampai dengan Rp 400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3 persen di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik," jelasnya.

Lebih lanjut, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, selain memperluas batas penghasilan penerima subsidi, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025.

Lalu, pemerintah juga akan menyediakan pendanaan khusus rumah komersil (harga rumah Rp 400 juta) dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

"Untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (Bunga KPR 5 persen dan harga rumah Rp 175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp 1,8 triliun, FLPP Rp 47 triliun, dan SMF Rp 7,9 triliun," jelas Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengungkapkan penambahan kuota FLPP ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

"BTN menyambut baik, (kenaikan kuota). Tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Ari Tri Priyono mengatakan perlu ada cara dapat yang mempermudah calon konsumen untuk mengajukan KPR terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kerap menjadi hambatan bagi calon debitur terutama MBR untuk mengajukan KPR.

Ia mengapresiasi upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang tengah berjuang agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non-lancar pada SLIK.

"Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu," kata Ari disela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIMPERRA 2025, Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, seperti yang dikutip detikcom dari keterangan tertulis, Sabtu (19/4/2025).

Di kesempatan yang sama, Tri juga menyambut antusias kebijakan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) yang telah menaikkan batas maksimal penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek menjadi Rp 14 juta per bulan bagi yang sudah menikah. Sebelumnya, batas maksimal penghasilan MBR adalah Rp 7-8 juta. Sementara itu, untuk MBR yang belum menikah dan ingin membeli rumah subsidi di Jabodetabek batasnya tetap Rp 12 juta per bulan.

Menurutnya, kebijakan ini membuka kesempatan untuk masyarakat mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

"Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp 3-14 juta. Kebijakan ini, sangat baik bahkan," kata Ari.

Ari mengatakan perlu adanya skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp 8-14 juta untuk menarik minat konsumen terutama milenial.

"Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp 185 juta sampai dengan Rp 400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3 persen di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik," jelasnya.

Lebih lanjut, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, selain memperluas batas penghasilan penerima subsidi, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025.

Lalu, pemerintah juga akan menyediakan pendanaan khusus rumah komersil (harga rumah Rp 400 juta) dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

"Untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (Bunga KPR 5 persen dan harga rumah Rp 175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp 1,8 triliun, FLPP Rp 47 triliun, dan SMF Rp 7,9 triliun," jelas Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengungkapkan penambahan kuota FLPP ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

"BTN menyambut baik, (kenaikan kuota). Tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana enggan ikut campur lebih dalam terkait konflik internal antara dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata dan Yayasan MBN.

“Fokus kami di BGN adalah menjaga agar program tetap berjalan karena ini menyangkut hak penerima manfaat,” tegasnya, kata Dadan kepada Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).

Sebelumnya dikabarkan bahwa dapur MBG Kalibata dimintai Rp 400 juta oleh Yayasan MBN. Permintaan uang ratusan juta ini dilakukan di tengah proses hukum atas dugaan penggelapan uang hampir Rp 1 miliar untuk pembayaran program MBG yang dilaporkan dapur MBG Kalibata terhadap Yayasan MBN.

Adapun sebagian dari tagihan Rp 400 juta tersebut dikatakan berasal dari pembelian ompreng (wadah makanan) yang dilakukan oleh kliennya secara mandiri.

Pemilik dapur MBG Kalibata Ira Mesra mengatakan, dirinya telah mengeluarkan dana pribadi sebesar Rp 200 juta untuk pengadaan ompreng dengan harga satuan Rp 12.000 tersebut.

Pihak Ira menilai tagihan yang diminta tersebut sangat janggal. Sebab operasional dapur selama program berlangsung ditanggung sepenuhnya oleh Ira.

Mulai dari bahan pangan, sewa tempat, listrik, kendaraan, peralatan dapur, hingga gaji juru masak, semuanya dari dana pribadi Ira tanpa ada subsidi atau pendanaan dari Yayasan MBN.

Dadan juga menyebut bahwa pihaknya tengah melakukan konsolidasi agar permasalahan antara mitra dan yayasan tidak berimbas pada operasional dapur atau distribusi makanan bergizi gratis yang telah berjalan di berbagai titik.

“Kami sedang konsolidasi agar konflik internal mitra tidak berdampak terhadap program,” tambah Dadan.

Saat ini, pemeriksaan dugaan penggelapan dana operasional senilai Rp 1 miliar yang dilaporkan Ira, masih terus berjalan.

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Aksi protes warga atas pembangunan perumahan mewah The Emeralda Resort di Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, berbuah janji manis.

Aksi massa dengan memblokade akses masuk ke perumahan yang berdiri di puncak Gunung Kacapi itu selesai setelah pihak perumahan duduk bersama dengan puluhan warga.

Pertemuan massa aksi dan pengembang perumahan dimediasi oleh polisi dan pemerintah desa.

Adu argumen pada pertemuan itu cukup alot dengan memakan waktu tiga jam di dalam aula.

Warga menuntut agar The Emeralda Resort bertanggung jawab atas bencana banjir lumpur yang melanda permukiman setiap hujan deras turun.

"Kami akan kooperatif agar pembangunan daerah berkembang. Kami bukan bicara siapa atau siapa," ujar perwakilan The Emeralda Resort, Heru, saat ditemui seusai mediasi, Sabtu (19/4/2025).

Banjir yang terjadi setiap hujan itu diduga diakibatkan oleh hilangnya resapan air dan buruknya sistem pengairan yang dibangun di perumahan mewah tersebut.

Karena itu, air hujan mengalir deras dan limpasan yang membawa material tanah membanjiri permukiman hingga masuk ke dalam rumah.

Atas hal itu, The Emeralda Resort menjanjikan akan memperbaiki saluran irigasi agar tidak lagi menyebabkan banjir yang merugikan warga.

"Target kami untuk melakukan perbaikan. Nanti kami akan buat grup untuk sering-sering mendengar keluhan masyarakat," kata Heru.

KOMPAS.com/BAGUS PUJI PANUNTUN Puluahan warga menggelar aksi blokade jalan utama masuk perumahan mewah The Emeralda Resort di Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Sabtu (19/4/2025).

Sebelumnya, puluhan warga menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokade gerbang masuk perumahan mewah The Emeralda Resort sejak Sabtu (19/4/2025) pagi.

Aksi massa itu dipicu atas dugaan pelanggaran lingkungan proyek perumahan mewah yang mengakibatkan bencana banjir ke permukiman warga di sejumlah RW sekitar proyek tersebut.

"Yang terdampak banjir ada 12 RW. Setiap hujan, air dari atas (perumahan) limpas ke warga dan masuk rumah," ujar Hidayat (60), seorang warga yang ditokohkan masyarakat setempat.

Proyek perumahan mewah yang berdiri di puncak Gunung Kacapi itu menggunduli lahan dan menyulapnya menjadi beton yang mengakibatkan hilangnya daerah resapan air.

Pada pembangunannya, pengembang dinilai tak maksimal dalam membangun saluran pengairan atau irigasi sehingga debit air yang tinggi masuk ke permukiman warga yang berada di bawahnya.

"Kendalanya ini saluran air. Ini sebenarnya sudah beberapa kali demo ke The Emeralda ini. Cuma tidak digubris, tidak ditanggapi," ucap Hidayat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana irit bicara soal munculnya tagihan Rp 400 juta kepada pengelola mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata, Ira Mesra Destiawati, oleh Yayasan MBN.

“Itu pasti terkait perjanjian di antara mereka berdua. Kita tidak ingin terlibat dalam masalah internal,” ujar Dadan kepada Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).

Persoalan tagihan ini muncul di tengah proses hukum yang sedang berjalan antara dapur MBG Kalibata dengan yayasan MBN. Pihak dapur sebelumnya menduga yayasan MBN menggelapkan anggaran MBG sebesar hampir Rp 1 miliar.

Akibat persoalan ini, aktivitas dapur MBG yang dikelola Ira sempat berhenti. Namun, kini dapur tersebut kembali beroperasi, meski menggunakan kocek pribadi Ira.

Dadan menekankan bahwa BGN tetap berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan Program MBG, terutama dalam memastikan hak penerima manfaat tidak terganggu oleh konflik yang terjadi di lapangan.

“Fokus kami di BGN adalah menjaga agar program tetap berjalan karena ini menyangkut hak penerima manfaat,” tegasnya.

Ia juga menyebut bahwa pihaknya tengah melakukan konsolidasi agar permasalahan antara mitra dan yayasan tidak berimbas pada operasional dapur atau distribusi makanan bergizi gratis yang telah berjalan di berbagai titik.

“Kami sedang konsolidasi agar konflik internal mitra tidak berdampak terhadap program,” tambah Dadan.

Adapun sebagian dari tagihan Rp 400 juta tersebut dikatakan berasal dari pembelian ompreng (wadah makanan) yang dilakukan oleh kliennya secara mandiri.

Padahal, Ira mengeluarkan dana pribadi sebesar Rp 200 juta untuk pengadaan ompreng dengan harga satuan Rp 12.000 tersebut.

Pihak Ira menilai tudingan ini sangat janggal. Sebab operasional dapur selama program berlangsung ditanggung sepenuhnya oleh Ira.

Mulai dari bahan pangan, sewa tempat, listrik, kendaraan, peralatan dapur, hingga gaji juru masak, semuanya dari dana pribadi Ira tanpa ada subsidi atau pendanaan dari Yayasan MBN.

Saat ini, pemeriksaan dugaan penggelapan dana operasional senilai Rp 1 miliar yang dilaporkan Ira, masih terus berjalan.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) di Tangerang Selatan terus bergerak maju. Namun, di balik progres positifnya, tantangan pemerataan layanan masih menjadi pekerjaan rumah.

Kepala Dinas Pendidikan Tangerang Selatan, Deden Deni, menyampaikan bahwa program MBG kini telah menjangkau lima kecamatan dari tujuh wilayah yang ditargetkan.

“Dulu lima sekolah, sekarang udah ada di Serpong ada dua dapur. Untuk yang di Ciater penerima manfaatnya bisa sampai 3.500,” ungkap Deden saat ditemui, Jumat (19/4/2025).

Dapur umum yang sudah beroperasi tersebar di Serpong (dua lokasi), Ciputat Timur, Pamulang, dan Ciputat.

Sementara dapur di Pondok Aren direncanakan mulai beroperasi pada Senin mendatang.

“Yang belum itu di Kecamatan Setu dan Serpong Utara. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada, dan per kecamatan minimal sudah ada pelayanan makan bergizi gratis,” ujar Deden.

Sejauh ini, Deden mengemukakakn, pelaksanaan program berjalan lancar tanpa kendala berarti.

“Alhamdulillah sejauh ini tidak ada masalah, tidak ada komplain kaitan dengan kualitas makanan, dengan distribusi makanan normal-normal saja,” jelas Deden.

Namun demikian, Deden tak menampik bahwa jumlah dapur yang tersedia masih jauh dari kata ideal.

Dengan jumlah siswa dari jenjang PAUD hingga SMP yang mencapai sekitar 300.000, Pemkot Tangsel diperkirakan membutuhkan sekitar 70 dapur untuk menjangkau seluruh penerima manfaat.

Titik padat dan tantangan lahan

Distribusi dapur juga harus mempertimbangkan kepadatan sekolah di wilayah tertentu.

“Yang padat tentu di beberapa kecamatan kayak di Pamulang, Ciputat, Pondok Aren, ini termasuk yang cukup padat sekolahnya,” terang Deden.

Dinas Pendidikan telah melakukan pemetaan hingga tingkat kelurahan untuk memudahkan penentuan titik strategis pendirian dapur.

Namun, keterbatasan lahan masih menjadi kendala utama, terutama di Kecamatan Setu dan Serpong Utara.

“Setu sama Serpong Utara kami sedang mencari lahan untuk pendirian dapur,” kata Deden.

Saat ditanya kemungkinan seluruh siswa menerima manfaat MBG di akhir 2025, Deden menyebut, hal itu bergantung pada koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kita koordinasi memberikan informasi data penerimaan manfaat. Selain itu, juga menyampaikan potensi lahan dan opsi kerja sama dengan pihak ketiga,” ucap Deden.

Meski jalan masih panjang, pemerintah daerah berkomitmen memperluas jangkauan program ini.

“Yang jelas setiap saat kami koordinasi untuk peningkatan penerimaan manfaat makan bergizi gratis,” kata Deden.

KOMPAS.com - Puluhan warga Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, menggelar aksi blokade jalan utama menuju perumahan mewah The Emeralda Resort pada Sabtu (19/4/2025).

Aksi ini dipicu oleh dugaan pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh pengembang proyek perumahan tersebut, yang diduga mengakibatkan banjir di permukiman warga sekitar.

Banjir Setiap Hujan, Air Meluap dari Perumahan Mewah

Dilansir Kompas.com (19/04/2025), Hidayat (60), salah seorang warga setempat, menjelaskan bahwa banjir sering kali terjadi setiap hujan, dengan air meluap dari perumahan mewah dan masuk ke rumah-rumah warga.

“Yang terdampak banjir ada 12 RW. Setiap hujan, air dari atas (perumahan) limpas ke warga dan masuk rumah,” ujarnya.

Proyek perumahan yang dibangun di puncak Gunung Kacapi itu memicu kerusakan lingkungan, terutama karena penggundulan lahan yang mengurangi daerah resapan air.

Para pengembang juga dianggap tidak maksimal dalam membangun saluran pengairan yang memadai, sehingga debit air tinggi mengalir ke permukiman warga yang berada di bawahnya.

Hidayat menambahkan bahwa masyarakat setempat sudah beberapa kali melakukan aksi protes terhadap pengembang The Emeralda Resort. Namun, hingga kini, tuntutan mereka tidak digubris.

"Kendalanya ini saluran air. Ini sebenarnya sudah beberapa kali demo ke The Emeralda ini. Cuma tidak digubris, tidak ditanggapi," katanya.

Banjir Lumpur Jadi Ancaman bagi Warga

Kemarahan juga dirasakan Hendar (41), warga Kampung Gantungan RT 01 RW 14 Desa Jayamekar.

Ia mengungkapkan bahwa banjir lumpur yang terjadi setiap kali hujan deras sangat mengganggu kehidupannya.

"Rumah saya berada paling ujung di permukiman. Jadi kalau banjir, sangat terasa. Selain arus air yang deras, pasca-banjir juga menyisakan lumpur," ujar Hendar.

Menurutnya, sudah dua tahun lamanya Kampung Gantungan selalu terendam banjir setiap hujan sejak pembangunan proyek perumahan mewah tersebut.

"Sudah dua tahun setiap hujan selalu sama. Sekarang mungkin kesabaran kami sudah habis," tambahnya.

Dampak Jangka Panjang, Khawatir Tanah Longsor

Yang paling dikhawatirkan Hendar adalah dampak jangka panjang dari banjir yang terus menerus terjadi, yakni ancaman longsor.

"Rumah saya berada di ujung, di atas tebing. Seandainya banjir ini terus menerus terjadi, saya khawatir terjadi longsor," ucap Hendar dengan cemas. Ia menjelaskan, jika longsor terjadi, rumahnya bisa hancur dan tenggelam ke dalam danau galian pasir yang ada di sekitar lokasi.

Hendar menegaskan, jika kondisi ini terus berlanjut, nyawa keluarganya bisa terancam. "Kalau sampai longsor, rumah saya kemungkinan masuk ke danau belas galian pasir. Kecil kemungkinan bisa selamat," tuturnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Puluhan Warga Blokade Perumahan Mewah di Bandung Barat, Diduga Penyebab Banjir, Klik untuk baca: https://bandung.kompas.com

Komisi V DPR akan rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah. Rencananya, rapat tersebut dilakukan pada Mei mendatang alias bulan depan.

Beberapa hari lalu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan peta jalan Program 3 Juta Rumah telah diserahkan kepada DPR sejak awal tahun ini. Dihubungi secara terpisah, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengonfirmasi sudah menerima peta jalan tersebut dan akan segera mempelajarinya.

"Ya saya lihat berkasnya ada sih. Saya tadi dikirimnya dari sekretariat, sudah nyampe, tapi kami masih pelajari dulu," kata Lasarus saat dihubungi detikcom, Sabtu (19/4/2025).

Ia mengatakan akan ada pertemuan dengan Kementerian PKP untuk membahas Program 3 Juta Rumah. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pada bulan Mei mendatang.

"Pasti ada dong, kita ada rapat. Masa persidangnya ada, mungkin lebih jelasnya di situ aja nanti. Saya lupa tanggalnya, kayaknya minggu kedua Mei sih," sebutnya.

Lasarus belum bisa memberikan bocoran mengenai peta jalan tersebut. Namun, ia mengatakan peta jalan Program 3 Juta Rumah tersebut masih bersifat umum.

"Belum bisa menggambarkan secara umum. Saya lihat sih masih umum sifatnya. Tentu itu kan harus diterjemahkan lagi (saat rapat). Saya masih belum bisa komen terlalu jauh dulu. Kami perlu pelajari secara mendetail," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara mengatakan peta jalan Program 3 Juta Rumah telah diserahkan kepada DPR dan siap untuk disampaikan di hadapan anggota Komisi V.

"Tanya deh, aku sudah kirim itu ke DPR dari awal tahun tentu kan aku jelaskan di DPR. kita harus hormati DPR dong ya," kata Ara ketika ditemui wartawan usai acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025) lalu.

Ara enggan memberi bocoran sedikit pun terkait peta jalan tersebut. Ia menegaskan, jika diminta untuk menjelaskan terkait peta jalan Program 3 Juta Rumah dirinya siap untuk melakukannya.

"Kita sudah siap kok untuk menjelaskan ya dan sudah kita kasih ke DPR," tegasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Puluhan warga menggelar aksi blokade jalan utama masuk perumahan mewah The Emeralda Resort, di Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Sabtu (19/4/2025).

Aksi massa itu dipicu oleh dugaan pelanggaran lingkunganproyek perumahan mewah yang mengakibatkan bencana banjir ke permukiman warga di sejumlah RW sekitar proyek tersebut.

"Yang terdampak banjir ada 12 RW. Setiap hujan, air dari atas (perumahan) limpas ke warga dan masuk rumah," ujar Hidayat (60), seorang warga yang ditokohkan masyarakat setempat.

Proyek perumahan mewah yang berdiri di puncak Gunung Kacapi itu menggunduli lahan dan "menyulapnya" menjadi beton, yang mengakibatkan hilangnya daerah resapan air.

Pada pembangunannya, pengembang dinilai tak maksimal dalam membangun saluran pengairan atau irigasi sehingga debit air yang tinggi masuk ke permukiman warga yang berada di bawahnya.

"Kendalanya ini saluran air. Ini sebenarnya sudah beberapa kali demo ke The Emeralda ini. Cuma tidak digubris, tidak ditanggapi," sebut Hidayat.

Kemarahan warga juga dirasakan Hendar (41), warga Kampung Gantungan RT 01 RW 14 Desa Jayamekar, yang merasakan betul banjir lumpur setiap hujan deras melanda.

"Rumah saya berada paling ujung di permukiman. Jadi kalau banjir, sangat terasa. Selain arus air yang deras, pasca-banjir juga menyisakan lumpur," kata Hendar.

Masyarakat Kampung Gantungan setidaknya sudah cukup sabar menghadapi banjir dari limpasan air imbas kehadiran perumahan mewah.

Hendar bersaksi, setiap hujan, warga di kampungnya selalu kena banjir selama dua tahun terakhir sejak proyek berjalan.

"Sudah dua tahun setiap hujan selalu sama. Sekarang mungkin kesabaran kami sudah habis," sebutnya.

Yang ia takutkan, dengan kondisi banjir setiap kali dilanda hujan ini bisa berdampak pada bencana yang mengancam nyawa keluarganya.

"Rumah saya berada di ujung, di atas tebing. Seandainya banjir ini terus menerus terjadi, saya khawatir terjadi longsor," ucapnya.

"Kalau sampai longsor, rumah saya kemungkinan masuk ke danau belas galian pasir. Kecil kemungkinan bisa selamat," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata, Jakarta Selatan, Ira Mesra, mencurigai adanya niat jahat dari salah satu oknum dalam yayasan yang menjadi mitra dalam program nasional tersebut.

Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin yang melihat fakta tersebut mengatakan, belum dibayarkannya dana sebesar Rp 975,3 juta kepada mitra dapur MBG di Kalibata bukanlah kesalahan Badan Gizi Nasional (BGN), melainkan yayasan.

Diketahui, Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) merupakan pengelola Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang bermitra dengan dapur MBG di Kalibata.

"Ini pandangan objektif saya ya. Khusus kasus SPPG di Kalibata itu, yang trouble yayasannya. BGN sudah menunaikan kewajibannya membayar kebutuhan MBG ke yayasan sesuai ketentuan yang ada. Tapi yayasan tidak membayarkan ke mitranya," ujar Zainul lewat keterangannya, dikutip Sabtu (19/4/2025).

Lanjutnya, kerja sama antara BGN dan yayasan secara prosedur telah berjalan sesuai koridor.

Namun, yayasan diduga mengalami keterbatasan permodalan maupun infrastruktur sehingga melibatkan pihak ketiga sebagai pelaksana teknis layanan katering.

"BGN hanya bermitra dengan yayasan. Persoalan terjadi ketika yayasan gagal memenuhi kewajiban ke penyedia layanan. Ini harus jadi pembelajaran bersama," ujar Zainul.

Adanya kasus tersebut, ia menekankan pentingnya tiga pengawas di setiap SPPG, yakni ahli keuangan, manajer dapur, dan ahli gizi.

"Mereka (tiga orang pengawas) ini tiap hari berkantor di SPPG, pelaku dalam proses MBG di dapur, harusnya segera melapor ke BGN ketika misalnya terjadi penumpukan tunggakan dari Yayasan ke mitranya," ujar Zainul.

Curigai Oknum Yayasan

Pemilik dapur MBG Kalibata, Ira Mesra mencurigai adanya niat jahat dari salah satu oknum dalam yayasan yang menjadi mitra dalam program nasional tersebut.

Kecurigaan itu muncul usai Ira menjalani pemeriksaan selama sekitar sembilan jam di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (18/4/2025).

"Tadi sudah dijelaskan semua oleh Ibu Ira, ternyata memang ada niat jahat yang diduga keras itu dilakukan oleh salah satu orang di yayasan itu, yang nantinya mungkin akan segera dipanggil oleh Polres Jakarta Selatan," kata kuasa hukum Ira Mesra, Danna Harly, Jumat.

Meski belum menyebutkan secara spesifik siapa yang dimaksud, Danna menegaskan bahwa oknum tersebut berperan cukup penting baik di yayasan maupun dalam pelaksanaan program MBG Kalibata.

"Tapi yang jelas tadi pendalamannya kepada satu orang itu yang bisa dibilang aktor utamanya lah," ungkap Danna.

Pemeriksaan juga menyoroti perbedaan antara isi perjanjian kerja sama dengan pelaksanaan di lapangan.

Dalam perjanjian, disebutkan bahwa anggaran per porsi makanan MBG adalah Rp15.000. Namun dalam praktiknya, angka tersebut berubah menjadi Rp13.000.

NIR YITZHAK, KOMPAS.com - Sebuah jet tempur milik militer Israel (IDF) secara tidak sengaja menjatuhkan bom di dekat permukiman warga di wilayah selatan Israel, Selasa (15/4/2025) malam.

Insiden terjadi di area terbuka dekat permukiman pertanian Nir Yitzhak, yang terletak sekitar tiga kilometer dari perbatasan Gaza.

Militer Israel menyebut insiden ini dipicu oleh kesalahan teknis saat pesawat tersebut sedang menuju misi militer di Jalur Gaza.

“Sebuah amunisi jatuh dari pesawat tempur IDF yang sedang dalam perjalanan ke misi di Jalur Gaza. Amunisi tersebut mendarat di area terbuka dekat Nir Yitzhak akibat kesalahan teknis,” demikian pernyataan resmi militer Israel, dikutip dari CNN.

Pihak IDF memastikan bahwa tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut.

Meski begitu, hingga saat ini mereka belum mengungkapkan jenis bom yang terjatuh. Sebuah penyelidikan internal sedang dilakukan guna mencari tahu penyebab pasti kejadian ini.

Juru bicara komunitas Nir Yitzhak menyatakan bahwa bom tersebut jatuh di area pertanian milik warga.

Ia menambahkan, pihak komunitas tengah berkoordinasi dengan militer Israel untuk memastikan keselamatan warga dan mencegah insiden serupa terulang.

Bukan yang pertama

Meskipun tergolong jarang, insiden serupa bukan kali pertama terjadi di wilayah tersebut.

Pada Mei 2024, jet tempur Israel juga tak sengaja menjatuhkan bom di permukiman Yated yang bersebelahan dengan Nir Yitzhak. Bom tersebut tidak meledak dan berhasil diamankan oleh pasukan Israel.

Sebulan setelahnya, peluru tank yang ditembakkan ke wilayah selatan Gaza menyimpang dari target dan mendarat di dekat pagar perbatasan, menyebabkan kerusakan pada sebuah mobil di sisi Israel.

Adapun Nir Yitzhak merupakan salah satu komunitas kecil yang dihuni sekitar 550 penduduk, berdasarkan data Biro Pusat Statistik Israel.

Permukiman ini sempat menjadi target serangan dalam serangan besar yang dilancarkan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Pasca-serangan Hamas, sebagian besar warga sempat mengungsi. Namun, hingga Februari 2025 sekitar separuh dari penduduk telah kembali ke permukiman tersebut.